KONSEP KOTA EKOLOGIS SEBAGAI KOTA EKONOMIS YANG BERKELANJUTAN Kajian Infrastruktur Kota

ISBN 978-602-70112-1-2

KONSEP KOTA EKOLOGIS SEBAGAI KOTA EKONOMIS YANG BERKELANJUTAN Kajian Infrastruktur Kota

Emirhadi Suganda Sylvira Ananda Henita Rahmayanti

Universitas Indonesia–Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Jakarta

Penyusun: Prof. Dr. Emirhadi Suganda, MSi. Dr. Sylvira Ananda, MSi. Dr. Henita Rahmayanti, MSi. Sampul dan Tata Letak

:

Sylvira Ananda Henita Rahmayanti

Editor

:

Mido Rihibiha

Diterbitkan : Universitas Indonesia-Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Lingkungan, Desember 2014 Alamat Penerbit: Universitas Indonesia-Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Lingkungan Gedung C Lantai 5 Jalan Salemba Raya No 4 Jakarta 10430 Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis Isi di luar tanggung jawab percetakan Cetakan Pertama : Desember 2014 ISBN 978-602-70112-1-2

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku dengan judul: Konsep Kota Ekologis Sebagai Kota Ekonomis yang Berkelanjutan: Kajian Infrastruktur Kota. Buku ini membahas mengenai perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi, hal ini disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

perkembangan kota, yaitu: faktor penduduk, faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya. Kota Ekologis sebagai kota ekonomis adalah pendekatan untuk mengintegrasikan mensinergikan

pembangunan

ekologi

dan

perkotaan

ekonomi.

Kota

yang yang

berkelanjutan (sustainable city) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki

kepedulian

dan

tanggung-jawab

dalam

penghematan sumberdaya pangan, air, dan energi; mengupayakan

pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; i

dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Sesuai

dengan

pembangunan

karakteristik

kota

suatu

berkelanjutan

kota,

dapat

maka

diartikan

sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga kota melalui peningkatan produktivitas di sektor sekunder dan tersier dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang layak dengan

mempertimbangkan

dampak

invasi

dan

intensifikasi kawasan terbangun terhadap kerusakan lingkungan kota serta mensyaratkan keterlibatan yang tinggi dari warga kota terhadap upaya penghematan konsumsi

sumberdaya

alam

dan

pengendalian

penurunan kualitas lingkungan. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan Penerbit Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Lingkungan. Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna, mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan buku ini.

Jakarta, Desember 2014 Tim Penyusun ii

DAFTAR ISI

1. Konsep dan Pertumbuhan kota 1.1 Konsep Kota 1.2. Pertumbuhan Kota 1.3. Konsep Penataan Ruang Kota 1.4. Konsep Daya Dukung Lingkungan 1.5. Konsep Kota Ekologis dan Ekonomis

1 1 4 8 16 21

2. Fungsi Kota Sebagai Kota Ekologis dan Ekonomis 2.1. Fungsi Kota Sebagai Kota Ekologis dan Ekonomis 2.2. Indikator Kota Ekologis dan ekonomis 2.3. Konsep Keberlanjutan Kota 2.4. Keberlanjutan Kota Ekologis & Ekonomis

34 34 64 69 91

3. Optimalisaasi Keberlanjutan Kota ekologis dan Ekonomis 3.1. Keberlanjutan Kota Ekologis dan Ekonomis 3.2. Pendidikan Masyarakat kota yang Berkelanjutan

102 102 111

4. Kesimpulan

127

DAFTAR PUSTAKA

137

iii

1. KONSEP DAN PERTUMBUHAN KOTA

1.1. Konsep Kota Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat, sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses

menuju

suatu

keadaan

yang

bersifat

pematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder atau tersier.

Secara

umum

kota

akan

mengalami

pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan. Perkembangan

suatu

kota

juga

dipengaruhi

oleh 1

perkembangan

dan

kebijakan

ekonomi,

hal

ini

disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi. Kegiatan sekunder dan tersier seperti manufaktur dan jasa-jasa cenderung untuk berlokasi di kota-kota karena faktor “urbanization

economics”

yang

diartikan

sebagai

kekuatan yang mendorong kegiatan usaha untuk berlokasi di kota sebagai pusat pasar, tenaga kerja ahli, dan sebagainya. Pemahaman tentang pertumbuhan kota dapat menjadi dasar pemikiran dalam penataan ruang. Konsep-konsep

pengembangan

wilayah

kaitannya

dengan upaya optimalisasi fungsi lahan pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota dimasa yang akan datang cenderung terus berkembang baik secara demografis, fisik, bahkan spasial. Laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, tingkat ketersebaran fasilitas pelayanan umum dan potensi lahan secara keseluruhan

menjadi

penggerak

utama

terjadinya

ekspansi pemanfaatan lahan dan perubahan dalam struktur internal wilayah kota. Terkait dengan hal tersebut di atas, lahirnya konsep2

konsep pengembangan wilayah tidak dapat dilepaskan dari berbagai teori tentang lokasi dan teori-teori lokasi. Pada dasarnya adalah upaya untuk mengoptimalkan fungsi lahan pada suatu wilayah tertentu. Untuk kondisi saat ini, dimensi lokasi tidak hanya terkait dengan masalah ruang (space ), jarak (distance), dan waktu (time), tetapi juga dimensi geografis (topografi, hidrologi) dan

landsekap

ekonomi

sebagai variabel tambahan

(economic yang

land

scape)

signifikan

dalam

kerangka teori pembangunan. Bahkan beberapa lokasi yang memiliki keunggulan komparatif seringkali di asosiasikan misalnya

sebagai

iklim,

cenderung

tanah,

melibatkan

suatu air,

keunggulan dan

masukan

alamiah,

kondisi

topografi

faktor

produksi,

kelembagaan dan kenikmatan yang diinginkan untuk mendukung kenyamanan iklim berinvestasi (Barlowe, 1986). Dimensi lokasi dalam pengembangan wilayah baik dalam skala nasional, regional, maupun lokal harus dipertimbangkan dengan matang agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam proses pengimplementasiannya. Von

Tunnen

dalam

Adisasmita

(1982)

mengintroduksikan teori lokasi dengan mengembangkan 3

hubungan antara perbedaan lokasi pada tata ruang (spatial location) dan pola penggunaan lahan (land use). Inti pembahasannya adalah mengenai pemilihan lokasi dan spesialisasi sector pertanian. Dituliskan bahwa pola penggunaan

lahan

untuk

masing-masing

segmen

kegiatan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi arah dan

fungsi

pengembangannya,

sewa

lahan

akan

semakin tinggi jika jarak dengan pasar mengecil (dekat), dan demikian sebaliknya. 1.2. Pertumbuhan Kota Dalam hubungannya dengan pertumbuhan kota, teori tempat sentral (central place theory) yang diperkenalkan oleh Christaller dalam Adisasmita (1982) menyatakan bahwa setiap pusat pasar yang telah berkembang memiliki batas-batas pengaruh tertentu bagi wilayah komplementernya, yang kemudian akan membentuk hirarki pusat secara vertikal. Pusat hirarki selanjutnya akan mensuplai barang-barang dan jasa-jasa sentral seperti

jasa

perdagangan,

perbankan,

profesional,

pendidikan, pemerintahan. Suplai dari jasa-jasa ini bergantung

pada

ambang

permintaan

(demand 4

threshold) yaitu tingkat permintaan minimum yang diperlukan untuk mendukung pelayanan jasa; dan lingkup permintaan (demand range) yaitu batas-batas luar (jarak) dari wilayah pasar yang ditempuh oleh penduduk untuk memperoleh pelayanan jasa sentral (Sumaatmadja,1988). Jika teori tempat sentral tidak menjelaskan pola geografi secara gradual dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan

secara

struktural,

maka

teori

„kutub

pertumbuhan‟ seperti yang diperkenalkan oleh Francois Perroux (1955) menjelaskan mengenai pertumbuhan struktur

ekonomi

suatu

wilayah

yang

terjadi

melalui kutub-kutub pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Kutub pertumbuhan ini merupakan lokasi yang memiliki

kegiatan

Propulsive

Industries (industri

penggerak), dan kegiatan Leading Industries (industri andalan). Interaksi antar industri tersebut mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi

keseluruhan

wilayah

(Richardson, 1969). Dalam konteks pembangunan daerah, teori kutub pertumbuhan diharapkan dapat menjamin

tingkat

ketersebaran

fasilitas

pelayanan

umum pada kutub-kutub yang telah ditentukan sesuai 5

dengan potensi dan tingkat kesesuaian lahan yang ada, secara gradual dapat menciptakan interaksi yang sinergis baik dalam skala intraregion maupun interregion sehingga dalam keseimbangan jangka panjang tidak hanya kegiatan industri penggerak dan industri andalan dalam pengertian menghasilkan barang dan

jasa

(faktor ekonomi) yang dapat mengalami pertumbuhan, tetapi

juga

kegiatan

penunjang

lainnya

seperti

perumahan, dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk mendekatkan diri dengan lokasi tempatnya bekerja. Jika suatu

kutub

(kota)

telah

berkembang

luas,

dan

cenderung berkembang secara amorf (tanpa bentuk), maka kota akan berkembang dengan hubungan antar kutub (Constelation pattern), yaitu kota yang membentuk kota

satelit

yang

pada

dasarnya

merupakan

pengembangan dari konsep Garden City (Howard; 1898) yang bertujuan untuk menghidupkan daerah pinggiran kota sebagai bagian dari kota Boudeville dalam Adisasmita

(1982),

berupaya

menyempurnakan

pendapat Perroux dan memasukkan unsur geografis dalam aspek tata ruang. Boudeville mengelompokkan tata ruang geografis pada pembangunan dalam arti 6

fungsional, sedangkan terjadinya efek penghamburan (difusi)

pembangunan

pada

tata

ruang

geografis

diterapkan dalam tata ruang melalui tipe transformasi. Artinya bahwa pola ketertarikan (polarisasi) tidak dilihat sebagai ketergantungan daerah belakang terhadap daerah

yang

ada

didepannya,

tetapi

bagaimana

menciptakan keterkaitan fungsional diantara keduanya secara sinergis. Pengembangan wilayah dimungkinkan oleh adanya pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pengembangan kedua sumber daya tersebut berlangsung

sedemikian

sehingga

„arus

barang‟

dianggap sebagai salah satu fenomena ekonomi yang paling

dominan,

karena

merupakan

wujud

fisik

perdagangan antar daerah, antar pulau, ataupun antar negara melalui jasa distribusi. Jasa distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan secara fisik, terutama jika ditinjau pengaruhnya dalam penentuan lokasi, pengelompokan kegiatan usaha dalam satu tempat, demikian pula fungsinya dalam proses berkembangnya suatu wilayah.

7

1.3. KONSEP PENATAAN RUANG KOTA Konsep penataan ruang kota pada dasarnya merupakan penjabaran konsep kota dalam dimensi spasial. Konsep penataan ruang kota dirumuskan berdasarkan pada pemahaman kota sebagai sebuah ekosistem yang merupakan integrasi antara ekosistem alam, ekosistem buatan dan ekosistem sosial yang saling berinteraksi. Dalam ekosistem kota, selain aktivitas manusia berupa aktivitas ekonomi, sosial budaya juga berlangsung prodes-proses alam/ekologis yang diperlukan untuk mendukung berlangsungnya kedua aktivitas manusia tersebut. Berdasarkan

pemahaman tersebut maka

penataan ruang kota secara harmonis mengatur alokasi kebutuhan ruang-ruang sebagai berikut 1. Ruang

untuk

berlangsungnya

fungsi

ekologis

(ecological fungtions) yaotu proses fisik, kimia dan biologis

yang

berperan

untuk

memelihara

keseimbangan ekosistem alam serta menyediakan sistem penunjang kehidupan seperti air, udara dan tanah.

8

2. Ruang untuk berlangsungnya fungsi ekonomi, yaitu semua

fungsi

yang

berkaitan

dengan

aktivitas

produksi untuk menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Termasuk dalam ruang ekonomi adalah kawasan budidaya seperti kawasan pertanian, kawasan industri dan komersil. 3. Ruang untuk berlangsungnya fungsi sosial budaya, yaitu semua fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan pemerataan dana keadilan sosial (equality), serta menumbuhkan sense of community sense of place dan patisipasi

masyarakat dalam

pembangunan kota. Meliputi kawasan pemukiman, ruang terbuka untuk publik, dan kawasan bernilai sejarah (urban heritage). Perencanaan

tata

ruang (spatial

planning)

merupakan metode yang digunakan untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua

tingkat penatagunaan

tanah,

termasuk

perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional. Salah satu 9

definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional/Spatial Planning Charter (disebut juga

Torremolinos

tahun 1983

oleh

Charter), Konferensi

yang

diadopsi

Menteri

Eropa

pada yang

bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), yang berbunyi: "perencanaan tata ruang memberikan ekspresi

geografis

terhadap

kebijakan-kebijakan

ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi,

dan

kebijakan,

yang

dikembangkan

sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan

kepada

pengembangan

regional

dan

organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama." Di

Indonesia

konsep

perencanaan

tata

ruang

mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah.

Konsep

pengembangan

wilayah

telah

dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan

wilayah,

juga

Poernomosidhi

(era

transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde 10

Kota. Selanjutnya Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola dan struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No. 24/1992 tentang penataan ruang. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara

kawasan

perkotaan

dan

perdesaan.

Perkembangan terakhir pada awal abad millenium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang.

Konsep dasar

hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut

serta

melaksanakan

ketertiban

dunia”.

Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 11

Dasar 1945 menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan

tersebut

memberikan

“hak

penguasaan

kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk

menggunakan

sebesar-besarnya

bagi

kemakmuran rakyat.” Kalimat tersebut mengandung makna,

negara

mempunyai

kewenangan

untuk

melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan negara

tersebut,

khususnya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila kita cermati secara seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka 12

dalam pemanfaatannya harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan dalam lingkungan hidup.

Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan

sumber

daya

alam

tanpa

merusak

lingkungan. Selanjutnya, dalam mengomentari konsep Roscoe

Pound,

Mochtar

Koesoemaatmadja

mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan. Disini berarti hukum harus mendorong proses modernisasi, artinya bahwa hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

13

Sejalan dengan fungsi tersebut, maka pembentuk undang-undang mengenai penataan ruang. Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang, maka peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Penataan ruang dengan demikian merupakan serangkaian prosedur yang diikuti secara konsisten sebagai satu kesatuan, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang,

pemanfaatan

ruang,

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan peninjauan

kembali

secara

berkala

dengan

memanfaatkan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas perizinan, pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi)

dan

penertiban.

Pengendalian

dilakukan

secara rutin, baik oleh perangkat Pemerintah Daerah, masyarakat, atau keduanya.

14

Pengendalian pemanfataan ruang didasarkan pada prinsip-prinsip

pendekatan

yang

didasarkan

pada

ketentuan perundang-undangan (legalistic approach) dengan menerapkan pendekatan yang lebih luwes dimana prinsip keberlanjutan (suistainability) merupakan acuan

utama.

pemanfaatan

Untuk ruang

mewujudkan yang

efektif

pengendalian diperlukan

pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral.

