KOMUNIKASI PARTISIPATIF WARGA PADA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (Kasus di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)
GITA MULYASARI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009
2
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASINYA Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Komunikasi Partisipatif Warga Pada Bengkulu Regional Development Project (Kasus di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah) adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor,
Agustus 2009
Gita Mulyasari I352070041
3
ABSTRACT
GITA MULYASARI. Community Participatory Communication of Bengkulu Regional Development Project (a case in Pondok Kelapa District of Bengkulu Tengah Regency). Under direction of DJUARA P LUBIS and SUTISNA RIYANTO SUBARNA. The successful of Bengkulu Regional Development Project was very determined by the society,s participation in all of the project activities. Without their participation, those activities would not be done as the expectation. In order to optimize the society s participation in the development project (BRDP), a good participative communication was needed to create a feedback between the people involved in BRDP and the society. This research aimed to: a) Analyze participate communication in BRDP process, b) Analyze the factors influence the participative between the society and facilitator in BRDP activities, and c) Analyze satisfaction level felt by the society as the effect of participative communication in BRDP activities.. The community participatory communication in the planning stage had a real connection with ability. The community participatory communication in the stage of process was very connected with the capability changer too. The member of UPKD had given a chance to ask questions, opinions, and suggestions connected with BRDP activities in Pondok Kubang village, but the low of education, experience, and financial capital of the society created their low participation in BRDP activities. The low capability also reduced their motivation to participate. The community participatory communication in the stage of evaluation had a real relation with the honesty changer. In this stage, the community expected the UPKD member honesty and transparency in case who has got the right to get the fund. The community s dissatisfaction toward the UPKD member unhonesty in case of the facilities development project in Pondok Kubang village prevented participative communication between the UPKD members and the community. From the result of this research, it can be concluded that the UPKD and POKJA members need to give a chance to the society to give advice and opinion in both formal and informal meeting. They have to be aspirative through dualism communication and oriented to the society s need, so the villagers has a motivation to participate in BRDP activities. Keywords : Participatory Communication, Bengkulu Regional Development Project
4
RINGKASAN
GITA MULYASARI. Komunikasi Partisipatif Warga Pada Bengkulu Regional Development Project (Kasus di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). Dibimbing oleh DJUARA P LUBIS dan SUTISNA RIYANTO SUBARNA. Salah satu prinsip dari program pembangunan adalah partisipasi. Program pembangunan harus selalu melihat partisipasi maksimal, dengan tujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Bengkulu Regional Develeopment Project (BRDP) merupakan salah satu program pembangunan yang menggunakan prinsip partisipasi. Proyek Pembangunan Wilayah Bengkulu (BRDP) yang didanai Bank Dunia, dikembangkan dari konsep pengembangan wilayah terpadu. Komponen utama BRDP adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat desa yang disebut Program Kegiatan Desa (PKD). Pengelolaan dilakukan oleh suatu organisasi Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD). PKD dikelola dengan pendekatan berdasarkan perencanaan dari bawah dan kebutuhan masyarakat (bottom up approach and demand driven), melalui pilihan menu kegiatan desa dengan penggunaan dana maksimum Rp 200 juta per desa selama proyek berlangsung hingga closing date (31 Agustus 2005). Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan proyek ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam semua aktifitas proyek. Tanpa adanya partisipasi yang baik dari anggota maka kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari pelaksanaan proyek. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan (BRDP), diperlukan suatu komunikasi partisipatif yang baik dimana terjadi komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan BRDP dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: a) Menganalisis komunikasi partisipatif yang terjadi dalam proses kegiatan BRDP, b) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi partisipatif antara warga dan agen pendamping (fasilitator) dalam kegiatan BRDP, dan c) Menganalisis tingkat kepuasan yang dirasakan warga sebagai dampak dari komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP. Penelitian ini dirancang sebagai survey yang bersifat deskriptif korelasional dan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2009. Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling, yang terdiri dari 25 anggota UPKD yang masih terlibat dalam kegiatan BRDP dari populasi keseluruhan 50 anggota UPKD yang masih aktif.. Data yang dihimpun dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Uji Tau Kendall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga banyak terlibat pada tahap evaluasi berjumlah 18 orang (72 persen), sedangkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan keaktifan warga pada kegiatan BRDP sangat rendah. Komunikasi partisipatif warga pada tahap perencanaan berhubungan nyata dengan peubah kemampuan. Kemampuan yang rendah menyebabkan komunikasi partisipatif yang diharapkan dapat berjalan antara pengurus UPKD dan warga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemampuan yang rendah mengakibatkan
5
rendahnya kemauan warga untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan BRDP. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untukmemberikan pertanyaan, masukan atau pendapat kepada pengurus UPKD. Sedangkan, pengurus UPKD telah memberikan kesempatan dan memotivasi warga agar dapat berpartisipasi. Komunikasi partisipatif warga pada tahap pelaksanaan juga berhubungan nyata dengan peubah kemampuan. Pengurus UPKD telah memberikan kesempatan kepada warga untuk dapat memberikan pertanyaan, pendapat dan saran terkait dengan kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang. Tetapi dengan rendahnya pendidikan, pengalaman, dan modal yang dimiliki oleh warga maka warga merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi pada kegiatan BRDP. Kemampuan yang rendah menyebabkan kemauan mereka untuk berpartisipasi juga semakin tidak ada. Mereka hanya bisa menjadi pendengar pasif dan komunikasi partisipatif yang diharapkan dapat berjalan antara pengurus UPKD dan warga tidak dapat berjalan dengan baik. Komunikasi partisipatif warga pada tahap evaluasi berhubungan nyata dengan peubah kejujuran. Pada tahap evaluasi ini, warga mengharapkan pengurus UPKD dapat bersifat jujur dan lebih terbuka kepada warga terkait dengan penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana bergulir. Kekecewaan warga terhadap ketidakjujuran pengurus UPKD dalam menentukan proyek pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Desa Pondok Kubang, menyebabkan komunikasi partisipatif yang tidak lancar antara warga dengan pengurus UPKD. Kejujuran pengurus UPKD pada tahap evaluasi ini sangat diharapkan oleh warga sehingga mereka dapat dengan terbuka memberikan pertanyaan, masukan dan pendapat kepada pengurus UPKD. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini: pengurus UPKD dan pengurus POKJA perlu lebih membuka kesempatan warga desa untuk menyampaikan saran dan pendapatnya dalam pertemuan atau musyawarah formal maupun informal. Pengurus UPKD dan POKJA perlu lebih aspiratif melalui komunikasi dua arah dan berorientasi kepada kebutuhan warga desa, sehingga warga desa memiliki kemauan untuk lebih partisipatif dalam kegiatan BRDP.
6
@ Hak cipta milik IPB tahun 2009 Hak cipta dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ilmiah dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
7
KOMUNIKASI PARTISIPATIF WARGA PADA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (KASUS DI DESA PONDOK KUBANG KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH)
GITA MULYASARI
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009
8
HALAMAN PENGESAHAN Judul Tesis
: Komunikasi Partisipatif Warga Pada Bengkulu Regional Development Project (Kasus di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)
Nama
: Gita Mulyasari
NRP
: I 352070041
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS. Ketua
Ir. Sutisna Riyanto Subarna,MS Anggota
Diketahui
Koordinator Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro ,M.S
Tanggal Ujian : 29 Juli 2009
Tanggal Lulus
9
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Komunikasi Partisipatif Warga Pada Bengkulu Regional Development Project (Kasus di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). Penulis menyadari
bahwa bahwa tesis ini tidak akan tersusun tanpa
bantuan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada DR. Ir. Djuara P. Lubis, MS. selaku ketua komisi pembimbing dan Ir. Sutisna Riyanto Subarna, MS. selaku anggota komisi pembimbing yang telah memacu dan membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis serta dengan sabar dan tulus telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Pengurus UPKD Mitra Usaha Bersama, Tim POKJA dan warga Desa Pondok Kubang yang telah membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk melaksanakan penelitiannya. Terima kasih mendalam penulis sampaikan kepada yang tersayang ibunda Rochmulyati, SH dan ayahanda Yance Andhi yang selalu mendoakan keberhasilan ananda.
Teristimewa penulis menyampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada suami tersayang Hendri Johan, ST yang dengan sabar merelakan dan mendoakan keberhasilan penulis. Putra tersayang Barrahza Raiyan Althafarrel dan Adik-adik tersayang Amelia Merdeka Sari, Andre Robbyta dan Ronalia Andhinasari terima kasih atas pengertian dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh dosen pengasuh Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan pedesaan atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, Lisbet Sitorus, Mbak Lia, Wahyuni Zam, serta teman-teman angkatan 2007 Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan atas kerjasama dan dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala keterbukaan diharapkan kritik dan saran yanmg membangun dari pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Bogor, Agustus 2009
Penulis
11
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 30 November 1983 dari ayah Yance Andhi dan ibu Rochmulyati, SH. Penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara. Tahun 2001 penulis lulus dari SMU Negeri 2 Kota Bengkulu dan pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Strata satu di Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Penulis menyelesaikan strata 1 pada bulan September
tahun 2005 dan
memperoleh gelar Sarjana Pertanian. Pada bulan April tahun 2006, penulis diterima sebagai staf pengajar di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Penulis telah menikah dengan Hendri Johan, ST pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang putra bernama Barrahza Raiyan Althafarrel yang lahir pada tanggal 23 April 2008. Penulis melanjutkan strata 2 di Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007.
12
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL .................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR.............................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................
xv
PENDAHULUAN ................................................................................
1
Latar Belakang .....................................................................
1
Rumusan Masalah ................................................................
4
Tujuan Penelitian ..................................................................
5
Kegunaan Penelitian ..............................................................
5
TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................
7
Komunikasi Pembangunan ...................................................
7
Komunikasi Partisipatif .........................................................
12
Partisipasi .............................................................................
15
Konsep Kepuasan dalam komunikasi partisipatif ...................
22
Kredibilitas agen pendamping dalam komunikasi partisipatif .............................................................................
23
Bengkulu Regional Development Project...............................
27
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS..................................
32
Kerangka Pemikiran .............................................................
32
Hipotesis ...............................................................................
36
METODE PENELITIAN ....................................................................
37
Desain Penelitian ..................................................................
37
Lokasi dan Waktu penelitian .................................................
37
Populasi dan sampel penelitian ..............................................
37
Teknik Penarikan sampel ......................................................
37
Data dan Instrumental ...........................................................
38
Teknik Pengumpulan data......................................................
38
Definisi Operasional ..............................................................
39
Validitas dan Instrumental Instrumen.....................................
43
13
Halaman Analisis Data ........................................................................
44
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN RESPONDEN
45
Desa Pondok Kubang ............................................................
45
BRDP di Desa Pondok Kubang .............................................
46
UPKD Mitra Usaha Bersama di desa Pondok Kubang ...........
49
KARAKTERISTIK ANGGOTA UPKD DAN KERAGAAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN BRDP ............................................
57
KOMUNIKASI PARTISIPATIF WARGA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA .........................................................
62
Komunikasi Partisipatif dalam Tahap Perencanaan ................
62
Komunikasi partisipatif dalam Tahap Pelaksanaan.................
65
Komunikasi Partisipatif dalam Tahap Evaluasi ......................
69
Hubungan Kredibilitas Agen Pendamping dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga pada Kegiatan BRDP 71 TINGKAT KEPUASAN WARGA TERHADAP KEGIATAN BRDP .. ................................................................................... Dampak Program Modal Bergulir BRDP terhadap Kehidupan Warga Desa Pondok Kubang .................................................
74 75
Dampak Negatif Program Modal Bergulir BRDP ..................
79
Kendala yang Dihadapi Pengurus UPKD ...............................
80
KESIMPULAN DAN SARAN..............................................................
82
Kesimpulan ...........................................................................
82
Saran .....................................................................................
82
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................
84
LAMPIRAN .........................................................................................
87
14
DAFTAR TABEL Halaman 1. Jumlah Dana dan Peminjam Dana Bergulir di UPKD Mitra Usaha Bersama menurut Tahapannya Tahun 2004-2005 ...............................
53
2. Jumlah dana BRDP di UPKD Mitra Usaha Bersama menurut Tahapannya Tahun 2004 .....................................................................
53
3. Jumlah Anggota UPKD menurut Kategori Karakteristik ....................
57
4. Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Karakteristik Anggota UPKD Dengan Peubah Keragaan Individu ....................................................
60
5. Jumlah Anggota UPKD menurut Kategorinya pada Tahap Perencanaan .......................................................................................
62
6. Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Kredibilitas Agen Pendamping dengan Komunikasi Partisipatif pada Tahap Perencanaan .......................................................................................
63
7. Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Keragaan Individu Dengan Komunikasi Partisipatif pada Tahap Perencanaan..................
65
8. Jumlah Anggota UPKD menurut Kategorinya pada Tahap Pelaksanaan .......................................................................................
66
9. Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Kredibilitas Agen Pendamping dengan Komunikasi Partisipatif pada Tahap Pelaksanaan .......................................................................................
67
10.Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif pada Tahap Pelaksanaan ...................
68
11.Jumlah Anggota UPKD menurut Kategorinya pada Tahap Evaluasi ...
69
12.Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Kredibilitas Agen Pendamping dengan Komunikasi Partisipatif pada Tahap Evaluasi.....
70
13.Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif pada Tahap Evaluasi.........................
71
14.Koefisien Korelasi Tau Kendall antara Variabel Kredibilitas Agen Pendamping dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif .
72
15.Koefisien Korelasi Tau kendall antara Komunikasi Partisipatif dengan Tingkat Kepuasan Warga terhadap Kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang .............................................................................................
74
16.Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dikemukakan Oleh Pengurus UPKD ................................................................................................
81
15
DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Kerangka Pemikiran............................................................................
35
2. Kantor Desa Pondok Kubang ..............................................................
47
2. Kantor UPKD Mitra Usaha Bersama...................................................
50
3. Perbaikan Jalan Desa Pondok Kubang.................................................
79
16
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Kuesioner Penelitian ...........................................................................
88
2. Hasil Uji Analisis Reliabilitas Alpha ...................................................
110
3. Distribusi Anggota UPKD berdasarkan Komunikasi Partisipatif Warga Dalam Kegiatan BRDP .......................................................................
111
4. Korelasi Tau Kendall antara Karakteristik Anggota UPKD dengan Keragaan Individu...............................................................................
113
5. Korelasi Tau Kendall antara Kredibilitas Agen Pendamping dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP .......................
114
6. Korelasi Tau Kendall antara Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP ...........................................
115
7. Korelasi Tau Kendall antara Kre3dibilitas Agen Pendamping dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP ..................................................................................
116
8. Korelasi Tau Kendall antara Kredibilitas Agen Pendamping dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP 117 9. Korelasi Tau Kendall antara Komunikasi Partisipatif dengan Tingkat Kepuasan Warga terhadap Kegiatan BRDP .........................................
118
17
PENDAHULUAN Latar Belakang Konsep komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.
Keberhasilan pembangunan berawal dari
adanya komunikasi dalam pembangunan Menurut Servaes (2005), terdapat pergeseran dalam
komunikasi
pembangunan, dari model linier (modernisasi) menjadi model partisipatif. Dalam paradigma modernisasi, peran media massa sangat kuat dalam pembangunan. Media massa bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile. Dalam paradigma modernisasi, digunakan pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Bagaimana media massa dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa. Pada tahun 1976 Everett M. Rogers menyatakan usangnya paradigma linier komunikasi pembangunan, yang segera disusul pemunculan tesis-tesis baru tentang perombakan komunikasi pembangunan.
Dalam era kemunculan
paradigma baru komunikasi pembangunan yang partisipatif ini, semua pihak diundang untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan.
Komunikasi pendukung pembangunan dilaksanakan
dalam model komunikasi horizontal, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis.
Kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima
melainkan berbagi atau berdialog . Media juga memiliki peranan penting. Tapi bukan sebagai sarana penyebar informasi atau pesan, melainkan sebagai sarana penyaji tema. Peningkatan
komunikasi
pembangunan
meningkatkan program-program pembangunan.
sangat
penting
untuk
Pengembangan komunikasi
18
pembangunan ini perlu dilakukan dengan mengubah paradigma komunikasi pembangunan dari yang berciri linier (searah dari atas ke bawah) ke pola komunikasi yang berciri konvergen. Agar program yang akan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah
yang sedang
menjalankan program pembangunan lebih mudah direalisasikan apabila terdapat kehadiran komunikasi pembangunan. Pembangunan yang sebenarnya memiliki tujuan mulia dapat dikemas ke dalam pesan-pesan komunikasi yang perlu dimengerti, dipahami dan bahkan menjadi konsensus meskipun harus melewati proses tarik menarik bahkan konflik pada saat dikomunikasikan dengan masyarakat. Salah satu prinsip dari program pembangunan adalah partisipasi. Program pembangunan harus selalu melihat partisipasi maksimal, dengan tujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran aktif dari kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Bengkulu Regional Development Project (BRDP) merupakan salah satu program
Pembangunan
Pembangunan
yang
menggunakan
Wilayah Bengkulu
(BRDP)
prinsip yang
partisipasi.
Proyek
didanai Bank
Dunia,
dikembangkan dari konsep pengembangan wilayah terpadu.
Program ini
ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, keterisoliran, produktivitas, dan pertumbuhan daerah melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, dengan memberikan peranan yang lebih besar pada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bengkulu Regional Development Project (BRDP) merupakan program pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Pemerintah melaksanakan Proyek Pembangunan Wilayah Bengkulu (BRDP) yang dibiayai Bank Dunia. Melalui kegiatan ini dilakukan penguatan kapasitas institusi kredit mikro berbasis komunitas yang dikenal
19
dengan Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) yang dibangun di tiap-tiap desa untuk mengelola dana bergulir yang disalurkan untuk masyarakat. BRDP dilaksanakan sejak tahun 1998.
Komponen BRDP merupakan
kegiatan masyarakat desa melalui partisipasi masyarakat yang meliputi: (1) pembangunan sarana dan prasarana desa, (2) adopsi pertanian, dan (3) usaha ekonomi produktif dalam bentuk dana bergulir. Komponen utama BRDP adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat desa yang disebut Program Kegiatan Desa (PKD). Pengelolaan dilakukan oleh suatu organisasi Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD). PKD dikelola dengan pendekatan berdasarkan perencanaan dari bawah dan kebutuhan masyarakat (bottom up approach and demand driven), melalui pilihan menu kegiatan desa dengan penggunaan dana maksimum Rp 200 juta per desa selama proyek berlangsung hingga closing date (31 Agustus 2005). Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan proyek ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam semua aktifitas proyek. Tanpa adanya partisipasi yang baik dari anggota maka kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari pelaksanaan proyek. Untuk
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat
dalam
program-program
pembangunan (BRDP), diperlukan suatu komunikasi partisipatif yang baik dimana terjadi komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan BRDP dengan masyarakat. Salah satu prinsip kegiatan BRDP adalah adanya partisipasi masyarakat. Ruh Sanyoto (2006), dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak serta muncul atas inisiatif masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dilandasi oleh rasa kesadaran dan masyarakat merasakan manfaat dari partisipasi yang diberikan. Untuk meningkatkan partisipasi perlu dirumuskan rancangan program yang terdiri dari: (1) mengembangkan komunikasi dialogis dengan masyarakat secara berkelanjutan, dan (2) mengkoordinir bersama dalam kegiatan partisipasi masyarakat. Penelitian Suhendar (2004) juga menyatakan bahwa perencanaan program yang
tidak dilakukan
secara
ketidakberhasilan program.
partisipatif
ternyata
akan
mengakibatkan
Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
20
proses perencanaan program disebabkan kurangnya kemauan, kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
Upaya meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk mewujudkan program pembangunan, strategi yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan yang terdapat di desa dan upaya pendampingan kepada masyarakat desa.
Dimana upaya-upaya tersebut dijabarkan melalui
program-program yang dirancang bersama masyarakat. Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, apakah dengan proses komunikasi partisipatif yang terjadi saat ini dalam kegiatan BRDP, dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi sehingga kegiatan proyek ini dapat berhasil dan memberikan manfaat yang besar untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan BRDP serta warga sebagai sasaran dari kegiatan BRDP. Hal lain yang menarik adalah karena sampai saat ini penelitian atau kajian yang secara spesifik membahas tentang komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP belum pernah dilakukan. Perumusan Masalah Proses komunikasi dan partisipasi memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat desa, karena komunikasi dan partisipasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan proyek ini di tiap desa sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam semua aktivitas proyek. Tanpa adanya partisipasi yang baik dari anggota maka kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari pelaksanaan proyek. Proses pelaksanaan kegiatan BRDP merupakan suatu proses komunikasi partisipatif.
Melalui tahapan yang dilaksanakan, diharapkan warga sebagai
sasaran akhir akan terlibat secara langsung untuk memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Tim Pelaksana BRDP mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di desa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahterannya. Walaupun kegiatan BRDP ini telah disosialisasikan dan dilaksanakan, ternyata di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan BRDP ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat menganggap pihak pelaksana tidak konsisten dalam menerapkan proyek, karena banyaknya aturan yang berubah dan tidak
21
disampaikan kepada warga. Selain itu masyarakat menganggap sosialisasi proyek yang dilakukan pada tahap awal oleh Pemerintah diterjemahkan sebagai pengumuman kepada masyarakat Hasil desain ulang Bengkulu Regional Development Project (BRDP) yang dimonitor oleh masyarakat setempat bersama Yayasan Duta Awam dan NGO Mitra Lokal menunjukkan bahwa dukungan pelaksana kegiatan BRDP di lapangan tidak memuaskan warga.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan BRDP, komunikasi partisipatif masih belum berjalan dengan baik. Komunikasi partisipatif yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga dapat berjalan dengan sepenuhnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana komunikasi partisipatif yang terjadi dalam proses kegiatan BRDP? 2. Bagaimana hubungan faktor kredibilitas agen pendanping (fasilitator) dan keragaan individu dengan komunikasi partisipatif antara warga dan agen pendamping (fasilitator) dalam kegiatan BRDP? 3. Bagaimana tingkat kepuasan yang dirasakan warga sebagai dampak dari komunikasi partisipatif yang terjadi dalam kegiatan BRDP? Tujuan Penelitian Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP, yang meliputi: 1. Mendeskripsikan komunikasi partisipatif warga pada kegiatan BRDP. 2. Menganalisis hubungan faktor kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dan keragaan individu dengan komunikasi partisipatif antara warga dan agen pendamping (fasilitator) dalam kegiatan BRDP. 3. Menganalisis tingkat kepuasan yang dirasakan warga sebagai dampak dari komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP. Kegunaan Penelitian Keberhasilan proses komunikasi akan mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dan merupakan suatu bentuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan
22
Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dalam membantu masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 1. Memperkaya khasanah penelitian
komunikasi dengan bidang
kajian
komunikasi pembangunan. 2. Memberikan kontribusi pemikiran tentang proses komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang kajian komunikasi pembangunan
23
TINJAUAN PUSTAKA Komunikasi Pembangunan Dalam
konteks
komunikasi
pembangunan,
Melkote
(2002)
mengkategorikan pendekatan komunikasi pembangunan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok paradigma dominan (modernisasi) dan kelompok paradigma alternatif (pemberdayaan). Teori-teori dan Intervensi dalam paradigma dominan dari modernisasi dikembangkan oleh Schramm (1977) dan studi-studi lainnya yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Daniel Lerner dalam bukunya The Passing of Traditional Society menekankan peran media massa dalam modernisasi. Lerner menemukan bahwa media massa merupakan agen modernisasi yang ampuh untuk menyebarkan informasi dan pengaruhnya kepada individu-individu dalam menciptakan iklim modernisasi. Orang-orang yang terdedah oleh pesan-pesan media massa akan memiliki kemampuan berempati dengan kehidupan masyarakat yang dibaca atau ditontonnya. Kemampuan berempati ini penting agar orang bisa bersikap fleksibel dan efisien dalam menghadapi kehidupan yang berubah. Orang-orang yang mempunyai kemampuan berempati ini akan aktif sebagai warga negara yang menyalurkan aspirasinya melalui partisipasi politik. Oleh karena itu, kemampuan ini perlu dimiliki oleh orang yang ingin keluar dari situasi tradisional (Sarwititi, 2005). Dalam karyanya, Schramm (1977) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu: 1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan dan membangkitkan aspirasi nasional. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
24
3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. Manusia pada hakekatnya selalu mencari interaksi atau hubunganhubungan yang merupakan penjelasan yang memuaskan dari apa yang dilihat, dengan atau imajinasi. Pola pikir ilmiah untuk pengkajian yang memerlukan telaah berbagai hubungan yang relevan, komplementer dan terpercaya adalah visi kesisteman dalam arti luas (Eriyanto, 1996; Brocklesby dan Cummings, 1995 dalam Sumardjo, 1999).
