PUTUSAN Nomor: 0003/REG-PSI/III/2016
AL TI M
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
[1.1]
AS
1. IDENTITAS
IK
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 0003/REG-PSI/III/2016 yang diajukan oleh: :
Muhamad Idris
Alamat
:
Jalan Adi Sucipto RT. 01 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Samarinda
RM
Nama
FO
Yang dalam persidangan dikuasakan kepada : Muh. Jamil dan I Ketut Bagia Yasa sesuai Surat Kuasa tanggal 16 Maret
SI IN
2016
Ahmad Saini sesuai Surat Kuasa tanggal 27 April 2016
MI
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. Terhadap
:
Polresta Samarinda
Alamat
:
Jalan Selamet Riyadi No. 1 Samarinda 75126
KO
Nama
Yang dalam persidangan dikuasakan kepada : AKP. Rido Doly Kristian, SH, SIK dan Iptu Sutrisno, SH sesuai Surat Kuasa Nomor : Sprin/47/IV/2016 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa: Sudarsono, S.I.K selaku Kepala Reskrim Kepolisian Resort Kota Samarinda.
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.
Page 1 of 28
[1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon.
[1.3]
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.
[1.4]
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.
[1.5]
Telah membaca kesimpulan Pemohon
AL TI M
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima dan terdaftar di
diregister dengan No. 0003/REG-PSI/III/2016.
[2.2]
AS
Kronologi
IK
Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Maret 2016 dan
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016
Pemohon
mengajukan permohonan informasi
RM
publik secara tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Samarinda (Kapolresta) Samarinda dengan nomor surat : 002/S.Pasir/PI/I/2015 dengan tanda bukti terima surat pada tanggal 18 Januari 2016.
1.
FO
Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah ; Berita Acara Pertemuan / Mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT Insani Bara
SI IN
Perkasa dengan Warga Simpang Pasir berdasarkan surat undangan Nomor : B/746/IV/2015/Reskrim.
2.
Notulen Pertemuan / Mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir berdasarkan surat undangan Nomor :
MI
B/746/IV/2015/Reskrim.
Bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon dan telah melewati
KO
[2.3]
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kemudian Pemohon mengajukan surat keberatan kepada
Termohon
pada
tanggal
01
Februari
2016
dengan
nomor
surat
:
003/S.Pasir/PI/I/2016 dengan tanda bukti terima surat pada tanggal 01 Februari 2016.
[2.4]
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat tertanggal 23 Maret 2016 dan
Page 2 of 28
diterima pada tanggal 24 Maret 2016.
[2.5]
Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Komisi Informasi mengadakan sidang ajudikasi non litigasi (I) Pertama Agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Muh. Jamil dan I Ketut Bagia Yasa selaku Pemohon dan AKP. Rido Doly Kristian, SH, SIK dan Iptu
[2.6]
AL TI M
Sutrisno, SH selaku Termohon.
Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 diadakan mediasi pertama dengan Mediatornya Eko Satiya Hushada S.Sos., setelah diadakan beberapa kali mediasi pada akhirnya mediasi dinyatakan gagal dan Mediator membuat berita acara gagal yang ditandatangani masing-masing pihak pada tanggal 27 April 2016 kemudian perkara
IK
dilimpahkan kembali kepada Majelis Komisioner untuk dapat dilanjutkan persidangan
[2.7]
AS
Ajudikasi
Bahwa persidangan Ajudikasi dilanjutkan kembali pada tanggal 29 Juni 2016 oleh Majelis
Anggota Majelis
RM
Komisioner yang baru dikarenakan pada tanggal 30 Mei 2016 telah berakhir masa jabatan yang lama, kemudian pada tanggal 31 Mei 2016 telah dilaksanakan
penggantian anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang baru dengan masa
FO
periode 2016 sampai dengan 2020. Penunjukan penggantian majelis berdasarkan Rapat
SI IN
Pleno pada tanggal 1 Juni 2016.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.8]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur karena Termohon tidak menanggapi
MI
keberatan Pemohon.
KO
Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.9]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk digunakan sebagai bentuk informasi Warga Simpang Pasir yang saat ini sedang mengalami masalah terkait dengan masalah penjualan dan kepemilikan hak atas tanah.
Page 3 of 28
Petitum [2.10]
Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
untuk menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.
B.
Alat Bukti
[2.11]
AL TI M
Keterangan Pemohon Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dirasa penting untuk warga Simpang Pasir karena terkait dengan adanya kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi, di dalam hasil mediasi tersebut ada kesepakatan yang akan jadi acuan dan dasar sengketa warga bersama PT Insani Bara Perkasa berdasarkan surat undangan
2.
