LT IM
PUTUSAN MEDIASI NO : 0009/REG-PSI/V/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SI
KA
Menimbang majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Sesuai yang diatur berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
MI SI
IN F
OR
MA
Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi termohon dalam perkara a quo, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas permohonan a quo telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu, Sesuai yang diatur berdasarkan pasal 26 ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
KO
Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tanggal 1 september tahun 2016 pemohon dan termohon bersedia untuk menempuh mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 september tahun 2016, Sesuai yang diatur berdasarkan pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak.
LT IM
Bahwa pada hari kamis tanggal 1 september tahun 2016 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di ruang pertemuan WIEK kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.41 Kota Samarinda 75112, antara :
SI
KA
Nama : Mustakim / Divisi riset dan edukasi Jatam Kaltim Alamat : Jalan Suwandi 5 No. 72 Samarinda Yang dihadiri oleh kuasanya atas nama I Ketut Bagya Yasa Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
MA
Terhadap
MI SI
IN F
OR
Nama : Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Alamat : Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Yang dihadiri oleh kuasanya atas nama : Junaedi, S.Hut, Ir. Wahyudi Nuryadi, Setyarso Wahyudiono., ST., MT, M. Ramli NA., SH, Haeran Yusni., S.Sos., MM, Sugino, Satwan, Ika Yanuaris. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
KO
Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur / Muhammad Khaidir, SHI telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut : Pasal 1
Bahwa para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon bersepaham untuk sama-sama beritikad baik dan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
LT IM
Bahwa Termohon bersedia memberikan semua permintaan informasi publik yang telah diajukan Pemohon dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -
Daftar informasi pada poin 1 yakni RTRW Kabupaten PPU dengan Lampiran I rencana struktur ruang wilayah, Lampiran II rencana pola ruang wilayah, Lampiran III peta penetapan kawasan strategi, Lampiran IV ketentuan umum peraturan zonasi wilayah dan Lampiran V keterkaitan substansi tahapan dan keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan RTRW, sudah diserahkan keseluruhannya oleh Termohon kepada Pemohon melalui email langsung ke Pemohon. Dan Termohon sendiri sudah menerima surat ucapan terima kasih dari Pemohon.
-
Daftar informasi pada poin 2 yakni seluruh dokumen IUP dan SK IUP yang dicabut dari tahun 2013-2016 dan SK IUP di Kabupaten PPU, Termohon bersedia menyerahkan dokumen hanya dari 2013-2014. Untuk dokumen 2015-2016, Termohon meminta kepada Pemohon untuk memintanya ke Pemprov Kaltim, karena berdasarkan UU 23/2015 tentang Pemerintahan Daerah, semua kewenangan pertambangan tersebut kini sudah menjadi tanggungjawab penuh Pemprov Kaltim dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim.
KO
MI SI
IN F
OR
MA
SI
KA
Pasal 2
Dan Termohon bersedia memberikan surat pengantar untuk Pemohon yang digunakan dalam meminta daftar informasi kepada instansi berwenang terkait. -
Daftar informasi pada poin 3, Termohon menyatakan
LT IM
bukan menjadi kewenangan dan tidak menguasainya. Bupati PPU tidak pernah menerbitkan SK atau izin tertentu terkait dengan permintaan informasi pada poin 3. Dan Pemohon menyadari dan bersepaham akan hal tersebut.
Daftar informasi pada poin 4 yakni daftar pelaksanaan anggaran Kabupaten PPU 2014-2016 (terbaru), Termohon dan Pemohon bersepaham daftar informasi yang diberikan hanyalah yang berkaitan dengan bahan penelitian Pemohon yakni berupa daftar informasi pelaksanaan anggaran di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan.
-
Daftar informasi pada poin 5 yakni seluruh rencana reklamasi pertambangan di Kabupaten PPU periode 2013-2016, Termohon dan Pemohon bersepaham sama dengan kesepahaman pada poin 2.
IN F
OR
MA
SI
KA
-
Daftar informasi pada poin 6 yakni RPJMD Kabupaten PPU periode 2013-2018 (terbaru), Termohon dan Pemohon bersepaham sama dengan kesepahaman yang tertera pada poin 1.
MI SI
-
KO
-
Daftar informasi pada poin 7 yakni data jalur kereta api di Kabupaten PPU, Termohon mengaku bukan pada wilayah kewenangannya, melainkan kewenangan Pemprov Kaltim dalam hal ini PT Kereta Api Borneo (KAB) Kaltim. Kabupaten PPU hanya menjadi salah satu lokasi dari pembangunan rel kereta api tersebut. Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan informasinya langsung ke Pemprov Kaltim, dan Termohon bersedia memberikan surat pengantar
Daftar informasi pada poin 8 yakni MoU dan kajian teknis sciences and technology park (STP), Termohon mengaku bukan kewenangannya melainkan langsung Menko Kemaritiman di Pusat. Begitu pula persoalan industri nuklir, Termohon mengaku adalah kewenangan Balitbangda dan Bappeda Provinsi Kaltim. Pemohon menyadari dan bersepaham akan hal tersebut.
SI
KA
-
LT IM
guna memperlancar permintaan informasi yang dimintakan Pemohon kepada instansi terkait dan berwenang.
:
Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan mediasi berhasil, sehingga sidang ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Kaltim tidak perlu dilanjutkan lagi.
MI SI
IN F
Pasal 3
OR
MA
Dan Termohon bersedia memberikan surat pengantar, guna memperlancar permintaan informasi yang dimintakan Pemohon kepada instansi terkait dan berwenang.
KO
Kesepakatan mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 1 september 2016 dan telah dibacakan dihadapan para pihak dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut. Menimbang ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa : Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa :
LT IM
Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi
SI
KA
Menimbang ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa : (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada majelis komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan.
MA
(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk putusan mediasi oleh majelis komisioner.
IN F
OR
Berdasarkan kesepakatan tersebut, majelis komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut : MEMUTUS :
KO
MI SI
Memerintahkan PEMOHON dan TERMOHON untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan a quo.
KOMISIINFORMASI PROVINSI:KAUMI\~,;"rA.N TIMtJR
Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 oktober tahun 2016 oleh majelis komisioner, 5encihan selaku Ketua merangkap anggota, Mochammad Imron Rosyadi, 5.50s, M.5i dan Drs. Hibbu Mida Balfas 5yam masing-masing
OR
IN F
An
MA
SI
KA
Pengganti.
5H sebagai Panitera
LT IM
sebagai anggota. Dengan didampingi oleh 5utarwo,
KO
MI SI
Mochammad Imron Ros adi, S.Sos,M.Si
Panitera Pengganti
l!!!t
Sutarwo, SH
Anggota Majelis
Drs. Hibbu Mida BalfasSyam
KOMISI INFORMASI PROVINSIKALIMANTANTfMUR
Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Sengketa Informasi Publik.
Panitera Pengganti
MA
SI
lJf!}
KA
Samarinda, 5 Oktober 2016
LT IM
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
KO
MI SI
IN F
OR
Sutarwo,SH