PPEERRAANN FFOORRUUMM DDAALLAAMM PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN KKOONNFFLLIIKK
Kisah Sukses Pengalaman Forum Perkotaan dalam P3M-OTDA & GG
Konflik
merupakan bagian yang lekat dan tak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Makna konflik adalah berkait dengan perbedaan, perselisihan, dan atau perbenturan kepentingan antar individu atau kelompok di masyarakat. Jadi konflik bukan sekadar seputar persoalan politik saja— seperti anggapan pada umumnya. Konflik sudah menjadi hal biasa yang bisa ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, adanya konflik tidak perlu dihindari dan dijauhi. Sebab, keberadaannya sudah merupakan konsekuensi logis dari kehidupan bermasyarakat yang—tentu saja— melibatkan banyak kepala, kepentingan dan kemauan yang berbeda satu dengan lainnya. Yang terpenting dari itu, kesadaran adanya konflik perlu diciptakan, bukan untuk dihindari dan ditakuti. Melainkan untuk dihadapi dan ditemukan titik penyelesaiannya. Dalam dunia pembangunan kepentingan banyak muncul, tak pelak jika konflik pun kerap ditemui. Khususnya terkait dengan persoalan konflik struktural—konflik antar struktur sebagai akibat ketimpangan kebijakan. Berkaitan dengan itu, forum perkotaan yang mempunyai mandat sebagai media fasilitasi dialog publik juga turut melakukan
fasilitasi dalam proses penyelesaian konflik, dengan prinsip sinergi. Selama beberapa waktu (dalam P3M-OTDA & GG), forum perkotaan di beberapa daerah turut terlibat dalam fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat. Khususnya yang melibatkan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah. Beberapa kegiatan forum perkotaan yang terkait dengan usaha untuk memfasilitasi penyelesaian konflik diurai seperti berikut ini:
MEDIASI KONFLIK PERUSAHAAN VS MASYARAKAT Pengalaman Forum Komunikasi Pembangunan Kota Tulungagung dalam memfasilitasi penyelesaian konflik antara PT Metropole dengan Masyarakat desa Sumber dadi dengan melibatkan Pemkab dan DPRD tulungagung.
Setiap
forum perkotaan yang didampingi CARE dalam P3MOTDA & GG senantiasa menempatkan dirinya sebagai Pusat Pelayanan Pengaduan Publik (P4), seperti halnya dengan Forum Komunikasi pembangunan Kota (FKPK) Tulungagung. Peran FKPK Tulungagung sebagai P4, tidak serta merta berlangsung begitu saja. Tetapi melalui proses panjang sosialisasi dan menarik kepercayaan kepada masyarakat terhadap eksistensi forum. Khususnya berkaitan dengan eksistensi forum dalam hal melakukan fasilitasi penyelesaian konflik. Dalam rangka usaha tersebut salah satu hal yang dilakukan oleh FKPK Tulungagung adalah memfasilitasi konflik yang terjadi antara masyarakat sekitar desa Sumberdadi dengan PT Metropole. Cerita bermula dari beberapa orang warga sumberdadi yang mengeluh dan mengadu kepada FKPK Tulungagung mengenai aktifitas PT Metropole yang dianggap sudah merugikan warga desa sepanjang jalan menuju lokasi Pabrik Keramik tersebut. Sejumlah 72 rumah warga mengalami keretakan akibat getaran yang diakibatkan oleh armada pabrik yang lewat jalan di depan rumah warga. Tak pelak permukaan jalan raya pun jadi retak karena timpaan beban yang—memang—melebihi kekuatan jalan. Meski baru pertama kali itu masyarakat mengadu ke Forum, namun mereka mengaku sudah seringkali
mempersoalkan masalah tersebut ke pihak terkait, yaitu: kepala desa, pemerintah maupun DPRD bahkan ke perusahaan sendiri. Namun, belum juga ditemui arah menuju ke penyelesaian. Guna menindaklanjuti masalah tersebut, forum segera memfasilitasi dialog mempertemukan masyarakat dengan pihak pengusaha PT Metropole. Dan tentu saja dalam dialog tersebut dilibatkan juga pihak perangkat desa, Pemkab dan DPRD. Hal itu dimaksudkan, agar agar penyelesaian persoalan antara PT Metropole vs warga desa Sumberdadi itu bisa diselesaikan secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Dengar pendapat melalui fasilitasi forum tersebut sempat diadakan sejumlah 3 kali. Bahkan media massa pun turut mengekspose kasus tersebut. Sebab sebelumnya sempat terjadi rekasi spontan masyarakat dengan memblokir arus keluar masuk kendaraan pabrik yang melewati jalan di depan rumah mereka. Meski cara tersebut toh tidak memberikan solusi yang signifikan. Akhirnya dari hasil beberapa rangkaian dialog tersebut disepakati bahwa PT Metropole harus memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang diderita warga. Sekaligus PT Metropole dituntut untuk memenuhi ketentuan dalam melakukan kegiatan usaha agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Artinya dari proses tersebut, tampak bahwa masyarakt bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Peran forum hanyalah sebagai mediator dan fasilitator yang hanya berperan mempertemukan pihak-pihak bermasalah untuk secara bersama-sama mencari solusi. Namun demikian, hal itu sangat bermakna bagi forum. Sebab dengan begitu mandat yang diemban forum sebagai mediator penyelesaian konflik bisa terpenuhi. Dan itu juga bermakna meningkatnya legitimasi sejati forum, yaitu kepercayaan masyarakat.
