ANALISA SITUASI TUBERKULOSIS (TB) Di Kabupaten Kebumen

ANALISA SITUASI

TUBERKULOSIS (TB) Di Kabupaten Kebumen Dalam Rangka Mempercepat Peningkatan Peran Seluruh Pemangku Kepentingan Daerah untuk Penanggulangan TB

SR TB ‘Aisyiyah Jawa Tengah 2014

i

TIM PENELITI ANALISA SITUASI

TUBERKULOSIS (TB) KABUPATEN KEBUMEN

No 1 2 3 4 5

Nama Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd Ns. Priyo, S.Kep, M.Kep Puguh Widiyanto, S.Kep, M.Kep Hendri Tamara Yudha, S.Kep, M.Kep Isma Yuniar, S.Kep. M.Kep

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Instansi UMMagelang UMMagelang UMMagelang STIKes Muh Gombong STIKes Muh Gombong

Kontributor:

NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA Dr. Purwati, MS Dr. Suliswiyadi, M.Ag Ns. H. Giatmo, S. Kep, M.Kep H. Sarwono, M.Kes Drs. H. Sabar Irianto Dr. Hj. Y. Rini Kristiani, M.Kes Hj. Srihadi

INSTANSI UMMagelang UMMagelang STIKes Muh Gombong STIKes Muh Gombong Bappeda Kebumen Dinkes Kebumen SSR Kebumen

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas limpahan rahmatnya yang tiada putus-putusnya, maka peneliti dapat menyelesaikan Hasil analisis situasi Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Kebumen. Terselesaikannya hasil analisa situasi ini berkat dorongan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 1.

PR TB Care Aisyiyah selaku penyandang dana dalam penelitian Analisa Situasi TB di Kabupaten Kebumen

2.

Ketua dan seluruh anggota Majlis Dikti Muhammadiyah selaku tim pengarah yang memberikan masukan, dorongan, dalam penyusunan Analisa Situasi TB di Kabupaten Kebumen

3.

Dr. Listiatie Budi Utami selaku Quality Control Majlis Dikti Muhammadiyah

4.

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan analisa situasi TB.

5.

Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong yang telah memberikan kontribusi dan dorongan yang berarti dalam kegiatan ini.

6.

Tim SR TB Care Aisyiyah Jawa Tengah, Tim SSR Aisyiyah Kabupaten Kebumen dan kadernya, Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen,

Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Kepala BPPS Kabupaten Kebumen, beberapa Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Kebumen, yang telah menyediakan waktu dalam memberikan masukan,informasi data

dalam

penyusunan analisa situasi TB ini. Semoga semua amal kebaikan diberi balasan pahala dari Allah SWT, dan hasil analisa situasi ini bermanfaat khususnya dalam rangka meningkatkan peran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menanggulangi TB Kabupaten Kebumen

Kebumen, September 2014 Peneliti

iii

Executive Summary ANALISA SITUASI TUBERKULOSIS (TB) DI KABUPATEN KEBUMEN “Dalam Rangka Meningkatkan Peran Seluruh Pemangku Kepentingan Daerah untuk Penanggulangan TB" Analisa situasi TB ini diselenggarakan oleh Community TB-Care 'Aisyiyah bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, dan dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang bersama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan, sejak Juni 2014 hingga Agustus 2014. Pelaksanaan Analisa Situasi TB melibatkan instansi terkait dalam memenuhi keabsahan data, diantaranya adalah; Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kebumen, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen, 4 Puskesmas di wilayah Kabupaten Kebumen, Dokter Praktik Swasta, Kader Kesehatan, SSR Aisyiyah Kabupaten Kebumen, Relawan TB, Tokoh Agama Analisa Situasi TB ini bertujuan mendapatkan data dan melakukan analisa mengenai kondisi penyakit TB, kebijakan terkait TB, penganggaran daerah untuk penanggulangan TB, kondisi layanan termasuk akses terhadap layanan kesehatan terkait TB, dan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TB. Selain itu juga untuk mengidentifikasi isu-isu dan beberapa kemungkinan dalam rangka menguatkan penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen. Kombinasi metodologi yang digunakan terdiri dari Analisa Profil, Disability Adjusted Life Year (DALY), Root Cause Analysis (RCA), dan Analisa Peran. Adapun proses penyusunan melalui tiga tahapan yaitu: 1) asesmen, 2) analisa, dan 3) action Hasil Analisa Situasi Penduduk dan TB Secara administratif Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 26 Kecamatan yang terdiri dari 460 desa dan kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 1.281,12 km2. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan luas wilayah 10.929,00 Ha atau 109,29 km2. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.163.591 jiwa. Sehingga rata-rata kepadatan penduduk per km2 sebesar 918,47 jiwa per km2. Namun persebaran penduduk tersebut tidak merata, tiga kecamatan yang paling padat penduduknya pada tiga tahun terakhir adalah 1) Kecamatan Kebumen (2.882,5 jiwa/km²) 2) Kecamatan Gombong (2.424,9 jiwa/km²) dan 3) Kecamatan Pejagoan (1.403,4 jiwa/km²). Dari ketiga kecamatan tersebut, di Kecamatan Gombong khususnya UPK Puskesmas Gombong I memiliki prevalensi tertinggi (179,8/100.000 penduduk) jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya maupun prevalensi daerah (58,06/ 100.000 penduduk). Untuk dua kecamatan lainnya masih di bawah prevalensi daerah. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, angka insiden TB Paru di Kabupaten Kebumen memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial ekonomi penduduk. Saat ini angka insiden TB Paru sebesar 55,51/100.000 penduduk. Pada

iv

tahun 2013, tiga kecamatan peringkat teratas adalah Kecamatan Gombong, Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Sempor. Dari data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen 2013, jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin di Kabupaten Kebumen sejumlah 755.211 jiwa. Ketiga kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk kategori miskin dan hampir miskin cukup tinggi yaitu Kecamatan Gombong sebesar 23.602; Kecamatan Karanggayam sebesar 41.525; dan Kecamatan Sempor sebesar 45.034. Masyarakat miskin dan hampir miskin di sini termasuk kelompok rentan terpapar penyakit TB. Kasus TB selama tiga tahun terakhir (2011-2013) sebagian besar berada di usia produktif (usia 15-60 tahun), yaitu sebesar 80,1%. Selebihnya adalah usia nonproduktif. Nilai kerugian ekonomi akibat TB di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.451.812.500. dan persentase DALY Kabupaten Kebumen adalah 5,023 %. Perhitungan tersebut belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi dan biaya tak langsung lainnya yang hilang akibat menderita TB. Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen sebanyak 13 unit, yang terdiri atas RSU berjumlah 10 unit dan RSK. 35 puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen terdiri 10 puskesmas perawatan dan 25 puskesmas non perawatan. Jumlah tenaga kesehatan: 45 dokter spesialis, 122 dokter umum, 735 bidan, 999 perawat, 108 tenaga farmasi, 55 tenaga gizi, 24 tenaga kesehatan masyarakat, 53 tenaga sanitasi, 136 teknisi medis, 10 tenaga fisioterapis. Salah satu jenis upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang telah sejak lama dikembangkan dalam masyarakat adalah posyandu. Posyandu dalam menjalankan fungsinya, diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Sampai tahun 2013 jumlah posyandu 2.087 yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan, Dinkes Kabupaten Kebumen mengacu pada SK Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; Perbup Kebumen Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan SK Bupati Kebumen Nomor 050/293/KEP/2011 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen pada Dinkes Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Anggaran Kesehatan dan Kebijakan Terkait Program Penanggulangan TB Pembiayaan dari seluruh program Dinkes bersumber dari pemerintah. Anggaran pemerintah bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Total anggaran kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 sebesar Rp. 71.247.873.870 (4,86% dari APBD Kabupaten), pada tahun 2012 sebesar Rp. 81,149,651,000 ( 15,26% dari APBD Kabupaten), dan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 88,631,616,908

v

(5,21%). Anggaran untuk program unggulan Bidang PMK selama tiga tahun terakhir ini secara kuantitas mengalami peningkatan. Anggaran tahun 2011 adalah sebesar Rp. 100.000.000; tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.0000 dan tahun 2014 sebesar Rp. 175.000.000. Penanganan TB Paru adalah termasuk di dalamnya. Pada tahun 2013 angka penemuan kasus TB Paru BTA+ di Kabupaten Kebumen yaitu 51,88%. Masih jauh jika dibandingkan target Kabupaten Kebumen yaitu 70%, secara langsung hal ini disebabkan: sumber daya tenaga kesehatan yang menangani kasus TB terbatas dan kesadaran pasien untuk periksa rendah. Penyebab tidak langsungnya: pendanaan terbatas, kerjasama lintas sektoral masih minim, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB Paru, nilainilai budaya setempat, tingkat pendidikan rendah, peran kader belum optimal, kemiskinan, toga-tomas kurang terlibat, SOP penanganan TB belum ada atau yang ada tingkat kepatuhannya belum optimal. Penyebab dasarnya: belum ada peraturan daerah dan kebijakan dasar tentang penanggulangan TB secara komprehensif yang melibatkan lintas sektoral di Kabupaten Kebumen. Kemudian Succes rate saat ini masih di bawah standar yaitu 84,54%. Permasalahan ini secara langsung disebabkan oleh terlambat mengambil keputusan untuk berobat dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyebab tidak langsungnya: kurang pengetahuan tentang TB, gizi buruk, nilainilai budaya setempat, jarak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit, peran kader kurang optimal, peran PMO kurang optimal, SOP penanganan TB belum ada atau yang ada tingkat kepatuhannya belum optimal. Penyebab dasarnya: belum ada peraturan daerah dan perkebijakan dasar tentang penanggulangan TB secara komprehensif yang melibatkan lintas sektoral . Angka kematian akibat TB menunjukan tren meningkat pada kurun waktu tiga tahun terakhir (2011-2013). Penyebab langsungnya: kekebalan tubuh menurun dan pengobatanya terhenti. Penyebab tidak langsungnya: kurangnya pengetahuan tentang TB, peran PMO kurang optimal, , gizi buruk, lingkungan tempat tinggal dan/lingkungan kerja tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, aktifitas fisik yang tidak sehat, kerjasama lintas sektoral penanganan TB belum dilaksanakan, anggaran penanganan TB masih sangat terbatas, SOP penanganan TB belum ada atau yang ada tingkat kepatuhannya belum optimal. Penyebab dasarnya: peraturan daerah dan kebijakan dasar penanggulangan penyakit menular secara komprehensif yang melibatkan lintas sektoral belum ada. Saat ini Kepala Dinkes Kabupaten Kebumen telah mengeluarkan SK Nomor: 188.4/036/keb/2014 tentang Pembentukan Pokja Publik Privat Mix (PPM) yang melibatkan lintas sektoral untuk penanggulangan TB di daerah. Guna penguatan fungsi kelembagaan, pengembangan program dan mitra jejaring perlu adanya peraturan daerah atau peraturan bupati yang mendukungnya. Hal ini sangat diperlukan karena penanggulangan TB tidak dapat hanya diselesaikan melalui aspek kesehatan saja, namun peningkatan pemberdayaan masyarakat pada aspek ekonomi, sosial juga memiliki peran penting dalam upaya memutus mata rantai potensi penularan penyakit TB. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk diantaranya perguruan tinggi melalui kegiatan “penelitian” dan “pengabdian kepada masyarakat” secara berkesinambungan dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

vi

DAFTAR SINGKATAN AIDS AKMS APBN/D AP ARTI Bapelkes BCG BLK BTA BP4 BUMN CDR CNR DOTS DPRD DPS DST HIV IAKMI IBI IDAI IDI IUATLD JSK KBNP KBPP KDT KG KKNP KKPP Km KPP Lapas Lfx LP LSM LPLPO MDG MDR / XDR Mfx MOTT OAT

= Acquired Immune Deficiency Syndrome = Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial = Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara/Daerah = Akhir Pengobatan = Annual Risk of TB Infection = Balai Pelatihan Kesehatan = Bacillus Calmette et Guerin = Balai Laboratorium Kesehatan = Basil Tahan Asam = Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru = Badan Usaha Milik Negara = Case Detection Rate\ = Case Notification Rate = Directly Observed Treatment, Shorcourse chemotherapy = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = Dokter Prakter Swasta = Drug Sensitivity Testing = Human Immunodeficiency Virus = Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia = Ikatan Bidan Indonesia = Ikatan Dokter Anak Indonesia = Ikatan Dokter Indonesia = International Union Against TB and Lung Diseases = Jaminan Sarana Kesehatan = Kesalahan besar negatif palsu = Kesalahan besar positif palsu = Kombinasi Dosis Tetap = Kesalahan Gradasi = Kesalahan kecil negatif palsu = Kesalahan kecil positif palsu = Kanamycin = Kelompok Puskesmas Pelaksana = Lembaga Pemasyarakatan = Levofloxacin = Lapang Pandang = Lembaga Swadaya Masyarakat = Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat = Millenium Development Goals = Multi Drugs Resistance / extensively Drugs Resistance = Moxifloxacin = Mycobactrium Other Than Tuberculosis = Obat Anti Tuberkulosis

vii

Ofl PAPDI PCR PDPI PHLN PME PMK PMI PMO POA POGI POM PPM PPM PPNI PPTI PRM PS PSDM K Pto Puskesmas Pustu RSP RTL Rutan SDM SKRT TB TNA UPK WHO Yankes

= Ofloxacin = Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia = Poly Chain Reaction = Perhimpunan Dokter Paru Indonesia = Pinjaman Hibah Luar Negeri = Pemantapan Mutu Eksternal = Pengendalian Masalah Kesehatan = Pemantapan Mutu Internal = Pengawasan Minum Obat = Plan of Action = Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia = Pengawasan Obat dan Makanan = Puskesmas Pelaksana Mandiri = Public Private Mix = Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia = Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia = Puskesmas Rujukan Mikroskopis = Puskesmas Satelit = Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan = Prothionamide = Pusat Kesehatan Masyarakat = Puskesmas Pembantu = Rumah Sakit Paru = Rencana Tindak Lanjut = Rumah tahanan = Sumber Daya Manusia = Survei Kesehatan Rumah Tangga = Tuberkulosis = Training Need Assessment = Unit Pelayanan Kesehatan = World Health Organization = Pelayanan Kesehatan

viii

PETA KABUPATEN KEBUMEN

x

DAFTAR ISI Halaman Halaman Sampul Tim Peneliti Analisa Situasi Kata Pengantar Executive Summary Daftar Singkatan Lembar Penegasan Peta Kabupaten Kebumen Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel

i ii iii iv vii ix x xi xiii xiv

BAB I

1 1 5 5 6

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Proses Penyusuanan 1.4 Manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Wilayah Geografis 2.2 Keadaan Demografi 2.3 Keadaan Ekonomi dan Lingkungan 2.4 Sumber Daya Kesehatan 2.5 Anggaran dan Kebijakan Pemerintah tentang TB Paru 2.6 Prevalensi Penderita TB Paru

7 7 10 13 16 18 20

BAB III METODOLOGI 3.1 Tinjauan Situasi 3.2 Analisa 3.2.1. Analisa Profil 3.2.2. Analisa Disability Adjusted Live Years (DALY) 3.2.3. Analisa Akar Masalah/ Root Cause Analysis (RCA) 3.2.4. Analisa Peran 3.3 Rekomendasi Aksi dan Advokasi

22 22 23 23 23 23 24 24

BAB IV HASIL ANALISA SITUASI 4.1 Tinjauan Situasi 4.1.1. Perumusan Masalah 4.1.2. Penggambaran Besarnya Permasalahan 4.2 Analisa Situasi 4.2.1. Analisa Profil

25 25 25 26 28 28

xi

4.2.2 .Analisa Disability Adjusted Live Years (DALY) 4.2.3. Analisa RCA 4.2.4. Analisa Peran

29 32 46

BAB V REKOMENDASI RENCANA DAN ADVOKASI 5.1 Rekomendasi Rencana Aksi Utama 5.1.1. Rencana Aksi Utama Untuk Penderita TB Paru 5.1.2. Rencana Aksi Utama Untuk Keluarga dan PMO 5.1.3. Rencana Aksi Utama Untuk Stakeholders 5.1.4. Rencana Aksi Utama Untuk Petugas Kesehatan 5.1.5.. Rencana Aksi Utama Dinkes/ Bapeda/Bupati/DPRD 5.2 Rekomendasi Potensi Kemitraan 5.2.1. Prioritas Pertama 5.2.2. Prioritas Kedua 5.2.3. Prioritas Ketiga 5.2.4. Prioritas Keempat 5.3 Rekomendasi Rancangan Program 5.3.1. Aktivitas di Tingkat Daerah 5.3.2. Aktivitas di Tingkat Kecamatan

47 47 47 47 49 49 50 52 52 53 55 56 58 59 60

BAB VI PENUTUP 6.1 Analisa Profil 6.2 Analisa DALY 6.3 Analisa RCA 6.4 Analisa Peran 6.5 Rekomendasi

64 64 64 64 65 67

DAFTAR PUSTAKA

68

LAMPIRAN

69

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman 10

Gambar 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011, 2012, 2013

Gambar 2

Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Melek Huruf dan Berpendidikan Tinggi SMP+ di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013

13

Gambar 3

Persentase Rumah Tangga ber PHBS dan Rumah Sehat di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013

15

Gambar 4

RCA Penemuan Kasus TB Paru di Bawah Standar

32

Gambar 5

RCA Succes Rate di Bawah Standar

38

Gambar 6

RCA Angka Kematian Akibat TB Paru Meningkat

43

Gambar 7

Pemetaan Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Pertama

53

Gambar 8

Pemetaan Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Kedua

54

Gambar 9

Pemetaan Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Ketiga

56

Gambar 10

Pemetaan Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Keempat

57

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Halaman Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan 8 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2013

Tabel 2

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten serta Fasilitas Angkutan Umum yang Tersedia

9

Tabel 3

Tiga Kecamatan Terpadat di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013

11

Tabel 4

Jumlah Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 17 2011, 2012, 2013

Tabel 5

Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Kebumen berdasarkan Sumber Dana Tahun 2011, 2012, 2013

19

Tabel 6

Jumlah Kasus Baru TB Paru dan Kematian Akibat TB Paru Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Puskesmas Kabupaten Kebumen Tahun 2013

21

Tabel 7

Matrik Prioritas Masalah TB Paru Kabupaten Kebumen

27

Tabel 8

Angka Insiden, Prevalensi, Kematian, Kasus Klinis BTA+, Pengobatan, CDR, Succes Rate TB Paru di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013

29

Tabel 9

Kerugian Ekonomi Karena TB Paru Kabupaten Kebumen 2013

30

Tabel 10

Analisa Kesenjangan Kapasitas Pemegang Peran Penderita TB, Keluarga PMO, Stakeholders, Petugas Kesehatan dan Dinkens/Bapeda/Bupati/DPRD

46

Tabel 11

Rekomendasi Rencana Aksi Utama

51

Tabel 12

Pemetaan Jaringan Stakeholders Skema Prioritas

52

Tabel 13

Rekomendasi Rancangan Program

58

Tabel 14

Matrik Longframe Perbaikan Program Penanggulangan TB Kabupaten Kebumen

62

xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab kematian utama di banyak negara-negara berkembang. Diperkirakan sekitar 2,7 juta jiwa meninggal karena TB setiap tahunnya di seluruh dunia. Jumlah wanita usia reproduktif yang meninggal karena TB lebih banyak dari sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Oleh karena TB banyak dijumpai pada golongan usia produktif (15-59 tahun) penyakit ini bertanggungjawab atas 2 hingga 4 dari beban penyakit nasional di banyak negara berkembang. Di negara maju, kecenderungan kesakitan dan kematian karena TB Paru yang selama ini menurun, mulai tahun 1980 an menunjukan kenaikan terutama di negara dengan banyak kasus infeksi HIV/AIDS. Sejak tahun 1989 muncul wabah “multi-drug resistant” pada penderita TB Paru yang banyak dikaitkan dengan tingkat kematian tinggi. Hampir dua dekade terakhir penanggulangan TB seolah-olah dilalaikan masyarakat internasional karena tidak termasuk dalam program prioritas TB adalah masalah kesehatan dimana Indonesia cukup memberikan kontribusi ke tingkat dunia. Dibuktikan dengan saat ini berada pada peringkat empat dengan beban TB tertinggi dunia, yaitu setelah China, India, dan Afrika Selatan. Per tahun 2012 angka prevalensi TB Paru adalah 730.000/tahun atau berarti menjadi 83 kasus baru per jam dan angka kematian akibat TB sebesar 67.000 orang/tahun atau 8 kematian akibat TB perjam. Indonesia merupakan negara dengan percepatan peningkatan epidemi HIV yang tertinggi di antara negara-negara di Asia. Secara nasional, angka estimasi prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah 0,2%. Sejumlah 12 provinsi telah dinyatakan sebagai daerah prioritas untuk intervensi HIV dan estimasi jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia sekitar 190.000400.000. Estimasi nasional prevalensi HIV pada pasien TB adalah 2.8%.

