KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
M
PUTUSAN
AL TI
Nomor: 0015/REG-PSI/VIII/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus Sengketa
AS
[1.1]
IK
1. IDENTITAS
Informasi Publik Nomor Register : 0015/REG-PSI/VIII/2016 yang diajukan oleh: :
Maulana Yudhistira (Divisi Riset dan Edukasi Jatam Kaltim)
Alamat
:
Jl. Poros Trans Kaltim, RT 002, Desa Muara Gusik, Kecamatan Bongan,
M
Nama
R
Kabupaten Kutai Barat.
FO
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
IN
Terhadap
:
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ; Bupati Kabupaten Kutai Barat
Alamat
:
Jl. Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat
IS I
Nama
KO
M
Yang dalam persidangan dikuasakan kepada : 1.
Jannes Hutajulu, SH., M.Si
2.
Fransiskus Regis Peng, SH., M.Si
3.
Burhan Renreng, SH
4.
Ismail, SH
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON. [1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon.
[1.3]
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.
[1.4]
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.
[1.5]
Telah membaca kesimpulan Pemohon
Page 1 of 23
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli 2016 dan diregister dengan No.
AL TI
M
0015/REG-PSI/VIII/2016
Kronologi Bahwa pada tanggal 11 April 2016
Pemohon
mengajukan permohonan informasi
IK
publik secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat dengan nomor surat :
AS
001/JatamKaltim/Eks/IV/KBR/2016 dan dterima oleh termohon tanggal 19 april 2016.
Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah ;
M
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat: Lampiran I Rencana struktur ruang wilayah;
2
Lampiran II Rencana pola ruan wilayah;
3
Lampiran III Peta penetapan kawasan strategis;
4
Lampiran IV Ketentuan umum peraturan zona wilayah;
5
Lampiran V Keterkaitan substansi tahapan dan keterlibatan pihak-pihak
FO
R
1
IN
a.
dalam penyusunan RTRW; SK Bupati atas persetujuan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kawasan
IS I
b.
pertambangan di Kabupaten Kutai Barat: 1
Letak dan areal yang dimohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan;
2
Luasan kawasan hutan yang dimohon dilukiskan dalam peta;
3
Kondisi kawasan hutan pertimbangan teknis (SHP Shape file);
M KO
[2.2]
c.
Daftar pelaksanaan anggaran Kabupaten Kutai Barat 2014-2016 (terbaru): 1
Form. 2.1. Tentang rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah;
2
Form. 2.2. Tentang rekapitulasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan;
3
Form. 2.2.1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
Page 2 of 23
d.
Data jalur kereta api di Kabupaten Kutai Barat: 1
Daftar proyek pembangunan jaringan rel kereta api di Kabupaten Kutai Barat;
2
Dokumen peta, AMDAL dan studi kelayakan jalur kereta api Russian Railways di jalur Kutai Barat;
3
Peta cetak dan softfile jalur proyek pembangunan jalur kereta api kutai barat (SHP shape file)
Bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon, kemudian Pemohon
M
[2.3]
AL TI
mengajukan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 09 Mei 2016 dengan nomor surat : 006/JatamKaltim/Eks/V/KBR/2016 dengan tanda bukti terima surat pada tanggal 09 Mei 2016.
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada
IK
[2.4]
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat tertanggal 23 Juni 2016 dan diterima
Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
M
[2.5]
AS
pada tanggal 12 Juli 2016.
R
Timur mengadakan sidang ajudikasi nonlitigasi ke (I) Pertama dengan Agenda Pemeriksaan
kuasa dari Termohon.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2016 diadakan mediasi pertama dengan
IN
[2.6]
FO
Awal yang dihadiri oleh Maulana Yudhistira selaku Pemohon dan Ismail, SH selaku penerima
Mediatornya Muhammad Khaidir, SHI setelah diadakan mediasi pada akhirnya mediasi
IS I
dinyatakan gagal dan Mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal yang ditandatangani masing-masing pihak pada tanggal 28 September 2016 kemudian perkara dilimpahkan kembali
KO
M
kepada Majelis Komisioner untuk dapat dilanjutkan ke persidangan Ajudikasi non litigasi
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur karena Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon.
Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk bahan penelitian daya dukung lingkungan hidup kabupaten Kutai Barat dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
Page 3 of 23
yang pro-lingkungan hidup di Kalimantan Timur.
Petitum [2.9]
Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.
B.
Alat Bukti
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1.
AL TI
[2.10]
M
Keterangan Pemohon
Bahwa pemohon adalah Badan Hukum dengan menunjukkan lembar pengesahan anggaran dasar Jatam Kaltim dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai bukti
IK
Badan Hukum yang sah dan berhak mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada termohon
AS
2.
pada tanggal 11 april 2016
Bahwa pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada termohon tanggal 9 mei 2016
M
3.
Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi
FO
4.
R
atas tidak ditanggapi dan dijawabnya surat permohonan informasi publik dari pemohon.
publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tanggal 23 Juni 2016 karena surat keberatan
[2.11]
IS I
Surat-Surat Pemohon
IN
dari pemohon kepada termohon tidak ditanggapi dan dijawab oleh termohon.
bahwa Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: :
KO
M
Bukti P-1
Bukti P-2
Salinan Surat Nomor: 001/JatamKaltim/Eks/IV/KBR/2016 tanggal 11 April 2016. Perihal Permohonan Informasi. Tanda terima surat tanggal 19 april penerima atas nama Norlisa.
:
Salinan Surat Nomor: 006/JatamKaltim/Eks/V/KBR/2016 tanggal 09 Mei 2016 Perihal Keberatan Permohonan Informasi. Tanda terima surat tanggal 09 mei 2016 penerima atas nama Agustina.
Bukti P-3
:
Salinan Surat Nomor : 014/SKKIP/Eks/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-4
:
Salinan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda nomor: 477/8974/DKPS/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
Page 4 of 23
Bukti P-5
:
Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
Nomor
AHU-0012809.AH.01.07.
Tahun
2015.
Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur. Tanggal 02 November 2015. Bukti P-6
:
Fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur Nomor:09. Tanggal 30 Oktober 2015.
:
Salinan Surat Tanda Terima Nomor: 005/JatamKaltim/Eks/V/KBR/2016 ?
Bukti P-8
:
Salinan Tanda Terima Surat Nomor: 001/JatamKaltim/Eks/IV/KBR/2016 ?
Bukti P-9
:
Surat Kuasa untuk Maulana Yudistira mewakili Jatam Kaltim dari Ketua Jatam Kaltim tanggal 10 Oktober 2016.
:
Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
IK
Bukti P-10
0003/REG-PSI/III/2014. :
Salinan daftar Informasi Publik Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten
AS
Bukti P-11
AL TI
M
Bukti P-7
Kutai Barat, tanggal 11 Februari 2015. :
Salinan Kesimpulan pemohon yang di bacakan dan diserahkan oleh pemohon
M
Bukti P-12
kepada majelis komisioner tanggal 09 November 2016
Saksi-Saksi Pemohon
R
Pemohon dalam persidangan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli
IS I
[2.12]
Salinan hasil penelitian Jatam Kaltim. Tanggal 17 November 2016
FO
:
IN
Bukti P-13
Keterangan Termohon
1.
M
Menimbang bahwa di persidangan kuasa Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: Bahwa kuasa Termohon mengetahui dan mengakui adanya surat permohonan informasi
KO
[2.13]
yang diajukan oleh Pemohon, begitupun dengan surat keberatan dari pemohon kepada termohon dikarenakan permohonan informasi dari pemohon tidak ditanggapi.
2.
Bahwa kuasa Termohon menjelaskan semua informasi yang dimintakan oleh Pemohon itu ada dan dalam penguasaan termohon semua kecuali informasi pada paragraf [2.2] huruf d, karena informasi itu kebijakan Pusat dan masih Premature belum ada pelimpahan kewenangan ke Pemerintah Daerah Kutai Barat sehingga untuk itu Pemerintah Daerah Kutai Barat tidak bisa memberikan karena tidak dalam penguasaan termohon.
