PPEENNGGUUAATTAANN CCIIVVIILL SSOOCCIIEETTYY
Kisah Sukses Pengalaman Forum Perkotaan dalam P3M-OTDA & GG
Dalam
rangka proses demokratisasi dan desentralisasi di tingkat Desa diadakan lembaga yang bernama Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bagian dari struktur kelembagaan pemerintahan desa (UU no 22/1999 pasal 94). BPD memiliki empat fungsi, yakni (1) mengayomi adat istiadat, (2) membuat Peraturan Desa, (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan (4) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa (pasal 104). Bahkan pasal 102 menegaskan, bahwa pada setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada rakyat melalui BPD. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di kawasan pedesaan, tempat dimana pemerintahan desa berada. Dengan perkataan lain, BPD menjadi lembaga demokrasi yang paling strategis, karena memiliki peluang terbesar untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat akar-rumput dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum. Artinya, BPD merupakan lembaga paling strategis guna mendorong terjadinya proses demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil
di tingkat paling bawah guna mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik. Tak pelak ForumPerkotaan yang didampingi CARE dalam P3M-OTDA & GG menangkap isu terbut sebagai pintu masuk guna menciptakan pemerintahan yang baik melalui penguatan masyarakat sipi, dalam hal ini adalah BPD. Pengauatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, dengan harapan selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sebab BPD yang didampingi hanya berasal dari beberapa desa saja sebagai pilot.
PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD Pengalaman Forum Blitar dalam melakukan penguatan kapasitas anggota BPD di Kabupaten Blitar
Meski
sejak tahun 2000 lalu BPD di Kabupaten Blitar sudah terbentuk, namun anggota BPD belum bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh belum tersosialisasinya A-Z persoalan mengenai ke-BPD-an kepada mereka. Tidak jarang kondisi itu—ketidaktahuan mengenai BPD itu— berbuntut menjadi pertikaian antara BPD dan pemerintah desa (khususnya kepala desa). Tak pelak jika pemerintah Kabupaten Blitar pun turut pusing dibuatnya. Maka ketika Forum Blitar menawarkan kerjasama sinergis untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD di beberapa daerah pemerintah menyambut dengan gembira. Bahkan setelah Pemkab Blitar mendengar penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan oleh forum dan bagaimana tingkan kesiapannya, Pemkab langsung bersedia untuk menganggarkan dana dampingan sebesar Rp 24 juta guna mendukung kegiatan tersebut. Pemda merespon baik kegiatan forum tersebut karena selama masa mempersiapkan material pelatihan penguatan BPD forum juga turut melibatkan Pemkab Blitar. Sehingga dengan begitu pihak pemkab Blitar dapat menilai mengenai bagaimana tingkat keseriusan dan kualitas materi yang akan diberikan oleh forum dalam pelatihan. Apalagi selama pembahasan materi pelatihan dalam P3MOTDA & GG, terlibat juga pemda dari kabupaten yang lain semakin menambah kemantaban Pemkab Blitar untuk bekerja sama dengan forum. Artinya, dalam forum dan Pemkab Blitar menitikberatkan pelaksanaan program tersebut pada pola sinergi dan partisipasi. Bahkan dalam pelaksanaan teknis di lapangan pun, pihak forum juga melibatkan staf pemkab untuk juga memberikan materi, itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tidak ada ketimpangan antara model yang dikembangkan pemkab dengan yang beredar di masyarakat. Materi pelatihan yang diberikan dalam pelatihan pun tidak serta merta secara utuh disajikan, melainkan disesuaikan dengan kondisi aktual masyarakat setempat. Oleh karena itu sebelum pelatihan forum melakukan asesmen singkat mengenai materi apa saja yang semestinya diberikan dan yang dibutuhkan oleh BPD. Hal penting yang terjadi pada Pemkab melalui peran Forum Blitar adalah :
•
•
Terjadinya perobahan image positif terhadap forum dari pemahaman forum sebagai oposan menjadi mitra. Dikembangkannya kebijakan dan dukungan politis penanganan penguatan/pelatihan BPD dengan mekanisme partisipatif bekerjasama dengan forum Blitar. Contact Persons: Tutut Girianto (Ketua FKPK Blitar) Telp. 0342-804236 HP 08123244260
SINERGI PERAN DALAM PELATIHAN BPD Pengalaman Forum Pemberdayaan Masyarakat untuk Otonomi Daerah (FPMODa) dalam mensinergikan berbagai stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD di seluruh desa di Pamekasan.