IK
mediasi nomor B/746/IV/2015/reskrim tanggal 9 April 2015.
Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut akan digunakan oleh
3.
AS
Pemohon untuk bahan mengajukan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda. Bahwa Pemohon mengatakan dalam pertemuan tersebut dalam kesepakatan mediasi
RM
disepakati apabila kawasan itu belum selesai hak atas tanah maka perusahaan tidak akan melakukan aktivitas di atas kawasan milik warga. Namun, karena tidak adanya bukti atau hasil notulensi yang diberikan kepada warga, perusahaan PT Insani Bara
FO
Perkasa tetap melaksanakan aktivitas di atas lahan milik warga. Maka sangat kesulitan warga meminta perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas di atas lahan mereka. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon dijanjikan oleh
SI IN
4.
Termohon setelah melakukan pertemuan/mediasi di kantor Polresta Samarinda, pihak Pemohon akan diberikan notulensi pertemuan/mediasi tersebut oleh pihak Polresta Samarinda selaku mediator di kemudian hari. Bahwa di dalam pertemuan tersebut Pemohon ada menandatangani sesuatu tetapi
MI
5.
Pemohon mengakui tidak mengetahui dengan pasti apa yang ditandatangani
KO
(kemudian Pemohon menjelaskan menandatangani absensi pertemuan)
6.
Bahwa pertemuan dihadiri 8 orang dari warga dan 4 orang dari perusahaan dan Pemohon juga menegaskan tidak melihat berita acara pertemuan.
Surat-surat Pemohon [2.12]
Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1
: Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor : 002/S.Pasir/PI/I/2015 tanggal
Page 4 of 28
18 September 2016 kepada Kepolisian Informasi Salinan Notulensi Mediasi. Bukti P-2
: Salinan Surat Kepala Satuan Reskrim U.b Wakasat Polresta Samarinda perihal Undangan Nomor : B/746/IV/2015/Reskrim tanggal 09 April 2015 kepada Sdr. Sanusi.
Bukti P-3
: Salinan
Surat
Keberatan
Permohonan
Informasi
Nomor
:
AL TI M
003/S.Pasir/PI/I/2016 tanggal 01 Februari 2016 kepada Kepala PPID Kepolisian Resor Kota Samarinda (Kapolresta) Samarinda. Bukti P-4
: Salinan Surat Kepala Kepolisian Sektor Kota Palaran selaku Penyidik perihal Undangan Konfirmasi Nomor : B/370/IX/2014/SektaPal tanggal 08 September 2014 kepada Sdr. Asmuni.
: Salinan Surat Kepala Kepolisian Sektor Kota Palaran selaku Penyidik
IK
Bukti P-5
perihal Undangan Nomor : B/373/IX/2014/SektaPal tanggal 11 September
AS
2014 kepada Sdr. Asmuni. Bukti P-6
: Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 005/S.Pasir/PSI/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 kepada Ketua Komisi
RM
Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Bukti P-7
: Surat Kuasa Pemohon Muhamad Idris kepada Muh. Jamil dan I Ketut Bagia
FO
Yasa tanggal 16 Maret 2016 Bukti P-8
: Surat Kuasa Pemohon Muhamad Idris kepada Ahmad Saini tanggal 27 April
SI IN
2016.
Saksi-Saksi Pemohon
Pemohon dalam persidangan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli
MI
[2.13]
[2.14]
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta
KO
kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1.
Primer a.
Mengabulkan permohonan Pemohon
b.
Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.
2.
Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
Page 5 of 28
perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.15]
Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Termohon membenarkan adanya permohonan berita acara pertemuan mediasi
AL TI M
dan notulen pertemuan, berita acara pertemuan / mediasi pada tanggal 9 april 2015 antara PT Insani Bara Perkasa dengan warga simpang pasir yang dimohonkan oleh Pemohon. 2.
Bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan tersebut sebab kepolisian Resort Kota Samarinda tidak membuat berita acara pertemuan mediasi tersebut. Termohon menjelaskan di dalam persidangan bahwa pertemuan tersebut
IK
bertujuan untuk menghindari konflik yang timbul antara warga dan pihak perusahaan dan Termohon menegasan pertemuan tersebut tidak ada dibuat notulensi dan bukan
3.
AS
merupakan mediasi seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon.
