KINERJA DAN KEGIATAN SURVEI DAN PENGEBORAN No

BULETIN SKK MIGAS

No.12 I Januari 2014

TARGET HULU MIGAS 2014/ TANTANGAN PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS/ KINERJA DAN KEGIATAN SURVEI DAN PENGEBORAN 2013 Januari 2014 BUMI

1

SALAM REDAKSI

DAFTAR ISI 3 4 7

4

8

SALAM REDAKSI FOKUS

Target Hulu Migas 2014 Tantangan Peningkatan Produksi Migas

PERSPEKTIF

Kinerja Kegiatan Survei dan Pengeboran 2013

10 SEREMONIAL

BIANGLALA

12 Kontribusi Bojonegoro

Tingkatkan Produksi Minyak

13 Jabamanusa Peduli Korban Banjir

13

14

13 Mikroskop Untuk Pendidikan FIGUR

14 Lambok Hamonangan Hutauruk :

Membangun Kemampuan Analisis SDM Hulu Migas

SPEKTRUM

16 Geologi Produksi Mengajar 17 SKK Migas Peroleh WTP INFO

18 Model Kelembagaan Dalam Pengelolaan

16 Redaksi : Pelindung J. Widjonarko, Gde Pradnyana / Penanggungjawab Elan Biantoro / Pemimpin Redaksi Zuldadi Rafdi / Editor Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro / Tim Redaksi

Redaksi memerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas | Twitter @HumasSKKMigas

KOMITMEN UNTUK NEGARA

Komitmen Untuk Negara

Kegiatan Hulu Migas

Memasuki tahun 2014, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) kembali menghadapi tantangan. Sederet target telah ditetapkan untuk dicapai pada penghujung tahun nanti. Target-target yang sudah digodok dan dibahas bersama harus bisa dipenuhi dengan kerja keras dan upaya serius. Pencapaian di tahun 2013 hendaknya bisa menjadi semangat untuk mewujudkan peningkaran kinerja di tahun ini. Tahun 2014, industri hulu migas dihadapkan pada target yang tidak mudah. Terlebih iklim yang berhembus di sektor ini tidak begitu sejuk. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah bagaimana memenuhi target work program and budget/WP&B) menetapkan target yang lebih rendah untuk minyak dibanding tahun lalu, yakni sebesar 804 ribu barel per hari. Target tersebut terkesan mudah dicapai, terlebih apabila melihat lifting minyak tahun lalu mencapai 826 ribu barel per hari. Namun ada kendala-kendala yang bisa menghambat pencapaian target 2014, seperti penghentian produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown). Jika tidak dicari solusinya, masalah semacam ini bisa menghambat upaya untuk mencapai target produksi minyak. Selain itu, ada kesenjangan (gap) yang cukup besar antara target lifting minyak yang ditetapkan WP&B 2014 dengan target APBN 2014 sebesar 870 ribu barel per hari. Langkahlangkah strategis tetap harus dipikirkan bersama untuk menutup selisih antara target WP&B dengan APBN. Upaya mencapai target lifting gas bumi juga menyimpan tantangan. Tahun lalu, pencapaian target terkendala serapan pembeli yang masih di bawah komitmen dalam kontrak. Kendala ini menjadi tantangan bersama untuk

dicarikan solusinya. Terlebih, pasokan gas bumi untuk konsumen domestik terus meningkat setiap tahun. Jalan menuju pencapaian target yang sudah ditetapkan tidak selalu mulus. Namun kendala yang dihadapi dalam perjalanan sepanjang tahun ini hendaklah dilihat sebagai tantangan, bukan pengganjal kaki yang bisa membuat tubuh terjatuh. Komitmen bersama yang sudah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran harus benar-benar diwujudkan dengan tetap memegang prinsip good governance. Komunikasi yang baik antar bagian di internal SKK Migas maupun dengan para kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dan stakeholder juga harus terus terjaga untuk mendukung pengoptimalan pendapatan negara. Pencapaian kinerja sebesar 98 persen pada 2013 adalah hasil yang luar biasa. Pencapaian ini seyogyanya menjadi pelecut semangat untuk meraih hasil yang lebih baik.

ELAN BIANTORO

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

www.skkmigas.go.id

2 BUMI Januari 2014

Januari 2014 BUMI

3

FOKUS

FOKUS

rendah dari target WP&B 2013. Tahun ini, realisasi cost recovery diharapkan sebesar US$ 19,1 miliar atau 35 persen dari gross revenue. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama dan sebisa mungkin menyelaraskan dengan cost recovery yang ditetapkan APBN sebesar US$ 15 miliar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J Widjonarko, saat penyerahan WP&B 2014 ke kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) pada 7 Januari 2013 di Jakarta.

TARGET INDUSTRI HULU MIGAS 2014 Oleh : Adhitya C. Utama/[email protected]

Industri hulu migas telah melewati tahun anggaran 2013 dengan pencapaian yang cukup memuaskan. bagian evaluasi untuk melaksanakan kinerja yang lebih baik dalam memenuhi target 2014. Berdasarkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2014, target lifting minyak ditetapkan sebesar 803,8 ribu barel per hari. Target WP&B tersebut juga jauh di bawah target lifting yang ditetapkan APBN 2014, yakni sebesar 870 ribu barel per hari. Sementara lifting gas bumi ditargetkan sebesar 6.800 juta kaki kubik gas per hari atau setara 2,027 juta ekuivalen minyak per hari. Jumlah ini dibawah target APBN 2014 sebesar 7.175 juta kaki kubik per hari. Penurunan target produksi migas ini praktis berimbas pada realisasi penerimaan negara. Berdasarkan WP&B 2014, penerimaan negara dari sektor hulu migas ditargetkan sebesar US$ 27,2 miliar atau 50,1 persen dari gross revenue. Padahal pada 2013, industri hulu migas mampu menyumbang US$ 31,36 miliar atau 99% dari target APBN. Pada 2013, realisasi cost recovery mencapai US$ 15,73 miliar atau 103% dari APBN dan masih lebih