Gambar 1.1 Metodologi Perencanaan Tata Ruang

15

1.4. KONSEP DAYA DUKUNG LINGKUNGAN Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung

lingkungan

hidup

dilakukan

dengan

cara

mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya

kapasitas

tersebut

di

suatu

tempat

dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber

daya

alam,

terutama

berkaitan

dengan

kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan 16

akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi

pemanfaatan

ruang

harus

mengindahkan

kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat 17

dibatasi

berdasarkan

batas

wilayah

administratif,

penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan

ruang,

serta

dalam

pengelolaannya

memperhatikan kerja sama antar daerah.

Gambar 1.2 Konsep Daya Dukung Lingkungan

Menurut UU.No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan,

dan

kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain. 18

Pengertian (konsep) dan Ruang Lingkup Daya Dukung Lingkungan Menurut UU no 23/ 1997, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri-kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada hakekatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Menurut Khanna (1999), daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity).

Sedangkan menurut Lenzen (2003), kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini disebut jejak ekologi (ecological footprint). Lenzen juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, 19

kebutuhan

hidup

manusia

kemudian

dibandingkan

dengan luas aktual lahan produktif. Perbandingan antara jejak ekologi dengan luas aktual lahan produktif ini kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan. Carrying capacity atau daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan

kemampuan

lingkungan

memberikan

kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan.

Definisi Daya Dukung Lingkungan/Carrying Capacity: 1. Jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan 2. Jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tampa membahayakan lingkungan tersebut 3. Jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung 20

oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut 4. Jumlah populasi maksimum dari organisme khusus yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut 5. Rata-rata kepadatan suatu populasi atau ukuran populasi dari suatu kelompok manusia dibawah angka yang diperkirakan akan meningkat, dan diatas angka yang diperkirakan untuk menurun disebabkan oleh kekurangan sumber daya. Kapasitas pembawa akan berbeda untuk tiap kelompok manusia dalam sebuah lingkungan tempat tinggal, disebabkan oleh jenis makanan, tempat tinggal, dan kondisi sosial dari masing-masing lingkungan tempat tinggal tersebut.

1.5. KONSEP KOTA EKOLOGIS DAN EKONOMIS 1.5.1.

Konsep Kota Ekologis

Penataan ruang suatu perkotaan mulai memasukkan konsep

ekologis

sebagai

pertimbangan

dalam

menjadikan kota mandiri, walaupun menghubungkan antara kota dengan ekologi. Pada saat ini kota terkesan 21

tidak mandiri, bersifat parasitik, banyak tergantung pada desa dalam hal pemenuhan sumberdaya alam untuk konsumsi dan pembuangan sampah perkotaan. Hal ini dapat menunjukkan ketidakberlanjutan kota, untuk itu kota perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (Argo, 2001 dan Samiadji, 2001): 1. Memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara efisien, baik yang berada di pinggiran kota maupun di kabupaten di luar kota. Jika sumberdaya alam itu tersedia di luar perkotaan perlu dilakukan kerja sama antar daerah untuk mempertahankan keberlanjutan. Untuk itu pula kawasan sumberdaya alam ini perlu dikontrol pembangunannya. 2. Memanfaatkan ruang kota sebagai sumberdaya alam kota yang memiliki tiga nilai (Chaoin, 1957) yaitu: a. Nilai ekonomi: fungsi ekonomi ruang kota dapat diperoleh dari perdagangan, penyewaan ruang kota, dan lain-lain b. Nilai

lingkungan:

memanfaatkan

ruang

kota

sebagai daya dukung dan daya tampung sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk 22

menghindari terjadinya bencana alam, seperti banjir, longsor, dan sebagainya c. Nilai kepentingan umum: ruang kota digunakan untuk fasilitas masyarakat umum, seperti jalan, taman,

bahkan

memungkinkan

untuk

berkembangnya demokrasi yang adil dan merata. 3. Kegiatan kota diusahakan dalam skala kecil untuk mengurangi eksploitasi yang tinggi. 4. Meminimasikan pergerakan dan diupayakan sifatnya lokal dalam kota itu sendiri. 5.Untuk mengembangkan konsep keberlanjutan dalam penataan ruang kota, terdapat beberapa format yang berbeda di tiap negara. Indonesia menggunakan konsep land use planning sebagaimana tercantum dalam UU 24/1992 dalam rangka menahan tekanan urbanisasi. misalnya, memasukkan urban promotion area dalam land use planning-nya serta adanya urban development project yang terdiri dari land readjustment project, urban redevelopment project, new residential area development project, dan sebagainya (Bambang, 2001). Konsep-konsep kota yang lain juga ditawarkan oleh ahli 23

ekologi perkotaan modern. Kota dianggap sebagai satu kesatuan sehingga muncullah konsep-konsep kota yang ekologis sebagai berikut (Argo, 2001):

1. Compact city. Konsep yang dikenal di Jerman ini meminimalkan penggunaan ruang kota sehingga memudahkan pergerakan penduduknya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan berjalan kaki atau bersepeda, misalnya. Akibatnya timbul istilah rooftop garden, ruang terbuka hijau di atap-atap gedung untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. 2 Eco-city. Berbeda dengan compact city, eco-city lebih mempertimbangkan interaksi antara manusia dengan alamnya agar menjadi kreatif. Kota dibangun untuk memaksimalkan pertukaran (exchange, dari barang, jasa,

emosi,

dan

lain-lain)

dan

meminimalkan

pergerakan (traffic). Namun karena pembangunan kota lebih ditujukan kepada manusia, maka dalam konsep ini, pergerakan jalan kaki lebih didahulukan daripada transportasi massa, yang menggunakan mesin.

24

3 Bioregional city. Konsep bioregion menekankan pada pemanfaatan sumberdaya lokal sehingga masyarakat kota tersebut masih menanam tanaman pangan sendiri hingga mendistribusikan secara lokal pula. Hubungan

kota

dan

non-kota

memang

tidak

dibutuhkan, tetapi sifatnya yang lokal ini menjadikan kota rentah terhadap pengaruh global. 4 Sustainable

city.

Aspek

penurunan

kualitas

lingkungan menjadi faktor penting dalam konsep ini. Kota

berkelanjutan

diupayakan

dapat

menilai

ketergantungan kepada lingkungan alam, sebatas mana kerusakan lingkungan masih dapat ditolerir. Meski

demikian,

sesuai

dengan

pengertian

berkelanjutan, aspek ekonomi dan sosial pun terkait erat pada lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (2008) menyebutkan pengertian kota ekologis adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada 25

kepentingan ekonomi jangka pendek kota ekologis mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan,

yang

menekankan

pentingnya

menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota ekologis juga mempunyai pandangan jauh ke depan, bahwa pembangunan

kota

harus

mempertimbangkan

keberlanjutan atau masa depan kota. Kota yang berkelanjutan

adalah

kota

yang

bertumpu

pada

komunitas yang adil, sehat dan produktif, didukung oleh lingkungan yang kondusif.

Kota

ekologis

adalah

kota

yang

efisien

dalam

penggunaan sumber daya kota, hal ini dapat dilakukan dengan

menekan

penggunaan

sumberdaya,

meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi air, udara, tumbuhan,

fauna,

pantai

ataupun

danau

dengan

komponen buatan (jalan, bangunan, jembatan, dan jaringan sarana-prasarana kota), bangunan, jembatan, dan jaringan sarana-prasarana kota). Pada tataran praktisnya, konsep kota ekologis tadi diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota ekologis yakni: 26

a. Mengintegrasikan komponen alam dan buatan b. Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota c. Minimalisasi dan pendaur ulangan limbah d. Mengurangi

ketergantungan

terhadap

daerah

hinterlandnya

Dalam penjabarannya, kota ekologis dapat dirinci menjadi

komponen-komponen

yang

membentuk

lingkungan fisik kota. Sebagaimana diagram berikut ini, terdapat

8

(delapan)

komponen

pembentuk

kota

ekologis yakni: a. Tanah - tata guna tanah b. Transportasi c. Bangunan d. Ruang terbuka e. Jaringan prarasana dan limbah f. Sistem energi g. Hidrologi h. Udara, sinar matahari Ke delapan komponen kota ekologis tersebut saling terkait dan secara sinergis membentuk lingkungan fisik 27

kota. Lingkungan fisik kota ini yang memungkinkan manusia kota tinggal, Sebaliknya, apabila kualitas lingkungan fisik kota ini buruk, maka akan buruk pula kualitas kehidupan manusia yang tinggal di kota tersebut. Suzuki et al, 2010 menjelaskan prinsip kota ekologis

adalah

kota

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakatnya melalui perencanaan dan

pengelolaan kota terpadu

dengan memanfaatkan sepenuhnya

serta melindungi

dan memeliharanya bagi generasi mendatang. Kota ekologis berupaya agar berfungsi secara harmonis, begitu juga dengan ekosistem regional dan global yang melingkupinya. Melalui kepemimpinan, perencanaan, kebijakan, peraturan, institusi, strategi dan rencana kota serta strategi investasi jangka panjang, berupaya menurunkan kerusakan lingkungan, dimana pada saat yang bersamaan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian kota. Kota ekologis juga belajar dari dan melalui manajemen terpadu serta solusi perencanaan yang didapat melalui strategi yang efisien dan terpadu dari ekosistem.

28

1.5.2.

KONSEP KOTA EKONOMIS

Suzuki et al, 2010 menyebutkan prinsip kota ekonomis adalah kota yang menciptakan nilai-nilai dan peluang bagi

warga,

bisnis

dan

masyarakatnya

dengan

menggunakan semua aset tangible dan intangible serta memungkinkan

pruduktivitas,

inklusif

dan

kegiatan

ekonomi yang berkelanjutan. Kota Ekonomis tidak didefinisikan secara sempit sebagai kota produktif yang hanya digerakkan oleh satu indikator PDRB saja, tapi juga menekankan pada keberlanjutan, inovasi, inclusif dan ketahanan kegiatan perekonomian dalam konteks sistem nilai dan budaya yang lebih besar. Sedangkan tiga prinsip entrepreneur city (Idris, 2001) adalah: 1. berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. tetapi pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 3. pertumbuhan ekonomi harus memberikan kontribusi ke arah peningkatan kualitas hidup dalam semua sektor kependudukan

29

Prinsip

pembangunan

berkelanjutan

harus

memperhitungkan dan mengkaji secara seksama biaya investasi

pembangunan

berkelanjutan

dengan

menghitung dan mempertimbangkan ”operational cost” setelah pembangunan selesai (Zuzuki, et. all. 1980). Dengan kata lain, biaya operasi dan pemeliharaan harus memiliki keberlanjutan sehingga tidak menjadi ”beban” pada masa yang akan datang. Implikasi dari pendekatan ini adalah perencanaan program investasi ditentukan oleh keberlanjutan (sustainability) dari biaya operasi dan pemeliharaan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya energi.

Salah satu tools untuk mengkaji kerangka investasi bagi pembangunan

berkelanjutan

adalah

dengan

menerapkan Life Cycle Analysis (LCA). LCA adalah pendekatan holistik terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Pendekatan ini adalah kunci untuk konsep pembangunan berkelanjutan. LCA (life cycle analysis, atau life cycle assesment) adalah alat yang digunakan dalam

menerapkan

pemikiran

life-cycle

untuk

pembangunan dan konstruksi. LCA dapat menghasilkan 30

informasi penting tentang aliran material dan energi. LCA dapat digunakan sebagai bagian dari proses desain terpadu. Prioritas penggunaan aplikasi LCA dalam pembuatan kebijakan akan bervariasi menurut wilayah dan pertimbangan ekonomi. Kumar

(2006)

menyebutkan

bahwa

Life

Cycle

Assesment terdiri dari suatu model perkotaan dan 'skema penilaian lingkungan binaan' bersama dengan modul input dan output. Sistem penilaian melibatkan analisis skenario evaluasi, yang dihasilkan dari skema evaluasi

lingkungan

binaan

yang

memperhitungan

empat indikator: a. Energi, sebagai indikator konsumsi sumber daya, b. Ecological footprint, luas lahan yang dibutuhkan untuk menyediakan sumber daya untuk, dan menyerap limbah

dari

pembangunan

dan

pengoperasian

lingkungan binaan. c. Pengembalian investasi, digunakan sebagai ukuran kontribusi ekonomi lingkungan binaan. d. Kedekatan

dengan

fasilitas'

sebagai

ukuran

kesejahteraan sosial, 31

Menurut

EPA (1993), Life Cycle Assesment adalah

suatu pendekatan sistem industri.

"cradle-to-grave"

"Cradle-to-grave"

dimulai

bahan

menciptakan

produk dan berakhir pada titik ketika

bahan

mengevaluasi produk

dikembalikan

dari

berikutnya.

bumi

ke

semua tahapan

bergantung, berarti yang

dari

dengan

pengumpulan

semua

baku

untuk menilai

bumi.

kehidupan

untuk

LCA suatu

perspektif

bahwa mereka saling

bahwa satu

operasi mengarah ke

LCA

memungkinkan

perkiraan

dampak lingkungan kumulatif akibat semua tahapan dalam siklus

hidup produk, termasuk dampak tidak

dipertimbangkan dalam analisis yang lebih tradisional (misalnya, bahan baku ekstraksi, transportasi bahan, pembuangan produk

akhir,

sebagainya). Dengan memasukkan siklus hidup

produk, LCA

komprehensif dari atau proses

aspek

dengan

dari lingkungan

yang

dampak

memberikan

yang

trade-off

seluruh

pandangan

lingkungan dari

gambaran

sebenarnya

dan

produk

lebih akurat dalam produk

dan proses seleksi. "Life Cycle" merujuk pada kegiatan utama dalam perjalanan kehidupan produk dari pabrik, 32

penggunaan, dan

pemeliharaan

sampai

dengan

pembuangan akhir, termasuk perolehan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Gambar 2.3

menggambarkan

mungkin

dapat

tahap-tahap

dipertimbangkan

life cycle

yang

dalam LCA

dan

input / output yang diukur.

Gambar 1.3. Tahapan dalam Life Cycle Sumber: EPA, 2003

33

2. FUNGSI KOTA SEBAGAI KOTA EKOLOGIS DAN EKONOMIS

2.1. Fungsi

Kota

Sebagai

Kota

Ekologis

Dan

Ekonomis Fungsi ekologis yang berlangsung dalam sebuah ekosistem kota berkaitan dengan kondisi biogeofisik ekosistem kota tersebut seperti struktur geologi, jenis tanah dan

topografi yang sifatnya cenderung statis,

serta kondisi vegetasi/tutupan lahan yang lebih bersifat dinamis dan dipengaruhi pula oleh proses yang terjadi di alam seperti curah hujan, siklus materi dan energi. Fungsi ekologis tersebut terjadi dalam 3 dimensi ruang kota yaitu ruang daratan, perairan dan udara, yang antara

lain

meliputi.Ruang

yang

dibutuhkan

bagi

kelangsungannya fungsi ekologis untuk memelihara kelangsungan siklus hidrologi (hydrological cycle) yang berkaitan

dengan

aspek

konservasi

air

dan

pencegahan/pengendalian banjir, yang meliputi ruangruang yang dapat meresapkan, menampung dan mengalirkan air seperti hutan, mangrove, sawah dan 34

RTH lainnya,

sungai/danau/situ dan lahan basah

(wetlands).