Dalam merumuskan visi perlu mempertimbangkan
berbagai hal yang dapat menjadi arah bagi tercapainya optimalisasi proses dalam dinamika sistem, mengingat sistem penyuluhan pertanian itu bersifat dinamis (komponennya dapat berubah sejalan dengan waktu), maka diperlukan kejelasan batas masa (milestone) visi itu perlu pertahankan, ditinjau kembali untuk direvisi. Menurut Miles (1984), mengemukakan adanya empat peranan komunikasi di dalam proses pembangunan, yaitu: 1. Menerangkan atau menunjukkan kepada masyarakat tentang identitas dirinya sendiri. 2. Memberikan aspirasi terhadap anggota masyarakat 3. Menunjukkan teknik-teknik atau alternatif yang dapat dilakukan 4. Menerangkan tentang alternatif
yang dirasakan paling tepat oleh
masyarakatnya untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Effendy (1993), komunikasi pembangunan merupakan proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.
Komunikasi pembangunan ini merupakan suatu
strategi yang menekankan pada perlunya sosialisasi pembangunan kepada seluruh para pelaku pembangunan daerah dan masyarakat secara umum melalui berbagai media strategis. Servaes (2005) mengungkapkan
Development communication is the
sharing of knowledge aimed at reaching a consensus for action that takes into account the interest, needs and capacities of all concerne . Dimana komunikasi
25
pembangunan berarti pembagian pengetahuan yang mengarah pada pencapaian suatu konsensus untuk tindakan yang mempertimbangkan minat, kebutuhankebutuhan dan kapasitas dari semua yang terkait. Komunikasi telah menjadi bagian strategis yang perlu dicantumkan dalam setiap perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Ketidakpercayaan, penolakan, dan kebuntuan relasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam memperbincangkan
program
pembangunan
dapat
difasilitasi
keberadaan
komunikasi sebagai aktivitas yang menjembatani interaksi di antara keduanya. Aktivitas komunikasi selalu menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, karena
komunikasi
adalah
suatu
pernyataan
manusia,
baik
secara
peroranganmauoun secara kelompok, yang bersifat umum(tidak bersifat rahasia) dengan menggunakan tanda-tanda, kode-kode atau lambang-lambang tertentu (Soekartawi, 2005).
Tujuan dasar dalam komunikasi antar manusia adalah
mencapai pengertian bersama yang lebih luas dan mendalam. Bila masing-masing telah memahami makna yang disampaikan maka para peserta saling percaya mempercayai atau menyetujui penafsiran masing-masing. Mempercayai adalah tindakan menerima informasi yang digunakan bersama sebagai hal yang sah dan benar.
Dengan
mempercayai
berartimenerima
ketulusan
orang
yang
menggunakan informasi bersama-sama (Schramm, 1977). Untuk lebih memahami komunikasi, menurut Mulyana (2003) terdapat tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yaitu: (1) komunikasi sebagai tindakan satu arah, (2) komunikasi sebagai interaksi, dan (3) komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi Sebagai Tindakan Satu Arah.
Pemahaman komunikasi
sebagai proses satu arah disebutkan oleh Michael Burgoon, sebagai definisi berorientasi
sumber
(source
komunikasi sebagai kegiatan menyampaikan
rancangan
oriented
definition)
yang sengaja
guna
yang
mengisyaratkan
dilakukan seseorang untuk
membangkitkan
respons
orang
lain.
Konseptualisasi komunikasi sebagai tindakan satu arah ini mengisyaratkan bahwa semua kegiatan komunikasi bersifat persuasif. Model komunikasi linier merupakan konsep komunikasi yang paling sederhana, yang dimaknai sebagai proses komunikasi sepihak.
Pada model ini komunikasi terjadi karena ada
26
seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain.
Pengirim pesan
menstimulasi sehingga penerima pesan merespon sesuai yang diharapkan tanpa melakukan proses seleksi dan interpretasi lebih lanjut. Komunikasi Sebagai Interaksi. Pandangan komunikasi sebagai interaksi ini menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian dan lebih dinamis. Komunikasi ini dianggap sedikit lebih dinamis daripada komunikasi satu arah, meskipun masih membedakan para komunikate sebagai komunikator dan komunikan, artinya masih tetap berorientasi sumber, meskipun kedua peran itu dianggap bergantian.
Sehingga proses
interaksi yang berlangsung pada dasarnya juga masih bersifat mekanisme dan statis. Model interaktif menganggap komunikasi sebagai suatu transaksi yang terjadi antar komunikan yang saling berkontribusi pada terjadinya suatu transaksi walaupun dalam beda peringkat intensitas. Teori ini digambarkan dalam tiga bentuk yaitu (1) lingkaran tumpang tindih, (2) heliks dan (3) ziczac. Menurut Schramm (1973) dalam Jahi (1988) lingkaran tumpang tindih mengindikasikan bahwa dalam setiap kegiatan komunikasi akan selalu ditemukan lebih dari dua komunikan dalam suatu situasi komunikasi. Dengan demikian akan ada pada suatu saat sejumlah lingkaran komunikan atau ruang kehidupan yang tumpang tindih. Model heliks menurut Dance (1967) dalam Jahi (1988) menunjukkan kegiatan komunikasi di kalangan komunikan yang menimbulkan situasi konvergen.
Hal ini dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu (1) komunikan
bergerak menuju ke sutu arah dalam arti saling memahami pesan yang disampaikan, (2) seorang partisipan mungkin bergerak menuju arah berbeda. Proses konvergen tidak selalu berarti harus ada komitmen terhadap persoalan atau permasalahan yang dikomunikasikan, karena lebih merupakan suatu proses saling memahami dengan lebih baik, tentang segala sesuatu yang dikomunikasikan. Model ziczac menurut Schramm (1973) dalam Jahi (1988) menunjukan situasi kegiatan komunikasi sebagai proses interaktif melalui pertukaran tandatanda informasi baik verbal, nonverbal, atau paralinguistik. Model ini diperlukan adanya waktu untuk meyakinkan diri bahwa komunikan sedikit banyak telah
27
memahami apa yang dimaksud yang dimungkinkan oleh persoalan pemakaian iterasi. Peristiwa komunikasi dalam model ziczac lebih mendekati dengan proses negosiasi. Komunikasi Sebagai Transaksi. Dalam konteks komunikasi ini, proses penyandian (encoding) dan penyandian balik (decoding) bersifat spontan dan simultan di antara para komunikate. Semakin banyak orang yang berkomunikasi semakin rumit transaksi komunikasi yang terjadi karena akan terdapat banyak peran, hubungan yang lebih rumit, serta lebih banyak pesan verbal dan non verbal. Kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi adalah komunikasi tersebut tidak membatasi komunikan pada komunikasi yang disengaja atau respons yang dapat diamati.
Dalam komunikasi transaksional, komunikasi
dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun perilaku non verbal.
Artinya konseptualisasi
komunikasi ini lebih sesuai untuk konteks komunikasi interpersonal karena lebih bersifat dinamis dan para pelaku komunikasi tidak dibedakan antara sumber dan penerima, melainkan semuanya saling berpartisipasi dalam interaksi sebagai partisipan komunikasi. Ketiga konsep pemahaman komunikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh ketepatan komunikasi (fidelity of communication). Dengan ketepatan komunikasi yang tinggi, para komunikate akan memperoleh apa yang mereka kehendaki dari tujuan berkomunikasinya.
Komunikator akan puas karena pesan yang
disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan komunikan seperti yang dikehendaki, dan komunikanpun akan puas karena pesan yang diterimanya sesuai dengan kebutuhan.
Ketepatan komunikasi tersebut merupakan indikator dari
efektivitas komunikasi. Paradigma alternatif dalam komunikasi pembangunan melihat perlunya memasukkan masalah kesamaan, pemeliharaan lingkungan dan perlindungan budaya asli dalam konsep pembangunan. Terdapat dua jalur dalam pendekatan alternatif-komunikasi partisipatori, yakni PAR (Participatory Action Research) dan pemberdayaan.
28
Komunikasi Partisipatif Untuk mengatasi masalah pembangunan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu pendekatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk itu diperlukan suatu bentuk komunikasi yang mengkondisikan masyarakat bebas berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya (Sulistyowati dkk. 2005). Model komunikasi yang dibutuhkan adalah model yang memungkinkan adanya pertukaran informasi antar komponen dalam proses komunikasi dengan banyak dimensi.
Pendekatan ini sering disebut dengan model partisipasi
(participatory model) atau model interaktif (interaktif model).
Menurut
Sulistyowati dkk. (2005), model participatory ini memiliki pertanyaan utama who is talking back to the who talked to them?, artinya semakin banyak dimensi yang diperhatikan. Model komunikasi ini memiliki anggapan bahwa manusia bukanlah komunikan yang pasif, tetapi merupakan hasil dari lingkungan sosialnya. Artinya reaksi terhadap setiap pesan yang masuk akan ditentukan oleh lingkungan tersebut. Dengan demikian di dalam model ini tidak hanya mencakup komunikasi dua tahap dan bahkan banyak tahap, tetapi juga banyak dimensi. Selain komunikasi dengan lingkungan komunikan masih ada juga unsur seberapa jauh lingkungan komunikator cocok dengan lingkungan komunikan. Menurut Hamijoyo (2005), komunikasi partisipatif mengasumsikan adanya proses humanis yang menempatkan individu sebagai aktor aktif dalam merespons setiap stimulus yang muncul dalam lingkungan yang menjadi medan kehidupannya. Individu bukanlah wujud yang pasif yang hanya bergerak jika ada yang menggerakkan. Individu adalah wujud dinamis yang menjadi subyek dalam setiap perilaku yang diperankan termasuk perilaku komunikasi. Proses komunikasi pada dasarnya merupakan salah satu ekspresi dinamis individu dalam merepons setiap simbol yang diterimanya melalui mekanisme psikologis untuk memberikan makna sesuai dengan referensi yang dimilikinya. Melalui proses komunikasi, simbol-simbol itu kemudian diberi makna. Maka jadilah pesan yang bisa diterima dan digunakan untuk merumuskan pesan baru sehingga melahirkan situasi komunikasi dua arah (two ways communication).
29
Dalam situasi interaktif inilah kemudian terbentuk norma sosial yang disepakati, sehingga semakin lama komunikasi itu berlangsung, maka semakin besar pula kesamaan-kesamaan yang terbangun dalam diri seseorang yang akan menjadi mediator penting aktivitas komunikasi. Dalam komunikasi dua arah bukan hanya pesan yang diperhatikan tetapi juga arusnya yang dua arah. Kalau pesan yang dipentingkan, maka yang keluar hanya perintah, pengarahan atau petunjuk yang tanpa diskusi atau komunikasi sekalipun. Tetapi arusnya yang diutamakan dalam komunikasi dua arah, maka yang terjadi adalah altenatif pendapat, saran dan cara pemecahan yang timbul dari keinginan bersama.
Menurut Hamijoyo (2005), model ini disebut model
konvergensi komunikasi, model ini berlandaskan konsepsi komunikasi social sebagai suatu proses dialog dua arah dalam upaya mencapai saling pengertian dan kesepakatan antara dua individu atau dua kelompok atau lebih, dan bukan satu orang atau satu kelompok yang berkuasa atau berwibawa memaksakan kekuasaan atau kewibawaannya kepada yang lain. Proses dialog dua arah menurut Effendy (2000), selalu lebih baik daripada monologis.
Proses komunikasi dialogis
menunjukkan terjadinya interaksi dimana mereka yang terlibat dalam komunikasi berupaya untuk terjadinya pengertian bersama (mutual understanding) dan empati. Mengacu pada konsep pengembangan wilayah serta pola pendekatan komunikasi top-down dan bottom-up, Sumardjo (1999) juga mengemukakan bahwa model komunikasi pembangunan yang dinilai layak untuk dikembangkan adalah model komunikasi interaktif yang menghasilkan keseimbangan dalam perspektif teori pertukaran (exchange theory), melalui jalur kelembagaan yang telah mapan, didukung oleh bentuk-bentuk komunikasi yang efektif baik vertikal maupun horizontal dalam sistem sosial pertanian. Model komunikasi konvergen atau interaktif menurut Sumardjo (1999), bersifat dua arah, yakni partisipatif baik vertikal mapun horizontal.
Artinya,
keputusan di tingkat perencanaan program pembangunan sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan di tingkat
bawah
(yang biasa disebut sasaran
pembangunan), tanpa harus mengabaikan arah dan percepatan pembangunan, dengan titik berat pembangunan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.
30
Pengalaman pembangunan yang telah dilaksanakan, memang terbukti bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi akan tumbuh dan berkembang apabila kebutuhan dan kepentingan mereka mendapat tempat yang layak dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasilnya.
Perencanaan bukan hanya menjadi tugas Pemerintah, bahkan
masyarakat lokalpun dapat membuat suatu perencanaan pembangunan untuk dilaksanakan di desa atau wilayah mereka. Pemerintah dan masyarakat juga dapat membuat suatu perencanaan pelaksanaan suatu program agar sesuai dengan keinginan masyarakat, yang sesuai pula dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sasaran program pembangunan. Model perencanaan seperti ini, dikenal dengan perencanaan partisipatif. Lionberger dan Gwin (1982) menyatakan perencanaan partisipatif diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan masyarakat lokal (dengan pendampingan dari penyuluh spesialis) bagi program-program yang memenuhi kebutuhan lokal. Program tidak direncanakan secara top-down oleh lembaga Pemerintah, tetapi hasilnya benar-benar diminati oleh masyarakat lokal menjadi kebutuhan mereka. Paradigma komunikasi partisipatif ditandai dengan terakomodasinya aspirasi pihak atas (Pemerintah) dan pihak bawah (masyarakat) dalam program pembangunan wilayah setempat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif lebih tepat digunakan dalam era globalisasi, karena menurut Sumardjo (1999), pendekatan tersebut lebih memungkinkan terjalin integrasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan masyarakat dan potensi (dan permasalahan) lingkungan setempat. Pendekatan tersebut lebih menempatkan martabat manusia secara lebih layak, keberadaan masyarakat dengan aspek kepentingan dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai, sehingga lebih mendorong terjadinya partisipasi masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan penelitian, Ponti Gesang (2007) menguraikan bahwa komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan Prima Tani terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap petani terhadap model usahatani terpadu yang dikembangkan dalam pelaksanaan Prima Tani di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak. Ponti Gesang (2007), juga menyatakan bahwa komunikasi partisipatif dalam tahap penumbuhan ide memiliki
31
skor tertinggi yaitu sebesar 4,03 dan skor terendah dalam tahap pelaksanaan yaitu sebesar 3,84.
Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki waktu yang terbatas
karena harus mencurahkan waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari komunikasi partisipatif adalah suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Dalam penelitian ini indikator dari participatory communication adalah dilihat sebagai (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program dan (3) penilaian program. Partisipasi Pembangunan
masyarakat
yang
komprehensif
pada
hakekatnya
membutuhkan suatu perencanaan dan pemahaman mendalam mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang akan dibangun. Pemahaman ini menjadi pijakan awal di dalam upaya menuju keberhasilan sebuah proses pembangunan. Berangkat dari pemahaman ini, menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan di daerahnya. Partisipasi
merupakan
komponen
penting
dalam
membangkitkan
kemandirian. Partisipasi dan komunikasi merupakan dua komponen yang menjadi pusat perhatian dalam proses komunikasi pembangunan akhir-akhir ini. Pengertian
partisipasi
menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
(Depdikbud, 1986) adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat pula diartikan keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa. Menurut Mubyarto (1985), partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan,
karena
pembangunan
merupakan
kegiatan
yang
berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan
32
orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat, pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Apabila dikaitkan dengan pembangunan, menurut Slamet (1992) dalam Sumardjo dan Saharudin (2003), untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ada tiga syarat utama, yaitu: 1) Kemauan Partisipasi Kemauan partisipasi bersumber pada faktor psikologis individu yang menyangkut emosi dan perasaan yang melekat pada diri manusia. Faktorfaktor yang menyangkut emosi dan perasaan ini sangat kompleks sifatnya, sulit diamati dan diketahui dengan pasti, dan tidak mudah dikomunikasikan, akan tetapi selalu ada pada setiap individu dan merupakan motor penggerak perilaku manusia.
Dalam proses pembangunan, faktor-faktor yang akan
mempengaruhi segi emosi dan perasaan itu adalah obyek pembangunan, pemrakarsa pembangunan, penggerak pembangunan, serta kondisi-kondisi lingkungan tempat proses pembangunan itu berlangsung. Objek pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan atau yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat merupakan faktor yang akan menarik minat masyarakat untuk berpartisipai. Jahi (1988) dalam Sahidu (1998), apabila dengan berpartisipasi itu akan memberikan manfaat dan dengan kemanfaatan itu dapat memenuhi keperluan-keperluan masyarakat setempat, maka hal ini akan menjadi faktor pendorong (sumber motivasi) timbulnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
Motivasi
merupakan motor penggerak perilaku manusia. Oleh karenanya peningkatan motivasi akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 2) Kemampuan Partisipasi Tingkat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tergantung pada banyak faktor yang saling berinteraksi, utamanya faktor pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, keterampilan, pengalaman dan ketersediaan permodalan. Tingkat pendidikan akan tercermin pada tingkat pengetahuan, sikap mental dan keterampilan.
Kemampuan
33
permodalan akan tercermin pada tingkat pendapatan rumahtangga dan bantuan dana yang bisa diperoleh, sedangkan pengalaman akan tercermin pada lamanya seseorang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung. 3) Kesempatan Partisipasi Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, terutama: faktor ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pembangunan, kelembagaan yang mengatur interaksi antar warga masyarakat dalam proses pembangunan. Birokrasi yang mengatur ramburambu serta menyediakan kemudahan-kemudahan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta faktor sosial budaya masyarakat akan sangat menentukan corak perilaku masyarakat dalam proses pembangunan. Selanjutnya banyak faktor yang akan menentukan masyarakat mau atau dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi, terutama kesesuaiannya dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, ketersediaannya pada saat dibutuhkan masyarakat dan keterjangkauannya oleh masyarakat. Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara: 1. Learning process (learning by doing). Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat. 2. Institusional development.
Melakukan kegiatan melalui pengembangan
pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial. 3. Participatory. Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat. Analisis proses partisipasi atau peran serta masyarakat sangat penting untuk
dilakukan
karena
dengan
demikian
usaha
komunikasi
program
pembangunan dalam masyarakat akan memperoleh suatu hasil yang maksimal.
34
Analisis proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah dilakukan oleh Levis (1996), yaitu meliputi 4 tahap yang antara lain: 1. Tahap penumbuhan ide untuk membangun dan perencanaan Dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat apakah pelaksanaan program tersebut didasarkan atas gagasan atau ide yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri atau diturunkan dari atas. Jika ide dan prakarsa untuk membangun datangnya dari masyarakat itu sendiri karena didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi yang menghimpitnya pada saat itu, maka peran serta aktif masyarakat akan lebih baik. Jika masyarakat ikut dilibatkan di dalam proses perencanaan untuk membangun daerahnya, maka dapat dipastikan bahwa seluruh anggota masyarakat merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki potensi atau kemampuan sehingga mereka lebih mudah berperan serta aktif atau berpartisipasi dalam melaksanakan, melestarikan program pembangunan itu sendiri. 2. Tahap pengambilan keputusan Landasan filosofis dalam tahap ini adalah bahwa setiap orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberikan pemikiran dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri, keluarga, bangsa dan daerah dan ngaranya.
Keikutsertaan anggota atau seseorang di dalam
pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat
yang bersangkutan untuk turut bertanggungjawab dalam
melaksanakan, mengamankan setiap paket program yang dikomunikasikan. Mereka merasa ikut memiliki serta bertanggungjawab secara penuh atas keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian dalam diri masyarakat akan tumbuh rasa tanggung jawab secara sadar kemudian berprakarsa untuk berpartisipasi secara positif dalam pembangunan. 3. Tahap pelaksanaan dan evaluasi Untuk mewujudkan kondisi masyarakat agar berpartisipasi di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah dikomunikasikan, mereka harus
dilibatkan
pembangunan.
dalam
melaksanakan
setiap
pelaksanaan
program
Tujuan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan
adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara baik tentang cara
35
melaksanakan suatu program akan dilaksanakan sehingga nantinya mereka dapat secara mandiri dan mampu melanjutkan, meningkatkan serta melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan dalam evaluasi masyarakat diharapkan mampu menilai diri sendiri, dengan mengungkapkan apa yang mereka tahu dan diperlukan. Mereka diberi kebebasan untuk menilai sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya, pengalaman, kelebihan atau keuntungan dari program, kelemahannya, manfaat,
hambatan,
faktor
pelancar
yang
mereka
hadapi
dalam
operasionalisasi program secara bersama-sama mencarikan alternatif terbaik sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan program. 4. Tahap pembagian keuntungan ekonomis Tahap ini ditekankan pada pemanfaatan program pembangunan yang telah diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat dalam desa atau wilayah bersangkutan. Pertimbangan pokok dalam penerapan suatu program jika dilihat aspek keuntungan ekonomis adalah program tersebut akan mampu memberikan kesuksesan secara ekonomis kepada seluruh atau sebagian besar masyarakat disekitarnya Harus diakui bahwa selama ini, peran serta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup di pandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil
pihak luar . Akhirnya, partisipasi
menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki kesadaran kritis . (Nasdian, 2003). Terhadap pengertian partisipasi di atas, terjadi tindakan korektif yang disejajarkan dengan upaya mencari definisi masyarakat yang lebih genuine, aktif dan kritis. Konsep yang baru tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan pengertian partisipasi yang aktif dan kreatif atau seperti yang dikemukakan oleh Paul (1987) dalam Nasdian (2003) sebagai berikut:
36
participation refers to an active process whereby beneficaries influence the direction and excution of development projects rather tan merely receive a share of project benefits. Pengertian di atas melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (empowerment) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. ..participation is concerned with the distribution of power in society, for it is power which enables groups to determine which needs, and whose needs will be met through the distribution of resources
(Curtis, et.al,
1978 dalam Nasdian 2003) Menurut Nasdian (2003), terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam proses ini tidak ada campur tangan dan prakarsa pemerintah.