4 BUMI Januari 2014

Pada 2014, SKK Migas menetapkan target internal untuk laju penurunan produksi (decline rate) produksi minyak nasional maksimal lima persen. Pada 2013, laju penurunan produksi yang diperkirakan sekitar 20 persen bisa ditekan menjadi 0,3 persen. Namun pencapaian tersebut masih di bawah target key performance indicator (KPI) SKK Migas, yakni sebesar 0%. Selain menekan laju penurunan produksi, SKK Migas juga terus memacu peningkatan cadangan dengan target setiap barel minyak yang diambil bisa diganti sekurang-kurangnya satu barel. Cadangan baru yang sudah ditemukan belum sepenuhnya bisa mengganti cadangan yang sudah diambil saat ini, di mana reserve replacement ratio pada 2013 mencapai 81,69 persen. Sementara untuk tahun ini, SKK Migas menargetkan research replacement ratio sebesar 65 persen. Terkait investasi, tahun ini diproyeksikan meningkat. Pada 2014, kontraktor KKS berkomitmen melakukan investasi sebesar US$ 25,64 miliar. Rinciannya, investasi untuk kegiatan eksplorasi sebesar US$ 3,84 miliar, administrasi sebesar US$ 1,6 miliar, pengembangan sebesar US$ 5,3 miliar, dan produksi sebanyak US$ 14,9 miliar. Rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain, survei seismik dua dimensi (2D) sepanjang 9.020 kilometer, seismik tiga dimensi (3D) seluas 11.633 kilometer persegi, pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 205 sumur, pengembangan 1.364 sumur, dan kerja ulang (work over) sebanyak 932 sumur, serta perawatan sumur (well services) sebanyak 33.060 sumur. “Jumlah ini naik 32 persen jika dibandingkan realisasi investasi 2013 yang sebesar US$ 19,342 miliar,” kata Widjonarko. Dari realisasi investasi 2013, untuk kegiatan eksplorasi mencapai US$ 1,877 miliar, administrasi US$ 1,199 miliar, pengembangan US$ 4,306 miliar, dan produksi sebanyak US$ 11,96 miliar. Selama beberapa tahun terakhir, investasi di sektor hulu migas menunjukkan tren meningkat. Pada 2010, investasi hulu migas tercatat sebesar US$ 11,031 miliar dan naik menjadi US$ 13,986 miliar pada 2011. Sementara pada 2012, nilai investasi kembali naik menjadi US$ 16,543 miliar.

Target-target yang tertuang dalam WP&B 2014 memang menjadi tantangan yang tidak mudah. SKK Migas menuntut komitmen seluruh kontraktor KKS agar target lifting minyak sebesar 804 ribu barel per hari tercapai. Meski demikian, upaya pencapaian target produksi 2014 terbantu 13 proyek yang dijadwalkan berproduksi tahun ini. Beberapa proyek yang akan berproduksi antara lain, Sisi Nubi 2B di Blok Mahakam dengan kontraktor Total E&P Indonesie yang ditargetkan memproduksi gas sebesar 350 juta kaki kubik gas per hari (mmscfd) pada kuartal pertama 2014. Pengembangan gas Senoro dengan operator JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi direncanakan mulai memproduksi 8 mmscfd dan 250 barel minyak per hari pada kuartal ketiga. Tiga proyek yang sebelumnya ditargetkan produksi pada 2013 juga mulai berproduksi pada kuartal pertama 2014. Ketiga proyek itu adalah Lapangan Ridho dengan kontraktor Odira Energy Karang Agung memproduksi 1.200 barel minyak per hari, Lapangan Gundih yang dikembangkan Pertamina EP memproduksi 50 mmscfd dan 600 barel minyak per hari, dan Proyek Bayan A dengan kontraktor Manhattan Kalimantan Investment memproduksi 15 mmscfd dan 250 barel minyak per hari. Secara total, kapasitas produksi dari seluruh proyek tersebut adalah 954 mmscfd dan 194.121 barel minyak per hari. Kemudian, ada ketiga proyek yang mendapat perhatian penuh dari SKK Migas terkait dengan besarnya produksi yang dihasilkan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah Lapangan Bukit Tua, Blok Ketapang 2 dengan kontraktor Petronas Carigali. Proyek direncanakan

berproduksi 70 mmscfd dan 20.000 barel minyak per hari ini pada kuartal empat 2014. Hal yang perlu dicermati adalah proses negosiasi harga gas dan perubahan calon pembeli. Selain itu, proyek ini menggunakan skenario hulu dan hilir, sehingga ada kebijakan strategis yang diambil di luar kewenangan SKK Migas. Hal serupa terjadi di Lapangan Muriah, Blok Kepodang yang juga dioperatori Petronas. Proyek dengan produksi 116 mmscfd ini bergantung pada selesainya pipa penyalur gas di hilir. “Untuk konstruksi fasilitas produksi di hulu akan selesai Oktober 2014,” kata Kepala Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas, Rudianto Rimbono. Proyek terakhir adalah Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu dengan kontraktor Mobil Cepu Ltd (MCL). Proyek strategis ini rencananya berproduksi pada kuartal keempat 2014 dengan produksi puncak 165.000 barel per hari. Beberapa tantangan yang dihadapi, yakni masalah sosial ekonomi dan keterlambatan dalam proses rekayasa, pengadaan, dan konstruksi fasilitas. “Proyek-proyek ini harus dikawal secara intensif agar tidak mundur proyeknya,” kata dia. Upaya-upaya untuk memastikan proyek migas berproduksi tepat waktu antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif dengan melakukan rapat monitoring bulanan dan tiga bulanan bersama seluruh pihak terkait, termasuk kunjungan ke lapangan. “SKK Migas juga akan mempercepat waktu pengadaan fasilitas produksi,” kata Rudianto.

PROYEK HULU MIGAS 2014 NO

Nama Proyek

KKKS

Kapasitas Fasilitas Produksi Gas

Liquid

Target On-Stream

1

Peciko 7B - New Platform

Total E&P Indonesie

170

MMSCFD

4000

BPD

Q1

2014

2

Sisi Nubi 2B - New Platform

Total E&P Indonesie

350

MMSCFD

-

-

Q1

2014

3

Peluang Development

Santos

25

MMSCFD

-

-

Q1

2014

4

POFD Bekapai Phase 2A

Total E&P Indonesie

-

-

1021

BPD

Q1

2014

5

Pengembangan Lapangan Muriah (Kepodang)

Petronas Carigali Muriah Ltd.

116

MMSCFD

-

-

Q4

2014

6

Peciko 7C - Extension

Total E&P Indonesie

125

MMSCFD

1500

BPD

Q2

2014

(SWPF & SWPK) 7

Pengembangan Lapangan Ridho

Odira Energy Karang Agung

-

-

1200

BPD

Q2

2014

8

Bukit Tua Development

Petronas Carigali Ketapang 2 Ltd.

70

MMSCFD

20000

BPD

Q4

2014

9

Proyek Pembangunan Gas Jawa (PPGJ) - Gundih

Pertamina EP

50

MMSCFD

600

BPD

Q1

2014

10

Bayan A Gas Production Facilities

Manhattan Kalimantan Investment

15

MMSCFD

250

BPD

Q1

2014

11

Kerendan Gas Plant

Salamander Energy - Bangkanai

25

MMSCFD

300

BPD

Q4

2014

12

Senoro Gas Development - Early Start Up

JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi

8

MMSCFD

250

BPD

Q3

2014

13

Pengembangan Lapangan Banyu Urip

Mobil Cepu Ltd

-

-

165000

BPD

Q4

2014

Januari 2014 BUMI

5

FOKUS

FOKUS

TANTANGAN PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS Oleh : Adhitya Cahya Utama/[email protected]

dengan cara mempercepat proses bisnis dan kegiatan, menambah atau mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada dan menghilangkan gangguan-gangguan operasi yang tidak perlu terjadi. Salah satu upaya, memaksimalkan potensi sumur pengembangan di luar WP&B. Saat ini, ada 49 sumur pengembangan yang berpotensi, yakni 42 sumur WP&B 2014, lima sumur tambahan PHE WMO setelah rencana pengembangan (plan of development/POD) disetujui, dan dua sumur tambahan PT SPR Langgak yang tidak berhasil ditajak pada 2013.

