Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF PERIODE 2014-2019 DI KOTA PONTIANAK Oleh: David Heriyanto Simamora NIM. E.02110032 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, email:
[email protected]
ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hambatan terhadap Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif di Kota Pontianak Periode 2014-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, walaupun secara formal keanggotaan legislatif perempuan masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi, akan tetapi tetap menunjukkan adanya keterwakilan politik (political representative) yang baik. Serta budaya patriarki walaupun sulit diubah namun sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran nilai mengenai kedudukan dan peran perempuan. Walaupun tidak berlaku umum bagi seluruh elemen perempuan yang memiliki tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbeda-beda, akan tetapi cukup mempengaruhi bagaimana posisi kesetaraan gender yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sistem politik sebagai penghambat keterwakilan politik perempuan pada pemilihan umum legislatif. Kata-kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Hambatan, Pemilu Legislatif.
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
1
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
ABSTRACT The purpose of this study was to describe barriers to the representation of women in legislative elections in the city of Pontianak period 2014-2019. The method used in this research is descriptive qualitative method, although the formal membership of female legislators still under quota 30% that must be met, but still showed good political representation. And a culture of patriarchy although difficult to change but little by little has undergone a shift in values regarding the position and role of women. Although it is not generally applicable to all elements of the women who have high levels of education,economic level varies, but is affecting how the position of gender equality in society. The result of this study indicate that the political system as a factor inhibiting women’s political representation in legislative elections. Key WordS: Women Representation, Inhibiting, Legislatife Elections.
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
2
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Pembelaan
A. Pendahuluan
dari
sesama
kaum
keterlibatan
perempuan perlu didukung jika ingin
perempuan dalam dunia politik dengan
menyamakan dominasinya di publik.
memberikan
masih
Pada tanggal 9 April 2014 dilakukan
menjadi wacana kontroversi. Banyak
pemilihan umum Dewan Perwakilan
kalangan perempuan sendiri menolak
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dengan
langkah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
perempuan, ditinjau dengan hitungan
yang diselenggarakan secara serentak
statistik berdasarkan jumlah masih
pada untuk memilih
dinilai tidak adil. Sebagian kalangan
Perwakilan Rakyat (DPR),
perempuan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Wacana
kuota
alasan
30%,
membatasi
yang
lain
menyambut
wacana tersebut dengan langkah maju
serta
untuk
Rakyat
member
ruang
gerak
bagi
anggota
anggota Dewan
Dewan
Daerah
anggota
Perwakilan
(DPRD
Provinsi
maupun DPRD Kabupaten/Kota se-
perekrutan dalam dunia politik. Banyak kalangan perempuan
Indonesia
periode
2014-
2019.
yang tidak siap dan mendukung ketika
Pemilihan umum anggota DPRD di
sesama
Kota pontianak dilaksanakan
perempuan
maju
bersaing
dengan
dalam sebuah ranah politik. ketiadaan
sistem proporsional terbuka, dan diikuti
dukungan dari sebagian perempuan
oleh
tentu didasari
dimasyarakat
Legislatif 2014 ini merupakan ajang
yang menilai perempuan cukup jadi
untuk merekrut calon legislatif (caleg)
makmum saja. Sehingga kesempatan
yang diusung oleh berbagai partai
tersebut kandas dan dimainkan oleh
untuk duduk sebagai anggota DPR,
laki-laki
DPRD untuk masa bakti 2014-2019.
stigma
kembali.
Pertarungan
di
wilayah politik memang penuh intrik
Maka
antara
sangat
siapa
mempengaruhi
siapa.
12
partai
itu
partai
penting
politik.
politik untuk
Pemilu
berperan melakukan
Persoalan pengaruh inilah yang harus
rekrutmen terhadap orang-orang yang
digalang
kaum
berkualitas untuk diusung menjadi
memberi
calegnya, karena kualitas caleg akan
perempuan
dari
solidaritas untuk
kepercayaan kepada para perempuan
berpengaruh kepada kualitas parlemen.
yang masih berkualitas di bidangnya. David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
3
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh
ruang
dikeluarkannya
B. Tinjauan Pustaka 1. Bentuk Perwakilan Politik
sejak
Undang-Undang
Definisi representasi
Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang
bervariasi.
