PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Telepon: (0287) 381144,381410,381205 Faksimile (0287) 381423 e-mail
[email protected] website: www.kebumenkab.go.id Kodepos 54311 Kebumen, 28 Desember 2015 Kepada Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen di KEBUMEN
SURAT EDARAN NOMOR 863/242 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
Berdasarkan PP No 46 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, ditegaskan bahwa Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)(Pasal 5 PP 46 Tahun 2011) dan untuk Pengukuran SKP serta Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2015 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di www.simpeg.kebumenkab.go.id. 2. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2016 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di www.simpeg.kebumenkab.go.id. 3. Apabila terhitung tanggal 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, PNS pernah dijatuhi Hukuman Disiplin atau sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai wajib menilai perilaku kerja dengan nilai cukup (dibawah 76) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 4. Permohonan penilaian PPKP tahun 2015 bagi PNS yang Pejabat Penilainya (PP) atau Atasan Pejabat Penilainya (APP) Bupati/Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Sekda harus dikirim melalui Kepala BKD untuk diverifikasi. 5. Berkas SKP, pengukuran SKP dan PPKP harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian (Sekretaris/KTU SKPD) dalam tata naskah pegawai di SKPD masing-masing. 6. Form PPKP bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas wajib dikirimkan kepada Kepala BKN RI melalui Kepala BKD Kabupaten Kebumen sebanyak 2 (dua) rangkap. 7. Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
8. Adapun penjadwalan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut : No a.
b.
Hal
Keterangan
Pengajuan nilai dan atau tanda tangan Bupati/Pj.
Mulai tanggal 04 Januari 2016
Bupati/Sekda/ Asisten Administrasi pada pengukuran
dan paling lambat tanggal 29
SKP dan PPKP Tahun 2015
Februari 2016
Entry pengukuran SKP dan penilaian perilaku 2015
Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
c.
Fitur SKP, pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015 di
Mulai tanggal 04 Januari 2016
simpeg
dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
d.
Pengiriman Form PPKP Tahun 2015 bagi PNS IV/c
Mulai tanggal 04 Januari 2016
keatas
dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
e.
Entry SKP Tahun 2016
Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
f.
Pengajuan tanda tangan Bupati/Sekda/Asisten
Mulai tanggal 04 Januari 2016
Administrasi pada SKP Tahun 2016
dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
g.
Fitur SKP Tahun 2016 di simpeg online
Ditutup tanggal 31 Januari 2016
9. Adapun mekanisme dan ketentuan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 diatur dalam lampiran. 10. Buku petunjuk pengguna simpeg dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id atau www.simpeg.kebumenkab.go.id. 11. Berkas yang tidak lengkap dan berkas yang dikirim melebihi batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima / ditolak.
Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
TEMBUSAN: 1. Bupati Kebumen (sebagai laporan) 2. Arsip
Lampiran I :
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 863/242 Tanggal : 23 Desember 2015
A. KETENTUAN PNS YANG DINILAI, PEJABAT PENILAI (PP) DAN ATASAN PEJABAT PENILAI (APP) PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
NO
PNS YANG DINILAI
PEJABAT PENILAI (PP)
1
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
ATASAN PEJABAT PENILAI (APP) Pj. Bupati
BAHAN PENILAIAN
2
Sekretaris DPRD
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
3
Asisten Sekda
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
4
Staf Ahli Bupati
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
5
Kepala Dinas/Badan
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
6
Inspektur
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
7
Kepala Satpol PP
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
8
Kepala Kantor
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
9