Tahun 2014 menyimpan tantangan yang cukup besar bagi industri hulu migas. Perlu komitmen tinggi dan kerja sama seluruh kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) maupun para stakeholder untuk bisa menghadapi tantangan yang ada dan mencapai target yang ditetapkan. Tantangan utama yang harus dihadapi bersama di tahun ini adalah bagaimana memenuhi target produksi minyak dan gas bumi (migas), bahkan bisa melampauinya. APBN 2014 menetapkan, lifting minyak ditetapkan sebesar 870.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi dipatok sebesar 7.175 juta juta British thermal unit per hari (bBtud) atau setara 2.110.000 barel ekuivalen minyak per hari. Mengacu pada target tersebut, penerimaan negara dari sektor migas diprediksi mencapai US$ 30,6 miliar. Target produksi yang ditetapkan pemerintah ini lebih tinggi dibanding hasil

6 BUMI Januari 2014

pembahasan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2014. Berdasarkan WP&B, lifting minyak diperkirakan sebesar 804 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 6.853 bBtud. “Perlu dicari solusi bagaimana menutup kesenjangan antara target APBN dengan target WP&B,” kata Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Aussie B Gautama. Aussie mengakui, pencapaian target produksi sebesar 870.000 barel per hari sesuai target APBN adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Berdasarkan estimasi terbaik, target maksimal yang mungkin bisa dicapai pada tahun ini adalah sebesar 830 ribu barel per hari. Hasil rapat kerja SKK Migas pada awal Desember 2013 lalu mencatat, terdapat potensi tambahan produksi minyak sebesar 23.000 barel per hari. Potensi ini bisa direalisasikan

Aussie mengingatkan, untuk bisa mencapai target sesuai WP&B pun bukan hal yang mudah. Pasalnya, permasalahan kecil di salah satu kontraktor KKS bisa menyebabkan pencapaian produksi minyak kurang dari 800 ribu barel per hari. “Karena itu, kita perlu bekerja sama dan berupaya untuk mencapai produksi 804 ribu barel per hari, bahkan melebihi target yang ditetapkan,” kata Aussie. Untuk menyiasati tantangan yang dihadapi, SKK Migas menyiapkan beberapa langkah. Pertama, mengatasi masalah gangguan operasi. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi kegagalan operasi produksi dan pengeboran untuk mendapat tambahan produksi dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek. Kedua, mengurangi penghentian produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown). Langkah yang dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi detail atas rencana pemeliharaan fasilitas produksi dan meningkatkan pengawasan fasilitas produksi. Masalah decline rate yang tajam akan diatasi dengan memastikan jadwal pengeboran sumur pengembangan tepat waktu dan optimalisasi proses pengembangan. Keempat, mengatasi kendala pembebasan lahan dan perizinan. Untuk langkah ini, SKK Migas akan terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan

dan mengupayakan jadwal pembebasan lahan tepat waktu. SKK Migas juga akan mengupayakan dan mendorong terus penyelesaian Service Level Agreement (SLA) terkait perizinan. Terakhir, mengatasi kendala pengadaan dengan pemutakhiran proses bisnis serta meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Selain produksi migas, SKK Migas menghadapi tantangan belum mulusnya pasokan gas dari hulu ke konsumen domestik. Kendala ini disebabkan terbatasnya infrastruktur di midstream dan downstream. Minimnya fasilitas di sektor ini mengakibatkan belum terserapnya jatah gas dalam negeri secara maksimal. Tak pelak lagi, kondisi tersebut membebani arus kas ( ) kontraktor KKS. Padahal, kebutuhan gas domestik cukup tinggi. Pada 2013, SKK Migas mencatat terdapat 15 pembeli gas dalam negeri dan luar negeri yang menyerap gas di bawah volume terkontrak. Volume gas yang tidak terambil ini mencapai 420 juta kaki kubik (million standard cubic feet per day/mmscfd). Sementara pembeli domestik, seperti PLN, pabrik pupuk dan PGN, tercatat tidak bisa menyerap gas hingga 350 mmscfd. Terkait tantangan ini, SKK Migas akan memperbaiki mekanisme yang ada agar serapan konsumen bisa lebih optimal. Upaya ini diharapkan bisa mendukung pencapaian hasil yang lebih baik seiring kembali naiknya alokasi gas bumi pada 2014. Sesuai kontrak, alokasi gas bumi untuk konsumen domestik tahun ini mencapai 4.560 bButd atau sebesar 54,2 persen. Sejak 2003, penyaluran gas bumi ke domestik memang terus mengalami peningkatan rata-rata sembilan persen per tahun. Pada 2012, porsi gas domestik mencapai 3.550 bBtud atau 49,5 persen. Alokasi ini naik menjadi 3.660 bBtud atau 52,15 persen pada 2013.

Januari 2014 BUMI

7

PERSPEKTIF

KINERJA KEGIATAN SURVEI DAN PENGEBORAN 2013 Oleh : Tim Divisi Survei dan Pemboran

Bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam masih jadi primadona masyarakat. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) juga terus meningkat hingga mendekati 1,5 juta barel per hari. Sementara produksi minyak bumi dalam negeri pada 2013 hanya sekitar 825 ribu barel per hari. Indonesia pun harus mengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi, mesti dibarengi penemuan-penemuan cadangan migas baru. Temuan tersebut tidak hanya berguna di masa sekarang, tapi juga di masa depan. Kegiatan untuk menemukan cadangan baru pun terus dipacu. Hingga 31 Desember 2013, kegiatan survei, baik survei seismik 2D, seismik 3D maupun non seismik, mencapai 59 kegiatan. Jumlah tersebut sesuai revisi rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2013 sebanyak 59 kegiatan yang terdiri dari 11 kegiatan seismik 2D, 23 kegiatan seismik 3D, dan 26 kegiatan non seismik. Lingkup pekerjaan seismik 2D dan 3D yang berhasil dikerjakan selama 2013 mencapai 12.102 kilometer dan 13.345 kilometer persegi dari rencana 17.846 kilometer dan 21.399 kilometer persegi.