Analisa Situasi TB di Kabupaten Kebumen

Page 1

Angka MDR-TB diperkirakan sebesar 2% dari seluruh kasus TB baru dan 20% dari kasus TB dengan pengobatan ulang. Diperkirakan terdapat sekitar 6.300 kasus MDR TB setiap tahunnya. Strategi Nasional program pengendalian TB dengan visi “Menuju Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”. Strategi tersebut bertujuan mempertahankan kontinuitas pengendalian TB Paru periode sebelumnya. Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam strategi nasional, telah disusun delapan Rencana Aksi Nasional yaitu : 1) PublicPrivate Mix untuk TB; 2) Programmatic Management of Drug Resistance TB; 3) Kolaborasi TB-HIV; 4) Penguatan Laboratorium; 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; 6) Penguatan Logistik; 7) Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial; dan 8) Informasi Strategis TB . Rencana Aksi nasional tersebut menjadi ujung tombak Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. Kementerian Kesehatan telah merumuskan enam strategi utama, meliputi: a.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global

b.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif

c.

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional;

d.

Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;

e.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; dan

f.

Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab


Page 2

Guna mencapai hasil yang optimal, Rencana Strategis dan Rencana Aksi Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah diteruskan pada provinsi sampai dengan tingkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkolusis 2010-2014 pada pasal 5 pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam menjalankan peran : a.

Perencanaan di tingkat kabupaten/kota;

b.

Mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;

c.

Membantu pengadaan dan distribusi obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;

d.

Koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian tuberkulosis dengan institusi terkait;

e.

Monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pengendalian tuberkulosis;

f.

Koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian tuberkulosis dengan antar program dan institusi terkait;

g.

Pemantapan mutu laboratorium tuberkulosis; dan

h.

Pencatatan dan pelaporan. Setiap daerah akan merespon secara positif namun implementasinya

akan sangat tergantung dengan daya dukung dari berbagai pihak dalam mewujudkan “Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”. Termasuk di diantaranya adalah Kabupaten Kebumen. Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagaimana yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2010–2015 adalah: “Mewujudkan Kebumen Sehat 2015 melalui pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, didukung lingkungan sehat dan kemandirian masyarakat”. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2010–2015 tersebut, maka ditetapkan Misi yaitu :


Page 3

1.

Merumuskan

kebijakan

dan

memantapkan

manajemen

untuk

meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. 2.

Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan bermutu bagi seluruh masyarakat.

3.

Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat

dalam

mengendalikan

dan

mencegah

penyakit

serta

penanggulangan kejadian luar biasa, bencana dan masalah kesehatan. 4.

Menggerakkan

kemitraan

dan

peran

serta

masyarakat

dalam

mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 5.

Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat.

6.

Meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme

7.

Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau serta pembinaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan.

8.

Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu dan penelitian kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam manajemen kesehatan Salah satu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan maupun

masyarakat Kabupaten Kebumen adalah angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Penyakit-penyakit menular/infeksi sampai saat ini belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeratif cenderung meningkat. Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi rendahnya kualitas dan cakupan kesehatan lingkungan masyarakat. Cakupan sanitasi

dasar

seperti

cakupan

jamban

keluarga,

cakupan

sarana

pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat masih rendah. Permasalahan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khusus TB pada umumnya berkaitan dengan isu utama antara lain pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap TB masih rendah, terbatasnya kualitas fasilitas maupun pelayanan yang memadai bagi masyarakat,


Page 4

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal,

terbatasnya

kemampuan

manajemen

kesehatan,

meliputi

pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. Analisa Situasi TB di Kabupaten Kebumen bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kondisi penanggulangan penyakit TB secara komprehensif dengan menghubungkan berbagai aspek yang terkait lainnya. Berdasarkan hasil analisa situasi tersebut dapat dijadikan rekomendasi agar upaya mengatasi permasalahan TB secara optimal.

1.2. Tujuan Analisa situasi TB Kabupaten Kebumen ini bertujuan: 1.2.1. Mendapatkan data-data situasi TB Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk melakukan, Analisa Profil, Analisa Akar Masalah/ Root Cause Analysis (RCA), Analisa Disabillity Adjusted Live Years (DALY) dan Analisa Peran. 1.2.2. Menyusun rekomendasi aksi kunci/ tindakan dari hasil beberapa metode analisa masalah program penanggulangan TB . 1.2.3. Mendukung strategi pengendalian TB pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mempengaruhi perilaku dan pemberdayaan masyarakat, menggunakan sumberdaya dan jaringan kerja potensial untuk mencari dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, LSM, Organisasi Sosial, dunia usaha dan pemerintah.

1.3. Proses penyusunan Pelaksana “Analisa Situasi Kebijakan untuk Tuberkulosis” adalah Tim dari Perguruan Tinggi yang sudah diseleksi oleh Tim Quality Control dari Majelis DIKTI PP Muhammadiyah dan PP ‘Aisyiyah. Penyusunan Analisa Situasi TB terdiri dari tiga tahap 1.3.1. Asesmen, merupakan proses pengumpulan data-data sekunder dengan melakukan tinjauan atau penilaian situasi awal terhadap data, fakta, fenomena dan kesenjangan data


Page 5

1.3.2. Analisa, merupakan proses check, re check dan cross check data sekunder di lapangan dan analisa data-data yang diperoleh 1.3.3. Action, merupakan proses merekomendasikan tindakan berdasarkan analisa data, kemudian melakukan perancangan program lebih lanjut.

1.4. Manfaat 1.4.1. Hasil Analisa Situasi TB Kabupaten Kebumen dapat digunakan sebagai masukan dan kajian bagi penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang baik bagi pemerintah maupun stakeholders dalam penanggulangan TB. 1.4.2. Hasil Analisa Situasi akan digunakan oleh Community TB Care 'Aisyiyah dalam Advokasi Penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen. Diantaranya berupa: a) Bahan dasar Policy Paper untuk kebijakan dan penganggaran di tingkat daerah b) Materi audiensi dan lobby c) Materi konferensi pers d) Materi bahan KomunikasiInformasi-Edukasi (KIE)


Page 6

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Wilayah Geografis Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah yang mempunyai luas wilayah 128.111,50 hektar atau 1.281,11 km2, terletak pada posisi garis lintang 70 27’ - 70 50’ LS dan 1090 22’ – 1090 50’ BT dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah Barat

: Kabupaten Cilacap dan Banyumas

2. Sebelah Timur

: Kabupaten Purworejo

3. Sebelah Utara

: Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara

4. Sebelah Selatan

: Samudera Indonesia

Kabupaten Kebumen merupakan daerah lintas jalur Selatan Pulau Jawa dengan topografi 70% merupakan daerah pegunungan dan 30% lainnya merupakan daerah dataran rendah dan pantai dengan ketinggian permukaan tanah dan air laut berkisar 5-91 meter. Sebagian besar wilayah terletak pada ketinggian di bawah 40 meter. Pada umumnya yang mempunyai ketinggian di atas 50 meter berada di wilayah Kabupaten Kebumen sebelah Utara bagian barat (Sempor 66 meter dan Karanggayam 91 meter). Secara klimatologi curah hujan di Kabupaten Kebumen rata-rata 239 mm/bulan dengan hari hujan rata-rata 8 hari. Suhu terendah terjadi di stasiun pemantauan Wadaslintang pada bulan Agustus dengan suhu sekitar 15,6º C tercatat dengan rata-rata kelembaban udara setahun 82,00 % dan kecepatan angin 1,31 meter/detik. Sedangkan pada stasiun pemantauan Sempor suhu terendah 21,20º C terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata kelembaban udara setahun 80,00 % dan kecepatan angin 2,37 meter/detik. Secara administratif Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 26 Kecamatan yang terdiri dari 460 desa dan kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 1.281,12 km2.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan

Karanggayam dengan luas wilayah 10.929,00 Ha atau 109,29 km2. Rata-rata kepadatan penduduk per km2 sebesar 918,47 jiwa per km2.


Page 7

Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kecamatan

Luas (km2)

Ayah Buayan Puring Petanahan Klirong Bulupesantren Ambal Mirit Bonorowo Prembun Padureso Kutowinangun Alian Poncowarno Kebumen Pejagoan Sruweng Adimulyo Kuwarasan Rowokele Sempor Gombong Karanganyar Karanggayam Sadang Karangsambung

76,37 68,42 61,97 44,84 43,25 48,77 62,41 52,35 20,91 22,96 28,95 33,73 57,75 27,37 42,04 34,58 43,68 43,43 33,84 53,8 100,15 19,48 31,4 109,29 54,23 65,15 1.281,12

∑ Desa/ Kelurahan 18 20 23 21 24 21 32 22 11 13 9 19 16 11 29 13 21 23 22 11 16 14 11 19 7 14 460

∑ penduduk 55.233 54.055 52.697 53.010 54.188 52.373 54.631 43.833 18.486 26.264 13.288 42.069 53.197 14.879 121.178 48.529 53.317 34.085 44.376 42.217 59.049 47.237 33.957 48.315 18.091 37.388 1.176.662

Kepadatan Penduduk per km2 723,23 790,05 850,36 1182,20 1252,90 1073,88 875,36 837,31 884,07 1143,90 459 1247,23 933,63 543,62 2882,45 1403,38 1220,63 784,83 131,35 784,78 589,61 2424,90 1081,43 442,08 333,6 573,88 918,47

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

Jarak terjauh antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan adalah Kecamatan Padureso (38 km) Kecamatan Puring (37,5 km) dan Kecamatan Rowokele (35 km). Jarak yang beragam akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semakin jauh dari ibukota kabupaten maka semakin dibutuhkan sarana transportasi yang memadai guna mendukung mobilisasi masyarakat pada bidang pendidikan, politik, kesehatan, industri, perdagangan dan sebagainya. Berikut tabel terkait jarak antara ibukota kecamatan-kecamatan yang ada dengan ibukota kabupaten beserta fasilitas angkutan umum yang tersedia.


Page 8

Tabel 2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten serta Fasilitas Angkutan Umum yang Tersedia No

Kecamatan

Jarak (km) 37 31 37,5 15

Fasilitas Kendaraan Umum yang Tersedia Minibus, Bus Minibus, Bus Angkudes, Bus Angkudes, Bus

1 2 3 4

Ayah Buayan Puring Petanahan

5 6 7 8 9 10 11

Klirong Buluspesantren Ambal Mirit Bonorowo Prembun Padureso

10 14 20 28 25 21 38

Minibus, Angkot Angkudes Angkudes, Minibus Angkudes, Minibus Angkudes, Bus Minibus, Bus Minibus, Bus

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kutowinangun Alian Poncowarno Kebumen Pejagoan Sruweng Adimulyo Kuwarasan Rowokele Sempor Gombong

12 12 13 0 2 6 19 28 35 29 21

Minibus, Bus Angkudes Angkudes Angkudes Angkudes Minibus, Bus Angkudes Angkudes, Minibus Minibus Angkudes, Minibus Minibus, Bus

23

Karanganyar

14

Minibus, Bus

24 25

Karanggayam Sadang

19 33

Angkudes Angkudes, Minibus

26

Karangsambung

20

Angkudes, Minibus

Melalui Rowokele – Kebumen Rogodono – Kebumen Sidobunder – Kebumen Grogol Beningsari Kebumen Kaliwungu – Kebumen Tambakrejo - Kebumen Pucangan - Kebumen Karanggede – Kebumen Prembun - Kebumen Kutowinangun - Kebumen Prembun - Kutowinangun – Kebumen Pekunden – Kebumen Kalijirek – Kebumen Sruni - Kebumen Kebumen Pejagoan – Kebumen Pejagoan – Kebumen Karanganyar – Kebumen Gombong – Kebumen Bumiagung – Kebumen Gombong – Kebumen Karanganyar - Sruweng Pejagoan - Kebumen Sruweng - Pejagoan Kebumen Karanggayam – Kebumen Karangsambung – Kebumen Karangsambung Kebumen

Sumber Data: Kabupaten Kebumen dalam Angka Tahun 2011 Adapun analogi pembagian dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Kebumen dirinci sebagai berikut : tanah sawah 39.831,00 hektar atau sekitar 31,09 % dan tanah kering 88.280,50 hektar atau 68,91 %. Sedangkan tanah yang digunakan untuk bangunan dan sekitarnya seluas 35.931,00 hektar atau 28,05 %.


Page 9

2.2. Keadaan Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen yang tersebar di 26 kecamatan pada tiga tahun terakhir ini mengalami perubahan yang tidak begitu tajam yaitu: pada tahun 2011 sebanyak 1.258.947 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak sebanyak

635.584

jiwa dan penduduk perempuan

623.363 jiwa; pada tahun 2012 sebanyak 1.163.591

dengan

perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 581.947 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 581.644 jiwa; dan pada tahun 2013 sebanyak 1,176,662 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 586.021 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 590.641 jiwa. (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013)

1400000

1200000

1000000

800000 Jml Penduduk Jml Penduduk Laki Laki

600000

Jml Penduduk Perempuan 400000 200000 0 2011 2012 2013

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011, 2012, 2013 di Kabupaten Kebumen


Page 10

Persebaran penduduk tahun 2011 adalah 982,7 jiwa/km² sedangkan pada tahun 2012 adalah 908,3 jiwa/km² dan pada tahun 2013 adalah 918,5 jiwa/km². Namun persebaran penduduk tersebut tidak merata, hal tersebut disebabkan karena konsentrasi penduduk berbeda pada tiap kecamatan. Tiga kecamatan yang paling padat penduduknya pada tiga tahun terakhir adalah 1) Kecamatan Kebumen, 2) Kecamatan Gombong dan 3) Kecamatan Pejagoan. Konsentrasi penduduk di ketiga kecamatan tersebut disebabkan karena merupakan wilayah perkotaan dimana fasilitas transportasi baik inter maupun antar kota memadai, sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan di daerah. Kegiatan perekonomian di daerah baik industri menengah ke atas juga terpusat di kecamatan-kecamatan tersebut. Sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Sadang. Pada tahun 2011 memiliki kepadatan sebesar 368,38 jiwa/km ², pada tahun 2012 memiliki kepadatan sebesar 332,07 jiwa/km ², dan pada tahun 2013 memiliki kepadatan sebesar 333,60 jiwa/km ². Tingkat kepadatan penduduk yang berbeda akan mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dalam kehidupan pada masyarakat. Tabel 3 Tiga Kecamatan Terpadat di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013 No

Indikator

2011

2012

2013

1

Kecamatan Kebumen

2.958,8 jiwa/km²

2.834 jiwa/km²

2.882,5 jiwa/km²

2

Kecamatan Gombong

2.512 jiwa/km²

2.411 jiwa/km²

2.424,9 jiwa/km²

3

Kecamatan Pejagoan

1.478,2 jiwa/km²

1.379 jiwa/km²

1.403,4 jiwa/km²

Sumber Data: Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) yaitu perbandingan antara penduduk umur nonproduktif (umur 0 – 14 tahun + umur 65 tahun keatas) dengan penduduk produktif (umur 15 – 64 tahun). Tingginya


Page 11

Dependency Ratio mencerminkan besarnya beban tanggungan pemerintah secara ekonomi di wilayahnya. Rasio Beban Tanggungan untuk Kabupaten Kebumen tahun 2013 sebesar 55,7 % , dengan penduduk sebesar 1.176.662 jiwa yang terdiri dari 755.841 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) , 311.020 jiwa penduduk anak-anak dan remaja (usia 0-14 tahun), 109.801 jiwa penduduk lanjut usia (>65 Tahun ). Hal ini memberi gambaran terhadap besarnya beban tanggungan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, data tentang penduduk melek huruf dan tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok dari kualitas kehidupan penduduk pendidikan. Pada tahun 2011 Kabupaten Kebumen jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas

yang melek huruf adalah 884.536

(95,2%). Wilayah yang memiliki persentase tertinggi penduduk yang melek huruf tertinggi adalah Kecamatan Kebumen yaitu 97,10% (94.792) dan yang terendah adalah Kecamatan Karanggayam 85,22% (33.313). Pada tahun 2012 mengalami perubahan yaitu 963.423 (90,9%).