Camat
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
10
Direktur RSUD
Sekretaris Daerah
Pj. Bupati
-
11
Asisten Sekda
Sekretaris Daerah
-
12
Kepala Bagian di lingkungan Sekda Sekretaris Dinas/Badan
Kepala Dinas/Badan
Sekretaris Daerah
-
13
Inspektur Pembantu
Inspektur
Sekretaris Daerah
-
14
Kasubbag
Sekretaris/Kabag
Kepala Dinas/Badan
-
15
Kasubbid/Kasi
Kabid
Kepala Dinas/Badan
-
16
Kepala UPT Dinas/Badan
Kepala Dinas/Badan
Sekretaris Daerah
-
17
Kasubbag di Kecamatan
Sekcam
Camat
-
18
Kasi di Kecamatan
Camat
Sekretaris Daerah
-
19
Lurah
Camat
Sekretaris Daerah
-
20
Sekretaris Kelurahan
Lurah
Camat
-
21
Kasi di Kelurahan
Lurah
Camat
-
22
KTU UPT Dinas/Badan
Kepala UPT Dinas/Badan
Kepala Dinas/Badan
-
23
KTU SMK
Kepala Dinas Dikpora
-
24
KTU SMA
Kepala Dinas Dikpora
-
25
KTU SMP
Kepala Dinas Dikpora
-
26
Asisten Administrasi Sekda
-
27
Pejabat fungsional di Dinas/Badan/Kantor secara umum Pejabat fungsional gol IV/c
Sekretaris/Kabid yang didelegasikan Sekretaris/Kabid yang didelegasikan Sekretaris/Kabid yang didelegasikan Kepala Dinas/Badan atau Sekretaris/Kabid yang didelegasikan Kepala Dinas/Badan
Asisten Administrasi
28
Pejabat fungsional gol IV/d
Pj Bupati
Pj Bupati
29
Pejabat fungsional gol IV/e
Pj Bupati
Pj Bupati
30
Pejabat fungsional di RSUD
Kabid yang didelegasikan
Direktur RSUD
31
Pejabat fungsional di UPT Dinkes
Kepala UPT Dinkes
Kepala Dinkes atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
Kepala Sekolah/Kepala SKPD Kepala Sekolah/Kepala SKPD dan Asisten Administrasi Kepala Sekolah/Kepala SKPD dan Asisten Administrasi Kepala Seksi/Poli/Bangsa l/Unit -
-
NO
PNS YANG DINILAI
32
Pejabat fungsional guru di UPT Dinas Dikpora Kecamatan
33
Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di UPTD Dinas Dikpora Kecamatan
34
PEJABAT PENILAI (PP) Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di UPT Dinas Dikpora Kecamatan Kepala UPT Dinas Dikpora
ATASAN PEJABAT PENILAI (APP) Kepala UPT Dinas Dikpora
BAHAN PENILAIAN -
Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
-
Kepala UPT Dinas Dikpora
Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
-
35
Pamong belajar di SKB
Kepala SKB
Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
-
36
Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di Dinas Dikpora Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di Dinas Dikpora Pejabat fungsional guru di SMP/SMA/SMK
Kepala Dinas Dikpora
Asisten Administrasi
-
Kepala Dinas Dikpora
Asisten Administrasi
-
Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
-
Kepala Dinas Dikpora
-
Kasubbag/Kasubbid/Kasi
Sekretaris/Kabag/Kabid
-
37
38
39
40
Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf
41
Penjaga Gedung dan Taman Sekolah pada SD
KTU UPTD Dikpora Unit Kecamatan
Kepala UPT Dinas Dikpora
Kepala Sekolah
42
Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada SD, TK dan UPTD Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada SMP/SMA/SMK
KTU UPTD Dikpora Unit Kecamatan
Kepala UPT Dinas Dikpora
-
KTU SMP/SMA/SMK
Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan
Kepala Sekolah
Kasubbag/Kasubbid/Kasi
Kabid
-
Kasubbag/Kasubbid/Kasi
Kabid
Kepala Poli/Bangsal/Unit
46
Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada RSUD Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada RSUD yang bekerja di Poli/Bangsal/Unit Kepala Desa PNS
Sekcam
Camat
-
47
Sekdes PNS
Kasi Tata Pemerintahan
Camat
Kepala Desa
48
Atasan langsung di SKPD lain
Kepala SKPD lain
-
49
Pejabat Fungsional Umum diperbantukan pada SKPD lain PNS tugas belajar
Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik
Atasan langsung Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik
-
50
PNS tugas belajar
Kasubbag/Kasubbid/Kasi/ KTU di SKPD asli
Kabag/Kabid/Ka UPTD
43
44
45
Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik KETERANGAN : PP dan APP dalam memberi nilai dan tanda tangan harus mempertimbangkan bahan penilaian dari atasan langsung yang secara nyata dalam praktek dilapangan membawahi seorang PNS. Misalnya Kasi Tapem dalam menilai PPKP Sekdes PNS harus mempertimbangkan bahan penilaian dari Kepala Desa, karena Kepala Desalah yang secara nyata mengetahui kinerja dan perilaku kerja Sekdes PNS.
