KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor: 0011/REG-PSI/VI/2016
LT IM
PUTUSAN SELA
1. IDENTITAS
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan
SI
[1.1]
KA
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MA
memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 0011/REG-PSI/VI/2016 antara identitas para pihak sebagai berikut:
: Herominus Huvat Haran/Roni (Jangkar) Kalimantan Timur
Alamat
: Jalan Awang Long, RT 001, Kelurahan Liang Ulu, Kecamatan Kota
OR
Nama
IN F
Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
MI SI
Terhadap
: PT. Pelindo Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda
Alamat
: Jalan Niaga Timur No. 130 Samarinda
KO
Nama
Telp. 0541-742044 Fax (0541) 741092 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.
[1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
[1.3]
Telah mendengar keterangan Pemohon;
[1.4]
Telah mendengar keterangan Temohon;
[1.5]
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon. Page 1 of 16
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1]
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25Mei 2016 dan diregister dengan No. 0011/REGPSI/VI/2016.
[2.2]
LT IM
Kronologi
Bahwapada tanggal 23 Januari 2016, Pemohon menyampaikan permintaan
informasipublik secara tertulis terhadap Termohon dalam hal ini GM PT Pelindo
KA
Indonesia IV Cabang Samarinda Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon berupa :
2.2.1 Kontrak kerja pekerjaan pemasangan/pembangunan tembok pagar
SI
pelabuhan, pembangunan gudang dan pembangunan gedung mess perhubungan laut KSOP TK. II Samarinda
MA
2.2.2 Nama-nama dan tahun pejabat Kepala Kantor PT Pelindo IV Cabang Samarinda dan Kepala Pelayaran kapal sejak dikeluarkannya Perda No
OR
01 tahun 1989 tentang penggunaan pelayanan asist tug kolong jembatan Mahakam yang menjabat selaku GM PT Pelindo IV dan Kepala Pelayanan Kapal sampa dengan jabatan tahun 2015
IN F
2.2.3 Daftar nama Kepala Kantor/GM PT Pelindo IV Cabang Samarinda dan Kepala Pelayanan Kapal masa bakti tahun 1989 sampai tahun 2015
2.2.4 Daftar nama dan jumlah petugas pandu yang aktif bekerja di lapangan
MI SI
untuk memandu keluar masuk kapal
[2.3]
Bahwa pada tanggal13 Februari2016,Pemohon mengajukan surat tindaklanjut
KO
kepada Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda.
[2.4]
Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat tertanggal 13 Februari 2016,maka Pemohon kembali mengajukan surat pada tanggal 22 Maret 2016 ditujukan kepada PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda, dengan perihal keberatan dan akan mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur jika Termohon tidak memberikan informasi yang dimintakan
Page 2 of 16
[2.5]
Bahwa surat Pemohon masih tidak ditanggapi, dan Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda pada tanggal 28 Maret 2016 untuk meminta agar informasi yang dimintakan segera dipenuhi.
[2.6]
Bahwa surat masih juga tidak mendapat tanggapan, Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016 agar permintaan informasi dipenuhi.
[2.7]
Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya semua surat keberatan atas
LT IM
permohonan informasi yang dimintakan Pemohon,maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Mei 2016
Bahwa sengketa informasi publik a quotelah diadakan sidang pemeriksaan awal
KA
[2.8]
pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh
SI
Termohon.
Alasan Permohonan
Pemohon mengajukan pemohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena
MA
[2.9]
Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda tidak menanggapi surat
OR
keberatan yang diajukan Pemohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik
IN F
[2.10] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan alasan mengacu kepada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 dan Pasal 14.
MI SI
Petitum
[2.11] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus
KO
sengketa informasi publik ini.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan pemeriksaan awal, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2016.
Page 3 of 16
2.
Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat keberatan tanggal 13 Februari 2016, 22 Maret 2016, 28 Maret 2016 dan 24 Mei 2016 atas permohonan informasi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Mei 2016.
3.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
Surat-surat Pemohon [2.13]
Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
LT IM
publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim pada tanggal 25 Mei 2016.
Salinan Surat Permohonan Informasi tanggal 23 Januari 2016 yang ditujukan
KA
kepada Termohon dalam hal ini GM PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda. Bukti P-2
Salinan Surat Pengajuan Keberatan tanggal 13 Februari 2016 kepada
Salinan Surat Pengajuan Keberatan tanggal 22 Maret 2016 kepada Termohon
MA
Bukti P-3
SI
Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda.
PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda. Bukti P-4
Salinan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 28 Maret 2016 kepada
Bukti P-5
OR
Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda. Salinan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 24 Mei 2016 kepada
Bukti P-6
IN F
Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 25 Mei
MI SI
2016 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
Keterangan Termohon [2.14]
Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan awal, dengan alasan pejabat terkait pada tanggal 21 Juli 2016 sedang tidak berada di tempat. Bahwa Termohon hadir dalam persidangan pemeriksaan awal kedua pada tanggal
KO
[2.15]
29 Juli 2016, namun tidak membawa surat kuasa.
[2.16]
Bahwa Termohon hadir dalam persidangan pemeriksaan awal ketiga tanggal 1 Agustus 2016, dan memastikan Termohon adalah BUMN.
[2.17]
Bahwa Termohon mengakui menerima surat keberatan dari Pemohon.
Page 4 of 16
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo adalah pemeriksaan awal dan belum sampai pada tahap kesimpulan.
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
LT IM
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), junctoPasal 5 huruf a,pasal 13
huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36
KA
[4.2]
ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
MA
2.
SI
1.
penyelesaian sengketa informasi.
Kedudukan hukum (legal standing)Termohon sebagai Badan Publik dalam
OR
3.
sengketa informasi.
Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
IN F
4.
Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
[4.3]
Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi kalimantan Timur mempunyai dua
MI SI
A.
kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
KO
Kewenangan Absolut
[4.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dinyatakan : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalan UU KIP dan aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
Page 5 of 16
[4.5]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto pasal 1 ayat 3 Perki Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan: Sengketa informasi 6elati adalah sengketa yang terjadi antara badan 6elati dengan Pemohon informasi psublik dan/atau pengguna dan/atau pengguna informasi 6elati yangberkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi 6elati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[4.6]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
LT IM
Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP
Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
KA
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan 6elativ sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
SI
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui
OR
Pasal 36 ayat (1) UU KIP
MA
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya 6elativ sebagaimana
IN F
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
Pasal 36 ayat (2) UU KIP
MI SI
Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan
KO
secara tertulis.
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2).
Page 6 of 16
[4.7]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon
tidak
mendapatkan
tanggapan
atas
keberatan
yang
telah
diajukankepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
[4.8]
LT IM
sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh
KA
mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi 7elati sebagaimana yang tercantum dalam 7elative7[2.1]
[4.9]
SI
sampai dengan [2.7] dan 7elative7[2.12] dan [2.13].
Berdasarkan uraian 7elative7 [4.4] dan [4.8] maka Majelis Komisioner berpendapat
MA
bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan
OR
7elative untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Kewenangan Relatif
Menimbang pasal 27 ayat (3) UU KIP yang menyatakan Kewenangan Komisi
IN F
[4.10]
Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut
MI SI
badan 7elati tingkat provinsi yang bersangkutan.
[4.11]
Menimbang bahwa pasal 6 PERKI ayat (1) dan (2) tentang PPSIP yang menyatakan: (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa
KO
Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.
[4.12]
Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 PERKI ayat (1) tentang PPSIP yang menyatakan Badan Publik Pusat adalah badan 7elati yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis.
Page 7 of 16
Contoh Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga 8elati lain tingkat pusat.
[4.13]
Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 PERKI ayat (2) tentang PPSIP yang menyatakan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga
LT IM
yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah
KA
Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki
Menimbang bahwa Termohon (PT. Pelindo IV) adalah badan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dimulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar perusahaan oleh Sekjen Departemen Perhubungan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Desember 1992. Bahwa dengan landasan dan pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59 tahun 1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan bentuknya dari Perum menjadi (Persero). Selanjutnya Perum Pelabuhan Indonesia IV beralih menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV berkantor pusat di jalan Soekarno No 1 Makassar. Sepenuhnya saham dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah di alihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
KO
MI SI
IN F
OR
[4.14]
MA
satu kantor saja di Provinsi tertentu.
SI
kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari
[4.15]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph [4.10] sampai dengan [4.14] Majelis Komisioner berpendapatan Komisi Informasi Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan 8elative dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Page 8 of 16
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.
[4.16]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP JuntoPasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Junto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik, yang mengajukan permohonan
LT IM
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan
[4.17]
KA
keberatan kepada Termohon.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
SI
yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-
MA
Undang ini.
Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013
OR
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik ynag mengajukan
IN F
Permohonan Kepada Komisi Informasi.
Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :
MI SI
a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia ; atau
KO
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[4.18]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang
Page 9 of 16
menyatakan : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau; b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan
[4.19]
LT IM
diterima oleh atasan PPID.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian
[4.20]
KA
sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraph [4.8].
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.16] sampai dengan [4.19]
MA
(legal standing) dalam sengketa a quo.