Contact Persons: Drs. Mashuri (Ketua FKPK Tulungagung) Telp. 0355-321323
PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DI DESA PATALAN Pengalaman Forum Pemberdayaan Masyrakat (FPM) Ngawi dalam mendampingi masyarkat Dusun jeruk, Desa Patalan, Kecamatan Kendal dalam memperjuangkan pengadaan Jaringan Listrik di daerahnya.
Habis
gelap terbitlah terang. Seperti itulah yang mungkin dirasakan oleh 120 KK masyarakat, warga dusun Jeruk Gunung, Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Mereka kini bisa tersenyum kembali, karena desanya kini sudah terlayani oleh listrik PLN. Anakanak desa yang semula dipaksa harus belajar hanya dengan penerangan lentera, kini mereka sudah bisa leluasa belajar dengan cahaya lampu yang lebih terang. Desa Patal terpencil letaknya, berjauhan dengan desa lainnya di wilayah Ngawi, tepatnya berada di sebelah paling barat Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Magetan. Oleh karena kondisi obyektif itulah jaringan listrik di Kabupaten Ngawi belum bisa menjangkau ke Desa Patalan. Sebab untuk itu dibutuhkan biaya yang besar, sedang hingga kini alokasi untuk itu dari pemerintah belum ada. Bahkan, jika dipasang jaringan listrik untuk desa Patalan akan lebih ekonomis jika diambilkan dari Kabupaten Magetan. Hanya persoalannya jika diambilkan dari Jaringan listrik Kabupaten Magetan harus lintas administratif. Melihat kondisi tersebut, Forum Pemberdayaan Masyarakat (FPM) Ngawi berinisiatif melakukan pendampingan dan menyelenggarakan dialog input dengan masyarakat desa Patalan guna membahas potensi dan peluang Desa Patal untuk mengadakan jaringan listrik di daerahnya. Dialog tersebut dilangsungkan beberapa kali, dari dialog tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa: 1) Masyarakat bersedia menanggung biaya pengadaan jaringan listrik di wilayah desa tersebut, dengan syarat tidak dibayar sekaligus. 2) Masyarakat minta keringanan terhadap kewajiban pemasangan daya awal sebesar 1300 KWh menjadi hanya sebesar 450 KWh, hal itu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pemakaian. Dari hasil dialog tersebut, forum melakukan fasilitasi, mediasi dialog dan negosiasi masyarakat dengan pihak pemerintah kabupaten Magetan. Setelah beberapakali terjadi pertemuan akhirnya terjadi kata sepakat untuk mengadakan Jaringan Listrik di Desa Patalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya jaringan listrik ditanggung oleh masyarakat desa yang dibayarkan secara kredit. 2. Daya yang dipasang ke rumah tangga sebesar 450 KWh. Kesepakatan tersebut terjadi dengan melibatkan berbagai pihak. Keringanan pembayaran dengan mengangsur diselenggarakan bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Ngawi. Dan dari PLN pun bisa memberikan keringanan daya yang boleh dipasang, serta jaringan listrik akan diadakan dari Kabupaten Magetan disamping alasan ekonomis, juga untuk mempercepat realisasi. Dari apa yang dilakukan oleh forum Ngawi tersebut dapat dipetik pelajaran yang berharga, antara lain: • Bahwa melakukan sinergi dalam pembangunan adalah menjadi semacam persyaratan mutlak bagi suksesnya pembangunan • Bahwa potensi yang ada di masyarakat (keswadayaan) adalah sangat besar • Bahwa persoalan pembanguan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang konfrontatif melainkan dengan upaya dialogis untuk mencari solusi yang tidak merugikan satu sama lain
Contact person: Muchtarom, Sekretaris FPM Ngawi Telp. 0351-744088
