UNY 1 Konflik Urut Sewu..... (Wais Al Qorni)
KONFLIK URUT SEWU DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENYELESAIANYA Oleh Wais Al Qorni , Universitas Negeri Yogyakarta
[email protected] Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akar masalah dari konflik Urut Sewu dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kebumen guna penyelesaian konflik ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai sikap dan fenomena yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh petani Urut Sewu, pihak Militer serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik cross check. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kronologi sengketa kepemilikan tanah di Urut Sewu berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Akar masalah dari konflik ini adalah perbedaan kepentingan, kurang seriusnya pengurusan administrasi tanah oleh kedua belah pihak yang bertikai, serta adanya perubahan nilai tanah menjadi bernilai ekonomis tinggi. Upaya pemerintah guna menyelesaikan konflik ini adalah dengan mengadakan banyak mediasi, konsiliasi, kompromi, dan arbitrasi. Kata kunci : konflik, akar masalah, upaya penyelesaian Abstract The purpose of this research is to know the roots of the problem of the Urut Sewu conflict and whatever efforts that have been done by the Kebumen regency government to the settlement of this conflict. This research using descriptive research design with a qualitative approach to know and describe the various attitudes and the phenomenon that is. The subject in this research is the farmers figures of Urut Sewu, the military party and the land Office of Kebumen regency. The sample collecting technique using the purposive sampling technique. The data collection technique that is used is the interview and documentation. The data validity test using the cross check technique. The data analysis techniques using inductive data analysis techniques, namely the withdrawal of the conclusion from the facts of the special then concluded in general. The results of this research shows that the chronology of the dispute over land ownership in the Urut Sewu transpired within a very long period. The root of the problem of the conflict is the difference between the interests of the less serious administrate the land administration from both side, as well as the changes in the economical value of the land. The government efforts to resolve this conflict is to make a lot of mediation, conciliation, compromise and arbitration. Key Words : conflict, the roots of the problem, resolution effort
2 Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum 2016
karena Soeharto menjalankan proses
Pendahuluan Indonesia sebagai negara yang
pembangunan Indonesia berlandaskan
bersifat agraris menempatkan tanah
sistem kapitalisme. Perbedaan politik
dalam posisi yang sangat penting.
agraria pada dua orde yang dialami
Sebagai negara agraris sebagian besar
bangsa
rakyat
perubahan
terutama
menggantungkan
petani
pada
ini
membawa
strukur
sengketa
kepada
agraria. Pada orde lama struktur konflik
keberadaan tanah. Kepemilikan tanah
agraria lebih bersifat horizontal atau
merupakan salah satu kriteria tinggi
konflik
rendahnya
sedangkan pada orde baru struktur
status
nasibnya
Indonesia
sosial
seseorang
terjadi
sesama
petani,
dalam masyarakat.
konflik agraria lebih bersifat vertikal
Presiden Soekamo menerapkan politik
yaitu dengan konflik yang terjadi antara
agraris
petani dengan pemilik modal ataupun
yang
populis
dengan
menerapkan landreform (perombakan sistem
kepemilikan
bertujuan
menata
yang
Setelah
reformasi
sengketa
kembali
tanah dan perkebunan merebak di
penguasaan dan kepemilikan tanah.
seluruh penjuru Indonesia. Di berbagai
Program
daerah puluhan petani ditangkap dan
sistem
untuk
tanah)
penguasa.
landreform kepemilikan
(perombakan tanah)
yang
dipenjarakan. Banyak korban luka
mendapatkan sandaran yuridis pada
maupun tewas dalam sejarah sengketa
Undang-undang No. 5 Tahun 1960
pertanah di Indonesia. Berdasarkan
Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok
pusat data kasus tanah ulayat LBH
Agraria (UUPA).