menyebutkan pentingnya aksi afirmasi
adalah
bagi
Haris
partisipasi
politik
perempuan
perwakilan
atau
(representation) sangat Beberapa
diantaranya
seperti yang dikemukakan (2008)
yang
mendefinisikan
dengan menetapkan jumlah 30% dari
representasi sebagai hubungan antara
seluruh
dua orang, wakil dengan pihak yang
calon
partai
politik
pada
parlemen di tingkat nasional maupun
mewakilinya
lokal.
wakil
Aksi
afirmasi
seringkali
(konstituen),
memegang
otoritas
didefinisikan sebagai upaya strategis
melaksanakan
beberapa
untuk mempromosikan
kesamaan
mendapat
persetujuan
dan kesempatan
kelompok
konstituennya.
tertentu
dalam
perempuan
bagi
dimana untuk
aksi
yang dari
masyarakat seperti
Setidaknya ada lima konsep
atau kelompok minoritas
dasar perwakilan yang umum yang
yang kurang terwakili dalam proses
terjadi menurut
pengambilan keputusan.
Kelima
Namun kentyataanya di DPRD Kota Pontianak Periode 2014-2019
konsep
Firnas, dkk, (2007). dasar
perwakilan
tersebut yaitu : (i)
Delegated Representation, yaitu
kuota 30% yang telah ditetapkan oleh
seorang wakil diartikan sebagai
Undang-Undang
juru bicara atas nama kelompok
masih
belum
terpenuhi. Tentu dengan kekurangan
yang
kuota tersebut dapat mempengaruhi
demikian, seorang wakil tidak
kebijakan
boleh bertindak di luar kuasa yang
dan
kepentingan
bagi
perempuan di Kota Pontianak. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang
diwakilinya.
Dengan
memberi mandat. (ii) Microcosmic
Representation,
faktor penghambat keterwakilan politik
konsep ini menunjukkan bahwa
perempuan di parlemen yang dalam
adanya
hal ini adalah DPRD khususnya di Kota
antara
Pontianak.
dengan diri sang wakil. Karenanya
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
kesamaan sifat-sifat mereka
yang
diwakili 4
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
kebutuhan ataupun tuntutan wakil
antara
adalah juga kebutuhan mereka-
memilihnya.
mereka
yang
diwakili.
Dalam
wakil
dengan
yang
(v) Party Repressentation, individu-
konsep ini masalah kuasa dan hal-
individu
hal yang harus dilakukan
tidak
perwakilan merupakan wakil dari
pernah menjadi persoalan krusial
partai politik (atau konstituen)
antara wakil dan yang diwakili
yang
oleh karena kesamaan sifat yang
meningkatnya
dimiliki.
disiplin partai mendorong lahirnya
(iii) Simbolyc Representation. Dalam simbolyc
representation
dipersoalkan
juga
dalam
diwakilinya.
tidak
Para
mengenai
dalam
bersangkutan.
kualitas
dan
lembaga
perwakilan menjadi wakil dari
harus dilakukan. Konsep ini hanya
melambangkan
organisasi
wakil
organisasi
bahwa
Semakin
party bosses dan party caucauses.
masalah kuasa atau hal-hal yang
menunjukkan
lembaga
/partai
politik
yang
wakil
(vi) Faktor Penghambat Keterwakilan
identitas atau
Politik Perempuan di Dunia Politik
golongan/kelas
orang-
Rendahnya
orang tertentu yang diwakilinya,
perempuan
dan
di
keterwakilan
Lembaga
Legislatif
merupakan
bentuk
mengakibatkan
yang
hendak
partisipasi perempuan dalam setiap
memperlihatkan bahwa mereka-
pengambilan keputusan. Oleh karena
mereka yang mewakili kelompok
itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-
tertentu melambangkan identitas
kebijakan yang dibuat sangat maskulin
atau kualitas klas atau golongan
dan
yang tengah diwakilinya.
Dalam hal ini perempuan tidak banyak
perwakilan
(iv) Elective Representation, konsep ini
dianggap
belum
menggambarkan kuasa atau hal-
kurang
terlibat
dalam
berperspektif
proses
gender.
pembuatan
keputusan. Realitas
hal yang harus dilakukan wakil
menunjukkan
mereka, menjelaskan
minimya peran dan
politik masih
yang rendahnya
sehingga
belum
keterwakilan poerempuan di parlemen
tentang
hubungan
yaitu masih berada di bawah proporsi
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
5
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
(under-represented)
mengindikasikan
anggapan adanya dominasi budaya
bahwa keterwakilan perempuan dalam
patriakat yang menempatkan
kehidupan politik kurang diperhatikan.