Wilayah yang memiliki

persentase tertinggi penduduk yang melek huruf tertinggi adalah Kecamatan Kebumen yaitu 95% (101.241) dan yang terendah adalah Kecamatan Karanggayam 85,53% (42.243). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf adalah 912.576 (93,1%). Wilayah yang memiliki persentase tertinggi penduduk yang melek huruf tertinggi adalah Kecamatan Kutowinangun yaitu 97,31% (34.111) dan yang terendah adalah Kecamatan Sadang 82,75% (12.325) (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi SMP+ pada tahun 2011 adalah 35,9% (342.779). Wilayah yang memiliki jumlah

tertinggi penduduk berumur 10 tahun ke atas

yang

berpendidikan tertinggi SMP+ adalah Kecamatan Kebumen yaitu 47.926 dan yang terendah adalah Kecamatan Sadang yaitu 2.285. Sedangkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi SMP+ pada tahun 2012 adalah 42% (460.623). Wilayah yang memiliki jumlah tertinggi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi


Page 12

SMP+ adalah Kecamatan Kebumen yaitu 62.340 dan yang terendah adalah Kecamatan Sadang yaitu 3.585. Dan pada tahun 2013 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi SMP+adalah 31,9% (312.250). Wilayah yang memiliki jumlah tertinggi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi SMP+ adalah Kecamatan Kebumen yaitu 42.769 dan yang terendah adalah Kecamatan Padureso yaitu 1.935

100 90 80 70 60 50

2011

40

2012

30

2013

20 10 0 Penduduk 10 th ke atas melek huruf

Penduduk 10 th ke atas dengan pendidikan tertinggi SMP+

Gambar 2. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Melek Huruf dan Berpendidikan Tertinggi SMP+ di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013

2.3. Keadaan Ekonomi dan Lingkungan Mata pencaharian penduduk Kabupaten Kebumen bervariasi. Namun sebagian besar dari penduduk bermata pecaharian sebagai petani atau bekerja pada sektor pertanian (52,6%) hal ini tentu saja tidak lepas dari keadaan geografis dari Kabupaten Kebumen itu sendiri yaitu 70 %

daerah

pegunungan. Selanjutnya komposisi penduduk yang bekerja pada industri


Page 13

pengolahan sebesar 5,3%, bidang konstruksi 1,3%, angkutan dan komunikasi sebesar 1,2%, jasa sebesar 15% dan lainnya sebesar 15%. Jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang terdapat di Kabupaten Kebumen pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlahnya adalah sebesar 535,252 dan pada tahun. Jumlah tertinggi ada di Kecamatan Kebumen yaitu sebesar 45.681 dan terendah ada di Kecamatan Bonorowo yaitu sebesar 8.178. Pada 2012 sebesar 624.641 Jumlah tertinggi ada di Kecamatan Kebumen yaitu sebesar 53.969 dan terendah ada di Kecamatan Bonorowo yaitu sebesar 8.326. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 755.211. Jumlah tertinggi ada di Kecamatan Kebumen yaitu sebesar 65.145 dan terendah ada di Kecamatan Pocowarno yaitu sebesar 10.796. Selanjutnya kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Lingkungan sehat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan dibumi, karena lingkungan merupakan tempat dimana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Beberapa indikator pada kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan antara lain cakupan perilaku hidup masyarakat khususnya rumah tangga yang ber perilaku hidup bersih dan sehat, dan rumah sehat. Berdasarkan sumber data yang diolah bahwa Kabupaten Kebumen selama tiga tahun terakhir memiliki Rumah Tangga ber PHBS terus meningkat secara kuantitatif. Namun jika dilihat secara lebih terperinci kondisi tersebut nampak belum merata atau hampir merata di wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2011 sebesar 80,40%, jumlah tertinggi ada di Kecamatan Klirong, Ambal, Pejagoan, Sruweng, Gombong


Page 14

dan Sadang masing-masing mencapai 100%, persentase terendahnya ada di Kecamatan Bonorowo sebesar 15%. Pada tahun 2012 sebesar 81,99 % jumlah tertinggi ada di Kecamatan Bonorowo, Prembun, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Karanganyar dan Sadang masing-masing mencapai 100%, persentase terendahnya ada di Kecamatan Adimulyo sebesar 50%. Dan pada tahun 2013 persentasenya meningkat menjadi 82,12%, jumlah tertinggi ada di Kecamatan Bonorowo, Prembun, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, Karanganyar dan Sadang masing-masing mencapai 100%, persentase terendahnya ada di Kecamatan Ayah sebesar 43,1% (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen 2011-2013)

90 80 70 60 50

2011

40

2012

30

2013

20 10 0 RT ber PHBS Rumah Sehat

Gambar 3 Persentase Rumah Tangga ber PHBS dan Rumah Sehat di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah/ kedap air. Persentase rumah sehat di Kabupaten Kebumen


Page 15

pada tahun 2011 adalah; 65,76% persentase tertinggi adapada Kecamatan Adimulyo (99,05%) dan yang terendah di Kecamatan Bonorowo ( 14,95%). Sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar 71,62%, yang persentase tertinggi ada di Kecamatan Adimulyo (88,6%) terendah ada di Kecamatan Padureso (7,8%). Dan pada tahun 2013 sebesar 67,62% yang tertinggi ada pada Kecamatan Pocowarno (88,60%) terendah di Kecamatan Padureso (6,23%)

2.4. Sumber Daya Kesehatan Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen sebanyak 13 unit, yang terdiri atas rumah sakit umum (RSU) berjumlah 10 unit yaitu RSUD Kabupaten Kebumen, RSU PKU Muh Gombong, RSU PKU Muh Sruweng, RSU Palang Biru Gombong. RSU Purbowangi, RS Permata Medika, RS Purwogondo, RSI Siti Khotijah, RSU PKU Muh Kutowinangun, RSU PKU Muh Petanahan dan rumah sakit khusus (RSK) berjumlah 3 unit yang terdiri dari RSKIA Dewi Queen, RSKIA Wisma Rukti, RSKA Wijaya Kusuma. Pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Sampai dengan akhir tahun 2013, dari 35 puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen, 10 puskesmas


Page 16

dan 25 puskesmas non perawatan. Salah satu jenis upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang telah sejak lama dikembangkan dan mengakar di masyarakat adalah posyandu. Posyandu dalam menjalankan fungsinya, diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Sampai tahun 2013 jumlah posyandu 2.087 yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan semuanya aktif. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 diantaranya adalah 45 dokter spesialis, 122 dokter umum, 735 bidan, 999 perawat, 108 tenaga farmasi, 55 tenaga gizi, 24 tenaga kesehatan masyarakat, 53 tenaga sanitasi, 136 teknisi medis, 10 tenaga fisioterapis. Tabel 4 Jumlah Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Jumlah RSU Jumlah RSKhusus Jumlah Puskesmas Perawatan Jumlah Puskesmas NonPerawatan Jumlah posyandu Jumlah posyandu aktif Jumlah desa siaga Jumlah desa siaga aktif Jumlah poskesdes Jumlah dokter spesialis Rasio dokter spesialis

12 13

Jumlah dokter umum Rasio dokter umum

14 15

Jumlah bidan Rasio bidan

16 17 18 19 20 21 22

Jumlah perawat Jumlah tenaga farmasi Jumlah tenaga gizi Jumlah tenaga kesmas Jumlah tenaga sanitasi Jumlah tenaga teknisi medis Jumlah fisioterapis

2011 10 3 9 26 2,087 69,05% 460 27,61% 279 27 2,14/100,000 penduduk 112 8,58/100,000 penduduk 748 59,26/100,000 penduduk 978 84 56 42 71 105 10

2012 10 3 10 25 2,087 73,74% 460 83,91% 279 45 3,87/100,000 penduduk 122 10,06/100,000 penduduk 781 66,95/100,000 penduduk 1.066 105 62 56 66 114 10

2013 10 3 10 25 2,087 100% 460 85,65% 289 45 3,87/100,000 penduduk 122 10,06/100,000 penduduk 735 62,46/100,000 penduduk 999 108 55 24 53 136 10

Sumber Data: Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013


Page 17

2.5. Anggaran dan Kebijakan Pemerintah tentang TB Paru Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kebumen. Program-program unggulan pada setiap tahunnya di distribusikan melalui lima bagian yaitu: Sekretariat Dinkes; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK); Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PSDMK); Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan (JSK). Program unggulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen tahun 2013 adalah sebagai-berikut:

Sekretariat Dinkes

•Usulan kebutuhan SDM (Dinkes&UPTD) sesuai analisis jabatan, pemeliharaan/perbaikan Alkes, Peningkatan forum perencanaan, pengendalian dan evaluasi tepat waktu, Laporan program/keuangan tepat waktu, penataan keuangan SKPD

Bidang Yankes

•Peningkatan Yankes sesuai standart, optimalisasi pelayanan KIA, optimalisasi MTBS, Pelayanan kesehatan JIwa (pemenuhan SDM, sarana, obat-obatan jiwa)

Bidang PSMDK

• Pengembangan desa siaga aktif, pengembangan posyandu model, pengembangan kualitas pelayanan publik (Akreditasi puskesmas dan ISO)

Bidang PMK

•Publik Private Mix (PPM) TB Paru, Pengembangan Warga Peduli AIDS (WPA) HIV/AIDS, Intensifikasi Surveilans migrasi malaria, Peningkatan kualitas imunisasi dasar, supervisi supportif, Respon KLB<24 jam, Pengembangan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Bidang JSK

•Optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan , Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, Pemenuhan pengembangan sarana dan peralatan kesehatan


Page 18

Pembiayaan dari seluruh program

Dinas Kesehatan

di atas

bersumber dari pemerintah. Anggaran pemerintah bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Total anggaran kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 sebesar Rp. 71.247.873.870 (4,86% dari APBD Kabupaten), pada tahun 2012 sebesar Rp. 81,149,651,000 ( 15,26% dari APBD Kabupaten), dan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 88,631,616,908 (5,21%). Anggaran untuk program unggulan Bidang PMK selama tiga tahun terakhir ini secara kuantitas mengalami peningkatan. Anggaran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 100.000.000; pada tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.0000 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 175.000.000. Penanganan TB Paru di Kabupaten Kebumen adalah termasuk di dalamnya. Tabel 5 Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Kebumen berdasarkan Sumber Dana tahun 2011, 2012, 2013 N o

Sumber

1 APBD Kab 2 APBD Prov 3 APBN 4 PHLN Total Total APBD % thd APBD Kab

Alokasi Anggaran Kesehatan 2011 Rupiah 60.031.271.000 420.820.870 10.795.782.000 168.775.000 71.247.873.870 1.234.703.507.000

Alokasi Anggaran Kesehatan 2012 % 84,26 059 15,15 0,24 100

Rupiah 74.596.286.000 110.220.000 6,415.215.000 270.930.000 81.149.651.000 488.910.977.000

4,86

% 91,92 0,14 7,91 0,03 100

Alokasi Anggaran Kesehatan 2013 Rupiah 83.613.970.000 103.116.000 4.699.973.000 214.557.908 88.631.616.908 1.634.459.492.00 0

15,26

% 94,34 0,12 5,30 0,24 100 5,21

Sumber Data: Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen 2011-2013

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka penanganan kasus TB Paru

tetap dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen. Namun

sampai saat ini yang aktif bermitra dengan pemerintah dalam penanganan kasus TB Paru adalah PDA (SSR). Sementara ini pemerintah Kabupaten Kebumen belum memiliki peraturan daerah maupun standar operating procedure (SOP) yang mengatur secara khusus penanganan TB Paru di Kabupaten Kebumen. Acuan yang digunakan adalah:


Page 19

a.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 565/ MENKES/ PER/III/ 2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkolusis tahun 2011-2014

b.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/ 2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

c.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2005 – 2025;

e.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 20112015;

f.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

g.

Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/293/KEP/2011 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

2.6. Prevalensi Penderita TB Paru Berdasarkan pada data tiga tahun terakhir Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, menunjukan angka yang masih ada di bawah standar MDGs yaitu 59,41 per 100.000 penduduk (tahun 2011); 63,94 per 100.000 penduduk (tahun 2012) ; dan 58,06 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013 angka insiden TB sebesar 55,51 per 100.000 penduduk yang terinci laki-laki sebesar 65,2 per 100.000 penduduk dan perempuan sebesar 45,9 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka prevalensi TB Paru adalah sebesar 58, 06 per 100.000 penduduk yang terinci laki-laki sebesar 68 per 100.000 penduduk, dan perempuan sebesar 48 per 100.000 penduduk . Selanjutnya angka kematian akibat TB Paru


Page 20

adalah sebesar 2,63 per 100.000 penduduk yang terinci laki-laki sebesar 4,3 per 100.000 penduduk, dan perempuan sebesar 1,0 per 100.000 penduduk .

Tabel 6 Jumlah Kasus Baru TB Paru dan Kematian akibat TB Paru menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Puskesmas Kabupaten Kebumen tahun 2013


Page 21

BAB III METODOLOGI

3.1. Tinjauan Situasi Tinjauan situasi dilakukan penilaian situasi dengan metode assesmen dengan pengumpulan data sekunder yang tersaji dalam dokumen tertulis dan visual. Data sekunder pendukung informasi analisa situasi diambil dari Badan Pusat Statistik, Bappeda, SKPD Dinas Kesehatan, serta dokumen online dari berbagai laman. Selanjutnya bersamaan assesmen dari data sekunder dilakukan pengumpulan data primer dengan metode observasi dan wawancara dan penyebaran kuisioner untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap TB Paru. Tinjauan situasi kedua dengan melakukan triangulasi data di lapangan check, re-check dan cross check ke lapangan, dengan mendatangi dan menilai situasi pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian TB Paru. Subyek dari penelitian adalah Pemegang Program TB Paru Dinas Kesehatan, Wakil Surveyor (Wasor) Dinas Kesehatan, Bapeda, Petugas Kesehatan Pemegang Program TB Paru di Puskesmas, Relawan TB Paru Aisyiyah di Kabupaten Kebumen, Kader Posyandu, Perangkat Desa, keluarga pasien dan meninjau beberapa lokasi rumah penderita di daerah rentan. Selanjutnya dilakukan metode analisa situasi mendalam dengan menggunakan Analisa akar masalah/ Root Cause Analysis (RCA), Analisa Profil, Analisa Disabillity Adjusted Live Years (DALY) dan Analisa Peran. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dijadikan sebagai materi dalam Focus Group Discussion (FGD) baik secara internal

maupun eksternal

untuk mendapatkan masukan atau saran guna kesempurnaan hasil yang dicapai sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisa data, kemudian melakukan perancangan program lebih lanjut untuk perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang baik bagi pemerintah maupun stakeholders dalam penanggulangan TB Paru.


Page 22

3.2. Analisa 3.2.1. Analisa Profil Setelah data profil terkumpul, telaah terhadap profil dilakukan antara lain: analisa terhadap profil Daerah Kabupaten Kebumen dan profil TB seperti Angka penemuan kasus TB tinggi, Angka prevalensi TB tinggi, Angka kematian TB Paru masih ada, angka kesembuhan TB Paru , angka kegagalan dan masalah TB Resisten tinggi. Profil daerah dikaji seperti kepadatan penduduk, Perilaku kesehatan masyarakat, Kondisi layanan kesehatan, APBD (anggaran kesehatan), Kebijakan dan stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan TB Kabupaten Kebumen.

3.2.2

Analisa Disability Adjusted Live Years (DALY) Analisa DALY digunakan dalam Analisa situasi TB mengingat beban ekonomi yang diakibatkan penyakit TB berdampak besar pada populasi. Disabilty Adjusted Live Years (DALY) adalah alat ukur untuk mengukur beban penyakit dinyatakan dalam bentuk tahun kehidupan yang hilang karena kematian dan tahun kehidupan dengan cacat yang dikaitkan dengan derajad cacat yang di derita. Satu DALY adalah hilangnya waktu yang sehat selama satu tahun.

3.2.3. Analisa Akar Masalah / Root Cause Analysis (RCA) Metodologi utama dalam perumusan masalah yang digunakan dalam proses analisa situasi TB Paru adalah (RCA), adalah metode analisa terstruktur yang digunakan untuk menemukan dan mengkoreksi penyebab akar masalah yang mendasar. Hasil RCA menjelaskan Penyebab langsung (Direct Cause),Penyebab tidak langsung (Indirect Cause), Akar penyebab/penyebab mendasar (Basic Cause). Dengan menyusun

suatu

pohon

masalah

akan

muncul

pemahaman

permasalahan TB Paru berbasis hak sehat pada jiwa/populasi.


Page 23

3.2.4. Analisa Peran Analisa

peran dilakukan untuk menentukan rekomendasi dan

kerangka aksi, sehingga bisa menentukan sasaran advokasi yang tepat. Sasaran yang dituju adalah pengambil dan pelaksana kebijakan dengan indikator analisa seperti Wewenang Kerja, Tanggung Jawab dan Sumberdaya. Setelah analisa terhadap peran stakeholder diperoleh, maka dilakukan analisa kapasitas dan kesenjangan kapasitas peran stakeholder.

3.3. Rekomendasi Aksi dan Advokasi Setelah analisa situasi dilakukan, dihasilkan suatu tindakan atau aksi utama (aksi kunci). Aksi kunci untuk menyusun suatu Rekomendasi Aksi Utama, ekomendasi Potensi Kemitraan, dan Rancangan Program yang direncanakan. Proses tahap Aksi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan multi stakeholder melalui seminar. Hasil dari tahap Aksi ialah rekomendasi tindakan advokasi terhadap situasi TB. dengan mencari jawaban/solusi dari akar masalah penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan penyebab mendasar.


Page 24

BAB IV HASIL ANALISA SITUASI

4.1. Tinjauan Situasi Penilaian situasi dilakukan sebagai dasar menemukan rumusan permasalahan berdasarkan data sekunder dan primer yang terkumpul sebagai berikut: 4.1.1. Perumusan Masalah a.

Jumlah kasus dan angka penemuan kasus

TB

Paru BTA +

Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 masih rendah

yaitu

sebesar 51,88%. Jika dibandingkan dengan standar MDGs yaitu sebesar 85% maka angka tersebut masih jauh. Di beberapa kecamatan angka penemuan kasus TB Paru BTA+ masih sangat rendah yaitu: 1) Kecamatan Klirong khususnya di wilayah Puskesmas Klirong I (0% dari perkiraan 30 kasus) dan wilayah Puskesmas Klirong II (10,81% dari 28 kasus); 2) Kecamatan Prembun (7,08% dari perkiraan 28 kasus); 3) Kecamatan Padureso (7% dari perkiraan 14 kasus); 4) Kecamatan Kebumen

khususnya di wilayah Puskesmas

Kebumen II (9,11% dari perkiraan 44 kasus) dan wilayah Puskesmas Kebumen III (7,45% dari perkiraan 40 kasus); 5) Kecamatan Sruweng (6,98% dari perkiraan 57 kasus); 6) Kecamatan Ayah khususnya di wilayah Puskesmas Ayah II (17,06% dari perkiraan 29 kasus); 7) Kecamatan Buayan (17,21% dari perkiraan 58 kasus); 8) Kecamatan Buluspesantren khususnya di wilayah Puskesmas Buluspesantren I (16,90% dari perkiraan 30 kasus); 9) Kecamatan Mirit (19,1% dari perkiraan 47kasus); 10) Kecamatan Pejagoan (17,37% dari perkiraan 52 kasus); 11) Kecamatan Karanganyar (19,2% dari perkiraan 36 kasus)


Page 25

b. Succes rate di Kabupaten Kebumen berdasarkan data yang diperoleh pada tiga tahun terakhir masih di bawah standar yang ditetapkan yaitu sebesar 87%. Pada tahun 2013 sebesar 84,54%. Tiga peringkat succes rate terendah, adalah: Kecamatan Mirit (60%); Kecamatan Petanahan (77,78%); Kecamatan Buayan dan Kecamatan Alian (80%). Sedangkan untuk Rumah Sakit yang succes ratenya terendah adalah RS Purwogondo sebesar 36,36% ; PKU

Muhammadiyah

Sruweng

sebesar

56,6%

dan

RS

Purbowangi sebesar 60%. c.