Bahwa Termohon menjelaskan di dalam Peraturan Kapolri tidak dikenal seperti apa
RM
yang dimaksud oleh Pemohon yaitu berupa notulensi, dengan alasan tersebut maka Termohon mengatakan tidak membuat notulensi, hanya berupa laporan yang dibuat petugas pada saat itu yang ditujukan kepada atasannya sebagai bentuk laporan kerja. Bahwa berita acara / notulensi mediasi tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan
FO
4.
petunjuk teknis administrasi kepolisian dan peraturan kepala kepolisian nomor 14
SI IN
tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri dan Perkap 16 tahun 2007 tentang tata naskah dinas di lingkungan Polri.
5.
Bahwa dalam berita acara mediasi yang dilakukan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan timur pada tanggal 13 April 2016 dalam poin e menjelaskan
MI
Pemohon mengakui bahwa terhadap Pertemuan/mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT Insan Bara Perkasa dengan warga Simpang Pasir tidak menghasilkan berita
KO
acara pertemuan / mediasi yang ditandatangani oleh PT. Insani Bara Perkasa dengan
6.
warga Simpang Pasir, jadi tidak ada notulen yang mereka tanda tangani. Bahwa surat undangan nomor B/746/IV/2015 tanggal 09 April 2015 yang ditujukan kepada pihak perusahaan dan masyarakat dimaksud pada dasarnya untuk menghindari konflik jadi tujuan menghindari konflik yang melibatkan massa di lapangan antara perusahaan dengan masyarakat pada waktu itu.
7.
Bahwa Kepolisian Resort
Kota
Samarinda
Page 6 of 28
tidak menguasai berita acara
pertemuan/mediasi seperti yang dimaksud antara PT Insani Bara Perkasa dengan warga Simpang Pasir sesuai pasal 6 ayat 3 huruf e dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. 8.
Bahwa Termohon menegaskan dan menjelaskan kembali di dalam persidangan bahwa pertemuan tersebut tidak ada notulensi ataupun hasil kesepakatan yang dibuat oleh
9.
AL TI M
kedua belah pihak. Bahwa Termohon menjelaskan jika Pemohon ingin mempersoalkan tentang kepemilikan lahan maka silahkan saja menggugat ke pengadilan. 10.
Bahwa Termohon berdasarkan penjelasan di persidangan berpendapat sengketa yang timbul kedua belah pihak di samping masuk ranah Perdata juga masuk ranah Pidana maka untuk masuk ranah Perdata pihak Kepolisian tidak mempunyai kewenangan
11.
IK
sesuai dengan Perkap (Peraturan Kapolri) yang ada.
Bahwa Termohon juga menjelaskan pula kasus sengketa tersebut dikarenakan ada
AS
laporan ke Kepolisian maka Pihak kepolisian sudah menindaklanjuti dan masuk dalam tahap penyelidikan. Maka Termohon berpendapat informasi terkait kasus
RM
tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Seperti pada pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik. 12.
Bahwa Mejelis Komisioner menanyakan kepada Termohon tentang informasi yang
FO
dikecualikan apakah sudah melalui uji konsekuensi dan penjelasan Termohon bahwa belum melakukan uji konsekuensi terkait dengan informasi yang dikecualikan Bahwa penjelasan Termohon untuk kasus ini belum ada dilakukan uji Konsekuensi
SI IN
13.
terkait dengan penolakan informasi tersebut.
14.
Bahwa Termohon menjelaskan untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus tersebut pada dasarnya pihak kepolisian dapat memberikan berupa permohonan
MI
yang sifatnya SP2HP seperti apa yang ada di Pekap No. 14 tahun 2012
KO
Surat-surat Termohon [2.16]
Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-1
: Surat Perintah AKP. Rido Doly Kristian, SH, SIK dan Iptu Sutrisno, SH Nomor : Sprin/47/IV/2016 tanggal April 2016 yang ditandatangani oleh Bapak Sudarsono, S.I.K selaku Kepala Satuan Reskrim Polresta Samarinda.
Bukti T-2
: Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda Nomor : B/606/IV/2016
Page 7 of 28
tanggal 26 April 2016 perihal Jawaban Sengketa Informasi Publik Nomor : B/606/IV/2016.
Saksi-Saksi Termohon Termohon tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli didalam persidangan
AL TI M
[2.17]
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1]
Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut : Kronologis
IK
1.
Pemohon Informasi Publik yakni Muhammad Idris Warga Simpang Pasir telah
AS
mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada pihak Termohon yakni Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut Sebagai Termohon) berdasarkan Surat No. 002/S.Pasir/PI/2016 Tanggal 18 januari
RM
2016 Perihal: Permohonan Informasi.
Bahwa Sesuai dengan perihal surat permohonan informasi publik yang diajukan berupa catatan atau notulensi hasil mediasi yang dilakukan oleh Kapolresta Samarinda
FO
dengan berdasarkan surat undangan mediasi nomor : B/746/IV/2015/Reskrim. Adapun tujuan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan warga simpang pasir
SI IN
yang saat ini sedang mengalami persoalan terkait dengan masalah penjualan dan kepemilikan hak atas tanah dengan perusahaan PT. Insani Bara Perkasa (IBP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Bahwa pada hakekatnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.