Kedua, partisipasi harus
mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, di samping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai. Jadi, masyarakat miskin tidak leluasa sebebas-bebasnya bergerak sendiri berpartisipasi dalam pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan.
Dalam
kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bersifat vertikal dan dapat pula bersifat horizontal.
Partisipasi vertikal berlangsung bilamana
masyarakat berperan serta dalam suatu program yang dari atas, yakni masyarakat pada posisi sebagai bawahan atau pengikut, sedangkan partisipasi horizontal
37
bilaman masyarakat secara horizontal satu dengan yang lain berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Penelitian Wahyuni (2006), menemukan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat
dengan cara mengimplementasikan program
melalui proses
komunikasi yang cenderung top-down dan searah serta kurang terjadinya komunikasi yang bottom-up dan interaktif cenderung kurang dapat menggali aspirasi masyarakat.
Akibatnya peningkatan partisipasi masyarakat menjadi
kurang efektif. Hasil penelitian Dewi (1997) mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkampungan kota menunjukkan bahwa partisipasi mereka tidak terjadi pada tahap kegiatan. Sebagian masyarakat (60%) ternyata hanya berpartisipasi pada semua tahap pelaksanaan. Keadaan semacam ini umum terjadi di indonesia. Partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan dan penilaian rendah, karena kegiatan tahap ini biasanya dilakukan langsung oleh pemerintah. Dewi (1997) menemukan bahwa masyarakat disamping berpartisipasi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil juga bersedia berpartisipasi pada tahap pengawasan dan evaluasi jika mereka merasa ikut memiliki hasil kegiatan dan banyak tokoh informal terlibat. Dewi juga menemukan bahwa masyarakat dengan ciri kehidupan kota dan jenis pekerjaan tertentu memiliki sedikit waktu luang untuk cenderung hanya berpartisipasi pada tahap pemanfaatan hasil dan berpartispasi dalam bentuk dana, disamping itu, motivasi untuk berpartisipasi lebih didasarkan pada perhitungan untung rugi atau ada tidaknya manfaat (ekonomi) dari tindak partisipasi itu. Pada masyarakat dengan ciri kehidupan desa, Dewi menemukan bahwa mereka cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Dewi (1997) juga menemukan bahwa tipe partisipasi masyarakat secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Tipe partisipasi murni lebih banyak diberikan oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan yang berpendidikan tinggi. Sedangkan jenis pekerjaan yang menyebabkan seseorang lebih banyak waktu luang menyebabkan lebih banyak pula bentuk partisipasi yang dapat diberikan baik tenaga maupun pikiran.
Demikian pula dengan yang
38
berpenghasilan tinggi, karena mereka dapat partisipasi dalam berbagai bentuk baik tenaga, uang dan barang. Hasil penelitian Yanuara (1999) menunjukkan bahwa skor tingkat partisipasi masyarakat yang dihasilkan menunjukkan: pada tahap persiapan adalah rendah (31,46%), tahap pelaksanaan (38,02%) dan pengawasan (48,17%). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat diantaranya adalah karakteristik individu, umur, tingkat pendidikan, pendapatan (kondisi sosial ekonomi), dan pengalaman bertani. Konsep Kepuasan Dalam Komunikasi Partsispatif Sumarwan (2003) dan Tjiptono (2002) mengutip beberapa arti kepuasan yang disampaikan oleh para pakar manajemen pemasaran. Antara lain Engel, Blackwell dan Miniard.
Mereka (dalam Sumarwan, 2003) menyatakan,
Satisfication is defined here as post-consumption evaluation that a chosen alternative at least meets or exceeds expectation (kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi pasca konsumsi, itu adalah suatu alternatif yang dipilih sekurangkurangnya pada saat diperkenalkan memenuhi atau melebihi harapan). Mowen dan Minor (dalam Tjiptono, 2002) mengartikan kepuasan sebagai Consumer satisfication is defined as the overall attitude consumers have toward a good or service after they have acquired and used it.
It is a postchoice
evaluative judgement resulting from a spesific purchase selection and the experience of using/consuming it (kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai sikap keseluruhan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa sesudah mereka mendapatkan atau menggunakannya.
Itu adalah suatu hasil evaluasi dari
pembelian dan pengalaman menggunakan saat mnengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Kotler dan Susanto (1999) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan
seseorang
setelah
membandingkan
kinerja
(atau
hasil)
yang
dirasakannya dengan harapannya. Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian pesan dari si pemberi pesan kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan konsumen.
39
Salah satu dimensi kepuasan adalah persepsi. persepsi mempengaruhi efek komunikasi.
Menurut Berlo (1960),
Gonzales (dalam Jahi, 1988)
menyatakan bahwa perilaku merupakan satu dari tiga jenis efek komunikasi. Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Hanafi, 1986) antara persepsi dengan perilaku yang nampak seringkali berbeda, tergantung situasi dirinya dan manfaat yang akan ia terima. Tahapan persepsi seseorang dinilai mereka sebagai tahapan penting yang menjembatani jalan ke arah tahapan keputusan mengadopsi atau menolak inovasi. Kepuasan masyarakat sangat bergantung pada harapan yang ada dalam masyarakat.
Mengacu pada pendapat Tjiptono (2002), harapan merupakan
perkiraan atau keyakinan seseorang tentang apa yang akan diterimanya. Salah satu faktor yang menentukan harapan seseorang antara lain adalah kebutuhan. Kebutuhan yang dirasakan mendasar oleh seseorang bagi kesejahteraannya sangatlah menentukan harapannya.
Harapan seseorang dari waktu ke waktu
semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diterima serta semakin bertambahnya pengalaman (Tjiptono, 2002). Sedangkan Kotler (1999) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan puas atau tidak puas seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Dalam definisi ini terlihat riil manfaat yang diterima oleh konsumen dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Dalam hal ini, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kredibilitas Agen Pendamping Dalam Komunikasi Partisipatif Kredibilitas adalah suatu tingkatan di mana penerima pesan melihat si sumber sebagai orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan dapat dipercaya; sehingga si sumber dapat memberikan informasi yang tidak bias dan objektif.
Ada dua dimensi kredibilitas yaitu keahlian (expertise) dan
kejujuran (trustworthiness). (Kasali, 2001). Kredibilitas juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai sejauhmana sumber pesan dapat dipercaya oleh penerima (Kasali, 2001). Tingkat kepercayaan ini penting karena pada kenyataannya orang terlebih dahulu akan memperhatikan
40
siapa yang membawa pesan, sebelum ia mau menerima pesan yang dibawanya. Apabila kredibilitas sumber rendah, maka bagaimanapun baiknya pesan yang disampaikan, penerima tidak akan menerimanya. kredibilitas
Devito (1997) memahami
komunikator sebagai hal penting untuk menjadikan
orang lain
(komunikan) percaya atau tidak percaya terhadap apa yang disampaikan komunikator. Belch dan Belch (2001) mengatakan bahwa seorang komunikator/sumber yang kredibel sangat penting bila audiens memiliki sikap yang negatif terhadap produk, jasa, perusahaan, atau isu yang tengah diangkat. Hal ini dikarenakan komunikator/sumber yang kredibel dapat menghambat konter-argumen dari audiens. Keahlian Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman disebut sebagai orang yang memiliki keahlian. Menurut Belch dan Belch (2001), keahlian adalah tingkatan di mana seorang komunikator dipersepsikan sebagai orang yang dapat memberikan penilaian yang benar dan tegas. Pentingnya menggunakan endorser yang memiliki keahlian terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan Roobina Ohanian, yang menemukan bahwa persepsi terhadap keahlian endorser lebih penting dalam menjelaskan minat dibanding daya tarik atau kejujuran yang dimilikinya. Kejujuran Kejujuran adalah tingkat kepercayaan terhadap niat si komunikator dalam mengkomunikasikan penilaian yang dianggapnya paling benar. Jujur atau tidaknya si sumber bergantung pada persepsi audiens tentang motivasinya dalam meng-endorse suatu produk/lembaga.
Menurut Belch dan Belch (2001) jika
audiens merasa si sumber bias atau memiliki kepentngan pribadi (uang) ketika meng-endorse suatu produk/institusi, maka ia menjadi kurang persuasif dibanding orang yang dianggap tidak memiliki motif pribadi apapun. Daya tarik Daya tarik ini bukan dilihat dari kecantikan fisik saja, melainkan juga berbagai sifat dan karakter yang dimiliki oleh endorser, misalnya kemampuan
41
intelektual, kepribadian, gaya hidup, dan sebagainya. Seorang endorser memiliki nilai tambah berupa kekaguman dari banyak orang. Penampilan seseorang dalam berkomunikasi akan mempengaruhi proses komunikasi yang dilakukannya. Dalam kaitannya dengan kredibilitas sebagai sumber pesan, pengaruh penampilan ini terutama terjadi pada kontak pertama antara sumber dan penerima pesan. Pada saat itu, penerima pesan akan menilai sumber pesan itu. Penilaiannya tersebut tidak hanya menyangkut karakter, tetapi penerima juga akan mengaitkannya dengan dugaannya tentang kemampuan sumber dalam menyampaikan pesan. Keakraban Aspek ini merujuk pada pengetahuan tentang sumber yang dimiliki audiens melalui terpaan media massa. Keakraban sering diabaikan oleh institusi karena mereka lebih memperhatikan aspek kesamaan dan daya tarik dari sumber (Belch dan Belch, 2001). Belch dan Belch (2001), mengungkapkan bahwa kredibilitas dan kepemimpinan merupakan proses yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Proses tersebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu kepemimpinan juga merupakan proses interaksi antar seseorang (pemimpin) dengan sekelompok orang lain. Kepemimpinan berarti juga proses pemberian motivasi, agar orang lain secara ikhlas dan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijabarkan sesuai dengan fungsinya. Secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu: a. Fungsi instruktif Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah.
Pemimpin
sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator dan inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin. Fungsi ini berarti juga keputusan yang ditetapkan pimpinan tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah. Selanjutnya perintah tidak akan ada artinya,jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu sejalan dengan pengertian kepemimpinan, intinya
42
adalah kemampuan pimpinan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah, yang bersumber dari keputusan yang telah ditetapkannya. b. Fungsi konsultatif Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi itu dapat dilakukan secara terbatas hanya dengan orangorang tertentu saja, yang dinilainya mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukannya dalam menetapkan keputusan.
Di samping itu mungkin pula
konsultasi itu dilakukannya untuk mendengarkan pendapat dan saran, apabila suatu keputusan yang direncanakannya ditetapkan. c. Fungsi partisipasi Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan dan sesama orang yang dipimpin.
Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin
berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
Setiap anggota
kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi/jabatan masing-masing. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Fungsi partisipasi hanya mungkin
terwujud
jika
pemimpin
mengembangkan
komunikasi
yang
memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, gagasan dan pandangan dalam memecahkan masalah-masalah, yang bagi pimpinan akan dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan-keputusan. d. Fungsi delegasi Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat
43
dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayainya.
Fungsi delegasi pada
dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi/jabatannya, apabila diberi/mendapat pelimpahan wewenang.
Sedang penerima delegasi harus mampu memelihara
kepercayaan itu, dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. e. Fungsi pengendalian Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.
Sehubungan
dengan itu berarti fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Penelitian Rahmani (2005), membuktikan bahwa peran fasilitator atau pendamping berhubungan nyata dengan efektivitas komunikasi terutama pada aspek konatif. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitator atau pendamping berperan sebagai agen perubahan.
Wahyuni (2006) dalam penelitiannya, juga telah
membuktikan bahwa intensitas komunikasi yang rendah antara anggota dengan satuan pelaksana dan sarjana pendamping cenderung menghasilkan lemahnya pemahaman anggota dan pengurus tentang pelaksanaan program raksa desa. Konvergensi
komunikasi
yang
rendah
cenderung
tidak/kurang
berhasil
meningkatkan motivasi anggota dalam program Raksa Desa. Bengkulu Regional Development Project (BRDP) Upaya pengentasan kemiskinan sejak lama telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan. Upaya ini tidak lain adalah salah satu hakekat dari pembangunan itu sendiri. Salah satu wujud kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan itu adalah Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP), program BRDP merupakan salah satu program Pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Dunia dalam mengentaskan kemiskinan untuk menunjang pembangunan ekonomi pada masyarakat di daerah pedesaan yang difokuskan pada sektor pertanian.
44
Program BRDP telah berlangsung sejak tahun 1998, wilayah kerja yang telah disetujui oleh Bank Dunia sebanyak 370 desa, tersebar di delapan Kabupaten di Propinsi Bengkulu; Kabupaten Bengkulu Utara 108 Desa, Kabupaten Mukomuko 25 Desa, Kabupaten Bengkulu Selatan 38 Desa, Kabupaten Seluma 43 Desa, Kabupaten Kaur 42 Desa, Kabupaten Rejang Lebong 52 Desa, Kabupaten Kepahiang 32 Desa, dan Kabupaten Lebong 30 Desa. Kegiatan program BRDP dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I, II dan III berjumlah 220 Desa (40 Desa tahap I, 74 Desa tahap II dan tahap III 105 Desa), sedangkan tahap IV 115 Desa dan tahap V 36 Desa (BRDP, 2006). Tujuan dari proyek BRDP adalah: 1. Mengentaskan
kemiskinan
di
wilayah
propinsi
Bengkulu
melalui
pembangunan pedesaan guna meningkatkan penerimaan petani dengan usahausaha perbaikan dan pengembangan usahatani. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan di Propinsi Bengkulu yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Menunjang program Taman Nasional Kerinci Seblat (Integrated Conservation Development Project/ICDP)) melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitar taman Nasional. Sedangkan sasaran proyek BRDP adalah: 1. Terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa, melalui usahausaha penciptaan lapangan kerja produktif. 2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. 3. Meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan melalui kegiatan peningkatan pendapatan ( Bina Swadaya, 2005). Komponen utama BRDP adalah kegiatan desa yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat langsung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1. Pembangunan sarana/prasarana desa (village infrastructure component/VIC) 2. Adopsi Pertanian Desa(Village Based Technology Adoption/VBTA). 3. Usaha ekonomi produktif (Income Generating Activy) dalam bentuk dana bergulir (RF). Di tingkat masyarakat desa dibentuk UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa) yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan yang menempatkan kreatifitas
45
dan tanggung jawab anggotanya untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Proyek menempatkan pendamping yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat baik pada aspek manajemen maupun teknis usaha. Sumber dana PKD 100 persen berasal dari pinjaman Bank Dunia melalui Naskah Pinjaman Luar Negeri IBRD Loan No. 4290-IND. Dana PKD disalurkan langsung ke desa peserta proyek melalui transfer ke rekening UPKD. UPKD akan menyalurkan dana tersebut ke kelompok masyarakat/individu sesuai dengan kegiatan dan dana yang disetujui.
Dana pinjaman dari UPKD di bawah
pengawasan BRDP bersifat dana bergulir dengan tingkat bunga sebesar 18 persen per tahun atau 1,5 persen per bulan, dengan ketentuan pengembalian pokok pinjaman dan bunga harus dibayar setiap bulan tanpa grace periode maksimum selama 12 bulan. Bengkulu Regional Development Project (BRDP), menganut prinsipprinsip: 1. Desentralisasi. Masyarakat diberi wewenang penuh untuk mengelola dana PKD melalui wadah UPKD yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa. 2. Transparansi. Seluruh program dan pengelolaan UPKD harus diketahui oleh masyarakat. 3. Partisipasi. Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dilibatkan secara aktif pada setiap tahap kegiatan dari perencanaan, pengendalian, pelestarian dan akhir kegiatan. 4. Swadaya.
Proses pelibatan masyarakat di dalam memberikan kontribusi
secara nyata dalam bentuk gagasan, waktu, lahan, tenaga dan bahkan untuk menjamin keberlanjutan serta berkembangnya investasi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan BRDP adalah sebagai berikut: a) Membentuk UPKD atas dasar inisiatif dan keinginan masyarakat setempat. b) Membuka rekening di bank terdekat, misalnya BRI unit atau Bank Pos. c) Setiap individu yang ingin mendapatkan pinjaman harus membuat proposal (formatnya sudah tersedia), yang isinya mengenai jenis usaha apa yang dilakukan, rencana penggunaan uang pinjaman, dan kemampuan membayar pinjaman, yang ditunjukkan oleh ketersediaan sumber pendapatan sampingan.
46
d) Proposal yang masuk akan diseleksi dan diverifikasi oleh UPKD. e) UPKD menggulirkan dana kepada individu melalui mekanisme kelompok. f) Tingkat suku bunga mengikuti ketentuan pasar. Bunga pinjaman nantinya digunakan sebagai dana sosial dan menjadi modal desa. g) Bappeda memberikan tugas tanggung jawab kepada NGO lokal untuk bertindak sebagai fasilitator dan pendamping UPKD pada saat pelaksanaan di lapangan. Kegiatan BRDP yang telah berjalan selama lima tahun tentunya telah mendatangkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak ini dapat dilihat dari adanya perubahan dalam pengetahuan kewirausahaan, perubahan dalam nilai masyarakat, perubahan dalam pengambilan keputusan, perubahan dalam teknologi berproduksi, perubahan terhadap kualitas lingkungan hidup, dan perubahan partisipasi masyarakat. Yayasan Duta Awam dan NGO Mitra Lokal bersama masyarakat setempat, pada tahun 2005 melakukan monitoring dari Bengkulu Regional Development Project (BRDP), dimana setelah dilakukan desain ulang ternyata BRDP memiliki masalah-masalah sebagai berikut: 1. Ketidakjelasan status peserta lama dan peserta baru, karena ketiadaan informasi tentang desain ulang. 2. Masyarakat
menganggap pihak pelaksana tidak konsisten dalam
menerapkan proyek, karena aturan yang berubah. 3. Terlambatnya implementasi proyek karena persyaratan pencairan dana World Bank serta perumusan desain ulang yang memakan waktu lama. Hal ini mengakibatkan rantai masalah. Misal, menyebabkan usaha-usaha penyerapan dana di masyarakat ditingkatkan. Namun karena parameter tingkat keberhasilan proyek adalah tingkat pengembalian pinjaman maka dipilihlah peserta atau jenis usaha yang dianggap dapat cepat melunasi pinjaman. 4. Rekomendasi
aspek
teknologi
pertanian
tidak
optimal,
karena
dilaksanakan atau tidak sangat tergantung instansi pelaksana yang berwenang.
47
5. Penerapan demand driven yang tidak dibangun melalui pemilahan antara needs dan wants berdampak negatif pada: a. Tidak tepatnya sasaran yang ingin dicapai. Contoh, lokasi yang idealnya sesuai rekomendasi peneliti terhadap potensi tanah, karena permintaan masyarakat berubah menjadi tanaman lain. b. Ketidaktepatan peserta atau kepesertaan ganda. c. Perbedaan aturan antara lokasi yang satu dengan yang lain, terkait kerancuan pemahaman otonomi daerah. 6. Sosialisasi proyek di tahap awal oleh pemerintah kepada masyarakat diterjemahkan sebagai pengumuman kepada masyarakat. 7. Dukungan pelaksana di lapangan tidak memuaskan masyarakat. Dampak proyek terhadap peningkatan pendapatan masyarakat terlihat dengan adanya peningkatan konsumsi dan kepemilikan masyarakat. Disamping itu rata-rata kwantitas usaha yang dimiliki semakin bertambah. Secara sosial pertemuan untuk melakukan diskusi secara teratur di tingkat kelompok merupakan sarana saling belajar dan bertukar pengalaman terutama yang berkaitan dengan pengembangan usaha mereka (Bina Swadaya, 2005).
48
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS Kerangka Pemikiran Pembangunan
merupakan suatu
proses perubahan sosial dengan
partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan, dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Dalam pembangunan, kepedulian dominan pada partisipasi telah dikaitkan dengan sektor masyarakat atau sosial. Sebuah kajian yang sangat berpengaruh pada akhir tahun 1979-an, mendefinisikan partisipasi sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dari fungsi pengawasan semacam itu
(Stiefel dan
Wolfe, 1994 dalam Gaventa dan Valderrama, 2001). Salah satu kajian penting dalam pendekatan komunikasi pembangunan adalah permasalahan betapa rendahnya partisipasi rakyat dalam proses pembangunan akibat minimalnya kesempatan terjadinya komunikasi yang adil dan seimbang antara rakyat dan pembuat keputusan negara dalam menentukan jalannya proses pembangunan.
Keprihatinan ini dicerminkan oleh proses
pembangunan yang tidak selalu mengutamakan kepentingan dan partisipasi rakyat, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan politis (stabilitas, statusquo, kekuasaan), akumulasi modal dan pertambahan keuntungan elit ekonomi, maupun superioritas dan dominasi pengaruh dalam lingkungan kultural bangsa. Paradigma lama komunikasi pembangunan menekankan pada proses komunikasi manusia yang dalam model komunikasi linier konvensional. Model ini merupakan gambaran proses komunikasi yang berlangsung secara linier (searah) dari sumber kepada penerima melalui media (sumber-pesan-mediapenerima). Model linier-konvensional tersebut dapat pula tergambarkan secara vertikal mengingat struktur stratifikasi sosial masyarakat terbagi menurut kelas atas, menengah dan bawah. Tujuan
komunikasi
pembangunan
secara
umum
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
adalah
untuk
Tujuan tersebut
49
hanya akan tercapai bila komunikasi pembangunan efektif. Komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Dalam paradigma komunikasi partisipatif-horisontal, semua massa-rakyat diundang untuk lebih berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan. Komunikasi pendukung pembangunan dilaksanakan dalam model komunikasi horisontal, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis. Dalam proses komunikasi, tidak hanya ada sumber atau penerima saja. Sumber juga penerima, penerima juga sumber dalam kedudukan yang sama dan dalam level yang sederajat. Karena itu kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima melainkan "berbagi" atau "berdialog". Isi komunikasi bukan lagi "pesan" yang dirancang oleh sumber dari atas, melainkan fakta, kejadian, masalah, kebutuhan yang dikodifikasikan menjadi "tema". Dan tema inilah yang disoroti, dibicarakan dan dianalisa. Semua suara didengar dan diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka yang terlibat dalam model komunikasi ini bukan lagi "sumber dan penerima" melainkan partisipan" yang satu dengan yang lain (Sulistiyowati dkk., 2005). Pendekatan proyek yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat desa merupakan salah satu bentuk proses komunikasi yang terjadi. Arah komunikasi yang selama ini dikenal dalam proyek pembangunan masyarakat adalah komunikasi yang bersifat top-down, sehingga dengan pola komunikasi ini dikatakan bahwa masyarakat hanya dianggap sebagai objek pembangunan, bukan sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Untuk itu pola komunikasi top-down diubah ke pola komunikasi bottomup, dengan demikian masyarakat dapat merasa memiliki proyek tersebut (dari dan untuk masyarakat). Penerapan pola komunikasi dapat memperlihatkan intensitas komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat desa, karena intensitas bertanya, memberi informasi, meminta klarifikasi, penyebaran informasi dan kebutuhan informasi akan rendah jika komunikasi tersebut bersifat top-down. Selanjutnya konvergensi komunikasi sebagai salah satu keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat desa yang bisa diwujudkan dalam musyawarah
50
akan rendah pada pola komunikasi top-down, karena pemerintah beranggapan tdak diperlukan adanya musyawarah dengan masyarakat, karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah dan masyarakat diharapkan melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Partisipasi sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya peran sertanya dalam pembangunan tidak terlepas dari adanya prasyarat partisipasi yakni adanya kesempatan, kemampuan dan kemauan. Kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh penguasaan informasi, motif, harapan, kebutuhan, pengetahuan, keterampilan dan sikap mental. kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.