Angka kematian akibat TB Paru di Kabupaten Kebumen menunjukan tren meningkat. Pada tahun 2011 sebesar 1,43/ 100.000 penduduk, pada tahun 2012 sebesar 2,06/100.000 penduduk dan pada tahun 2013 sebesar 2,63/100.000 penduduk. Tren yang terus meningkat ini akan sangat mungkin menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

4.1.2. Penggambaran Besarnya Permasalahan Setelah dilakukan analisa situasi di lapangan dan disusun berdasarkan permasalahan di atas maka dapat ditentukan matrik prioritas penanggulangan TB sebagai berikut:


Page 26

Tabel 7 Matrik Prioritas Masalah TB Paru Kabupaten Kebumen No

1

2

3

Masalah Jumlah kasus dan angka penemuan kasus TB Paru BTA + pada tahun 2013 masih rendah yaitu sebesar 51,88% Succes rate di berdasarkan data yang diperoleh masih di bawah standar yaitu sebesar 84,54%. Angka kematian akibat TB dalam 3 th terakhir menunjukan tren meningkat.

Masalah Strategis 3

Melibatkan LS 5

Masalah Bersama 2

Urgensi 3

Jml Nilai 13

Prioritas 1

3

4

2

3

12

2

3

3

2

3

11

3

Keterangan: 1) Masalah Strategis -> untuk nilai 1= tidak strategis; 2=cukup strategis; 3= sangat strategis 2) Melibatkan LS (Lintas Sektoral) -> untuk nilai 1= tidak melibatkan LS; 2= melibatkan dua sektor; 3= melibatkan 3-4 sektor; 4 melibatkan 5-6 sektor dan 6 = melibatkan lebih dari 6 sektor. 3) Masalah Bersama -> untuk nilai 1= bukan masalah bersama; 2 = masalah bersama 4) Urgensi -> untuk nilai 1= tidak urgen; 2= urgen; 3= sangat urgen

Dari analisis prioritas masalah di atas, maka diambil skala prioritas untuk analisa situasi TB Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: a.

Jumlah angka penemuan kasus TB Paru BTA + pada tahun 2013 masih rendah yaitu sebesar 51,88%

b.

Berdasarkan data yang diperoleh Succes rate masih di bawah standar yaitu sebesar 84,54%.

c.

Angka kematian akibat TB menunjukan tren meningkat.


Page 27

4.2. Analisa Situasi 4.2.1. Analisa Profil TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui berbagai media yang telah terinfeksi basil TB. Bersama dengan Malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB Paru adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Cakupan CDR di Kabupaten Kebumen dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan yaitu : 60,44% (2011), 59,95% (2012) dan 51,88% (2013). Kondisi yang demikian belum dianggap memenuhi target kabupaten. Adapun target kabupaten yang ditetapkan adalah 65%. Sedangkan berdasarkan angka kesembuhan (succes rate) pasien pada tahun 2011 adalah 85,64%. Kondisi ini sudah melebihi target 85% yang ditetapkan oleh kabupaten. Namun pada tahun 2012 dan 2013 angkanya menjadi 81,54% dan 84,54%, hal ini terjadi karena adanya pasien yang Drop Out (DO) atau penyebab lainnya. Angka insiden TB Paru di Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 adalah 59,41/100,000 penduduk. Angka insiden TB Paru di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 adalah 63,94/100,000 penduduk. Angka prevalensi TB Paru di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 adalah 55,51/100,000 penduduk. Angka prevalensi TB Paru di Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 adalah 60,77/100,000 penduduk. Angka tertinggi prevalensi TB Paru di Kecamatan Gombong (143,5/100,000 penduduk) dan terendah ada di Kecamatan Prembun (7/100,000


Page 28

penduduk). Angka prevalensi TB Paru di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 adalah 66,52/100,000 penduduk. Angka tertinggi prevalensi TB Paru di Kecamatan Kutowinangun (79,3/100,000 penduduk) dan terendah ada di Kecamatan Sruweng (13,/100,000 penduduk). Angka prevalensi TB Paru di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 adalah 58,06/100,000 penduduk. Angka tertinggi prevalensi TB Paru di Kecamatan Gombong (106,95/100,000 penduduk) dan terendah ada di Kecamatan Padureso, Sruweng (7,5/100,000 penduduk).

Tabel 8 Angka Insiden, Prevalensi, Kematian, Kasus Klinis, BTA+, Pengobatan, CDR dan Succes Rate TB Paru di Kabupaten Kebumen Tahun 2011, 2012, 2013 5.

No 1

Indikator Angka insiden TB Paru

2

Angka prevalensi TB Paru

3

Angka kematian akibat TB Paru

4 5 6 7

Jumlah kasus klinis Jumlah BTA (+) Pengobatan lengkap Angka penemuan kasus TB Paru (CDR)- dari perkiraan kasus baru Succes rate TB Paru

8

2011 59,41/100,000 penduduk 60,77/100,000 penduduk 1,43/100,000 penduduk 701 748 24 (3,2%)

2012 63,94/100,000 penduduk 66,52/100,000 penduduk 2,06/100,000 penduduk 905 744 24 (3,19%)

2013 55,51/100,000 penduduk 58,06/100,000 penduduk 2,63/100,000 penduduk 1.024 655 17 (2,28%)

60,44% 85,64%

59,95% 81,54%

51,88% 84,54%

Sumber Data: Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen 2011-2013 4.2.2. Analisa Disability Adjusted Live Years (DALY) Analisa DALY digunakan dalam Analisa Situasi TB di Kabupaten Kebumen karena mengingat bahwa penyakit TB Paru tidak hanya berakibat pada derajad kesehatan daerah saja namun juga berdampak besar bagi kondisi ekonomi di daerah. DALY adalah alat yang digunakan untuk mengukur beban penyakit dinyatakan dalam bentuk tahun kehidupan yang hilang karena kematian dan tahun kehidupan dengan cacat yang dikaitkan dengan derajad cacat yang diderita.


Page 29

DALY adalah harga beban penyakit yang ditanggung sebuah daerah. Rumus DALY = YLL (Years of Life Lost/ tahun yang hilang karena kematian) + YLD (Years Lost due to Disability/ tahun yang hilang karena cacat atau ketidakmampuan ) Hasil analisa DALY akibat TB di Kabupaten Kebumen berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 9 Kerugian Ekonomi karena TB Paru Kabupaten Kebumen 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3

KOMPONEN AKIBAT SAKIT Kasus baru Kasus lama Total kasus pertahun Disability days/kasus perhari Disability days total 75% usia produktif Nilai per hari (Rp) asumsi Total nilai (Rp) AKIBAT MATI Jumlah mati karena TB 75% pada usia produktif Asumsi usia kematian (tahun) Asumsi batas usia produktif Usia produktif yang hilang/kasus Total tahun produktif yang hilang Total hari produktif yang hilang Nilai perhari (Rp) asumsi Total nilai (Rp) BIAYA BEROBAT Asumsi % penderita berobat Jumlah berobat Asumsi biaya obat (6 bulan) Total nilai (Rp) TOTAL NILAI KERUGIAN LANGSUNG


JUMLAH

Rp Rp

30 655 685 105 71.925 53.944 30.000 1.618.312.500

Rp Rp

31 24 50 60 10 240 87.600 30.000 2.628.000.000

Rp Rp

50% 342,5 600.000 205.500.000

Rp

4 .451.812.500

Page 30

Dengan menggunakan perkiraan “Akibat Sakit” dengan dasar angka insiden total kasus pertahun yang terkena BTA+ sebesar 685 kasus; asumsi nilai perhari di Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 30.000; diperoleh nilai Rp. 1.618.312.500. “Akibat Mati” dengan menggunakan dasar jumlah mati karena TB sebesar 31 kasus ; asumsi nilai perhari di Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 30.000 maka diperoleh nilai Rp. 2.628.000.000. Serta “Biaya Berobat” dengan dasar 50% penderita berobat sejumlah 342,4 dan asumsi biaya obat selama 6 bulan sebesar Rp 600.000 maka diperoleh nilai Rp. 205.440.000. Jadi nilai kerugian ekonomi akibat TB di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.451.812.500. Menghitung DALY

dalam analisa situasi advokasi bisa

dibandingkan dengan APBD anggaran kesehatan Kabupaten Kebumen 2013 Rp. 88.631.616,908. Sehingga persentase DALY Kabupaten Kebumen adalah = 5,023%. Perhitungan di atas belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi dan biaya tak langsung lainnya yang hilang akibat menderita TB.


Page 31

4.2.3. Analisa RCA Berdasarkan penentuan prioritas masalah di atas dan hasil yang ditemukan di lapangan terkait penanganan TB Paru di Kabupaten Kebumen dapat dianalisis sebagai berikut: a. Penemuan Kasus TB Paru di bawah Standar

Penemuan kasus TB Paru di bawah standar DAMPAK

PENYEBAB LANGSUNG

Jumlah kader atau Relawan masih terbatas

Kesadaran pasien untuk periksa rendah ketika ada gejala TB

Kurangnya pengetahuan ttg TB Jarak dengan fasyankes jauh Nilai-nilai budaya setempat Pendanaan terbatas Kerjasama lintas sektoral masih minim termasuk kerjasama dg perangkat di tingkat desa/kecamatan Toga/tomas kurang dilibatkan

PENYEBAB TIDAK LANGSUNG

Tk pendidikan rata-rata rendah Transportasi kurang terjangkau

Kemiskinan-(angka kemiskinan meningkat)

SOP penanganan TB belum ada/ Sebagian yankes ada SOP namun tingkat kepatuhan belum optimal PENYEBAB MENDASAR

Komitmen dan Strategi Penerapan SOP Penanggulangan Penyakit Menular belum Komprehensif disetiap Puskesmas

Gambar 4 RCA Penemuan Kasus TB Paru di Bawah Standar Berdasarkan data yang diperoleh angka penemuan kasus TB di Kabupaten Kebumen pada tiga tahun terakhir tidak mengalami peningkatan mendekati


Page 32

standar MDGs namun menunjukan angka penurunan yang cukup berarti. Pada tahun 2011 penemuan kasus sebesar 60,44%,; tahun 2012 sebesar 59,95% dan tahun 2013 sebesar 51,88%. Pada gambar 5 terlihat bahwa terdapat dua faktor utama yang dominan menyebabkan secara langsung penemuan kasus TB masih di bawah standar MDGs (85%).

Faktor

tersebut adalah: tenaga kesehatan yang terbatas dan kesadaran pasien untuk periksa rendah. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Jumlah kader atau relawan Secara operasional yang memiliki fungsi untuk melakukan penanganan secara langsung baik secara promotif, preventif maupun kuratif adalah Puskesmas. Kabupaten Kebumen memiliki 35 puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan. Dari 26 kecamatan tersebut memiliki sejumlah 460 desa/kelurahan. Masing-masing puskesmas hanya memiliki satu orang petugas kesehatan yang khusus menangani TB. Namun kepala puskesmas memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi koordinatif seluruh desa/kelurahan di wilayahnya. Sehingga bisa diratarata setiap petugas memiliki tanggung jawab menangani masalah TB di 17 atau 18 desa/kelurahan. Selanjutnya di tingkat desa/kelurahan ada petugas yang bertanggungjawab atas kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya yaitu “Bidan Desa”. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kementrian Kesehatan RI Nomor: 369/Menkes/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan Desa. Dalam pelaksanaanya dapat dibuat tim yang

lebih

operasional

khusus

kader

atau

relawan

dalam

penanggulangan TB, baik yang akan dilibatkan mulai dari sosialisasi, menemukan penderita TB, melapor, maupun melaksanakan fungsi PMO. Namun kenyataan di lapangan jumlah kader atau relawan yang benar-benar mau dalam melaksanakan fungsinya sangat terbatas. Keterbatasan tersebut disebabkan karena : a) Pendanaan yang terbatas, Total anggaran untuk program kesehatan di Kabupaten Kebumen adalah Rp. 88. 631.616.908 atau 5,21% dari total APBD. Anggaran


Page 33

tersebut digunakan untuk pembiayaan 5 (lima) program yaitu: Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan (JSK), Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PSDMK), Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) dan Sekretariat Dinas Kesehatan. Khusus untuk anggaran PMK subbidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (semua) tahun ini sebesar Rp. 175.000.000. Dengan keterbatasan dana dari pemerintah, swadaya masyarakat atau partisipasi dari pihak-pihak swasta masih sangat diperlukan. Namun saat ini pendanaan

yang

terbatas

masih

menjadi

kendala

dalam

penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen. b) Kerjasama lintas sektoral masih minimal Pengendalian dan penanganan TB masih lebih bersifat sektoral. Selama ini masih lebih menjadi wilayah dari tugas Dinas Kesehatan. Sebenarnya masalah tersebut akan memberikan hasil yang lebih maksimal jika penanganannya juga melibatkan pihakpihak lain, diantaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemades), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disikpora), pihak-pihak swasta, organisasi sosial, LSM dan lain sebagainya. c) Pemberdayaan Masyarakat yang kurang Pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Hal ini dibuktikan masih kurangnya jumlah kader yang aktif untuk mengatasi TB dan masih kurangnya kepedulian aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri. 2) Kesadaran pasien untuk periksa a) Kurangnya pengetahuan tentang TB Sosialisasi tentang TB kepada masyarakat baik oleh kader maupun petugas kesehatan jarang dilaksanakan. Keterbatasan sumberdaya dan wilayah yang cukup luas mengakibatkan sosialisasi dilakukan


Page 34

secara bergilir belum bisa dilakukan secara periodisasi. Sosialisasi ke masyarakat biasanya dilakukan melalui forum PKK, posyandu maupun pengajian-pengajian. Lebih ditekankan pada forum yang diikuti oleh ibu-ibu hal ini disebabkan karena asumsi bahwa ibuibu lebih dekat dengan wilayah domestik keluarga. Sehingga diharapkan jika ada anggota keluarga yang memiliki gejala TB maka bisa segera di atasi dengan optimal. Namun karena dorongan kebutuhan aspek kehidupan yang lain (misal : ekonomi/ nilai-nilai budaya setempat) lebih kuat sehingga mempengaruhi kesadaran pasien untuk periksa menjadi berkurang. Disamping itu, berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang terkena penyakit TB memiliki latarbelakang pendidikan rendah.

Kondisi

pendidikan

tersebut

selanjutnya

akan

mempengaruhi pola pikir dan perilakunya dalam berbagai aspek kehidupannya. Ada kecenderungan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah pula kebutuhan atas informasi di luar rutinitas kegiatan sehari-hari. b) Jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau Permasalahan tentang jarak dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dari wilayah yang kondisi geografisnya pegunungan. Diantaranya adalah Kecamatan Sempor, Kecamatan Padureso, Kecamatan Puring dan beberapa kecamatan lainnya. Kondisi geografis yang demikian, terutama untuk desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan transportasi umum yang tersedia adalah ojek. Angkutan pedesaan memang tersedia tetapi jumlahnya tidak banyak dan hanya beroperasi pada waktu tertentu. Penggunaan ojek akan mengakibatkan biaya transportasi tinggi.. Ketika pertimbangan biaya transportasi tinggi maka masyarakat terutama bagi penderita TB yang akan pergi berobat harus menyisihkan uang yang cukup. Bagi pasien yang ada pada kategori miskin atau hampir miskin maka uang yang mereka miliki akan lebih


Page 35

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Dari data yang diperoleh pada tiga tahun terakhir masyarakat yang memiliki kategori miskin dan hampir miskin di Kabupaten Kebumen secara kuantitas mengalami tren meningkat pada tahun 2011 berjumlah 535.252 jiwa, tahun 2011 berjumlah 624.641 jiwa dan pada tahun 2013 berjumlah 755.211 jiwa. Sebenarnya kendala biaya dan transportasi ini bisa diatasi dengan pengoptimalan peran tenaga kesehatan dan relawan didesa untuk membantu dan memfasilitasinya. c) Nilai-nilai budaya setempat Nilai-nilai budaya setempat yang menjadi kendala dalam penemuan kasus TB diantaranya adalah: (1) Batuk yang tak kunjung sembuh dan sampai mengeluarkan darah merupakan akibat “santet” (2) Keyakinan atas agama yang dianut memunculkan persepsi bahwa segala macam penyakit itu obatnya semata-mata dari Tuhan. Sehingga kalau dengan penyakit TB sampai meninggal itu merupakan takdir yang juga datangnya dari Tuhan (3) Memandang penderita TB jangan sampai diketahui oleh banyak pihak karena anggapan TB merupakan penyakit yang memalukan Selain itu pada tempat-tempat komunitas seperti

pesantren, panti

asuhan, asrama dan lembaga pemasyarakatan hanya memiliki petugas kesehatan yang sangat minimal atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Ketika penghuni tempat-tempat komunitas tersebut tidak terjamah oleh sosialisasi masalah kesehatan maka akan sangat potensial menjadi tempat penyebaran TB. Dan hal tersebut akan semakin parah jika penghuninya padat dan memiliki lingkungan yang kurang sehat. Selama ini banyak anggapan bahwa masalah kesehatan khususnya TB merupakan urusan petugas kesehatan, terlebih jika


Page 36

tokoh-tokoh agama dan masyarakat kurang dilibatkan maka permasalahan di atas akan terus tetap terjadi. Dari dua penyebab langsung di atas apabila di tarik akar permasalahannya adalah sebagai berikut: standar operating procedure (SOP) terkait penanganan TB lintas sektoral di Kabupaten Kebumen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah belum ada. Manakala SOP belum ada maka mekanisme, jejaring kemitraan akan berjalan apa adanya. Sehingga hasil yang di capai belum optimal. Bagi Puskesmas yang bersertifikat SNI ISO 9001-2008 telah memiliki SOP terkait penanganan TB, namun dalam tatanan operasional tingkat kepatuhan terhadap SOP belum optimal karena masih bersifat kondisional. Untuk itu diperlukan komitmen dan strategi penerapan SOP secara komprehensif di setiap puskesmas.


Page 37

b.