8 BUMI Januari 2014

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan target tidak tercapai, seperti project multiyear, penolakan masyarakat terhadap kegiatan, pemilihan kepala daerah (pilkada), dan penghentian aktivitas bahan peledak yang berdekatan dengan hari raya keagamaan,” kata Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan, dalam Rapat Koordinasi Operasi Survei Pengeboran Kerja Ulang dan Perawatan Sumur Semester II 2013 di Bandung pada 18-20 Desember 2013. Bertajuk “Pencapaian Realisasi Rencana Kerja melalui Optimalisasi Kinerja”, kegiatan dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, J. Widjonarko dan dihadiri sekitar 430 peserta yang berasal dari SKK Migas dan perwakilan 241 kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Dari kegiatan survei yang dilakukan, Pertamina EP berhasil melakukan 16 proyek seismik darat secara pararel dengan menyelesaikan 926 kilometer untuk seismik 2D dan 1.830 kilometer persegi untuk seismik 3D. Sementara BP West Aru I dan II berhasil menyelesaikan survei seismik laut terluas pada 2013. Dengan menggunakan 12 streamer sepanjang 6 kilometer, BP West Aru I dan II merampungkan survei seluas

PERSPEKTIF

4.000 kilometer persegi dengan lancar dan tanpa lost time injury (LTI). Kontraktor KKS lebih baik dalam menyusun menyusun perencanan sebelum melakukan survei. Kegiatan pengeboran eksplorasi mencapai 101 sumur dari angka revisi WP&B 2013 sejumlah 121 sumur. Realisasi ini terdiri dari 74 sumur konvensional dan 27 sumur non konvensional. Dari kegiatan tersebut, cadangan minyak berhasil ditemukan di South KecapiSalamander dengan hasil tes 6.000 barel minyak per hari. Kegiatan pengeboran juga menemukan gas di sumur Merah-1X-Genting Oil dengan hasil tes 31 juta kaki kubik per hari dan sumur Sumber 1A-JOB PPEJ dengan hasil tes 22,8 juta kaki kubik per hari. “Tidak tercapainya pengeboran eksplorasi karena terkendala proses persiapan lokasi, pengadaan, dan evaluasi subsurface,” kata Kepala Divisi Survei dan Pemboran, Arief Fanzuri. Kendala serupa juga terjadi dalam kegiatan pengeboran pengembangan. Dari target 1.106 sumur yang ditargetkan dalam revisi WP&B 2013, sebanyak 1.051 sumur yang berhasil dibor. Selain persiapan lokasi, pengadaan, dan evaluasi subsurface, masalah perizinan juga menjadi penyebab tidak tercapainya target. Realisasi kegiatan perawatan sumur mencapai 30.589 kegiatan atau sebesar 103 persen dari revisi WP&B 2013 sejumlah 29.642 kegiatan. Sementara realisasi kegiatan kerja ulang mencapai 837 kegiatan dari target 953 kegiatan. Tidak tercapainya target karena sumur-sumur produksi masih berfungsi baik sehingga tidak memerlukan pengerjaan ulang. Secara total, kegiatan pengeboran pengembangan pada 2013 berhasil menyumbang minyak bumi sebesar 54.000 barel minyak per hari dan gas bumi sebesar 425 juta kaki kubik per hari dari 538 sumur yang telah berproduksi. Sementara pekerjaan kerja ulang dan perawatan sumur memberikan kontribusi minyak bumi

sebesar 47.705 barel minyak per hari dan gas bumi sebesar 377 juta kaki kubik per hari. Tahun 2014, Divisi Survei dan Pengeboran menetapkan rencana kegiatan survei sebanyak 49 kegiatan. Lingkup kegiatan survei seismik 2D ditetapkan seluas 9.020 kilometer dan 11.633 kilometer persegi untuk survei seismik 3D. Kegiatan pengeboran eksplorasi ditargetkan sebanyak 206 sumur dan pengeboran pengembangan sebanyak 1.300 sumur. Sementara kegiatan kerja ulang ditetapkan sebanyak 989 kegiatan dan pekerjaan perawatan sumur dilakukan di 33.170 sumur. Target kontribusi kegiatan terhadap capaian produksi, yakni perawatan sumur sebesar 19.001 barel minyak per hari dan 29 juta kaki kubik per hari, pengeboran sebesar 63.663 barel minyak per hari dan 543 juta kaki kubik per hari, serta kerja ulang sebesar 26.165 barel minyak per hari dan 404 juta kaki kubik per hari. Divisi Survei dan Pengeboran mengantisipasi kendala yang mungkin muncul selama berlangsungnya kegiatan survei, eksplorasi maupun pengeboran pengembangan. Selain itu, terdapat sembilan kontraktor KKS yang berpotensi terganggu waktu tajaknya karena terganjal perizinan cutting dumping dan pengadaan rig. “Untuk mengatasinya Divisi Survei dan Pengeboran akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Arief. Dalam sambutannya, Widjonarko berpesan, pencapaian adalah hal yang penting, namun bukan yang utama. Yang harus dikaji secara mendalam adalah proses yang telah dilakukan. Kajian terhadap proses akan menunjukkan apakah usaha yang telah dilakukan berada pada jalur yang tepat. Di sisi lain, SKK Migas juga harus memastikan sesuatunya dilakukan secara benar sesuai aturan, prosedur atau kaidah keteknikan yang baik.

Januari 2014 BUMI

9

SEREMONIAL

SEREMONIAL

2

1

4

7

5

8

3

6

1

Konferensi Pers Akhir Tahun ESDM - Plt Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (kedua dari kanan) menghadiri konferensi pers capaian kinerja 2013 dan rencana kerja 2014 sektor ESDM yang dipimpin Menteri ESDM, Jero Wacik (keempat dari kanan) di Jakarta, 27 Desember 2013.

2

Edukasi Media Kalsul Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol, Zudaldi Rafdi memberikan presentasi saat edukasi jurnalis media massa nasional dan daerah di Balikpapan pada akhir Desember 2013 lalu. Selama tiga hari, sebanyak 20 jurnalis mengikuti rangkaian acara edukasi, kunjungan ke lapangan Total E&P Indonesia, dan gathering.

3

Sosialisasi PTK Keuangan Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Budi Agustyono, menyampaikan materi dalam sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan 139/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation (DMO) Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor pada 23 Desember 2013 di Jakarta.

4

Diskusi Publik Universitas Mulawarman SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) menggelar kuliah umum sekaligus diskusi publik di Universitas Mulawarman pada 23 Desember 2013 dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kegiatan industri hulu migas.

5

Kunjungan ke Chevron Untuk menjalin sinergi antara stakeholder dengan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) di Riau, ke lapangan operasinya pada 12-13 Desember 2013 dan 19-20 Desember 2013.

6

Kuliah Umum Universitas Islam Riau SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan kuliah umum di Universitas Islam Riau yang bertempat di Convention Hall Soeman HS pada 16 Desember dan Pusat Kegiatan Mahasiswa pada 23 Desember 2013.