Pemberdayaan
masyarakat sipil merupakan isu strategis bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Nampaknya isu tersebut ditangkap oleh masyarakat Pamekasan. Hal itu bisa dideskripsikan dari kesepakatan kerjasama antara Forum Pemberdayaan Masyarakat untuk Otonomi Daerah (FPMODa) dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyelenggarakan penguatan anggota BPD. Cerita tersebut bermula dari niatan forum untuk menyelenggarakan pelatihan anggota BPD, setelah mengikuti rangkaian pelatihan untuk pelatih BPD dalam program P3MOTDA & GG. Niatan tersebut kemudian disampaikan forum kepada Pemkab dan disambut dengan antusias. Sebab guna penyelenggaraan pelatihan tersebut, forum telah mempersiapkan material (modul dan handout) yang akan diberikan dalam pelatihan. Bahkan Pemkab saat itu menyanggupi untuk menyediakan dana dampingan untuk penyelenggaraan pelatihan sebesar Rp 200 juta. Pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD merupakan momentum terselenggaranya kemitraan kerja antara forum dengan Pemkab Pamekasan. Secara tidak langsung, hal itu menegaskan adanya kesamaan komitmen dalam melakukan penguatan civil society guna terjadinya pemerintahan yang bersih dan baik.
Semenajak itu, forum senantiasa melibatkansertakan Pemkab dalam setiap kegiatan forum. Salah satunya ketika forum terlibat dalam kegiatan Round Table Dialog Pengauatan Forum Perkotaan se-Jawa timur. Dari pengalaman singkat kebersamaan tersebut tersirat makna bahwa forum memiliki keinginan luhur untuk merajut jalinan kemitraan antara segenap stakeholder pembangunan. Dimana jalinan itu dibangun dengan prinsip demokratis, sinergis, dan berkesinambungan. Hal itu tercermin dalam kelembagaan forum yang mengedepankan inklusifitas keanggotaan. Begitu pula dalam penyelenggaraan kegiatan, forum senantiasa melibatkan segenap stakeholder pembangunan secara sinergis. Dalam pelaksanaan pelatihan penguatan BPD pun, forum melibatkan segenap stakeholder pembangunan dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Seperti halnya berkaitan dengan fasilitator dalam pelatihan BPD, untuk materi penguatan pengenalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh DPRD, untuk materi mengenai pengenalan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten bagian pemerintahan dan seterusnya. Profil forum tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Tak heran jika kemudian meningkatkan (secara kuantitas) kerja sama dengan forum dalam melaksanakan Pelatihan peningkatan kapasitas BPD. Alokasi dana dampingan yang semula hanya ditetapkan sebesar Rp 200 juta diperbarui menjadi Rp 600 juta mencakup seluruh desa di Kabupaten Pamekasan, sejumlah 172 desa. Dan kesepakatan itu telah dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Pamekasan, DPRD, dan Forum PMODa. Bahkan lebih jauh Pemkab juga mempercayakan penguatan pasca pelatihan anggota BPD kepada forum pula. Selain itu, masih dalam rangka melakukan penguatan civil society, Forum PMODa juga melakukan kampanye penyadaran melalui media massa cetak maupun elektronik. Selain itu secara praktis di lapangan, forum juga berpartisipasi untuk menyiapkan kader desa di 4 kecamatan agar bisa terlibat dalam proses penyusunan Pola Dasar Perencanaan pembangunan (PDPP) ataupun dlam proses kebijakan Publik lainnya. Dengan begitu partisipasi masyarakat bisa terjadi lebih masif dan luas.