Kemampuan ruang ekologis untuk mengkonservasi air dan mengendalikan banjir selain dipengaruhi oleh faktor jenis tuutpan lahan diatasnya juga oleh kondisi struktur geologi, permeabiitas tanah, lereng, bentuk lahan, geohidrologi dan curah hujan. 1. Ruang yang dibutuhkab bagi kelangsungan ekologis untuk

memelihara

kestabilan

iklim

mikro

dan

menyediakan udara yang sehat seperti hutan, RTH dan ruang udara bebas yang dapat menghasilkan O2, menyerap pencemaran udara dan memberi ruang bagi siklus udara. Faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya

fungsi ekologis adalah

jenis dan kerapatan vegetasi. 2. Ruang yang dibutuhkan bagi berlangsungnya fungsi ekologis untuk memelihara kestabilan tanah terhadar terjadinya longsor, erosi seperti hutan yang berfungsi mengikat tanah dan menahan run off, serta sawah, sungai dan danau/situ sebagai ruang penampung dan mengalirkan air. 35

3. Ruang yang dibutuhkan bagi berlangsungnya fungsi ekologis yang berkaitan dengan natural assimilative capacity

terhadap pencemaran, khususnya oleh

limbah organik, seperti DAS, ekosistem mangrove dan lahan basah. 4. Ruang yang dibutuhkab bagi berlangsungnya fungsi ekologis yang berkaitan dengan penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati seperti hutan, sawah, ekosistem

pantai,

perairan

laut,

sungai

dan

danau/situ.

Ekosistem kota yang selalu berkembang, tidak dapat menghindari perubahan ekosistem alam yang terjadi, perlu diingat bahwa fungsi ekologis dalam ekosistem tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya pemanfaatan

ekosistem alam telah melebihi

bila daya

dukungnya. Dengan demikian manusia sebagai pelaku perubahan memiliki peran sentral dalam mengarahkan perubahan pada tingkat dimana ekosistem alam masih dapat mendukungnya sehingga fungsi-fungsi ekologis dapat berlangsung secara berkelanjutan. Keberlanjutan fungsi ekologis dalam ekosistem kota berperan penting 36

bagi kelangsungan ekosistem kota tersebut, termasuk kelangsungan kehidupan yang ada di dalamnya. Bila fungsi ekologis terganggu maka keseimbangan ekosistem kota

terganggu pula

serta kelangsungan

kehidupan kota. Karena pola pemanfaatan ruang kota memiliki

[pengaruh

yang

keberlanjutan fungsi

signifikan

ekologis kota, maka untuk

menjaga keberlanjutan fungsi ekologis pendekatan

terhadap

konservasi

diperlukan

ruang yang memeiliki fungsi

ekologis serta batasan dalam pemanfaatan ruang kota, dimana aspek ekologis sebagai

faktor

pembatas itu

sendiri.

Kota

Ekologis

pendekatan

sebagai

untuk

kota

ekonomis

mengintegrasikan

adalah

pembangunan

perkotaan yang mensinergikan ekologi dan ekonomi. Menurut Suzuki, et al, 2010, ada empat hal yang ditetapkan sebagai prinsip kota ekologis sebagai kota ekonomis.  Prinsip Pertama, dilakukan dengan pendekatan “City Based“, dalam kaitan ini, setiap upaya pembangunan perkotaan harus didasarkan melalui proses “bottom37

up“. Pembangunan suatu kota dirancang dengan pendekatan rancangan dari bawah, di Indonesia, dengan kewenangan otonomi yang sangat besar, hal ini sudah dilakukan. Semua proses penyusunan pembangunan perkotaan dilandasi dengan proses yang bottom-up.  Prinsip kedua adalah kolaborasi, dalam penyusunan program perkotaan berkelanjutan, kolaborasi mutlak dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua stakeholder. Prinsip ini sudah lama dilakukan di Indonesia.  Prinsip ketiga adalah “One system approach“. Pada pendekatan ini, diharapkan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai satu sistem komprehensif, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. sumber

Untuk daya

pembangunan diintegrasikan

mendapatkan (terutama

efisiensi sumber

perkotaan dalam

sebuah

penggunaan daya

diharapkan kesatuan

alam), dapat sistem

terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti air dan energi. Salah satu contoh penerapan ”one system approach” adalah dalam suatu kawasan 38

kota yang merancang pemanfaatan air secara efisien dengan

daur

ulang

dan

diintegrasikan

dengan

pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya atau kincir angin. Penerapan ”one system approach” tersebut akan menghemat energi dan menghemat air untuk keberlanjutan lingkungan dan perkotaan.  Prinsip ke empat adalah Investment framework that values sustainability and resiliency. Pendekatan ini mengkaji

secara

seksama

biaya

investasi

pembangunan berkelanjutan dengan menghitung dan mempertimbangkan

”operational

cost”

setelah

pembangunan selesai. Dengan kata lain, biaya operasi dan

pemeliharaan

harus

memiliki

keberlanjutan

sehingga tidak menjadi ”beban” pada masa yang akan energi.

Implikasi

perencanaan

dari

program

pendekatan investasi

ini

adalah

ditentukan

oleh

keberlanjutan (sustainability) dari biaya operasi dan pemeliharaan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya energi.

Dalam penjabarannya, kota ekologis dapat dirinci menjadi

komponen-komponen

yang

membentuk 39

lingkungan fisik kota. Sebagaimana diagram berikut ini, terdapat paling tidak 8 (delapan) komponen pembentuk kota ekologis yakni:  Tanah - tata guna tanah  Transportasi  Bangunan  Ruang terbuka  Jaringan prarasana dan limbah  Sistem energy  Hidrologi  Udara, sinar matahari 

Gambar 2.1 Komponen Kota Ekologis 40

Upaya – upaya penataan ruang kota

terdiri dari

beberapa hal, yaitu:

1. Intensifikasi Pemanfaatan Ruang Kota Intesifikasi

pemanfaatan

ruang

adalah

mengoptimalkan manfaat setiap jengkal ruang kota untuk engurangi ekspansi ruang kota ke derah pinggiran

yang

merupakan

produktif

pertanian

kawasan-kawasan

atau

kawasan-kawasan

konservasi. Intensifikasi ruang kota dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni: 

Memanfaatkan ruang-ruang kosong dalam kota



Pengaturan pemanfaatan ruang kota untuk lebih dari satu kegiatan (misalnya: siang untuk ruang parkir, malamnya untuk pasar kaki-lima)



Pengaturan

batas

maksimal

luasan

kapling-

kapling perumahan

2. Mendorong pembangunan bangunan dan rumah vertikal Bangunan dan rumah vertikal adalah bangunan berlantai

dua

lebih

agar

lebih

menghemat 41

ruang/tanah kota. Mendorong pembangunan rumah vertikal

harus

tetap

terbuka

kota,

khususnya

memungkinkan

mempertimbangkan ruang

kegunaannya

terbuka

untuk

publik

ruang yang dan

resapan air.

3. Mengembangkan kota yang lebih kompak dan mengurangi urban sprawl Urban sprawl adalah fenomena pertumbuhan kota yang tak terencana, berserak-serak, loncat-loncat di wilayah pinggiran kota yang umumnya merupakan kawasan pertanian. Urban sprawl disebabkan karena pembangunan yang tidak berdasar rencana ruang kota dan lebih didasarkan atas motip mencari tanah yang murah dan segera bisa dibangun saja. Mengembangkan kota yang lebih kompak berarti mengurangi ekspansi perkembangan kota ke daerah pinggiran yang tidak teratur dan mengoptimalkan ruang kota yang ada. Bentuk kota yang kompak juga akan

menghemat

biaya

dalam

pemakaian

infrastruktur, yang berupa jaringan jalan, pemipaan, listrik, dan sebagainya. Selain itu kota lebih efisien 42

dalam transportasi dan mengurangi jumlah polusi udara.

4. Mengembangkan

tata

guna

lahan

campuran

(mixed land use) Konsep pengembangan tata guna lahan campuran adalah terkonsentrasinya berbagai macam kegiatan penduduk perkotaan di suatu area yang saling berintegrasi, dengan rancangan konfigurasi fisik dan sirkulasi

internal

yang

baik,

dan

mempunyai

pencapaian eksternal. Berbagai macam kegiatan yang berada dalam satu kawasan tersebut dapat berupa permukiman penduduk, area pertokoan, pasar, perkantoran, hotel, area rekreasi, olah raga, parkir, dan sebagainya. Jarak antar area tersebut cukup dekat, sehingga dapat dicapai dengan mudah dan cepat dengan berjalan kaki, bersepeda,dan kendaran bermotor. Penduduk yang tinggal di daerah ini tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mencukupi

kebutuhan

sehari-harinya,

sehingga

menghemat kebutuhan bensin untuk kendaraannya, menghemat waktu dan tenaga. 43

Keuntungan penerapan tata guna lahan campuran adalah:  mensinergikan berbagai kegiatan  menghemat kebutuhan lahan  mengurangi jumlah polusi udara  menghemat biaya dalam pemakaian infrastruktur (jaringan jalan, pemipaan, listrik , dll)  mengurangi frekuensi perjalanan  lebih efisien dalam transportasi (menghemat bahan bakar)  mengurangi pembangunan bangunan-bangunan baru, karena dapat memanfatkan bangunan yang sudah ada di daerah tersebut untuk dialih fungsikan.

5. Mengintegrasikan

sistem

transportasi

kota

dengan tata guna lahannya Integrasi sistem transportasi kota dengan tata guna lahan berarti menata agar setiap kawasan atau area dengan guna lahan tertentu didukung oleh jaringan transportasi yang pas supaya terjadi kelancaran kegiatan dan dukungan aliran barang dan manusia. 44

Apabila satu kawasan intensitas kegiatannya tinggi, misalnya pusat kota, harus dijamin bahwa dukungan sistem transportasi ke kawasan tersebut juga lancar. Agar

kawasan-kawasan

dimana

konsentrasi

kegiatannya tinggi didukung oleh sistem aliran barang dan manusia yang lancar, maka kawasankawasan tersebut harus merupakan titik-titik simpul jaringan transportasi kota. 6. Mengintegrasikan

tata

guna

lahan

dan

infrastruktur Perencanaan tata guna lahan dan infrastruktur (jalan, sanitasi dan drainase, listrik, telepon, air bersih, dan sebagainya) tidak dapat dilakukan secara

terpisah.

Ketiadaan

integrasi

antara

keduanya sering menimbulkan masalah, seperti pemakaian lahan kota yang tidak efisien dan kebutuhan

biaya

besar

dalam

pemasangan

infrastruktur. Oleh karena itu, adanya integrasi antara

perencanaan

infrastruktur

akan

tata

memberi

guna

lahan

keuntungan

dan dalam

efisiensi pemakaian lahan, efisiensi biaya dalam pengadaan dan pemasangan infrastruktur. 45

7. Lebih banyak disediakan ruang terbuka Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memiliki ekourban adalah penyediaan banyak ruang terbuka, khususnya untuk publik. Ruang terbuka sangat penting bagi kota, apapun bentuk dan

jenisnya.

Ruang terbuka dapat berupa taman kota, tempat bermain, plaza, taman-taman di perumahan, atau jalur pejalan kaki, lahan kosong di pinggir sungai dan rel kereta api, dan sebagainya. Ruang-ruang terbuka tersebut dapat memberi manfaat khususnya untuk penghijauan kota dan kegiatan sosial penduduk, disamping untuk keindahan kota.

8. Peremajaan/revitalisasi kawasan Peremajaan kawasan adalah memperbaiki kawasankawasan lama, umumnya di pusat kota, supaya dapat digunakan lagi secara lebih optimal. Dalam istilah asing peremajaan ini juga dikenal dengan istilah urban revitalization, urban renewal, atau urban re-development kawasan

kota

project. adalah

Manfaat untuk

peremajaan

mendaya-gunakan

kembali ruang dan sumber daya kota yang ada 46

sehingga mengurangi ekspansi ruang kota ke daerah-daerah pinggiran

9. Konservasi bangunan-bangunan bersejarah Konservasi

bangunan

bersejarah

dan

bernilai

pusaka adalah mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan bangunan-bangunan lama untuk fungsi baru. Manfaat konservasi bangunan lama adalah untuk mendaya gunakan bangunan lama, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membangun bangunan baru.

Strategi Pengembangan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi yang Memperhatikan Prinsip-prinsip Lingkungan

1. Meningkatkan

kapasitas

penyediaan

air

bersih

melalui jaringan air pipa (PAM). Pemakaian air pipa lebih terkontrol dalam hal jumlah dan kebersihan, sedangkan pemakaian air sumur atau air tanah dangkal mempunyai resiko air terpolusi, dan tidak terkontrolnya pengambilan air tanah dalam dengan 47

sumur bor, yang dapat menurunkan muka air tanah. Begitu juga dengan pemakaian air sungai secara langsung dapat berbahaya bagi kesehatan akibat banyaknya polutan di dalam air tersebut.

2. Adanya

kontrol

dari

pemerintah

terhadap

penggunaan air tanah oleh penduduk, misalnya setiap pembuatan sumur bor perlu mendapat ijin dari pemerintah; adanya pajak air tanah; adanya kontrol secara langsung terhadap kondisi air sumur.

3. Jaringan air bersih, limbah padat dan air kotor, serta drainase (air hujan) yang mempunyai kualitas baik, seperti kualitas pipa dan bak penampung, dan kualitas tangki septik yang dipakai penduduk.

4. Adanya

keterpaduan

antara

perencanaan

dan

pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan jalan dan tata hijau kota. Pemakaian teknologi lebih maju dalam sistem pembuangan air kotor, seperti yang telah banyak dilakukan di negara maju. Misalnya pemakaian kakus (WC) yang hemat 48

air; pemakaian kakus yang memisahkan antara urin dan

kotoran;

sistem

pembuangan

yang

memungkinkan air kotor dipakai untuk kegiatan lain; pengolahan air kotor yang memungkinkan air dapat dikategorikan

sebagai

air

bersih

kembali;

pengolahan kotoran manusia menjadi biogas yang bermanfaat untuk bahan bakar.

5. Mempertahankan kawasan-kawasan terbuka yang mampu

menyerap

memperbanyak mempertahankan kanan-kiri

air

ruang

terbuka

kondisi

sungai;

dengan

misalnya

hijau

ekosistem

kota;

sempadan

membuat/mempertahankan

embung-embung di dalam kawasan kota.

6. Perlunya kontrol pembangunan, sehingga area resapan air tidak terganggu dan tidak terjadi banjir.

7. Perlunya digalakkan program sungai bersih.

8. Perlunya dikenalkan kepada masyarakat prinsip reduce

(mengurangi

pemakaian

air),

reuse 49

(pemakaian kembali air kotor), dan recycle (pendaur ulangan air).

