KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
M
PUTUSAN SELA
AL TI
Nomor: 0013/REG-PSI/VI/2016
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan
AS
[1.1]
IK
1. IDENTITAS
memutus Sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa
M
informasi publik dengan Nomor Registrasi : 0013/REG-PSI/VI/2016 antara identitas
R
para pihak (Persona Standing Judicio) sebagai berikut :
: Ebin Marwi, SHI (LBH SIKAP Balikpapan)
Alamat
: Perum Puri Ratu Kencana Blok L/20 RT 55 Kel. Sepinggan Baru,
FO
Nama
N
Kec. Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan.
M
IS
II
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
Terhadap
: PT. Pertamina RU V Balikpapan
Alamat
: Jalan Yos Sudarso No.1 Balikpapan
KO
Nama
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.
[1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
[1.3]
Telah mendengar keterangan Pemohon
[1.4]
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon Page 1 of 14
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1]
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juni 2016 dan diregister dengan No. 0013/REG-
M
PSI/VI/2016.
[2.2]
AL TI
Kronologi
Bahwa Pada tanggal 15 Maret 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi publik secara tertulis terhadap Termohon dalam hal ini General Manager (GM) PT. Pertamina RU V Balikpapan
IK
Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon berupa : Data master plan proyek perluasan kilang minyak di PT. Pertamina RU V Balikpapan
Bahwa Pada tanggal 11 April 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada
AS
[2.3]
Termohon atau dalam hal ini
General Manager (GM) PT. Pertamina RU V
Bahwa Sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat keberatan atas permohonan
R
[2.4]
M
Balikpapan.
FO
dari Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Juni 2016.
Bahwa sengketa informasi publik a quo telah diadakan sidang pemeriksaan awal
N
[2.5]
II
pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh
M
IS
Termohon.
KO
Alasan Permohonan [2.7]
Pemohon mengajukan pemohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena termohon tidak menanggapi surat keberatan yang disampaikan Pemohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8]
Pemohon mengajukan permohonan informasi yang akan digunakan sebagai
Page 2 of 14
dokumentasi, uji akses dan bahan kajian kebijakan publik
Petitum [2.9]
Pemohon mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat diputus sengketa informasi publik yang diajukan dengan Nomor Register : 0013/REG-PSI/VI/2016 dan dikabulkannya permohonan pemohon berupa permohonan untuk mendapatkan informasi data master plan proyek
Alat Bukti
AL TI
B.
M
perluasan kilang minyak di PT. Pertamina RU V Kota Balikpapan
Keterangan Pemohon
[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon
IK
1.
dengan surat permohonan tertanggal 15 Maret 2016 dan diterima oleh
2.
AS
Termohon tanggal 15 Maret 2016, atas nama Nam (resepsionis). Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat keberatan atas
M
permohonan dari Pemohon kepada termohon tanggal 11 april 2016 maka
R
Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2016. 3.
FO
kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Juni
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Bahwa di dalam sidang pemeriksaan awal, Pemohon menyatakan mengetahui
II
4.
N
Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim pada tanggal 6 Juni 2016.
IS
secara pasti bahwa Termohon (PT. PERTAMINA RU V Balikpapan) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahwa di dalam sidang pemeriksaan awal, Pemohon menjelaskan Pemohon
M
5.
KO
berasal dari Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Balikpapan
dan tujuan permohonan informasi publik berupa Data
master plan proyek perluasan kilang minyak di PT. Pertamina RU V Balikpapan, selain untuk dokumentasi, uji akses, juga untuk studi kebijakan publik atas rencana proyek tersebut, sehingga mengetahui dampak yang timbul bagi kepentingan publik.
6.
Bahwa Pemohon menyampaikan di dalam sidang pemeriksaan awal bahwa
Page 3 of 14
Pemohon tetap pada permohonannya a quo
Surat-surat Pemohon [2.11]
Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 15 Maret 2016 yang ditujukan kepada Termohon dalam hal ini GM (General Manager) PT. Pertamina RU V Balikpapan Salinan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 11 April 2016 kepada GM
M
Bukti P-2
(General Manager) PT. Pertamina RU V Balikpapan
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 6 Juni
AL TI
Bukti P-3
2016 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
Bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang pemeriksaan awal, meskipun telah dipanggil secara patut. Termohon tidak hadir dalam sidang pemeriksaan awal dengan alasan sebagai berikut :
AS
[2.12]
IK
Keterangan Termohon
FO
R
M
1. Bahwa surat panggilan tersebut baru diterima termohon tanggal 20 Juli 2016 (satu hari sebelum tanggal sidang pemeriksaan awal). Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya kesalahan alamat yang tertera pada surat dimana alamat PT. Pertamina (Persero) RU V yang benar seharusnya adalah jalan Yos Sudarso No.1 Balikpapan.