7

Field Trip Media Sorong Sejumlah awak media nasional dan daerah mengikuti Workshop dan Kunjungan Lapangan di Sorong pada 17-20 Desember 2013. Kunjungan ini bertujuan mengenalkan langsung kegiatan usaha hulu migas di wilayah Papua kepada wartawan.

8

Lomba Penulisan Media Para pemenang lomba penulisan bagi wartawan di Kalimantan dan Sulawesi berfoto bersama usai menerima piagam penghargaan. Lomba ini digagas SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) bersama Chevron Indonesia Company, PT Pertamina EP Asset 5, Total E&P Indonesie dan VICO Indonesia.

9

Silaturahmi Bupati Lampung Tengah Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Tirat Sambu Ichtijar (ketiga dari kanan), melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Bupati Lampung Tengah, Pairin, pada 16 Desember 2013.

9

10

Workshop Keprotokolan Peserta Sosialisasi Keprotokolan & Workshop Industri Hulu Migas berfoto bersama usai acara pembukaan di Bandung pada awal Desember 2013. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi keprotokolan berdasarkan UU Nomor 9/2010.

10 10 BUMI Januari 2014

Januari 2014 BUMI

11

BIANGLALA

BIANGLALA

JABAMANUSA PEDULI KORBAN BANJIR Oleh: Priandono Hernanto/ [email protected]

SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) menyerahkan bantuan untuk korban banjir di 5 kabupaten di wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa), yakni Bojonegoro, Blora, Tuban, Gresik, dan Sampang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis melalui masing-masing pemerintah kabupaten dan langsung diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing kabupaten. Kontraktor KKS yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Mobil Cepu Limited, JOB Pertamina Petrochina East Java, Pertamina EP Asset 4, Pertamina EP Cepu, Petronas, HESS, PHE WMO, Santos, Husky CNOOC Madura Limited, Kangean Energy Indonesia, dan Camar Resources Canada.

KONTRIBUSI BOJONEGORO TINGKATKAN PRODUKSI MINYAK Oleh : Priandono Hernanto/[email protected]

Bojonegoro memegang peran penting dalam upaya menaikkan produksi minyak nasional pada 2014. Tahun 2014, Bojonegoro diharapkan bisa menyumbang produksi minyak sebesar 200 ribu barel per hari. Saat ini, produksi dari Bojonegoro sekitar 62.000 barel per hari. Hanya saja, upaya peningkatan produksi minyak di Bojonegoro tidak lepas dari berbagai kendala. Ada tiga masalah utama yang menghambat produksi migas, yakni penyediaan lahan, perizinan, dan masalah sosial. Penyelesaian tiga masalah ini perlu melibatkan SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait. Untuk menyelesaikannya, perlu ada revisi peraturan, sikap proaktif, saling memahami dan komitmen masing-masing pihak. Masalah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) “Percepatan Produksi Migas Nasional” yang digelar di Surabaya, awal Desember 2013 lalu. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Lambok Hutahuruk, Bupati Bojonegoro, Suyoto, serta pimpinan kontraktor KKS yang beroperasi di Bojonegoro. FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi. Untuk penyediaan lahan, pemerintah provinsi perlu segera mengeluarkan pedoman penyusunan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kedua, perlu ada pendelegasian wewenang kepada pemerintah kabupaten dalam

12 BUMI Januari 2014

menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan lokasi untuk kepentingan umum dengan mengacu pada Perpres Nomor 71/2012 pasal 47. Ketiga, pembentukan tim persiapan khusus untuk kegiatan migas yang tidak dicampur dengan tim pengadaan. Keempat, penyusunan komponen biaya dalam tahap persiapan pengurusan SK penetapan lokasi. Kelima, untuk tanah kas desa, pihak yang memerlukan tanah dan pemerintah desa harus mencari alternatif pengganti. Pencarian lahan pengganti di luar lokasi desa yang sama sesuai Permendagri Nomor 4/2007 cukup berdasarkan izin gubernur, tidak perlu izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Arief menambahkan, SKK Migas akan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2013 ini berhasil mengumpulkan ratusan air mineral dalam kemasan, terpal, serta ribuan paket sembako yang berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan dan bahan makanan lainnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dunia migas kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi migas yang sedang mengalami bencana. Kami berharap, bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terkena musibah banjir,” kata Kepala SKK Migas Perwakilan Jabamanusa, Arief Sukma Widjaja, saat penyerahan bantuan di

MIKROSKOP UNTUK PENDIDIKAN Oleh : Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen industri hulu migas dalam mengembangkan kapasitas nasional sumber daya manusia dan memfasilitasi ITB dalam industri perminyakan. “Program ini juga merupakan salah satu program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan,” kata Katsuo Suzuki.

Terkait masalah perizinan, FGD merekomendasikan pembentukan gugus tugas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melibatkan semua pihak, sehingga perizinan cukup satu pintu. Untuk masalah sosial, direkomendasikan pentingnya dukungan sosial bagi masyarakat setempat dengan semangat pemberdayaan dan kemanusiaan. Semangat social security approach ini jauh lebih murah dan efektif dibanding pendekatan keamanan

Saat ini terdapat lima wilayah kerja di Bojonegoro, yaitu Blok Cepu dengan kontraktor Mobil Cepu Limited (MCL), Sukowati dengan operator JOB Pertamina PetroChina East Java, Tiung Biru dan Kawengan yang dikelola Pertamina EP, serta Jambaran yang dipegang oleh Pertamina EP Cepu. Selain itu, ada dua blok baru di Bojonegoro yang potensial, yakni Blok Nona dan Blok Blora.

Kabupaten Bojonegoro yang diterima langsung Sekretaris Daerah Bojonegoro, Soehadi Moelyono.

Kangean Energy Indonesia menyerahkan bantuan mikroskop polarisasi kepada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 12 Desember 2013. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Presiden dan General Manager Kangean, Katsuo Suzuki, kepada Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Eddy A. Subroto, disaksikan Kepala Urusan Hubungan Antar Lembaga SKK Migas, Nyimas F Rikani.

Rikani mengatakan bantuan ini merupakan komitmen SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dalam memberikan perhatian pada pendidikan Indonesia. “Kami berharap, institusi pendidikan di Indonesia bisa mencetak tenaga kerja handal dan profesional untuk bekerja di industri hulu migas,” katanya. Hingga saat ini, industri minyak dan gas bumi membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja profesional. Kangean sebagai produsen gas terbesar di Jawa Timur dan ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencetak tenaga profesional nasional. Januari 2014 BUMI

13

FIGUR

FIGUR

Lambok Hamonangan Hutauruk

dan AFE (authorisasi pengeluaran). Secara internal, kami juga akan mengintegrasikan pengelolaan SDM, keuangan, urusan perkantoran dan lainlain. Namun belum semua fungsi di internal SKK Migas mempergunakan sistem ini secara maksimal. Padahal sistem ini salah satu cara untuk memperlihatkan kepada publik bahwa SII yang backbone-nya menggunakan SAP dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas di SKK Migas. Wpengadaan dilakukan dan diputuskan pemenangnya oleh kontraktor KKS itu sendiri, untuk nilai US$ 5-20 juta proses pengadaannya dilakukan oleh KKKS dan untuk menyetujui penetapan pemenangnya dilakukan oleh Kepala Divisi PRS, untuk nilai US$ 20-100 juta untuk persetujuan penetapan pemenang oleh Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, dan untuk nilai lebih dari US$ 100 juta penetapan pemenang oleh Kepala SKK Migas.