MI
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “UU
KO
KIP”) ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: (1)
Badan Publik wajib untuk Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
(2)
Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Bahwa mengenai waktu Pelayanan Permohonan Informasi oleh Badan Publik berdasarkan Pasal 22 UU KIP ayat (7) dan ayat (8) menyatakan sebagai berikut : (7)
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Page 8 of 28
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan” : a.
Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b.
Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada
AL TI M
dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c.
Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d.
Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
IK
e.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan
f.
Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
g.
Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
RM
(8)
AS
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , paling
FO
lambat 7 ( tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”;
SI IN
Bahwa Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan belum juga merespon surat permohonan informasi yang di ajukan oleh Warga Simpang Pasir. Akibat tidak adanya tanggapan oleh Pihak Termohon terhadap Surat Permohonan Informasi yang diajukan
MI
maka selanjutnya Pemohon mengajukan surat kedua kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta)
KO
Samarinda dalam rangka proses permohonan informasi pada tanggal 01 Februari 2016, Surat Nomor : 003/S.Pasir/PI/I2016 perihal surat: keberatan permohonan informasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 angka 1 (satu) huruf b, d, e, g, UU KIP No. 14/2008. Pasal 35 angka 1 (satu) huruf b, d, e, g, UU KIP No. 14/2008 Menyatakan : (1)
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
Page 9 of 28
b.
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 9;
d.
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e.
Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
g.
Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam undang-
Selanjutnya Pasal 36 Menyatakan :
AL TI M
undang ini;
“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.
Mengingat yang di Mohonkan oleh PEMOHON tidak diberikan oleh TERMOHON
IK
maka sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan :
“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling
AS
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.
RM
Sesuai dengan Pasal tersebut di atas Pemohon menindak lanjuti tanggapan Termohon dengan mengajukan surat nomor : 005/S.Pasir/PSI/III/2016 Perihal : Permohonan
FO
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 Maret 2016.
Mediasi Gagal di Komisi Informasi Kalimantan Timur
SI IN
Dalam proses mediasi antara Para Pihak dalam kasus sengketa informasi publik tidak ada titik temu kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam bentuk putusan mediasi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 40 UU KIP No. 14/2008 disebabkan pihak Termohon menggunakan Pasal 6 dan 17 UU KIP No. 14/2008 sebagai bantahan
MI
pernyataan Termohon bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi dikecualikan dan tidak di kuasai serta tidak pernah diterbitkan oleh Termohon.
KO
Selanjutnya sesuai dengan Perki No 1 tahun 2013 pasal 41 dilakukan 14 hari kerja dengan perpanjangan 7 hari kerja, jika melewati batas waktu tersebut maka proses ini dilanjutkan ke tahap Sidang Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
Page 10 of 28
2.
Kesemua Alasan Di Atas “Gugur” Karena Bertentangan Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Demi Pihak yang Berkepentingan. 1.
Permohonan Dokumen Notulensi atau catatan rapat antara para pihak Perusahaan, Ormas Komando Bela Negara (KOBRA), Warga dan Anggota Kelompok Tani Simpang Emoh tentang Hasil Pertemuan yang dimediasi oleh
AL TI M
pihak Kepolisian, adalah Dokumen Publik sesuai dengan Tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 yakni bertujuan untuk : a.
menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
IK
b.
publik;
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
AS
c.
publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
RM
d.
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e.
mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup
f.
FO
Orang banyak;
mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
SI IN
bangsa; dan/atau
g.
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
2.
Pasal 4 ayat (2) menyatakan :
KO
MI
Setiap orang berhak : a.
melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b.
menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c.
mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d.
menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3.
Badan Publik sebagai Termohon memiliki kewajiban untuk melayani setiap
Page 11 of 28
Permohonan Informasi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP ; “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
AL TI M
4.
Pasal 10 Menyatakan ; (1)
Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
5.
IK
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Dokumen Notulensi hasil pertemuan Mediasi yang diinisiasi oleh pihak
AS
Kapolresta Samarinda merupakan Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan f menyatakan : informasi dan
untuk umum; 6.