Page 5 of 23
2.
Bahwa kuasa termohon mengakui hadir dipersidangan ajudikasi non litigasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur belum berkordinasi dengan PPID Kabupaten Kutai Barat dan Bahwa benar PPID Kabupaten Kutai Barat telah terbentuk, strukturnya ada tetapi belum berjalan sebagaiman mestinya karena ada pergantian pimpinan yang baru.
3.
Bahwa kuasa Termohon menjelaskan permohonan informasi dari pemohon tidak dapat
Pemohon belum terdaftar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
AL TI
a.
M
diberikan dengan alasan :
Kabupaten Kutai Barat. Pemohon seharusnya wajib terdaftar di Kesbangpol karena atauran tentang LSM dan ORMAS apakah itu ditingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi seharusnya tetap walupun punya SK dari Kementrian atau Notaris
IK
tetap harus didaftarkan di Kesbangpol baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota
di
Kabupaten/Kota
atau
Provinsi
dipertanggungjawabkan.
sepertinya
agak
susah
untuk
Adanya Surat edaran Bupati Kutai Barat Nomor; 045/078/Hk-TU.P/II/2010
M
b.
AS
dengan tidak terdaftarnya itu pertanggungjawaban mengenai permintaan data
R
tanggal 18 Februari 2010 Perihal Perlindungan Dokumen Negara sesuai dengan
c.
FO
Pasal 4 PP Nomor 30 tahun 1980. Bahwa alasan Pemohon terhadap permohonan ini untuk kepentingan penelitian.
IN
Namun demikian perlu dipertegas mengenai urgensi hasil penelitian yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
IS I
Kabupaten Kutai Barat secara umum. Terkait dengan hal itu sebelum persidangan ini dilanjutkan mohon yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada
M
Pemohon untuk memberikan contoh hasil penelitian yang telah dilakukan
KO
sehubungan dengan perkara dimaksud. Hal ini penting agar dikemudian hari hasil penelitian yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat pada umumnya. Hal itu juga menjadi pertanggungjawaban bagi Pemohon dikemudian hari apabila dukumen yang dimaksud disebarkan secara tidak bertanggungjawab dan dipergunakan
secara
melawan
hukum
oleh
pihak-pihak
yang
tidak
bertanggungjawab. d.
Bahwa selain dan selebihnya Termohon meragukan hasil penelitian karena menurut Termohon, Pemohon dalam melakukan penelitian tidak sesuai dengan
Page 6 of 23
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaiman dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011. No. 867 tanggal 22 Desember 2011. Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian e.
Bahwa Pemohon juga harus membuktikan mengenai berafiliasi dengan Lembaga Penelitian mana apakah dia berdiri sendiri atau beraplesiasi dengan Universitas misalnya sebagai Lembaga formal untuk mengadakan penelitian karena
M
pertanggungjawaban tentang hasil penelitian itu tetap harus sesuai dengan
AL TI
peraturan perundang-undangan dan itu sudah diatur dengan jelas bahwa setiap lembaga penelitian dia harus beraplisiasi dengan Lembaga formal. f.
Bahwa kekhawatiran dari Pemda karena banyak kasus ketika RTRW itu dibuka
IK
seluas- luasnya dan itu banyak yang memanfaatkan dimana yang seharusnya pembangunan itu bisa berjalan tapi karena sudah diketahui daerah ini akan dibuat
AS
jalur ini maka harga akan melonjak dan akan jadi kendala lagi bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kembali karena anggaran ini tidak bisa dibuat
M
ketika ada perubahan-perubahan lagi. Karena banyak kasus seperti itu dan itu
R
tidak bisa kami tutupi, kalo masalah itu diberikan tapi itu masih bisa dipertanggungjawabkan hanya sebatas penelitian saja dan itu tidak sampai ke
FO
masyarakat itu masih bisa diberikan tetapi kembali lagi apa konsekuensinya jika
Surat-Surat Termohon
Bahwa Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: :
M
Bukti T-1
IS I
[2.14]
IN
jadi hambatan lagi untuk pembangunan.
