KONDISI FAKTUAL MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA (Laporan Hasil Pencarian Fakta di Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang) Heri Aryanto, SH

PUSAT INFORMASI DAN ADVOKASI ROHINGYA – ARAKAN “SAVE ROHINGYA SAVE HUMANITY”

Sekretariat : Jalan TB Simatupang No. 19, Kompleks Departemen Sosial RI, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13761, Phone/Fax : 021-8408232 Web : indonesia4rohingya.org, Twitter : @indo4rohingya Email : [email protected] Bank BCA No. Rek : 1283004850 an. Yayasan PAHAM INDONESIA

KONDISI FAKTUAL MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA (Laporan Hasil Pencarian Fakta di Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang) Heri Aryanto, SH I.

Latar Belakang

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine. Itu sebabnya orang-orang muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan Rohingya - dikenal juga dengan Muslim Arakan - yang populasinya berjumlah lebih kurang 1.000.000 jiwa dan ratusan ribu lainnya hidup dalam pengungsian di berbagai negara antara lain di perbatasan Bangladesh, Pakistan, Jazirah Arab, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, serta juga ada beberapa yang tinggal dan mengungsi ke negara Inggris, Amerika dan Jepang. Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, Rohingya menjadi satusatunya etnis yang paling tertindas di Myanmar. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari United Nations (PBB) yang menyatakan bahwa etnis Rohingya merupakan etnis paling teraniaya di muka bumi. Selain teraniaya, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar, padahal Rohingya berada di Arakan sejak Abad 7 M. Berbicara mengenai kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, tidak hanya dilakukan terhadap etnis Rohingya, tapi juga kepada umat Kristiani dan etnis non mayoritas lain seperti Shan, Kachin, Karen, Chin, dan lain-lain. Namun, bedanya hanya etnis Rohingya yang kemudian tidak diakui sebagai bagian dari etnis Myanmar dan juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar (Stateless). Hal ini secara tegas mereka lakukan dengan membentuk UU Imigrasi Darurat pada tahun 1974 yang menghapus kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui Peraturan Kewarganeraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Status etnis Rohingya diturunkan (downgrade) menjadi hanya ‘temporary residents’ yang menyandang ‘temporary registration cards,’ (Benedict Rogers, 2012).1

1

Heru Susetyo Nuswanto, “Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk Hamid Awaluddin)” http://herususetyo.com/2012/08/24/541/, diakses 06 februari 2013