Secara diagramatik,
51
Kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dalam kegiatan BRDP (X1) : X1.1 Kejujuran X1.2 Keahlian X1.3 Daya tarik X1.4 Keakraban
Karakteristik Anggota UPKD: 1. Usia 2.Pendidikan 3. Jumlah anak tanggungan 4. Penghasilan 5. Frekuensi peminjaman 6. Besar pinjaman
Keragaan Individu (X2) : X2.1 Kesempatan (sarana kelembagaan, kepemimpinan, pengaturan dan pelayanan) H2 X2.2 Kemauan (motif, harapan, kebutuhan, penguasaan informasi) X2.3 Kemampuan (pendidikan, pengalaman, modal) X2.3 Kesempatan (sarana Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP (Y1): Y1.1 Perencanaan Y1.2 Pelaksanaan Y1.3 Evaluasi
Tingkat Kepuasan Warga (Y2)
52
Hipotesis Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa komunikasi partisipatif dipengaruhi dari adanya kredibilitas agen pendamping dalam kegiatan BRDP dan keragaan individu.
Dalam penelitian ini juga melihat tingkat kepuasan warga sebagai
dampak dari komunikasi partisipatif warga terhadap kegiatan BRDP. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hipotesis 1. Ada hubungan yang nyata antara kredibilitas agen pendamping dan keragaan individu dengan komunikasi partisipatif dalam kegiatan Bengkulu Regional Development Project (BRDP). Hipotesis 2.
Ada hubungan yang nyata antara komunikasi partisipatif warga dalam kegiatan Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dengan tingkat kepuasan warga.
53
METODE PENELITIAN Desain Penelitian Penelitian ini didesain sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional. Menurut Effendy (1993), desain penelitian survei adalah penelitian yang mengambil contoh dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Indikator dan parameter yang ditetapkan pada setiap peubah, ditetapkan berdasarkan teori yang telah teruji dan diakui kebenarannya. Selanjutnya setiap indikator dan parameter yang telah ditetapkan, dituangkan dalam definisi operasional, kemudian dikembangkan dalam bentuk daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai acuan atau instrumen wawancara dengan anggota UPKD dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang. Lokasi dan waktu penelitian Lokasi penelitian adalah adalah Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Penentuan lokasi ini dilakukan secara
purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa desa ini merupakan desa sasaran BRDP yang memiliki anggota peminjam paling banyak. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2009. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi, menurut Riduwan (2004), merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang ditetapkan adalah warga Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi daerah sasaran penelitian. Teknik Penarikan Sampel Pemilihan sampel penelitian yang merupakan anggota Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) di lokasi penelitian yang terlibat dalam kegiatan BRDP dilakukan secara simple random sampling . Pengambilan sampel dan anggota
54
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) maupun kelompok dalam populasi tersebut.
Pemilihan anggota kelompok UPKD
dilakukan secara acak dengan mengambil 25 anggota UPKD yang terlibat dalam kegiatan BRDP. Anggota UPKD yang menjadi sampel adalah warga yang masih rutin membayar pinjaman modal bergulir BRDP. Data dan Instrumental Sumber data penelitian Sumber data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Data Primer, yang meliputi: a. Data atau informasi yang diperoleh dari responden yang meliputi pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan BRDP dan anggota UPKD. b. Hasil observasi di lapangan 2. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh: a. Kantor Pemerintah yang menangani kegiatan BRDP b. Kantor Desa di lokasi kegiatan BRDP c. Petugas lapangan dan agen pendamping masyarakat dalam kegiatan BRDP Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari anggota UPKD berkaitan dengan topik penelitian. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan yang berkaitan dengan sumber data sekunder. 2. Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara 3. Wawancara mendalam. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan kajian melalui kegiatan temu muka yang dilakukan pengkaji dengan informan.
Pertanyaan yang
55
diajukan tidak berdasarkan struktur tertentu tetapi terpusat pada satu pokok tertentu.
Menurut Sitorus dan Agusta (2003), wawancara mendalam
merupakan proses temu muka berulang antara peneliti dan subyek informan. Melalui cara ini peneliti hendak memahami pandangan subyek informan tentang hidupnya, pengalamannya dan situasi sosialnya. Guna memudahkan pengkaji membuat pedoman wawancara. 4. Observasi Langsung. Metode observasi langsung menurut Adimihardja dan Hikmat (2004), merupakan metode perolehan informasi yang mengandalkan pengamatan langsung di lapangan, baik yang menyangkut obyek, kejadian, proses, hubungan maupun kondisi masyarakat, dan lingkungan alam yang berkaitan dengan proses dialog. Definisi Operasional Definisi operasional variabel adalah penjelasan pengertian mengenai beberapa variabel yang diukur. Variabel-variabel tersebut diukur dengan cara meminta pendapat dan respons dari para responden rentang beberapa hal yang berhubungan dengan variabel-variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi dengan menggunakan definisi operasional sebagai berikut. Variabel Karakteristik Anggota UPKD Variabel karakteristik Aggota UPKD merupakan variabel anteseden, dimana dalam hal ini variabel karakteristik anggota UPKD hanya mempengaruhi variabel keragaan individu. Karakteristik anggota UPKD adalah ciri-ciri yang melekat pada seseorang sebagai anggota UPKD yang meliputi: 1. Usia, yaitu umur Anggota UPKD pada waktu penelitian dilaksanakan yang diukur dalam satuan tahun dengan pembulatan ke ulang tahun terdekat. 2. Pendidikan, adalah tingkat pembelajaran tertinggi yang pernah dicapai Anggota UPKD, dikategorikan dalam: tidak sekolah
tamat SD, tidak tamat SMP
tidak tamat SMA, dan tamat SMA ke atas. 3. Jumlah anak tanggungan, adalah banyaknya anak yang masih diberikan nafkah hidup oleh Anggota UPKD.
56
4. Penghasilan per bulan, adalah penghasilan yang diperoleh Anggota UPKD dari usaha atau mengelola usahataninya rata-rata setiap bulan,dihitung selama sebulan terakhir. 5. Frekuansi peminjaman, adalah banyak peminjaman modal bergulir yang dilakukan oleh Anggota UPKD dan disetujui oleh pengurus UPKD dan POKJA. 6. Besar pinjaman, adalah nilai nominal yang diperoleh Anggota UPKD dari program modal bergulir BRDP Variabel Keragaan Individu dalam Kegiatan BRDP 1. Kesempatan adalah adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh anggota UPKD bahwa mereka berpeluang untuk berpartisipasi, meliputi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari membuat perencanaan usulan, pelaksanaan kegiatan, pemecahan masalah-masalah yang ada hingga pada tahap evaluasi kegiatan.
Kesempatan responden dilihat dari sarana
kelembagaan, kepemimpinan, pengaturan dan pelayanan yang ada dalam kegiatan BRDP. 2. Kemauan adalah adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap anggota UPKD untuk termotivasi berpartisipasi, meliputi kemauan warga apakah ingin ikut berpartisipasi dalam perencanaan usulan kegiatan, harapan akan keberhasilan kegiatan, kemauan untuk menilai keberhasilan dan keinginan untuk menjaga serta memelihara hasil-hasil pembangunan kegiatan. Kemauan yang mendorong anggota UPKD ini dilihat dari motif, harapan, kebutuhan dan penguasaan informasi terhadap kegiatan BRDP. 3. Kemampuan adalah adanya kesadaran atau keyakinan pada diri anggota UPKD bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proyek BRDP, meliputi tingkat pengetahuan warga dalam menyusun perencanaan, kemampuan dan keterampilan warga dalam pelaksanaan kegiatan, dan
kesiapan
masyarakat
untuk
mengevaluasi
hasil-hasil
kegiatan.
Kemampuan seorang anggota UPKD terhadap kegiatan BRDP dilihat dari pendidikan, pengalaman dan modal yang dimiliki oleh anggota UPKD tersebut.
57
Penilaian dilakukan dengan skala ordinal dimana nilai-nilai pertanyaan mempunyai empat kemungkinan jawaban yaitu: ü Sangat setuju dengan skor = 4 ü Setuju skor = 3 ü Kurang setuju dengan skor = 2 ü Tidak setuju dengan skor = 1 Variabel Kredibilitas Agen Pendamping dalam kegiatan BRDP Kredibilitas merupakan suatu tingkat sampai sejauhmana sumber pesan (komunikator) dapat dipercaya oleh penerima (komunikan). Tingkat kepercayaan ini penting karena pada kenyataannya orang terlebih dahulu akan memperhatikan siapa yang membawa pesan, sebelum ia mau menerima pesan yang dibawanya. Apabila kredibilitas sumber pesan rendah, maka bagaimanapun baiknya pesan yang disampaikan, penerima tidak akan menerimanya.
Kredibilitas agen
pendamping dalam kegiatan BRDP ini, meliputi: 1. Keahlian, yaitu penilaian anggota UPKD terhadap agen pendamping apakah dapat dianggap sebagai seseorang yang dapat memberikan informasi yang tegas dan dapat dipercaya. 2. Kejujuran, yaitu penilaian anggota UPKD terhadap kepercayaan dan niat dari agen pendamping
(komunikator)
bahwa informasi yang disampaikannya
adalah benar. 3. Daya tarik (disukai), adalah penilaian anggota UPKD terhadap kualitas fisik dan non-fisik dari agen pendamping (komunikator) yang membuat dirinya disukai oleh warga; meliputi daya tarik fisik dan daya tarik non-fisik. 4. Keakraban, adalah penilaian anggota UPKD terhadap situasi hubungan antara agen pendamping dalam kegiatan BRDP dengan warga. Penilaian dilakukan dengan skala ordinal dimana nilai-nilai pertanyaan mempunyai empat kemungkinan jawaban yaitu: ü Sangat setuju dengan skor = 4 ü Setuju skor = 3 ü Kurang setuju dengan skor = 2 ü Tidak setuju dengan skor = 1
58
Variabel Komunikasi Partisipatif dalam Kegiatan BRDP Komunikasi partisipatif merupakan bentuk komunikasi transaksional dimana pengirim (sender) dan penerima (receiver) pesan saling berinteraksi dalam periode tertentu hingga sampai pada makna-makna yang saling berbagi. Variabel komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP meliputi: 1. Perencanaan adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara pengurus UPKD dan warga untuk mengidentifikasi wilayah dan permasalahan yang dihadapi warga. Pengurus UPKD memberikan penjelasan tentang program BRDP dan warga diberikan kebebasan untuk memberikan pertanyaan, pendapat dan masukan. 2. Pelaksanaan adalah komunikasi yang dilakukan antara pengurus UPKD dengan warga dalam melaksanakan kegiatan BRDP, seperti kegiatan program dana bergulir dan perbaikan sarana/prasarana desa yang telah disepakati pada tahap perencanaan. 3. Evaluasi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara pengurus UPKD dengan warga, dimana warga diberikan kebebasan untuk menilai program yang berjalan di desa Pondok Kubang. Seperti program dana bergulir dan program perbaikan sarana/prasarana desa. Penilaian dilakukan dengan skala ordinal dimana nilai-nilai pertanyaan mempunyai empat kemungkinan jawaban yaitu: ü Sangat setuju dengan skor = 4 ü Setuju skor = 3 ü Kurang setuju dengan skor = 2 ü Tidak setuju dengan skor = 1 Variabel Tingkat Kepuasan Masyarakat Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dari program Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dengan harapan yang dimilikinya. Meliputi kepuasan akan kemampuan agen pendamping dalam menggunakan bahasa setempat, kemampuan memberikan penjelasan secara lisan dan tertulis, kemampuan agen pendamping dalam pengusaan teknologi, kemampuan
59
menghargai
pendapat
mengendalikan
atau
suasana,
saran
dari
kemampuan
masyarakat,
dalam
kemampuan
menjawab
dalam
pertanyaan
dari
masyarakat, kemampuan menjalin hubungan yang akrab dengan warga, dan kemampuan agen pendamping dalam menggunakan kata-kata atau kalimat yang jelas dan mudah dimengerti oleh warga. Penilaian dilakukan dengan skala ordinal dimana nilai-nilai pertanyaan mempunyai empat kemungkinan jawaban yaitu: ü Sangat puas dengan skor = 4 ü Puas skor = 3 ü Kurang puas dengan skor = 2 ü Tidak puas dengan skor = 1
Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi Pengujian validitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu telah mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas instrumen yang dilakukan adalah membangun suatu pengertian (Construct Validity) yang berkenaan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukur (Sudjana dan Ibrahim, 1989). Metode yang digunakan untuk menguji validitas instrumen ini adalah dengan menetapkan indikator suatu konsep dengan cara: 1. Menggunakan pemahaman dan logika berpikir atas dasar teori ilmiah. 2. Memperhatikan saran-saran para ahli. 3. Menyesuaikan daftar pertanyaan sesuai dengan judul dan masalah penelitian. Menurut Arikunto (1998), reliabilitas menunjukkan keterpercayaan suatu alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Lebih lanjut dikatakan suatu instrumen dikatakan baik bila instrumen tersebut tidak akan bersifat tendensius yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.
Untuk mencapai reliabilitas alat ukur yang maksimal maka akan
60
dilakukan penyempurnaan instrumen melalui pengujian terhadap 10 responden dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha (Riduan, 2004) sebagai berikut:
r
11
(
=
)( 1 -
k
(k 1)
di mana: r11 k Si St
Si
)
St
= Nilai reliabilitas = Jumlah item = Jumlah varian skors tiap-tiap item = Varian total
Untuk melihat apakah instrumen yang digunakan reliabel atau tidak, maka nilai r11 yang diperoleh dikonfirmasikan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 0,05.
Jika nilai r11 terhitung lebih besar dari t tabel, maka instrumen yang
digunakan dinyatakan reliabel, jika sebaliknya maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Uji coba kuesioner dilakukan pada 10 responden yang tergabung dalam UPKD di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi Desa ini bersebelahan dengan Desa Pondok Kubang. Hasil uji coba instrumen menunjukkan menunjukkan bahwa pada signifikansi
= 0,05
dengan jumlah responden 10 orang anggota UPKD diperoleh koefisien reliabilitas untuk 17 peubah sebesar 0,776 apabila dibandingkan dengan r tabel ( = 0,05;r tabel = 0,632). Berdasarkan ketentuan uji statistik, kuesioner sudah valid dan reliabel untuk digunakan.
Hasil analisis reliabilitas kuesioner untuk masing-
masing peubah selengkapnya disajikan pada Lampiran 1. Analisa Data Distribusi variabel penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hubungan antar variabel di analisis dengan menggunakan uji korelasi Tau Kendall dengan menggunakan program SPSS 13 for Windows.
61
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN RESPONDEN 1. Desa Pondok Kubang Penelitian dilaksanakan di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, dengan luas desa 26.044 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Pondok Kubang sebagai berikut: -
Sebelah utara berbatasan dengan Desa Talang Boseng
-
Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talang Pauh
-
Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo
-
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Linggar Galing Desa Pondok Kubang terletak delapan kilometer dari Ibukota Kecamatan,
50 kilometer dari Ibukota Kabupaten, dan 11 kilometer dari Ibukota Propinsi. Luas Desa Pondok Kubang adalah 26.044 hektar. Penggunaan lahan terbesar digunakan untuk ladang dan perkebunan sebesar 10.420 hektar.
Perkebunan
banyak ditanami karet dan kelapa sawit, hal ini sesuai dengan potensi pekerjaan penduduk Desa Pondok Kubang, sekitar 767 orang pekerjaannya adalah petani. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Pondok Kubang masih menggantungkan kebutuhan hidupnya pada usaha sektor pertanian.
Lahan
persawahan baik itu menggunakan pengairan setengah teknis maupun tadah hujan menggunakan luas sebesar 175 hektar. Desa Pondok Kubang dihuni oleh beragam etnis.
Kehidupan sosial
budaya merupakan asimilasi dari beragam etnis yang ada. Terdapat tiga etnis yang cukup dominan di desa ini, yakni Jawa, Rejang dan Ketahun. Etnis Jawa merupakan kaum pendatang, mereka didatangkan dari tanah Jawa melalui program Transmigrasi bedol desa dan sukarela sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Budaya dan adat istiadat masih tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa masih menjadi bahasa pergaulan sehari-hari di antara komunitas mereka. Berdasarkan data monografi Desa Pondok Kubang, jumlah penduduk tercatat berjumlah 2.169 jiwa, dengan perinciann 1.009 jiwa laki-laki dan 1.160 jiwa perempuan. Jumlah total kepala keluarga yang ada di Desa Pondok Kubang
62
pada saat ini mencatat 586 kepala keluarga ( KK), dimana sebagian besar dari penduduk tersebut bermata pencahariannya adalah petani.
Poenduduk yang
bermata pencaharian di luar sektor pertanian seperti PNS, dagang, dan lain-lain jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Sarana dan prasarana Desa Pondok Kubang cukup memadai dan sudah sering digunakan oleh masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Prasarana transportasi yang ada di Desa Pondok Kubang adalah berupa jalan aspal yang setiap hari digunakan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dan mobilitas penduduk. Kelancaran arus transportasi sangat mempengaruhi arus pemasaran hasil produksi.
Gambar 2. Kantor Desa Pondok Kubang 2. BRDP di Desa Pondok Kubang Program BRDP mulai ada di Desa Pondok Kubang pada tanggal 17 November 2003 dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim BRDP Kabupaten Bengkulu Tengah dan selanjutnya diawali dengan kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Inti dari PRA adalah menghasilkan RKD (Rencana Kegiatan Desa). Rencana kegiatan desa ada dua komponen yang dapat ditindaklanjuti oleh program BRDP yaitu Revolving Found (Dana Bergulir) dan Infrastruktur desa. Pada tahap-tahap awal BRDP masuk ke Desa Pondok Kubang, pada umumnya warga tidak mengetahui apa itu BRDP. Warga pedesaan menganggap
63
BRDP hanyalah sebagai lembaga yang akan menyalurkan bantuan cuma-cuma kepada mereka, bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap BRDP tak lain dan tak bukan adalah sebuah organisasi politik yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Banyak masyarakat yang enggan masuk program BRDP karena khawatir akan terkait dengan partai politik ataupun sejenisnya, sehingga dapat merugikan mereka kelak di kemudian hari. Program yang baru ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diterima oleh warga yang memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah. Komponen utama BRDP adalah kegiatan desa yang dilaksanakan melalui partisipasi warga. Berdasarkan hasil musyawarah pengurus desa, pemuka adat, fasilitator BRDP dan warga Desa Pondok Kubang maka dibentuklah suatu organisasi unit Pengelola Keuangan Desa pada tanggal 17 November 2003 yang kemudian diberi nama UPKD Mitra Usaha Bersama dengan tujuan untuk membantu warga
yang memerlukan modal sehingga diharapkan dapat
meningkatkan perekonomian warga desa. UPKD ini merupakan asset desa dan milik anggota UPKD yang AD/ART pengurus dan aturan lainnya merupakan aspirasi warga melalui rapat desa. Pemilihan Desa Pondok Kubang sebagai salah satu desa sasaran BRDP dilakukan dengan dua metode pemilihan pada tiga tahap. Metode pertama adalah seleksi yang didasarkan pada data sekunder profil Desa Pondok Kubang dan keberadaan proyek; sedangkan metode kedua adalah survey verifikasi yang mana proses seleksi didasarkan pada verifikasi data sekunder dan data primer hasil survai. Proses yang menggunakan dua metode tersebut dilakukan dalam tiga tahap seleksi yang masing-masing tahap menggunakan indikator yang berbeda sesuai dengan metode yang digunakan. Tahap pertama adalah review data sekunder Desa Pondok Kubang yang dipandang potensial untuk menerima program BRDP.
Indikator yang dilihat
adalah lokasi desa Pondok Kubang, jumlah kepala keluarga dan keberadaan proyek sejenis BRDP di Desa Pondok Kubang. Tahap kedua adalah pemilihan Desa Pondok Kubang berdasarkan indikator sebaran geografis. Indikator utama yang digunakan dalam seleksi tahap kedua ini adalah sebaran desa dan posisi
64
geografis Desa Pondok Kubang yang telah diperoleh dari survai. Pada tahap ketiga adalah proses penilaian kelayakan berdasar data hasil survai, yaitu verifikasi data sekunder tentang profil desa dan data primer tentang tingkat kemiskinan di desa Pondok Kubang.
Indikator utama yang digunakan pada
seleksi tahap ketiga adalah tingkat kemiskinan dan potensi yang dimiliki desa Pondok Kubang. Ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan BRDP antara lain: 1. Kinerja lembaga pembiayaan UPKD, baik dari aspek sumber daya manusia (pengurus), kinerja operasional (manajemen), pelayanan nasabah, jumlah dana yang tersalur, dan tingkat pengembalian 2. Kinerja fasilitator, baik pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat maupun kepada UPKD 3. Ruang lingkup peranan fasilitator di lapangan, antara lain persiapan, perencanaan,
pengawasan
pelaksanaan,
pemantauan,
pekerjaan
administrasi dan pelatihan. 4. Pencapaian program BRDP, yang meliputi adopsi/replikasi teknologi pertanian dan usaha ekonomi produktif, pembangunan sarana/prasarana desa, dan penguatan kelembagaan dan dukungan pelaksanaan di tingkat masyarakat desa. Program pembangunan desa sebagaimana diharapkan akan terwujud sedapat mungkin dilakukan atas pilihan masyarakat sendiri. Dengan demikian perwujudan komponen kegiatan BRDP akan dilakukan atas kehendak dari warga. Komponen-komponen yang ada direncanakan berjalan secara seiring dan saling mendukung. Dengan kata lain, pembangunan desa sebagai satu program akan didukung oleh komponen-komponen kegiatan yang disediakan oleh BRDP. Salah satu indikator untuk pelaksanaan perbaikan prasarana desa adalah adanya indikasi bahwa warga melaksanakan atau warga dapat mengelola kegiatan ekonomi melalui UPKD.
65
BRDP sejauh ini dinilai sudah mampu memberikan manfaat bagi desa Pondok Kubang. Namun demikian terdapat variasi opini manfaat program yang dirasakan baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 3. UPKD Mitra Usaha Bersama Di Desa Pondok Kubang Komponen kegiatan BRDP yang digunakan sebagai acuan pemilihan desa Pondok Kubang dan acuan pengembangan program adalah kinerja kelembagaan di tingkat desa (UPKD) atau kegiatan PKD dan UPKD yang dinilai sebagai pusat pengembangan program di tingkat desa. Pelaksanaan kegiatan BRDP dilakukan setelah melalui penilaian terhadap kinerja UPKD. Dalam praktek desain program yang bersifat partisipatif (open menu) akan dilaksanakan warga dengan pembiayaan UPKD setelah melalui penilaian oleh tim verifikasi (POKJA) desa. Dengan demikian proyek mempunyai kepentingan agar UPKD mempunyai kinerja yang bagus sebagai cermin keberhasilan program di tingkat desa.