KO
Bukti T-2
Bukti T-3
:
Salinan Surat Kuasa dari Bupati Kutai Barat Nomor: 180/1180/HKTU.P/IX/2016 tanggal 14 September 2016. Salinan Kartu Tanda Penduduk Bupati dan Penerima Kuasa yang masih berlaku.
:
Salinan Surat Bupati Kutai Barat Nomor: 045/078/HK-TU.P/II/2010 tanggal 18 Februari 2010. Perihal Perlindungan Dokumen Negara.
Bukti T-4
:
Salinan Surat Pemkab Kutai Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 225/327/BKBP-KB.02/IX/2016 tanggal 26 September 2016. Perihal Klarifikasi Keberadaan Ormas/LSM.
Bukti T-5
:
Salinan Surat Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kuatai Barat Nomor:
Page 7 of 23
016/TAS-Tgp/XI/2016 tanggal 03 November 2016. Perihal Tanggapan Termohon.
Saksi-Saksi Termohon [2.15
Termohon tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli didalam persidangan
M
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut : 1.
Kronologis
IK
Pemohon Informasi Publik yakni Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “JATAM KALTIM”) melalui Sdr. Maulana Yudhistira selaku Divisi
AS
Riset dan Edukasi JATAM KALTIM telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada pihak Termohon yakni Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (selanjutnya disebut
M
sebagai Termohon) berdasarkan Surat No.001/JatamKaltim/Eks/IV/KBR/2016 tanggal 11
FO
R
April 2016 Perihal: Permohonan Informasi.
Bahwa Sesuai dengan perihal surat permohonan informasi publik yang diajukan adalah
IN
untuk kepentingan Kajian JATAM KALTIM, sebagai bahan penelitian daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Barat dan Penyelenggaraa tata kelola pemerintah
IS I
yang pro Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur.
M
Berdasarkan pada hakekatnya berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “UU KIP”) ayat (1) dan
KO
[3.1]
AL TI
Kesimpulan Pemohon
ayat (2) menyatakan: (1)
Badan Publik wajib untuk Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
(2)
Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Bahwa mengenai waktu Pelayanan Permohonan Informasi oleh Badan Publik berdasarkan Pasal 22 UU KIP ayat (7) dan ayat (8) menyatakan sebagai berikut :
Page 8 of 23
(7)
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan” : a.
Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b.
Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada
mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d.
Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
IK
materi informasi yang akan diberikan; e.
AL TI
c.
M
dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan
Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
AS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
g.
Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
R
M
Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
FO
(8)
f.
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , paling lambat 7 ( tujuh)
IN
hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”;
IS I
Bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Bupati Kutai Barat dalam jangka waktu telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja belum juga merespon surat permohonan
KO
M
informasi Jatam kaltim.
Akibat tidak adanya tanggapan oleh pihak Termohon terhadap surat permohonan informasi yang diajukan maka selanjutnya Pemohon mengajukan surat kedua kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka proses permohonan informasi pada tanggal 09 Mei 2016, Surat nomor: 005/JatamKaltim/EKS/V/KBR/2016 perihal surat: keberatan permohonan informasi.
Page 9 of 23
Sebagaimana ketentuan Pasal 35 angka 1 (satu) huruf b, d, e, g, UU KIP No. 14/2008. Pasal 35 angka 1 (satu) huruf b, d, e, g, UU KIP No. 14/2008 Menyatakan : (1)
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; b.
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 9; Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e.
Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
g.
Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang
AL TI
M
d.
ini;
IK
Selanjutnya Pasal 36 Menyatakan :
“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling
AS
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud
M
dalam Pasal 35 ayat (1)”.
R
Mengingat dokumen yang diberikan dan tidak ada tanggapan olehTermohon maka sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan :
FO
“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat
IN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.