laki sebagai pusat kekuasaan baik di
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh
wilayah
Sri Lestari Ayu (2004:69) bahwa
masih kuat, sehingga menyebabkan
terdapat
yang
adanya stereotip terhadap perempuan
menghambat perempuan untuk terlibat
yang ingin masuk atau berkarir di
di bidang politik antara lain dapat
dunia politik. Kendala ketiga adalah
disimpulkan sebagai berikut:Kendala
menyangkut
pertama adalah kendala sistem politik,
yakni
meliputi: (1) model maskulin yang
berkuasa atau
mendominasi warna politik di mana
Dan,
laki-laki lebih menentukan standar
hambatan
untuk evaluasi dan
memformulasi
kemiskinan
aturan
politik;
(2)
lemahnya
partai
dan
yang
empat
kendala
permainan
kurangnya lemahnya
dukungan rekrutmen
perempuan
kader
yang
di
pencalonan
mana
pelatihan
dan
memadai
bagi
keempat
sosial
adalah
ekonomi
dan
yakni
pengangguran,
sumber-sumber
memadai,
buta
keuangan huruf
dan
perempuan.
C. Jenis Penelitian
organisasi sistem
pendidikan atau
Penentuan
sifat dan tujuan
yang
penelitian.
penelitian
kader
akan
menguntungkan kaum
perempuan.
deskriptif
Kendala kedua adalah
menyangkut
didalamnya
yakni
Jenis
digunakan
Faisal
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
penelitian
dengan masalah
(distrik atau proporsional) yang akan
budaya
jenis
yang akan digunakan adalah sesuai
dalam
sosial
meraih kekuasaan.
kendala
perempuan; dan (5) sistem pemilihan
realitas
untuk
pendidikan politik, serta beban ganda
ketiadaan
kaum
perempuan
masih
diwarnai
dengan (4)
ketakutan
psikologis,
rendahnya akses pendidikan, termasuk
karakteristik laki-laki; (3) lemahnya
perempuan;
hambatan
persyaratan
masih
kerjasama
domestik maupun publik
politik
memberlakukan standar ganda bagi perempuan
laki-
adalah
yang
kualitatif
bentuk deskriptif. Menurut (2012:12)
bahwa
adalah
mendeskripsikan,
penelitian
penelitian
terdapat mencatat,
yang upaya analisa, 6
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dan
menginterprestasikan kondisi-
kondisi sekarang ini.
pertanyaan
yang
diajukan
dalam
penelitian untuk memfokuskan data yang terkumpul, sehingga akhirnya sampai
pada
Tempat penelitian ini adalah di
reduksi
data
Kota Pontianak, khususnya Dewan
dengan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
tema
Kota Pontianak. Dan penelitian ini
tingkah laku dan sebagainya.
berlangsung selama 3 bulan.
c. Penyajian Data
D. Tempat dan Waktu Penelitian
kesimpulan.
meliputi, membaca
hati-hati utama
Proses
identifikasi tema-
dari proses penelitian,
Setelah
kegiatan
reduksi
E. Tekhnik Analisis Data
dilakukan, kemudian data
a. Pengumpulan Data
disajikan menjadi kumpulan informasi
Sebagai konsep dasar, langkahlangkah
yang
dilakukan
dalam
tersebut
yang telah disusun, sehingga dari informasi
tersebut
dapat
ditarik
pertama
kesimpulan sementara yang akan diuji
mengorganisasikan data, data yang
lebih lanjut untuk mendapatkan hasil
terkumpul banyak sekali yang terdiri
yang diinginkan.
dari catatan
d. Penarikan Kesimpulan
menganalisa
lapangan,
komentar laporan
Merupakan langkah akhir dari
sebagainya. Sementara pekerjaan
suatu analisis data yang berusaha
peneliti, dan
data,
dokumen
berupa
analisis data dalam hal ini adalah
mencari
mengatur,
disajikan
mengurutkan,
mengelompokkan,
dan
memberikan
arti
terhadap
data
dan
yang
berusaha
menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.