Contact Persons: 1. Imam Syafii (Ketua FPMODa Pamekasan) Telp. 0324-326269 HP 08123572993 2. Achmad Syafii (Ketua DPRD Kab. Pamekasan) HP. 0811337966
MENUMBUHKAN SINERGI ANTARA BPD DAN PEMDES Pengalaman Forum Dewan Kota Magetan dalam rangka mendorong terciptanya sinergi peran antara BPD dan Pemdes melalui pelatihan penguatan BPD
Sudah
menjadi kenyataan umum bahwa kemunculan BPD— diakui atau tidak telah—memicu munculnya konflik di tingkat desa. Namun hal itu bukan berarti bahwa keberadaannya sendiri yang menjadi masalah, sebab nyata-nyata keberadaan BPD sebenarnya sangat dibutuhkan bagi terselenggaranya pemerintahan desa yang bersi dan baik. Konflik tersebut muncul justru disebabkan oleh belum tersosialisasinya peran dan fungsi BPD secara benar dan merata. Sehingga masih banyak terjadi ketimpangan peran dan fungsi yang dilakukan, carut marut dengan pemerintah desa. Tak ayal jika kondisi tersebut menjadi potensi utama terjadinya konflik antara BPD dan pemerintah desa. Meski di Magetan pemberdayaan terhadap anggota BPD sudah dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten, toh persoalan ketidakpahaman anggota terhadap peran dan fungsinya itu masih belum selesai juga. Hal itu dikarenakan pembekalan yang dilakukan oleh Pemkab Magetan masih dilakukan sebatas pada ketua dan sekretaris BPD. Melihat kondisi tersebut Forum Dewan Kota Magetan melakukan kajian singkat dan menganalisis faktor-faktor yang memicu munculnya konflik tersebut. Dari analisis sementara, forum menilai bahwa persoalan tidak sepihak muncul dari sisi BPD yang belum mengetahui peran dan fungsi dirinya sendiri dan pemerintah desa. Akan tetapi konflik tersebut juga dipicu oleh belum tahunya perangkat pemerintah desa terhadap peran dan fungsi BPD. Sehingga tak jarang jika di lapangan hubungan keduanya berakhir dengan konflik. Penilaian singkat itu memberikan gagasan forum untuk melakukan pelatihan penguatan mengenai ke-BPD-an tidak hanya bagi anggota BPD saja, melainkan juga melibatkan aparat pemerintah desa. Sehingga dari situ ditemukan kesepahaman mengenai tugas dan perannya masing-masing, dan pasca pelatihan tidak terjadi lagi konflik antara keduanya. Gagasan tersebut direalisasikan oleh forum dengan menyelenggarakan pelatihan di 15 desa dari 5 kecamatan sebagai perintisan. Karena sifatnya perintisan, maka dibutuhkan persiapan untuk kesinambungan program
tersebut. Oleh karena itu forum menggandeng pemerintah kabupaten Magetan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Bahkan pemkab pun dilibatsertakan dalam menyusun dan mereviu materi pelatihan. Diharapkan dari keterlibatan bersama dalam proses tersebut tidak terjadi diskontinu, khususnya terkait dengan materi yang dilatihkan. Setelah melihat proses dan hasil pelatihan, pemerintah menilai positif, sehingga direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Untuk itu Pemkab Magetan memberikan komitmennya bermitra dengan forum untuk mereplikasi model tersebut ke desa lainnya.
Contact Persons: 1. Pudjo Wiyono (ketua forum) 0351-888421, Hp. 08123447841 2. Hari Suprabawa (fasda) 0351-894878, HP. 0823516307