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas

MEMBANGUN KEMAMPUAN ANALISIS SDM HULU MIGAS Oleh: Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, hukum dan formalitas, serta pengadaan barang dan jasa merupakan bidang-bidang non teknis penopang kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Bagaimana SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian di kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) pada empat bidang tersebut? Seperti apa posisi SDM dan penerapan teknologi informasi diinternal SKK Migas sebagai alat pendukung dalam melakukan pengawasan ke kontraktor KKS? Berikut wawancara dengan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Lambok Hamonangan Hutauruk: Bagaimana kondisi SDM di SKK Migas sekarang? Saat ini terdapat sekitar 320 kontraktor KKS yang berada dalam pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Sementara pekerja tetap SKK Migas sekarang berjumlah 835 orang. Ditambah tenaga kontrak dan alih daya menjadi total sekitar 1.200 orang. Jumlah tersebut masih belum ideal apabila melihat beban pekerjaan yang ada di internal SKK Migas. Idealnya, model kepegawaian di SKK Migas berbentuk kerucut. Namun kondisi di SKK Migas saat ini malah menggemuk di tengah. Internal SKK Migas sangat kekurangan tenaga di golongan 6-7. Padahal, komandan pelaksana tugas ada di golongan 5-8. Mereka yang berada di golongan tersebut adalah para pengambil keputusan yang menguasai masalah secara detail. Bagaimana mengatasi belum seimbangnya jumlah pekerja SKK Migas dengan beban kerja di internal? Penambahan jumlah pekerja tiap tahun tidak tenaga kerja. Kami mencari cara agar kinerja

14 BUMI Januari 2014

tetap maksimal meski jumlah SDM terbatas, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pertemuan dengan seluruh perwakilan SKK Migas tidak lagi harus face to face karena bisa dilakukan secara online melalui video conference. Selain itu, kita sekarang dalam bekerja sudah banyak dibantu dengan peralatan teknologi. Meski demikian, penambahan tenaga tetap diperlukan, terutama di bidang perencanaan dan operasi. Mengapa penambahan tenaga kerja di dua bidang tersebut sangat diperlukan? Karena dua bidang ini menjadi tulang punggung SKK Migas. Di industri hulu migas, SKK Migas menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan. Artinya, kita harus punya insinyurinsinyur yang lebih pandai dibanding para insinyur yang bekerja di kontraktor, untuk bisa melakukan pengawasan dengan benar. Masalahnya, insinyur muda perminyakan Indonesia untuk sektor hulu migas kebanyakan lebih senang bekerja ke luar negeri. Padahal, jumlah lulusan sarjana yang bisa terjun ke industri hulu migas tidak banyak. Saat ini hanya ada tiga perguruan tinggi jurusan teknik perminyakan yang cukup menonjol, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Trisakti, dan UPN Veteran Yogyakarta. Selain penambahan jumlah pekerja, kapabilitas pekerja perlu ditingkatkan. Dalam townhall kemarin saya mendorong semua orang untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan lain-lain ke luar negeri untuk menambah pengetahuan dan memiliki perspektif baru. Dengan mengikuti pelatihan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemampuan analisis para pegawai juga turut terasah. Kelemahan sebagian pekerja SKK Migas

adalah daya analisisnya. Dalam bekerja, mereka hanya melihat angka-angka saja tanpa menganalisa data-data yang ada. Padahal, keberadaan datadata sangat diperlukan analisa, evaluasi, dan kesimpulannya. Misalnya di fungsi Pengelolaan Rantai Suplai (PRS). Hal ini pula yang mendasari saya untuk mengusulkan pembentukan dinas baru yang menangani analisa, evaluasi dan kesimpulan. Tadi disebutkan, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi informasi lebih dimaksimalkan. Sejauh ini, bagaimana peran Divisi Manajemen Sistem Informasi dalam mendukung kinerja SKK Migas? Terkait teknologi informasi, SKK Migas sudah memiliki Sistem Informasi Internal (SII) untuk kalangan internal dan Sistem Operasional Terpadu (SOT) untuk kalangan eksternal. Saat ini, SOT sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan sebagian besar kontraktor kontrak kerja sama untuk monitoring produksi dan FQR (laporan triwulan). Ke depan, sistem akan masuk ke keuangan, aset dan inventori. Sistem ini mengadopsi sistem yang ada di Norwegia dan menggunakan standar internasional, antara lain PPDM (professional petroleum data management), penyimpanan data akhir, standar penukaran data, pertukaran data pengeboran, pertukaran pelaporan keuangan. Selain itu, ada pula sistem untuk pertukaran data aset di hulu migas. Implementasi SOT sangat penting, sehingga SKK Migas akan terkoneksi dan terintegrasi, baik dengan kontraktor KKS maupun dengan stakeholder lainnya. Untuk SII, selain produksi, kami sudah mengkoneksikan POD (rencana pengembangan lapangan), WP&B (rencana kerja dan anggaran),

Sebagai data statistik,dalam jangka waktu Januari-November 2013, terdapat 55 ribu paket tender pengadaan dengan nilai sampai dengan US$ 5 juta, 159 paket tender senilai US$ 5-20 juta, 116 paket tender senilai US$ 20-100 juta, dan 5 paket tender senilai lebih dari US$ 100 juta. Apabila ditotal, nilai pengadaan barang dan jasa hulu migas mencapai sekitar Rp 200 triliun per tahun, setara nilai total pengadaan di APBN atau di seluruh BUMN. Ini berarti, industri hulu migas menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia selain APBN dan BUMN. Karena itu, saya menaruh perhatian cukup besar dalam upaya peningkatan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). Peningkatan ini harus terus kita dorong karena rata-rata TKDN di industri hulu migas masih di bawah 10 persen untuk proyek-proyek di offshore. Kondisi ini tidak bisa disalahkan karena untuk proyek laut dalam menggunakan peralatan berteknologi tinggi yang didatangkan dari luar negeri. Kita harus mengakui, di dunia hulu migas, terutama untuk offshore, Indonesia masih kurang pengalaman dan teknologinya jauh tertinggal. Bagaimana peran Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas di SKK Migas? Di internal SKK Migas, Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas menjadi palang pintu terakhir untuk sebuah proses. Sebagai contoh, proses komersial akan selalu meminta pendapat divisi ini apakah proses hukum kontraknya sudah benar semua. Begitu pula apabila ada penunjukkan atau perpindahan participating of interest. Sementara terkait perundangundangan, Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas turut mengawal penyusunan revisi UU Migas, revisi Peraturan Presiden Nomor 9/2013, serta mengawal draft revisi PP terkait dengan UU Nomor 2/2012 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Januari 2014 BUMI