RM
kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka
Jika Badan Publik sebagai TERMOHON menyatakan bahwa dokumen yang
FO
dimohonkan adalah tidak dikuasai atau dikecualikan maka harus melalui proses Uji Konsekuensi dan Pembuktian sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi
SI IN
Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (1). 7.
Argumentasi di atas ditambah lagi dengan lampiran surat Undangan Mediasi oleh Kapolresta Samarinda. Rekaman wawancara juga turut disertakan pada saat mediasi berlangsung tepatnya pada waktu 1.12.40 (jam.menit.detik)
MI
mediasi berlangsung pihak Kapolresta menjanjikan untuk membuatkan catatan hasil pertemuan dalam bentuk notulensi atau dokumen lain yang berisi tentang
KO
capaian pertemuan termasuk tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang seharusnya dibuat dalam bentuk dokumen tertulis.
8.
Jika tidak ada catatan hasil pertemuan mediasi dalam bentuk notulensi atau berita acara, ataupun dalam bentuk lain masuk dalam kategori Kelalaian Mediator dalam hal ini Kapolresta Samarinda sebagai Termohon. Mediasi yang dilakukan termasuk dalam serangkaian proses penyidikan, maka sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
Page 12 of 28
Tentang Manajemen Penyidikan Pasal 3 tentang Prinsip-prinsip penyidikan harus transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat; Berdasarkan uraian-uraian dan/atau penjelasan-penjelasan berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon harap Majelis Komisioner dapat memberikan
mengabulkan seluruh Tuntutan Pemohon.
Kesimpulan Termohon [3.2]
AL TI M
putusan seadil-adilnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2016 Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis. persidangan
sebelumnya
menyampaikan
IK
Termohon di dalam
tidak
memberikan
kesimpulannya tetapi memberikan penjelasan bahwa kesimpulan yang diberikannya sama
AS
dengan jawaban yang sudah disampaikan secara tertulis :
Berdasarkan surat kuasa Termohon (Kapolresta Samarinda) Tanggal 13 April 2016
RM
bertindak untuk atas nama Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polresta Samarinda yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 01, Kota Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai KUASA
FO
TERMOHON bertindak untuk menghadapi permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Sdr. Muhammad Idris yang dikuasakan kepada I Ketut Bagia Yasa yang
SI IN
mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Kepolisian Resor Kota Samarinda melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mengenai 1. Berita Acara pertemuan / mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT. Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir
MI
2. Notulen Pertemuan Berita Acara pertemuan / mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara
KO
PT Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir.
KUASA TERMOHON memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan atau permohonan pemohon dapat ditolak. Dengan alasannya adalah : 1. Bahwa terhadap permohonan berita acara pertemuan / mediasi dan notulen pertemuan berita acara pertemuan / mediasi pada tanggal 9 April 2016 antara PT. Insani Bara Perkasa dengan warga Simpang Pasir yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diberikan
Page 13 of 28
sebab Kepolisian Resor Kota Samarinda tidak membuat berita acara pertemuan / mediasi tersebut karena format tersebut tidak terdapat di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis administrasi Kepolisian dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang managemen penyidikan tindak pidana dilingkungan Polri dan Perkap 16 tahun 2007 tentang tata naskah di lingkungan Polri,
AL TI M
mengingat format, bentuk, sarat formil dan materil dari administrasi dan tata naskah dinas di lingkungan Polri sudah diatur berdasarkan Peraturan Kapolri sehingga setiap bentuk administrasi, dan tata naskah dinas di lingkungan Polri tidak boleh keluar dari aturan yang telah ditentukan.
2. Bahwa dalam berita acara mediasi yang dilakukan di kantor Komisi Informasi Provinsi
IK
Kalimantan Timur pada tanggal 13 April 2016 dalam poin e menjelaskan Pemohon mengakui bahwa terhadap pertemuan / mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT.
AS
Insani Bara Perkasa dengan warga Simpang Pasir tidak menghasilkan berita acara pertemuan / mediasi yang ditandatangani oleh PT. Insani Bara Perkasa dengan warga simpang pasir.
RM
3. Bahwa surat undangan dengan Nomor B/746/IV/2015/Reskrim tanggal 09 April 2015 yang ditujukan kepada pihak perusahaan dan masyarakat dimaksud untuk menghindari
FO
konflik yang melibatkan Massa di lapangan antara Perusahaan dan Warga yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat karena adanya penghentian aktivitas sementara PT. Insani Bara Perkasa berdasarkan surat LSM Komando Bela Negara
SI IN
(Kobra) tanggal 6 April 2016 dan laporan dari PT. Insani Bara Perkasa tanggal 7 Mei 2014 tentang sengketa lahan, sehingga masing-masing pihak bisa menghormati proses hukum yang berlaku dan menghindari para pihak dari perbuatan yang dapat
MI
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Bahwa Kepolisian Resort Kota Samarinda tidak menguasai berita acara pertemuan /
KO
mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir maka sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf e informasi yang dimintakan Pemohon tidak dapat diberikan.
