KOMISIINFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LT IM
PUTUSAN Nomor: 0006IREG-PSIN/2016
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KA
Menimbang: Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .
OR
MA
SI
Menimbang: Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan a quo telah sesuai ketentuan jangka waktu.
IN F
Menimbang: Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 25 Februari 2016. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu: 1. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS SDN 007 Kec Samarinda ulu Kota Samarinda Tahun 2013.
MI SI
2. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS SDN 007 Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014. 3. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS SDN 007 Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015.
KO
4. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 SDN 007 Kec Samarinda Diu Kota Samarinda Tahun 2013. 5. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 SDN 007 Kec Samarinda Diu Kota Samarinda Tahun 2014.
6. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 SDN 007 Kec Samarinda DIu Kota Samarinda Tahun 2015.
Menimbang: Bahwa hingga batas waktu dalam memberikan jawaban permohonan informasi Termohon tidak memberikan jawaban sehingga pada tanggal 10 Maret 2016 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon. Menimbang: Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawabanl tanggapan keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 3 Mei 2016.
LT IM
Menimbang: Bahwa terhadap perkara a quo, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan persidangan pada tanggal 20 Juli 2016, dan dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.
KA
Menimbang: Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 dan hari Rabu 27 Juli 2016 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur J1.Basuki Rahmat No. 41 Samarinda, antara : Beralamat di J1.P. Antasari No. 90 RT. 08 Kel. Air Putih Samarinda DIu.
SI
Junaidi
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
MA
1. Buyung Marajo
2. Muhammad Sulaiman
OR
3. Saiduani
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2016.
IN F
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Deogao
Beralamat di J1.Basuki Rahmat No.05 Samarinda.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: tertanggal18 Juli 2016.
180/2399/11/2016
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
KO
MI SI
1. Idhamsyah, S.Pd., M.Si
Menimbang: Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasall
Pemohon dan Termohon sepakat melaksanakan kesepakatan mediasi dengan itikad baik dan sukarela.
Pasal2
Termohon dan Pemohon sepakat memberikan dan menerima informasi 2
publik berupa: Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 SDN 010 / 007 Kec Samarinda DIu Tahun 2015.
Dokumen Laporan Penggunaan Dana operasional K 13 SDN 007 Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, tidak ada karena Dana Operasional K13 Tahun 2013 tidak tersedia dalam rincian kertas kerja Satker TA 2013.
2.
Dokumen Laporan Penggunaan Dana operasional K 13 SDN 007 Kec Samarinda DIu Kota Samarinda Tahun 2014, tidak tersedia juga karena dana operasional K13 Tahun 2014 tidak ada dalam rincian kertas kerja Satker TA 2014.
3.
Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 SDN 007 Kec Samarinda DIu Tahun 2015, tersedia. Fotocopy Iaporan penggunaan dana operasional 2015 diserahkan kepada Pemohon setelah putusan persidangan selesai.
KA
LT IM
1.
Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan MEDIASI BERHASIL, sehingga sidang ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Kaltim, tidak perlu dilanjutkan Iagi.
OR
MA
PasaI4
Termohon dan Pemohon sepakat, sesuai Surat Keterangan Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan TK, SD dan SLB Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Drs. H.M Syapri, M.Si tanggal 22 Juli 2016, bahwa:
SI
PasaI3
IN F
Kesepakatan mediasi a quo telah dibuat secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2016 dan telah dibacakan dihadapan para Pihak oleh Mediator dan para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator. Menimbang: Bahwa ketentuan Pasal 39 DU KIP menyatakan:
MI SI
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Menimbang: Bahwa ketentuan Pasa140 ayat (3) DU KIP menyatakan: Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.
KO
Menimbang: Bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan : (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
3
(2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Memutus:
OR
MA
SI
KA
LT IM
Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
(Sutarwo, SH)
KO
MI SI
IN F
pan7iiianti
4
Anggota Majelis
/)0,~ (Senci Han)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Samarinda, 24 Agustus 2016
LT IM
Panitera Pengganti
KO
MI SI
IN F
OR
MA
SI
KA
(Sutarwo, SH)
5