kode dan mengkategorikannya. b. Reduksi data Reduksi
data
merupakan
langkah meliputi proses manipulasi, integrasi
dan
transformasi
F. Pembahasan 1. Kendala Sistem Politik
serta
Adapun
kategorisasi data. Reduksi data akan
sistem
sangat
kaum
membantu
dalam
mengidentifikasi aspek penting dari David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
kendala-kendala
politik yang dialami oleh perempuan
adalah
sebagai
berikut: Tantangan pertama (1) adalah 7
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dari sistem pemilu baru itu sendiri,
kampanye dan memobilisasi dukungan
yaitu dalam hal bilangan pembagi
di partai- partai politik dukungannya,
pemilih (BPP), yakni angka pendapatan
tetapi
suara di suatu wilayah dibagi kursi
dukungan dari kegiatan yang mereka
yang diperebutkan. . Selain itu ada
lakukan. Berdasarkan hasil wawancara
alasan serupa yang diungkapkan oleh
penulis dengan informan Ibu IN (Caleg
Ibu DN (Caleg Tidak Terpilih) bahwa
Tidak Terpilih) menyatakan
“Pertama,
dengan
sistem
mereka
tidak
memperoleh
“Saat saya mengikuti Pemilu
pemilu proporsional terbuka dalam
Legislatif
pemilu 2014, perempuan bakal calon
nomor urut 4. Dalam proses penentuan
bukan hanya harus berjuang agar
nomor
namanya masuk di dalam daftar jadi
peluangnya bagi perempuan untuk
partainya, tetapi harus berada pada
mendapat nomor urut teratas. Banyak
urutan pertama atau kedua dalam daftar
yang perlu dipertimbangkan oleh partai
calon.
dalam penentuan nomor urut caleg.
Kedua,
nama
calon
yang
kemarin, saya menempati
urut
caleg,
mencapai angka Bilangan Pembagi
Seperti
Pemilih (BPP jumlah suara dibagi kursi
eksistensi caleg di masyarakat”.
yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon
terpilih.
Ketiga,
pendidikan,
kecil
dan
Kendala ketiga (3) Kurangnya Promosi.
Dengan
pemilihan. Semakin kecil kursi yang
pemilihan
umum
diperebutkan
daerah
persaingan antar partai politik untuk
pemilihan, semakin kecil perempuan
memperoleh suara terbanyak menjadi
akan terpilih. Sebaliknya, semakin
sangat ketat, hal ini dikarenakan setiap
besar daerah pemilihan, maka senakin
partai politik berusaha memperoleh
besar peluang perempuan caleg untuk
sebanyak mungkin kursi di legislatif,
terpilih asalkan kandidat perempuan ini
guna menempatkan kader-kadernya.
berada pada nomor urutan jadi”.
Kurangnya promosi yang dilakukan
di
Kendala
suatu
baru
yang diterapkan,
oleh partai politik terhadap setiap caleg
kurangnya dukungan partai politik.
khusunya perempuan juga dialami Ibu
Seperti diketahui bahwa perempuan
SA (Caleg Tidak Terpilih)
peran
(2)
sistem
adalah
memainkan
kedua
daerah
faktor
sangat
penting
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
dalam
“Selama saya mengikuti Pileg 8
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
2014 yang kemarin, Partai belum
keterwakilan perempuan terletak pada
sepenuhnya
kader-
budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang
Pileg
hidup dimasyarakat yang memosisikan
kadernya
mendukung yang
ikut
dalam
kemarin. Jadi, saya pribadi dituntut
laki-laki
untuk mandiri dalam berkampanye di
perempuan
publik. Seharusnya partai mendukung
Budaya patriarki seperti ini tercermin
saya agar pendapatan suara dari dapil
dalam
saya dapat terpenuhi”.
bermasyarakat, maupun bernegara, dan
Kendala
keempat
sebagai
superior
sebagai
kehidupan
dan
subordinate.
berkeluarga,
(4)
menjadi sumber pembenaran terhadap
Pengembangan Kapasitas Perempuan.
sistem distribusi kewenangan, sistem
Dalam masyarakat patriarki seperti di
pengambilan
Indonesia,
harus
pembagian kerja, sistem kepemilikan,
masalah
dan sistem risorsi yang bias gender.
kapasitasnya dalam hal dunia politik,
Muara dari masalah kultural ini adalah
sementara itu kapasitas laki-laki tidak
kecenderungan terjadinya diskriminasi,
pernah dipertanyakan.
dan marginalisasi terhadap perempuan.