Succes Rate di Bawah Standar

DAMPAK

PENYEBAB LANGSUNG

Succes rate di bawah standar

Terlambat mengambil keputusan

Kurangnya pengetahuan ttg TB Gizi buruk Nilai-nilai budaya setempat

Informasi ttg TB masih kurang Kemiskinan Tingkat pendidikan rendah

Terlambat mendapatkan yankes

Koordinasi RS-puskesmas kurang Jarak jauh dari fasyankes Kondisi geografis yang sulit Peran kader belum optimal Peran PMO kurang optimal

Kurang mampu mengakses fasyankes Toga/Tomas kurang partisipasinya Peran PMO belum optimal


Penghasilan rendah Penggerakan partisipasi masyarakat kurang Kerjasama lintas sektor yang kurang

Penanganan TB secara sinergis belum dilaksanakan dengan baik

SOP penanganan TB secara komprehensif belum ada

PENYEBAB MENDASAR

Regulasi/ Peraturan Daerah dan Kebijakan Dasar Penanggulangan TB

Gambar 5 RCA Succes Rate di Bawah Standar Succes rate di Kabupaten Kebumen berdasarkan data yang diperoleh pada tiga tahun terakhir masih di bawah standar yang ditetapkan yaitu sebesar 87%. Pada tahun

2011 penemuan kasus sebesar 85,64%,; tahun 2012 sebesar


Page 38

81,54% dan

tahun 2013 sebesar 84,54%. Pada gambar 6 terlihat bahwa

terdapat dua faktor utama yang dominan menyebabkan secara langsung penemuan kasus TB masih di bawah standar MDGs. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Pasien terlambat mengambil keputusan Keterlambatan pasien TB di dalam mengambil keputusan untuk berobat disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu : a) Kurangnya pengetahuan pasien tentang TB; Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat termasuk di dalamnya adalah pasien dipengaruhi oleh sosialisasi tentang TB baik oleh kader maupun petugas kesehatan jarang dilaksanakan. Keterbatasan sumberdaya dan wilayah yang cukup luas mengakibatkan sosialisasi dilakukan secara bergilir belum bisa dilakukan secara periodisasi. Kurangnya pengetahuan pasien TB juga bisa berakibat ketidakpatuhan pada pengobatan atau drop out (DO). Setelah memulai proses pengobatan jika pasien merasa lebih sehat dan didukung tidak ada kontrol dari pihak manapun maka ia berhenti atau tidak patuh lagi pada proses pengobatan selanjutnya. Sosialisasi ke masyarakat lebih ditekankan pada forum yang diikuti oleh ibu-ibu hal ini disebabkan karena asumsi bahwa ibu-ibu lebih dekat dengan wilayah domestik keluarga. Namun pengambilan keputusan keluarga untuk berobat atau tidak tergantung pada keputusan “Bapak”. Hal ini berhubungan dengan kedudukan dan peran bapak sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama dalam keluarga. b) Nutrisi atau gizi buruk; Kondisi ekonomi yang rendah akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menyediakan dan mengkonsumsi nutrisi atau gizinya. Pasien TB sangat membutuhkan gizi yang baik, karena untuk mendukung perbaikan sistem kekebalan tubuh manusia. Konsumsi makanan seadanya merupakan hal yang terjadi pada rata-rata pasien


Page 39

penderita TB. Banyak dari pasien penderita TB yang melakukan pengobatan (80%) belum didukung dengan gizi yang baik. Sehingga hasil pengobatan pasien TB akan sangat tergantung pada kondisi tubuhnya. c) Nilai budaya setempat; Nilai-nilai budaya setempat yang menjadi kendala dalam succes rate kasus TB diantaranya adalah: adanya anggapan bahwa penderita TB merupakan penyakit yang memalukan

sehingga dalam proses

pengobatan diupayakan tidak diketahui oleh banyak; pengobatan yang panjang mengakibatkan sebagian dari pasien merasa bosan atau lelah sehingga

kepasrahan

total

terhadap

Tuhan

atas

kesembuhan

penyakitnya. Sembuh atau tidak dan kematian semuanya adalah takdir Tuhan. Disamping itu, berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang terkena penyakit TB memiliki latarbelakang pendidikan rendah. Kondisi pendidikan tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan perilakunya dalam berbagai aspek kehidupannya. Ada kecenderungan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah pula kebutuhan atas informasi di luar rutinitas

kegiatan sehari-hari.

Masyarakat miskin atau yang hampir miskin disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, akibatnya keterampilan yang mereka miliki menjadi terbatas. Keterbatas tersebut membuat mereka hanya memiliki penghasilan yang rendah. 2) Terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan a) Jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau Sebagaimana permasalahan yang disampaikan di atas bahwa jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Permasalahan tentang jarak dan fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan dan transportasi umum yang tersedia adalah ojek. Angkutan pedesaan memang tersedia tetapi jumlahnya tidak banyak dan hanya


Page 40

beroperasi pada waktu tertentu. Penggunaan ojek akan mengakibatkan biaya transportasi mahal. Ketika pertimbangan biaya transportasi mahal maka masyarakat terutama bagi penderita TB yang akan pergi berobat harus menyisihkan uang yang cukup. Bagi pasien yang ada pada kategori miskin atau hampir miskin maka uang yang mereka miliki akan lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. b) Peran kader yang kurang optimal Peran kader yang kurang optimal karena keterbatasan sumber daya yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas. Selama ini kader yang telah bekerjasama dengan pemerintah dalam penanganan TB di daerah adalah SSR dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kebumen dan kader posyandu. Saat ini kader (relawan) aktif dari SSR memiliki 72 orang, 2.087 posyandu aktif. Secara operasional bersama-sama petugas kesehatan dari puskesmas mereka melakukan penanganan secara langsung baik secara promotif, preventif maupun kuratif adalah Puskesmas. Kabupaten Kebumen memiliki 35 puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan. Dari 26 kecamatan tersebut memiliki sejumlah 460 desa/kelurahan. Relawan yang berasal dari SSR masing-masing membawahi atau beroperasi rata-rata pada 6 sampai dengan 7 desa/kelurahan. Mereka berkomitmen untuk terlibat mulai dari proses penanganan TB secara promotif dan preventif (bekerjasama dengan kader posyandu atau pemerintah desa dan petugas kesehatan setempat), maupun kuratif sampai sembuh (bekerjasama dengan petugas yankes). Memberikan pelatihan PMO pasien TB.

Dari segi kuantitas dan

kualitas, setiap petugas maupun relawan memiliki tugas yang cukup berat. Selama ini tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat belum terlibat secara aktif.


Page 41

c)

Peran PMO kurang optimal. Partisipasi untuk menjadi PMO

masih rendah. Namun karena

informasi yang terbatas dan tidak ada pelatihan atau pembekalan untuk PMO, maka peran PMO menjadi kurang optimal. Keaktifan PMO juga masih rendah. Sebagai contoh sering yang mengantar berobat adalah anaknya, anak tersebut yang beda rumah dengan pasien TB dan hanya pasrah obat kepada anggota keluarga lain yang serumah dengan pasien. Fungsi pengawasanpun menjadi kurang optimal. Selama ini pembekalan untuk PMO dari petugas kesehatan hanya dilakukan pada saat anggota keluarga mengantarkan obat ke puskesmas. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas rata-rata petugas kesehatan harus membawahi 17 sampai 18 desa/kelurahan. Meskipun demikian secara periodik yaitu 3 atau 4 bulan sekali SR mengadakan pembekalan bagi PMO. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi munculnya kasus DO sehingga akan lebih memberikan kontribusi positif terhadap succes rate di Kabupaten Kebumen. Dari permasalahan dapat di tarik akar permasalahannya adalah perlu adanya peraturan daerah pemerintah daerah terkait

(perda)

atau regulasi tertulis dari

penanggulangan penyakit menular

khususnya pengendalian TB belum ada. Jika perda atau regulasi dari pemerintah daerah ada maka komitmen politik, sosial dan ekonomi dari berbagai pihak akan dapat terbangun dengan baik. Selama ini di Kabupaten Kebumen belum ada regulasi tentang hal tersebut. Dari regulasi pemerintah selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan a) standar operating procedure

(SOP) terkait penanganan TB secara

komprehensif, b) penanganan TB secara sinergis dapat dilaksanakan dengan baik


Page 42

c. Kematian Akibat TB Paru Meningkat

DAMPAK

PENYEBAB LANGSUNG

Kematian akibat TB Paru meningkat

Multi Drug Resistent (MDR)

Kekebalan tubuh menurun

Gizi buruk Lingkungan tempat tinggal dan/lingkungan kerja tidak sehat Pola hidup yang tidak sehat Aktifitas fisik yang tidak sehat


Kemiskinan Tingkat pendidikan rendah Nilai-nilai budaya setempat

Pengobatan terhenti

Kurangnya pengetahuan ttg TB Peran PMO kurang optimal Jarak jauh dari fasyankes Kondisi geografis yang sulit

Akses yang kurang terjangkau Peran kader belum optimal Pelatihan PMO belum ada Petugas kesehatan memiliki sumber daya terbatas

Penghasilan rendah Partisipasi Toga/tomas masih kurang

Kerjasama lintas sektoral penanganan TB belum dilaksanakan Anggaran penanganan TB masih sangat terbatas

SOP penanganan TB belum ada/ Sebagian yankes ada SOP namun tingkat kepatuhan belum sebagaimana yang diharapkan PENYEBAB MENDASAR

REGULASI PEMERINTAH

Gambar 6 RCA Kematian Akibat TB


Page 43

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen angka pada tiga tahun

terakhir adalah 1,43/100.000 penduduk (2011),

2,06/100.000 penduduk (2012) dan 2,63/100.000 penduduk (2013). Angka tersebut memang masih di bawah standar MDGs (39) namun tren yang meningkat menunjukan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak belum berhasil menurunkan angka kematian akibat TB. Potensi tersebut bisa jadi akan terus berlanjut dan angka yang terus meningkat jika tidak ada tindakan yang berarti sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pada gambar 7 terlihat bahwa menyebabkan

secara

terdapat dua faktor utama yang dominan

langsung

seseorang

tertular

Mycobacterium

Tubercolusis. Faktor tersebut adalah: kekebalan tubuh menurun dan pengobatan terhenti. 1) Kekebalan tubuh menurun Kekebalan tubuh pasien TB disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: gizi atau nutrisi buruk; lingkungan tempat tinggal dan atau lingkungan kerja yang tidak sehat; pola hidup yang tidak sehat; dan aktifitas fisik yang tidak sehat pula. Faktor-faktor tersebut disebabkan oleh kemiskinan tingkat pendidikan yang rendah dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung kesehatan masyarakat. 2) Pengobatan terhenti Pengobatan terhenti tersebut disebabkan oleh: 1) Kurangnya pengetahuan pasien TB tentang proses pengobatan. Proses pengobatan yang lama kadang membuat lelah atau bosan pasien sehingga kurangnya pengetahuan pasien mengakibatkan berhenti di tengah proses pengobatan, 2) Peran PMO yang kurang optimal, 3) Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang sulit bagi pasien TB. Dari permasalahan dapat di tarik akar permasalahannya adalah perlu adanya peraturan daerah (perda) atau regulasi tertulis dari pemerintah daerah terkait penanganan dan atau pengendalian TB belum ada. Jika perda atau regulasi dari pemerintah daerah ada maka komitmen politik,


Page 44

sosial dan ekonomi dari berbagai pihak akan dapat terbangun dengan baik. Selama ini di Kabupaten Kebumen belum ada regulasi tentang hal tersebut. Dari regulasi pemerintah selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan a) standar operating procedure (SOP) terkait penanganan TB , b) kerjasama lintas sektoral dan perluasan jejaring kemitraan dalam penanganan dan pengendalian TB yang lebih fungsional, c) pendanaan penanganan TB yang lebih memadai


Page 45

2.4.3. Analisa Peran Analisa peran dilakukan untuk menentukan rekomendasi dan kerangka aksi, sehingga bisa menentukan sasaran advokasi yang tepat. Tabel 10 Analisa Kesenjangan Kapasitas Pemegang Peran Penderita TB, Keluarga-PMO, Stakeholders, Petugas Kesehatan dan Dinkes/Bapeda/Bupati/DPRD Terhadap Wewenang – Tanggungjawab – Sumberdaya Pemegang peran Kapasitas Wewenang

Penderita TB

Keluarga, PMO

- Kurangnya kesadaran penderita TB terhadap arti pentingnya kesehatan keluarga - Tanggungjawab untuk memeriksakan diri sendiri terkait kesehatan kurang meski gejala sakit ada - Tidak mendatangi yankes terdekat untuk berkonsultasi atau periksa

- Tanggungjawab untuk memeriksakan anggota keluarga terkait kesehatan kurang meski gejala sakit ada - Sesama anggota keluarga kurang saling perhatian - Anggota keluarga yang tidak lengkap - Fungsinya hanya bersifat sambilan - Perannya hanya berfungsi manakala ada sikap kooperatif dari penderita (tidak memiliki power terhadap penderita)

- Semua anggota keluarga Tanggungjawab

Stakeholders (Kader/LSM/Ormas) - Kader kurang maksimal dalam mensosialisasikan tentang penyakit TB ke masyarakat - Kurang berperan membantu petugas kesehatan dalam mengatasi penyakit TB - Tugas P2TB tidak menjadi bagian dari posyandu/bidan (kader sehat)

- Kader di desa –Posyandu/ lainnya; SSR; Ormas

Sumber Daya


Page 46

Petugas Kesehatan

Dinkes/ Bapeda/Bupati/DPRD

- Kurang memahami wewenang dan tugas sebagai petugas kesehatan - Kurang patuh terhadap SOP - Tidak berkoordinasi dengan kader dan masyarakat(TogaTomas) dalam program pengendalian dan pengobatan TB - Tidak mamahami strategi dan aturan tugas sebagai PMO - Belum memiliki manajemen yankes TB yang memadai

- Penderita TB yang tidak berobat secara rutin/tidak berobat sama sekali belum ada konsekuensi yang berarti - Belum maksimal ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat - Kerjasama lintas sektoral belum dilaksanakan secara maksimal dalam penanganan TB di daerah - Penanganan TB belum menjadi prioritas program di Kabupaten - Kebijakan TB dan pencegahan belum disusun dalam perda

- Puskesmas

- Dinkes, Bapeda, Bupati, DPRD

BAB V REKOMENDASI RENCANA DAN ADVOKASI

5.1.

Rekomendasi Rencana Aksi Utama Sebagai upaya mengurangi kesenjangan kapasitas dan pemegang peran berkaitan dengan penanggulangan TB dengan mempertimbangkan hasil Analisa Situasi pada BAB sebelumnya maka disusun kerangka rekomendasi rencana aksi utama sebagai berikut:

5.1.1. Rencana Aksi Utama untuk Penderita TB a. Membangun kesadaran kepada penderita TB terhadap arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan ini. Derajad kesehatan yang baik akan berpengaruh kuat terhadap kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesadaran untuk selalu berusaha menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat b. Penderita harus memeriksakan diri sendiri terkait kesehatan jika ada gejala sakit agar segera tahu tindakan yang harus segera dilakukan baik oleh diri sendiri maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu agar segera sembuh dari gejala yang ada. c. Mendatangi tempat pelayananan kesehatan terdekat untuk berkonsultasi atau periksa. Jika memang benar-benar terdeteksi TB maka pemeriksaan dan pengobatan secara berkala harus dilakukan dengan sepenuh hati. Menjaga motivasi intrinsik untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal.

5.1.2. Rencana Aksi Utama untuk Keluarga dan PMO a.

Bertanggung jawab untuk memeriksakan anggota keluarga terkait kesehatan bila terdapat gejala sakit. Agar gejala tersebut tidak semakin parah sehingga akan lebih berdampak pada


Page 47

ekonomi keluarga atau bahkan menular kepada anggota keluarga yang lainnya. b.

Jika ada anggota keluarga yang sakit, penderita TB secara psikologis sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian khusus

dari

keharmonisan

anggota

keluarga

keluarga

yang

(saling

lain.

Sehingga

menyayangi

dan

memperhatikan) akan banyak memberikan motivasi untuk berupaya sembuh dari penyakitnya c.

Jika anggota keluarga tidak lengkap maka perlu dibantu oleh saaudara atau orang yang secara psikologis dekat dengan penderita. Agar dapat memberikan motivasi untuk berupaya sembuh

dari

penyakitnya

atau

mengontrol

proses

pengobatannya secara periodik. Misalnya salah satu anggota dari

“keluarga luas”, tetangga terdekat, sahabat atau yang

lainnya. d.

Revitalisasi fungsi PMO. Selama ini banyak penderita TB yang tidak didampingi oleh PMO yang mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. PMO hanya sambilan saja sehingga kadang kurang kontrol terhadap penderita TB . PMO harus mengikuti pelatihan dan melaksanakan perannya secara aktif.

e.

Diantara permasalahan yang paling sering muncul dari PMO adalah kurangnya power terhadap penderita yang bandel. Terlebih-lebih kalau PMO bukan dari keluarga intinya sering menghadapi penderita yang tidak mau meneruskan minum obat lagi ketika merasa “lelah” dengan proses pengobatan yang lama, atau baru beberapa kali berobat sudah merasakan perkembangan yang baik (lebih merasakan sehat), atau karena nilai-nilai

budaya

setempat

yang

kurang

mendukung

kesehatan.


Page 48

f.

Semua anggota keluarga sebaiknya dilibatkan secara maksimal untuk memberikan motivasi penderita TB berupaya untuk sembuh

5.1.3. Rencana Aksi Utama untuk Stakeholders a.

Kader Kesehatan di tingkat RT /RW /Desa Kelurahan, organisasi sosial keagamaan, SSR, LSM

atau pemangku

kepentingan lainnya ikut membantu dalam mensosialisasikan tentang penyakit TB ke masyarakat. Hal ini akan lebih efektif karena mereka secara fisik maupun sosial budaya berada pada akar rumput masyarakat. Sehingga hal ini akan dapat mengurangi permasalahan atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki petugas kesehatan b.

Kader Kesehatan di tingkat RT /RW /Desa Kelurahan, organisasi sosial keagamaan, SSR,

LSM

atau pemangku

kepentingan lainnya memiliki peran membantu petugas kesehatan atau sebagai mitra dalam mengatasi penyakit TB . c.

Tugas P2TB

menjadi bagian dari posyandu/ bidan (kader

sehat)

5.1.4. Rencana Aksi Utama untuk Petugas Kesehatan a.

Memahami wewenang dan tugas sebagai petugas kesehatan, ada dokumentasi yang memadai.

b.

Memiliki kepatuhan terhadap SOP dengan kesadaran yang penuh.

c.

Berkoordinasi

dengan

kader

atau

dengan

kepentingan lainnya termasuk tokoh agama

pemangku dan tokoh

masyarakat dalam program pengendalian dan pengobatan TB d.

Memahami strategi dan aturan tugas sebagai PMO


Page 49

e.

Memiliki manajemen pelayanan kesehatan TB yang memadai. Termasuk

didalamnya

memiliki

database, perencanaan,

pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi.