Pengelolaan/Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota 1. Dokumentasi, inventarisasi dan registrasi RTH dan pohon-pohon

yang

ada.

Dokumentasi

dan

inventarisasi ruang terbuka hijau yang ada di kota, meliputi jenis, fungsi atau penggunaan, lokasi, kondisi, pemilikan, dan pengelolaannya. Selanjutnya dilakukan registrasi atau pendaftaran bagi ruang terbuka hijau dan pohon-pohon yang ada, agar memiliki legalisasi secara hukum, untuk menghindari adanya penebangan pohon, penyerobotan lahan atau pengalih fungsian ruang terbuka oleh pihak lain. 2. Pembuatan Rencana Induk RTH Suatu kota perlu memiliki rencana induk (master plan) untuk ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Dengan rencana induk

tersebut,

program-program

untuk

ruang

terbuka dan tata hijau kota dapat dilakukan secara terarah dan terencana. Rencana induk dibuat untuk jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. 50

Perencanaan untuk ruang terbuka kota dapat berupa:

penyengkeran,

pengalokasian,

penambahan,

pengembangan,

penataan,

dan

kemungkinan penggunaan untuk multi fungsi. Semua penentuan

bentuk

rencana

tersebut

perlu

memeperhatikan khususnya aspek lingkungan dan sosial masyarakat. 3. Pelestarian RTH yang sudah ada harus dijaga, dipelihara

dan

memiliki

dilestarikan.

kemampuan

dan

Pemerintah

perlu

kemauan

untuk

melestarikan RTH, sehingga RTH yang sudah ada tidak rusak, beralih fungsi, maupun kurang optimal dalam pemanfaatannya. 4. Kemitraan. Untuk pengembangan ruang terbuka hijau kota diperlukan kemitraan antara pemerintah kota, masyarakat dan pihak swasta. Dalam semua pembuatan pemerintah swasta.

rencana perlu

dan

melibatkan

Pemerintah

perlu

pelaksanaannya, masyarakat

mendengar

dan

aspirasi

masyarakat tentang ruang terbuka. 5. Pengalokasian dana publik yang cukup untuk RTH Pemerintah

perlu

mengalokasikan

dana

untuk 51

kepentingan publik yang berkaitan dengan ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Dana untuk program-program RTH perlu diprioritaskan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana. 6. Pemanfaatan RTH. Ruang-ruang terbuka publik yang ada perlu terus dimanfaatkan, misalnya untuk kegiatan festival, bazaar, kegiatan-kegiatan sosial dan komersial. Jangan sampai terjadi privatisasi ruang terbuka publik atau pemanfaatan yang kurang optimal.

7. Peningkatan kemampuan instansi yang mengurusi RTH Pemerintah perlu meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan pemeliharaan, kontrol dan monitoring penggunaan ruang terbuka publik. Peningkatan dapat berupa peningkatan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana untuk mengurusi RTH. 8. Pembuatan program dan mekanisme untuk RTH Program-program untuk RTH perlu dibuat, yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebagai contoh: 52

 Program penanaman sejuta pohon di kota  Program adopsi pohon dan taman  Program penanaman pohon-pohon lokal yang khas  Program penghijauan kampong  Program penghijauan dan kawasan perdagangan. 9. Penumbuhan kesadaran publik Penyadaran masyarakat akan pentingnya RTH perlu dilakukan

melalui

menjaga

dan

kampanye.

memelihara

Kampanye

ruang

terbuka

untuk dan

penghijauan kota dapat dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta terkait, baik secara langsung berhadapan, melalui media elektronik (radio, TV), media cetak (koran, majalah, poster), maupun melalui media lain, seperti iklan di bis kota, tulisan di bak sampah dan kotak pos. Kesadaran publik juga perlu diberikan kepada anak-anak di sekolah

melalui

maupun

praktek

pemeliharaannya. kesadaran

pelajaran-pelajaran penanaman Untuk

masyarakat,

lebih

lingkungan,

tanaman

dan

meningkatkan

pemerintah

dapat

menerapkan mekanisme insentif-disinsentif dalam 53

penanaman pohon. Bagi yang menanam pohon sampai

tumbuh

besar,

aka

diberikan

insentif,

sementara bagi yang menebang pohon tanpa ijin akan diberikan disinsentif.

Pengelolaan Sampah Kota Penanganan masalah sampah perkotaan harus didekati baik

dari

sisi

sumber-sumber

sampah

serta

pengatasannya. Dari sisi sumber, upaya-upaya yang dilakukan produksi

diarahkan sampah,

pengurangan

untuk

meminimalkan

terutama

pemakaian

melalui

(reduce)

dan

jumlah

usaha-usaha pemakaian

kembali (reuse). Dari aspek pengatasan, upaya-upaya yang dilakukan diarahkan pada usaha-usaha pendaur ulangan

(recycle)

serta

alternatif-alternatif

baru

pengolahan sampah, termasuk antara lain penggunaan teknik insenerator serta usaha-usaha membuat kompos. Kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah sendiri dapat dilakukan mulai dari rumah tangga. Terdapat paling tidak empat strategi yang dapat dikembangkan untuk pengelolaan sampah kota, yaitu: 1. Minimalisasi limbah 54

2. Maksimalisasi daur ulang dan model kompos yang ramah lingkungan 3. Peningkatan pelayanan umum 4. Promosi pembuangan dan pengolahan limbah yang akrab lingkungan. Secara lebih detail beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan dari empat strategi di atas antara lain: 1. Minimalisasi limbah:  Melembagakan sistim retribusi sampah  Meningkatkan fasilitas sanitasi bagi masyarakat perkotaan  Meningkatkan

kesadaran

dan

pengetahuan

masyarakat tentang sampah  Mempromosikan

pemisahan-pemisahan

jenis

sampah sejak dini  Mempromosikan

penggunaan

ulang

barang-

barang bekas  Meningkatkan usaha-usaha produksi bersih  Meningkatkan khususnya

penggunaan bagi

treatment

industri-industri

plant, yang

mengeluarkan sampah.

55

2. Maksimalisasi daur ulang dan kompos yang ramah lingkungan:  Mengembangkan program daur ulang sebagai kerangka dasar pengelolaan limbah  Memperkenalkan

model-model

kompos

untuk

pengelolaan limbah  Membentuk

inkubator-inkubator

bagi

produk-

produk daur ulang 3. Peningkatan pelayanan umum:  Mengembangkan

sistem-sistem

pengelolaan

sampah secara komunal  Membantu kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan sampah  Meningkatkan kemampuan kapasitas aparat kota dalam pengelolaan sampah  Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah  Mengembangkan instrumen-instrumen ekonomi untuk pengelolaan sampah. 4. Promosi pembuangan dan pengolahan limbah yang akrab lingkungan:  Menyusun baku mutu limbah 56

 Mengembangkan

prosedur

dan

sistim

pembuangan sampah yang ramah lingkungan  Melakukan penerangan dan pendidikan umum tentang

pengelolaan

sampah

yang

ramah

lingkungan  Melakukan swasta,

pendekatan

khususnya

terhadap

industri

kelompok

yang

banyak

menghasilkan sampah.

Strategi

untuk

Mencapai

Sistem

Transportasi

Berkelanjutan Kondisi transportasi khususnya transportasi darat untuk kota-kota di Indonesia, perlu diarahkan agar tercipta transportasi

yang

berwawasan

lingkungan,

dalam

rangka menuju kepada pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Strategi yang diperlukan adalah: 1. Strategi di bidang ekonomi.  Merupakan transport transportasi pelengkap,

pemberian dalam (jalan, rambu

insentif

bagi

fasilitas

pemeliharan

aset-aset

kendaraan,

bangunan

dan

marka,

dan

sistem

informasi) 57

 Tarif angkutan umum yang memadai, yang mampu menjaga kualitas layanan yang memadai  Efisiensi

investasi

pengembangan

transportasi,

jaringan

jalan

dengan

yang

sesuai

kebutuhan. 2. Strategi

untuk

pengurangan

polusi

dan

pemakaian bahan bakar ramah lingkungan  Pengendalian emisi gas buang dan suara bising dari kendaraan bermotor. Berapa hal perlu dilakukan oleh pemerintah untuk uji emisi, antara lain  Menyiapkan bengkel perawatan kendaraan  Menyediakan atau melengkapi peralatan untuk uji emisi kendaraan  Peningkatan sumberdaya manusia  Menyiapkan segera perangkat hukum yang berisi petunjuk

teknis

pelaksanaan

penindakan

pelanggaran emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan  Perlunya memiliki transportasi dengan bahan bakar yang ramah lingkungan  Pemakaian bahan bakar bensin tanpa timbale 58

 Pemakaian

bahan bakar gas (BBG), dari jenis

CNG (Compressed Natural Gas), LPG (Liquid Petrolium Gas), dan metanol. Ketiga jenis bahan bakar gas tersebut mempunyai emisi gas buang yang rendah  Pemakaian bahan bakar sinar matahari (tenaga surya)  Perlunya mendorong transportasi nir-energi dan nir-polusi, yaitu kendaran yang tidak bermotor dan tidak

menimbulkan

polusi

sebagai

alternatif

transportasi jarak pendek. Contohnya becak, sepeda, dan dokar. 3. Manajemen lalu lintas a. Upaya untuk perbaikan manajemen lalu lintas dapat

dilakukan

dalam

bentuk

penerapan

kebijakan secara langsung maupun studi-studi yang dapat membantu mengatasi permasalahan lalu lintas. Penerapan manajemen lalu lintas yang baik

dan

sesuai

dengan

kondisi

setempat

diharapkan dapat:  Meningkatkan

efisiensi

pemanfaatan ruang

jalan 59

 Memberi prioritas bagi angkutan umum  Mendorong pengalihan penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum  Mendorong penggunaan kendaraan secara lebih efisien  Mendorong

penggunaan

bermotor,

seperti

kendaraan becak,

tidak

sepeda,

andong/delman Beberapa

upaya

yang

dapat

diterapkan

di

beberapa kota antara lain:  Pembatasan lalu lintas pada jalur-jalur jalan tertentu, dengan penerapan sistem satu arah, pembatasan penerapan

jenis lajur

moda

khusus

bus

transportasi, (bus

line),

pengembangan jalan khusus bus (bus way)  Penerapan sistem traffic calming di beberapa jalan di kawasan pusat kota dan permukiman. Pada

sistem

ini

kendaraan

diperlambat

jalannya sehingga tidak membahayakan  Pembatasan kecepatan arus lalu lintas, dengan pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) 60

b. Perlu

adanya

keterpaduan

antara

kebijakan

pemerintah (transportasi) dan kebijakan tata guna lahan. Kehadiran fungsi-fungsi baru di kota, seperti pusat perdagangan, merupakan penggerak perjalanan (trip generator) yang otomatis akan memberi dampak sangat besar terhadap jaringan jalan kota yang sudah jenuh dalam bentuk kemacetan lalu lintas.

Untuk

tersebut,

mengurangi

dalam

terjadinya

pengajuan

Ijin

dampak

Mendirikan

Bangunan (IMB) pemerintah perlu mewajibkan dilakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan kegiatan

baru,

fasilitas

atau

sebagai

kawasan

kelengkapan

pusat dalam

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hendaknya rencana kota perlu diarahkan pada pengurangan kendaraan.

ketergantungan Pembangunan

terhadap

perumahan

atau

fasilitas baru di pinggiran kota yang jauh dari pusat kota dan akan menambah ketergantungan terhadap kendaraan pribadi perlu diperhatikan. 61

Penerapan sIstem transit-oriented development. Pada

sistem

ini

kegiatan

pendududk

terkonsentrasi di satu area. Tempat-tempat umum seperti

bank,

pasar,

toko,

kantor

saling

berintegrasi mudah dicapai dengan berjalan kaki atau transportasi umum. Menghindari pemakaian lahan untuk tranportasi di daerah pinggiran kota dengan nilai konservasi, budaya dan landsekap tinggi c. Angkutan massal Membangun

dan

menyediakan

sarana

dan

prasarana transportasi publik/ masal yang efisien dan

representatif

(termasuk

mass

rapid

transportation). Jenis angkutan umum massal antara lain:  Bis kota  KRL (kereta listrik)  Kereta monorail  Kereta bawah tanah (subway) d. Pengendalian transportasi  Mengaktifkan jalur sepeda/ pejalan kaki yang nyaman dan aman 62

 Pembatasan

jumlah

kendaraan

(traffic

restraints) di kota melalui jumlah parkir resmi (terdaftar), pelarangan parkir di kota dan menaikkan harga parkir pada kawasan tertentu  Sistem daerah lisensi, dengan memberlakukan tarif pada jalan dan waktu tertentu  Sistem genap-ganjil dari nomor akhir plat kendaraan. Artinya, mobil-mobil pribadi diatur hak jalannya di dalam kota berdasar pada nomor akhir plat kendaraannya semakin mahal, untuk menebus polusi yang diakibatkan karena bertambah banyak jumlah dan usia dari mobilmobil yang dimiliki.  Pemberlakuan zona bebas mobil/ kendaraan (car free zone).  Pemberlakuan hari tanpa berkendaraan (car free day).  Uji coba berbagi/ bermobil patungan (car sharing).

63

3.2. INDIKATOR KOTA EKOLOGIS DAN EKONOMIS Kementerian Lingkungan Hidup mendefinisikan indikator sebagai representasi dari satu realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami satu realitas. Sebagai alat bantu dan alat ukur, maka indikator harus selektip dan merupakan faktor-faktor penting

yang

membentuk

realitas.

Indikator

juga

merefleksikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dalam satuan ruang dan waktu tertentu Indikator-indikator kota berkelanjutan adalah unit-unit informasi yang secara bersama dapat menggambarkan keberadaan suatu kota, berlanjut atau tidak. Indikator kota keberlanjutan memberikan umpan balik tentang kesejahteraan masyarakat kota secara menyeluruh, seperti kalau temperatur badan dan tekanan darah menginformasikan kesehatan seseorang. Dari informasi tersebut akan dapat ditentukan tindakan lebih lanjut.

Indikator

sangat

diperlukan

oleh

karena

dapat

menterjemahkan prinsip-prinsip umum pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi tolok ukur yang lebih 64

rinci dan aplikatif. Indikator mempunyai kegunaan praktis karena dapat dipakai oleh pengelolan kota dan masyarakat kota untuk mengukur apakah pembangunan kota yang bersangkutan mengarah pada keberlanjutan atau tidak. Indikator juga diperlukan untuk menyusun prioritas pembangunan kota. Kajian oleh Djunaedi (2000: 13) menyarankan bahwa aplikasi indikator dapat dilakukan dengan tiga kemungkinan yaitu: a. Indikator untuk membandingkan dengan kota-kota lain (perbandingan horisontal) b. Indikator untuk melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu (perbandingan longitudinal) c. Pembandingan yang bernilai relative

65

Tabel 2.1. Indikator Kota Ekologis

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2008)

Indikator kota ekologis adalah: • Mengukur kinerja kebijakan/program • Mengkaji trend/kecenderungan • Memberi informasi pada pembuat keputusan • Meningkatkan perhatian masyarakat • Menetapkan target • Menetapkan sasaran perencanaan 66

• Membandingkan kondisi antar tempat • Memberi peringatan dini.