5. Bahwa Polsekta Palaran sedang melaksanakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No 18/V/2014 tanggal 19 mei 2014 terhadap permasalahan lahan antara PT. Insani Bara Perkasa dan warga simpang pasir sehingga data-data dan informasi terkait materi pokok perkara merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
Page 14 of 28
pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi Setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
mengetahui adanya tindak pidana;
AL TI M
2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang
3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau
IK
4) Membahayakan
keluarganya; dan/atau
AS
5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
RM
Selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas mohon putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa berita acara pertemuan/mediasi dan notulen pertemuan berita acara pertemuan/mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT. Insani Bara Perkasa
FO
dengan warga simpang pasir bukan merupakan bagian dari Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Polresta Samarinda.
SI IN
2. Menyatakan berita acara pertemuan / mediasi dan notulen pertemuan berita acara pertemuan / mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT. Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir dimohonkan oleh pemohon tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai oleh Termohon.
MI
3. Menyatakan bahwa data yang masuk dalam materil pokok perkara penyelidikan
KO
berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. 18/V/2014/ Polsekta Palaran tanggal 19 Mei 2014 terhadap permasalahan lahan antara PT. Insani Bara Perkasa dan warga simpang pasir merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tanpa mengurangi hak pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
Atau Jika Sidang Komisi Informasi Kalimantan TImur, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).
Page 15 of 28
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1)
AL TI M
huruf c “tidak ditanggapinya permintaan informasi” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [4.2]
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1.
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan
IK
memutus permohonan a quo;
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
3.
Kedudukan hukum (legal standing) Termohon.
4.
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
AS
2.
RM
Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
[4.3]
Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki No 1 tahun 2013 Komisi Informasi
FO
A.
Provinsi kalimantan Timur mempunyai kewenangan obsolut dan kewenangan relatif.
SI IN
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c “tidak ditanggapinya permintaan informasi” UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
MI
Publik. Pada pokoknya Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi pada perkara nomor : 0003/REG-PSI/III/2016. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa
KO
[4.4]
Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Maret 2016.
[4.5]
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan sidang ajudikasi non litigasi Agenda Sidang (I) Pertama tanggal 13 April 2016.
Page 16 of 28
Kewenangan Absolut [4.6]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
[4.7]
AL TI M
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan:
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
IK
memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-
[4.8]
AS
undangan.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
RM
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP
Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan
FO
oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Dengan demikian sengketa yang muncul terkait hak untuk tahu masyarakat, maka
SI IN
berdasarkan UU KIP mempunyai kewenangan menyelesaikannya.
Pasal 36 ayat (2) UU KIP
Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas
MI
keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat
KO
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis.
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
[4.9]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila
Page 17 of 28
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme
AL TI M
[4.10]
memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:
1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 18 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Samarinda.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 01 Februari 2016 kepada Kepala
IK
Kepala PPID Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Samarinda.
3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke
[4.11]
RM
Nomor 0003/REG-PSI/III/2016.
AS
Komisi Informasi Provinsi Kaltim pada tanggal 24 Maret 2016 dan diregister dengan
Menimbang atas pertimbangan butir [4.3] sampai dengan butir [4.9], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang
FO
untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
Kewenangan Relatif
Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan
SI IN
[4.12]
menyelesaikan Sengketa Informasi yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:
MI
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa
KO
yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) yaitu: Dalam
hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
[4.13]
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat kabupaten/kota berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 3 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu:
Page 18 of 28
Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, organisasi non
AL TI M
pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.
[4.14]
Menimbang bahwa berdasarkan butir [4.12] sampai dengan butir [4.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis yang memenuhi ketentuan sebagai badan publik tingkat kabupaten/kota
IK
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 6 ayat (4) Perki No 1 tahun 2013.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.11] sampai dengan butir [4.13], Majelis
AS
[4.15]
berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan relatif
RM
untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.
[4.16]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c,
FO
B.
Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,
SI IN
Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan
MI
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu
KO
menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon. Seperti yang telah diuraikan diatas ada butir [4.10]
[4.17]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan : 1.
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi publik secara tertulis terhadap Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon :
Page 19 of 28
1.
