MMEEWWAARRNNAAII KKEEBBIIJJAAKKAANN PPUUBBLLIIKK
Kisah Sukses Pengalaman Forum Perkotaan dalam P3M-OTDA & GG
Kebijakan Publik merupakan salah satu titik pertautan interaksi para pelaku pembangunan (masyarakat-pemerintahan-swasta). Namun, sebagaimana adanya, kebijakan publik acap tidak merepresentasikan kepentingan ketiga unsur pelaku pembangunan. Hal itu diakibatkan karena dalam proses (pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan) kebijakan publik kerap didominasi kepentingan pelaku pembangunan tertentu. Dalam P3M-OTDA, Forum Perkotaan sebagai salah satu elemen pelaku masyarakat berusaha untuk mendorong agar proses kebijakan publik bisa berlangsung secara lebih partisipatif. Artinya, dalam setiap proses kebijakan publik senantiasa melibatkan segenap para pelaku pembangunan.
2
Seperti yang dilakukan oleh forum perkotaan dampingan CARE dalam P3M-OTDA & GG dibeberapa daerah. Mereka melakukan advokasi pada proses kebijakan publik, khususnya berkaitan dengan inisiasi lahirnya kebijakan publik baru.
3
SINERGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PARTISIPATIF Pengalaman FKMPro bersama Pemkot dan DPRD Probolinggo dalam menginisiasi lahirnya kebijakan publik dengan basis pada partisipasi masyarakat
Sejak
berdiri, pada tahun 2000, Forum Perkotaan di Probolinggo (forum Komunikasi Masyarakat Probolinggo— FKMPro) senantiasa mengedepankan prinsip untuk melakukan sinergi dengan setiap pelaku pembangunan. Hal itu direspon positif oleh Pemkot dan DPRD Probolinggo. Respon tersebut bisa digambarkan dengan keterlibatan FKMPro dalam setiap proses kebijakan publik bersama pemerintahan kota Probolinggo. Forum dijadikan sebagai mitra kerja Pemkot dan DPRD. Meski demikian, tidak serta merta merasa kerjasama dengan pemerintahan sudah terjalin dengan baik, lalu FKM-Pro menjadi pasif dan selalu menunggu untuk dilibatkan dalam proses kebijakan. Sebab dalam proses kebijakan publik, partisipasi diharapkan bisa menjadi semangatnya. Sehingga diminta atau tidak, partisipasi itu harus tetap mengawal terselenggaranya proses kebijakan menuju pemerintahan baik dan bersih. Oleh karenanya, forum senantiasa mendorong pemerintahan kota Probolinggo agar memberikan jaminan bahwa dalam setiap proses kebijakan publik yang diselenggaraakn akan dilangsungkan secara partisipatif. Jaminan itu salah satunya diwujudkan berupa adanya kebijakan publik tentang pemberdayaan masyarakat dan pemberian ruang partisipasi masyarakat. Selain itu FKM-Pr0—bersama dengan Pemkot dan DPRD— juga mengetengahkan beberapa isu berkaitan dengan kebijakan publik, antara lain: • Pengembangan Perda LPMK • Penertiban Pedagang Kaki Lima. • Penanganan anak jalanan, anak putus sekolah dan pekerja anak. Adapun dari inisiasi yang dilakukan FKM-Pro, telah disusun beberapa kebijakan publik sebagai berkut: • Perda Partisipasi • Perda transparansi dan kebebasan memperoleh informasi • Perda penanganan pedagang kaki lima • Perda penanganan anak jalanan, anak putus sekolah.
4
•
Perda pelimpahan wewenang Pemkot ke kecamatan dan Kelurahan.
Contact Persons: Badruz Zaman, SE (Ketua FKM Pro Probolinggo) Telp. 0335-428300 HP 0816596412
5
ADVOKASI PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI Pengalaman ForGreS dalam melakukan advokasi pencemaran akibat limbah Pabrik kulit PT ECCO bersama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Limbah
industri di Sidoarjo sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Bisa dibayangkan jika identitas Sidoarjo sebagai penghasil Budidaya Perikanan (tambak) yang khas (udang dan bandeng) terancam oleh dampak yang ditimbulkan oleh limbah industri tersebut. Selain hal itu, secara subtansial persoalan limbah industri tersebut juga akan berdampak pada persoalan lingkungan yang lebih luas. Protes keras sering dikemukakan para petani tambak lewat Forum Komunitas Petani Tambak kepada Pemkab dan pihak industri. Namun, langkah tersebut belum menemukan jalan keluar yang melegakan berbagai pihak. Upaya mempertemukan pihak pengusaha industri dengan petani tambak pun belum menghasilkan titik temu. Menangkap isu tersebut, ForGreS (Forum Gerakan Reformasi Sidoarjo) melakukan langkah inisiatif untuk secara bersama dan sinergis (antara pihak yang terlibat maslaha: petani tambak—masyarakat, pengusaha dan pemkab Sidorjo) mencari titik temu penyelesaian masalah yang tidak merugikan masing-masing pihak. Dalam rangka ikhtiar mencari solusi tersebut ForGres menempuh langkah-langkah sebagai berikut: • Melakukan kajian dan analisis Kajian analisis tersebut dilakukan bekerjasama dengan Balai Pengendalian Industri kulit, plastik dan karet Jogjakarta. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dampak-dampak yang diakibatkan oleh limbah industri secara ilmiah. Khususnya berkaitan dengan persoalan lingkungan secara fisik, biologi maupun kimia. Tentu saja hal itu dilakukan atas dasar konteks persoalan (dikonfrontir dengan data lapangan) pencemaran limbah industri di Sidoarjo. • Melakukan dialog input Dialog input dimaksudkan untuk mengumpulkan data lapangan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh polutan (zat pencemar) ataupun mengenai sistem pengolahan limbah di pabrik. Sekaligus proses dialog input tersebut dijadikan sebagai media untuk
6
menjaring aspirasi dari terhadap solusi persoalan.