1|P age



“The 1982 Citizenship Law defines citizens as members of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British colonial rule in Burma, The Rohingya do not feature among the 135 ‘national races’ listed by the government and are therefore rendered stateless”. 2 Peraturan Kewarganegaran Myanmar tahun 1982 hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823. Oleh karenanya menurut Myanmar, Rohingya tidak termasuk etnis yang telah menetap sebelum tahun 1823, padahal faktanya Rohingya telah ada sejak berabad-abad jauh sebelum tahun 1823. Hal ini tentunya didukung oleh bukti kehadiran Kesultanan Muslim di Arakan pada tahun 1430 yang berkuasa selama lebih dari 350 tahun, sebelum akhirnya diserbu dan diduduki oleh Raja Burma, Bodaw Paya pada tahun 1784. 3 Pada tahun 1824, Inggris mengokupasi Arakan dan menempatkan Arakan di bawah India. Kemudian akhirnya pada tahun 1937 Arakan berpisah dari India dan pada tahun 1948 (setelah kemerdekaan Myanmar) Arakan bergabung dengan Union of Burma dan menjadi wilayah independen di bawah Myanmar bersama 7 (tujuh) wilayah lainnya yang mewakili etnis yang berbeda. 4 Meskipun Arakan diakui dan ditempatkan sebagai bagian dari wilayah yuridiksi Myanmar, namun faktanya etnis Rohingya yang telah mendiami wilayah Arakan berabad-abad lamanya tidak lagi diakui baik sebagai warga Negara maupun sebagai etnis yang eksis di Myanmar. Secara sekilas Rohingya memang dianggap memiliki kesamaan fisik, bahasa dan budaya dengan orang Asia Selatan, terutama orang Benggali (Bangladesh). Namun, menurut penuturan Nurul Islam dan Zaw Min Htut yang pernah datang ke Indonesia dan melakukan campaign Save Rohingya dengan PIARA, bahasa dan budaya Rohingya berbeda dengan bahasa dan budaya orang Benggali, dan secara fisik memang ada kesamaan dengan beberapa orang Rohingya karena secara wilayah Arakan berbatasan dengan Bangladesh sehingga dimungkinkan adanya asimilasi dan perpindahan penduduk dari Bangladesh ke Arakan. Namun yang dapat dipastikan, bahwa Rohingya bukanlah Benggali. Akan tetapi, kondisi kesamaan fisik dengan orang Benggali itulah yang kemudian dijadikan dalih utama Myanmar untuk tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Meskipun sebenarnya, muslim Rohingya tidak hanya berasimilasi dengan orang Benggali tetapi juga dengan orang Arab, orang Persia dan orang Pashto yang berhijrah ke Arakan selama era pemerintahan Kekaisaran Mughal.5 Oleh karenanya alasan atau dalih Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari bangsa Myanmar karena alasan kesamaan fisik 2 Chris Lewa, Asia’s new boat people “Thousands of stateless Rohingyas are leaving Burma and Bangladesh, dreaming of a better life in Malaysia., 40. 3 Slide Presentasi dari Abdul Hamid M.V. Musa Ali & UNIROD Malaysia - Arakan, Burma 4 5

Ibid. http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_Rohingya, diakses 6 Februari 2013

2|P age



dengan orang Benggali sangat tidak relevan dan hanya digunakan sebagai pembungkus konflik yang sebenarnya yaitu konflik agama dan politik. Justru sebaliknya, tidak diakuinya Rohingya sebagai etnis dan warga negara menjadi kontradiktif dengan fakta sejarah Myanmar dimana Rohingya pernah diakui sekaligus menduduki jabatan penting di dalam pemerintahan Myanmar. Pada kisaran tahun 1948 – 1962, saat pemerintahan U Nu berkuasa di Myanmar, Sultan Mahmood, seorang Rohingya yang kaya dan berpengaruh, menjadi sekretaris politik dalam pemerintahan U Nu dan kemudian diangkat menjadi Menteri Kesehatan Myanmar. Sementara orang Rohingya lainnya dalam pemerintahan U Nu yang menjadi sekretaris parlemen diantaranya Sultan Ahmed dan Abdul Gaffar. Sedangkan Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul Khair, Abdus Sobhan, Rashid Ahmed dan Nasiruddin (U Pho Khine) adalah anggota parlemen dalam kabinet U Nu.6 Lebih dari itu, bahasa Rohingya juga pernah menjadi salah satu bahasa pengantar di Burmese Broadcasting Service di era pemerintahan U Nu sebelum tahun 1962 (Benedict Rogers, 2012).7 Pada tahun 1962 terjadi kudeta dan kemudian kekuasaan pemerintahan diambil alih dan dikuasi oleh U Nay Win. Pada masa pemerintahan U Nay Win mulai terjadi pengingkaran terhadap eksistensi Rohingya di Arakan secara terang-terangan, meskipun operasi-operasi tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak masa kemerdekaan Myanmar. Berbagai operasi dilancarkan yang awalnya ditujukan untuk mengambil alih dan menasionalisasikan property milik orang India dan China, kemudian operasi ini dilakukan terhadap orang Rohingya. Rezim U Nay Win telah menimbulkan konflik vertical antara Rohingya dengan pemerintah (melalui Junta Militer), yang menyebabkan orang Rohingya terusir paksa dari tanah air mereka melalui serangkaian tindakan eliminasi sistematis berupa penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pembantaian, pelecehan, pemerkosaan, pembakaran, penghancuran rumah dan masjid, penyitaan harta benda, pembatasan kemerdekaan bergerak, perbudakan, dan penghinaan terhadap agama. Operasi-operasi yang telah dilakukan pemerintah berkuasa kepada Rohingya antara lain :8 § § § § §