Berita Acara Pertemuan / Mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir berdasarkan surat undangan Nomor : B/746/IV/2015/Reskrim.
2.
Notulen Pertemuan / Mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir berdasarkan surat undangan Nomor :
2.
AL TI M
B/746/IV/2015/Reskrim. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon. 3.
Bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon, maka Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi
[4.18]
IK
Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 24 Maret 2016.
Menimbang berdasarkan ;
(1)
AS
Pasal 37 UU KIP
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi
RM
Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi
Publik. (2)
FO
dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat
SI IN
14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
MI
Publik menyebutkan:
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
KO
a.
b.
[4.19]
tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.16] sampai [4.18] tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik.
Page 20 of 28
C.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.
[4.20]
Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
AL TI M
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Polresta Samarinda adalah lembaga yang didalam menjalankan fungsi dan tugas
Belanja Daerah.
IK
pokoknya sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Menimbang Termohon adalah Badan Publik.
[4.22]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dan dalam persidangan
RM
AS
[4.21]
diwakili oleh AKP. Rido Doly Kristian, SH, SIK dan Iptu Sutrisno, SH dengan Surat
[4.23]
FO
Perintah Nomor : sprin/47/IV/2016 tanggal April 2016.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.13], [4.20] dan butir [4.21] tersebut
SI IN
Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik.
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[4.24]
Menimbang bahwa Permohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan
MI
D
mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:
KO
1.
2.
3.
Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tanggal 18 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kepolisian Resos Kota (Kapolresta) Samarinda. Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 01 Februari 2016 yang diajukan kepada Kepala PPID Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Samarinda. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 24 Maret 2016 dan diregister dengan Nomor 0003/REG-PSI/III/2016.
Page 21 of 28
[4.25]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 36 ayat 2 UU KIP
AL TI M
Atasan pejabat sebagaimana dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis Pasal 37 (2) UU KIP
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a Perki No 1, Tahun 2013
IK
[4.26]
mengatur :
Menimbang bahwa berdasarkan uraian butir [4.24] sampai [4.26] Majelis berpendapat
RM
[4.27]
AS
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak; tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;
bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 13 huruf a
SI IN
permohonan.
FO
Perki No 1 Tahun 2013 dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok
E.
Pokok permohonan
[4.28]
Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut: Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi
MI
1.
publik secara tertulis terhadap Termohon dan diterima pada tanggal 18 Januari 2016.
KO
2.
3.
Pada tanggal 01 Februari 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon dan diterima pada tanggal 01 Februari 2016. Bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon, maka Pemohon mangajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 maret 2016 yang diterima pada tanggal 24 Maret 2016.
Page 22 of 28
F.
Pendapat Majelis
[4.29]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut : Salah satu alasan penolakan Termohon adalah sesuai pasal 6 ayat 3 huruf e dalam undang-undang informasi Keterbukaan Informasi yaitu: Informasi yang diminta belum
AL TI M
dikuasai atau didokumentasikan. Sehingga Kepolisian Resort Kota Samarinda tidak menguasai berita acara pertemuan/mediasi seperti yang dimaksud antara PT Insani Bara perkasa dengan warga Simpang Pasir.
[4.30]
Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa di dalam pertemuan tersebut antara Pemohon dan Pihak PT Insani Bara Perkasa ada kesepakatan yang ditanda tangani
Menimbang bahwa Pemohon mengakui berita acara kesepakatan pada saat pertemuan belum
AS
[4.31]
IK
kedua belah pihak.
[4.32]
RM
ada atau belum dibuat dan baru dijanjikan oleh Termohon akan dibuat kemudian.
Menimbang berdasarkan keterangan Termohon tidak memberikan informasi a quo dengan alasan
FO
Seperti pada uraian diatas butir [4.29] dan juga bahwa surat undangan No. B/746/IV/2015 Reskrim Tanggal 09 April 2015 yang ditujukan kepada pihak perusahaan dan masyarakat
SI IN
dimaksudkan untuk menghindari konflik yang melibatkan massa di lapangan antara perusahaan dan warga yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan harapan pertemuan tersebut dapat menghindari para pihak dari perbuatan yang dapat
MI
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
[4.33]
Menimbang berdasarkan keterangan Termohon alasan Kepolisian tidak membuat catatan di
KO
dalam pertemuan pada butir [4.29] di atas, berupa notulensi yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak diatur didalam regulasi Kepolisian yaitu Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana dilingkungan Polri dan Perkap 16 tahun 2007 tentang tata naskah dinas di lingkungan Polri.