N
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 , bersamaan dengan sidang ajudikasi tersebut pihak termohon memiliki agenda pekerjaan yang tidak dapat ditunda.
KO
M
IS
II
Sebagaimana isi surat termohon yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 20 Juli 2016 dengan nomor surat 115/M01340/2016S0 dan ditandatangani oleh Anton Sumartono Raharjo (Area Manager Legal Counsel RU V) dan diterima Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Juli 2016.
[3.1]
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo adalah pemeriksaan awal dan belum sampai pada tahap kesimpulan
4. PERTIMBANGAN HUKUM
Page 4 of 14
[4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013)
[4.2]
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36
M
ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan
AL TI
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut pada hari pertama sidang / sidang pemeriksaan awal : 1.
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
IK
2.
penyelesaian sengketa informasi.
Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam
AS
3.
sengketa informasi.
M
Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
R
4.
FO
Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut: A.
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
[4.2]
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal
N
27 ayat (1) huruf a,b,c dan d, pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 37 ayat (1) Undang-
II
Undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juncto pasal 6 ayat (2)
IS
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi
Menimbang pasal 27 ayat (3) UU KIP yang menyatakan Kewenangan Komisi
KO
[4.3]
M
berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
[4.4]
Menimbang bahwa pasal 6 PERKI ayat (1) dan (2) tentang PPSIP yang menyatakan : (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut
Page 5 of 14
Badan Publik tingkat Provinsi. [4.5]
Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 PERKI ayat (1) tentang PPSIP yang menyatakan Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain tingkat pusat.
M
Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 PERKI ayat (2) tentang PPSIP yang menyatakan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian
[4.7]
AS
IK
AL TI
[4.6]
M
sengketa informasi dengan Termohon PT. Pertamina RU V Balikpapan yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
R
Timur pada tanggal 6 Juni 2016 dan diregistrasi dengan nomor 0013/REG-
[4.8]
FO
PSI/VI/2016.
Menimbang bahwa PT. Pertamina adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara
N
(BUMN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31
II
tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
IS
yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001
Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto PERKI Nomor 1 tahun 2013 pasal 6 ayat (1) tentang PPSIP bahwa terkait penyelesaian sengketa informasi
KO
[4.9]
M
tentang Minyak dan Gas Bumi.
publik dengan termohon badan publik tingkat pusat, dalam hal ini BUMN adalah merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menangani sengketa informasi publiknya. maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa informasi publik yang diajukan pemohon.
Page 6 of 14
[4.10]
Menimbang kesamaan dan konsistensi perlakuan hukum dalam penanganan sengketa informasi publik terkait putusan Komisi Informasi tingkat provinsi terhadap sengketa informasi publik yang diajukan pemohon kepada termohon yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Publik tingkat Pusat yang kewenangan penanganan sengketa informasinya berada di Komisi Informasi Pusat. Bahwa pada tanggal 10 april tahun 2014, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sela menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum salah satunya tidak berwenangnya Komisi Informasi
M
Provinsi menangani sengketa informasi dengan termohon BUMN atau Badan
AL TI
Publik tingkat pusat terkait sengketa informasi dengan nomor register 234/PTSNMK.PA/KI-JBR/IV/2014 antara Rio Eko Cahyono Soesanto (pemohon) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Termohon). Bahwa pada tanggal 5 November tahun 2015, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan
IK
sela menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum salah satunya tidak berwenangnya Komisi Informasi Provinsi menangani sengketa informasi
AS
dengan termohon BUMN atau Badan Publik tingkat pusat terkait sengketa informasi dengan nomor register 0006/REG-PSI/V/2015 antara Sabir Ibrahim,
M
SH., CLA (pemohon) dengan PT. Bank Mandiri Tbk cabang mulawarman-
Menimbang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pasal 36 ayat (2)
FO
[4.11]
R
Samarinda (Termohon).
yaitu dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun
N
2013, maka majelis komisioner dapat (berwenang) menjatuhkan putusan sela
Menimbang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pasal 31 yaitu
IS
[4.12]
II
untuk menerima ataupun menolak permohonan dalam sidang pemeriksaan awal.
dalam hal termohon dan/atau kuasanya tdak hadir dalam persidangan, majelis
M
komisioner dapat (berwenang) memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran
KO
termohon.