IS I
Sesuai dengan Pasal tersebut di atas Pemohon menindak lanjuti tanggapan Termohon dengan mengajukan surat nomor: 014/SKKIP/Eks/VII/2016 Perihal : Permohonan
KO
M
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 24 Juni 2016.
Mediasi Gagal di Komisi Informasi Kalimantan Timur Berdasarkan Berita Acara Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Delapan tahun Dua ribu enam belas antara para pihak dalam proses mediasi tidak ada titik temu kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam bentuk putusan mediasi sebagaimana ditetapkan pada pasal 40 UU KIP No. 14/2008 disebabkan karena pihak Termohon tidak bersepakat dan tidak bersedia memberikan informasi yang dimintakan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
Page 10 of 23
1.
Pemohon dalam hal ini JATAM KALTIM tidak terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Barat sebagai bukti urgensi dan keabsahan keberadaan organisasi di Kutai Barat untuk meminta dokumen daftar informasi di Kutai Barat.
2.
Pemohon berdasarakan penolakan kepada adanya Surat Edaran Bupati Kutai Barat No. 045/078/HK-TUP/II/2010 tentang Perlindungan Dokumen Negara dan daftar informasi yang dimintakan Pemohon keseluruhanya termasuk yang diatur dalam surat edaran Bupati Kutai Barat tersebut yang adalahDokumen Negara, yang tidak
AL TI
M
bisa dikeluarkan ke pihak lain.
Selanjutnya sesuai dengan Perki No 1 tahun 2013 pasal 41 dilakukan 14 hari kerja dengan perpanjangan 7 hari kerja, jika melewati batas waktu tersebut maka proses ini dilanjutkan
Kesemua Alasan Di Atas “Gugur” Karena Bertentangan Dengan UU Keterbukaan
AS
2.
IK
ke tahap Sidang Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
Informasi Publik dan Demi Pihak yang Berkepentingan.
M
Badan Publik sebagai Termohon memiliki kewajiban untuk melayani setiap Permohonan
1.
Setiap ornag berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
FO
undang-undang ini.
Setiap orang berhak: a.
Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b.
Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
IN
2.
R
Informasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) UU KIP yakni:
IS I
informasi publik;
KO
M
c.
d.
Mendapatkan salinan informasi public sesuai dengan Undang-Undang ini; dan atau Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Badan publik sebagai Termohon memiliki kewajiban untuk melayani setiap Permohonan Informasi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP; “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.
Page 11 of 23
Permohonan dokumen oleh Pemohon adalah dokumen Publik sesuai dengan tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 yakni: a.
menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.
AL TI
c.
M
publik;
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
e.
IK
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup Orang
f.
AS
banyak;
mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
R
g.
M
dan/atau
FO
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
IN
Dokumen yang dimohonkan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a s/d huruf f: daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaanya, tidak
IS I
a.
termasuk informasi yang dikecualikan;
KO
M
b.
hasil keputusan Badan Publik dan pertimbanganya;
c.
seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d.
rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e.
Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f.
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalm pertemuan yang terbuka untuk umum;
Page 12 of 23
Bahwa dokumen yang menjadi dasar oleh Pemohon berupa surat edaran Bupati Kutai Barat No.045/078/HK-TUP/II/2010 tentang Perlindungan Dokumen Negara GUGUR karena telah dikeluarkanya Keputusan Pemerintah Kutai Barat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang di publish di Sendawar, 1 Februari 2015 melalui http://megaslide.top/doc/51659/daftar-informasi-publik-dinas-pertambangan-dan-energikab. (dokumen terlampir). Sehingga dokumen yang dimohonkan merupakan informasi public atau tanpa dikecualikan. Mengingat asas hukum Asas lex superior derogate legi
AL TI
M
inferior dimana aturan yang lebih tinggi menyampingkan aturan yang lebih rendah.
Berdasarkan uraian-uraian dan/atau penjelasan-penjelasan berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon harap Majelis Komisioner dapat memberikan putusan
IK
seadil-adilnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengabulkan
AS
seluruh Tuntutan Pemohon.
Kesimpulan Termohon
Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 November 2016 Termohon tidak
M
[3.2]
R
menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis.