[4.34]
Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan termasuk informasi publik yang dihasilkan,
Page 23 of 28
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon karena informasi tersebut tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis administrasi kepolisian dan peraturan kepala kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana dilingkungan Polri dan Perkap 16 tahun 2007 tentang tata naskah dinas di lingkungan Polri.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP;
AL TI M
[4.35]
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Majelis Komisioner berpendapat Informasi Publik menurut pasal 1 angka 2 UU KIP dan
IK
[4.36]
Perki nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2); adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
AS
penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang
RM
berkaitan dengan kepentingan publik maka berdasarkan pengertian tersebut dan berdasarkan fakta persidangan yang diakui juga oleh Pemohon seperti pada tertuang [2.11] angka 4 dan 5
UU.
Bahwa Informasi Publik yang dimaksudkan oleh UU KIP dikelompokan menjadi empat
SI IN
[4.37]
FO
pertemuan tersebut belum menghasilkan informasi publik seperti apa yang dimaksud dengan
kelompok yaitu Informasi secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib ada dan informasi yang dikecualikan, dengan demikian
MI
kewajiban Badan Publik sudah jelas seperti dituangkan pada pasal 7 UU KIP.
[4.38]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan Pemohon seperti tertuang pada [2.2] dan
KO
fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.6] sampai dengan paragraf [4.11] terkait unsur kewenangan absolut. Majelis Komisioner berpendapat Kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa yang timbul obyek sengketanya adalah Sengketa Informasi Publik, bahwa sengketa a quo tidak dimaksudkan seperti pada tertuang [4.31].
[4.39]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam paragraf [2.11] angka 4 dan 5 Majelis Komisoner berpendapat apa yang dimintakan oleh Pemohon bukanlah informasi
Page 24 of 28
publik tetapi adalah merupakan pengertian dari informasi yang berisi keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
[4.40]
AL TI M
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Seperti pada pasal 1 ayat 1 UU KIP.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, khususnya yang berkenaan dengan kewenangan (kompetensi absolut) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Maka majelis komisioner berpendapat, bahwa sengketa informasi publik a quo bukan kompetensi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewenangan
Menimbang bahwa berdasarkan; 1.
AS
[4.41]
IK
untuk menyelesaikan sengketa a quo
Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
RM
Tahun 1945 (UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik.
Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon informasi publik berhak
FO
2.
mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan
SI IN
3.
Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila; (1)
Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.
(2)
Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
MI
undangan.
(3)
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana
KO
dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Page 25 of 28
[4.42]
Bahwa penjelasan tentang Uji Konsekuensi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Publik tentang informasi yang dikecualikan seperti dalam paragraf [2.15] angka 11
harus
Menimbang bahwa berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP; Pasal 16 Ayat (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 UU KIP
Ayat (2)
AL TI M
sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan.
PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j UU KIP wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada Undang-Undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Ayat (3)
IK
Alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik.
AS
Ayat (4)
Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi PPID dilarang mempertimbangkan alasan
[4.43]
RM
pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pokok permohonan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya kewenangan Komisi Informasi
FO
Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan sengketa a quo, maka Majelis
SI IN
menjatuhkan putusan sela untuk menolak permohonan a quo
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan: Komisi Informasi Provinsi Kaltim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,
MI
[5.1]
dan memutus perkara a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
KO
[5.2]
dalam perkara a quo.
[5.3]
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Termohon informasi dalam perkara a quo.
[5.4]
Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP.
Page 26 of 28
6. AMAR PUTUSAN
Menyatakan
tidak menerima
Permohonan
Sengketa informasi
Pemohon
(Neit Ontvan
kelijke Verklaard)
diputuskan
Lilik Rukitasari, H.M
Balfas
dalam
Rapat
SH, S.Sos, MH yaitu selaku Ketua Majelis Komisioner
Syam
dan
Muhammad
Khaidir,
SHI
Komisioner
Majelis
Permusyawaratan
merangkap Anggota,
Drs.
AL TI M
Demikian
masing-masing
sebagai
Anggota
Majelis
Komisioner pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oIeh Majelis Komisioner
AS
SI IN FO
-~-
RM
itasari, SH., S.Sos., MH Anggota Majelis
Drs. H.M Balfas Syam
KO
MI
paniteraZil; Sutarwo
Page 27 of28
tersebut di
serta dihadiri oIeh Pemohon dan Terrnchon.
IK
atas, dengan didampingi oleh Panitera Pengganti Sutarwo
yang nama-namanya
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Sutarwo
KO
MI
SI IN FO
RM
AS
Panitera Pengganti
IK
Samarinda, 1 September 2016
AL TI M
Informasi Publik.
Page 28 of28