Untuk mengembangkan indikator kota ekologis yang baik, dapat dilakukan hal-hal seperti: a. relevan (cocok, sesuai dengan kepentingan tertentu). b. mencerminkan nilai-nilai masyarakat c. menarik bagi media local d. dapat diukur melalui metoda statistik. e. ada logika didalamnya atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan f. terpercaya (reliable). Informasi yang ditunjukkan dalam indikator tersebut harus dapat meyakinkan orang. g. mengarah

kepada

tindakan

nyata.

Indikator

seharusnya dapat mengarah pada tindakan yang nyata h. relevan bagi penentuan kebijaksanaan. Indikator kota ekologisn merupakan representasi dari satu realitas kota ekologis, dan dapat dikembangkan berdasarkan komponen lingkungan pembentuk kota. Untuk memanfaatkan indikator-indikator tersebut dapat 67

dilakukan secara bervariasi, seperti contoh di bawah ini: • Melalui

media

lokal

dapat

disebarluaskan

kecenderungan, keberlanjutan setiap tahun sehingga masyarakat luas dapat mengetahui bidang-bidang yang perlu mendapatkan perhatian • Kebijaksanaan publik. Penentu kebijakan dan para politisi diharapkan dapat selalu memperdebatkan masalah

keberlanjutan

kota.

Mereka

dapat

memanfaatkan indikator-indikator sebagai pedoman dalam memfokuskan perdebatan sehingga dapat diperoleh keputusan yang jelas dan spesifik. • Pengembangan bisnis dan ekonomi Pelaku bisnis dapat mengarahkan kegiatan bisnisnya dengan memanfaatkan indikator-indikator yang sesuai dengan aktifitas mereka. • Pendidikan.

Dengan

indikator

pendidikan

dapat

mengarahkan pelaksana pendidikan kepada hal-hal yang perlu dilakukan di bidang pendidikan, seperti pengurangan jumlah buta huruf, pengingkatan lulusan sekolah

menengah

dan

pendidikan

usia

lanjut.

Indikator ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengajar arti keberlanjutan bagi para siswa. 68

• Masyarakat dapat memperbaiki lingkungan hidupnya dengan memanfaatkan indikator –indikator. Organisasi non-formal yang terdapat

di lingkungan masyarakat

akan dapat menjadi motor penggerak dalam mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi. • Gaya

hidup

dapat

mengarahkan

gaya

hidup

seseorang menuju gaya hidup yang berkelanjutan, gaya hidup yang berkelebihan dapat dikurangi dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang ada.

3.3. KONSEP KEBERLANJUTAN KOTA 3.3.1. Konsep Keberlanjutan Kota Keberlanjutan

(sustainability)

secara umum berarti

kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem

menjaga

dan

mempertahankan

proses,

fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman ekologis pada seiring

masa

mendatang.

dengan

kehidupan

Dalam

kebutuhan

manusia

di

perkembangannya

menjaga

bumi,

keberlanjutan

masyarakat

dunia 69

diperkenalkan

pada

pemahaman

mengenai

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Walaupun hingga kini secara ilmiah belum terbukti adanya kehidupan manusia yang tidak berkelanjutan, namun pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan agar pemanfaatan sumberdaya alam dipertahankan kepunahan

pada laju

sumberdaya

dimana kelangkaan dan alam

bersangkutan

tidak

dihadapi oleh generasi mendatang. Dalam prinsip tersebut terkandung makna adanya batas atau limitasi keberlanjutan. Dalam

berbagai

konteks

kepentingan,

pengertian

berkelanjutan menjadi semakin kompleks terkait dengan beragamnya sistem kehidupan, baik yang terkait dengan karakteristik lingkungan hayati, lingkungan fisik, dan lingkungan binaan, termasuk diantaranya pengertian dan

pemaknaan

mengenai

kota

berkelanjutan (sustainable cities) dan ecomunicapilities. Sejak tahun 1980-an, berkembang gagasan mengenai format kehidupan berkelanjutan sebagai perwujudan kesadaran kolektif akan keterbatasan sumberdaya alam dan lingkungan menopang kehidupan manusia pada 70

masa mendatang. Pada tahun 1989, World Commission on

Environment

dan

Development

(WCED)

mempublikasikan Brundtland Report dalam dokumen Our

Common

Future

mengenai

pembangunan

berkelanjutan yang selanjutnya dikenal dan diterima secara luas sebagai basis mengatur tata kehidupan dunia

yang

lebih

berkelanjutan.

(sustainability) didefinisikan kebutuhan pemenuhan

pada

masa

kebutuhan

Keberlanjutan

sebagai kini

tanpa

generasi

“memenuhi mengorbankan pada

masa

mendatang” (to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs). Prinsip penting lainnya dari definisi Brundtland

Commissi

adalah

kepentingan

mengintegrasikan tiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Walaupun

demikian,

definisi

Brundtland

Commission secara universal masih diinterpretasikan secara beragam dengan berbagai makna. Yang paling mendasar

adalah

kenyataan

bahwa

sebagian 71

mengartikan

definisi Brundtland

sebagai proses dan

Commission

sebagian

lainnya

sebagai tujuan dari suatu fakta atau nilai. Hal ini menjadi penting dalam menerapkan dan mengaplikasikan prinsip berkelanjutan

bagi

suatu

kepentingan,

dimana

dibutuhkan suatu konteks dan tujuan yang jelas dan nyata. Beberapa premis lain menyatakan bahwa walaupun keberlanjutan merupakan konsep yang penting, namun relatif tidak fokus, cenderung bias, dan memiliki substansi yang sangat terbatas. Bahkan jika dikaitkan dengan secara

kegiatan harfiah

pembangunan (development) yang dapat

diartikan

sebagai

aktifitas

penggunaan atau bahkan menghabiskan sumberdaya alam serta berpotensi merusak lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan sebagai suatu konsep dianggap menjadi kurang tepat. Pandangan tersebut pada dasarnya bermaksud memposisikan lingkungan sebagai

ekstrim

pembangunan,

yang sehingga

berbeda konsep

lingkungan (ecological sustainability)

dari

kegiatan

keberlanjutan dianggap lebih

tepat. 72

Berbagai pandangan di atas mengisyaratkan pentingnya dialektika yang perlu dipertimbangkan dalam memaknai keberlanjutan, yakni memposisikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tiga pilar utama dalam sistem

kehidupan

sebagaimana

dinyatakan

oleh Brundtland Commission. Jika dimensi ekonomi dan sosial dianggap dapat mewakili dan merepresentasikan tujuan dan kegiatan pembangunan (development), maka keduanya perlu memiliki keterkaitan dengan dimensi lingkungan,

termasuk

sumberdaya

alam.

Pada

hakekatnya keterkaitan (overlapping) ketiga pilar tidak sepenuhnya bersifat mutually exclusive, namun mampu menciptakan perkuatan satu dengan lainnya (mutually reinforcing) sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

73

Gambar 2.2 Skema Interaksi Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan Jonathon Porritt, ekolog Inggris tidak sependapat dengan pola keterkaitan ketiga pilar di atas, oleh karena menganggap ”ekonomi adalah subsistem kehidupan sosial, dan kehidupan sosial merupakan subsistem biosfer atau sistem total kehidupan di bumi. Tidak satu subsistem-pun mampu melampaui kapasitas sistem biosfer”. Pola overlapping ketiga pilar tersebut di atas diragukan, oleh karena meyakini bahwa terdapat batas ultimate biosfer dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi manusia di bumi sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 74

Gambar 2.3 : Representasi Pilar Ekonomi dan Sosial yang Dibatasi oleh Pilar Lingkungan Namun

pendapat

menempatkan

Porrit

disanggah,

keberlanjutan

bahwasanya

lingkungan

di

atas

kepentingan ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia sulit diwujudkan oleh adanya kendala finansial, teknologi,

dan

kapasitas

sumberdaya

manusia.

Dialektika tersebut menyimpulkan bahwa ketiga pilar disepakati

sebagai

dimensi

keberlanjutan,

namun

keterkaitan ketiganya perlu diintegrasikan dalam posisi tidak

absolut,

oleh

karena

dalam

kehidupannya,

manusia dihadapkan pada keterbatasan dan kendala. Oleh karenanya, konsep keberlanjutan yang dipahami sebagai integrasi tiga pilar ekonomi, sosial, dan 75

lingkungan yang saling memperkuat disimpulkan dapat menjadi basis dalam pengkajian pembangunan yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut juga diadopsi oleh IUCN, UNEP, dan WWF yang memposisikan kehidupan manusia akan berada dalam batas dukungan lingkungan, dimana keberlanjutan didefinisikan sebagai “perbaikan kualitas kehidupan manusia dalam batas daya-dukung suportif ekosistem”. Walaupun secara nyata belum terdapat bukti

ilmiah

berkelanjutan

mengenai

kehidupan

(unsustainable),

namun

yang

tidak

disepakati

bahwasanya peningkatan kualitas kehidupan bukannya dapat dilakukan tanpa batas. Dalam hal ini, batas atau limitasi

yang

dapat

dikenali

adalah

unsur-unsur

lingkungan yang dalam daur kehidupan akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan sosial yang terintegrasi satu dengan lainnya. The Earth Charter memperkuat pengertian tersebut sebagai proses pembentukan nilai dan arah menuju penghargaan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, hak asasi manusia, pemerataan ekonomi, 76

dan perdamaian sebagai

tanggungjawab terhadap

generasi mendatang. Deskripsi di atas memberikan kesimpulan bahwasanya pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terus-menerus yang merupakan bagian dari proses menuju kualitas kehidupan generasi kini dan mendatang yang lebih baik secara ekonomi dan sosial dalam batas daya-dukung suportif sumberdaya alam dan daya-tampung asimilatif lingkungan.

Definisi

Pembangunan

(Sustainable

Urban

Kota

yang

Berkelanjutan

Development).

Pemahaman

pembangunan kota yang berkelanjutan dilandasi oleh pengertian kota atau perkotaan yang disepakati hingga kini. Berbagai definisi mengenai kota atau perkotaan yang dikembangkan pada dasarnya bersifat kontekstual terhadap fungsi dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan

geografis-demografis memandang kota

sebagai lokasi pemusatan penduduk yang tinggal bersama dalam ruang wilayah tertentu dengan pola hubungan rasional dan cenderung individualistik dengan ciri

demografis

relatif

memiliki

status

pendidikan,

ekonomi, dan sosial lebih tinggi dibanding wilayah non77

perkotaan. Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai pusat peningkatan produktivitas dan produksi barang dan jasa, pertemuan lalu-lintas perdagangan dan kegiatan industri, serta tempat perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang tinggi. Pendekatan fisik memandang kota sebagai pusat dan sistem

berbagai

memfasilitasi

prasarana

kehidupan

dan

sarana

dan kreativitas

untuk

warganya.

Pendekatan sosiologis-antropologis memandang kota sebagai pemusatan penduduk dengan latar belakang heterogen, lambang peradaban kehidupan manusia, pusat kebudayaan, sumber inovasi dan kreasi, serta wahana untuk peningkatan kualitas hidup.

Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan Ruang mendefinisikan kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman

perkotaan,

pemusatan

dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,

dan

kegiatan

ekonomi.

Beberapa

pakar

memberikan pengertian kota atau perkotaan sebagai 78

area terbangun yang berlokasi saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga ke daerah pinggiran dan terdiri dari bangunan-bangunan permukiman, komersial, industri, pemerintahan, prasarana transportasi, dan lainlain.

Karakteristik di atas dapat dirangkum sebagai ciri-ciri kehidupan kota yang mendasari kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan kehidupan warga

kota,

yakni: 1.

Merupakan

konsentrasi

penduduk,

dalam

arti

jumlah, kepadatan, dan pertambahan penduduk yang lebih tinggi. 2.

Merupakan kawasan terbangun yang lebih massif

3.

Merupakan pusat produksi dan produktivitas barang dan jasa.

4.

Bukan merupakan kawasan pertanian dalam arti luas.

5.

Didominasi komersial,

oleh

permukiman

bangunan

kota,

industri,

bangunan bangunan

pemerintahan, dan bangunan sosial.

79

6.

Dilengkapi oleh prasarana dan sarana transportasi, ekonomi, dan sosial perkotaan.

7.

Dilengkapi oleh utilitas air bersih, drainase, air kotor, persampahan, telepon, dan listrik.

8.

Penduduk

kota

heterogen,

cenderung

berpendidikan

berlatar relatif

belakang

lebih

tinggi,

berstatus ekonomi dan sosial lebih baik, bersifat rasional dan individualistik, dan memiliki inovasi dan kreativitas lebih maju.

Pengertian pembangunan kota berkelanjutan secara prinsipil

selaras

dengan

pengertian

pembangunan

berkelanjutan, dimana perspektif ruang difokuskan pada ruang

perkotaan.

oleh Urban21

Sebagaimana

Conference (Berlin,

dinyatakan July

2000),

pembangunan kota berkelanjutan diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya tanpa menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang akibat berkurangnya sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan.

80

Dalam

konteks

yang

lebih

spesifik,

kota

yang

berkelanjutan (sustainable city) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki

kepedulian

dan

tanggung-jawab

dalam

penghematan sumberdaya pangan, air, dan energi; mengupayakan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Sesuai dengan karakteristik suatu kota, maka pembangunan kota berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga kota melalui peningkatan produktivitas di sektor sekunder dan tersier dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang layak dengan

mempertimbangkan

dampak

invasi

dan

intensifikasi kawasan terbangun terhadap kerusakan lingkungan kota serta mensyaratkan keterlibatan yang tinggi dari warga kota terhadap upaya penghematan konsumsi

sumberdaya

alam

dan

pengendalian

penurunan kualitas lingkungan.

81

Oleh karena kawasan perkotaan cenderung didominasi kawasan terbangun dan bukan merupakan kawasan pertanian dalam arti luas, maka secara implisit memiliki ketergantungan terhadap pasokan sumberdaya alam dari kawasan lainnya. Dengan demikian, pembangunan kota berkelanjutan relevan dengan pengertian upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan sumber daya alam dari luar tersebut.

Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan: Graham Haughton & Colin Hunter (1994) menekankan tiga prinsip dasar pembangunan kota berkelanjutan, yakni: 1. Prinsip kesetaraan antar generasi (intergeneration equity)

yang

menjadi

asas

pembangunan

berkelanjutan dengan orientasi masa mendatang. 2. Prinsip

keadilan

sosial

(social

justice)

dalam

kesenjangan akses dan distribusi sumberdaya alam secara intragenerasi untuk mengurangi kemiskinan yang dianggap sebagai faktor degradasi lingkungan. 3. Prinsip tanggung-jawab transfrontier yang menjamin pergeseran

geografis

dampak

lingkungan

yang 82

minimal dengan upaya-upaya kompensasi. Dalam konteks

perkotaan

pemanfaatan

diharapkan

sumberdaya

alam

tidak dan

terjadi

penurunan

kualitas lingkungan pada wilayah di luar perkotaan bersangkutan secara berlebihan yang berdampak terhadap laju pertumbuhannya. Lokakarya Indonesia Decentralized Environmental and Natural

Resources

Management

Project

(IDEN) dan Urban and Regional Development Institute (URDI)

juga

mengusulkan

beberapa

prinsip

pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia yang diantaranya selaras dengan yang diutarakan oleh Graham Haughton et al. Prinsip-prinsip berikut perlu disesuaikan kembali dengan kondisi setempat (sumber: Lampiran F, Bahan Lokakarya, Penguatan Aksi bagi Pembangunan

Perkotaan

secara

Berkelanjutan

di

Indonesia, Laporan Akhir Tahap Persiapan. Kerjasama antara Indonesia Decentralized Environmental & Natural Resources Management Project (IDEN) dan Urban and Regional Development Institute (URDI), serta partisipasi aktif dari lembaga/pihak terkait lainnya, Desember 2004): 83

1. Memiliki visi, misi dan strategi jangka panjang yang diwujudkan secara konsisten dan kontinyu melalui rencana, program, dan anggaran disertai mekanisme insentif-disinsentif secara partisipatif. 2. Mengintegrasikan dengan

upaya

perwujudan

pertumbuhan

keadilan

sosial,

ekonomi kelestarian

lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya. 3. Mengembangkan dan mempererat kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan, antar-sektor, dan antar-daerah. 4. Memelihara, mengembangkan, dan menggunakan secara bijak sumberdaya lokal serta mengurangi secara

bertahap

ketergantungan

terhadap

sumberdaya dari luar (global) dan sumberdaya tidak terbarukan. 5. Meminimalkan

tapak

ekologis (ecological

footprint) suatu kota dan memelihara dan bahkan meningkatkan daya dukung ekologis setempat. 6. Menerapkan keadilan sosial dan pengembangan kesadaran masyarakat akan pola konsumsi dan gaya

84

hidup yang ramah lingkungan demi kepentingan generasi mendatang. 7. Memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak publik. 8. Pentaatan hukum yang berkeadilan. 9. Menciptakan iklim yang kondusif yang mendorong masyarakat yang belajar terhadap perbaikan kualitas kehidupan secara terus-menerus.

Terkait konsepsi

dengan

pilar

pembangunan

pembangunan

kota

berkelanjutan,

berkelanjutan

juga

berlandaskan pada empat pilar utama, yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didukung oleh pilar governance.

Gambar 2.4 Pilar Pembangunan Kota Berkelanjutan Sumber: Forum Sustainable Urban Development (SUD) 85

Pilar

governance

pelaksanaan,

sebagai

perangkat

pengaturan,

dan kontrol dielaborasi sebagai prinsip

analisis 5R, meliputi: 1. Kewajiban dan tanggungjawab (responsibility) untuk melaksanakan

dan

mengimplementasikan pembangunan

kota

berkelanjutan. 2. Hak (right) untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan

kota

keberlanjutan

yang

menjadi

kepentingan publik secara luas. 3. Risiko (risk), sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan kota berkelanjutan kini dan pada masa mendatang. 4. Manfaat (revenue) penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan kota berkelanjutan bagi publik kini dan pada masa mendatang. 5. Hubungan (relation), sebagai manifestasi koordinasi para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan perwujudan pembangunan kota berkelanjutan.

Munasinghe mengelaborasi elemen pokok ketiga pilar, yakni pilar ekonomi oleh elemen pertumbuhan, efisiensi, 86

dan stabilitas; pilar sosial oleh elemen pemberdayaan, peranserta, dan kelembagaan; dan pilar lingkungan oleh elemen

keanekaragaman,

sumberdaya

alam,

dan

pencemaran.

Gambar 2.5 Diagram Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Sumber: Munasinghe, M., Sustainable Development Triangle, „Sustainable Development‟, edited by Cleveland, C. J. (2007). Forum SUD mengelaborasi ketiga pilar menurut elemen yang

relatif

setara

dengan

yang

dikembangkan

Munasinghe. Pilar ekonomi dielaborasi sebagai elemen penggunaan

sumberdaya

alam

secara

bijaksana,

mendorong pemanfaatan ekonomi lokal, pengembangan 87

nilai tambah ekonomi, dan pengutamaan sumber daya lokal dibanding impor. Pilar sosial dielaborasi menurut elemen jaminan kehidupan, pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, demokrasi dan partisipasi, interaksi sosial yang positif, dan berkembangnya nilai (human values)

bagi

kehidupan

yang

berkualitas.

Pilar

lingkungan dielaborasi menurut elemen kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan dan keanekaragaman.

Dalam konteks kota dan perkotaan, maka pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya memposisikan ketiga pilar untuk saling memperkuat (mutual reinforcing) sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1. Kota sebagai ekosistem binaan relatif tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai untuk mendukung kehidupannya secara mandiri serta menghasilkan limbah yang lebih besar oleh konsentrasi penduduk dan aktivitasnya, sehingga threshold daya-dukung suportif dan daya-tampung asimilatif secara internal cenderung terlampaui oleh perkembangan

dan

pertumbuhan

kota.

Dengan

demikian konsep pembangunan kota berkelanjutan perlu 88

mempertimbangkan

peran

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi untuk meningkatkan daya-dukung dan dayatampung melalui upaya prevention, proses, minimisasi, substitusi, dan rekayasa lainnya serta keterkaitan dukungan dari wilayah lain. Oleh karena dimensi lingkungan tidak selalu berposisi sebagai variabel independen dalam menciptakan kualitas kehidupan kota, maka dimensi sosial menjadi penting dalam membangun arah keberlanjutan melalui proses social engineering dalam manifestasi peran serta masyarakat.

Sebagai suatu proses, pembangunan kota berkelanjutan merepresentasikan progres perubahan secara bertahap yang berlangsung secara kontinyu (loop system) dengan arah menuju kualitas yang lebih baik berdasarkan feedback tahapan yang dilalui. Christopher A. Haines menyatakannya

sebagai

proses

transformasi

kota

dengan benchmark yang mengindikasikan terjadinya perubahan,

yakni

rehabilitasi

untuk

menyediakan

konservasi konservasi

pelayanan

sumberdaya dan

transportasi

alam,

preservasi, publik,

dan

mengendalikan urban sprawl. Transformasi menuju 89

pembangunan kota yang berkelanjutan oleh Forum SUD Indonesia diterjemahkan melalui benchmark yang lebih tegas perbedaannya. Jika pembangunan pada awalnya berorientasi

secara

ekonomi,

maka

penuh

terhadap

pembangunan

pertumbuhan berkelanjutan

mensyaratkan keberlanjutan ekologis, dimana pada daur selanjutnya diimbangi dengan keadilan sosial dan berikutnya dengan pelestarian budaya. Sebagai proses tranformasi yang kontinyu, maka daur pembangunan akan

mengalami

improvement

terhadap

nilai-nilai

keberlanjutan secara terus-menerus. Walaupun nilai keberlanjutan secara ideal tidak dapat ditetapkan, namun esensi dari proses keberlanjutan adalah nilainilai penghargaan yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gambar berikut mengilustrasikan progres nilai-nilai keberlanjutan yang selayaknya dicapai pada setiap fase pembangunan.

90

Tabel 2.2 Transformasi Pembangunan Kota Berkelanjutan

3.4. KEBERLANJUTAN

KOTA

EKOLOGIS

&

EKONOMIS 3.4.1.

Keberlanjutan Kota Ekologis Dan Ekonomis

Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota, tergantung pada kota-kotanya. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan,

termasuk

didalamnya

keberlanjutan

sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud (Salim, 1997). 91

Pertumbuhan kota dengan diiringi penduduk yang besar bagaimanapun akan membutuhkan area yang lebih besar, sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan alam. Pembangunan kota harus memperhatikan alam dan lingkungan sebagaimana konsep E. Howard dengan Garden City-nya. Kota besar bukanlah tempat yang

cocok

untuk

tempat

tinggal

jika

persoalan

lingkungan diabaikan. Demikian juga yang disampaikan Geddes, bahwa alam merupakan unit terpenting bagi kelangsungan aktivitas kota (Salim, 1997).

Kota-kota memiliki ciri yang ditentukan oleh fungsi kota dalam ruang lingkup daerah. Masing-masing fungsi memberikan

pengaruhnya

tersendiri

pada

pengembangan kota. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah fungsi apa yang dilaksanakan sebuah kota. Sifat serta fungsi kota inilah yang mempengaruhi proses pembangunan

kota tersebut.

Setiap kota harus berkembang dengan karakternya sendiri, dan yang lebih penting, bagaimana kota tersebut mampu

menampung

perkembangannya

dimasa

mendatang dengan tetap mempertahankan kawasan 92

yang

berfungsi

melindungi

kehidupan

kota

dan

masyarakatnya.

Prinsip Dasar Kota yang Berkelanjutan: Untuk

dapat

menciptakan

suatu

kota

yang

berkelanjutan, diperlukan lima prinsip dasar, yaitu ekologi, ekonomi, equity (pemerataan), engagement (peran serta), dan energi (Budiharjo, 1996). Dalam mengukur suatu keberlanjutan dalam pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial (Trzyna, 1995). Hal tersebut didukung pula oleh Haeruman (1997) yang mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu tujuan yang dilator belakangi sebuah visi akan keseimbangan dalam keterkaitan antara ekonomi,

sosial,

dan

lingkungan

(ekologi)

guna

membangun masyarakat yang stabil, makmur, dan berkualitas.

Antara

kepentingan

pertumbuhan

ekonomi

dan

pelestarian lingkungan terkesan kontradiktif atau dengan kata lain harus ada yang dikorbankan. Hal tersebut 93

antara lain disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuatan di masyarakat yang menawarkan kepentingan tertentu

untuk

meletakkan

berjangka

pendek

di

berjangka

panjang

dari

kepentingan

atas

individu

kepentingan

suatu

masyarakat

kolektif yang

sustainabel (Yakin,1997). =============================

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan maka indikator

pembangunan

berkelanjutan

tidak

akan

terlepas dari aspek-aspek tersebut diatas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Indkator pembangunan berkelanjutan adalah 1. Keberlanjutan Ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem

bumi,

untuk

menjamin

keberlanjutan

ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut: a.

Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem

penunjang

kehidupan

dibumi

tetap

terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan. b.

Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk 94

memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk

melaksanakan

kegiatan

yang

tidak

mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan

konversi

alam

dan

modifikasi

ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan. c.

Memelihara

keanekaragaman

hayati

pada

keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Terdapat tiga aspek

keanekaragaman

hayati

yaitu

keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan.

Untuk

mengkonversikan

keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-hal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas

mungkin

dimodifikasikan

area

untuk

ekosistem

keanekaragaman

yang dan 95

keberlanjutan

keanekaragaman

spesies,

konservatif terhadap konversi lahan pertanian”.

2. Keberlanjutan Ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi

secara

berkelanjutan

dan

mendorong

efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi

makro

yaitu

efisiensi

ekonomi,

kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan

pemerataan

dan

distribusi

kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna,

ukuran

sosial

untuk

pengembangan

sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset. 3. Keberlanjutan Ekonomi Sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat 96

dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangibble dalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara

prinsip

harga

sumberdaya

alam

harus

merefleksi biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. 4. Keberlanjutan Sosial Budaya mempunyai empat sasaran yaitu: a. Stabilitas

penduduk

mensyaratkan

yang

komitmen

kesadaran

dan

memperkuat

peranan

pelaksanaannya

politik

partisipasi dan

yang

kuat,

masyarakat, status

wanita,

meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi

kemiskinan

dan

mengurangi

kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya

untuk

mendapat

akses 97

pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita. c. Mempertahankan

keanekaragaman

budaya,

dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami

dan

tradisional

demi

menggunakan manfaat

pengetahuan

masyarakat

dan

pembangunan ekonomi. d. Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi

pada

misalnya

perkembangan

meningkatkan

status

sumberdaya wanita,

akses

pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus

berkelanjutan

melalui

investasi

dan

perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya. 98

5. Keberlanjutan Politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses

demokrasi

yang

transparan

dan

bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman. 6. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan (Askar Jaya, 2004) 7. Keberlanjutan Pembangunan.

Pembangunan Sustainable

sebagai

Orientasi

development

atau

pembangunan berkelanjutan ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomi, dan kultur. Mereka menyadari adanya batas-batas pemanfaatan sumberalam dan batas kemampuan biosphere untuk dapat menyerap

kegiatan

manusia,

meskipun

melalui

penguasaan tehnologi batas tadi dapat menjadi 99

bersifat relatif. Karenanya, sustainable development bukanlah suatu situasi yang harmonis yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi

perkembangan

teknologi,

perubahan

kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Demikian pula perkembangan penduduk perlu diperhatikan dalam mencapai karenanya

keberlanjutan jumlah

dan

pembangunan, perkembangan

dan

penduduk

haruslah dalam keseimbangan dengan perubahan potensi produk ekosistem (Djajadiningrat, 1990, dalam Samodra Wijaya (1991)).

Interpretasi lain dari sustainable development didorong oleh adanya kenyataan tingginya mortality rate proyekproyek pembangunan di negara-negara berkembang. Alokasi input yang berkesinambungan tidak menjadikan proyek kekuatan

pembangunan sendiri.

tadi

Dalam

berkembang

konteks

ini,

dengan

sustainable

development dapat diartikan sebagai (Cernea, 1986 dalam Samodra Wijaya (1991)): 100

“the ability of a development project to generate sufficiently

a

net

surplus

as

input

for

further

development.” Kedua interpretasi tadi menunjukan kualitas

untuk

tumbuh

dengan

kekuatan

sendiri.

Keduanya menyangkut hubungan yang optimal antara input dan output. Perbedaannya nampak terletak pada level of analisysnya. Interpretasi pertama lebih pada derajat makro, dan interpretasi kedua pada derajat mikro.

101

3. OPTIMALISASI KEBERLANJUTAN KOTA EKOLOGIS DAN EKONOMIS 3.1 Optimalisasi Keberlanjutan Kota Ekologis & Ekonomis Pada dasarnya valuation merujuk pada kontribusi sebuah komoditas untuk mencapai tujuan tertentu, seorang kontribusi

pemain

sepakbola

pemain

kemenangan

tersebut

tim-nya.

dinilai

tinggi

tinggi

Sedangkan

pula

dalam

apabila untuk konteks

ekologi, sebuah gen dianggap bernilai tinggi apabila mampu berkontribusi terhadap tingkat survival dari individu yang memiliki gen tersebut. Singkat kata, nilai sebuah komoditas tergantung dari tujuan spesifik dari nilai itu sendiri. Dalam pandangan neoklasik, nilai sebuah komoditas terkait dengan tujuan maksimisasi utilitas/kesejahteraan individu. Dengan demikian apabila ada tujuan lain, maka ada “nilai” yang lain pula. Berbeda

dengan

pandangan

neoklasik,

dalam

pandangan ecological economics, tujuan valuation tidak semata

terkait

dengan

maksimisasi

kesejahteraan 102

individu,

melainkan

juga

terkait

dengan

tujuan

keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi (Constanza and Folke, 1997).

