PERATURAN TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 0mnTt20t2 TENTANG PEDOMAII PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA TIM TRANSISI UI\IVERSITAS INDONESIA
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka memenuhi penugasan Tim Transisi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 229lPl20i 1 tentang Pembentukan Tim Transisi Universitas Indonesia
b.
bahwa dikeluarkannya Peraturan Rektor mengenai Pembentukan Senat Universitas dan Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas telah menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan tata kelola pendidikan di Universitas Indonesia
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan langkah-langkah oleh Tim Transisi untuk menyelesaikan ketidakpastian dalam organisasi Universitas Indonesia
d.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pengelolaan pendidikan yang
arrtara lain Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik. Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
dilakukan
oleh
152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;
bahwa menurut Peraturan Pemerintah no. 152 tahun 2000 yang menjadi dasar Tata kelola UI selama masa transisi sampai dengan tahun 2013, organ Senat Akademik Universitas yang merupakan organ normatif tertinggi di Universitas dalam bidang akademik masih diperlukan keberadaannya;
bahwa dari hasil keputusan rapat-rapat Tim Transisi telah disepakati perlunya ditetapkan Pedoman tentang Tata Caru Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas; o
b.
Mengingat:
bahwa untuk kepentingan pengangkatan anggota Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, perlu untuk menetapkan pedoman tentang Tata Cara pemilihan anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor I52 Tahun 2000.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Penturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2291P120I1 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menj adi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan
dan
Kebudayaan Nomor
0021P12012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 2291P12011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia mer{adi Perguruan Tinggi yang di se lenggarakan Pemerintah. MEMUTUSKAN Menetapkan:
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
l
Dalam ketetapan Tim Transisi ini yang dimaksud dengan:
a. b. c. d. e. f.
Universitas adalah Universitas Indonesia SAU adalah Senat Akademik Universitas Indonesia DGB adalah Dewan Guru Besar di lingkungan Universitas Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas SAF adalah Senat Akademik Fakultas DGBF adalah Dewan Guru Besar Fakultas; dan
V g.
Dosen (Tenaga Akademik) adalah pegawai Universitas yang diangkat oleh Universitas
Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian
dan
pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
BAB II PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA SAU Pasal2 Persyaratan Umum Persyaratan untuk menjadi anggota SAU adalah
a. b. c. d. i
e. f. g. h.
:
memiliki integritas pribadi; menunjukkan komitmen terhadap universitas; berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat Fakultas dan/atau Universitas yang dapat diidentifikasi dalam rekam jejak yang bersangkutan; bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SAU, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SAU; berstatus Dosen tetap, yang menduduki jabatanfungsional akademik :
i.
sekurang-kurangnya jenjang Lektor, atau jenjang ii. Asisten dengan ketentuan telah memiliki gelar Doktor dari universitas yang terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri yang bereputasi baik. Telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas Tidak sedang menduduki jabatan struktural di tingkat Universitas, Fakultas, Departemen maupun Program Studi, kecuali anggota SAU ex fficio
Pasal3 Yang dimaksud dengan anggota SAU memiliki integritas pribadi dalam pasal2 huruf a, adalah:
a. b. c. d. e. f.
Anggota SAU Anggota SAU Anggota SAU Anggota SAU universitas; Anggota SAU Anggota SAU
dinilai jujur; berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral; mempunyai kepercayaan diri yang baik; teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di universitas maupun di luar
dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota SAU; memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya.
Pasal4 Yang dimaksud dengan anggota SAU menunjukkan komitmen terhadap Universitas dalam pasal 2 huruf b, adalah :
a. b.
Anggota SAU bersedia melaksanakan tugas SAU sebagaimana tercantum dalam Peraturan PemerintahNomor 152 Tahun 2000; Anggota SAU memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Universitas;
c. d.
Anggota SAU memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib SAU; dan Anggota SAU sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota SAU dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh SAU.
Pasal5 Yang dimaksud dengan anggota SAU berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dalam pasal 2 huruf c, adalah :
a. b.
Anggota SAU memahami ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; Anggota SAU mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta cara-cara memajukan Universitas.
Pasal6 Yang dimaksud dengan anggota SAU menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat fakultas danlatau Universitas dalam pasal2 huruf d, adalah : anggota SAU memegang teguh janji dan melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban akademik sebagai warga Universitas Indonesia yang terikat pada norma-nonna dan peraturanperaturan Universitas. Pasal T
(1) (2) (3)
Yang dimaksud dengan anggota SAU bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SAU, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SAU dalam Pasal 2 huruf e, adalah kesediaan anggota SAU yang dinyatakan dengan menandatangani Surat Pernyataan. Surat Pernyataan pada Pasal'7 ayat (1) berisi kesediaan dan janji akan melaksanakan dengarf penuh tanggung jawab tugas SAU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 dan Tata Tertib SAU. Persyaratan Ketua/Sekretaris SAU, Ketua/Sekretaris Komisi di SAU diatur dalam Tata Tertib SAU.
BAB
III
Pedoman Pemilihan Anggota Pasal S Masa Jabatan Anggota
Masa Jabatan anggota SAU yang dimulai pada tahun 2012 adalah2 (dua) tahun atau sampai dengan ditetapkannya Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden.
Pasal9 Prosedur Pelaksanaan Pemilihan dan Sidang pertama (1)
Q) (3)
(4) (5) (6)
Anggota SAU wakil Guru Besar dipilih oleh DGBF; Anggota SAU wakil dosen non Guru Besar dipilih oleh SAF; Dalam hat di Fakultas belum dibentuk DGBF, maka wakil Guru Besar sebagaimana disebutkan dalam ayat (l) dipilih oleh SAF dengan berkoordinasi dengan Guru Besar yangada;
Hasil pemilihan anggota SAU wakil Guru Besar dan wakil non Guru Besar
sebagaimana disebutkan pada ayat (l) dan (2) disampaikan oleh Dekan kepada Ketua Tim Transisi paling lambat tanggal3 Februari 2012 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaar\ Sidang Paripurna Pertama SAU dipimpin oleh ketua sementara yaitu anggota tertua dan dibantu oleh sekretaris sementara yutu anggota termuda, dengan acara tunggal pemilihan Ketua dan Sekretaris SAU Pemberhentian anggota SAU diatur dalam Tata Tertib SAU.
BAB IV PENruTUP Pasal 10 Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16
Januan2}l2
Tim Transisi Universitas Indonesia
Ketua
/
fr-^,fr,-
Prof, Anwar Nasution, PhD