perempuan
berhadapan
dengan
Kendala Penominasian
kelima
(5)
perempuan
yang
keputusan,
sistem
Berdasarkan hasil wawancara penulis
terhadap
Ibu
SR
(Caleg
dilakukan oleh partai politik. Didalam
Terpilih) bahwa pada umumnya
tubuh sebagian partai politik
masih
“Pertama, faktor maskulinitas lah yang
terlihat kurangnya demokrasi, dimana
paling berpengaruh selama mengikuti
sebagian partai politik tidak memiliki
Pileg 2014. Dikarenakan bahwa saya
kriteria
harus berjuang melawan dominasi caleg
nominasi
kandidat
yang
transparan, terukur dan terpercaya.
pria
yang
sudah
dikenal
luas
Keputusan dalam proses nominasi dan
masyarakat khususnya Pontianak timur
penempatan dalam daftar dibuat hanya
dan juga saya berjuang mendapatkan
oleh beberapa elit partai, dan ini pun
suara masyarakat terutama dari daerah
tidak dilakukan secara transparan.
pemilihan di daerah Pontianak Timur. Kedua, masih banyaknya caleg yang
1. Kendala Sosial Budaya Sumber
dari
permasalahan
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
menggunakan cara cara “kotor” dengan menyewa jasa preman untuk menakuti 9
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
masyarakat agar memilih salah satu
yudikatif, pemerintahan, hingga partai-
calon.
partai politik
Ketiga,
bermodalkan
pengalaman saya yang sudah pernah
Hal serupa juga diungkapkan
duduk di dewan sehingga saya masih
oleh
lebih dikenal di masyarakat khususnya
Terpilih) yang penulis wawancarai,
di Pontianak Timur”. Selanjutnya Ibu
bahwa
SR menambahkan bahwa selama beliau duduk
di
Ibu
BN
(Caleg
“Psikologis merupakan faktor
selalu
yang paling berat saya rasakan ketika
memperjuangkan aspirasi masyarakat
turut serta dalam Pemilu Legislatif saat
baik
dalam
dewan
narasumber
bidang
pendidikan,
ini. Bagaimana keluarga saya terutama
juga
infrastruktur.
Suami, anak-anak saya serta Orang tua
Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu
saya dapat mendukung saya, Dan
EL (Caleg Tidak Terpilih)
juga bagaimana saya dapat membagi
kesehatan,
dan
“Memang sangat sulit untuk
waktu dengan keluarga dan pekerjaan
mengimbangi popularitas caleg pria.
saya.
Saya ingin membuktikan
Hal ini lah yang sangat berat saya
persepsi
bahwa perempuan mampu
rasakan ketika terjun ke dunia politik.
untuk bersaing di dunia politik dan
Selain faktor pengalaman caleg pria
bukan
yang lebih dominan di Pileg kemarin,
kehidupan berumah tangga. Sejak kecil
saya baru pertama kali ikut dalam
saya sudah akrap dengan dunia politik,
Pileg kemarin. Jadi dengan tidak
dikarenakan Orang tua saya pernah
terpilihnya saya, maka saya jadikan
menjabat di partai politik dan juga
acuan sebagai pembelajaran untuk
duduk di lembaga legislatif. Di sisi
kedepannya bila ingin terlibat dalam
lain, saya juga mengetahui tentang
pemilu legislatif mendatang”.
politik dan juga partai memberikan
sebagai
pelengkap
dalam
Pendidikan politik bagi kader-kadernya 2. Kendala Psikologis Kurangnya rasa
yang turut ambil bagian dalam pemilu.” kepercayaan
Bahwa “Bagi saya yang paling berat
diri adalah suatu penyebab utama atas
ketika saya terjun langsung dalam
kurang keterwakilan perempuan dalam
dunia politik adalah faktor Psikologis.
ruang-ruang publik politik: parlemen,
Karena saya harus mendapatkan restu
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
10
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
dari suaminya dan anak-anak saya.
memerlukan
Sejauh ini, keluarga saya mengijinkan
peserta Pemilu. Namun, banyaknya
saya untuk tejun ke dunia politik. Tapi,
biaya
di
seorang
saya mengikuti Pileg kemarin, tidak
secara
mental.
didukung oleh kader-kader partai saya”.
mengurus
rumah
Sama halnya yang diungkapkan oleh
sinilah
sebenarnya
perempuan
diuji
Bagaimana
dia
tangga dan terjun ke dunia politik”.