Gambar 3. Kantor UPKD Mitra Usaha Bersama Untuk menjalankan kegiatan UPKD Mitra Usaha Bersama, berdasarkan hasil musyawarah pengurus desa, pemuka adat, dan warga desa Pondok Kubang maka dibentuklah suatu kepengurusan UPKD Mitra Usaha Bersama. Pengurus terpilih yaitu Firda Ihsan sebagai ketua, Ahmad Soleh sebagai bendahara, Susilawati sebagai sekretaris, POKJA adalah Sriwijaya (mantan kepala desa), dengan anggota : Suwardono dan Edhi Wagimin (Pendamping BRDP). Selama
66
UPKD berdiri setiap tahun diadakan rapat anggota tahunan (RAT) dan sampai saat ini pengurus UPKD belum ada yang diganti. Adapun rincian tugas pengurus UPKD adalah sebagai berikut: 1. Ketua adalah anggota yang dipilih masyarakat yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dijalankan UPKD 2. Sekretaris adalah anggota yang melaksanakan pencatatan administrasi, pembukuan, penerimaan dan pengeluaran dana 3. Bendahara adalah anggota yang mengelola kas, menerima dan mengeluarkan dana 4. Pembentukan Kelompok Kerja/POKJA adalah anggota yang bertugas untuk menilai/verifikasi proposal yang diajukan oleh nasabah UPKD 5. Fasilitator adalah tim yang mengawasi jalannya kegiatan UPKD. Pembentukan dan pengembangan UPKD dilakukan dengan suatu asumsi bahwa warga (desa) seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengelola pembangunannya sendiri. Merujuk pada sejarah struktur organisasi kegiatan desa, dari LKMD menjadi UPKD, maka suatu ciri lain melekat pada desain pengembangan UPKD yang diarahkan untuk sedapat mungkin terbebas dari campur tangan pemerintah.
Dengan kata lain, pembangunan benar-benar
dilakukan oleh warga, untuk warga, dan atas pilihan warga sendiri. Bagaimanapun, fungsi UPKD sebagai lembaga keuangan sebenarnya hanya
bertindak
sebagai
faktor
pendukung
dalam pembangunan desa.
Keberhasilan BRDP salah satunya tetap ditentukan oleh kemampuan warga dalam merencanakan kegiatannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, untuk mendukung proses ini ada suatu komponen pengembangan kapasitas (capacity building) desa yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitator desa. Fasilitator desa mempunyai tugas yang mencakup sosialisasi maksud dan tujuan serta pengelolaan PKD kepada kelompok sasaran, memotivasi warga agar berperan serta pada program BRDP.
67
3.1. Pengurus Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) Organisasi di tingkat desa merupakan ujung tombak proyek, karena institusi yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga ini merupakan pelaksana dari proyek.
Pergantian pengurus UPKD dimungkinkan dan ditempuh melalui
mekanisme musyawarah desa. Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab dari pengurus UPKD Mitra Usaha Bersama: Tahap Persiapan a. Mengikuti kegiatan dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan PKD b. Membuka rekening pada bank terdekat c. Menyusun rencana usaha UPKD (RUUPKD) yang menjadi acuan bagi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kemajuan UPKD.
Tata cara
penyusunan RUUPKD mengacu pada buku panduan pengelolaan UPKD. d. UPKD bersama-sama dengan tim verifikasi desa dan dapat dibantu oleh nara sumber lain yang diperlukan, menyeleksi proposal yang diajukan masyarakat, kemudian mengajukannya ke Pimpro/Pimbagpro Kabupaten. e. Bersama-sama dengan PP dan fasilitator, melakukan survey rumah tangga sebagai salah satu bahan verifikasi proposal. f. Bersama Kepala Desa dan Tim Verifikasi, UPKD masing-masing desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan prioritas proposal yang lulus verifikasi dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh ketua POKJA dan diketahui oleh Kepala Desa. Tahap Pelaksanaan a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART dan RUUPKD. b. Berdasarkan
Berita
Acara
Musyawarah
Desa,
menyusun
dan
menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) dan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD). c. Mengajukan penarikan dana melalui Pimpro/Pimbagpro
68
d. Menyalurkan dana kepada calon penerima dana/peminjam yang lulus verifikasi e. Menyusun dan melaporkan kemajuan pelaksanaan setiap bulannya dan memberikan umpan balik kepada Pimpro/Pimbagpro Kabupaten dan Kepala Desa sehingga kemajuan pelaksanaan kegiatan dapat dievaluasi dan diawasi. f. Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan dan fisik PKD g. Mencatat dan mendokumentasikan data PKD h. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat (pembukuan, pelaporan, pengembalian pinjaman) Tahap Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan a. Mempertanggungjawabkan
penggunaan
keseluruhan
masyarakat dan Pimbagpro Kabupaten
dana
kepada
melalui laporan bulanan
penggunaan keseluruhan dana (LPKD) yang ditandatangani oleh ketua UPKD. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PKD c. Khusus
bagi
kegiatan
sarana/prasarana
desa,
membuat
dan
menandatangani surat pernyataan penyelesaian pekerjaaan proyek (SP4) d. Melakukan evaluasi atas RUUPKD dengan pelaksanaan kegiatan UPKD pada periode yang bersangkutan.
Hasil evaluasi ini menjadi bahan
penyusunan RUUPKD periode selanjutnya. e. Bersama-sama dengan membentuk tim pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir masyarakat dalam melakukan pemeliharaan sarana/prasarana desa. 3.2. Tim Verifikasi Desa/Pokja Desa Tim verifikasi Desa Pondok Kubang dibentuk melalui musyawarah desa yang pengurusannya dipilih dari dan oleh warga. Kriteria tim verifikasi adalah: a. Jujur dan bertanggung jawab
69
b. Berdomisili di desa yang bersangkutan c. Minimal berpendidikan SLTP atau sederajat d. Perempuan atau laki-laki dan diterima oleh masyarakat e. Bersedia untuk mengikuti kegiatan proyek f. Memahami administrasi/analisa kelayakan kredit secara sederhana Adapun tugas dan tanggung jawab dari Tim verifikasi UPKD Mitra usaha Bersama (POKJA) di Desa Pondok Kubang, adalah sebagai berikut: a. Menilai proposal yang diajukan oleh warga desa setempat b. Melakukan pengawasan terhadap fisik maupun keuangan UPKD c. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
pengawasan
kepada
warga
melalui forum musyawarah 3.3. Aktivitas Usaha UPKD Mitra Usaha Bersama Dana UPKD berasal dari dana proyek BRDP, dana bergulir, simpanan masyarakat (pokok + wajib). Dana ini diajukan untuk kegiatan ekonomi anggota UPKD Mitra Usaha Bersama. Jumlah dana keseluruhan yang telah digulirkan kepada anggota sebesar Rp. 200 juta yang terdiri dari dana bergulir dan dana sarana/prasarana desa.
Kegiatan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf
hidupnya antara lain kegiatan usaha dibidang pertukangan,industri rumah tangga, jasa, pertanian dan perkebunan.
Perguliran dana proyek BRDP kepada Desa
Pondok Kubang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1.
Jumlah dana dan peminjam dana bergulir di UPKD Mitra Usaha Bersama menurut tahapannya tahun 2004-2005
Uraian Tahap I Tahap II Tahap III
Bulan Februari 2004 Desember 2004 Juli 2005 Jumlah
Jumlah Dana Rp. 16.750.000 Rp. 65.750.000 Rp. 67.560.000 Rp. 150.000.000
Jumlah Peminjam (orang) 25 48 68 141
Sumber: Kantor UPKD Mitra Usaha Bersama, Tahun 2006
Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap tahap dana yang digulirkan proyek BRDP semakin meningkat. Meningkatnya dana pada setiap tahap memberikan
70
arti bahwa pihak UPKD telah mendapatkan kepercayaan dari proyek BRDP untuk mengelola bantuan dana program kegiatan desa. Selain dana bergulir, UPKD Mitra Usaha Bersama juga menerima dana proyek BRDP untuk pembangunan sarana dan prasarana, yaitu sebesar Rp. 50.000.000. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Jumlah dana BRDP di UPKD Mitra Usaha Bersama menurut tahapannya tahun 2004 Uraian
Bulan Mei 2004 Juli 2004
Tahap I Tahap II Jumlah
Jumlah Dana Rp. 30.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 50.000.000
Sumber: Kantor UPKD Mitra Usaha Bersama, Tahun 2006
Sarana/prasarana desa yang dibangun adalah jalan desa Pondok Kubang 1500 meter, dimana kegunaannya untuk mempermudah dan memperlancar memasarkan hasil-hasil pertanian dan produk pemasaran lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 90 hari oleh TPSP2D (Tim Pelaksana Sarana Peningkatan Pembangunan Desa). 3.4. Desain Pinjaman UPKD dan Pengembaliannya UPKD telah mendesain pinjaman atau kredit kepada anggota atau nasabah dengan menetapkan jumlah pinjaman kredit yang diajukan. Rata-rata pengajuan kredit maksimal Rp. 3.000.000.
Jangka waktu pengajuan proposal hingga
diverifikasi berkisar antara satu minggu sampai dengan satu bulan, sedangkan jangka waktu proposal setelah diverifikasi hingga pencairan berkisar antara tiga hari sampai satu bulan. Dalam pengembalian UPKD tidak memberikan masa tenggang, artinya apabila pada bulan tertentu meminjam maka pada bulan berikutnya nasabah diharuskan membayar cicilan pinjamannya. Cara pencicilan pinjaman, UPKD menerapkan sistem bunga pinjaman dan pengembaliannya setiap bulan, hal ini dilakukan untuk mempercepat perputaran keuangan UPKD. Pengembalian dana titipan dilakukan secara rutin tiap bulan yaitu dengan membayar pokok pinjaman + bunga + simpanan wajib (Rp. 2.000/bulan). Adapun persentase pengembalian sampai dengan tahap sebelum pasca proyek BRDP adalah sebesar 100%. Kegiatan UPKD yaitu pengembalian
71
dana dari anggota terus digulirkan setiap bulan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha pertanian maupun usaha lainnya.
Dengan cara
pengembalian setiap bulan, maka jangka waktu pelunasan pinjaman UPKD biasanya menetapkan 12 bulan hingga 24 bulan dengan tingkat bunga tetap. Untuk pengajuan kredit kepada UPKD Mitra Usaha Bersama, anggota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Fotocopy KTP 2. Pas photo 3. Membuat surat permohonan (blanko disiapkan UPKD). 4. Mempunyai usaha yang jelas 5. Mempunyai agunan/jaminan 6. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman 7. Angsuran pinjaman dibayar setiap pada tanggal jatuh tempo 8. Membayar biaya administrasi yaitu: Wajib (Rp. 2.000) dan pokok (Rp. 5.000) Untuk tahap awal anggota UPKD meminjam dana bergulir sebesar Rp. 500.000 dengan waktu pengajuan usulan peminjaman permohonan sekitar satu bulan. Untuk tahap selanjutnya, masyarakat yang ingin meminjam dana bergulir akan lebih besar kesempatan yang diperoleh dan jumlah dana yang dipinjam di atas Rp. 500.000 apabila pengembalian kredit setiap bulannya lancar dalam arti tidak menunggak.
Sedang dasar penetapan pinjaman adalah hasil verifikasi
terhadap kelayakan usaha yang diajukan, jenis usahanya dan penilaian terhadap keadaan usaha sekarang. Setelah dana pinjaman disalurkan kepada masyarakat/anggota, UPKD mengadakan kunjungan langsung ke peminjam untuk memeriksa apakah pemanfaatan pinjaman sesuai dengan peruntukkannya atau kebutuhannya. Apabila pemanfaatan tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak UPKD melakukan verifikasi ulang untuk menentukan tindakan penyelamatan kredit.
72
3.5. Pihak-pihak yang Berkepentingan (Stakeholders) Berbagai
pihak-pihak
yang
berkepentingan
telah
memberikan
masukan/keterlibatan terhadap UPKD. Masukan yang pernah umumnya berasal dari manajemen proyek, aparat dan badan perwakilan desa, tokoh-tokoh informal di tingkat desa, fasilitator, PPL dan aparat kecamatan, serta beberapa dinas teknis seperti Dinas Kimpraswil dan Dinas Pertanian Kabupaten. Masukan-masukan tersebut berkaitan dengan hal manajemen dan administrasi UPKD, penyelesaian tunggakan kredit anggota, penerapan hukum adat, dan dorongan/motivasi. Pengurus UPKD mengharapkan pula masukan/keterlibatan pihak yang selama ini belum memberikan perhatian penuh terhadap UPKD maupun belum pernah terlibat tetapi seharusnya terlibat, antara lain DPRD. Diharapkan mereka dapat merancang perda atau pengawasan terutama untuk pasca proyek. Selanjutnya,
pengurus
UPKD
mempertimbangkan pemberian insentif
kepada
manajemen
proyek
dapat
berupa honor tetap bulanan kepada
pengurus UPKD. Hal ini mengingat pekerjaan pengurus cukup menyita waktu dan mereka berhadapan dengan masyarakat banyak yang tidak semuanya memahami keberadaan UPKD itu sendiri.
73
KARAKTERISTIK ANGGOTA UPKD DAN KERAGAAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN BRDP Karakteristik anggota UPKD yang diamati meliputi: umur, pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, jumlah anak tanggungan, penghasilan per bulan, dan frekuensi peminjaman dana bergulir. Keragaan individu merupakan potensi diri yang dimiliki oleh anggota UPKD untuk dapat terlibat dalam kegiatan BRDP. Keragaan individu dari anggota UPKD dilihat dari kesempatan, kemauan dan kemampuan.,,
Selanjutnya karakteristik individu dikorelasikan dengan
keragaan individu, sehingga dapat dilihat karakteristik individu yang mendorong anggota UPKD untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan BRDP. Tabel 3. Jumlah anggota UPKD menurut kategori karakteristik No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Karakteristik Responden Umur
Kategori
Muda (24-35 tahun) Dewasa (36-55 tahun) Tua (56-70 tahun) Pendidikan Tidak sekolah tamat SD Tidak tamat SMP Tidak tamat SMA Tamat SMA ke atas Pekerjaan Petani Pokok Pedagang Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Tidak ada Sampingan Buruh harian Wiraswasta Jumlah anak 1 tanggungan 2 3 4 Penghasilan per Rp. 400.000 Rp. 1.000.000 bulan > Rp. 1.000.000 Rp.2.000.000 > Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 >Rp. 3.000.000 Frekuensi 1 peminjaman 2 (kali) 3 4 5 Jumlah
Jumlah N % 5 20 20 80 13 52 9 36 3 12 20 80 4 16 1 4 15 60 9 36 1 4 3 12 9 36 10 40 3 12 10 40 13 52 1 4 1 4 16 4 5 20 28 7 28 7 2 8 25 100
74
Pada Tabel 3 terlihat bahwa anggota UPKD di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong dalam kategori Dewasa, dengan kisaran umur 36-55 tahun. Tingkat pendidikan formal anggota UPKD umumnya tergolong rendah (52 persen), dengan kategori tidak bersekolah sampai dengan tamat SD sebanyak 13 orang.
Latar belakang
rendahnya pendidikan anggota berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap mental anggota dalam program BRDP.
Anggota yang berpendidikan rendah
cenderung bersikap pasif, sedangkan anggota yang berpendidikan tinggi memiliki keberanian dan cenderung aktif terlibat dalam program BRDP. Anggota UPKD sebanyak sembilan orang dengan kategori tidak tamat SMP dan tidak tamat SMA, serta hanya tiga orang yang memiliki pendidikan dengan kategori tamat SMA ke atas. Anggota UPKD yang bekerja sebagai pedagang lebih diprioritaskan untuk memperoleh bantuan ekonomi modal bergulir, karena jenis pekerjaan ini lebih cepat menghasilkan, sehingga dana dapat digulirkan ke anggota yang lain. Tetapi pada kenyataannya hanya empat orang dari jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Sebagian besar yang memperoleh modal bergulir memiliki pekerjaan sebagai petani, sebanyak 20 orang (80 persen).
Dimana
modal bergulir yang mereka peroleh digunakan untuk keperluan biaya usaha pertanian. Selain itu pada awalnya mereka mengajukan permohonan bantuan modal bergulir dengan alasan untuk membuka usaha baru tapi kenyataannya banyak digunakan untuk membiayai usaha pertanian dan kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan anak. Selain pekerjaan pokok, ada beberapa anggota UPKD yang memiliki pekerjaan sampingan. Sebagian besar memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh harian, yaitu sebanyak sembilan orang (36 persen). Hal ini mereka lakukan untuk menambah keuangan keluarga agar dapat membayar cicilan dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Sebagian besar anggota UPKD memiliki banyak anak yang menjadi tanggungan dalam keluarga mereka.
Banyaknya
kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong mereka untuk mengajukan permohonan bantuan ekonomi modal bergulir. Dan nantinya tidak sedikit dari
75
anggota ini menggunakan bantuan modal tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tingkat pendapatan anggota sebagian besar berkisar antara > Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sebanyak 13 orang (52 persen). Dengan pendapatan yang mereka peroleh tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lainnya. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan mereka menyalahgunakan bantuan ekonomi modal bergulir yang mereka peroleh, padahal bantuan tersebut diberikan dengan tujuan pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Masih adanya anggota UPKD
yang baru sekali mendapatkan bantuan
ekonomi modal bergulir, padahal anggota yang lain ada yang sudah 4 sampai 5 kali mendapatkan bantuan modal bergulir.
Hal ini disebabkan karena tidak
sampainya informasi tentang BRDP kepada masyarakat secara keseluruhan padahal BRDP di Desa Pondok Kubang telah berjalan sejak tahun 2003 dan juga panjangnya daftar tunggu yang berhak mendapatkan bantuan ekonomi modal bergulir.
Sebagian besar masyarakat menganggap pengurus UPKD tidak
transparasi dalam menentukan anggota yang berhak mendapatkan bantuan modal bergulir. Banyak anggota UPKD yng sudah mendaftar terlebih dahulu tetapi yang permohonannya dikabulkan anggota UPKD yang daftar urutnya lebih lama dari mereka yang telah mendaftar duluan. Keragaan individu adalah potensi yang dimiliki oleh Anggota UPKD untuk terlibat dalam kegiatan BRDP. Keragaan individu dilihat dari: kesempatan, kemauan dan kemampuan.
Untuk melihat karakteristik anggota UPKD yang
memiliki kesempatan, kemauan dan kemampuan maka dianalisis hubungan antara karakteristik anggota UPKD dengan keragaan individu. Analisis uji Tau-Kendall antara karakteristik anggota UPKD dengan keragaan individu dalam kegiatan BRDP disajikan pada Tabel 4.
76
Tabel 4.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Koefisien korelasi Tau Kendall antara karakteristik anggota UPKD dengan peubah keragaan individu. Keragaan Individu (X2) Kesempatan Kemauan Kemampuan - 0,036 0,173 - 0,160 - 0,040 - 0,334 0,526** 0,051 0,155 - 0,009 - 0,004 - 0,179 0,186 - 0,114 - 0,268 0,336* - 0,217 - 0,368* 0,265
Karakteristik Anggota UPKD Umur Pendidikan Tanggungan Penghasilan Frekuensi Peminjaman Besar Pinjaman
** signifikan pada taraf 0,01 * signifikan pada taraf 0,05
Anggota UPKD yang terpilih menjadi sampel adalah anggota UPKD yang masih aktif meminjam dana bergulir BRDP dan dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya.
Karakteristik anggota UPKD yang diamati
hubungannya dengan keragaan individu adalah umur, pendidikan, tanggungan keluarga, penghasilan, frekuensi peminjaman dan besar pinjaman yang mereka peroleh dari dana bergulir BRDP. Pada Tabel 4 terlihat bahwa umur, pendidikan, tanggungan keluarga, penghasilan, frekuensi peminjaman dan besar pinjaman tidak memiliki hubungan nyata dengan peubah kesempatan.
Wahyuni (2006), menemukan bahwa
rendahnya pendidikan, penghasilan, tanggungan keluarga dan besar pinjaman menyebabkan anggota memiliki kesempatan, kemauan dan kemampuan yang rendah. Tetapi pada peubah kemauan, besarnya pinjaman yang diperoleh anggota UPKD berhubungan nyata dengan kemauan anggota UPKD untuk berpartisipasi dalam kegiatan BRDP dengan korelasi negatif. Artinya, bahwa semakin kecil pinjaman yang diperoleh anggota UPKD maka semakin tinggi kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan BRDP.
Sebaliknya, jika semakin besar
pinjaman yang mereka peroleh maka semakin rendah kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan BRDP. Pada Tabel 4 juga terlihat, bahwa pada peubah kemampuan memiliki hubungan yang nyata dengan pendidikan dan frekuensi peminjaman dengan
77
korelasi positif. Artinya, semakin tinggi pendidikan dan frekuensi peminjaman maka semakin besar kemampuan anggota UPKD untuk berpartisipasi dalam kegiatan BRDP.
Tetapi, jika pendidikan dan frekuensi peminjaman semakin
rendah maka kesempatan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BRDP akan semakin rendah pula. Anggota UPKD yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan BRDP merupakan anggota UPKD yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik sehingga komunikasi antara pengurus UPKD dengan anggota UPKD dapat berjalan dengan baik pula. Tingkat pemahaman anggota UPKD yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan semakin baik pula, sehingga mereka dapat mengerti maksud dan pembicaraan yang dilakukan oleh pengurus UPKD terkait dengan kegiatan BRDP yang dilaksanakan di Desa Pondok Kubang. Frekuensi peminjaman mempunyai hubungan yang nyata dengan kemampuan. Anggota UPKD yang sering mendapatkan pinjaman dana bergulir dan disetujui oleh pengurus UPKD, berarti memiliki kemampuan untuk dapat membayar angsuran dari pinjaman tersebut dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan BRDP sehingga mendapatkan kepercayaan dari pengurus UPKD. Kemampuan anggota UPKD membayar angsuran pinjaman dari modal bergulir yang mereka dapat, ini memberikan arti kalau mereka berpartisipasi aktif untuk meneruskan kegiatan BRDP agar dapat terus bertahan dan berkelanjutan. Karakteristik usia Anggota UPKD menunjukkan hubungan negatif dengan kesempatan dan kemauan. Hal ini dikarenakan faktor usia dan keterbatasan waktu anggota UPKD yang umumnya relatif dewasa untuk turut berdiskusi atau membahas kegiatan BRDP. Karakteristik pendidikan Anggota UPKD memiliki hubungan negatif dengan kesempatan dan kemauan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan anggota UPKD yang masih tergolong rendah, sehingga mereka tidak percaya dirin untuk bmengikuti kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang.
78
KOMUNIKASI PARTISIPATIF WARGA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Komunikasi partisipatif merupakan suatu bentuk komunikasi yang mengkondisikan warga bebas berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya. Komunikasi partisipatif warga dalam kegiatan BRDP dilihat dari ketelibatan mereka pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 1. Komunikasi Partisipatif dalam Tahap Perencanaan Pada tahap perencanaan, keterlibatan warga sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan BRDP di desa Pondok Kubang.
Diharapkan warga dapat memberikan masukan dan keinginan serta
dukungan terhadap kegiatan BRDP yang akan dilaksanakan. Tabel 5. Jumlah anggota UPKD menurut kategorinya pada tahap perencanaan No.
Komunikasi Partisipatif
Jumlah
Kategori N
1.
Tahap Perencanaan
Aktif Tidak Aktif
Jumlah
% 8 17 25
32 68 100
Perencanaan kegiatan UPKD merupakan kegiatan komunikasi partisipatif dalam BRDP untuk mengidentifikasi keinginan dan permasalahan yang dihadapi warga terkait pengembangan usahanya. Salah satu teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan informasi dan pengenalan kebutuhan warga adalah pemahaman secara partisipatif. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan BRDP. Tetapi pada kenyataannya metode partisipatif ini tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada Tabel di atas terlihat sebagian besar anggota UPKD pada tahap perencanaan sebagian besar warga tidak terlibat aktif dalam kegiatan BRDP yang dilaksanakan di Desa Pondok Kubang. Pada tahap perencanaan anggota UPKD yang terlibat secara aktif sebanyak delapan orang (32 persen), dan yang tidak aktif sebanyak (68 persen).