15

SPEKTRUM

SPEKTRUM

SKK MIGAS PEROLEH WTP

GEOLOGI PRODUKSI MENGAJAR Oleh: Bhaskara Aji/[email protected]

Beberapa isu kebencanaan menyangkut geologi terjadi akhir-akhir ini, seperti tsunami Aceh pada 2004, gempa Yogyakarta pada 2006, letusan Gunung Merapi pada 2010, bencana tanah longsor di Jawa pada 2010, dan lain-lain. Di sisi lain, Ilmu Geologi semakin populer, ditandai dengan lahirnya beberapa jurusan/program studi di beberapa perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Medan, Universitas Diponegoro, Universitas Jendral Soedirman, Universitas Riau, STT Migas dan lain-lain. Kondisi tersebut mendorong Dinas Geologi Produksi SKK Migas mencanangkan gerakan “Geologi Produksi Mengajar”. Dalam kegiatan ini, para personel Dinas Geologi Produksi menularkan pengetahuan tentang geologi kepada masyarakat dengan mengajar di perguruan tinggi dan sekolah. Ada tiga tema besar yang diangkat dalam kegiatan ini, yakni pengenalan industri hulu migas, pengenalan karakter reservoir Deltaik, serta well

16 BUMI Januari 2014

log analysis. Melalui kegiatan ini, pihak perguruan tinggi maupun masyarakat umum diharapkan semakin mengetahui pentingnya pengetahuan tentang ilmu kebumian. “Kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada para ahli geologi profesional untuk berperan serta dalam dunia pendidikan ilmu kebumian di Indonesia,” kata Kepala Dinas Geologi Produksi SKK Migas, Avicenia Darwis. Selain itu, industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia saat ini banyak membutuhkan ahli geologi profesional. Gerakan ini diharapkan bisa turut melahirkan ahli geologi profesional yang mumpuni dan mampu bersaing di dunia global. Sejak awal 2013, kegiatan ini telah digelar di beberapa tempat, di antaranya Universitas Gadjah Mada (Maret), Universitas Jenderal Soedirman (April), Universitas Diponegoro (Mei), SMA 1 Pangkal Pinang (September), Institut Teknologi Medan (28 Oktober), Universitas Gorontalo (6-7 November), dan Universitas Sriwijaya (6 Desember). Dalam kegiatan di Institut Teknologi Medan, turut dilibatkan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Forum Geosaintis Muda Indonesia (FGMI). Bertempat di aula Institut Teknologi Medan, acara diikuti 60 mahasiswa. Tema yang diangkat antara lain Pengenalan Dunia Industri Hulu Migas yang disampaikan Avicenia Darwis, Peran dan Tantangan Pemuda dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibawakan Ketua IAGI, Rovicky Dwiputrohari, serta Sejarah Pemuda dan Kepemimpinan yang disampaikan Ketua FGMI, Bhaskara Aji. Kegiatan diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber yang berlangsung aktif.

Upaya SKK Migas menjalankan prinsip good governance kembali menuai prestasi. Pada penghujung 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang sekarang telah menjadi SKK Migas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat yang diterima untuk kelima kali secara berturut-turut ini menjadi bekal untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di institusi tersebut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan BPMIGAS diterima Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J Widjonarko, di kantor BPK, Jakarta, pada 23 Desember 2013. “Sangat penting bagi SKK Migas mengetahui semua rekomendasi BPK atas laporan keuangan yang diserahkan agar bisa menjalankan roda organisasi dengan lebih akuntabel dan tertib administrasi,” kata Widjonarko. Menurutnya, ada banyak tantangan yang bakal dihadapi SKK Migas, seperti dinamika kebijakan

Sejak 2008 hingga 2012, laporan keuangan SKK Migas secara berturut-turut mendapat predikat WTP dari BPK. Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan Laporan Keuangan per 13 November 2012 merupakan predikat WTP kelima yang diterima SKK Migas. Audit terhadap laporan keuangan SKK Migas telah dilakukan BPK sejak tahun buku 2006 saat lembaga ini masih bernama BPMIGAS. Sejak masih bernama BPMIGAS hingga berganti nama menjadi SKK Migas, lembaga ini selalu berupaya menegakkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, dan fairness. Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain peluncuran aplikasi pengaduan dan pelaporan bernama KAWAL (Buka, Bawa, dan Laporkan), penerbitan Pedoman Etika mewajibkan seluruh pimpinan dan pekerja SKK Migas untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

negara, serta peningkatan iklim investasi di industri hulu migas nasional untuk meningkatkan produksi. Perlu komitmen dan kerja sama erat antar semua stakeholder agar tantangan tersebut bisa diatasi. Pengendalian biaya dengan tahapan yang komprehensif dan menyeluruh juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan, mulai dari pre, current, maupun post control. Langkah ini diperlukan guna menjaga akuntabilitas dan ketepatan, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran biaya. Apabila praktik tersebut dijalankan sesuai kaidahkaidah good governance, pembebanan biaya pengembangan dan operasi hulu migas dapat senatiasa dipertanggungjawabkan dengan baik. Optimalisasi biaya investasi untuk pengembangan penerimaan Pemerintah dari sektor hulu migas. “Meski menghadapi banyak tantangan, industri hulu migas harus terus mengembangkan kapasitas dan kekuatannya,” kata dia.