Ibu
biaya
sebagai
partai
yang saya keluarkan selama
AA
(Caleg
Terpilih)
bahwa
“Kurang mendukungnya sumber daya 3. Kendala Sosial Ekonomi Kondisi
sosial
keuangan yang memadai serta akses ekonomi
memainkan peran yang menetukan dalam rekrutmen anggota laegislatif perempuan pada ruang publik baik dalam
demokrasi
yang
baru
berkembang maupun dalam demokrasi yang
sudah
mantap.
Tidak
perlu
dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada keterwakilan
perempuan
dalam
lembaga-lembaga publik formal.
Ibu
UH
(Caleg
Tidak
Terpilih) berpendapat bahwa “Yang rasakan
paling
dalam
berat
mengikuti
Legislatif kemarin
terbatas
pendanaan
terhadap yang
sumber
dibutuhkan,
Kurangnya sumber pendanaan terlihat dari kondisi ekonomi beberapa caleg termasuk
saya,
mendukung.
yang
Selain
itu
kurang kelemahan
caleg perempuan dibandingkan caleg laki-laki
adalah
caleg
perempuan
kurang memiliki kemampuan dalam mencari
sumber-sumber pendanaan
untuk
mendukung
sebagai
Berdasarkan wawancara penulis terhadap
yang
pencalonannya
caleg. Faktor lainnya yang
menjadi kelemahan caleg perempuan adalah sifat hemat yang dimilikinya, sehingga menjadi penghalang apabila
saya Pemilu
adalah masalah
harus berhadapan dengan kenyataan harus
mengeluarkan
biaya
yang
banyak”.
ekonomi. Dikarenakan bahwa saya harus mendanai diri saya sendiri dan juga
saat
pimpinan
ini
saya
partai
juga politik
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
sebagai
G. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan
yang 11
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Dari keempat faktor penyebab terhambatnya
keterwakilan
perempuan
seperti faktor sistem
politik,
sosial
psikologis,
budaya,
penulis
politik
mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. 3. Kendala Ekonomi
ekonomi,
menyimpulkan
Dalam dunia politik sangat dipastikan
membutuhkan
bahwa faktor sistem politik lah yang
dana.
paling
perempuan yang turut serta dalam
berpengaruh
terhadap
Seharusnya
sejumlah
keterwakilan perempuan dalam dunia
pemilu
politik di Kota Pontianak.
mempersiapkan
setiap
caleg
legislatif,
sudah
budget
yang akan
dikeluarkan selama mengikuti pemilu tersebut.
2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas,
4. Kendala Psikologis
maka pada kesempatan ini penulis ingin
memberikan
beberapa
saran
Pemberdayaan perempuan di Kota Pontianak perlu ditingkatkan,
antara lain adalah sebagai berikut:
terutama
pendidikan
politik
1. Kendala Sistem Politik.
perempuan. Untuk itu peran ormas-
Perlu adanya evaluasi terhadap
ormas perempuan perlu memanfaatkan
pelaksanaan sistem pemilihan umum
sebagai wadah bagi kaum perempuan
yang
guna memperoleh pengetahuan yang
dinilai
diskriminatif
dan
dirasakan
terhadap
kaum
banyak
tentang
politik.
Penerapan
perempuan sistem yang digunakan
pengarusutamaan gender dalam setiap
justru
menjadi
penghalang
bagi
kegiatan
perempuan untuk duduk di
kursi
politik,
termasuk dengan
dalam
kegiatan penerapan
Legislatif.
pengarusutamaan gender merupakan
2. Kendala Sosial-Budaya
strategi utama untuk menjamin agar
Budaya patriarki yang selama
perempuan mendapatkan akses yang
ini mengakar dalam sistem politik yang
sama dalam partisipasi di bidang
didominasi oleh kaum laki-laki perlu
politik.
dihapus
karena
budaya
patriarki
memiliki dampak negatif yang besar bagi
upaya
perempuan
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
untuk 12
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik, Vol 2, Nomor 3, edisi September 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
H. Referensi Buku
1. Literatur Buku
Faisal, Sanapiah. 2012 Format Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Haris, Andi, 2008. Di Balik Optimisme Perwakilan Politik. Jakarta: Pancuran Alam. Sri Lestari Rahayu, 2004. RintanganRintangan Pemberlakuan Kuota 30% bagi Perempuan. Surakarta: UNS Press. 2. Sumber Jurnal Ardian Firnas, dkk. 2007. Persepsi dan Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2004. Dinamika (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), edisi Januari 2007”
David Heriyanto Simamora, NIM. E02110032 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNTAN
13