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai
IN
[4.1]
FO
4. PERTIMBANGAN HUKUM
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1)
IS I
huruf c “tidak ditanggapinya permintaan informasi” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan
KO
[4.2]
M
Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1.
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;
2.
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
3.
Kedudukan hukum (legal standing) Termohon.
4.
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Page 13 of 23
Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:
A.
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
[4.3]
Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki No 1 tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi kalimantan Timur mempunyai kewenangan obsolut dan kewenangan relatif.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a
M
UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c
AL TI
“tidak ditanggapinya permintaan informasi” UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pada pokoknya Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi pada perkara nomor :
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
AS
[4.4]
IK
0015/REG-PSI/VIII/2016.
Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
[4.5]
R
M
Timur pada tanggal 12 Juli 2016.
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat
[4.6]
IN
Kewenangan Absolut
FO
panggilan sidang ajudikasi non litigasi Agenda Sidang (I) Pertama tanggal 22 September 2016.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan
IS I
Informasi Publik dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan
M
pelaksanaanya,
menetapkan
petunjuk
teknis
standar
layanan
informasi
publik
dan
[4.7]
KO
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Page 14 of 23
[4.8]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Dengan demikian sengketa yang muncul terkait hak untuk tahu masyarakat, maka berdasarkan
Pasal 36 ayat (2) UU KIP
AL TI
M
UU KIP mempunyai kewenangan menyelesaikannya.
Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30
IK
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis.
AS
Pasal 37 ayat (2) UU KIP
R
M
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan:
FO
[4.9]
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
KO
[4.10]
M
IS I
IN
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat. 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 09 Mei 2016 kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim pada tanggal 12 Juli 2016 dan diregister dengan Nomor:
Page 15 of 23
0015/REG-PSI/VIII/2016.
[4.11]
Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
Kewenangan Relatif Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan
M
[4.12]
AL TI
menyelesaikan Sengketa Informasi yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang
IK
menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) yaitu:
AS
Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat kabupaten/kota berdasarkan
R
[4.13]
M
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
FO
penjelasan Pasal 6 ayat 3 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup
IN
kerjanya mencakup kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik
IS I
Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota,
Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.13] Majelis
KO
[4.14]
M
RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.
berpendapat bahwa Termohon merupakan badan publik tingkat kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan sebagai badan publik tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 6 ayat (4) Perki No 1 tahun 2013.
[4.15]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
Page 16 of 23
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.
[4.16]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi
M
Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi
AL TI
Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon. Seperti yang telah diuraikan diatas ada pada paragraf [4.10]
Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013
IK
[4.17]
AS
Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:
Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat
M
1.
2.
R
membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
FO
telah tercatata di Berita Negara Republik Indonesia dalm hal Pemohon adalah Badan Hukum.
Surat Kuasa dan fotokopi Kartu tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon
IN
3.
[4.18]
IS I
mewakili kelompok orang.
Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa a quo yaitu Jaringan Advokasi Tambang
M
Kalimantan Timur suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 09
KO
tertanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Erika, SH., M.Kn di Samarinda, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0012809.AH.01.07.Tahun 2015.
[4.19]
Menimbang berdasarkan ; Pasal 37 UU KIP (1)
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat
Page 17 of 23
dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2)
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
M
Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
AL TI
menyebutkan:
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b.
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan
IK
a.
[4.20]
AS
tanggapan tertulis.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai [4.19] tersebut
M
Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon
R
dalam perkara a quo.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.
[4.21]
Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan:
FO
C.
IN
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
IS I
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
M
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
KO
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah lembaga yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
[4.22]
Menimbang Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat kabupaten.
[4.23]
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dan dalam persidangan diwakili oleh Jannes Hutajulu, SH.,M.Si, Fransiskus Regis Peng, SH., M.Si, Burhan Ranreng, SH, dan
Page 18 of 23
Ismail, SH berdasarkan surat kuasa nomor: 180/1180/HK-TU.P/IX/2016, tanggal 14 September 2016.
[4.24]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21], dan [4.22] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara a quo.