Padang
Pergantian orde lama dibawah
tahun
2008
setidaknya
sebanyak 116 kasus konflik tanah
kepemimpinan Soekarno ke orde baru
bersifat
dibawah
Soeharto,
bernuansa struktural telah terjadi di
memunculkan kondisi yang relatif sama
Sumatra Barat sejak tahun 2004-2008.
bagi petani. Meskipun UUPA tidak
Melibatkan banyak pihak salah satunya
pernah dicabut namun mulai muncul
adalah
peraturan-peraturan baru yang berbeda
diantaranya
kepemimpinan
bahkan bertentangan dengan UUPA
eksternal-vertikal
militer.
Sekitar
terjadi
35
pada
dan
kasus sektor
UNY 3 Konflik Urut Sewu..... (Wais Al Qorni)
perkebunan, peternakan, pertambangan
terkendali, memaksa personil TNI
dan pariwisata.
memberi
peringatan
dengan
Demikian pula yang terjadi di
menembakan peluru hampa sebanyak
Kabupaten Kebumen, tepatnya didesa
tiga kali. Namun perlakuan ini malah
Setrojenar Kecamatan Buluspesantren.
membuat
Pada Selasa 19 April 2011 sekitar 300
berani
orang mendatangi markas Dislitbang
beberapa anggota TNI yang berjaga di
TNI AD dan melakukan protes agar
markas Dislitbang tersebut.
pihak
TNI
menghentikan
latihan
massa bahkan
menjadi
semakin
sampai
melukai
Pemerintah
Kabupaten
menembak meriam dilahan pertanian
Kebumen,
mereka. Mereka melakukan perusakan
berwenang di wilayah Urut Sewu tidak
terhadap gapura yang ada di pintu
tinggal
masuk
lainnya
Beberapa kebijakan serta tindakanpun
merobohkan pagar gudang amunisi,
diambil oleh pemerintah. Beberapa
merusak dan membakarnya. Kondisi
kebijakan
semakin
sementara
massa
meruncing
sebagai
diam
pihak
dalam
yang
yang
konflik
diambil
ini.
oleh
saat
massa
pemerintah kabupaten Kebumen dinilai
mengepung
markas
turut menjadi pemicu memanasnya
Dislitbang TNI AD. Massa yang datang
keadaan di Urut Sewu. Berdasarkan
dengan berkendaraan motor ataupun
survey sebagian besar masyarakat Urut
berjalan kaki juga membawa senjata
Sewu
tajam berupa clurit, golok, bambu
tentang Rencana Tata
rueing, parang dan samurai. Menyikapi
Wilayah atau disebut Perda RTRW.
aksi warga yang semakin brutal,
Warga
personil TNI yang bertugas menjaga
Kebumen yang menyetujui perluasan
Dislitbang memberikan peringatan
kawasan latihan militer TNI. Luas
kepada warga untuk segera mundur,
kawasan latihan militer yang semula
namun
tersebut
hanya 500 meter dari bibir pantai
temyata tidak diindahkan, bahkan
ditambah menjadi 1000 meter. Padahal
warga
menurut warga,
berkonsentrasi
peringatan
semakin
lisan
berani
dengan
menolak
menolak
Perda
Kabupaten Ruang dan
RTRW
sesuai
Pemkab
dengan
membakar puluhan ban bekas di depan
pemetaan tanah yang dilakukan petugas
markas.
agraria
Aksi
yang
semakin
tak
Hindia
Belanda
(Ndoro
4 Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum 2016
Klangsir), batas tanah milik negara
Metode Penelitian
tidak melebihi 250 meter dari air laut pantai Urut Sewu.
ini
menggunakan
desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui
Kajian Pustaka Cassel Concise dalam Lacey mengemukakan bahwa konflik sebagai “a fight, a collision, a struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purposes, mental strife, agony”. Pengertian
Penelitian
tersebut
dan mendeskripsikan akar masalah konflik
Urut
Sewu
serta
upaya
pemerintah kabupaten Kebumen dalam penyelesaian konflik ini. Waktu dan Tempat Penelitian
memberikan
Penelitian
ini
telah
penjelasan bahwa konflik adalah suatu
dilaksanakan pada bulan april 2015
pertarungan, suatu benturan; suatu
sampai dengan bulan Agustus 2015.
pergulatan; pertentangan kepentingan,
Penelitian ini menggambil tempat di
opini-opini
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten
atau
tujuan-tujuan;
pergulatan mental, penderitaan batin.