5.1.5. Rencana Aksi untuk Dinas Kesehatan/ Bapeda/ Bupati/ DPRD a.

Menyusun SOP yang komprehensif dalam penanganan TB yang melibatkan kerjasama antara dinas kesehatan dengan Puskesmas, antara puskesmas dan RS, antara dokter praktek/ atau tenaga kesehatan lain yang praktek mandiri

dengan

Puskesmas, antara dinas pertanian, pekerjaan, pemerintah daerah secara komprehensif. b.

Meningkatkan fungsi kontroling dan evaluating secara periodik pelaksanaan program TB dengan cara mempublikasikan daerah daerah yang permasalahan TB nya masih tinggi dan daerah daerah yang program TB nya teratasi.

c.

Menggunakan sistem pelaporan TB secara online antara petugas kesehaatan desa atau bidan, puskesmas, dan RS.

d.

Menciptakan komitmen dan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang lebih efektif untuk memerangi masalah TB ini bahwa TB adalah masalah bersama

dengan seluruh

pemangku kepentingan seperti antara pihak swasta dan pemerintah, antara RS dengan Puskesmas, antara dinas terkait, antara puskesmas dengan pemerintah desa seperti FKD, kepala desa, kepala dusun, RT, RW, Kader, PMO, Tokoh Mayarakat, Tokoh agama, pemuda karang taruna, dan organisasi masyarakat yang ada. e.

Dengan melihat dampak besar yang harus ditanggung oleh masyarakat pengendalian

dan

daerah

maka

menjadi prioritas

penanganan program

TB

di

dan

Kabupaten

Kebumen. Termasuk di dalamnya alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.


Page 50

f.

Menyusun Kebijakan atau Peraturan Daerah khusus tentang penanganan TB dan pengendaliannya secara komprehensif

g.

Perlunya support oleh pimpinan daerah secara maksimal dari kepala daerah untuk penanganan TB Tabel 11 Rekomendasi Rencana Aksi Utama

Pemegang peran

Kapasitas

Wewenang

Tanggung jawab

Sumber daya

Penderita TB

Keluarga PMO

Pemangku Petugas Kepentingan Kesehatan (Stakeholders: Kader/LSM/ Ormas) - Membangun - Bertanggung jawab - Kader membantu - Memahami kesadaran untuk dalam wewenang dan penderita TB memeriksakan mensosialisasikan tugas sebagai terhadap arti anggota keluarga tentang penyakit petugas kesehatan pentingnya terkait kesehatan TB ke - Memiliki kesehatan bila gejala sakit ada masyarakat kepatuhan - Penderita harus - Meningkatkan - Memiliki peran terhadap SOP memeriksakan keharmonisan membantu dengan kesadaran diri sendiri keluarga (saling petugas kesehatan yang penuh terkait menyayangi dan dalam mengatasi - Berkoordinasi kesehatan jika memperhatikan) penyakit TB dengan kader dan gejala sakit ada - Jika anggota - Tugas P2TB masyarakat(Toga - Mendatangi keluarga tidak menjadi bagian -Tomas) dalam yankes terdekat lengkap maka perlu dari posyandu/ program untuk dibantu oleh bidan (kader pengendalian dan berkonsultasi saaudara atau orang sehat) pengobatan TB atau periksa yang secara - Memahami psikologis dekat strategi dan dengan penderita aturan tugas - Revitalisasi fungsi sebagai PMO PMO - Memiliki - PMO memiliki manajemen power terhadap yankes TB yang penderita yang memadai bandel

- Semua anggota keluarga

- Kader di desa – - Puskesmas Posyandu/lainnya ; SSR; Ormas


Dinkes/ Bapeda/Bupati/ DPRD

- Menyusun SOP yang komprehensif dalam penanganan TB - Meningkatkan fungsi controlling secara periodik dalam pelaksanakan program penanggulangan TB dan mempublikasikan - Penggunaan sistem pelaporan secara online mulai dari petugas kesehatan desa, puskesmas dan rumah sakit - Meningkatkan komitmen dan kerjasama yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan - Penanggulangan TB menjadi prioritas program di daerah - Menyusunan Perda/regulasi program penanggulangan TB di daerah


Page 51

5.2.

Rekomendasi Potensi Kemitraan Rekomendasi potensi kemitraan dalam proses penanganan TB Paru dibuat berdasarkan

matrik

pemetaan

jaringan

pemangku

kepentingan

(stakeholders) yang potensial adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Pemetaan Jaringan Stakeholders berdasarkan pada Skema Prioritas

Berdasakan Pengaruh

Berdasarkan Arti Penting

Tidak/ Kurang Penting

Penting/ Sangat Penting

Prioritas 3 Tidak/Kurang Berpengaruh

Berpengaruh Besar/Sangat Besar

Prioritas 4 Pasien TB

Prioritas 2 Pemberdayaan Masyarakat

Pengelola Program TB, Mantan Pasien TB, Keluarga, PMO

Prioritas 1 Pemerintah, DPRD

5.2.1. Prioritas Pertama Gubernur, DPRD, Bupati, Bappeda, Dinas Kesehatan, SKPD lain, Kepala Kantor Kecamatan, Kades / lurah, RT, RW, Kader, Media atas (Komitmen politik pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan publik serta dukungan dana untuk Penanganan

dan

Pengendalian TB Paru di Kabupaten Kebumen)


Page 52

PRIORITAS 1: Gubernur, DPRD, Bupati, Bappeda, Dinas Kesehatan, SKPD lain, Kepala Kantor Kecamatan, Kades / lurah, RT, RW, Kader, Media atas (Komitmen politik pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan publik serta dukungan dana untuk Penanganan dan Pengendalian TB Paru di Kabupaten Kebumen)

TEKNIK : (1) Membuat kebijakan yang mendasari Program P2TB, terdapat hak, kewajiban, pelanggaran (2) Penetapan Dana Kegiatan P2TB yang memadai. (3) Penyebaran Informasi mendukung Program TB lebih efektif bila didukung dengan menggunakan media massa

STRATEGI: (1). Keinginan masyarakat, secara aktif meneguhkan konsensus dan komitmen sosial di antara penyusun dan pengambil kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi TB Paru .(2) Membangun kebersamaan dalam mengatasi masalah/isu (masalah bersama)

Gambar 7 Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Pertama

5.2.2. Prioritas Kedua a.

Masyarakat Peduli TB Paru berpengaruh besar pada perubahan pengetahuan dan sikap peduli terhadap TB Paru

b.

Petugas kesehatan Lapangan, ujung tombak kesembuhan pasien TB Paru

c.

Kader TB, KMP , paguyuban, kelompok wanita, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), kelompok pemuda, Lembaga sosial, ormas/organisasi kemasyarakatan berpengaruh


Page 53

sangat besar atas dukungan, dan partisipasi masyarakat aktif pada berbagai tingkatan. d.

LSM kesehatan lain (misal: terlibat LSM komunitas penyakit tertentu, program HIV/AIDS )

e.

Perusahaan swasta, TNI/Polri, mitra terkait dalam Pengendalian TB, Toga,Tomas, Pesantren Lapas, dll

PRIORITAS 2: Masyarakat Peduli TB Paru berpengaruh besar pada perubahan pengetahuan dan sikap peduli terhadap TB Paru ; Petugas kesehatan Lapangan; Kader TB, KMP , paguyuban, kelompok wanita, UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), kelompok pemuda, ormas dan partisipasi masyarakat aktif pada berbagai tingkatan; LSM kesehatan lain, pesantren, Lapas, dll

TEKNIK : (1) Aktif mendapatkan pasien baru BTA+ kerjasama lintas sektor lintas program (2) Membentuk Tim Pelacakan Pasien Mangkir Pasien mangkir berobat, dilacak oleh Puskesmas di wilayah dimana pasien bertempat tinggal. Dibantu aktivitas ini oleh ormas, LSM, Toga,Tomas, Pesantren, Lapas. (3) Pasien mangkir wajib berobat di rumah sakit rujukan TB MDR (4) Penjelasan kerugian akibat beban penyakit dihitung dari rumus DALY

STRATEGI: (1). Aktivasi Perusahaan swasta ,TNI/Polri, mitra terkait dalam Pengendalian TB, Toga,Tomas, Pesantren, Lapas (2) Kader, KMP wanita,UKBM, pemuda diberdayakan dari tingkat terendah (3) DPS, Klinik Bersama, klinik swasta, Masyarakat Peduli TB, Petugas kesehatan Lapangan HARUS memiliki bukti sertifikat dan kartu Sehat

Gambar 8 Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Kedua


Page 54

5.2.3. Prioritas Ketiga a.

Pasien TB (atas sikap dan perilaku yang mendukung sejak diagnosa, terapi sampai pasca pengobatan)

b.

Keluarga inti Penderita TB sebagai pengawas PMO pasien sehingga tidak terjadi drop out atau putus berobat; Petugas PMO lain

c.

SDM Pengelola laporan dan Monitoring evaluasi Program TB, untuk memantau pelaksanaan program pengendalian TB di lapangan

d.

Pelibatan pasien TB dan mantan pasien TB, pengalaman adalah guru

terbaik

dan

ilmu

dari

pengalaman

akan

lebih

berpengaruh/mengena bila diajarkan.


Page 55

PRIORITAS 3: Pasien TB (atas sikap dan perilaku yang mendukung sejak diagnosa, terapi sampai pasca pengobatan); Keluarga inti Penderita TB sebagai pengawas PMO pasien sehingga tidak terjadi DO; Petugas PMO lain SDM Pengelola laporan dan Monitoring evaluasi Program TB,; Pelibatan penderita dan mantan penderita TB,

TEKNIK : (1) aktif berperan dan tugas mengawasi pasien TB minum OATS dengan tepat (2) Laporan yang baik, lengkap Rekam Medis pasien/mantan (3) Monev pengelolaan laporan dan kinerja P2TB, pencapaian cakupan dan kesembuhan atau sebaliknya (4) Butuh dukungan dan reward, keterampilan komunikasi (5)Penguatan power terhadap anggota keluarga yang menderita TB

STRATEGI: Hubungan yang baik dan berlanjut pasien-PMO-Petugas P2TB Untuk membangun kebersamaan dalam mengatasi masalah/isu(masalah bersama)

Gambar 9 Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Ketiga

5.2.4. Prioritas Keempat Pemangku kepentingan ini adalah Pasien TB Paru, Keluarga Pasien TB dengan tingkat ekonomi rendah yang kehilangan hak sehat akibat penyakit TB.


Page 56

PRIORITAS 4: Pemangku kepentingan ini adalah Pasien TB Paru, Keluarga Pasien TB dengan tingkat ekonomi rendah yang kehilangan hak sehat akibat penyakit TB.

TEKNIK : (1)Patuh minum obat secara teratur, diawasi PMO, sampai sembuh dan mendapatkan Hak sehat dan Bebas TB. (2) Berpartisipasi dalam pengendalian dan penanggulangan TB dilingkungan sekitar, penemuan kasus baru dan kebutuhan fasyankes berdasarinformasi mereka (3) Sifat keterbukaan pasien dan keluarga memberi informasi tepat kondisikesehatan lain pasien TB

STRATEGI: (1). Hubungan yang baik dan berlanjut pasien-PMO-Petugas P2TB (2) Pendekatan mantan Pasien TB Paru untuk menjadi kader TB/ Duta TB dan ikut dalam P2TB meningkatkan Penemuan kasus Baru

Gambar 10 Pemetaan Jaringan Stakeholders Prioritas Keempat


Page 57

5.3. Rekomendasi Rancangan Program Tujuan dari rekomendasi rancangan program adalah meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen. Rekomendasi rancangan program tersebut dipilah menjadi tiga komponen utama yaitu: a) Peningkatan Angka Penemuan Kasus TB Paru , b) Peningkatan Angka Succes Rate TB Paru dan c) Penurunan Angka Kasus Kematian Akibat TB Paru. Adapun Rancangan Program dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: Tabel 13 Rekomendasi Rancangan Program No

Komponen

1

Peningkatan Angka Penemuan Kasus TB Paru

2

Peningkatan Angka Succes Rate TB Paru

3

Penurunan Angka Kasus Kematian Akibat TB Paru

Rancangan Program a. Penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan masyarakat b. Penguatan Manajemen Program Pengendalian TB c. Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan baik secara sektoral maupun lintas sektoral d. Peningkatan kualitas dan kuantitas media KIE tentang TB kepada masyarakat a. Peningkatan sikap positif terhadap penderita TB Paru di masyarakat b. Memiliki strategi pengendalian TB yang komprehensif dan meningkatkan kualitas kerjasama antara : petugas kesehatan-PMOkeluarga-kader-toga-tomas-masyarakat dalam mewujudkan desa siaga pengendalian TB Paru c. Peningkatan kualitas sumber daya petugas kesehatan d. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya a. Peningkatan kualitas monitorng dan evaluasi yang memadai bagi setiap penderita TB b. Memiliki Regulasi atau peraturan daerah sebagai dasar pengendalian TB di Kabupaten Kebumen c. Pemberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi d. Pengembangan jejaring kemitraan secara sektoral maupun lintas sektoral dalam menekan angka kasus kematian akibat TB


Page 58

Rancangan program tersebut di atas dapat diwujudkan dalam berbagai aktivitas yang riil (implementatif) secara komprehensif yaitu: 5.3.1. Aktivitas di Tingkat Daerah a. Kelompok Kerja Publik Privat Mix (PokjaPPM) di tingkat Daerah yang telah dibentuk secara formal dengan SK Kepala Dinkes Kebumen No: 188.4/036/keb/2014 mendapatkan dukungan atau ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati atau Perda sehingga dapat mengikat dinas lintas sektoral b. Menyusun data penderita TB yang terperinci , TB Reguler, TB Anak, TB MDR, TB HIV/AIDs c. Membuat tools (termasuk SOP) untuk standar kinerja program penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen mencakup standar promotif,

preventif

dan

kuratif

untuk

mencapai

target

meningkatkan angka penemuan kasus TB, meningkatkan succes rate dan menekan angka kematian akibat TB d. Melaksanakan diklat yang meliputi: 1)

Manajemen

:

pengelolaan

pokja

PPM/

Tim

Teknis

Penanggulangan TB, peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas

SDM

yang

terlibat

termasuk

standar

pelayanan kesehatan bagi kelompok-kelompok rentan 2)

Ketrampilan teknis: penggunaan media KIE yang efektif, revitalisasi fungsi PMO,

3)

Menyusun rencana aksi menggunakan bottom up dan topdown planning

e. Implementasi program kerja dengan dikontrol oleh pelaksanaan monev dan pelaporan secara periodik (triwulan) f. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan

sosial terutama pada masyarakat miskin atau rentan

bekerjasama dengan perguruan tinggi sekitar atau lainnya secara berkesinambungan. Misalnya dengan: KKN Posdaya; Iptek bagi


Page 59

Wilayah (IbW); Iptek bagi Masyarakat (IbM), Praktik Kesehatan Masyarakat /Komunitas dan sebagainya g. Peningkatan komitmen dari Pemda secara bersama-sama guna keberlangsungan program penanggulangan TB untuk jangka panjang dan alokasi pendanaan yang memadai khususnya untuk dana operasionalnya. h. Melakukan

penelitian/

riset

terkait

dengan

pengembangan

penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan program kerja di daerah.

5.3.2. Aktivitas di Tingkat Kecamatan a.

Pembentukan Pokja PPM /Tim Teknis di tingkat Kecamatan dengan melibatkan: dinas lintas sektoral, TNI, Polri pihak-pihak swasta

(perusahaan

atau

institusi

swasta

lainnya),

ormas

(Muhammadiyah beserta organisasi otonomnya, NU beserta organisasi otonomnya, organisasi kepemudaan, GOW dsb) toga, tomas. Pemberian legalitas formal Pokja. b.

Menyelenggarakan Diklat : 1) Manajemen : pengelolaan pokja, pemetaan wilayah, masalah dan potensi TB di wilayah, pencatatan dan pelaporan secara online setiap kejadian terkait kasus TB di wilayah masingmasing 2) Ketrampilan

teknis:

ketrampilan

penggunaan

metode

komunikasi interpersonal yang efektif, revitalisasi fungsi PMO, penggunaan media KIE yang efektif 3) Menyusun rencana aksi pokja dalam rangka melakukan pengendalian TB

di tingkat kecamatan yang mencakup

kegiatan aksi promotif, preventif dan kuratif. Penyusunan perencanaan c.

Membentuk kelompok-kelompok swabantu (Self Help Group) yang terdiri dari mantan dan penderita TB


Page 60

d.

Implementasi program kerjadengan dikontrol oleh pelaksanaan monev dan pelaporan secara periodik (triwulan)


Page 61

Tabel 14 Matrix Logframe Perbaikan Program Penanggulangan TB Kabupaten Kebumen

Komponen Program

Peningkatan Angka Penemuan Kasus TB

Peningkatan Angka Succes Rate TB

Output

Aktivitas Di Tingkat Daerah

Penanggung jawab

a. Menguatnya Manajemen Program Pengendalian TB b. Mengembangnya dan menguatnya jejaring kemitraan baik secara sektoral maupun lintas sektoral c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media KIE tentang TB Paru kepada masyarakat

1.

Kelompok Kerja Publik Privat Mix (Pokja PPM) di tingkat Daerah yang telah dibentuk secara formal dengan SK Kepala Dinkes Kebumen No: 188.4/036/keb/2014 mendapatkan dukungan atau ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati atau Perda sehingga dapat mengikat dinas lintas sektoral

DPRD/ Bupati, Dinkes

Outcome: Baseline 2013: 51,88% -Target CDR > 70% tercapai pada tahun 2020

2.

Menyusun data penderita TB yang terperinci , TB Reguler, TB Anak, TB MDR, TB HIV/AIDs

Dinkes

3.

Membuat tools (termasuk SOP) untuk standar kinerja program penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen mencakup standar promotif, preventif dan kuratif untuk mencapai target meningkatkan angka penemuan kasus TB, meningkatkan succes rate dan menekan angka kematian akibat TB

Dinkes

4.

Melaksanakan diklat yang meliputi: a.) Manajemen : pengelolaan pokja PPM/ Tim Teknis Penanggulangan TB, peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas SDM yang terlibat termasuk standar

Dinkes bersama Mitra jejaring

a. Meningkatnya sikap positif terhadap penderita TB Paru di masyarakat b. Memiliki strategi pengendalian TB yang komprehensif dan meningkatkan kualitas kerjasama antara : petugas keehatan-PMOkeluarga-kader-toga-tomasmasyarakat dalam mewujudkan desa siaga pengendalian TB Paru c. Meningkatnya kualitas sumber daya petugas kesehatan d. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan


Aktivitas di Tingkat Kecamatan

Penanggung Jawab

1. Pembentukan Pokja PPM/ Tim Teknis di tingkat Kecamatan dengan melibatkan: dinas lintas sektoral, TNI, Polri pihak-pihak swasta (perusahaan atau institusi swasta lainnya), ormas (Muhammadiyah beserta organisasi otonomnya, NU beserta organisasi otonomnya, organisasi kepemudaan, GOW dsb) toga, tomas. Pemberian legalitas formal Pokja

Muspika KaPuskesmas Mitra jejaring

2.