Januari 2014 BUMI

17

OPINI

OPINI

MODEL KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN HULU MIGAS Oleh: Sampe L. Purba/[email protected] Spesialis Utama Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis

ke perekonomian nasional serta penguatan dan perluasan kapasitas nasional. Putusan MK Nomor 36/PUU/MK/2012 mengamanatkan ada revisi undang-undang migas, termasuk di dalamnya model kelembagaan di sektor hulu migas. Secara universal, ada tiga pilihan model kelembagaan untuk sektor hulu, yaitu (1) Pemerintah secara langsung menjadi pihak dalam kontrak, (2) Pemerintah menugasi satu BUMN nasional, (3) Dengan undangundang tersebut membentuk dan menugaskan satu lembaga yang diberi otoritas untuk itu.

pembangunan Indonesia. Pemerintahan Presiden Soekarno meletakkan dasar-dasar pengelolaan migas, di mana kepemilikan sumber daya alam dan cadangan migas tetap pada negara. Pemerintahan Presiden Soeharto menjadikan migas sebagai tulang punggung dan lokomotif utama untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan dikaitkan dengan pertahanan dan ketahanan nasional. Struktur perekonomian Indonesia berhasil diperkuat dengan pengembangan sektor-sektor di luar migas untuk memberi kontribusi ke APBN. Pada masa ini pula ditegaskan bahwa manajemen pengelolaan kegiatan hulu migas tetap berada di tangan Pemerintah melalui Pertamina berdasarkan UU Nomor 8/1971. Pada masa reformasi, Pertamina difokuskan ke fungsi komersial agar berkembang dan dapat bersaing di tingkat global. Adapun kuasa pertambangan dikembalikan ke Pemerintah dan Pemerintah membentuk lembaga BPMIGAS untuk mengemban fungsi manajemen pengelolaan kegiatan hulu secara keseluruhan, dan sebagai buffer Pemerintah terhadap exposure commercial disputes dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. Industri hulu migas secara alami akan menyaring para pelaku bisnis yang dapat menggelutinya. Karena itu, mutlak diperlukan kehadiran negara melalui kebijakannya untuk mengatur, sehingga ada keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas ketahanan energi, kontribusi makro

18 BUMI Januari 2014

Berikut ini beberapa kelebihan dan kelemahan model tersebut: (1) Apabila Pemerintah yang secara langsung menjadi pihak dalam kontrak (model satu kaki), dalam sisi positifnya akan menunjukkan secara nyata dan langsung keterlibatan penguasaan negara dalam pengelolaan migas. Namun hal ini akan membawa konsekuensi: pemegang kedaulatan publik dalam hubungan keperdataan harta dan kekayaan negara lainnya transaksi komersial (2) Apabila ada satu BUMN nasional yang ditugaskan untuk itu (model dua kaki), dalam sisi positifnya akan menunjukkan bahwa negara melalui instrumen BUMN akan mengoptimalkan peluang ekonomis dalam pengelolaan sumber daya migas. Namun hal ini dapat membawa konsekuensi: tugas dan fungsi non komersial, sehingga mengurangi daya saingnya dengan peer company-nya di tingkat global commercial dispute/gugatan dengan mitra kontraktornya, seluruh asetnya terekspos dan rawan kepentingan BUMN sebagai pelaku bisnis dengan pengatur/manajemen sumber daya besar untuk menopangnya

anak perusahaan yang menerima penugasan pengelolaan kegiatan hulu. Berdasarkan undangundang, suatu perusahaan masih tetap berstatus BUMN meski sahamnya dilepas ke pasar/swasta sampai 49%. Di satu sisi, hal ini baik untuk meningkatkan transparansi, berbagi risiko, dan mengurangi exposure perusahaan induk. Namun di sisi lain, hal ini bisa berarti privilege dan manfaat eksklusif dinikmati pemain non negara, terbukanya rahasia kebijakan negara kepada para pemegang saham, dan pengutamaan kepentingan pemegang saham dibanding kepentingan negara. (3) Dengan undang-undang migas, dibentuk satu entitas berupa badan hukum dalam wujud Lembaga atau Otoritas Migas Nasional1, dengan pengaturan dan ketentuan bahwa penguasaan atas sumber daya alam migas (mineral right) pada negara dan kuasa pertambangan (mining right) dipegang Pemerintah, yang kemudian memberikan hak pengelolaan dan pengusahaan (economic right) pada Lembaga/Otoritas Migas Nasional2 (model tiga kaki). Hak pengelolaan dan pengusahaan (economic right) yang berada pada Lembaga atau Otoritas Migas Nasional sangat fundamental maknanya. Kontraktor Kontrak Kerja Sama migas cukup diberi economic interest, yakni perlindungan dan kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari penugasan kontraktual yang diberikan. Namun terkait kebijakan perlakuan optimalisasi suatu wilayah kerja ada pada Lembaga/Otoritas Migas Nasional. Dengan economic right ada pada Lembaga/Otoritas Migas Nasional, lembaga tersebut dapat ditugaskan untuk: a. Mengemban-wujudkan misi negara untuk mengelola migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk mengerjasamakan dengan pihak lain, tanpa membuat Pemerintah terdegradasi dan terekspos terhadap commercial disputes b. Memberikan prioritas pertama dan utama pada BUMN migas nasional untuk mengelola wilayahwilayah kerja migas yang prospektif, habis masa kontraknya, dan farm-in pada lapanganlapangan yang komersial c. Memformulasikan kebijakan portofolio pengembangan kegiatan hulu migas pada wilayah perbatasan, terdepan, terluar dan remote yang mungkin secara komersial tidak menarik, tetapi penting untuk menjaga integritas wilayah dan pengembangan ekonomi kawasan d. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi daerah untuk mendapatkan alokasi migas, bagi hasil migas sejak produksi perdana (First Tranche Petroleum) hingga kepemilikan interest pada wilayah kerja yang telah memasuki tahapan komersial.

e. Mendorong BUMN nasional dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam pengelolaan participating interest f. Memberikan masukan kepada Pemerintah terkait petroleum fund, baik menyangkut formulasi kebijakan, pengelolaan dan penggunaannya. Kekurangan model ini adalah perlunya protokol, mekanisme kerja serta pembagian domain/fungsi yang jelas, konsisten dan clear-cut antara Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik dan Lembaga/Otoritas Migas Nasional sebagai pengelola implementasi kebijakan Pemerintah di bidang migas. Agar model ini bisa efektif, perlu tiga persyaratan. Pertama, personalia yang memiliki kompetensi/ kapabilitas profesional. Kedua, pedoman tata kerja yang jelas dan binding sebagai acuan utama dalam contractual relationship. Ketiga, integritas para personalia dengan akuntabilitas terukur. Kepastian dan perlindungan hukum bagi para pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan bisnis 3 duties sepanjang telah melaksanakan merupakan keniscayaan yang harus dijamin oleh negara. Untuk memenuhi governance/tata kelola yang sehat, diperlukan suatu organ permanen yang berfungsi sebagai pengarah kebijakan strategis serta pengawas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga/Otoritas Migas Nasional.

1)

Model ini terdapat pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang masing-masing adalah badan hukum dan mengelola fungsi-fungsi tertentu yang diembankan negara/Pemerintah. 2)

Dalam konstruksi UU Nomor 22/2001, economic rights tersebut ada

pada kontraktor/investor – bukan pada Pemerintah atau BPMIGAS 3)

Fiduciary duties adalah suatu konsep yang memberikan

perlindungan (business judgment rules) dalam bisnis sepanjang telah memenuhi kecakapan dan kewenangan dalam bertindak, untuk kepentingan institusi dan bukan pribadi, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian bagi institusi.

Januari 2014 BUMI

19

You must be the change you wish to see in the world -Mahatma Gandhi-

Gedung Wisma Mulia Lt.29 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id