B. MEKANISME PENGAJUAN PPPK YANG MELALUI KEPALA BKD KABUPATEN KEBUMEN 1. Mekanisme pengajuan PPPK bagi PNS yang Pejabat Penilai (PP) atau Atasan Pejabat Penilai (APP) ditandatangani oleh Bupati Kebumen atau Sekda atau Asisten Administrasi Sekda : a. SKPD membuat nota dinas / surat pengantar permohonan nilai PPKP kepada Kepala BKD dengan melampirkan : 1) Sasaran kerja pegawai yang sudah ditandatangani Pejabat Penilai (hasil simpeg) 2) Draft penilaian perilaku kerja yang sudah diisi semua data target dan realisasi kerja, kecuali realisasi kualitas kerja (hasil simpeg) 3) Draft pengukuran perilaku kerja (hasil simpeg) 4) Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti : a) asli/draft realisasi laporan keuangan tahunan SKPD b) asli/draft realisasi kerja sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dari SKPD c) Fotocopy Surat keterangan tugas tambahan dilegalisasi, jika ada d) Surat keterangan kreativitas, jika ada b. Pejabat Penilai dalam menilai realisasi kualitas kerja harus berpedoman pada PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, huruf B, halaman 20. c. Pejabat Penilai dalam menilai tugas tambahan dan kreativitas harus berpedoman pada PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, huruf E dan F, halaman 60 dan 61. d. Pejabat Penilai dalam menilai aspek perilaku harus berpedoman pada Anak Lampiran I-f PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, halaman 90 s.d 93. e. Draft pengukuran SKP dan Buku Catatan Perilaku Kerja yang sudah diberi nilai oleh Pejabat Penilai dikembalikan PNS yang bersangkutan untuk dientry di simpeg dan diajukan permohonan tanda tangan kembali. 2. Data Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai untuk pengetikan di simpeg adalah sebagai berikut : No
Kode NIP dalam SIMPEG
Nama
Jabatan
1.
111111111111111111
Drs. H. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Penjabat Bupati
2.
196604011994021001
H. ADI PANDOYO, SH, M.Si
Sekretaris Daerah
3.
196410151989032006
Dra. DYAH WORO PALUPI
Asisten Administrasi
C. PENULISAN TANGGAL PADA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016 1. Untuk penyeragaman, penulisan tanggal pada Form PPPK tahun 2015 (sudah diatur otomatis dalam simpeg) adalah sebagai berikut: a. Jika tidak ada keberatan dari PNS yang dinilai : 1) Jangka waktu penilaian, diisi tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015; 2) Dibuat Pejabat Penilai, diisi tanggal 04 Januari 2016; 3) Diterima PNS yang dinilai, diisi tanggal 05 Januari 2016; 4) Diterima Atasan Pejabat Penilai, diisi tanggal 06 Januari 2016. b. Jika ada keberatan dari PNS yang dinilai :
1) Jangka waktu penilaian, diisi tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015; 2) Keberatan dari PNS Yang Dinilai (apabila ada), maksimal 14 hari kerja dari tanggal PPPK diterima PNS yang dinilai 3) Tanggapan Pejabat Penilai Atas Keberatan, maksimal 14 hari kerja dari tanggal keberatan PNS yang dinilai; 4) Keputusan Atasan Pejabat Penilai Atas Keberatan, diisi sesuai kenyataan; 5) Dibuat Pejabat Penilai, diisi tanggal 31 Desember 2015; 6) Diterima PNS yang dinilai, diisi tanggal 07 Januari 2016; 7) Diterima Atasan Pejabat Penilai, diisi tanggal 11 Januari 2016. 2. Penulisan tanggal pada SKP tahun 2016 sudah diatur otomatis dalam simpeg (ditandatangani oleh atasan pejabat penilai pada tanggal 4 Januari 2016).