SI
Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.
[4.21]
Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan :
OR
C.
IN F
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
MI SI
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
KO
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda adalah lembaga yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
[4.22]
Menimbang Termohon adalah badan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dimulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar perusahaan oleh Sekjen Departemen Perhubungan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Page 10 of 16
LT IM
Desember 1992. Bahwa dengan landasan dan pertimbangan peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59 tahun 1991 bahwa pengelolaan pelabuhan di wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan bentuknya dari Perum menjadi (Persero). Selanjutnya Perum Pelabuhan Indonesia IV beralih menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV berkantor pusat di jalan Soekarno No 1 Makassar. Sepenuhnya saham dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah di alihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menimbang berdasarkan keterangan Termohon sebagaimana yang duraikan dalam paragraf [2.12] bahwa Pelindo IV Cabang Samarinda adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kantor cabang di daerah.
[4.24]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] danparagraf [4.23]
SI
KA
[4.23]
tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat
MA
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik.
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
[4.25]
Menimbang bahwa Permohontelah menempuh mekanisme permohonan informasi
OR
D
berikut: 1.
IN F
dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publiksebagai
Pada tanggal 23 Januari 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi
MI SI
publik secara tertulis terhadap Termohon.
2.
Bahwa pada tanggal 13 Februari2016, Pemohon mengajukan surat tindaklanjut kepada Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda.
KO
3
Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya surat tertanggal 13 Februari 2016,maka Pemohon kembali mengajukan surat tertanggal 22 Maret 2016 ditujukan kepada PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda dengan perihal akan mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur jika Termohon PT Pelindo Indonesia Cabang Samarinda tidak memberikan informasi yang dimintakan oleh Pemohon
4.
Bahwa surat Pemohon masih tidak ditanggapi, dan Pemohon kembali
Page 11 of 16
mengajukan surat kepada Termohon PT Pelindo Indonesia IV Cabang Samarinda tertanggal 28 Maret 2016 untuk meminta agar informasi yang dimintakan segera dipenuhi oleh Termohon 5.
Bahwa surat masih juga tidak mendapat tanggapan, Pemohon kembali mengajukan surat kepada termohon PT Pelindo Indonesia Cabang Samarinda tertanggal 24 Mei 2016 agar permintaan informasi segera dipenuhi.
6.
Bahwa Sehubungan dengan tidak ditanggapinya semua surat keberatan atas permohonan
dari
Pemohon,maka
Pemohon
mengajukan
Permohonan
LT IM
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Mei 2016.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
KA
[4.26]
Pasal 22 ayat (1) UU KIP
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
SI
memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau
MA
tidak tertulis.
Pasal 22 ayat (7)dan (8) UU KIP
OR
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis ynag berisikan :
IN F
a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
MI SI
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
KO
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
Page 12 of 16
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU KIP
LT IM
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari erja setetlah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
KA
(2) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
MA
Pasal 37 (2) UU KIP
SI
keberatan secara tertulis.
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling
OR
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun
IN F
[4.27]
2013 mengatur :
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
MI SI
sejak:berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan
KO
[4.28]
keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.25] poin 2, 3, 4, dan 5.
[4.29]
Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan jangka waktu pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013, Pengajuan
Page 13 of 16
sengketa informasi Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melebihi batas waktu (Kadaluarsa). Seharusnya pihak Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2016 dihitung dari surat keberatan pertama yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 13 Februari 2016
[4.14]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.25]sampai dengan [4.29]
LT IM
MajelisKomisoner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan
5. KESIMPULAN
KA
Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013.
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan: Komisi Informasi Provinsi Kaltim tidak berwenang untuk menerima, memeriksa
SI
[5.1]
dan memutus permohonan a quo.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
MA
[5.2]
permohonan dalam permohonan a quo.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Termohon informasi dalam perkara a quo
[5.4]
OR
[5.3]
Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
IN F
melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan Perki No.
MI SI
1 Tahun 2013
Memutuskan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
KO
[6.1]
6. AMAR PUTUSAN
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaituMuhammad Khaidirselaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, HM Balfas Syam, Senci Han masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisioner,pada hari Senin, 1 Agustus 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 1 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sutarwo,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.
Page 14 of 16
Anggota Majelis
LT IM
Anggota Majelis
KO
MI SI
IN F
OR
MA
Sutarwo, S.H
SI
Panitera Pengganti
KA
HM Balfas Syam
Page 15 of 16
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
LT IM
Samarinda, 1 Agustus 2016
Sutarwo, S.H
KO
MI SI
IN F
OR
MA
SI
KA
Panitera Pengganti
Page 16 of 16