Bishop (1997) pun menyatakan

bahwa valuation berbasis pada kesejahteraan individu semata tidak menjamin tercapainya tujuan ekologi dan keadilan

distribusi

tersebut.

Dalam

konteks

ini,

kemudian Constanza (2001) menyatakan bahwa perlu ada ketiga nilai tersebut yang berasal dari tiga tujuan dari penilaian itu sendiri. Valuasi ekosistem berdasarkan tiga tujuan utama efisiensi, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.1 Valuasi ekosistem dari tiga tujuan utama efisiensi Tujuan/ Dasar Nilai

Kelompok Responden

Dasar preferensi

Tingkat diskusi yang diperluk an

Tingkat input ilmiah yang diperlukan

Metode spesifik

Efisiensi (E-value)

Homo economicus

Preferensi individu

Rendah

Rendah

Willingne ss to Pay

Keadilan (F-value)

Homo communicus

Preferensi komunitas

Tinggi

Menengah

Veil of ignorance

Keberlanjut an (S-value)

Preferensi Homo naturalis keseluruha Medium n system

Tinggi

Modeling

Sumber : Constanza and Folke (1997) in Constanza (2001). 103

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dalam pandangan Ecological Economics, nilai tidak hanya dilihat dari tujuan maksimalisasi preferensi individu seperti yang dikemukakan oleh pandangan neoklasik (E-value), melainkan ada nilai lain yaitu keadilan (F-value) yang berbasis pada nilai-nilai komunitas, bukan individu. Dalam konteks F-value ini, nilai sebuah ekosistem ditentukan berdasarkan tujuan umum yang biasanya dihasilkan dari sebuah konsensus atau kesepakatan antara anggota komunitas (homo communicus). Metode valuasi yang tepat untuk tujuan ini adalah “veil of ignorance” (Rawls, 1971) di mana responden memberikan penilaian dengan tanpa memandang status dirinya dalam komunitas. Sementara itu, S-value yang bertujuan

mempertahankan

tingkat

keberlanjutan

ekosistem lebih menitikberatkan pada fungsi ekosistem sebagai penopang kehidupan manusia.Dalam konteks ini, manusia berperan sebagai “homo naturalis” yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan

(sistem

manusia).Modeling

adalah

alam salah

dan satu

sistem spesifik 104

metodologi yang dapat digunakan dalam konteks Svalue ini (Vionov, 1999; Constanza, et al., 1993).

Secara empiris, valuasi ekosistem berbasis pada dua nilai terakhir (F-value dan S-value) relatif masih sedikit dilakukan.Namun demikian hal ini tidak mengurangi semangat dari pandangan ecological economics bahwa perlu ada penyusunan format nilai ekosistem yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis pada preferensi individu seperti metode standar yang ada.Ketiga nilai tersebut

dapat

diintegrasikan

dengan

pendekatan

diskusi publik seperti yang disarankan oleh Sen (1995). Dengan pendekatan uji publik yang demokratis, nilai dari sebuah ekosistem dapat ditentukan untuk mencapai tujuan yang efisien, adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut di atas, maka tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya adalah membantu pengambil keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi (economic efficiency) dari berbagai pemanfaatan (competing uses) yang mungkin dilakukan

terhadap sistem ekologi

ekonomi yang ada di kawasan perkotaan.Asumsi yang 105

mendasari fungsi ini adalah bahwa alokasi sumberdaya yang dipilih adalah yang mampu menghasilkan manfaat bersih bagi masyarakat (net gain to society) yang diukur dari manfaat ekonomi dari alokasi tersebut dikurangi dengan biaya alokasi sumberdaya tersebut. Namun demikian, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam konteks nilai manfaat masyakarat bersih (net gain to society) tidak dipertimbangkan dalam term ”economic efficiency”.

Oleh

karena

itu,

faktor

distribusi

kesejahteraan (welfare distribution) menjadi salah satu isu penting bagi valuasi ekonomi yang lebih adil (fair) seperti yang dianut oleh kalangan ecological economist. Secara diagram, fungsi keterkaitan antara valuasi ekonomi dan pengelolaan suatu kawasan secara berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar

(Ledoux &

Turner, 2002).

106

Gambar 3.1 Keterkaitan antara valuasi ekonomi dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan (Ledoux & Turner, 2002) Dengan demikian valuasi ekonomi merupakan salah satu domain (ranah) dari ilmu ekonomi.

Pendekatan

ekonomi lingkungan paling sedikit memiliki tiga pokok kajian, yakni 1. Membahas

penggunaan dan degradasi sum-

berdaya, terutama untuk memahami secara ekonomi dalam penetapan harga yang dipandang terlalu rendah,

property right

yang belum sempurna,

struktur insentif yang berkontribusi pada kerugian pada lingkungan. 107

2. Mengukur jasa lingkungan, meliputi pengukuran maksimisasi

aset

lingkungan.

Untuk

memaksimalkan nilai aset lingkungan, maka harus diketahui

nilai

jasa

lingkungan,

termasuk

penggunaan dalam penerimaan limbah 3. Menghambat degradasi lingkungan untuk mencapai tahap pembangunan berkelanjutan (Ho-Sung OH, 1993). Selanjutnya dikatakan bahwa Ilmu Ekonomi Lingkungan

menerangkan

bahwa

kerusakan

lingkungan merupakan masalah ekternalitas yang akan mengarah pada kegagalan pasar, karena tidak memungkinkan untuk membeli atau menjual aset lingkungan dalam pasar karena tidak adanya harga pasar, sehingga barang dan jasa lingkungan tidak diperdagangkan dalam pasar.

Dengan demikian

produser dan konsumer mengesampingkan masalah lingkungan

dalam

Pengenyampingan keputusan

mereka

membuat

keputusannya.

aset lingkungan ini dalam menyebabkan

terjadinya

penggunaan sumberdaya lingkungan yang tidak efisien, sehingga menimbulkan kerusakan.Untuk mengatasi tidak adanya nilai ini maka perlu adanya 108

valuasi melalui pemberian nilai moneter (monetizing) sehingga memiliki basis dalam membandingkan antara perlindungan dan pemanfaatan lingkungan.

Dengan demikian valuasi ekonomi adalah penjumlahan dari preferensi individu dalam keinginannya untuk membayar (willingness to pay) dalam mengkonsumsi lingkungan ekonomi

yang adalah

masyarakat

baik. alat

Dengan untuk

demikian

mengukur

valuasi

keinginan

untuk lingkungan yang baik melawan

lingkungan yang buruk.

Apa yang dinilai dalam lingkungan terdiri dari dua kategori

yang

berbeda,

yakni:

nilai

preferensi

masyarakat terhadap perubahan lingkungan, sehingga masyarakat memiliki preferensinya dalam tingkat risiko yang dihadapi dalam hidupnya, sehingga memunculkan keinginan untuk membayar Willingnes to pay (WTP) agar lingkungan tidak terus memburuk. Hal ini termasuk dalam kategori Valuasi ekonomi (economic valuation), yang

sering

dinyatakan

dalam

kurva

permintaan

(demand curve) terhadap lingkungan. Sumberdaya alam 109

dan lingkungan sebagai aset kehidupan memiliki nilai intrinsic. Hal ini merupakan bentuk dari nilai ekonomi secara

intrinsic

(intrinsic

values)

dari

eksistensi

sumberdaya alam dan lingkungan.

110

3.2 PENDIDIKAN

MASYARAKAT

KOTA

YANG

BERKELANJUTAN

Pendidikan menurut UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kekuatan

spiritual

kepribadian,

potensi

dirinya

keagamaan,

kecerdasan,

untuk

memiliki

pengendalian

akhlak

mulia,

diri, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut para ahli: M.J. Langeveld (1955) Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungandan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan

tugas

hidupnya

sendiri.

Ki

Hajar

Dewantara - Sistem Among (1922). Pendidikan adalah daya upaya untukmemajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan 111

hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Hansen, dkk (1977) Pandangan behavioristik;  Manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yg data dari luar.  Lingkungan adalah penentu tunggal dari tingkah laku manusia.  Kepribadian individu dapat dikembalikan sematamata

kepada

hubungan

antara

individu

dan

lingkungannya,  Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar, seperti teori pembiasaan dan peniruan.  Hal ini didukung oleh Skinner (1976), kemampuan yg dimiliki terwujud sebagai tingkah laku, tingkah laku ini yang

didekati

dan

dianalisis

secara

ilmiah,

pendekatan ini adalah pendekatan ilmiah.

Jalur pendidikan Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu 112

proses pendidikan. Dalam UU No. 20/2003, pasal 13 ayat 1, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

Pendidikan formal Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan

yang

jelas,

mulai

dari

pend.

dasar,

menengah, sampai pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal  Jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  Pendidikan nonformal, adalah PAUD, pendidikan dasar, seperti: TPA, atau taman pendidikan AlQuran di Masjid dan sekolah minggu yg ada di semua Gereja, sekolah di Pura dan lainnya.  Paket A, B, dan C, serta berbagai jenis kursus lain.  Sasaran pada warga masyarakat yang memerlukan layanan penambah

pendidikan pendidikan

yang formal,

berfungsi

sebagai

penekanan

pada

113

penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan in-formal  Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.  Berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.  Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal:  Pendidikan dimulai dari keluarga  Informal diundangkan, karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasonal dimulai dari keluarga  Anak harus dididik sejak lahir  Homeschooling: pendidikan formal tapi pelaksanaan secara informal.

Masyarakat Masyarakat menurut Parsudi Suparlan (982):  Salah satu satuan sosial atau sistem-sosial. 114

 Kesatuan dituturkan

hidup

manusia

baik

dalam

yang

kasus

paling ilmiah

lumrah maupun

keseharian.  Istilah bahasa Inggris adalah society.  Sedangkan istilah masyarakat itu sendiri dalam bahasa Arab, berarti ikut serta atau partisipasi;  Masyarakat berarti saling bergaul atau interaksi, satu dengan yang lainnya saling memberikan makna.  Kebermaknaan seseorang hanya ada manakala ia berada

di

dalam

kelompok,

komunitas,

atau

masyarakatnya.  Masyarakat, sebagai suatu satuan kehidupan sosial manusia, menempati suatu wilayah tertentu yang keteraturan dalam kehidupan sosial, dimungkinkan oleh adanya seperangkat pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan budaya yang mereka miliki bersama.  Pranata sosial, adalah seperangkat aturan-aturan yang

berkenaan

penggolongan

dengan

satuan

kedudukan

kehidupan

sosial

dan yang

mengatur peran dan hubungan kedudukan, tindakantindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 115

 Sumber

aturan-aturan

tersebut

dari

tradisi,

kebudayaan, dan kepercayaan (termasuk agama) yang

dimiliki,

dianut,

dan

dikembangkan

oleh

masyarakat yang bersangkutan masyarakat kota  Masyarakat perkotaan sering diidentikkan dengan masyarakat modern (maju);  Tidak jarang dipertentarngkan dengan masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebutan masyarakat tradisional terutama dilihat dari aspek kulturnya.

Ciri-ciri sebuah masyarakat modern, menurut Pudjiwati Sajogyo, 1985) antara lain:  Hubungan antar sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi;  Hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling mempengaruhi; Diyakini bahwa

iptek

memiliki

kemanfaatan

untuk

meningkatkan kualitas hidupnya;  Masyarakat kota berdeferensi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan

116

 Tingkat pendidikanmasyarakat kota relatif lebih tinggi bila dibandingkan denganmasyarakat pedesaan;  Aturan/hukum yang berlaku dalam masyarakat kota lebih berorientasi pada aturan /hukum formal yang bersifat kompleks;  Tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota umumnya ekonomi-pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-nilai inovatif lainnya. Ciriciri ini berskala kelompok atau masyarakat.  Kota

merupakan

pusat

kegiatan

pemerintahan,

ekonomi, budaya dan tempat ciptaan peradaban budaya manusia.  Memiliki ciri khusus; mata pencaharian dari penduduk yg beragam, umumnya bidang non-agraris, jumlah penduduk sangat besar,  Beragam status sosial & ekonomi, individualistis, dinamis, terbuka, heterogen, multicultural, cukup banyak

warga

urban,

ada

wilayah

kumuh,

pencampuran beragam watak.  Diperlukan pendidikan masyarakat yang unik untuk menyatukan berbagai perbedaan itu.

117

Karakteristik yang berskala individu sebagai manusia modern:  Selalu

bersikap

menerima

perubahan

setelah

memahami adanya kelemahan dari situasi yang rutin;  Memiliki kepekaan pada masalah yang ada di sekitarnya dan menyadari bahwa masalah tersebut tidak lerlepas dari keberadaan dirinya;  Terbuka

bagi

disertai sikap

pengalaman

baru/inovasi

dengan

yang tidak apriori atau prasangka

 Setiap pendiriannya selalu dilengkapi informasi akurat  Ia lebih berorientasi pada masa mendatang yang didukung oleh kesadaran bahwa masa lampau sebagai pengalaman dan masa sekarang sebagai suatu fakta, sedangkan masa mendatang sebagai harapan yang mesti diperjuangkan, artinya, bahwa pengalaman waktu itu, merupakan suatu tahapan berpikir setiap individu  Ia sangat memahami akan potensi dirinya, dan potensi tersebut ia yakin dapat diikembangkan  Ia selalu berusaha untuk terlibat dan peka terhadap perencanaan;

118

 Ia selalu menghindar dari situasi yang fatalistik dan tidak mudah menyerah pada keadaan atau nasib;  Ia meyakini akan manfaat iptek sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan manusia;  Ia memahami dan menyadari serta menghormati akan hak-hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain.

Unsur

tradisi

yang

melekat

dalam

diri

individu

masyarakat tidak mudah untukmenghilangkannya. Perlu dicatat bahwa tidak semua unsur tradisi bersifat penghambat proses modernisasi, justru potensial dan mendukung pembaruan, sehingga seyogianya dipeli hara dan dikembangkan. Kendala yang mengganggu usaha pengembangan manusia modern:  Kekurangmampuan diri dalam empati pd orang lain  Rendahnya tingkat kegairahan untuk melihatmasa depan  Ketidakmampuan untuk menunda kepuasan atau keinginan yang berlebih akan sesuatu kebutuhan;  Kurang/langka daya kreasi dan inovasi. Pendidikan masyarakat kota 119

 Merupakan pada

kegiatan

hakikatnya

masyarakat

pemberdayaan untuk

menjadi

masyarakat,

mewujudkan

kekuatan

potensi

yang

mampu

meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya.  Beberapa

bentuk

pendidikan

dan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat kota yang selama ini dilakukan

adalah:

dalam

kerangka

pendidikan

komunitas, dapat berupa pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan vokasional, dan lain-lainnya.  Pendidikan non-formal sebagai bagian integral dari pembangunan

pendidikan

nasional,

selama

ini

menjadi pilihan untuk menunjang upaya peningkatan mutu sumber daya manusia pada masyarakat.  Pembangunan Pendidikan Non-Formal/PNF secara bertahap terus dipacu dan diperluas guna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani melalui jalur pendidikan formal.  Oleh karena itu PNF dapat menjadi pilihan warga masyarakat

yang

tidak

pernah

sekolah,

putus

120

sekolah,

untuk

meningkatkan

pengetahuan,

kemampuan dan keterampilannya.  Pendidikan in-formal juga dapat menjadi pilihan bagi pendidikan masyarakat kota.  Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal.  Pendidikan dimulai dari keluarga (kata UU)  Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga( untuk PF, PNF, dan PIF)  Homeschooling, juga dapat menjadi pilihan bagi pendidikan masyarakat kota. Bagaimana dengan konsep kota ekologis sebagai kota ekonomis yang berkelanjutan? Prinsip Kota Ekologis:  Untuk mensejahterakan warga masyarakat  Berfungsi secara harmonis dengan sistem alaminya.  Menghargai aset ekologisnya  Dibutuhkan (perencanaan,

manajemen

lingkungan

pengorganisasian,

terpadu dstnya)

untukmenurunkan kerusakan lingkungan.