Page 62

Menyelenggarakan Diklat : a) Manajemen : pengelolaan pokja PPM, pemetaan wilayah, masalah dan potensi TB di wilayah, pencatatan dan pelaporan secara online setiap kejadian terkait kasus TB di wilayah masingmasing b) Ketrampilan teknis: ketrampilan penggunaan metode komunikasi interpersonal yang efektif, revitalisasi fungsi PMO, penggunaan media KIE yang efektif c) Menyusun rencana aksi pokja PPM dalam rangka melakukan pengendalian TB di tingkat kecamatan yang mencakup kegiatan aksi promotif, preventif dan kuratif. Penyusunan perencanaan

Kapuskesmas Mitra jejaring

kelompok rentan lainnya b.)

c.)

5.

pelayanan kesehatan bagi kelompokkelompok rentan Ketrampilan teknis: penggunaan media KIE yang efektif, revitalisasi fungsi PMO, Menyusun rencana aksi menggunakan bottom up dan topdown planning

Implementasi program kerja dengan dikontrol oleh pelaksanaan monev dan pelaporan secara periodik (triwulan)

Outcome: Baseline 2013: 84,54% -Target SR > 90% tercapai pada tahun 6. Meningkatkan upaya pemberdayaan 2015 masyarakat secara ekonomi dan sosial terutama pada masyarakat miskin atau rentan bekerjasama dengan perguruan tinggi sekitar a. Memiliki Regulasi atau peraturan atau lainnya secara berkesinambungan. daerah / SOP sebagai dasar Misalnya dengan: KKN Posdaya; Iptek bagi pengendalian TB secara Wilayah (IbW); Iptek bagi Masyarakat komprehensif di Kabupaten (IbM), Praktik Kesehatan Masyarakat Kebumen /Komunitas dsb Penurunan Angka b. Meningkatnya kualitas monitoring Kasus Kematian dan evaluasi yang memadai bagi Akibat TB setiap penderita TB c. Pemberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi 7. Peningkatan komitmen dari Pemda secara d. Mengembangnya jejaring bersama-sama guna keberlangsungan kemitraan secara sektoral maupun program penanggulangan TB untuk jangka lintas sektoral dalam menekan panjang dan alokasi pendanaan yang angka kasus kematian akibat TB memadai khususnya untuk dana operasionalnya


Dinkes

Bapeda, Kesra, Bapermades, Dinkes, DLH, DisnakerTransos, Disdikpora, Depag Kebumen,KLH, Perguruan Tinggi DPRD, Bupati Bapeda

Page 63

3.

Membentuk kelompok-kelompok swabantu (Self Help Group) yang terdiri dari mantan dan penderita TB

Mitra jejaring

4.

Implementasi program kerjadengan dikontrol oleh pelaksanaan monev dan pelaporan secara periodik (triwulan)

Kapuskesmas

8. Outcome : Baseline angka kematian 2013: 2,63/100.000 penduduk -- Beban mortalitas akibat TB turun sebesar 50% tercapai pada tahun 2015

Melakukan penelitian/ riset terkait dengan pengembangan penanggulangan TB di Kabupaten Kebumen dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan program kerja di daerah


Bapeda, Perguruan Tinggi

Page 64

BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup pada BAB VI disampaikan beberapa hal yang penting yaitu: 6.1.

Analisa Profil a.

Angka penemuan kasus TB Paru BTA + pada tahun 2013 masih rendah yaitu sebesar 51,88%

b.

Berdasarkan data yang diperoleh succes rate masih di bawah standar yaitu sebesar 84,54%.

c.

Angka kematian akibat TB dalam 3 tahun terakhir di Kabupaten Kebumen menunjukan tren meningkat

6.2.

Analisa DALY Nilai kerugian ekonomi akibat TB di Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.451.812.500. dan persentase DALY Kabupaten Kebumen adalah 5,023 %. Perhitungan tersebut belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi dan biaya tak langsung lainnya yang hilang akibat menderita TB

6.3.

Analisa RCA a.

Jumlah kasus dan angka penemuan kasus TB Paru BTA + masih di bawah standar. Penyebab langsungnya: sumber daya tenaga kesehatan yang terbatas dan kesadaran pasien untuk periksa rendah. Penyebab tidak langsungnya adalah: pendanaan terbatas, kerjasama lintas sektoral masih minim, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB Paru, jarak fasilitas kesehatan cukup jauh, nilai-nilai budaya setempat, tingkat pendidikan rendah, transportasi mahalterbatas, peran kader belum optimal, kemiskinan, tokoh agama dan masyarakat kurang terlibat, SOP penanganan TB belum ada atau yang ada tingkat kepatuhannya belum sesuai yang diharapkan.


Page 65

Penyebab yang mendasar adalah regulasi atau peraturan daerah dan kebijakan

dasar

penanggulangan

penyakit

menular

secara

komprehensif di Kabupaten Kebumen belum ada b.

Succes rate masih di bawah standar Penyebab langsungnya: terlambat mengambil keputusan untuk berobat dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyebab tidak langsungnya adalah: kurang pengetahuan tentang TB, gizi buruk, nilai-nilai budaya setempat, jarak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit, peran kader kurang optimal, peran PMO kurang optimal, SOP penanganan TB belum ada atau yang ada tingkat kepatuhannya belum sesuai yang diharapkan. Penyebab yang mendasar adalah regulasi atau peraturan daerah dan kebijakan

dasar

penanggulangan

penyakit

menular

secara

komprehensif di Kabupaten Kebumen belum ada c.

Angka kematian akibat TB menunjukan tren meningkat Penyebab langsungnya: kekebalan tubuh menurun dan pengobatanya terhenti.

Penyebab

tidak

langsungnya

adalah:

kurangnya

pengetahuan tentang TB, peran PMO kurang optimal, jarak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit, gizi buruk, lingkungan tempat tinggal dan/lingkungan kerja tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, aktifitas fisik yang tidak sehat, kerjasama lintas sektoral penanganan TB belum dilaksanakan, anggaran penanganan TB masih sangat terbatas, SOP penanganan TB belum ada atau yang ada tingkat kepatuhannya belum sesuai yang diharapkan. Penyebab yang mendasar adalah regulasi atau peraturan daerah dan kebijakan dasar penanggulangan penyakit menular secara komprehensif di Kabupaten Kebumen belum ada

6.4.

Analisa Peran Dari hasil analisa peran antara penderita TB, keluarga, PMO, stakeholders, petugas kesehatan dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan


Page 66

atau Bappeda atau Bupati atau DPRD masih terjadi kesenjangan kapasitas wewenang, tanggungjawab dan sumber daya.

6.5. Rekomendasi Rekomendasi terdiri dari tiga hal yaitu : a.

Penanggulangan TB di daerah merupakan tanggungjawab bersamasama maka diupayakan adanya rencana aksi utama yang dilakukan secara koprehensif oleh penderita TB Paru, Keluarga dan PMO, Stakeholders, Petugas Kesehatan dan Dinkes/Bappeda/Bupati/DPRD..

b.

Dalam melaksanakan program penanganan dan pengendalian TB di Kabupaten Kebumen hendaknya mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan skema prioritas. Prioritas pertama yaitu pemerintah daerah, DPRD terutama dalam memberikan dukungan politik untuk meningkatkan komitmen semua pihak. Prioritas kedua adalah masyarakat peduli TB paru melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam semua bidang. Prioritas ketiga adalah pengelola program TB, Mantan pasien TB, keluarga dan PMO. Prioritas keempat adalah pasien TB.

c.

Rancangan program diwujudkan dengan aktivitas di tingkat daerah dan di tingkat kecamatan. Program disusun secara implementatif dan realistis

dilakukan

secara

berencana,

terus

menerus

dan

berkesinambungan.


Page 67

DAFTAR PUSTAKA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013. Buku Saku Kesehatan Triwulan 3 Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 2011. Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2012. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 2012. Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen 2013. Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2014. Harry Budiman. 2011. Analisis Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2011. http://www.pasca.unand.ac.id Kemenkes RI, 2011. Rencana Aksi Nasional Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis 2011-2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Kemenkes RI, 2011. Rencana Aksi Nasional Publik Private Mix Pengendalian Tuberkulosis 2011-2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Makalah pelatihan Analisa Muhammadiyah

Situasi,

2013,

Bappenas-Pimpinan

Pusat

Moleong, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Notoatmodjo, S. 2005. Promosi Kesehatan – Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta Rikesdas. 2010. Tuberkulosis. http://www.tbcindonesia.or.id Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen


Page 68

LAMPIRAN


Page 69

IfI

I(ENIEITTEBIAN I(ESEIIAIAIT

DIREKTORAT J EN DERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

ffi

Jalan Percetakan Negara No 29 Jakarta Pusat 10560 Kotak Pos 223, Telepor, (021) 424 7608, Faksimile : (02 I ) 420 7 807

Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Daftar Terlampir)

SURAT EDARAN

Nomor: HK.03.O3/Dllll.1l

7 4T

12014

.

TENTANG DUKUNGAN KERJA KEPADA TIM ANALISA SITUASI COMMUNITY TB CARE'AISYIYAH

A. Umum Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat di lndonesia. Saat ini lndonesia berada di urutan keempat penyumbang TB di dunia. Menurut WHO, pada tahun 2Q12 terdapat 460.000 kasus TB di lndonesia dengan kematian akibat TB sebesar 67.000 kasus/tahun atau 186 orang/hari,

Program penanggulangan TB dapat berhasil jika dilakukan dengan upaya-upaya sinergis dan komprehensif kemitraan yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi keagamaan dan berbagai sektor lainnya. 'Aisyiyah merupakan salah satu LSM yang mendukung pemerintah dalam pengendalian TB melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan dan peningkatkan komitmen masyarakat. B-

Maksud dan Tujuan Dalam rangka mendukung keberhasilan program penendalian TB, Community TB Care 'Aisyiyah akan membantu melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan di kabupaten/kota guna meningkatkan komitmen dan dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam pengendalian TB. Kegiatan advokasi tersebut diawali dengan kegiatan analisis situasi yang dilakukan tim analisis situasi 'Aisyiyah. Kegiatan ini membutuhkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran situasi pengendalian TB di kabupaten/kota terpil ih.

C. Dasar

Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia

Nomor 565/MENKES/PER/Illl2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian TB Tahun 2011-2014.

Sekretariat Dkektorat Jenderal

Te|p.4209930

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang ( Dit. P282 )

felp.42475l,

Direktorat lmunisasi dan Karantina ( Dit lmkar ) DireKorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung ( Dit P2ML

Ielp.4240611

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( Dit P2TM

Te|p.42009

Te|p.4240538

Direktorat Penyehatan Lingkungan ( Dit PL )

)

)

felp.42457l

D.

Ruang Lingkup Analisis situasi akan dilakukan pada 43 kabupaten/kota di 12 provinsi wilayah kerja Community TB Care'Aisyiyah yang dilaksanakan oleh 27 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di area kerja program.

E.

Substansi Analisa situasi yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan rekomendasi langkah-langkah aksi yang tepat dalam program pengendalian TB, dengan melihat situasi dan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Sehingga advokasi tersebut dapat meningkatkan komitmen dan dukungan pendanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk program TB.

F-

Jadwal Kegiatan Proses ini akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2014

di wilayah kerja

sebagaimana daftar terlampi r; G.

Pendanaan/Anggaran Community TB Care'Aisyiyah memperoleh anggaran yang berasal dari GF-ATM Komponen TB SsF-Consolidating Progress and Ensuring Quality DOIS for All untuk periode 1 Januari 2014 - 30 Juni 2016 yang ditetapkan sejak akhir tahun 2013 (tgl. 29 November 2013) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta Juni 2014

r Jenderal,

us Purwadianto, SH, M.Si Sp.F (K) 980031 004

Tembusan . 1. Menteri Kesehatan Rl 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Rl 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (Daftar Terlampir)

I(EMENTERTAN I(ESEHATAN BT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Jalan Percetakan Negara No 29 Jakartapusat 10560 Kotak Pos 223, Telepon (021) 424 7608, Faksimile : (021) 420 7807

Lampiran Surat Edaran : Tentang Dukungan Kerja Kepada Tim Analisa Situasi Community TB Care'Aisyiyah : HK.03.03tDlLl.1l 74712014 Nomor : Juni 2014 Tanggal Daftar Wilayah Kerja Analisis Situasi Propinsi

No 1

Kabupaten/Kota

Sumatra Utara

Medan Deliserdanq Palembano Muara Enim Kota Bandar Lamounq Kab. Lamounq Timur Kab. Lampunq Tenoah Kab. Lamounq Selatan Kab. Pesawaran Kab. Tulano Bawanq Tanoqerano Selatan DKI Jakarta Kota Bandunq Kota Garut Kab. Bandunq Tasikmalava Kota Semaranq Kab. Kebumen Kab. Teqal

2

3 4 5

Sumatra Selatan Lampung

6 7 8

I

10 11

Banten

12 13 14 15 16 17 18 19

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

20

Kendal

21

Kab. Pekalonqan Kota Surakarta Ponoroqo Kota Malanq Kab. Malanq Boioneqoro

22 23

Jawa Timur

24 25 26 27 28 29 30

Kediri

Jombanq Surabava Kota Makassar Kab. Pinrano KehJ Sidrao Waio Gowa Soooeno Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kota Kendari Javaoura Keerom Kota Sorono Kab. Sorono

Sulawesi Selatan

31

32

33

u

35 36 37 38

39 40

Sulawesi Tenggara

Papua

41

42

Papua Barat

43

Sekretariat Direktorat Jenderal

Te|p.4209930

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Dit. P2B2

Direktorat lmunisasi dan Karanlina ( Dit lmkar ) Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung ( D[ P2ML

Te\p.4240611

DireKorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( Dit P2TM Direktorat Penyehatan Lingkungan ( Dit PL

)

Telp,4240538

)

)

)

Ielp. 4247573 Telp. 4200944

lelp.4245778

ANALISA SITUASI TUBERKULOSA KABUPATEN KEBUMEN 2014

Kebumen, 15 Juli 2014

TIM ANSIT NO

NAMA

INSTANSI

1

Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd

UMMagelang

2

Ns. Priyo, S.Kep, M.Kep

UMMagelang

3

Puguh Widiyanto, S.Kep, M.Kep

UMMagelang

4

Isma Yuniar, S.Kep, M.Kep

Stikes Muh Gombong

5

Hendri Tamara Yuda, S,Kep, M.Kep

Stikes Muh Gombong

Dasar Kegiatan • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 565/ MENKES/ PER/III/ 2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkolusis tahun 2011‐2014 • Surat Edaran Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor: HK.03.03/D/III.1/747/2014 tentang Dukungan Kerja kepada Tim Analisis Situasi Community TB Care ‘Aisyiyah • Perjanjian Kerjasama antara Principal Recipient Global Fund AIDS, TB dan Malaria (GF‐ATM) Komponen TB Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dengan Pelaksana Analisa Situasi UMMagelang dan Stikes Muh Gombong tahun 2014 No: V‐17/PR‐’Aisyiyah/V/2014

Profile Analisa Situasi 12 Provinsi

43 Kabupaten

38 PTM/ PTA 43 Tim Peneliti

12 Propinsi 47 Kota/Kabupaten Sum‐Ut : 2 Kota/Kab Sum‐Sel : 2 Kota/Kab Lampung : 6 Kota/Kab DKI Jakarta : 5 Kota/Kab Banten : 1 Kota Ja‐Bar : 4 Kota/Kab Ja‐Teng : 6 Kota/Kab: Kota Semarang, Kab Kebumen, Kab Tegal, Kab. Kendal, Kab Pekalongan, Kota Surakarta Ja‐Tim: 7 Kota/Kab Sul‐Sel: 6 Kota/Kab Sul‐Teng: 4 Kota/Kab Papua : 2 Kab Papua Barat: 2 Kota/Kab

Durasi

Action Analysis Assessment 1. Data Sekunder 2. Data Primer

1. Recheck data sekunder 2. Analisis data lapangan

1. Penulisan draft 2. Seminar hasil 3. Penulisan Laporan

Jumlah Penduduk 2011‐2013 1400000 1200000 1000000 800000 Jml Penduduk

600000

Jml Penduduk Laki Laki 400000

Jml Penduduk Perempuan

200000 0

2011

2012 2013

• 2011 sebanyak 1.258.947 jiwa penduduk laki‐laki Æ 635.584 jiwa penduduk perempuan Æ 623.363 jiwa; • 2012 sebanyak 1.163.591 jiwa penduduk laki‐laki Æ 581.947 jiwa penduduk perempuan Æ 581.644 jiwa; • 2013 sebanyak 1,176,662 jiwa penduduk laki‐laki Æ 586.021 jiwa penduduk perempuan Æ590.641 jiwa. (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011‐2013)

• Persebaran penduduk tahun 2011 adalah 982,7 jiwa/km² sedangkan pada tahun 2012 adalah 908,3 jiwa/km² dan pada tahun 2013 adalah 918,5 jiwa/km². No

Kecamatan

1

Kec. Kebumen

2

Kec. Gombong

3

Kec. Pejagoan

2011 2012 2013 2.958,8 jiwa/km² 2.834 jiwa/km² 2.882,5 jiwa/km² 2.512 jiwa/km²

2.411 jiwa/km² 2.424,9 jiwa/km²

1.478,2 jiwa/km² 1.379 jiwa/km² 1.403,4 jiwa/km²

100 90 80 70 60 50 2011

40

2012

30

2013

20 10 0 Penduduk 10 th ke atas melek huruf

Penduduk 10 th ke atas dengan pendidikan tertinggi SMP+

PENDUDUK MELEK HURUF • 2011 = 884.536 (95,2%). persentase tertinggi adl Kec. Kebumen 97,10% (94.792) & terendah adl Kec. Karanggayam 85,22% (33.313). • 2012 = 963.423 (90,9%). persentase tertinggi adl Kec. Kebumen 95% (101.241) & terendah adl Kec. Karanggayam 85,53% (42.243). • 2013 = 912.576 (93,1%). persentase tertinggi adl Kec. Kutowinangun 97,31% (34.111) & terendah adl Kec. Sadang 82,75% (12.325) (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011‐2013)

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas berpendidikan tertinggi SMP+ • 2011 adalah 35,9% (342.779). Wilayah yang memiliki jumlah tertinggi adl Kec. Kebumen = 47.926 dan terendah adl Kec. Sadang = 2.285. • 2012 adalah 42% (460.623). Wilayah yang memiliki jumlah tertinggi adl Kec. Kebumen = 62.340 dan terendah adl Kec. Sadang =u 3.585. • 2013 adalah 31,9% (312.250). Wilayah yang memiliki jumlah tertinggi adl Kec. Kebumen = 42.769 dan terendah adl Kec. Padureso = 1.935

Jumlah penduduk miskin & hampir miskin di Kabupaten Kebumen pada 3 th terakhir • Th 2011 = 535,252 Jumlah tertinggi di Kec.Kebumen = 45.681, terendah di Kec. Bonorowo = 8.178. • Th 2012 sebesar 624.641 Jumlah tertinggi di Kec. Kebumen = 53.969 terendah di Kec. Bonorowo = 8.326. • Th 2013 sebesar 755.211. Jumlah tertinggi di Kec. Kebumen = 65.145 terendah di Kec. Pocowarno = 10.796.