79
Pengurus UPKD Mitra Usaha Bersama menyatakan bahwa setiap ada musyawarah atau rapat rutin yang diadakan oleh pengurus UPKD untuk merencanakan kegiatan BRDP yang nantinya akan dilaksanakan, warga yang diundang selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
Tetapi dalam
memberikan sumbangan, pikiran, ide serta saran guna perkembangan UPKD kurang. Mereka lebih banyak sebagai pendengar pasif, hanya beberapa orang saja yang memang berantusias untuk dapat mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut secara aktif. Sedangkan dari pihak Anggota UPKD, mereka menganggap pengurus UPKD tidak secara detail dalam menjelaskan kegiatan BRDP.
Banyak dari
mereka menganggap BRDP merupakan proyek Pemerintah yang dilaksanakan dengan maksud memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat sehingga ketika pengurus UPKD menagih uang cicilan kredit, banyak dari anggota UPKD yang menerima bantuan modal bergulir menjadi kaget dan tidak siap. mereka menganggap uang tersebut uang bantuan guna meringankan beban hidup keluarga mereka bukan uang pinjaman. Selain itu, warga juga merasa pengurus UPKD tidak melakukan musyawarah dalam merencanakan kegiatan BRDP yang akan dilaksanakan di desa mereka. Warga hanya tahu ketika ada pelaksanaan perbaikan jalan di desa mereka, yang ternyata dibiayai oleh dana BRDP.
Padahal menurut warga,
perbaikan jalan bukanlah yang mereka inginkan. Tetapi pembangunan pasar yang mereka perlukan di desa mereka. Warga juga mengatakan kalau pengurus UPKD hanya memberikan penjelasan tentang bantuan ekonomi modal bergulir saja pada saat musyawarah perencanaan kegiatan BRDP.
Jadi mereka menilai kegiatan
BRDP sama dengan bantuan ekonomi modal bergulir. 1.1 Pengaruh Kredibilitas Agen Pendamping Kredibilitas merupakan suatu tingkat sampai sejauh mana agen pendamping BRDP dalam hal ini adalah pengurus UPKD sebagai sumber pesan (komunikator) dapat dipercaya oleh warga pada umumnya dan anggota UPKD khususnya sebagai penerima pesan (komunikan). Koefisien korelasi Tau Kendall
80
antara kredibilitas agen pendampinbg dengan tahap perencanaan pada komunikasi partisipatif disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6.
No. 1. 2. 3. 4.
Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel kredibilitas agen pendamping dengan komunikasi partisipatif pada tahap perencanaan
Variabel Kredibilitas Agen Pendamping Keahlian (X1.1) Kejujuran (X1.2) Daya Tarik (X1.3) Keakraban (X1.4)
Komunikasi Partisipatif pada Tahap Perencanaan (Y1.1) 0,081 0,086 0,167 0,075
Dari hasil Tabel di atas, dapat dilihat bahwa peubah-peubah dari kredibilitas agen pendamping yaitu keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban tidak memiliki hubungan dengan komunikasi partisipatif pada tahap perencanaan pada kegiatan BRDP.
Artinya keterlibatan anggota UPKD pada tahap
perencanaan kegiatan BRDP tidak dipengaruhi oleh kredibilitas agen pendamping, dalam hal ini yaitu keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban. Pada tahap awal pemilihan pengurus UPKD yang dilakukan secara musyawarah oleh warga Desa Pondok Kubang, tidak adanya kriteria khusus yang ditetapkan untuk pengurus UPKD terpilih nantinya. Warga yang merasa memiliki kemampuan dan dapat melaksanakan tanggungjawab dapat mencalonkan diri. Setelah diperoleh daftar nama warga yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus UPKD, dilakukan musyawarah siapa yang berhak menjadi ketua, sekretaris, bendahara, ketua POKJA dan anggota POKJA. Pemilihan pengurus UPKD tidak didasarkan pada keahlian,kejujuran, daya tarik dan keakraban yang dimiliki oleh warga yang mencalonkan dirinya. 1.2 Pengaruh Keragaan Individu Keragaan individu merupakan potensi diri yang dimiliki oleh warga untuk dapat menjadi modal untuk ikut terlibat dalam kegiatan BRDP. Analisis Tau Kendall antara keragaan individu yaitu kesempatan, kemauan dan kemampuan
81
dengan tahap perencanaan pada komunikasi partisipatif pada kegiatan BRDP dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel keragaan Individu dengan komunikasi partisipatif pada tahap perencanaan No.
Variabel Keragaan Individu
1. Kesempatan (X2.1) 2. Kemauan (X2.2) 3. Kemampuan (X2.3) ** signifikan pada taraf 0,01
Komunikasi Partisipatif Tahap Perencanaan (Y1.1) 0,069 0,092 0,456**
pada
Hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 7, menunjukkan bahwa kesempatan dan kemauan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif pada tahap perencanaan.
Artinya kesempatan yang
diberikan kepada anggota UPKD dan kemauan yang dimiliki oleh anggota UPKD untuk terlibat dalam kegiatan BRDP tidak mempengaruhi pada komunikasi partisipatif yang dilaksanakan pada tahap perencanaan. Peubah kemampuan memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif pada tahap perencanaan.
Artinya semakin tinggi dan besar
kemampuan yang dimiliki oleh warga maka akan semakin baik pula komunikasi partisipatif yang dilakukan pada tahap perencanaan.
Tetapi sebaliknya, jika
kemampuan yang dimiliki oleh warga semakin rendah maka akan semakin rendah pula komunikasi partisipatif yang terjadi pada tahap perencanaan ini. Kemampuan yang rendah akan menyebabkan komunikasi partisipatif yang diharapkan dapat berjalan antara pengurus UPKD dan warga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemampuan yang rendah mengakibatkan rendahnya kemauan warga untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan BRDP. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk mmemberikan pertanyaan, masukan atau pendapat kepada pengurus UPKD. Sedangkan, pengurus UPKD telah memberikan kesempatan dan memotivasi warga agar dapat berpartisipasi. 2. Komunikasi Partisipatif dalam Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan BRDP diharapkan merupakan hasil dari suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan BRDP di Desa
82
Pondok Kubang.
Hasil distribusi keterlibatan Anggota UPKD pada tahap
pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Jumlah anggota UPKD menurut kategorinya pada tahap pelaksanaan No.
Komunikasi Partisipatif
1.
Tahap Pelaksanaan
Jumlah
Kategori N
Aktif Tidak aktif Jumlah
% 2 23 25
8 92 100
Pada tahap pelaksanaan, jumlah anggota UPKD yang terlibat secara aktif hanya berjumlah dua orang (delapan persen), dan sisanya sebanyak 23 orang (92 persen) tidak dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan BRDP.
Hasil ini
menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pun warga banyak yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan BRDP. Hal ini dikarenakan kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan program perbaikan jalan yang bukan merupakan hasil musyawarah. Karena pada saat dilaksanakan program perbaikan jalan, warga baru mengetahui bahwa itu merupakan salah satu kegiatan BRDP. Padahal menurut mereka, bukan perbaikan jalan yang mereka perlukan tetapi adalah pembangunan proyek pasar permanen yang sudah sangat lama mereka tunggu yang diharapkan dapat membantu mereka dalam memenuhi keperluan rumah tangga dan dapat menjadi peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Pada saat ini, dikarenakan belum adanya pasar yang permanen maka pasar di desa Pondok Kubang diadakan seminggu sekali yaitu setiap hari selasa dari pukul 06.00 sampai dengan 09.00 WIB. Hal ini menyulitkan mereka karena apabila kebutuhan dapur sudah habis mereka harus pergi ke pasar kota yang jaraknya jauh dari desa mereka. Apabila proyek pasar permanen dilaksanakan mereka berharap dapat menjadi peluang membuka usaha yang dapat menambah meningkatkan perekonomian mereka. 2.1 Pengaruh Kredibilitas Agen Pendamping Kredibilitas agen pendamping pada tahap pelaksanaan terkait dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan pengurus UPKD dengan anggota UPKD dengan pelaksanaan kegiatan BRDP yang meliputi pelaksanaan pinjaman dana
83
bergulir dan pelaksanaan perbaikan jalan yang dilaksanakan di desa Pondok Kubang.
hasil korelasi Tau Kendall antara peubah-peubah kredibilitas agen
pendamping yaitu keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban dengan komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel kredibilitas agen pendamping dengan komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan No. 1. 2. 3. 4.
Variabel Kredibilitas Agen Pendamping Keahlian (X1.1) Kejujuran (X1.2) Daya Tarik (X1.3) Keakraban (X1.4)
Komunikasi Partisipatif pada Tahap Pelaksanaan (Y1.2) 0,191 0,068 0,129 0,183
Dari hasil Tabel di atas, dapat dilihat bahwa peubah-peubah dari kredibilitas agen pendamping yaitu keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban tidak memiliki hubungan dengan komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan pada kegiatan BRDP.
Artinya keterlibatan anggota UPKD pada tahap
pelaksanaan kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang tidak dipengaruhi oleh kredibilitas agen pendamping, dalam hal ini yaitu keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban. Pengurus UPKD merupakan pilihan warga yang dipilih berdasarkan musyawarah.
Pada tahap awal pemilihan, warga tidak melihat mereka dari
keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban yang dimiliki oleh pengurus UPKD terhadap warga. Pada saat proses pemilihan pengurus UPKD, warga diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri.
Jadi warga yang merasa memiliki
kemampuan dan dapat melaksanakan tanggungjawab nantinya dapat mengajukan diri mereka, kemudian dari nama yang sudah terdaftar dilakukan musyawarah secara bersama-sama untuk memilih pengurus UPKD. Sehingga tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan dalam pemilihan pengurus UPKD. 2.2 Pengaruh Keragaan Individu Komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan, perlu didukung oleh keragaan individu yang terdapat pada anggota UPKD.
Diharapkan anggota
UPKD dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan BRDP.
84
Harapan akan keberhasilan kegiatan BRDP dan membantu permasalahan yang dihadapi warga merupakan suatu alasan yang dapat membrikan motivasi kepada warga untuk terlibat dalam kegiatan BRDP ini.
Koefisien korelasi Tau Kendall
antara keragaan individu dengan komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10.
No. 1. 2. 3.
Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel keragaan individu dengan komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan Variabel Keragaan Individu
Kesempatan (X2.1) Kemauan (X2.2) Kemampuan (X2.3)
Komunikasi Partisipatif pada Tahap Pelaksanaan (Y1.2) - 0,031 - 0,004 0,335*
* signifikan pada taraf 0,05
Hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 10, menunjukkan bahwa kesempatan dan kemauan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif pada tahap pelaksanaan.
Artinya kesempatan yang
diberikan kepada anggota UPKD dan kemauan yang dimiliki oleh anggota UPKD untuk terlibat dalam kegiatan BRDP tidak mempengaruhi komunikasi partisipatif yang dilaksankan pada tahap pelaksanaan. Peubah kemampuan memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif yang terjadi pada tahap pelaksanaan. Artinya, jika kemampuan yang dimiliki oleh warga semakin tinggi maka akan berdampak baik terhadap komunikasi partisipatif yang terjalin pada tahap ini. Sebaliknya, jika kemampuan yang dimiliki warga rendah, maka komunikasi partisipatif
pada tahap
pelaksanaan ini akan semakin rendah pula. Pengurus UPKD telah memberikan kesempatan kepada warga untuk dapat memberikan pertanyaan, pendapat dan saran terkait dengan kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang. Tetapi dengan rendahnya pendidikan, pengalaman, dan modal yang dimiliki oleh warga maka warga merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi pada kegiatan BRDP.
Kemampuan yang rendah
menyebabkan kemauan mereka untuk berpartisipasi juga semakin tidak ada. Mereka hanya bisa menjadi pendengar pasif dan komunikasi partisipatif yang
85
diharapkan dapat berjalan antara pengurus UPKD dan warga tidak dapat berjalan dengan baik. 3. Komunikasi dalam Tahap Evaluasi Penilaian kegiatan BRDP yang dihasilkan merupakan kegiatan komunikasi antara pengurus UPKD dan anggota UPKD, di mana pada tahap evaluasi ini warga ingin mengetahui terkait dengan penerima pinjaman dana bergulir. Distribusi keterlibatan Anggota UPKD pada tahap evaluasi dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Jumlah anggota UPKD menurut kategorinya pada tahap evaluasi No.
Komunikasi Partisipatif
Jumlah
Kategori N
1.
Tahap Evaluasi
Aktif Tidak aktif Jumlah
% 18 7 25
72 28 100
Pada tahap evaluasi, warga yang berpartisipasi secara aktif (72 persen) lebih tinggi jumlahnya dari warga yang tidak terlibat secara aktif (28 persen). Hal ini dikarenakan terkait warga yang berhak mendapatkan bantuan modal bergulir. Warga ingin tahu siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dan apakah tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pengurus UPKD. Semua warga merasa mereka berhak untuk mendapatkan bantuan modal bergulir, padahal untuk tahap pertama dana bantuan yang disediakan sangat terbatas. Oleh karena itu mereka ingin terlibat secara langsung dalam penentuan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan modal tersebut. 3.1 Pengaruh Kredibilitas Agen Pendamping Penilaian kegiatan BRDP diharapkan merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan pengurus UPKD dengan anggota UPKD, dimana anggota UPKD diberikan kebebasan untuk menilai program perbaikan jalan yang telah dilaksanakan dan pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan kepada warga. Analisis korelasi Tau Kendall antara kredibilitas agen pendamping dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi dapat dilihat pada Tabel 12
86
Tabel 12. Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel kredibilitas agen pendamping dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi No. 1. 2. 3. 4.
Variabel Kredibilitas Agen Pendamping Keahlian (X1.1) Kejujuran (X1.2) Daya Tarik (X1.3) Keakraban (X1.4)
Komunikasi Partisipatif pada Tahap Evaluasi (Y1.3) 0,118 0,355* 0,130 0,271
* signifikan pada taraf 0,05
Pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa peubah keahlian, daya tarik dan keakraban tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi. Artinya, peubah keahlian, daya tarik dan keakraban yang dimiliki oleh agen pendamping tidak berpengaruh pada tinggi atau rendahnya komunikasi partisipatif yang dilaksanakan pada tahap evaluasi. Sedangkan untuk peubah kejujuran memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi.
Artinya semakin tinggi tingkat kejujuran dari agen
pendamping maka semakin baik komunikasi partisipatif yang terjalin pada tahap evaluasi. Sebaliknya, jika tingkat kejujuran yang dimiliki oleh agen pendamping semakin rendah maka akan semakin menurun komunikasi partisipatif warga pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, warga mengharapkan pengurus UPKD dapat bersifat jujur dan lebih terbuka kepada warga terkait dengan penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana bergulir.
Kekecewaan warga terhadap
ketidakjujuran pengurus UPKD dalam menentukan proyek pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Desa Pondok Kubang, menyebabkan komunikasi partisipatif yang tidak lancar antara warga dengan pengurus UPKD. Kejujuran pengurus UPKD pada tahap evaluasi ini sangat diharapkan oleh warga sehingga mereka dapat dengan terbuka memberikan pertanyaan, masukan dan pendapat kepada pengurus UPKD. 3.2 Pengaruh Keragaan Individu Keragaan individu yang terdiri dari kesempatan, kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota UPKD diharapkan dapat mendorong warga agar dapat
87
berpartisipasi sehingga keberhasilan BRDP dapat diwujudkan dan bermanfaat bagi warga desa pondok Kubang. hasil analisis korelasi Tau Kendall anatra keragaan individu dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel keragaan individu dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi No. 1. 2. 3.
Variabel Keragaan Individu Kesempatan (X2.1) Kemauan (X2.2) Kemampuan (X2.3)
Komunikasi Partisipatif pada Tahap Evaluasi (Y1.3) - 0,064 0,257 0,116
Hasil analisis menunjukkan bahwa peubah dari keragaan individu yaitu kesempatan, kemauan dan kemampuan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif pada tahap evaluasi.
Artinya, bawa tinggi
rendahnya komunikasi partisipatif yang terjalin pada tahap evaluasi tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya kesempatan, kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh warga. 4. Hubungan Kredibilitas Agen Pendamping dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP Analisis uji Tau Kendall antara Kredibilitas agen pendamping dan keragaan individu dengan komunikasi partisipatif warga dalam kegiatan BRDP disajikan pada Tabel 12 berikut ini. Tabel 14.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Koefisien korelasi Tau-Kendall antara variabel kredibilitas agen pendamping dan keragaan individu dengan komunikasi partisipatif
Variabel Kredibilitas Agen Pendamping (X1) Keahlian (X1.1) Kejujuran (X1.2) Daya Tarik (X1.3) Keakraban (X1.4) Keragaan Individu (X2) Kesempatan (X2.1) Kemauan (X2.2) Kemampuan (X2.3)
Komunikasi Partisipatif (Y1) 0,245 0,107 0,161 0,145 0,190 0,181 - 0,020 0,141 0,378*
88
* signifikan pada taraf 0,05
Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan BRDP adalah suatu proses komunikasi yang ditujukan untuk mensosialisasikan, merencanakan dan melaksanakan suatu program sehingga menghasilkan suatu keberhasilan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga di Desa Pondok Kubang. Untuk melihat keberhasilan komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP dapat dilihat dari kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dan keragaan individu. Pada Tabel 14 terlihat bahwa peubah-peubah dari kredibilitas agen pendamping (fasilitator) tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif. Artinya faktor keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban yang dimiliki oleh seorang agen pendamping (fasilitator) tidak mempengaruhi komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP. Sedangkan untuk peubah-peubah dari keragaan individu, pada faktor kesempatan dan faktor kemauan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif.
Artinya,
komunikasi partisipatif yang terjadi dalam kegiatan BRDP tidak dipengaruhi oleh faktor kemauan dan kesempatan.
Hanya faktor kemampuan yang memiliki
hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif. Artinya semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh anggota UPKD, maka akan mempengaruhi komunikasi partisipatif yang terjadi dalam kegiatan BRDP. Pada Tabel 14, hasil analisis menunjukkan bahwa kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dan keragaan individu tidak memiliki hubungan yang nyata dengan komunikasi partisipatif.
Artinya, komunikasi partisipatif yang
terjadi dalam kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang tidak dipengaruhi oleh kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dan keragaan individu. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban tidak menjadi tolok ukur warga Desa Pondok Kubang untuk menilai kredibilitas agen pendamping (fasilitator). Agen pendamping, dalam hal ini adalah pengurus UPKD dan pengurus POKJA tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam pertemuan atau musyawarah yang diadakan, pengurus UPKD dan pengurus POKJA hanya membicarakan masalah pinjaman modal bergulir.
Pembangunan infrastruktur desa yang seharusnya
89
merupakan keputusan bersama, mereka tentukan sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya warga desa yang tidak mengetahui rencana perbaikan jalan desa yang dibiayai dari dana BRDP. Pembangunan jalan desa memang diperlukan oleh warga desa. Tetapi pembangunan jalan itu, bukanlah hal terpenting yang mereka harapkan. Mereka lebih membutuhkan pembangunan proyek pasar. Mereka telah lama mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten perihal pembangunan pasar ini dan sampai sekarang belum disetujui oleh pemerintah. Mereka berharap dengan adanya pasar yang permanen, mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk melengkapi kebutuhan mereka dan dapat menghemat biaya transportasi.
Selain itu,
diaharapkan apabila proyek pasar ini dilaksanakn dapat mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai pedagang. Di mata warga desa, pengurus UPKD dan pengurus POKJA tidak memiliki kejujuran dan transparasi dalam mengembangkan UPKD Mitra Usaha Bersama. Warga desa menganggap dana pinjaman yang diberikan UPKD sering salah sasaran. Warga yang memiliki kriteria dan berhak mendapatkan pinjaman modal, tetapi pada kenyataannya tidak diberikan pinjaman modal. Sedangkan warga yang tidak berhak mendapatkan pinjaman modal, justru mendapatkan pinjaman modal. Pada peubah keragaan individu, faktor kesempatan dan kemauan tidak memiliki pengaruh terhadap komunikasi partisipatif. Hanya faktor kemampuan yang berpengaruh terhadap peubah komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP. Hal ini menunjukkan bahwa warga desa sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi pada kenyataannya pengurus UPKD dan pengurus POKJA tidak memberikan kesempatan dan memotivasi kemauan warga desa untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan BRDP. Warga desa yang ikut dalam pertemuan atau musyawarah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pertanyaan, sumbangan pikiran, ide, saran ataupun masukan. Karena tidak adanya kesempatan, maka warga desa pun tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan BRDP dan UPKD Mitra Usaha Bersama di Desa Pondok Kubang.
90
Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hipotesis pertama ditolak. Tidak ada hubungan yang nyata antara kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dan keragaan individu dengan komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang.
TINGKAT KEPUASAN WARGA TERHADAP KEGIATAN BRDP Kepuasan warga terhadap kegiatan BRDP merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Kepuasan warga akan terpenuhi apabila proses penyampaian pesan dari komunikator kepada warga sesuai dengan apa yang dipersepsikan warga. Analisis hubungan dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang nyata antara komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP dengan tingkat kepuasan warga. Analisis uji Kendall antara komunikasi partisipatif warga dengan tingkat kepuasan yang dirasakan warga dalam kegiatan BRDP disajikan pada Tabel 15 berikut ini. Tabel 15. Koefisien Tau-Kendall antara komunikasi partisipatif dengan tingkat kepuasan warga terhadap kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang No. 1. 2. 3. 4.
Variabel Komunikasi Partisipatif (Y1) Tahap perencanaan (Y1.1) Tahap pelaksanaan (Y1.2) Tahap evaluasi (Y1.3)
Tingkat Kepuasan Warga (Y2) 0,300* 0,224 0,296 0,238
* signifikan pada taraf 0,05
Tabel 15 menunjukkan hasil analisis dengan melihat masing-masing peubah pada variabel komunikasi partisipatif, maka diperoleh bahwa komunikasi partisipatif yang terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi tidak memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat kepuasan warga terhadap BRDP.
Nilai koefisien korelasi Tau-Kendall menunjukkan bahwa
tingkat kepuasan warga terhadap BRDP tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi partisipatif yang terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
91
Tetapi jika analisis langsung menggunakan nilai keseluruhan dari variabel komunikasi partisipatif, diperoleh bahwa komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat kepuasan warga. Artinya, warga merasa puas jika keterlibatan mereka untuk mendorong komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP semakin tinggi. Peubah komunikasi partisipatif merupakan satu kesatuan dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Ketiga tahap ini mendorong suatu komunikasi partisipatif yang berhubungan nyata dengan tingkat kepuasan warga terhadap BRDP di Desa Pondok Kubang. Warga desa yang berpartisipasi aktif pada kegiatan BRDP akan merasa puas dengan hasil BRDP nantinya. Karena hasil BRDP tersebut merupakan keputusan warga desa yang telah dimusyawarahkan sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Selain itu, warga desa akan lebih merasa memiliki jika pembangunan yang dilakukan BRDP merupakan hasil aspirasi warga desa. Sebaliknya, jika warga desa tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan BRDP maka mereka tidak akan merasa puas dengan hasil pembangunan BRDP nantinya. Pembangunan desa dari BRDP tersebut bukan merupakan hasil sumbangan pikiran dan musyawarah warga desa. Mereka tidak merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Pembangunan jalan desa yang dibiayai oleh dana BRDP bukan merupakan hasil dari aspirasi dan keputusan bersama warga desa, sehingga sebagian besar warga desa merasa kecewa dan tidak puas dengan kinerja pengurus UPKD dan pengurus POKJA selama ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Memang ada hubungan yang nyata antara komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh warga desa Pondok Kubang. Komunikasi partisipatif yang berlangsung sangat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan mendorong tingkat kepuasan warga desa yang tinggi terhadap kinerja BRDP di desa mereka.