121

Prinsip Kota Ekonomis Berkelanjutan:  Menciptakan

nilai-nilai

untuk

mempertahankan

keberlanjutan sumber daya alam.  Menciptakan peluang bagi warga masyarakat untuk tetap mempertahankan kualitas hidup.  Menciptakan bisnis-bisnis baru bagi masyarakat  Setiap

usaha

untuk

ketahanan

kegiatan

perekonomian harus memperhatikan keberlanjutan. Model pendidikan masyarakat kota ekologis

sebagai

kota ekonomis yang berkelanjutan, untuk menetapkan model pendidikan masyarakat kota perlu memahami pembahasan sebelumnya, yaitu:  Pendidikan untuk perubahan pola pikir dan perilaku yang berkelanjutan.  Memperhatikan teori-teori pendidikan  Warga yg multi kultural dan perilakunya yang beranekaragam.  Ciri-ciri kehidupan masyarakat kota.  Memperhatikan jalur pendidikan yg telah dipaparkan  Prinsip

kota

ekologis

dan

kota

ekonomis

berkelanjutan, yang mengutamakan harmonisasi, 122

antara: ekonomi, sosial budaya, pembangunan, dan lingkungan hidup.  Model pendidikan yg cukup baik dan dikenal adalah adalah pendidikan multycultural, menurut saya perlu dicoba keberhasilannya.  Model pendidikan formal dan nonformal, yang selama ini

telah

dilakukan,

kurang

berhasil

karena

kenyataannya hanya dpt pengetahuan.  Jalur pendidikan yang disarankan adalah pendidikan informal, yg fokus pada pendidikan keluarga dan lingkungan.  Model pendidikan yang disarankan adalah model pendidikan harmonisasi(harmonis dengan diri sendiri, keluarga,

sesama,

lingkungan,

dan

Tuhan),

difokuskan kepada harmonis dengan diri sendiri. Isi materi pendidikan harmonisasi:  Harmonis dengan diri sendiri (diutamakan).  Harmonis dengan keluarga(anggota keluarga)  Harmonis dengan sesama  Harmonis dengan lingkungan hidup  Harmonis dengan semua elemen di planit bumi 123

 Harmonis dengan pencipta  Model pendidikan yang mengutamakan pelatihan berulang-ulang dan peniruan/contoh teladan.  Pendidik/pelatih harus harmonis dengan dirinya. Perlakuan model pendidikan harmonisasi  Jelas sasarannya; komunitas/masyarakat, jumlah peserta belajar.  Tetapkan topiknya.  Persiapkan langkah/prosedur  Tidak ada prasyarat tempat belajar  Peran Pendidik/guru harus harmonis dengan dirinya.  Ketrampilan dasar diperlukan (menjelaskan, bertanya, mengelola kelompok belajar, dan lainnya)  Materi sesuaikan dengan kebutuhan lapangan  Model-model

pendidikan/pembelajaran

interaktif

dapat digunakan, namun selalu plus harmonisasi (H).  Contohnya;

Model

pembelajaran

interaktif

tipe

Seminar + H, dan seterusnya.  Ciptakan suasana nyaman dan harmonis  Model pembelajaran interaktif yang ada selama ini sudah baik, hanya ditambahkan dengan tindakan 124

pendidik/guru untuk harmonisasi dengan diri sendiri (+H)  Seorang pendidik, guru, fasilitator, bagi masyarakat, hendaknya mempersiapkan diri menjadi model bagi masyarakat.  Sebab tidak dapat mengajarkan materi yg mengajak masyarakat untuk harmonis dengan diri sendiri, jika gurunya sendiri tidak harmonis.  Model pembelajaran yang disarankan dapat dilihat pada gambar berikut

125

126

4. KESIMPULAN Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota yang mengacu pada besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat, sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat

pematangan.

Perkembangan

suatu

kota

dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Konsep-konsep

pengembangan

wilayah

kaitannya

dengan upaya optimalisasi fungsi lahan pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota dimasa yang akan datang cenderung terus berkembang baik secara demografis, fisik, bahkan spasial. Laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, tingkat ketersebaran fasilitas pelayanan umum dan potensi lahan secara keseluruhan

menjadi

penggerak

utama

terjadinya

ekspansi pemanfaatan lahan dan perubahan dalam struktur internal wilayah kota.

127

Terdapat

tiga

faktor

utama

yang

mempengaruhi

perkembangan kota, yaitu: a. Faktor

penduduk,

yaitu

penduduk baik disebabkan

adanya

pertambahan

karena pertambahan

alami maupun karena migrasi. b. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat c. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi. Prinsip perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan

ruang

sebagaimana

ditetapkan oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang adalah untuk : 1. Melaksanakan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang dan Rencana Tata Ruang yang lebih tinggi 2. Mewujudkan

keterpaduan,

keterkaitan,

dan

keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian pembangunan antar sector 128

3. Menetapkan

lokasi

investasi

yang

dilaksanakan

Pemerintah dan/atau masyarakat 4. Menyusun rencana tata ruang yang lebih rinci di wilayah yang bersangkutan 5. Melaksanakan pembangunan dan perizinan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pendekatan sektoral dan pendekatan regional (ruang), sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, terdapat 4 (empat) tingkatan rencana tata ruang kota, yaitu sebagai berikut :  Rencana

umum

menggambarkan

tata posisi

ruang kota

perkotaan, yang

yaitu

direncanakan

terhadap kota lain secara nasional dan hubungannya dengan wilayah belakangnya  Rencana

umum

tata

ruang

kota,

yaitu

menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara keseluruhan  Rencana detail tata ruang kota, yaitu menggambarkan pemanfaatan ruang kota secara lebih rinci 129

 Rencana teknik ruang kota, yaitu menggambarkan rencana geometri pemanfaatan ruang kota sehingga sudah bisa menjadi pedoman dalam penentuan sait (site) pembangunan / konstruksi kota.

Konsep dan Ruang lingkup daya dukung lingkungan berdasarkan UU no 23 Tahun 1997,

daya dukung

lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup

lain.

Menurut

(2001), daya dukung lingkungan pada adalah dayadukung lingkungan alamiah,

Soemarwoto hakekatnya yaitu

berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Menurut Khanna (1999), daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Oleh karena itu setiap makhluk yang hidup yang ada bertugas untuk menjaga keberadaan makhluk hidup lainnya sebaik mungkin agar terjadi hubungan yang baik yang terjalin antara satu makhluk dengan makhluk yang lain 130

sehingga

menjaga

daya

dukung

antara

masing

ekonomis

adalah

lingkungan dan makhluk hidup.

Kota

Ekologis

pendekatan

sebagai

untuk

kota

mengintegrasikan

pembangunan

perkotaan yang mensinergikan ekologi dan ekonomi. Hal-hal yang ditetapkan sebagai prinsip kota ekologis sebagai kota ekonomis.  Prinsip Pertama, dilakukan dengan pendekatan “City Based“, dalam kaitan ini, setiap upaya pembangunan perkotaan harus didasarkan melalui proses “bottomup“. Pembangunan suatu kota dirancang dengan pendekatan rancangan dari bawah, di Indonesia, dengan kewenangan otonomi yang sangat besar, hal ini sudah dilakukan. Semua proses penyusunan pembangunan perkotaan dilandasi dengan proses yang bottom-up.  Prinsip kedua adalah kolaborasi, dalam penyusunan program perkotaan berkelanjutan, kolaborasi mutlak dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua stakeholder. Prinsip ini sudah lama dilakukan di Indonesia. 131

 Prinsip ketiga adalah “One system approach“. Pada pendekatan ini, diharapkan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai satu sistem komprehensif, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk

sumber

daya

pembangunan diintegrasikan

mendapatkan (terutama

efisiensi sumber

perkotaan dalam

penggunaan daya

alam),

diharapkan

sebuah

dapat

kesatuan

sistem

terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti air dan energi. Salah satu contoh penerapan ”one system approach” adalah dalam suatu kawasan kota yang merancang pemanfaatan air secara efisien dengan

daur

ulang

dan

diintegrasikan

dengan

pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya atau kincir angin. Penerapan ”one system approach” tersebut akan menghemat energi dan menghemat air untuk keberlanjutan lingkungan dan perkotaan.  Prinsip ke empat adalah Investment framework that values sustainability and resiliency. Pendekatan ini mengkaji

secara

seksama

biaya

investasi

pembangunan berkelanjutan dengan menghitung dan mempertimbangkan

”operational

cost”

setelah 132

pembangunan selesai. Dengan kata lain, biaya operasi dan

pemeliharaan

harus

memiliki

keberlanjutan

sehingga tidak menjadi ”beban” pada masa yang akan energi.

Implikasi

perencanaan

dari

program

pendekatan investasi

ini

adalah

ditentukan

oleh

keberlanjutan (sustainability) dari biaya operasi dan pemeliharaan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya energi

Dalam

konteks

yang

lebih

spesifik,

kota

yang

berkelanjutan (sustainable city) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki

kepedulian

dan

tanggung-jawab

dalam

penghematan sumberdaya pangan, air, dan energi; mengupayakan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Sesuai dengan karakteristik suatu kota, maka pembangunan kota berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga kota melalui peningkatan produktivitas di sektor sekunder dan tersier dan 133

penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang layak dengan

mempertimbangkan

dampak

invasi

dan

intensifikasi kawasan terbangun terhadap kerusakan lingkungan kota serta mensyaratkan keterlibatan yang tinggi dari warga kota terhadap upaya penghematan konsumsi

sumberdaya

alam

dan

pengendalian

penurunan kualitas lingkungan.

Pada dasarnya valuation merujuk pada kontribusi sebuah komoditas untuk mencapai tujuan tertentu, seorang kontribusi

pemain pemain

kemenangan

sepakbola tersebut

tim-nya.

dinilai

tinggi

tinggi

Sedangkan

pula

dalam

apabila untuk konteks

ekologi, sebuah gen dianggap bernilai tinggi apabila mampu berkontribusi terhadap tingkat survival dari individu yang memiliki gen tersebut. Singkat kata, nilai sebuah komoditas tergantung dari tujuan spesifik dari nilai itu sendiri. Dalam pandangan neoklasik, nilai sebuah komoditas terkait dengan tujuan maksimisasi utilitas/kesejahteraan individu. Dengan demikian apabila ada tujuan lain, maka ada “nilai” yang lain pula.

134

Model pendidikan

atau model pembelajaran bagi

pendidik/guru professional menuju generasi emas, dapat menggunakan

model

pembelajaran

interaktif

yang

sudah ada selama ini, hanya ditambahkan dengan tindakan guru untuk harmonisasi dengan diri sendiri(+H). Sebab tidak mungkin pendidik/guru mengajarkan materi kepada komunitas, dan gurunya nampak tidak harmonis dengan diri sendiri, Jika gurunya sendiri tidak harmonis, maka akan menuai ketidak suksesan. Jadi saat ini contoh hidup/keteladanan menjadi penting dan menjadi isu global. Saat ini masalah lingkungan adalah masalah disekitar kita, masalah manusia yg tidak harmonis.

135

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. 1982, Beberapa Dimensi Ekonomi Wilayah. Universitas Hasanuddin: Ujung Pandang. Andreas Faludi, Bas Waterhout, The Making of the European Spatial Development Perspective, London Routledge 2002. Barlowe, R. 1986, Land Resource Economics The Economies Of Real Estate. Four Edition. PrenticeHall, Engelwood Cliffs, New Jersey Branch, Melville C. 1996. Perencanaan Kota Komprehensif; Pengantar dan Penjelasan. Alih Bahasa Bambang Hari Wibisono, Penyunting Achmad Djunaedi. Gajah Mada University Press:Yogyakarta Budihardjo, E. 1991. Arsitektur dan Kota di Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung Budihardjo, E. (2003). Kota dan Lingkungan. Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi. Penerbit LP3ES Budihardjo, E.& Sujarto, D. (1999). Kota Berkelanjutan. Penerbit Alumni, Bandung. Djaka Permana, R. D. (2009). Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman. Penerbit IPB Press 137

Dirjen Penataan Ruang – Depkimpraswil, Kebijakan, Strategi dan Program Ditjen Penataan Ruang, BPSDM, Jakarta, 2003 Hesty Nawangsidi & Fitri Indra Wardhono, 14 April 2012, Laporan Akhir Kajian Upaya Perwujudan Kota Jakarta yang Berkelanjutan, PU

Indriyanto. (2006). Aksara

Ekologi Hutan.

Penerbit Bumi

Juniper, T. (First Fublished in 2007). Saving Planet Earth. Mixed Sources FSC. Kementerian Lingkungan Hidup, 2004. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan pembangunan Millenium Indonesia, KLH. Jakarta Kjellberg Bell. et. al. (1995). Urban Research in the Developing Word Prespectives on the City. Univ of Toronto. Kozlowski. J. (1997). Pendekatan Ambang Batas dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan.Teori dan Praktek. Penerbit UI Press Kustiwan, et. al. (2009). Pengantar Perencanaan Perkotaan. Penerbit ITB Meadows, D. et. al. (Reprinted 2006, 2008). Limits to Growth FSC Mixed Sources Panuju. (2009). 138

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Penerbit Yayasan obor Indonesia Mitchell, B. (2007). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Penerbit Gadjah Mada University Press Paoletto, et. al. (1999). Cities and The Environment New Approaches for Eco-Societies P3TL & P4W. (2004). Studi Pemodelan Kota Berwawasan Lingkungan. Laporan Akhir, P3TLBPPT, Jakarta Richard H. Williams, European Union Spatial Policy and Planning, London Chapman 1996. Roseland, M. copyright (2005). Toward Sustainable Communities, New Society Publishers Rogers Peter, P. (2008). An Introduction to Sustainable Development. Mixed SourcesFSC Rustiadi, E. ( 2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Penerbit Yayasan Obor Indonesia Rustiadi, E. (2008). Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan, Penerbit YayasanObor Indonesia Sarosa, W. (2002). A framework for the analysis of urban sustainability, linking theory and practice, urban and regional development paper series no.2 URDI, Jakarta. 139

Supriatna, J. (2008). Melestarikan Alam Indonesia, Penerbit Yayasan Obor Indonesia Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Williams. et. al. (1996) The Compact City. Asustainable Urban Form. E & FN SPON

140