Operasi Militer (Rejimen Burma ke-5) pada November 1948 Operasi Burma Territorial Force (BTF) pada 1949-1950 Operasi Militer (Rejimen Darurat Chin ke-2) pada Maret 1951-1952 Operasi Mayu pada Oktober 1952-1953 Operasi Mone-Thone pada Oktober 1954 6

Ibid Heru Susetyo Nuswanto, Op Cit 8 Slide Presentasi, Op CIt 7

3|P age



§ § § § § § § § § § § § § §

Operasi Tentara dan Gabungan Imigrasi pada Januari 1955 Operasi Polisi Militer Gabungan pada 1955-1958 Operasi Kapten Htin Kyaw pada 1959 Operasi Shwe Kyi pada Oktober 1966 Operasi Kyi Gan pada Oktober-Desember 1966 Operasi Ngazinka pada 1967-1969 Operasi Myat Mon pada Februari 1969-1971 Operasi Mayor Aung Than pada 1973 Operasi Sabe pada Februari 1974-1978 Operasi Nagamin pada Februari 1978-1979 Operasi Shwe Hintha pada Agustus 1978-1980 Operasi Galone pada 1979 Operasi Pyi Thaya pada 1991-1992 Operasi Na-Sa-Ka (pasukan keamanan di perbatasan) mulai1992 s.d sekarang

Tujuan dilaksanakan operasi-operasi tersebut di atas antara lain adalah untuk melemahkan social ekonomi penduduk Rohingya, mengontrol pertumbuhan penduduk Rohingya, de-muslimisasi di Arakan melalui pembersihan etnis, dan penyebaran ajaran serta kebudayaan Budha-Burma di Arakan.9 Mekanisme yang digunakan untuk melancarkan operasi-operasi tersebut antara lain :10 § Extra judicial killing, yaitu dimana sejak tahun 1989, ribuan remaja dan murid madrasah dibantai. § Penangkapan sewenang-wenang dan pemerasan, yang menjadi tugas sehari-hari dari NaSa-Ka dan polisi, yang lebih populer dengan sebutan Kalar Hmu; § Penyitaan property, yaitu penyitaan terhadap tanah dan sapi penduduk kemudian membagikannya kepada “perkampungan contoh” di Burma yang didiami oleh Mayoritas Budha. Terdapat 100 perkampungan contoh, dimana setiap perkampungan terdiri dari 70-100 rumah tangga. Setiap rumah tangga diberikan tanah seluas 4 ha dan dua pasang sapi; § Propaganda Anti-Rohingya dan anti-Muslim, dilakukan oleh Junta dengan menghasut komunitas penduduk dengan memberikan ijin distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim ; § Perkosaan, yang terjadi dimana-mana sebagai strategi resmi untuk meneror dan memaksa rakyat Rohingya melarikan diri; § Kerja paksa, yang sudah lazim di seluruh Myanmar, namun di Arakan Utara, hanya berlaku untuk Rohingya; 9

Ibid Ibid

10

4|P age



§ §

§ § §

Pembatasan gerakan, dimana Rohingya tidak diijinkan bepergian dari satu tempat ke tempat lain, meskipun di lokasi yang sama; Pembatasan atas Pernikahan, dimana Rohingya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapat ijin menikah, bahkan harus menyuap. Beberapa pengantin dipaksa untuk menjalani tes kehamilan. Pernikahan yang tidak sah dianggap kriminal dan diancam hukuman 4-7 tahun; Pembatasan lapangan kerja, sebagai non-warga negara, Rohingya terpaksa menganggur karena dilarang dari semua jenis pekerjaan; Pembatasan pendidikan, buta huruf sebesar 80%, dimana pendidikan dasar dan menengah diabaikan. Karena pembatasan gerakan, Rohingya dipaksa untuk tidak menempuh pendidikan tinggi Larangan berpraktek agama, antara lain banyak masjid sudah ditutup dan dihancurkan dan tidak ada ijin untuk merenovasi masjid manapun, sedang membangun masjid yang baru sama sekali dilarang ;

Perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap Rohingya terus terpelihara hingga saat ini, dimana President Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa : “Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.’ Thien Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugee) atau ditampung di negara ketiga. Lebih jauh lagi, dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : a ‘threat to national security’.11 Pernyataan ini tentunya berimplikasi buruk terhadap kondisi di Arakan, yang menyebabkan konflik berubah dari vertical menjadi horizontal yaitu yang sebelumnya antara pemerintah melalui juncta militer dengan Rohingya kemudian menjadi antara penduduk Mayoritas Budha dengan Muslim Rohingya. Konflik horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari bumi Arakan. Konflik Horizontal ini diawali dan memuncak tatkala pada bulan Juni 2012 penduduk mayoritas Rakhaine menyerang bus dan membunuh 10 orang muslim –yang diduga oleh Rakhaine sebagai Rohingya- yang ada di dalam bus akibat dari tuduhan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh perempuan Rakhine. Konflik meluas dan menyebabkan ratusan orang tewas, ratusan luka-luka, puluhan ribu rumah dibakar, dan ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa. Dan menyebabkan Rohingya terpaksa terusir dari tanah airnya dan mengungsi ke beberapa Negara terdekat dengan menggunakan perahu antara lain ke Bangladesh, Jajirah Arab, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

11

Heru Susetyo Nuswanto, Op Cit

5|P age



Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung yang aman untuk Rohingya. Persebaran kedatangan Rohingya di Indonesia memang semuanya tidak langsung melalui Myanmar menuju Indonesia. Dari wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada beberapa orang Rohinya yang ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Belawan, Medan dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yaitu Pertama Rohingya sampai di Indonesia melalui Malaysia (setelah bertahun-tahun menetap di Malaysia), dimana alasannya hijrah ke Indonesia karena di Malaysia tidak bisa mendapatkan pendidikan dan berharap mendapatkan penghidupan yang lebih serta bisa menjadi WNI dengan jalan menikahi wanita Indonesia. Kedua, Perahu Rohingya terdampar di Indonesia dari Myanmar karena tujuan sebenarnya adalah negara Malaysia atau Australia (berlayar dengan cara tradisional). Ketiga, Rohingya dibohongi oleh Tekong yang menjanjikan akan memberangkatkan ke Australia (dari Malaysia atau Myanmar). II.

Kondisi Rohingya di Indonesia

Dalam persebaran kedatangan di Indonesia, Rohingya terdampar di beberapa wilayah di Indonesia baik karena ditangkap maupun sengaja menyerahkan diri kepada pihak Imigrasi Indonesia yang wilayahnya dekat dengan Malaysia atau Myanmar, yaitu antara lain di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan ada juga yang ditemukan dan ditangkap di Kupang, NTT. Kondisi Rohingya yang kelaparan memang membuat mereka akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pihak imigrasi dengan harapan bisa mendapatkan makanan dari pihak Imigrasi Indonesia, meskipun beberapa imigran Rohingya yang hijrah ke Indonesia dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kondisi yang lebih aman serta penghidupan yang lebih baik. A. Nanggroe Aceh Darussalam Aceh merupakan daerah utama hadirnya Rohingya di Indonesia karena secara geografis wilayahnya paling dekat dengan Myanmar, Malaysia dan juga Thailand. Menurut hasil data yang didapatkan dari Kanwil Kemenhukham Aceh dan Komnas HAM Aceh bahwa daerah-daerah tempat kehadiran Rohingya di Aceh yaitu antara lain di Pulau Sabang, Louksemawe, dan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