pihak-pihak
bermasalah
•
Diskusi solutif Tahap berikutnya yang dilakukan adalah melakukan dialog untuk menemukan solusi yang tidak merugikan masing-masing pihak bermaslah dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo (Dinas Lingkungan), pengusaha (Pabrik Gula Candi dan PT Ecco Indonesia—industri Kulit terbesar di Sidoarjo) dengan dasar data yang telah dikumpulkan melalui kajian dan analisis serta dialog input. Dari upaya yang dilakukan oleh ForGreS, telah mendapatkan hasil sementara sebagai berikut: • Kesadaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai penting dan segeranya penanganan permaslahan limbah industri di Sidoarjo. Dengan prioritas utama pada penanganan persoalan limbah yang ditimbulkan oleh pabrik kulit, dan selanjutnya secara bertahap menyelesaikan problem limbah industri lainnya. • Belajar dari pengalaman terdahulu, maka model penyelesaian yang diterapkan hendaknya dilakukan secara partisipatif (melibatkan seluruh pihak yang bermasalah). • Ada upaya dari pihak Pemkab Sidoarjo untuk secara profesional bermitra dengan investor potensial yang bersedia menangani persoalan limbah di Sidoarjo. • Pemerintahan Sidoarjo (pemkab dan DPRD) mendorong upaya ForGreS untuk turut serta sebagai mitra dalam melakukan pengendalian berkaitan dengan masalah limbah yang berdampak negatif pada lingkungan alam di Sidoarjo. Hingga saat ini, proses kemitraan dengan investor pengelola limbah sedang dalam proses tindak lanjut.
Contact Persons: 1. M. Husni Thamrin SH (Ketua Forgres) Telp. 031-8948225; HP 08123294226 2. Hariyadi HP 08315424313
7
ADVOKASI KEBIJAKAN TARIP PDAM
Pengalaman FKM Kabupaten Malang dalam melakukan pendampingan masyarakat menghadapi kenaikan tarif PDAM dengan melibatkan segenap stakeholder pembangunan di Kabupaten Malang
Air
bersih adalah kebutuhan vital masyarakat. Sebab tidak satupun terlewat dari aktifitas masyarakat selalu membutuhkan air. Tidak heran jika masyarakat kabupaten Malang sontak jadi sewot karena PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum Daerah) Kab Malang dengan serta merta3 menaikkan tarif dasar berlangganan dari Rp 400/m menjadi Rp 880/m3. Tentu muncul pertanyaan besar di setiap kepala dan benak masyarakat Kabupaten Malang, Mengapa tarif air PDAM naik? Bukankah air yang didistribusikan melalui pipa-pipa oleh PDAM itu merupakan air sumber alam yang tidak membutuhkan pengolahan terlebih dahulu. Kalaupun diolah, tidak terlalu membutuhkan biaya tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang memang air PDAMnya berasal dari air sungai. Kenapa sampai naik? Masyarakat Kabupaten Malang umumnya dan pelanggan PDAM khususnya menuntut transparansi dari pihak PDAM. Mengapa dalam proses pembuatan kebijakan untuk menaikkan tarif tersebut masyarakat tidak dilibatkan. Mengapa tidak ada transparansi pada masyarakat dalam pengelolaan dan pemberlakuan tarif PDAM. Situasi pro-kontra terhadap rencana diberlakukannya tarif baru PDAM itu mendorong Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Kabupaten Malang untuk melakukan fasilitasi guna menemukan titik penyelesaian. Dari hasil dialog dan kordinasi dengan Pemkab Malang, PDAM dan DPRD, maka disepakati untuk diadakan dialog publik mengenai “Pro-Kontra kenaikan tarif PDAM” yang dilakukan pada 21 April 2002. Dialog publik dilakukan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya elemen pelaku masyarakat dan institusi terkait. Dari hasil dialog publik tersebut, dilahirkan kesepakatan bersama untuk: • Melakukan peninjauan ulang terhadap rencana menaikkan tarif berlangganan air PDAM. Dan secara otomatis, kebijakan mengenai tarif baru PDAM ditangguhkan. • FKM Kab Malang memfasilitasi terbentuknya paguyuban pelanggan air PDAM.
8
Contact Persons: 1. DR. M. Mujamil Qomar MA (Sekjen Forum) Telp. 0341-397409 2. Drs. Nesruddin MM (Sekab) Telp. 0341-498882 3. Drs. H.M. Sanusi MM. (DPRD) Telp. 0341-879177