Persentase Rumah Tangga ber PHBS dan Rumah Sehat 90 80 70 60 50 2011

40

2012

30

2013

20 10 0 RT ber PHBS Rumah Sehat

Rumah Tangga Ber PHBS • Rumah Tangga ber PHBS terus meningkat secara kuantitatif. Namun jika dilihat secara lebih terperinci kondisi tsb nampak belum merata atau hampir merata di wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. • 2011 = 80,40%, tertinggi ada di Kec. Klirong, Ambal, Pejagoan, Sruweng, Gombong dan Sadang masing‐masing mencapai 100%, terendahnya ada di Kecamatan Bonorowo sebesar 15%. • 2012 = 81,99 % tertinggi ada di Kec. Bonorowo, Prembun, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Karanganyar dan Sadang masing‐masing mencapai 100%, terendahnya ada di Kec. Kuwarasan sebesar 50%. • 2013 = 82,12%, jumlah tertinggi ada di Kec. Bonorowo, Prembun, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, Karanganyar dan Sadang masing‐masing mencapai 100%, terendahnya ada di Kec. Ayah sebesar 43,1% (Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen 2011‐2013)

Rumah Tangga Ber PHBS • • •

•

Rumah Tangga ber PHBS terus meningkat secara kuantitatif. Namun jika dilihat secara lebih terperinci kondisi tsb nampak belum merata atau hampir merata di wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. 2011 = 80,40%, tertinggi ada di Kec. Klirong, Ambal, Pejagoan, Sruweng, Gombong dan Sadang masing‐masing mencapai 100%, terendahnya ada di Kecamatan Bonorowo sebesar 15%. 2012 = 81,99 % tertinggi ada di Kec. Bonorowo, Prembun, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Karanganyar dan Sadang masing‐masing mencapai 100%, terendahnya ada di Kec. Kuwarasan sebesar 50%. 2013 = 82,12%, jumlah tertinggi ada di Kec. Bonorowo, Prembun, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, Karanganyar dan Sadang masing‐masing mencapai 100%, terendahnya ada di Kec. Ayah sebesar 43,1%

(Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen 2011‐2013)

Penemuan Kasus TB di bawah Standar

DAMPAK

PENYEBAB LANGSUNG

Penemuan kasus TB di bawah standar

Tenaga kesehatan terbatas

Kesadaran pasien untuk periksa rendah ketika ada gejala TB

Kurangnya pengetahuan ttg TB Jarak dengan fasyankes jauh Nilai-nilai budaya setempat Pendanaan terbatas PENYEBAB TIDAK LANGSUNG

Kerjasama lintas sektoral masih minim termasuk kerjasama dg perangkat di tingkat desa/kecamatan

Tk pendidikan rata-rata rendah Transportasi mahal-terbatas Peran kader belum optimal

Kemiskinan(angka kemiskinan meningkat) Toga/tomas kurang dilibatkan

SOP penanganan TB belum ada

PENYEBAB MENDASAR

Regulasi/ Peraturan Daerah dan Kebijakan Dasar Penanggulangan Penyakit Menular dan Strategi belum Komprehensif

Succes Rate di bawah standar

DAMPAK

PENYEBAB LANGSUNG

Succes rate di bawah standar

Terlambat mendapatkan yankes

Terlambat mengambil keputusan

Kurangnya pengetahuan ttg TB Gizi buruk Nilai-nilai budaya setempat

Informasi ttg TB masih kurang Kemiskinan Tingkat pendidikan rendah

Jarak jauh dari fasyankes Kondisi geografis yang sulit Peran kader belum optimal Peran PMO kurang optimal

Transportasi mahal Toga/Tomas kurang dilibatkan Pelatihan PMO belum ada


Keterampilan terbatas-penghasilan rendah Petugas kesehatan memiliki sumber daya terbatas

Kerjasama lintas sektoral penanganan TB belum dilaksanakan


PENYEBAB MENDASAR


Kematian akibat TB menunjukan tren meningkat

DAMPAK

PENYEBAB LANGSUNG PENYEBAB TIDAK LANGSUNG PENYEBAB MENDASAR

Kematian akibat TB menunjukan tren meningkat

Kekebalan tubuh menurun

Gizi buruk Lingkungan tempat tinggal dan/lingkungan kerja tidak sehat Pola hidup yang tidak sehat Aktifitas fisik yang tidak sehat

Kemiskinan Tingkat pendidikan rendah Nilai-nilai budaya setempat

Pengobatan terhenti

Kurangnya pengetahuan ttg TB Peran PMO kurang optimal Jarak jauh dari fasyankes Kondisi geografis yang sulit

Transportasi mahal Peran kader belum optimal Pelatihan PMO belum ada Petugas kesehatan memiliki sumber daya terbatas

Keterampilan terbatas-penghasilan rendah Toga/tomas kurang dilibatkan

Kerjasama lintas sektoral penanganan TB belum dilaksanakan Anggaran penanganan TB masih sangat terbatas



Analisa Kesenjangan Kapasitas Pemegang Peran Penderita TB, Keluarga-PMO, Stakeholders, Petugas Kesehatan dan Dinkes/Bapeda/Bupati/DPRD Terhadap Wewenang – Tanggungjawab – Sumberdaya Pemegang peran

Penderita TB

Keluarga PMO

Stakeholders (Kader/LSM/ Ormas)

Petugas Kesehatan


- Tanggungjawab untuk memeriksakan anggota keluarga terkait kesehatan kurang meski gejala sakit ada - Sesama anggota keluarga kurang saling perhatian - Anggota keluarga yang tidak lengkap - Fungsinya hanya bersifat sambilan - Perannya hanya berfungsi manakala ada sikap kooperatif dari penderita (tidak memiliki power terhadap penderita)

- Kader kurang maksimal dalam mensosialisasikan tentang penyakit TB ke masyarakat - Kurang berperan membantu petugas kesehatan dalam mengatasi penyakit TB - Tugas P2TB tidak menjadi bagian dari posyandu/bidan (kader sehat)

- Kurang memahami wewenang dan tugas sebagai petugas kesehatan - Kurang patuh terhadap SOP - Tidak berkoordinasi dengan kader dan masyarakat(TogaTomas) dalam program pengendalian dan pengobatan TB - Tidak mamahami strategi dan aturan tugas sebagai PMO - Belum memiliki manajemen yankes TB yang memadai

- Penderita TB yang tidak berobat secara rutin/tidak berobat sama sekali belum ada konsekuensi yang berarti - Belum maksimal ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat - Kerjasama lintas sektoral belum dilaksanakan secara maksimal dalam penanganan TB di daerah - Penanganan TB belum menjadi prioritas program di Kabupaten - Kebijakan TB dan pencegahan belum disusun dalam perda


- Kader di desa – Posyandu/lainnya ; SSR; Ormas

- Puskesmas


Kapasitas Wewenang

Tanggungjawab

Sumber daya

- Kurangnya kesadaran penderita TB terhadap arti pentingnya kesehatan keluarga - Tanggungjawab untuk memeriksakan diri sendiri terkait kesehatan kurang meski gejala sakit ada - Tidak mendatangi yankes terdekat untuk berkonsultasi atau periksa

Rekomendasi Rencana Advokasi Mengurangi Kesenjangan Kapasitas dan Pemegang Peran Pemegang peran

Penderita TB

Keluarga PMO

Stakeholders (Kader/LSM/ Ormas)

Petugas Kesehatan


- Bertanggung jawab untuk memeriksakan anggota keluarga terkait kesehatan bila gejala sakit ada - Meningkatkan keharmonisan keluarga (saling menyayangi dan memperhatikan) - Jika anggota keluarga tidak lengkap maka perlu dibantu oleh saaudara atau orang yang secara psikologis dekat dengan penderita - Revitalisasi fungsi PMO - PMO memiliki power terhadap penderita yang bandel

- Kader membantu dalam mensosialisasikan tentang penyakit TB ke masyarakat - Memiliki peran membantu petugas kesehatan dalam mengatasi penyakit TB - Tugas P2TB menjadi bagian dari posyandu/bidan (kader sehat)

- Memahami wewenang dan tugas sebagai petugas kesehatan - Memiliki kepatuhan terhadap SOP dengan kesadaran yang penuh - Berkoordinasi dengan kader dan masyarakat(TogaTomas) dalam program pengendalian dan pengobatan TB - Memahami strategi dan aturan tugas sebagai PMO - Memiliki manajemen yankes TB yang memadai

- Memberikan konsekuensi bagi Penderita TB yang tidak berobat secara rutin/tidak berobat sama sekali - Meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat - Melaksanaka n kerjasama lintas sektoral secara maksimal dalam penanganan TB di daerah - Penanganan TB menjadi prioritas program di Kabupaten - Menyusun Kebijakan/ Perda TB dan pencegahann ya


- Kader di desa – Posyandu/lainnya ; SSR; Ormas

- Puskesmas


Kapasitas Wewenang

Tanggungjawab

Sumber daya

- Membangun kesadaran penderita TB terhadap arti pentingnya kesehatan - Penderita harus memeriksakan diri sendiri terkait kesehatan jika gejala sakit ada - Mendatangi yankes terdekat untuk berkonsultasi atau periksa

NOTULEN KEGIATAN

Hari, Tanggal Tempat Waktu Acara Peserta yang hadir

: Selasa, 15 Juli 2014 : Ruang Sidang STIKES Muhammadiyah Gombong : 10.00 – 14.00 : Seminar Ekternal Hasil ANSIT TB Kabupaten Kebumen : 19 orang 1. Kepala Dinas Kesehatan diwakili Kabid PMK 2. Bagian data Dinas Kesehatan 3. Kabid Perencanaan Bapeda 4. Puskesmas Sempor 5. Puskesmas Sruweng 6. Puskesmas Kebumen 7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 8. Pimpinan Daerah Aisyiyah 9. Koordinator SSR Aisyiyah 10. SSR Aisyiyah bagian data dan perencanaan 11. Anggota SSR Aisyiyah 12. Ketua Stikes Muhammadiyah Gombong 13. Ka LPPM Stikes Muhammadiyah Gombong 14. Ka LP3M UMM 15. 5 orang Tim Peneliti

Susunan Acara 1. Pembukaan oleh Pembawa Acara dengan membaca basmallah 2. Prakata dari Ka Stikes Muhammadiyah Gombong a. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan hadir dalam pertemuan b. Perkenalan c. Semoga pertemuan memberikan manfaat bagi umat 3. Penyampaian Materi Hasil Ansit oleh Ketua Tim Peneliti 4. Diskusi/masukan/tanggapan a. Kabid PMK 1) Apresiasi dan terima kasih untuk Analisis Situasi TB Kabupaten Kebumen, harapannya bisa menjadi masukan yang berarti bagi daerah terutama pemerintah daerah dalam menanggulangi TB, dimana Kabupaten Kebumen ini memiliki potensi yang cukup besar 2) Jumlah angka penemuan kasus atau CDR memiliki indikator BTA (+) dan Klinis sehingga ini bisa dijadikan bahan untuk kelengkapan analisis termasuk cure rate 3) Pengobatan lengkap di Dinas Kesehatan masuk dalam Succes Rate 4) Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen. Dimana di dalamnya ada target-target pelayanan yang harus dilaksanakan oleh SKPD termasuk dalam bidang kesehatan. Petunjuk pelaksanaan (standart operating procedure) dalam ISTC sudah ada, hanya saja kepatuhan dalam melaksanakan dari setiap elemen tersebut yang belum maksimal. Memang belum pernah melakukan evaluasi secara sistematis namun dapat dirasakan pengaruhnya sangat kuat.

5) Program TB yang terpantau masih di kalangan terbatas. Untuk praktik-praktik swasta utamanya dokter-dokter swasta belum terintegrasi. Belum ada SOPnya, akibatnya menimbulkan missing dalam pengobatan penderita TB. IDI belum menetapkan penggunaan obat yang terstandar dalam pengobatan penderita TB. Penderita TB yang berobat ke dokter swasta sering DO dalam pengobatan karena a) beban biaya yang mahal untuk pengobatan 6 bulan atau b) ketika pengobatan awal sudah merasa enak / lebih sehat maka berhenti dalam pengobatan c) penderita TB tidak mengetahui bahwa ia sakit TB yang harus berobat dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak boleh DO. 6) SOP dengan lintas sektoral maupun multi sektoral dalam penanganan TB di daerah memang belum ada 7) SK pembentukan PPMix baru saja dikeluarkan( 2014 )harapannya dapat segera menjalankan fungsinya dengan maksimal b. Puskesmas Sempor 1) Sepakat bahwa SOP sudah ada namun kepatuhan terhadap SOP ini yang belum ada mekanisme reward and punishment nya. Hal ini yang memiliki pengaruh cukup besar dalam keberhasilan penanggulangan TB di daerah 2) Mohon untuk data PHBS terutama untuk wilayah-wilayah kecamatannya. Memang kalau berdasarkan data yang dimiliki yang memiliki Rumah Tangga ber PHBS di Kebumen terus mengalami peningkatan secara kuantitatif. Namun jika dilihat secara terperinci nampak belum merata di wilayah kecamatan. Kemudian untuk jumlah Rumah Sehat tahun 2013 = 67,62% tertinggi Kec. Pocowarno (88,60%) terendah Kec. Padureso (6,23%). Permasalahan ini jelas tidak mungkin diselesaikan oleh Dinkes sendiri meskipun kondisi ketidakmampuan dalam mewujudkan Rumah Sehat tsb akan berdampak besar pada aspek kesehatan masyarakat. 3) PHBS memiliki pengaruh yang berarti dalam succes rate 4) Petugas Puskesmas yang menangani TB hanya satu, jika tidak dibantu oleh berbagai pihak menjadi sangat berat. Khusus Kecamatan Sempor memiliki 2 Puskesmas yaitu Sempor I dan Sempor II, dimana luas wilayahnya lebih dari 100 km2, terdiri dari 16 desa, dengan kondisi geografis sebagian besar daerah pegunungan. Tetapi jejaring kemitraan memang belum dapat berjalan dengan maksimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala. c. Peskesmas Sruweng 1) SOP penanganan penyakit tertentu di Sruweng sudah ada termasuk TB. Sebenarnya ini ada khusus di Puskesmas-Puskesmas yang telah memiliki ISO. Tidak semuanya puskesmas ber ISO, baru sebagian kecil. Jumlah puskesmas di Kebumen ada 36 puskesmas yang tersebar di 25 kecamatan. Persoalannya bukan harus ISO atau tidak tapi SOPnya bisa di adopsi untuk yang lainnya, dan ini belum dilakukan. Hal ini disebabkan banyak faktor. 2) Kader sehat yang ada di desa salah satu diantaranya adalah Bidan Desa. Mereka menjadi bagian dari jejaring penanganan TB di desa mulai dari penemuan kasus sampai pada pengobatan tetapi mereka lebih terkonsentrasi pada tugas utama mereka yaitu persalinan, sehingga kasus di lapangan ada yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang kasus TB. 3) Pelatihan kader desa terkait penanganan kasus TB maupun PMO masih sangat minim

d. SSR Aisyiyah Kebumen 1) Sangat apresiatif atas dilaksanakan ansit di Kebumen. Semoga bisa menjadi evaluasi dan memberikan rekomendasi yang berarti untuk pemerintah daerah dan lainnya sehingga potensi TB di Kebumen dapat diatasi dengan sungguhsungguh. 2) Potensi TB di Kebumen luar biasa namun ada keterbatasan dalam penangannya 3) Penanganan TB belum menjadi prioritas program di daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang 4) Kerja SSR mulai dari sosialisasi, penemuan kasus TB, memeriksakan dahak, mendampingi pengobatan jika bermasalah, pendampingan pengobatan sampai sembuh. 5) Kerja SSR Aisyiyah dalam penanganan TB akan terus berjalan, meski di awal ada funding dari Global Fund. Namun berkat kerja keras dari para relawan, kerja kami mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak sehingga mampu menggali dana dari masyarakat (meski saat ini masih terbatas) 6) Saat ini SSR mengadakan lomba rumah sehat bagi pasien sembuh secara periodik, ini salah satu cara memotivasi mereka untuk memiliki hidup lebih sehat. Pemberian makanan/ gizi tambahan bagi penderita TB 7) Jejaring kami masih terbatas, namun kerjasama dengan petugas kesehatan terus kami laksanakan. 8) Pelatihan PMO selama ini hanya kami yang melaksanakan, dinas Kesehatan belum padahal merupakan kebutuhan yang vital 9) Kami sepakat perlu ada perda penanganan TB di daerah dan pengembangan jejaring baik lintas sektoral maupun multisektoral e.

Kabid Perencanaan Bappeda 1) Hasil Ansit memberikan rekomendasi yang berarti bagi pemda, akan diteruskan ke atas 2) Terkait perencanaan program dan pendanaan kami berprinsip bottom up 3) Kerjasama antar SKPD dalam penanganan TB di daerah memang perlu agar bisa lebih kontinyu dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang maksimal 4) Bagi Tim Ansit mohon laporan tertulisnya agar menjadi dokumen yang berarti bagi kami, khususnya untuk perencanaan program-program kerja daerah yang dipertimbangkan

5. Penutup a. Closing: Ketua Tim 1) Masukan saran akan diolah untuk melengkapi laporan 2) Persoalan penanggulangaan TB harus diatasi dengan lintas dan multisektoral dan sungguh-sungguh 3) Intinya pemerintah daerah merespon positif Ansit TB Kabupaten Kebumen 4) Rekomendasi akan ditindak lanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah secara bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat b. Ditutup dengan bacaan hamdalah

Lingkungan Rumah Tinggal Penderita TB (1)

Lingkungan Rumah Tinggal Penderita TB (2)

Rumah Tinggal Penderia TB dari Dalam

Bagian dari Kegiatan Sosialisasi TB oleh Relawan (1)

Bagian dari Kegiatan Sosialisasi TB oleh Relawan (2)

Bagian dari Kegiatan Sosialisasi TB oleh Petugas Kesehatan

Focus Group Discussion dengan Koordinator Relawan Kecamatan (1)

Focus Group Discussion dengan Koordinator Relawan Kecamatan (2)

Wawancara dengan Koordinator SSR Aisyiyah Kabupaten Kebumen (1)

Wawancara dengan Koordinator SSR Aisyiyah Kabupaten Kebumen (2)

Sharing Data dan Informasi dengan Wasor

Wawancara dengan Salah Satu Petugas Kesehatan

ANALISA SITUASI TUBERKULOSIS (TB) Di Kabupaten Kebumen

Recommend Documents