6|P age



Pulau Sabang sebagai bagian dari wilayah Aceh merupakan tempat dimana Rohingya banyak ditemukan dan ditangkap oleh pihak Imigrasi. Tercatat berdasarkan keterangan pihak Kanwil Kemenhukham Aceh, beberapa gelombang perahu/boat orang Rohingya ditemukan dan ditangkap di Sabang. Dari data Komnas HAM Aceh sebanyak 193 Rohingya yang ditangkap di Sabang. Selain di Sabang, Rohingya juga ditemukan dan ditangkap di Louksemawe sebanyak 55 orang yang kesemuanya laki-laki. Yang tertua berusia 47 tahun bernama Abdul Majid dan yang termuda berusia 10 tahun bernama Nurul Hafez. Sedangkan di Idi Rayeuk menurut Komnas HAM Aceh ditemukan dan ditangkap sebanyak 173 orang Rohingya. Mereka ditampung sementara di kantor Camat Idi Rayeuk. Di Idi Rayeuk, selain Rohingya juga ada imigran Bangladesh sebanyak 58 orang. Ketika di wawancara oleh Komnas HAM, imigran Bangladesh bersedia dipulangkan ke negara asalnya sedangkan Rohingya tidak bersedia karena alasan keamanan dan kondisi mencekam di negaranya. Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, yang jaraknya kurang lebih 300 km dari Banda Aceh ditemukan imigran gelap yang setelah diklarifikasi langsung ke kantor imigrasi Meulaboh ternyata imigran tersebut asal Srilangka sebanyak 55 orang yang telah dipulangkan ke negara asalnya. Secara formal di Aceh sudah tidak ada lagi Rohingya yang ditampung karena sudah dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) terdekat antara lain Rudenim MedanBelawan, Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Namun, secara factual ada beberapa Rohingya yang kemudian melarikan diri atau berbaur dengan penduduk setempat. Pada bulan Januari 2013, di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Timur ditemukan dan ditangkap seorang Rohingya bernama Mohamed Khan bin Roshid Ahmad, yang telah memegang kartu pengungsi UNHCR dari Malaysia. Alasan kaburnya 7|P age



Mohamed Khan dari Malaysia karena ingin bergabung dan tinggal dengan anggota keluarganya (isterinya WNI), berharap dapat diakui sebagai WNI, ingin menyekolahkan anak-anaknya, tekanan politis dan ekonomis dari Negara yang ditinggalkannya, ingin mencari penghidupan yang lebih baik dan bermartabat, dan ingin alih status pengungsi dari pengungsi UNHCR Malaysia menjadi Pengungsi UNHCR Indonesia. B. Medan, Sumatera Utara Di Medan, Sumatera Utara, Rohingya yang ditampung di Rudenim Medan sebagian besar merupakan Rohingya yang sebelumnya ditampung di Aceh. Mereka dipindahkan dari penampungan sementara di Aceh ke Rudenim Medan, Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saat dilakukan pencarian fakta ke Rudenim Medan, terdapat 84 deteni asal Myanmar, 45 rohingya dan 39 Myanmar non Rohingya. Dari 45 Rohingya, 31 orang laki-laki dewasa dan 5 anak laki-laki, 5 perempuan dewasa dan 4 perempuan anak-anak. Yang paling muda berusia 8 (delapan) bulan bernama Nur Elhan. Nur Elhan merupakan anak kedua dari pasangan Nazirudin dan Lily Jan. Nazirudin sendiri telah lama tinggal di Malaysia selama lebih kurang 23 tahun. Mereka menikah di Malaysia dan telah mempunyai kartu pengungsi dari UNHCR Malaysia. Nazirudin memutuskan meninggalkan Malaysia dan menuju Indonesia karena di Malaysia anak-anak Nazirudin yaitu Nur Elhan (8 bulan) dan Nur Bibi Jan (4 tahun) tidak bisa bersekolah sehingga Nazirudin memutuskan ke Indonesia dengan harapan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan di Indonesia.