92
1. Dampak Program Modal Bergulir BRDP terhadap Kehidupan Warga Desa Pondok Kubang a. Meningkatkan Usaha Produktif Program dana bergulir (revolving funds) diberikan kepada warga desa untuk membantu mereka dalam meningkatkan usaha produktif sehingga kesejahteraan dapat meningkat dan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil wawancara di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya program dana bergulir yang diberikan BRDP.
Beberapa contoh kutipan berikut menggambarkan
manfaat yang diterima oleh warga desa: Program BRDP mempermudah tambahan modal bagi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan usaha dengan bunga yang relatif murah dan prosedur yang mudah. Sebelumnya masyarakat sering berhubungan dengan para tengkulak jika membutuhkan dana dengan bunga yang tinggi (Kades Desa Pondok Kubang). Dana ini digunakan untuk tambahan pembelian bibit dan pupuk untuk usaha tanaman sawit sehingga mereka tidak lagi membuka hutan sebagai lading berpindah-pindah.
Selain itu, dengan adanya kegiatan usaha
ekonomi desa, desa telah memiliki jalan yang tidak rusak lagi sehingga lancer memasarkan hasil-hasil pertanian
(Ketua UPKD Mitra Usaha
Bersama, Desa Pondok Kubang). b. Penurunan Jumlah Keluarga Miskin BRDP dengan program-programnya seperti dana bergulir (micro finance scheme), investasi sarana dan prasarana (jalan desa), memberikan dampak positif dalam meningkatkan mobilitas aktivitas ekonomi masyarakat desa. Perputaran uang meningkat seiring dengan mobilitas ekonomi masyarakat. Desa sudah tidak terisolir dan memudahkan saluran distribusi produk hasil pertanian. Biaya transportasi dan biaya produksi lainnya menjadi lebih rendah sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Kendati semenjak kehadiran BRDP jumlah keluarga miskin menurun, tidak dapat dipastikan penyebab penurunan ini dikarenakan
93
semata-mata oleh program BRDP. Banyak faktor-faktor lain yang diduga ikut memiliki pengaruh dalam penurunan jumlah keluarga miskin, seperti faktor perkembangan ekonomi daerah, nasional atau regional.
Bagi
warga yang berprofesi sebagai petani sawit atau karet, pendapatan mereka dapat dipengaruhi oleh harga jual sawit atau karet yang bergantung pada harga jual di pasar komoditi internasional. c. Memperluas Kewirausahaan Salah satu program Pemerintah khususnya di bidang sosial ekonomi adalah mengentaskan kemiskinan.
Melalui BRDP yang
disponsori Bank Dunia, pemerintah berharap derajat warga desa dapat terangkat melalui pola pinjaman dana bergulir.
Pola pinjaman dana
bergulir yang diberikan kepada warga untuk meringankan mereka dalam upaya meningkatkan usaha.
Pinjaman bergulir ini nantinya dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan anggota warga desa yang membutuhkan modal kerja.
Keuntungan usaha yang diperoleh digunakan untuk
memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, seperti konsumsi sehari-hari, sandang, biaya perumahan, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Namun
keuntungan juga digunakan untuk menambah modal dan akan dapat meningkatkan hasil produksi. Keputusan untuk memperluas/meningkatkan usaha yang sudah ada atau membuka usaha baru membutuhkan pertimbangan yang matang, rasa percaya diri, dan keberanian dari pemiliknya.
Kehadiran BRDP
memperkuat keberanian penerima BRDP dalam 2 hal.
Pertama,
masyarakat sudah berani memutuskan ikatan dengan para rentenir yang selama ini menjadi relasi bisnis kendati tidak menguntungkan para petani. Kedua,
kehadiran
BRDP
menambah
keberanian
anggota
dalam
mengembangkan usaha. d. Dampak Fisik BRDP Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan BRDP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberian dana untuk
94
pembangunan sarana dan prasarana seperti sarana air bersih, jalan, jembatan dan irigasi. Di Desa Pondok Kubang dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey di lapangan, kegiatan pembangunan jalan desa ini memberikan manfaat besar bagi warga terutama warga desa Pondok Kubang dan desa sekitarnya. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan jalan desa adalah memperlancar arus barang dan orang dari dan ke tempat usaha pertanian, meningkatkan volume arus barang dan orang, menghemat biaya transportasi dan waktu tempuh, meningkatkan harga tanah kebun dan sawah yang sebelumnya lokasinya terisolir, meningkatnya jenis alat transportasi, dan meningkatkan semangat warga untuk beryusaha, terutama usaha pertanian sehingga hasil pertanian meningkat
Gambar 4.
Perbaikan Jalan
Desa
Pondok Kubang e. Dampak terhadap Kelompok Sosial BRDP merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang ada di desa selain LKMD, PKK, kelompok tani, dan sebagainya. Keberadaan BRDP secara tidak langsung telah mengaktifkan kembali aktivitas kelompok sosial di desa. Kelompok sosial merupakan wadah yang terdiri dari kumpulan warga yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Pada beberapa tahun sebelum BRDP terbentuk di desa. Kelompok sosial warga belumlah aktif seperti sekarang. Kelompok warga desa aktif masih dalam hal sebatas menyambut program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
95
Salah satu faktor penyebab keadaan ini adalah rendahnya pendapatan rumah tangga warga yang berada pada garis kemiskinan, bahkan ada yang di bawah garis kemiskinan. Pendapatan tersebut dari tahun ke tahun tidak meningkat, sehingga waktu luang cenderung mereka gunakan untuk memperoleh pekerjaan tambahan, yang hasilnya dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Interaksi antar manusia sebagai kelompok sosial merupakan hal yang penting.
Interaksi antar kelompok dilakukan untuk saling
melengkapi kebutuhan manusia atau memecahkan suatu permasalahan yang muncul untuk dicari solusinya. UPKD Mitra Usaha Bersama sebagai bentuk kelompok bisnis juga memainkan peran sebagai kelompok sosial di tingkat warga desa.
Dalam pertemuan yang dilakukan UPKD, topik
pembicaraan yang diangkat berkaitan dengan masalah pembiayaan usaha kecil (micro finance) dan manajemen usaha kecil.
Kutipan berikut
menggambarkan manfaat BRDP terhadap kelompok sosial: Pertemuan yang dilakukan UPKD di desa kami berpengaruh terhadap sikap warga untuk berkumpul. Selama ini, untuk mengumpulkan warga sangat sulit. Dengan adanya kegiatan UPKD, warga senang berkumpul (Tokoh masyarakat Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah). 2. Dampak Negatif Program Modal Bergulir BRDP Tujuan utama pelaksanaan program BRDP adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan program BRDP, ditemukan beberapa dampak negatif seperti: 1
Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan Pemerintah.
Meski pola
pembiayaan yang dilakukan oleh BRDP merupakan konsep baru yang dikenalkan oleh Bank Dunia, micro finance, yang lebih menekankan kepada kemampuan individu untuk mengelola usaha, masih ada warga yang menganggap bahwa kredit bergulir tersebut sebagai hibah. Tingginya ketergantungan warga terhadap bantuan pemerintah membuat
96
mereka akan kesulitan untuk mengembangkan usaha produktif mereka. Ketergantungan ini juga dapat menghambat semangat swadaya warga yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan infrastruktur ekonomi pedesaan. Di samping itu, ketergantungan warga desa terhadap bantuan pemerintah juga akan menghambat nilai-nilai kewirausahaan yang telah dikenalkan oleh proyek. 2
Kecemburuan sosial. Pelaksanaan program BRDP juga memungkinkan timbulnya kecemburuan bagi warga non penerima dana bergulir karena hanya sedikit warga yang bisa menikmatinya. Hasil pengamatan di lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian warga non penerima bantuan menganggap bahwa proses penilaian usulan proposal usaha tidak berjalan dengan jujur dan transparan.
Sebagian warga non penerima
menganggap bahwa penerima bantuan dana bergulir sebagian adalah orang-orang yang dekat dengan pengurus. Kecemburuan juga muncul karena sebagian penerima secara strata sosial bukan merupakan warga sasaran utama BRDP (warga miskin). Pelaksanaan program BRDP juga menimbulkan kecemburuan sosial bagi desa-desa yang tidak mendapatkan program BRDP.
Warga di Desa Lubuk Lagan, Kabupaten Seluma,
misalnya, menggugat mengapa desa mereka tidak dimasukkan sebagai desa binaan BRDP 3. Kendala yang Dihadapi Pengurus UPKD Berbagai kendala dan hambatan dihadapi oleh pengurus UPKD dalam menjalankan roda organisasi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PKD.
Secara umum kendala utama yang dirasakan adalah masalah
tunggakan kredit. Hal ini berakibat pada lambatnya perputaran dana dalam warga itu sendiri, sehingga dana yang ada relatif sulit berkembang. Kendala-kendala yang ada tersebut telah dilakukan berbagai upaya oleh pengurus baik pendekatan pribadi untuk melakukan penagihan maupun memberikan penjelasan kepada nasabah tentang sifat pinjaman bukan hibah murni Pemerintah, tetapi merupakan dana pinjaman yang harus dibayar. Berbagai kendala dan solusi yang dihadapi
97
oleh pengurus UPKD baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PKD terdapat dalam Tabel 16 berikut ini. Tabel 16. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dikemukakan oleh pengurus UPKD No. 1.
2. 3.
4. 5.
Kendala Yang Dihadapi Tunggakan anggota disebabkan: a. masih adanya anggapan bahwa dana adalah cuma-cuma b.nasabah terpengaruh oleh nasabah desa lain yang pengembalian pinjamannya macet c. kurang aktifnya poka sehingga pengurus agak kewalahan d. adanya anggapan pengurus UPKD kurang serius Berakibat: a. tertunda pemberian pinjaman kepada nasabah yang lancer pengembaliannya b. perguliran dana menjadi macet Masyarakat belum mengerti tentang UPKD Hubungan pengurus UPKD dengan aparat desa dan BPD yang tidak jelas Beragam pendapat Perguliran dana yang masih kekurangan modal
Solusi a.peringatan secara lisan, ditagih dengan surat tagihan b. ditagih setelah panen c. mengangsur sesuai kemampuan anggota d. penyelesaian oleh kades, perlu penjelasan/penyuluhan POKJA e. mempertegas aturan/tindakan f. diadakan rapat anggota untuk membahas cara pengembalian kredit g. pengurus terus memberikan pengertian kepada nasabah bahwa pinjaman itu harus dikembalikan dan dibantu fasilitator Pendekatan secara pribadi Merencanakan rembug desa
Bermusyawarah mufakat Pengurus UPKD/POKJA mengajukan SP2D secepatnya
akan
98
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1
Pada kegiatan BRDP, warga sangat aktif pada tahap evaluasi. Namun, pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, warga tidak banyak aktif terlibat dalam kegiatan BRDP. Aktifnya komunikasi partisipatif warga pada tahap evaluasi dikarenakan mereka ingin menjadi anggota UPKD yang berhak memperoleh bantuan modal bergulir.
Sehingga mereka ingin ikut
mengevaluasi siapa saja yang nantinya dapat memperoleh bantuan modal tersebut. Sedangkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, warga merasa pengurus UPKD tidak transparan dan jujur dalam kegiatan perbaikan jalan di Desa Pondok Kubang. 2 Faktor-faktor komunikasi partisipatif warga dalam kegiatan BRDP adalah kredibilitas agen pendamping yang terdiri dari keahlian, kejujuran, daya tarik dan keakraban; dan keragaan individu yang terdiri dari kesempatan, kemauan dan kemampuan tidak berhubungan dengan komunikasi partisipatif warga dalam kegiatan BRDP. Artinya, komunikasi partisipatif dalam kegiatan BRDP tidak dipengaruhi oleh faktor kredibilitas agen pendamping (fasilitator) dan faktor keragaan individu. 3 Tingkat kepuasan warga berhubungan nyata dengan komunikasi partisipatif pada kegiatan BRDP jika warga terlibat secara aktif pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Artinya, jika komunikasi partisipatif pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi warga secara aktif berpartisipasi maka warga merasa puas dengan kegiatan BRDP yang dilaksanakan di Desa Pondok Kubang. Keterlibatan warga pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, membuat warga merasa puas terhadap kegiatan BRDP di Desa Pondok Kubang.
99
2. Saran Agen pendamping (Pengurus UPKD dan POKJA) perlu lebih memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada warga desa untuk menyampaikan saran dan pendapatnya dalam pertemuan atau musyawarah formal maupun informal. Agen pendamping perlu lebih aspiratif melalui komunikasi dua arah dan berorientasi kepada kebutuhan warga desa, sehingga warga desa memiliki kemauan untuk lebih partisipatif dalam kegiatan BRDP.
Artinya, agen
pendamping harus memperhatikan kepentingan warga desa. Agen pendamping pun harus lebih jujur dan transparan dalam pelaksanaan kegiatan BRDP. Pada dasarnya, warga desa telah memiliki kemampuan dan ini menjadi tanggung jawab agen pendamping, dalam hal ini adalah pengurus UPKD dan pengurus POKJA untuk lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kepada warga desa. Karena prinsipnya, pembangunan BRDP ini adalah pembangunan yang benar-benar dilakukan oleh warga, untuk warga, dan atas pilihan warga sendiri.
100
DAFTAR PUSTAKA Belch George E. dan Belch Michael A. 2001. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective. New York. McGraw Hill Companies. Berlo D.K. 1960. The Process of Communication, USA: Hall, Rinehart and Winston, Inc. BRDP. 2004. Buku Panduan UPKD Program Kiegiatan Desa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BRDP Propinsi Bengkulu. Bengkulu BRDP. 2006. Laporan Akhir Tahun Program Kegiatan Desa. Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) Propinsi Bengkulu. Bina Swadaya. Bengkulu. Daniel, L. 1960. The Passing of Traditional Society: Modernizing The Middle East. Depdikbud. 1986. Kamus Lengkap Sosiologi. Terjemahan Kartini Kartono. Rajawali Press. Jakarta. Devito A Yoseph, 1997. Komunikasi Antar Manusia. Edisi Bahasa Indonesia. Proffesional Book. Jakarta. Dewi I.K. 1997. Pengaruh Peranan Pemerintah dan Sosial Ekonomi pada Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup di Perkampungan Kota (Studi Kasus: Kampung Bubulak dan Lebak Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor). Tesis. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Effendy. O.U 1993. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. ____________, 2000. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung. Citra Aditya Bakti. Gaventa J. dan C. Valderrama. 2001. Mewujudkan Partisipasi; 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21. Terjemahan; E. Edin. The British Council. Jakarta. Hamijoyo S. S. 2005. Komunikasi Partisipatoris. Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat. Humaniora. Bandung. Hanafi Abdillah. Nasional.
1986.
Memasyarakatkan Ide-Ide Baru.
Jakarta: Usaha
101
Ife Jim. 2002. Community Development. Pearson Education Australia Pty Limited. Australia. Jahi A. 1988. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Kasali Rhenald. 2001. Membidik Pasar indonesia: Segmentasi Targetting Positioning. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Kotler P., Susanto AB. 1999. Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Jakarta. Salemba Empat. Levis R. 1996. Komunikasi Penyuluhan Pedesaan. Bandung. Remaja Rosdakarya. Lionberger H.F., and P.H. Gwin. 1982. Communication Strategies: A Guide for Agricultural Change Agents. Ilionis: The Interstate Printers & Publishers. Melkote Srinivas R. 2006. Everett M. Rogers and His Contributions to the Field of Communication and Social Change in Developing Countries. Journal of Creative Communications 1:1 (2006) SAGE Publications New Delhi l Thousand Oaks l London Miles, Matthew B. dan Huberman A.Michael. 1984. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California. SAGE Publications. Mubyarto. 1985. Yogyakarta.
Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan.
BPEE.,
Mulyana Deddy. 2003. Ilmu Komunikasi. PT Remadja Rosdakarya. Bandung. Nasdian. 2003. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Bagian Ilmu-ilmu Sosial, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian-IPB. Bogor Ponti, G.C. 2007. Efektivitas Komunikasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Prima Tani di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak. Tesis. Bogor. Program pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Rahmani A.W. 2005. Efektivitas Komunikasi dalam Pemberdayaan Kelompok Mandiri Lahan Kering (Kasus: Program PIDRA di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat). Tesis. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Riduwan. 2004. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta Bandung. Ruh Sanyoto. 2006. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Anak Nakal (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena
102
Magelang Jawa Tengah. Pertanian Bogor.
Tesis. Bogor: Program Pascasarjana Institut
Sahidu A. 1998. Partisipasi Msyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Sarwititi, 2005. Tantangan Intelektual Terhadap Komunikasi Pembangunan. Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol.03, No.01. Februari 2005. Schramm, W., Kincaid, DL. Jakarta. LP3ES.
1977.
Azas-Azas Komunikasi Antar Manusia.
Servaes Jan. 2005. Mapping the New Field of Communication for Development and Social Change.. School of Journalism and Communication University of Queensland. Paper dipresentasikan dalam The Social Change in the 21 st Century Conference di Centre for Social Change Research Queensland University of Technology. 28 Oktober 2005. Slamet, M. 1992. Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta. Soekanto, S. 1985. Kamus Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press. Soekartawi. 2005. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. UI Press. Jakarta. Soemardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani (Kasus di Propinsi Jawa Barat). Disertasi S3 Program Pascasarjana IPB Bogor. Soemardjo dan Saharudin. 2003. Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian dan program Pascasarjana. IPB. Bogor. Suhendar. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Warga Peduli Lingkungan Hidup (WPL): Satu Model Penguatan Kapasitas WPL di RW 05 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Sulistiyowati F., Setyowati, Y., Wuryantoro, T. Pemberdayaan. APMD Press. Yogyakarta.
2005.
Komunikasi
Sumarwan U. 2003. Perilaku Konsumen. Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran. Jakarta. Ghalia Indonesia. Tjiptono F. 2002. Strategi Pemasaran. Yogyakarta. ANDI.
103
Wahyuni S. 2006. Proses Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus: Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor). Tesis. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Yanuara M. 1999. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan; Suatu Studi Partisipasi Masyarakat Lokal di Wilayah Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
104
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian KOMUNIKASI PARTISIPATIF WARGA PADA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (Kasus di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah) KUESIONER PENELITIAN Nomor Responden
:
Nama Responden
:
Alamat Responden
: . . ... ..
Nama/Alamat UPKD
:
..................................................... . .. ..
Tanggal Wawancara
: ...........
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
105
KUESIONER PENELITIAN Nomor Kuesioner : Petunjuk
(diisi oleh peneliti)
: 1. Isilah pernyataan atau pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda x pada kolom yang tersedia dan tertulis bila ada. 2. Isilah pernyataan atau pertanyaan di bawah ini selengkap mungkin 3. Kuesioner ini hanya digunakan sebagai bahan penelitian.
I. KARAKTERISTIK INDIVIDU 1. Umur Bapak/Ibu saat ini
:........................tahun
2. Pendidikan formal
:
Tidak sekolah SD/Madrasah
..tahun
SLTP/Madrasah Tsanawiyah SLTA/Madrasah Aliyah D III/Diploma Sarjana
.tahun .tahun
tahun ..tahun
3. Sebutkan pekerjaan utama Bapak/Ibu sekarang? Petani? Nelayan? Peternak? Pedagang? Pegawai Negeri Sipil? Lain-lain,..............................? 4. Sebutkan pekerjaan sampingan Bapak/Ibu sekarang? ................................................................................... 5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggeluti pekerjaan sampingan tersebut? ...................................tahun 1. Berapa penghasilan Bapak/Ibu selama sebulan? Rp. ............................................. 7. Jumlah anggota rumah tangga .....................orang
106
8. Jumlah anak dalam tanggungan............................. orang 9. Jumlah anak usia sekolah tapi tidak sekolah .....................orang 10. Frekuensi meminjam........................kali 11. Jumlah pinjaman: Rp. .......................... Bila bertahap dirinci: Tahap I ........................ Tahap II....................... Tahap III...................... 12. Pinjaman digunakan untuk: (a) modal usaha: Rp.......................................(...............%) (b) lainnya, sebutkan .....................................,Rp..............................(............%) II.
KREDIBILITAS AGEN PENDAMPING (FASILITATOR) DALAM BRDP Berilah pendapat Anda tentang pernyataan di bawah ini dengan memberi
tanda X pada kolom yang tersedia. TS KS S SS
= Tidak setuju = Kurang setuju = Setuju = Sangat setuju
No. PERNYATAAN I. Keahlian 1. Agen pendamping memiliki pendidikan yang tinggi 2. Agen pendamping memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat 3. Agen pendamping memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi tentang informasi yang disampaikan kepada masyarakat 4. Agen pendamping memiliki kemampuan dalam menguasai informasi yang disampaikan 5. Agen pendamping selalu memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat 6. Agen pendamping memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi dan dapat dengan cepat memperoleh informasiinformasi terbaru
TS
KS
S
SS
107
7.
Agen pendamping memiliki kemampuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat 8. Agen pendamping mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat 9. Agen pendamping mampu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan BRDP 10. Agen pendamping dapat memberikan informasi ketika masyarakat membutuhkan informasi 11. Agen pendamping menggunakan kata-kata yang jelas atau kalimat yang mudah dimengerti dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 12. Agen pendamping dapat menghargai pendapat dan saran yang diberikan oleh masyarakat 13. Agen pendamping merupakan sumber utama informasi bagi masyarakat dan wadah bagi masyarakat untuk bercerita 14. Agen pendamping selalu siap dan bersedia membantu masyarakat kapanpun 15. Agen pendamping selalu tepat waktu dalam setiap aktivitas pendampingan terhadap masyarakat 16. Agen pendamping selalu konsisten terhadap jadwal pengadaan musyawarah dan rapat yang telah disepakati bersama masyarakat 17. Agen pendamping selalu memberikan informasi yang terbaru kepada masyarakat II. Kejujuran 1. Agen pendamping memberikan informasi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Tim BRDP 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan kegiatan BRDP 4. Agen pendamping bersedia mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap informasi yang disampaikan 5.