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[4.25]
Menimbang bahwa Permohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan
AL TI
M
D.
mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:
Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tanggal 11 April 2016
IK
1.
yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat.
Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 09 Mei 2016 yang diajukan kepada
AS
2.
Bupati Kabupaten Kutai Barat.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke
M
3.
R
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 12 Juli 2016 dan
[4.26]
FO
diregister dengan Nomor 0015/REG-PSI/VIII/2016.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
IN
Pasal 22 ayat (1) dan (7) , Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14
[4.27]
IS I
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi (Perki)
M
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur :
KO
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat) hari kerja sejak : Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
[4.28]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.25] sampai [4.27] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2013.
Page 19 of 23
E.
Pendapat Majelis
[4.29]
Menimbang asas Lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) yaitu pasal 28F UUD 1945, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU No.14 Tahun 2008, hal ini terkait dengan alasan termohon atau kuasa termohon yang tidak bisa memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.13] angka 3 huruf b .
Menimbang asas Lex fosterior derogat legi priori (hukum yang baru mengalahkan hukum yang
M
[4.30]
AL TI
lama) Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008, hal ini terkait dengan alasan termohon atau kuasa termohon yang tidak bisa memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon informasi
Menimbang asas Lex spesialis derogat legi generalis (hukum yang spesifik mengalahkan
AS
[4.31]
IK
sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.13] angka 3 huruf b .
hukum yang umum) yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
M
Informasi Publik (KIP), Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang
R
Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), hal ini terkait
FO
dengan alasan Termohon atau kuasa termohon yang tidak bisa memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.13] angka 3 huruf a,
Menimbang Yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung, Putusan nomor 614/K/TUN/2015
IS I
[4.32]
IN
b, c, d, e, f.
M
yang dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat :
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
KO
Bahwa
Publik, Pemohon Kasasi berkewajiban memberikan informasi yang diminta masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, karena berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap warga negara berkewajiban secara aktif ikut berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang sehat untuk bangsa dan negara baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang dan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.
Page 20 of 23
Dimana hal ini sesuai dengan tujuan permohonan informasi dari pemohon informasi dalam sengketa aquo yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah untuk bahan penelitian daya dukung lingkungan hidup kabupaten Kutai Barat dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang pro-lingkungan hidup di Kalimantan Timur.
5. KESIMPULAN
Komisi Informasi Provinsi Kaltim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,
AL TI
[5.1]
M
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
dan memutus perkara a quo. [5.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
IK
dalam perkara a quo.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.
[5.4]
Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara aquo telah
AS
[5.3]
memenuhi jangka waktu sebagaimana yang di atur dalam UU No.14 tahun 2008 dan Peraturan
R
M
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.
Mengabulkan permohonan informasi pemohon dalam sengketa informasi publik a quo untuk seluruhnya ;
Memerintahkan termohon memberikan salinan informasi publik dalam sengketa informasi
IS I
[6.2]
IN
[6.1]
FO
6. AMAR PUTUSAN
publik a quo dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan
Membebankan biaya salinan informasi publik kepada pemohon.
KO
[6.3]
M
diterima oleh termohon ;
Page 21 of 23
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Komisioner
selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, masing-masing
sebagai Anggota Majelis Komisioner
Drs. HM. Balfas Syam yaitu
M. Imron Rosyadi, S.Sos., M.Si dan Sencihan pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Majelis Komisioner
yang
nama-namanya
tersebut
di atas, dengan
didampingi
oleh
Panitera
Pengganti
IK
AL TI
M
Sutarwo, SH serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.
R
M
AS
Anggota Majelis,
Sutarwo, SH
KO
M IS
II N
FO
Panitera Pengganti,
Page 22 of23
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
ayat (5) Peraturan Komisi
Informasi
lnformasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan
Nomor l Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa
Informasi Publik.
24 November 2016
AL TI
M
Samarinda,
Sutarwo, SH
KO
M IS
II N
FO
R
M
AS
IK
Panitera Pengganti
Page 23 of 23