8|P age



Kondisi ruangan penampungan di Rudenim Medan memang secara fisik seperti Rutan dengan ruang-ruang sempit dan dilengkapi jeruji besi. Kamar yang berukuran lebih kurang 2 x 4 meter itu sedianya ditempati 3 orang, namun karena terbatasnya ruangan, maka satu karena kamar ditempati 6 orang deteni. Bahkan jumlah deteni 266 orang sudah melebihi kapasitas Rudenim, bahkan rumah dinas kepala Rudenim yang berada disebelah kamar-kamar deteni akhirnya ditempati oleh keluarga Nazirudin dan anak-anaknya yang masih sangat kecil. Secara operasional Rudenim Medan memiliki anggaran yang terbatas untuk penanganan deteni. Oleh karenanya, pelaksanaan operasional harian Rudenim Medan dibantu oleh lembaga intergovernmental IOM (International Organization for Migration). IOM dan UNHCR pula yang melakukan assestment terhadap para imigran Rohingya mengenai pemberian status pengungsi internasional. Di Medan, bagi Rohingya yang sudah mendapatkan status Pengungsi Internasional dari UNHCR dapat tinggal di luar Rudenim. Mereka tinggal di Jalan Cempaka, di Hotel Melati dan Hotel Pelangi di Padang Bulan. Setiap bulannya mereka mendapatkan “uang saku” dari IOM yang besarannya kira-kira 1,2 juta

9|P age



perorang per bulan. Mereka yang tinggal di luar Rudenim bisa beraktifitas seperti warga biasa lainnya sambil menunggu kepastian penempatan ke Negara ketiga. Sedangkan bagi mereka yang berada di dalam Rudenim, mereka menunggu assestment dari UNHCR dan IOM. Selama di Rudenim mereka mendapatkan fasilitas makan, kesehatan, konsultasi dari IOM dan UNHCR. Namun, dalam prakteknya proses assestment dan penempatan ke Negara ketiga tidaklah mudah. Ada deteni Rohingya yang telah 3 tahun sebagai deteni Rudenim Medan dan belum mendapatkan status pengungsi dari UNHCR, bahkan ada deteni Bangladesh yang telah 7 tahun berada di Rudenim Medan.

C. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Pencarian fakta di Rudenim Tanjung Pinang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013. PIARA diterima baik oleh Kepala Rudenim Tanjung Pinang Bapak Surya Pranata, SH, MH. Di Rudenim Tanjung Pinang, jumlah imigran Myanmar pada saat PIARA mengunjungi Rudenim Tanjung Pinang tercatat berjumlah 92 orang, laki-laki dewasa 86 orang dan anak laki-laki 4 orang. Dari 92 orang Imigran Myanmar 73 di antaranya adalah 10 | P a g e



Rohingya, yang kesemuanya adalah laki-laki. 55 orang diantaranya adalah deteni yang pindahan dari Louksemawe, 9 orang dari Imigrasi Batam dan 9 orang dari Imigrasi Serang, dimana 21 orang Rohingya telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR Indonesia. Bedanya dengan Rudenim Medan, Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi tetap berada di dalam Rudenim dan tidak diizinkan keluar Rudenim atau tinggal di luar Rudenim. Mereka menunggu penempatan ke negara ketiga di dalam Rudenim, dimana di dalam Rudenim Tanjung Pinang disediakan fasilitas makan, olahraga, dan hiburan yang semuanya didanai oleh IOM.

11 | P a g e



Secara fisik Rudenim Tanjung Pinang sama dengan Rudenim Medan. Ruangan Detensi dibatasi jeruji besi sehingga secara kasat mata Rudenim yang terlihat seperti penjara, meskipun kekebasan bergerak para deteni tidak dibatasi di dalam Rudenim tersebut. Deteni bisa berolahraga dengan bebas di dalam Rudenim bersama deteni lainnya. Makan yang disediakan menurut penuturan pegawai Rudenim Tanjung Pinang adalah berasal dari IOM.