Agen
pendamping
menyelenggarakan
108
musyawarah dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kegiatan BRDP yang dilaksanakan 6. Agen Pendamping secara jujur mengakui apabila terjadi kesalahan informasi yang diberikan 7. Proyek-proyek pembangunan BRDP yang dilakukan sesuai dengan usulan masyarakat 8. Agen pendamping secara transparasi memberikan laporan kepada masyarakat mengenai program dan pengelolaan UPKD 9. Agen pendamping selalu melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi keputusan bersama masyarakat III. Daya Tarik 1. Agen pendamping selalu berpakaian rapi dan sopan jika bertemu dengan masyarakat 2. Agen pendamping selalu bersikap ramah dan tersenyum jika bertemu dengan masyarakat 3. Agen pendamping memiliki penampilan yang menarik 4. Masyarakat senang jika melakukan diskusi dan menceritakan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dengan Agen pendamping 5. Agen pendamping menjelaskan informasi kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan tidak membosankan 6. Masyarakat merasa tertarik untuk selalu datang dalam pertemuan-pertemuan rutin dengan agen pendamping 7. Agen pendamping selalu menggunakan media atau alat bantu peraga dalam menyampaikan informasi sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat 8. Dalam kegiatan musyawarah atau rapat, agen pendamping selalu menyediakan konsumsi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat 9. Tempat yang disediakan agen pendamping untuk musyawarah atau pertemuan rutin sellau bersih, nyaman dan tertata rapi
IV. Keakraban
109
1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
Agen pendamping memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa setempat dalam berkomunikasi dengan masyarakat Agen pendamping memiliki kemampuan menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat Masyarakat merasa tidak takut dan segan jika bertemu dengan Agen pendamping Masyarakat bersedia untuk bekerja sama dengan Agen pendamping Ada pertemuan informal yang sering diadakan agen pendamping untuk mempererat hubungan dengan masyarakat Agen pendamping sering mengadakan kunjungan ke rumah-rumah warga masyarakat Agen pendamping dalam melakukan pendampingan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk anggota UPKD saja
III. KERAGAAN INDIVIDU Berilah pendapat Anda tentang pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia. TS KS S SS
= Tidak setuju = Kurang setuju = Setuju = Sangat setuju
No. PERNYATAAN Kesempatan 1. Saya diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan BRDP 2. Agen pendamping berusaha mengajak saya (warga) untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan BRDP 3. Agen pendamping memberikan pelayanan yang baik terkait dengan pelaksanaan kegiatan BRDP kepada saya 4. Saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 5. Saya merasa didukung oleh kelembagaan BRDP untuk ikut terlibat 6. Pola kepemimpinan yang ada membuat saya
TS
KS
S
SS
110
lebih berperan aktif dalam kegiatan BRDP UPKD merupakan wadah bagi saya untuk menceritakan permasalahan yang ada 8. Aturan-aturan yang ada tidak mengikat saya untuk berperan aktif Kemauan 1. Saya ikut kegiatan BRDP karena ingin memperbaiki perekononomian keluarga 2. Saya memiliki harapan yang besar terhadap kegiatan BRDP 3. Saya sudah mengetahui tentang BRDP sebelum aktif dalam kegiatan BRDP 4. Saya memiliki kemauan untuk mengikuti tahapan kegiatan BRDP 5. Saya memiliki harapan terhadap keberhasilan kegiatan BRDP 6. Saya memiliki kemauan untuk berusaha mensukseskan kegiatan BRDP 7. Saya memiliki kemauan untuk menilai keberhasilan kegiatan BRDP 8. Saya memiliki keinginan untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan BRDP 9. Saya memperoleh kemudahan dalam informasi yang diperlukan 10. Saya merasa ada peningkatan pengetahuan dan informasi setelah mengikuti kegiatan BRDP 11. Saya merasa puas dapat ikut terlibat dalam kegiatan BRDP Kemampuan 1. Saya memiliki kemampuan dalam pendidikan dan keterampilan 2. Saya memiliki kesiapan melakukan penilaian terhadap keberhasilan BRDP 3. Saya memiliki kesiapan menanggung kegagalan dalam kegiatan BRDP 4. Saya memiliki pengalaman dalam organisasi atau terlibat dalam proyek pembangunan lainnya 5. Saya bersedia mencurahkan waktu, tenaga dan modal untuk mendukung keberhasilan BRDP 7.
IV. KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM KEGIATAN BRDP
111
Berilah pendapat Anda tentang pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia. TS KS S SS
= Tidak setuju = Kurang setuju = Setuju = Sangat setuju
No.
PERNYATAAN
Tahap Perencanaan 1.
Saya menghadiri kegiatan sosialisasi tentang BRDP yang akan dilaksanakan di desa
2.
Saya mendengarkan dan berusaha memahami penjelasan tentang BRDP yang disampaikan oleh Tim BRDP Selama proses sosialisasi masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, usulan dan pendapat Saya ikut mengajukan pertanyaan kepada Tim BRDP apabila ada hal-hal yang membingungkan dan menjadi permasalahan Saya turut memberikan usulan, saran dan masukan kepada Tim BRDP tentang permasalahan yang dihadapi serta keinginan saya sebagai anggota masyarakat Saya mendukung kegiatan BRDP yang akan dilaksanakan di desa karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat Saya menghadiri kegiatan pada saat dilakukan pendataan, identifikasi wilayah dan permasalahan yang dihadapi masyarakat oleh Tim BRDP Saya ikut terlibat dalam penyusunan proposal kegiatan desa yang akan diusulkan kepada Tim BRDP Saya ikut terlibat dalam menyusun skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan Saya ikut terlibat dalam mengidentifikasi yang berhak menerima bantuan pinjaman modal dari BRDP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
11.
Saya ikut terlibat dalam membuat aturan
TS
KS
S
SS
112
kesepakatan modal bergulir Saya mengajukan pertanyaan, pendapat dan saran pada saat dilakukan penyusunan proposal kegiatan desa yang akan diserahkan kepada Tim BRDP 13. Agen pendamping ikut membantu masyarakat dalam merencanakan kegiatan desa yang akan dilaksanakan 14. Agen pendamping ikut membantu dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan proposal kegiatan desa yang akan diserahkan kepada BRDP Tahap Pelaksanaan 1. Saya ikut mencurahkan waktu dan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan desa yang disetujui oleh Tim BRDP 2. Saya ikut menyumbangkan bahan-bahan yang diperlukan pada pelaksanaan proyek-proyek BRDP di desa 3. Saya ikut dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Tim BRDP 4. Saya ikut dalam pelaksanaan proyek-proyek desa yang didanai oleh BRDP 5. Saya ikut mengajukan usul, pendapat dan saran dalam pelaksanaan kegiatan proyekproyek BRDP 6. Saya ikut membantu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan BRDP. 7. Saya ikut menghadiri rapat rutin yang dilaksanakan oleh Tim BRDP, UPKD dan agen pendamping 8. Usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek BRDP diterima dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim BRDP dan agen pendamping Tahap Evaluasi 1. Saya ikut menilai keberhasilan kegiatan proyek-proyek BRDP yang dilaksanakan di desa saya 2. Saya ikut mendampingi agen pendamping dalam melakukan pengamatan terhadap kinerja UPKD dan hasil-hasil pembangunan dari proyek-proyek BRDP 12.
113
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Saya melakukan penilaian terhadap usaha yang saya kelola dari modal BRDP yang saya pinjam Saya mendukung kegiatan BRDP untuk terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan Saya memberikan informasi yang diperlukan oleh Tim BRDP dan agen pendamping dalam mengevaluasi proyek-proyek BRDP Saya mengembalikan modal yang saya pinjam dari UPKD tepat pada waktunya sehingga proyek-proyek BRDP dapat terus berlanjut dan tidak menghambat masyarakat lain yang juga memerlukan modal pinjaman Saya ikut memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dari kegiatan BRDP Dengan adanya kegiatan BRDP dapat meningkatkan perekonomian keluarga saya
V. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT Berilah pendapat Anda tentang pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia. SP P KP TP
= Sangat puas = Puas = Kurang puas = Tidak puas
No. PERNYATAAN Kewirausahaan 1. BRDP membantu cara memasarkan produk 2. Dana bergulir dari BRDP mempererat hubungan kerjasama usaha dengan anggota lainnya 3. BRDP meningkatkan keterampilan berusaha 4. BRDP membantu teknik berproduksi 5. Keuntungan usaha digunakan untuk menambah modal 6. BRDP menambah keberanian dalam mengembangkan usah 7. Bantuan dana BRDP mempercepat perputaran uang
TP
KP
P
SP
114
8.
BRDP meningkatkan metode teknologi dalam berproduksi 9. BRDP dapat dengan cepat memajukan usaha 10. BRDP dapat meningkatkan pemanfaatan hasil produksi Perubahan Pengetahuan 1. Adanya BRDP meningkatkan pengetahuan saya tentang pengelolaan usaha yang saya tekuni 2. Pengetahuan membuat proposal untuk mendapatkan dana dari pihak lain (bank dan lembaga lainnya) didapat melalui BRDP 3. BRDP memperluas akses untuk mendapatkan informasi 4. BRDP membuka wawasan tentang usaha lainnya Perubahan Nilai 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat setelah ada BRDP 2. Keinginan untuk maju s3emakin tinggi setelah ada BRDP 3. Penerimaan terhadap nilai-nilai baru dari luar mudah diterima dan diterapkan setelah BRDP 4. Setelah BRDP kehidupan lebih ekonomis 5. Setelah BRDP saya berusaha keras untuk menabung 6. Gairah kerja meningkat setelah BRDP Pengambilan Keputusan 1. Musyawarah untuk mengambil keputusan meningkat setelah BRDP 2. Cara mengambil keputusan setelah ada BRDP berubah menjadi lebih demokratis 3. Keputusan yang saya dukung adalah keputusan yang menguntungkan orang banyak 4. BRDP meningkatkan keberanian dalam keputusan usaha Perubahan Teknologi 1. Peralatan yang saya gunakan sekarang (setelah ada BRDP) lebih baik dari sebelumnya 2. Setelah BRDP bibit yang saya gunakan lebih baik 3. Output yang saya hasilkan setelah BRDP menjadi lebih banyak
115
4.
Saya bekerja lebih efisien dibanding sebelum ada BRDP 5. Tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan yang sama lebih sedikit 6. Pengolahan hasil usaha lebih cepat setelah BRDP 7. Adanya BRDP menghemat biaya produksi Kualitas Lingkungan Hidup 1. Setelah BRDP MCK di desa ini memadai 2. Mengolah lahan dengan cara membakar setelah BRDP tidak lagi dilakukan 3. BRDP mengurangi pembabatan hutan lindung untuk pertanian 4. Pemanfaatan hutan berwawasan lingkungan sebagai sumber ekonomi keluarga meningkat setelah BRDP. 5. Setelah BRDP pemeliharaan hutan adalah kewajiban semua pihak 6. Penggunaan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan 7. Pupuk kandang lebih baik dibanding pupuk kimia 8. Pola tanam tumpang sari memberikan manfaat bagi tanaman utama 9.
Pupuk kimia merusak lingkungan hidup bila digunakan dalam jangka waktu yang lama 10. Lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan Penilaian Kemampuan Tim BRDP dan Agen pendamping 1. Kemampuan petugas dalam menggunakan bahasa setempat 2. Kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan secara lisan 3. Kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan secara tertulis 4. Kemampuan petugas dalam penguasaan teknologi 5. Kemampuan petugas menghargai pendapat atau saran dari masyarakat 6. Kemampuan petugas dalam mengendalikan suasana 7. Kemampuan petugas dalam menggunakan kata-kata atau kalimat yang jelas dan mudah dimengerti
116
8. 9.
Kemampuan petugas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat Kemampuan petugas menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat
TERIMA KASIH
117
PEDOMAN WAWANCARA AGEN PENDAMPING (FASILITATOR)
A. Keragaan Individu warga Kemauan 1. Bagaimana tanggapan warga terhadap kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2. Apa yang menjadi alasan utama warga ikut terlibat dalam kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Bagaimana penguasaan informasi warga sebelum ada kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 4. Apa ada peningkatan informasi yang dirasakan warga setelah ada kegiatan BRDP?Sebutkan contohnya ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 5. Apakah BRDP dapat memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh warga desa?
118
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 6. Bagaimana harapan warga terhadap kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Kemampuan 1. Bagaimana pendidikan dan keterampilan warga di desa ini? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2. Apakah warga di desa ini siap dengan kegiatan BRDP dan bersedia untuk ikut terlibat? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3.
Apakah warga desa pernah memiliki pengalaman terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan lainnya? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
4. Apakah warga desa bersedia mencurahkan waktu, tenaga dan modal yang mereka miliki untuk mendukung keberhasilan kegiatan BRDP?berikan alasan ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
119
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
Kesempatan 1. Bagaimana kelembagaan BRDP di tingkat desa?apakah dapat mendukung pelaksanaan kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. 2. Apakah kelembagaan BRDP yang ada di desa dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif? Jelaskan usaha-usahanya. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3.
Bagaimana peran pemimpin
dan tokoh masyarakat dalam mengajak
masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh lembaga BRDP terhadap keinginan yang dirasakan warga? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
120
B. Komunikasi Partisipatif dalam kegiatan BRDP 1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan BRDP pada tahap perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................ 2. Apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan pendampingan terhadap warga dalam kegiatan BRDP? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3. Apakah warga desa ikut menghadiri rapat-rapat rutin dan musyawarah yang diadakan UPKD? (kalau tidak berikan alasan) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
121
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BRDP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi?Apakah mereka ikut memberikan usul, pendapat dan pertanyaan? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. ............................................................................................................................
TERIMA KASIH
122
PEDOMAN WAWANCARA UNSUR WARGA (ANGGOTA UPKD) A. Kredibilitas Agen Pendamping dalam Kegiatan BRDP 1.
Bagaimana kemampuan agen pendamping dalam berkomunikasi dengan Bapak/Ibu? Khususnya dalam menyampaikan informasi tentang BRDP .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki percaya dengan agen pendamping dan informasi yang diberikan? Berikan alasan .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3.
Bagaimana aktivitas pendampingan yang dilakukan agen pendamping dalam pelaksanaan kegiatan BRDP? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
123
4. Bagaimana kemampuan agen pendamping dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak/Ibu? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Bagaimana agen pendamping menyampaikan informasi kepada Bapak/Ibu sehingga dapat membuat Bapak/Ibu tertarik? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 6. Bagaimana konsistensi agen pendamping terhadap jadwal rapat-rapat rutin dan musyawarah yang dilaksanakan?apa saja materi/pembahasan dalam rapat tersebut? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 7. Bagaimana kemampuan agen pendamping dalam menjalin hubungan yang baik dengan Bapak/Ibu? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
124
.............................................................................................................................. ........................................................................................................................... B. Komunikasi Partisipatif dalam Kegiatan BRDP 1. Apakah kegiatan BRDP yang telah dilaksanakan sekarang telah melalui prinsip musyawarah dalam perencanaannya? (kalau tidak berikan alasan? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................ 2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan BRDP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................ 3. Bagaimana peran agen pendamping dalam pelaksanaan kegiatan BRDP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
125
4.
Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama didampingi agen pendamping dalam menjalankan kegiatan BRDP, apakah ada kesan-kesan khusus, apakah pernah memiliki konflik/masalah dengan agen pendamping? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
5. Apakah agen pendamping memberikan kebebasan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan usul, pendapat dan mengajukan pertanyaan? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 6.
Apakah harapan dan tujuan Bapak/Ibu terhadap kegiatan BRDP sudah terwujud?berikan alasan ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................
TERIMA KASIH
126
Lampiran 2. Hasil Uji Analisis Reliabilitas Alpha Jenis Sub Variabel Harga r11 0,795 Keahlian 0,801 Kejujuran 0,783 Daya tarik 0,777 Keakraban 0,759 Kesempatan 0,737 Kemauan 0,755 Kemampuan 0,723 Tahap Perencanaan 0,782 Tahap Pelaksanaan 0,763 Tahap Evaluasi 0,782 Kewirausahaan 0,764 Perubahan Pengetahuan 0,754 Perubahan Nilai 0,759 Pengambilan Keputusan 0,775 Perubahan Teknologi 0,741 Kualitas Lingkungan Hidup 0,738 Penilaian Kemampuan Tim BRDP dan Agen pendamping
Harga r tabel 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632
Keputusan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
127
Lampiran 3. Distribusi Anggota UPKD berdasarkan Komunikasi Partisipatif dalam Kegiatan BRDP Perencanaan
Valid
Aktif TidakAktif Total
Frequency 8 17 25
Percent 32.0 68.0 100.0
Valid Percent 32.0 68.0 100.0
Cumulative Percent 32.0 100.0
Pelaksanaan
Valid
Aktif TidakAktif Total
Frequency 2 23 25
Percent 8.0 92.0 100.0
Valid Percent 8.0 92.0 100.0
Cumulative Percent 8.0 100.0
Evaluasi
Valid
Aktif TidakAktif Total
Frequency 18 7 25
Percent 72.0 28.0 100.0
Valid Percent 72.0 28.0 100.0
Cumulative Percent 72.0 100.0
128
Lampiran 3. (lanjutan) Perencanaan
Aktif TidakAktif
Pelaksanaan
Aktif TidakAktif
Evaluasi
Aktif TidakAktif
129
Lampiran 4. Korelasi Tau Kendall antara Karakteristik Anggota UPKD dengan Keragaan Individu Correlations Kendall's tau_b
Umur
Pendidikan
Tanggungan
Penghasilan
Frekuensi
Pinjaman
Kesempatan
Kemauan
Kemampuan
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Umur 1.000 . 25 -.349* .036 25 .008 .960 25 -.145 .332 25 .015 .923 25 -.171 .248 25 -.036 .822 25 .173 .253 25 -.160 .313 25
Pendidikan Tanggungan -.349* .008 .036 .960 25 25 1.000 -.167 . .360 25 25 -.167 1.000 .360 . 25 25 .168 -.217 .318 .183 25 25 .400* -.049 .024 .778 25 25 .455** -.117 .006 .468 25 25 -.040 .051 .825 .771 25 25 -.334 .155 .050 .349 25 25 .526** -.009 .003 .958 25 25
Penghasilan Frekuensi Pinjaman Kesempatan -.145 .015 -.171 -.036 .332 .923 .248 .822 25 25 25 25 .168 .400* .455** -.040 .318 .024 .006 .825 25 25 25 25 -.217 -.049 -.117 .051 .183 .778 .468 .771 25 25 25 25 1.000 .235 .520** -.004 . .138 .001 .980 25 25 25 25 .235 1.000 .457** -.114 .138 . .004 .505 25 25 25 25 .520** .457** 1.000 -.217 .001 .004 . .177 25 25 25 25 -.004 -.114 -.217 1.000 .980 .505 .177 . 25 25 25 25 -.179 -.268 -.368* .286 .241 .096 .015 .081 25 25 25 25 .186 .336* .265 .255 .246 .046 .094 .138 25 25 25 25
Kemauan .173 .253 25 -.334 .050 25 .155 .349 25 -.179 .241 25 -.268 .096 25 -.368* .015 25 .286 .081 25 1.000 . 25 -.133 .412 25
Kemampuan -.160 .313 25 .526** .003 25 -.009 .958 25 .186 .246 25 .336* .046 25 .265 .094 25 .255 .138 25 -.133 .412 25 1.000 . 25
130
Lampiran 5. Korelasi Tau Kendall antara Kredibilitas Agen Pendamping dengan Komunikasi Partisipatif dalam Kegiatan BRDP Correlations Kendall's tau_b
keahlian
kejujuran
daya_tarik
keakraban
Y1
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
keahlian 1.000 . 25 -.112 .487 25 .004 .980 25 .123 .472 25 .107 .494 25
kejujuran -.112 .487 25 1.000 . 25 .241 .136 25 -.114 .498 25 .161 .292 25
daya_tarik .004 .980 25 .241 .136 25 1.000 . 25 -.218 .203 25 .145 .353 25
keakraban .123 .472 25 -.114 .498 25 -.218 .203 25 1.000 . 25 .190 .240 25
Y1 .107 .494 25 .161 .292 25 .145 .353 25 .190 .240 25 1.000 . 25
131
Lampiran 6. Korelasi Tau Kendall antara Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP Correlations Kendall's tau_b
kesempatan
kemauan
kemampuan
Y1
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
kesempatan 1.000 . 25 .286 .081 25 .255 .138 25 -.020 .901 25
kemauan .286 .081 25 1.000 . 25 -.133 .412 25 .141 .353 25
kemampuan .255 .138 25 -.133 .412 25 1.000 . 25 .378* .017 25
Y1 -.020 .901 25 .141 .353 25 .378* .017 25 1.000 . 25
132
Lampiran 7.
Korelasi Tau Kendall antara Kredibilitas Agen Pendamping (Fasilitator) dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP Correlations
Kendall's tau_b
Kredibilitas_Agen
Keragaan_Agen
Y1
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Kredibilitas_ Agen 1.000 . 25 .355* .020 25 .245 .105 25
Keragaan_ Agen .355* .020 25 1.000 . 25 .181 .228 25
Y1 .245 .105 25 .181 .228 25 1.000 . 25
133
Lampiran 8.
Korelasi Tau Kendall antara Kredibilitas Agen Pendamping (Fasilitator) dan Keragaan Individu dengan Komunikasi Partisipatif Warga dalam Kegiatan BRDP Correlations
Kendall's tau_b
keahlian
kejujuran
daya_tarik
keakraban
kesempatan
kemauan
kemampuan
perencanaan
pelaksanaan
evaluasi
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
keahlian 1.000 . 25 -.112 .487 25 .004 .980 25 .123 .472 25 .215 .204 25 .032 .843 25 .217 .194 25 .081 .606 25 .191 .248 25 .118 .470 25
kejujuran daya_tarik -.112 .004 .487 .980 25 25 1.000 .241 . .136 25 25 .241 1.000 .136 . 25 25 -.114 -.218 .498 .203 25 25 .076 .220 .648 .195 25 25 .288 -.055 .066 .729 25 25 .000 .239 1.000 .153 25 25 .086 .167 .580 .291 25 25 .068 .129 .676 .436 25 25 .355* .130 .026 .425 25 25
keakraban .123 .472 25 -.114 .498 25 -.218 .203 25 1.000 . 25 -.069 .693 25 .036 .829 25 .043 .802 25 .075 .649 25 .183 .285 25 .271 .109 25
kesempatan .215 .204 25 .076 .648 25 .220 .195 25 -.069 .693 25 1.000 . 25 .286 .081 25 .255 .138 25 .069 .670 25 -.031 .857 25 -.064 .703 25
kemauan .032 .843 25 .288 .066 25 -.055 .729 25 .036 .829 25 .286 .081 25 1.000 . 25 -.133 .412 25 .092 .549 25 -.004 .980 25 .257 .103 25
kemampuan perencanaan pelaksanaan evaluasi .217 .081 .191 .118 .194 .606 .248 .470 25 25 25 25 .000 .086 .068 .355* 1.000 .580 .676 .026 25 25 25 25 .239 .167 .129 .130 .153 .291 .436 .425 25 25 25 25 .043 .075 .183 .271 .802 .649 .285 .109 25 25 25 25 .255 .069 -.031 -.064 .138 .670 .857 .703 25 25 25 25 -.133 .092 -.004 .257 .412 .549 .980 .103 25 25 25 25 1.000 .456** .335* .116 . .005 .046 .483 25 25 25 25 .456** 1.000 .533** .385* .005 . .001 .014 25 25 25 25 .335* .533** 1.000 .271 .046 .001 . .098 25 25 25 25 .116 .385* .271 1.000 .483 .014 .098 . 25 25 25 25
134
Lampiran 9. Korelasi Tau Kendall antara Komunikasi Partisipatif dengan Tingkat Kepuasan Warga terhadap Kegiatan BRDP
Correlations Kendall's tau_b
Y1
Y2
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Y1 1.000 . 25 .300* .043 25
Y2 .300* .043 25 1.000 . 25
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations Kendall's tau_b
perencanaan
pelaksanaan
evaluasi
Y2
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
perencanaan pelaksanaan 1.000 .533** . .001 25 25 .533** 1.000 .001 . 25 25 .385* .271 .014 .098 25 25 .224 .296 .136 .059 25 25
evaluasi .385* .014 25 .271 .098 25 1.000 . 25 .238 .124 25
Y2 .224 .136 25 .296 .059 25 .238 .124 25 1.000 . 25