Kebumen dimana lokasi lahan Urut
Suharno dalam desertasinya tahun 2011
Sewu berada.
menyatakan bahwa konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak,
berselisih,
bermusuhan
dari
bersengketa, yang
sifatnya
ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat berbagai
tersebut kepentingan,
mengandung lembaga,
organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi
Subjek Penelitian Penentuan subjek penelitian ini menggunakan
teknik
purposive
sampling.Dengan pertimbangan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang
informasi
apa
yang
kita
harapkan, atau mungkin dia sebagai pihak yang berwenang sehingga akan memudahkan
peneliti
menjelajahi
situas isosial yang diteliti. Subjek penelitian tersebut meliputi Kepala Badan
Pertanahan
Kabupaten
Kebumen, Dandim 0709 Kabupaten Kebumen dan tokoh petani Urut Sewu.
UNY 5 Konflik Urut Sewu..... (Wais Al Qorni)
Tehnik Pengumpulan dan Analisis
adiminstrasi tanah, terbukti baru
Data
setelah terjadinnya konflik para Teknik
pengumpulan
data
pihak
yang
terlibat
baru
dilakukan dengan teknik wawancara
memperhatikan tertib administrasi
dan dokumentasi untuk kemudian
tanahnya; (3) Terjadinya perubahan
diperiksa
nilai tanah sengketa.
keabsahan
datanya
menggunakan metode cross check. Data
yang
berhasil
dikumpulkan
2. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam Penyelesaian Konflik Urut Sewu
direduksi dengan memisahkan data-
diantaranya :
data
a. Conciliation
yang
dianggap
layak
serta
memenuhi syarat sebagai pedoman
1) Tanggal 8 November 2007
penggambilan kesimpulan. Penyajian
diadakan rapat koordinasi
data dilakukan secara deskriptif atas
penyelesaian
data yang telah dikategorisasikan dalam
Sewu di Pendopo kecamatan
bentuk laporan yang sistematis untuk
Buluspesantren
selanjutnya
dipimpin
tanah
Urut
yang
dianalisis
guna
kesimpulan
mengenai
Buluspesantren dan dihadiri
akar masalah dari konflikUrut Sewu
oleh Muspika, Kodim 0709,
serta bagaimana upaya pemerintah
Dislitbang,
kabupaten
Dansubdenzibang
pengambilan
Kebumen
dalam
penyelesainya.
1. Akar permasalah konflik Urut Sewu garis
dapatditimbulkan sebagai
berikut:
kepentingan, persaingan
besarnya oleh
hal-hal
(1)
Konflik
yaitu
adanya
kepentingan
baik
subtantif maupun prosedural; (2) Kurang
camat
022
Purworejo dan perwakilan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
dalam
oleh
seriusnya
pengurusan
dari masyarakat. 2) Tanggal 20 Februari 2009 bertempat di aula Kecamatan Buluspesantren dilaksanakan rapat
koordinasi
tentang
adanya pembangunan gapura tanpa ijin, dihadiri Kodim 0709 Kebumen, Muspika dan tokoh masyarakat. Kodim 0709
menegaskan
bahwa
6 Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum 2016
lapangan tembak Dislitbang
Buluspesantren Inf. Kus Mayadi,
TNI
Buluspesantren
Assisten I dan Asisten II, Kasbag
tidak boleh dialih fungsikan
Tapem, Kabag Hukum, Kadin
dalam bentuk apapun kecuali
Pariwisata,
untuk
Buluspesantren,
AD
latihan
segala
menembak,
aktivitas
Camat Kepala
Desa
diareal
Setrojenar dan instansi terkait
lapangan tembak harus seijin
(Kantor Pertanahan Kabupaten
KaDislitbang
Kebumen)
TNI
AD/
Pangdam IV Diponegoro. b. Arbitration
rapat,
dengan Pemkab
memerintahkan
1) Tanggal 18 April 2008 di Gedung
keputusan Kebumen
Kepala
Setrojenar
Desa untuk
F Ruang Rapat Bupati Kebumen,
mensosialisasikan kepada warga
telah diadakan Audensi antara
untuk
FPPKS yang dipimpin
keluar dari Lapangan Latihan
oleh
Sdr.Seniman berjumlah 50 orang dengan unsur pemkab Kebumen,
memindahkan
Gapura
Tembak Dislitbang TNI-AD. 3) Tanggal
20
Juli
2009
Kantor Pertanahan Kebumen dan
dilaksanakan pertemuan dengan
Kodim 0709 Kebumen yang
warga masyarakat Urut Sewu dan
merupakan tindak lanjut dari
FPPKS bertempat di pendopo
pertemuan di DPRD Kebumen
Kecamatan Buluspesantren yang
pada tanggal 13 Desember 2007.