Deteni Rohingya yang paling muda bernama Mohammed Zakir berusia 10 Tahun. Dia keluar dari Myanmar bersama orang sekampungnya. Sedangkan orang tuanya masih berada di Myanmar. Dia tidak bisa berbahasa Inggris maupun Melayu dan telah tinggal di Rudenim selama 1 tahun. Dia ditangkap bersama 55 orang Rohingya lainnya di Louksemawe dan mulai ditampung Rudenim sejak 23 Februari 2012. Sedangkan Amir Hussin (16 Tahun) dan Hamidul Rahman (22 tahun) yang ditangkap oleh pihak imigrasi Batam, telah berada di Rudenim Tanjung Pinang sejak 08 Maret 2012. Keduanya bisa berbahasa Melayu meskipun tidak secara jelas karena sebelum ke Indonesia, keduanya telah tinggal di Malaysia dan mendapatkan status Pengungsi dari UNHCR Malaysia. Alasan mereka meninggalkan Malaysia adalah karena ingin mendapatkan penghidupan lebih baik di Indonesia. Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim diharapkan bisa membantu mereka dan memberikan rasa aman bagi mereka. Sedangkan alasan mereka meninggalkan Myanmar menuju Malaysia adalah karena kondisi mencekam dan tidak aman di Myanmar. Mereka berlayar menggunakan perahu/boat sebanyak 30 orang lebih satu perahu dan berlayar selama 8 (delapan) hari. Sebelum berangkat mereka telah “patungan” untuk membeli bahan makanan dan bahan bakar mesin boat.

12 | P a g e



III. Permasalahan Rohingya di Indonesia Permasalahan yang dapat dielaborasi dari data-data hasil pencarian fakta tentang kondisi aktual Pengungsi Rohingya di Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang antara lain muncul dari dalam maupun dari luar. Permasalahan yang muncul dari dalam antara lain bahwa Indonesia sampai dengan saat ini bukan termasuk Negara anggota peratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 tentang Status Pengungsi sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap Imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia. Implikasinya, Indonesia hanya bisa menampung para imigran tersebut sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. Dapat dipahami mengapa Indonesia sampai dengan saat ini belum mau meratifikasi Konvensi tersebut. Prinsip yang dianut keimigrasian Indonesia adalah bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memberikan manfaat buat Indonesia, bukan sebaliknya “menyusahkan Indonesia”. Indonesia khawatir apabila meratifikasi konvensi tersebut akan berdampak pada stabilitas keamanan dan tanggung jawab Indonesia mengurus warga Negara lain yang datang untuk mencari suaka (asylum seeker). Para Imigran akan “berbondong-bondong” datang ke Indonesia untuk mencari suaka apabila Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tersebut. Namun, demikian meskipun Indonesia bukan sebagai Negara anggota peratifikasi Konvensi Wina 1951, tetapi sebagai masyarakat internasional Indonesia tidak bisa menolak secara sewenang-wenang imigran yang datang meminta suaka, terlebih apabila kondisi keamanan di Negara asalnya tidak memungkinkan para imigran tersebut untuk kembali ke Negara asalnya. Inilah yang kemudian menjadi dilema Indonesia dalam menangani imigran yang masuk ke Indonesia. Karenanya kemudian, para imigran yang ditampung dan ditahan di Rudenim bisa sampai bertahuntahun tinggal di Rudenim karena lamanya proses assestment yang dilakukan oleh UNHCR terhadap imigran Rohingya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi internasional. Di samping itu pula, kedatangan orang Rohingya ke Indonesia tidak serta merta di kualifikasikan sebagai Pengungsi, karena seseorang dikategorikan sebagai pengungsi internasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Wina tahun 1951 tersebut. Orang Rohingya yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai Imigran Pencari Suaka. Statusnya sebagai imigran pencari suaka tentunya berbeda dengan status sebagai pengungsi internasional baik secara hak maupun kewajiban. Ketidakjelasan status imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia berkontribusi terhadap lamanya proses assestment terhadap Rohingya untuk mendapat status sebagai Pengungsi Internasional.

