KOMISI XI PILIH AGUS JOKO PRAMONO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
metrotvnews.com
Komisi XI DPRi akhirnya memilih Agus Joko Pramono sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)ii Pengganti Antar Waktu. Terpilihnya Agus Joko Pramono karena dianggap memiliki kualitas terbaik sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai Tenaga Ahliiii BPK. Ketika dijumpai seusai pemilihan yang berlangsung di Ruang Komisi XI, Gedung DPR, Selasa, (25/6), Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo mengatakan kandidat nomor 11, yakni Agus Joko Pramono memperoleh 42 suara. Perolehan ini jauh di atas kandidat lain seperti Muchayat yang memperoleh 12 suara, Edy Rasyidin memperoleh 1 suara, dan Gunawan Sidauruk memperoleh 1 suara. Total jumlah suara adalah 56. Menurut Andi Timo, latar belakang pendidikan Agus Joko Pramono dianggap sesuai. "Selain itu teman-teman juga melihat pengalaman dia saat ini sebagai Tenaga Ahli BPK," kata Andi Timo. Pendapat serupa juga muncul dari Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi. Menurut Achsanul Qosasi, Agus Joko Pramono oleh sebagian besar Anggota dianggap terbaik. "Meski subyektif, teman-teman melihat latar belakang S2 dia di bidang akuntansi. Selain itu, dia mempunyai pengalaman sebagai Tenaga Ahli BPK.” Andi Timo menegaskan hasil pemilihan ini akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus)iv DPR pada Kamis, (27/6). Setelah dibawa ke Bamus, barulah hasil ini akan dibawa ke Sidang Paripurnav pekan depan. "Kapan pastinya, itu menunggu setelah kita berkirim surat pada Pimpinan DPR," kata Andi Timo. Mengenai kemungkinan hasil pemilihan Anggota BPK di Komisi XI ditolak di Sidang Paripurna DPR, Andi Timo menjawab diplomatis. Menurutnya, hal itu tidak seharusnya terjadi. Sebab pemilihan di Komisi XI telah melibatkan perwakilan dari semua Fraksi di DPR. Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
"Kalaupun nanti ditolak, kita lihat nanti apa mekanisme yang akan kita lakukan," kata Andi Timo. Sebagaimana diketahui, Rapat Komisi XI DPR malam ini akhirnya memilih Anggota BPK Pengganti Antar Waktu. Pemilihan ini dilakukan setelah Komisi XI melakukan seleksi terhadap 21 kandidat calon Anggota BPK pada tanggal 18-19 Juni 2013 lalu. Pemilihan ini untuk mencari pengganti Taufikurrahman Ruki yang memasuki masa pensiun. Dalam rapat kali ini, seluruh 56 Anggota Komisi XI DPR hadir lengkap. Sebelumnya, Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara menilai seleksi calon Anggota BPK rawan terjadi infiltrasi atau penyusupan oleh partai politik (parpol)vi. Pasalnya, posisi BPK punya posisi sentral dalam mengawasi proyek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)vii yang menjadi pendanaan partai. Hal itu dikatakan oleh anggota KUAK Negara Roy Salam yang juga peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) dalam acara diskusi dan konferensi pers bertajuk 'Mengkritisi Calon Anggota BPK, Catatan Proses Seleksi dan Masalahnya' di Jakarta, Minggu (23/6). "Sebetulnya bukan cuma ancaman intervensi, tapi juga pengendalian. hubungannya kan jelas, ini sudah terbuka kalau parpol butuh dana besar untuk Pemilihan Umum (Pemilu)viii," kata Roy Salam. BPK dalam upaya penyelamatan uang negara dan memberantas korupsi punya posisi sangat strategis. Beberapa kali auditix dan pemeriksaan yang dilakukan BPK mencantumkan adanya kerugian negara, terutama dalam proyek-proyek pemerintah dan BUMN. Dalam kesempatan itu, Roy Salam juga mengingatkan karena parpol membutuhkan dana politik maka muncullah keinginan masuk kedalam BPK. "Karena butuh dana politik yang besar, mereka (parpol) akan masuk bagaimana bisa mengambil duit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)x, yang ada subsidinya, kalau subsidi membutuhkan BUMN. Dan dari BUMN ini kan memiliki kucuran dana dari APBN," papar Roy Salam. Diingatkan Roy Salam, parpol selama ini selalu berupaya mengeruk keuangan dari APBN, APBD, dan BUMN. Upaya pengendalian BPK itu dirasa penting untuk menghindari pemeriksaan terkait pengerukan itu. "Sekarang bukan lagi titipan, tapi sudah berupaya kendalikan BPK. Ketika mereka tidak bisa hentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)xi, maka mereka BPK yang bisa secara langsung terlibat periksa lewat proyeknya dan auditnya," papar Roy Salam. Dalam kesempatan itu, Roy Salam juga menyampaikan tujuh permasalahan para calon angggota BPK. Dari 22 calon anggota BPK, permasalahan tersebut diantaranya adalah, pertama cacat integritas sebanyak empat orang. "Cacat integritas itu diantaranya adalah ada