dihadiri
2) Tanggal 17 April 2009 bertempat
oleh
ketua
DPRD
kebumen, Bupati dan Wakil
digedung ruang rapat Bupati telah
Bupati
Kebumen,
Sekertaris
dilaksanakan
Daerah
Kabupaten
Kebumen,
rapat
tertutup
membahas tentang penyelesaian
Assisten
Gapura
Tata
permanen
tembak
dilapangan
Dislibang
Buluspesantren
TNI-AD
yang
dihadiri
Pemerintahan, Kabag Pemerintahan,
Hukum,
Kantor
Camat
Buluspesantren,
Purnomo,
Kebumen,
Dislitbang
Perwakilan TNI-AD
Pertanahan
Kebumen,
Dandim 0709 Letkol Inf. Sidhi Kepala
Kabag
Dandim
Kapolres 0709
Kebumen, Kepala Latdistitbang
UNY 7 Konflik Urut Sewu..... (Wais Al Qorni)
Buluspesantren,
Danramil
dengan Tokoh Masyarakat Urut
Kapolsek
Sewu pada hari Selasa tanggal 20
Buluspesantren. Adapun hasilnya
Oktober 2009 bertempat di Aula
adalah sebagai berikut:
Rumah Dinas Bupati Kebumen,
Buluspesantren
a) FPPKS
dan
tetap
menolak
pelaksanaan latihan/uji coba senjata
TNI-AD
sebelum
permasalahan
tanah
diselesaikan.
disepakati: 1) Permasalahan tanah Dislitbang TNI-AD Urut
dengan
masyarakat
Sewu Kebumen
untuk
sementara menjadi Status Quo,
b) Apabila dilaksanakan, FPPKS
artinya penggunaan lahan untuk
bertanggungjawab
kegiatan dilaksanakan seperti
apabila terjadi hal-hal yang
sebelum ada permasalahan (TNI
tidak diinginkan.
dapat
tidak
c) Sehubung
dengan
permasalahan
diatas
maka
latihan uji coba senjata agar
melaksanakan
seperti sedia kala dan petani dapat
melaksanakan
d) Bupati Kebumen melaporkan
kegiatan
bercocok tanam) 2) Permasalahan
dialihkan ke lokasi lain.
latihan
penyelesaian
tanah selanjutnya akan diadakan
kepada
peninjauan lapangan oleh TNI-
Gubemur Jawa Tengah dengan
AD, Pemerintah Daerah serta
mengirimkan Surat Nomor:
masyarakat
324/0639 tanggal 21 Juli 2009,
penentuan
perihal
tanah.
permasalahan
ini
Penolakan
Terhadap
Warga
Latihan
Dislitbang
dalam batas
rangka
penguasaan
di
3) TNI-AD tidak akan mengklaim
TNI-AD
tanah masyarakat diwilayah Urut
Buluspesantren.