13 | P a g e



Dalam prakteknya, meskipun tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951, Indonesia mengimplementasikan dalam beberapa peraturan administratifnya mengenai penanganan pengungsi secara subtansial yaitu antara lain Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 tanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05.H.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Selain permasalahan dari dalam, permasalahan juga muncul dari luar yaitu antara lain : 1. Sulitnya proses pemulangan atau repatriasi imigran Rohingya ke Myanmar karena kondisi keamanan yang makin memburuk; 2. Kedutaan Myanmar di Indonesia sama sekali acuh dengan permasalahan Rohingya karena mereka tidak mengakui Rohingya sebagai warga Negara Myanmar; 3. Rohignya tidak mempunyai paspor sehingga menjadi kendala dalam proses assestment untuk menjadi pengungsi internasional; 4. Rohingya tidak mau di pulangkan karena kondisi keamanan di Myanmar; 5. Belum ada Negara ketiga yang mau menampung pengungsi Rohingya; 6. Rohingya bukanlah imigran yang menjadi prioritas IOM sehingga memperlambat proses penilaian status sebagai pengungsi; 7. Lamanya Rohingya ditampung di Indonesia menjadi beban Negara; 8. Rohingya banyak yang menikah dengan wanita Indonesia dan mempunyai anak dan berharap bisa menjadi WNI; 9. Banyak Rohingya yang memiliki kartu pengungsi UNHCR palsu; 10. Di dalam Rudenim, Imigran Rohingya termasuk Deteni yang malas dan suka menumpahkan makanan apabila tidak menyukainya; 11. Pengungsi Rohingya yang tinggal di luar Rudenim kerap membuat masalah; 12. Imigran Rohingya tidak bisa berbahasa Melayu maupun Inggris sehingga sulit dalam melakukan tindakan keimigrasian. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut tentunya menjadi permasalahan seluruh bangsa Indonesia yang harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Tidak membiarkan permasalahan mengenai Rohingya di Indonesia ini berlarut-larut. Tindak lanjut dan penyelesaian dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal tentunya perbaikan penanganan imigran Rohingya di Indonesia baik dari aspek regulasi maupun kebijakan. Secara eksternal tentunya membantu dan berkontribusi dalam

14 | P a g e



penyelesaian akar konflik di Myanmar sehingga Rohingnya bisa kembali ke Myanmar dan diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Namun, pertanyaaannya sekarang adalah apakah sudah cukup mendesak bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi Wina tahun 1951 tersebut, serta apa keuntungan dan kerugian apabila meratifikasi konvensi tersebut. Hal inilah yang kemudian akan coba ditindaklanjuti oleh PIARA melalui kajian mendalam yang akan melibatkan ahli hukum pengungsi, aktivis dan akademisi, lembaga pemerintahan yang membawahi urusan keimigrasian dan hak asasi manusia, serta dengan Komisi DPR yang yang membidangi urusan hukum, HAM, keamanan, dan urusan luar negeri sehingga didapatkan solusi yang efektif dalam menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi Rohingya di Indonesia khususnya dan imigran Negara lain pada umumnya.

Heri Aryanto, SH Ketua Program PIARA PAHAM INDONESIA Direktur HAM dan Perburuhan PAHAM INDONESIA Referensi : Chris Lewa, Asia’s new boat people “Thousands of stateless Rohingyas are leaving Burma and Bangladesh, dreaming of a better life in Malaysia. Slide Presentasi dari Abdul Hamid M.V. Musa Ali & UNIROD Malaysia - Arakan, Burma http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_Rohingya, diakses 6 Februari 2013 Heru Susetyo Nuswanto, “Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk Hamid Awaluddin)” http://herususetyo.com/2012/08/24/541/, diakses 06 februari 2013.

15 | P a g e

KONDISI FAKTUAL MUSLIM ROHINGYA DI INDONESIA (Laporan Hasil Pencarian Fakta di Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang) Heri Aryanto, SH

Recommend Documents