[4.13]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf pada [4.2] sampai [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa : (a). Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. (b). Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dapat menjatuhkan putusan sela terkait permohonan aquo dalam sidang pemeriksaan awal walaupun tanpa dihadiri oleh termohon atau kuasanya.
Page 7 of 14
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.
[4.14]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Junto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Junto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada
M
pokoknya, Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik, yang mengajukan
AL TI
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
IK
[4.15].
1.
Pada tanggal 15 Maret 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi
AS
publik secara tertulis terhadap Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon berupa Data Master Plan Proyek Perluasan Kilang Minyak di
M
Pertamina RU V Balikpapan (Bukti P-1) ;
Bahwa Pada tanggal 11 April 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan
R
2.
FO
kepada GM. PT. Pertamina RU V Balikpapan (Termohon) dengan alasan surat permohonan informasi tidak ditanggapi termohon ( Bukti P-2) . 3.
Bahwa benar sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat keberatan atas
N
permohonan aquo dari Pemohon kepada termohon, maka Pemohon
II
mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada
IS
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Juni 2016 (Bukti
Menimbang berdasarkan:
KO
[4.16]
M
P-3).
Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan (1)
Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :
a.
Kewenangan Komisi Informasi ;
b.
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ;
Page 8 of 14
c.
Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi ;
d.
Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
(2)
Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
[4.17]
Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan
M
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
AL TI
yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. [4.18]
Menimbang berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan
a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang
AS
1.
IK
Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :
dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia ; atau Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
M
2.
R
Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal
3.
FO
Pemohon adalah Badan Hukum
Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.14] sampai [4.18]
N
[4.19]
II
tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum
Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP
KO
[4.20]
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.
M
C.
IS
sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Page 9 of 14
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan PT. Pertamina RU V Balikpapan
adalah lembaga yang di dalam menjalankan fungsi dan tugas
pokoknya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [4.21]
Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup
M
kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang
AL TI
hierarkis. Contoh Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain tingkat pusat.
Menimbang Termohon adalah badan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
IK
[4.22]
perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil
AS
Company), berdiri sejak 10 Desember 1957 dengan nama awal, PT PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA dan setelah
M
merger dengan PN PERTAMIN, tahun 1968 namanya berubah menjadi PN
R
PERTAMINA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebutan
FO
perusahaan menjadi PERTAMINA.
Perubahan status PERTAMINA dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2003
N
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
II
Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang
IS
merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Hukum PT PERTAMINA juga disempurnakan
M
dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003 dan
KO
disahkan Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan No. C-24025 HT.01.01 tanggal 09 Oktober 2003.
[4.23]
Menimbang bahwa pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah : a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, Page 10 of 14
[4.24]
AS
IK
AL TI
M
jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh UndangUndang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] sampai
M
[4.23] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat
FO
R
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik.
D
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[4.25]
Menimbang bahwa Permohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi
Pada tanggal 15 Maret 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi
IS
1.
II
berikut:
N
dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai
publik secara tertulis terhadap Termohon Bahwa Pada tanggal 11 April 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan
M
2.
KO
kepada Termohon
3
Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat keberatan atas permohonan dari Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Juni 2016.
[4.26]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Page 11 of 14
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.25] sampai [4.27] Majelis
[4.28]
AL TI
M
[4.27]
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur tentang jangka pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.
Komisoner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU
IK
Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Juncto PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang
AS
PPSIP
5. KESIMPULAN
Komisi Informasi Provinsi Kaltim tidak berwenang untuk menerima, memeriksa
R
[5.1]
M
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[5.2]
FO
dan memutus permohonan a quo.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam permohonan a quo. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Termohon informasi dalam
Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak
IS
[5.4]
II
perkara a quo
N
[5.3]
melebihi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan
KO
M
PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP
[6.1]
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Page 12 of 14
selaku Ketua Majelis Komisioner dan Mochammad Komisioner,
Imron Rosyadi,
merangkap Anggota, Lilik Rukitasari, 8.Sos., M.Si masing-masing
8.H., 8.80s., MH
sebagai Anggota
pada hari Kamis, 21 Juli 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, 21 Juli 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya dengan
Majelis
didampingi
oleh
Sutarwo,S.H
sebagai
Panitera
Pengganti
serta
tersebut di atas, dihadiri
oleh
Rukitasari,'
AS
IK
AL TI
M
Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.
S.H., S.Sos., MIl
FO
R
M
~niteufti
KO
M
IS
II N
Sutarwo, S.H
Page 13 of 14
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
M
Samarinda, 21 Iuli 2016
AL TI
Sutarwo, S.H
KO
M
IS
II N
FO
R
M
AS
IK
Panitera Pengganti
Page 14 of 14