Sewu, terkecuali tanah yang dipergunakan
oleh
TNI-AD
sebagai tempat lokasi latihan c. Compromise Silaturahmi
/uji-coba senjata TNI-AD selebar antara
TNI-AD,
Pemerintah Kabupaten Kebumen
0-500 meter dari bibir pantai. d. Stelemate
8 Jurnal Kewarganegaraan dan Hukum 2016
Peninjauan lapangan tanggal 24
dengan membawa bukti asli yang
maret 2011 oleh Bupati Kebumen
dapat dipertanggungjawabkan.
didampingi
Kapolres
Kebumen,
3) BPN
tidak akan mempersulit
Ketua DPRD Kebumen, Asisten
pelayanan kepada masyarakat
Pemerintahan,
Kabag
asal melaui prosedur dan tata
Pemerintahan,
dan
Tata Kantor
Pertanahan
Kebumen.
menegaskan
bahwa
Bupati
Pemerintah
Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah Urut Sewu karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memutuskan wilayah tersebut
diperuntukan
kepentingan
untuk
pertahanan
dan
Pada tanggal 28 April 2011 FPPKS mengadakan Kakanwil
audensi
BPN di
dengan
Provinsi
Semarang
Jawa dengan
tidak
kepemilikan
memiliki atas
bukti
hak
dari
masyarakat dilokasi konflik Desa Setrojenar,
Kecamatan
sewu: a. Konflik kepentingan, yaitu adanya
persaingan
kepentingan
baik
subtantif
maupun prosedural dari pihak-
2) Apabila memiliki
administrasi tanah, terbukti baru
setelah
konflik
para
terjadinnya pihak
yang
terlibat baru memperhatikan
masyarakat bukti
c. Terjadinya perubahan nilai tanah sengketa menjadi lahan produktif. 2. Upaya yang telah dilakukan oleh
Buluspesantren.
Kantor
1. Akar permasalahan konflik Urut
tertib administrasi tanahnya.
kesimpulan:
supaya
A. Kesimpulan
b. Kurang seriusnya pengurusan
e. Mediation
1) BPN
Simpulan dan Saran
pihak yang bersengketa.
keamanan nasional.
Tengah
cara aturan yang berlaku.
merasa
kepemilikan
ditunjukan Pertanahan
kepada Kebumen
pemerintah
dalam
menanggapi konflik di Urut Sewu
adalah
telah
dilaksanakannya beberapa kali arbitrasi, konsiliasi, kompromi
UNY 9 Konflik Urut Sewu..... (Wais Al Qorni)
dan mediasi dengan mediator
penyelesaian konfli kini sehingga
dari BPN baik dari Kantor
kedua belah pihak yang terlibat
Pertanahan
merasa puas dan tidak ada yang
Kabupaten
maupun BPN Jawa Tengah antara pihak yang bersengketa dengan
melibatkan
DPRD
merasa dirugikan. 4. Dalam menyelesaikan konflik Urut Sewu yang ada, BPN terlebih dahulu
Kabupaten Kebumen, Bupati,
harus
Petinggi TNI AD, Pemerintah
permasalahan
Daerah beserta jajarannya.
mendapatkan jalan keluar yang baik
B. Saran
mengetahui yang
akar ada
agar
dan terselesaiakan dengan baik pula.
1. Perlu mencegah adanya pihak-pihak luar yang mencampuri dan bertujuan memprovokasi konflik Urut Sewu ini. 2. Upaya untuk mengatasi sengketa Urut Sewu ini selain dengan upaya gelar kasus dan mediasi adalah perlu adanya pemetaan wilayah sengketa di Kabupaten Kebumen sebagai langkah preventif agar masalah tanah
dapat
ditangani
secara
lebihdini. 3. BPN RI dan Pemda Kabupaten Kebumen hendaknya tidak memihak salah satu pihak yang terlibat konflik, melainkan harus menjadi penengah atau bersikap netral dalam
Daftar Pustaka Hoda Lacey. 2003, How to Resolve Confiict in the Workplace, PT.GramediaPustakaUtama, Jakarta. Suharno.2011. Politik Recognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik didalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No.5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. [Desertasi].PPsUGM Soekanto,S. (2006) . Pengantar penelitian hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. (UI-Press)