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
calon yang telah terkena kasus pidana korupsi, diduga terlibat kasus, permainan proyek dan telah diperiksa KPK," kata Roy Salam. Permasalahan kedua yakni adanya titipan dari parpol. Roy Salam menilai dari beberapa rekam jejak yang ada, sebanyak tiga orang diduga di-back up oleh parpol. Bahkan, ia menilai sudah terjadi deal politik dengan anggota DPR agar terpilih. Masalah ketiga adalah masih ada yang tercatat sebagai pejabat negara atau pengelola keuangan negara, ada sebanyak 1 orang. Masalah keempat terkait kompetensi dan profesionalisme sebanyak 2 orang. Masalah kelima, terkait dengan konflik kepentingan sebanyak tiga orang. "Seleksi seharusnya terlepas dari konflik kepentingan, harus jauh dari pengaruh penguasa atau parpol. Kalau sudah ada konflik kepentingan mending dibubarkan saja BPK," sebut Roy. Masalah keenam yakni banyaknya para pencari kerja semata atau job seeker. Roy Salam mencatat ada 8 calon yang masuk dalam kategori ini. Terakhir, masalah visi anti korupsi yang masih kabur. Banyak calon yang visi anti korupsinya masih rendah, padahal BPK adalah posisi strategis dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sumber: nasional.kontan.co.id, Selasa, 25 Juni 2013. metrotvnews.com, Senin, 24 Juni 2013. Catatan: Berdasarkan ketentuan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah diatur mengenai pemilihan dan pemberhentian Anggota BPK. Berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. warga negara Indonesia; b. c.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berdomisili di Indonesia;
d. e.
memiliki integritas moral dan kejujuran; setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
f.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
g.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
h.
hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; sehat jasmani dan rohani;
i. j.
paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan
k.
pengelola keuangan negara; dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR. Calon Anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. b.
meninggal dunia; mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua
c.
BPK; telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
d. e.
telah berakhir masa jabatannya; atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19, Anggota BPK diberhentikan tidak dengan
hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena: a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b.
melanggar kode etik BPK;
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
c.
tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. e.
melanggar sumpah atau janji jabatan; melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
f.
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK, yaitu warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia dan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa Anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui Rapat Pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Namun, apabila yang bersangkutan terbukti tidak melakukan tindak pidana dimaksud, berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi Anggota BPK. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22, Apabila Anggota BPK diberhentikan (baik diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat) diadakan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BPK dan diresmikan dengan Keputusan Presiden. Penggantian Anggota BPK antar waktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang akan diganti kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan. i Komisi XI DPR adalah unit kerja utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah-masalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI diantaranya adalah Sekretariat Jenderal BPK. ii Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. iii Tenaga Ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services). iv Badan Musyawarah (Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. v Rapat Paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. vi Partai politik (parpol) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. vii Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. viii Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. ix Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. x Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). xi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
