Komitmen Pencegahan Korupsi dan Membangun Budaya Antikorupsi Terkait Praktik Bisnis
International Business Integrity Conference (IBIC) Jakarta, 16 November 2016 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
KOMITMEN DJBC MEMBERANTAS KORUPSI
Penandatanganan Deklarasi Pengendalian Gratifikasi dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepabeanan
3
Penandatangan Komitmen Bersama Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bersama pengusaha Kawasan Berikat
Internalisasi Program peningkatan Kinerja Pegawai di Tempat Penimbunan Berikat
Gerakan Bersama Anti Korupsi Dan Pembangungan Praktik Bisnis Berintegritas (PROFIT)
Maritime AntiCorruption Network
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS 1
2
3 Koordinasi dan Supervisi dengan KPK di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Revitalisasi Pengendalian Gratifikasi
6
5
4 Pemantauan Gaya Hidup Pegawai
Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui SIPUMA
Pelaksanaan Survei Kepuasan/Integritas
Grand Design Peta Integritas
8
7
Pembekalan SDM melalui edukasi dan pencegahan gratifikasi
Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh Unit Kepatuhan Internal vertikal.
9 Pengawasan Melekat (Waskat) Secara Berjenjang dan Kontinu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
KOORDINASI & SUPERVISI DJBC-KPK Memperbaiki sistem praktik importasi secara undername. Komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi prioritas utama pada tahun ini.
Perbaikan atas perizinan terkait impor dan ekspor barang yang dikeluarkan oleh instansi terkait di bidang kepabeanan dan cukai. Peningkatan integritas SDM melalui internalisasi kepada pegawai terkait edukasi gratifikasi dan pencegahan korupsi. Pertukaran data antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya penanganan kasus penyelewengan pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
GRAND DESIGN PETA INTEGRITAS
Peta integritas adalah sebuah peta informatif yang berisi tingkat integritas setiap unit kerja DJBC. Peta integritas berfungsi sebagai early warning system bagi para pimpinan unit dalam memonitor integritas unit kerjanya sehingga bermanfaat dalam penyusunan upaya pencegahan untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi, pelanggaran disiplin dan/atau kode etik. Tingkat integritas suatu unit akan diformulasikan oleh Tim Penyusun Grand Design Peta Integritas dengan menggabungkan semua data dan informasi terkait integritas, seperti Survei Persepsi Integritas (dilakukan oleh KPK), pengaduan masyarakat, hasil APF dan SPI, hasil PKPT dan investigasi, evaluasi NKP dan CKP, LHKPN, LP2P, pemantauan gaya hidup, data hukuman disiplin dan penghargaan pegawai, dan sebagainya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PROGRAM PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN PEMANTAUAN GAYA HIDUP Pencegahan Gratifikasi: Pengumuman tentang Larangan Menerima Parcel/Hadiah Lebaran atau Hari Raya. Sosialisasi/internalisasi edukasi tentang Pengendalian Gratifikasi ke Pegawai (untuk menjadi Budaya Pegawai). Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi oleh setiap Pejabat/pegawai. Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi Antara Satker dengan Pengguna Jasa. Monev Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK.
Pemantauan Gaya Hidup: Profilling Pegawai melalui pendekatan Pemantauan Gaya Hidup (LHKPN, LP2P, social media, dll.) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
STATISTIK JUMLAH ADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT (SIPUMA) Selama periode triwulan III tahun 2016, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 115 pengaduan masyarakat. Jumlah tersebut berkurang sebesar 17,86% dari jumlah pengaduan masyarakat yang diterima pada periode triwulan II tahun 2016 yaitu sebanyak 140 pengaduan masyarakat. Secara keseluruhan, sejak SIPUMA dimandatorikan tanggal 15 Oktober 2012 s.d. 30 September 2016, jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 3.462 pengaduan masyarakat.
September Agustus Juli 406
Jumlah Pengaduan
434
248
236
241
229
217
237
203
183
132
161
34 131
149
140
43 38
T4-12
8
T1-13
T2-13
T3-13
T4-13
T1-14
T2-14
T3-14
T4-14
T1-15
T2-15
T3-15
T4-15
T1-16
T2-16
0
T3-16
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PENINGKATAN INTEGRITAS PEGAWAI MELALUI PENGAWASAN MELEKAT Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Inpres 1/1989)
Sasaran Pengawasan Melekat: Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas; Meningkatkan integritas pegawai di lingkungan DJBC; Monev Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang; Menekan hingga sekecil mungkin perbuatan korupsi dan segala bentuk pungutan liar; Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
SARANA PENGADUAN & INFORMASI PUBLIK
Formulir pengaduan Online pada www.beacukai.go.id (SIPUMA)
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DUKUNGAN DJBC TERHADAP PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA
Membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) dengan insentif utama berupa: Penundaan Bea Masuk Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Pembebasan Cukai Pembebasan PPN dan PPnBM atas barang masuk tujuan ekspor
11
Membangun Authorized Economic Operator (AEO) yang memberikan benefit berupa:
Indonesia tergabung dalam 60 negara yang menandatangani nota kesepahaman atas implementasi AEO. Kesempatan bagi importir, eksportir, perusahaan pelayaran, untuk melakukan kegiatan mereka tanpa melibatkan pihak pabean selama masuk dan transportasi barang Asistensi gratis dan kesempatan yang luas bagi sektor usaha untuk memanfaatkan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
