KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRDDIKABUPATEN SAMBAS TAHUN

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRDDIKABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014-2019 Oleh:

HASBI NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 E_mail : [email protected]

Abstrak Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Keterwakilan Politik Kaum Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Di Kabupaten Sambas Tahun 20142019.Permasalahan yang dihadapi adalah secara formal keanggotaan legislatif perempuan Kabupaten Sambas masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi. Melalui penulisan jurnalini juga dimaksud agar kendala yang dihadapi dalam Keterwakilan Politik Kaum Perempuantersebut dapat diatasi dan mendapatkan solusi, sehingga kuota 30% dalam badan legislatif Kabupaten Sambas dapat terpenuhi. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Kabupaten Sambas adalah faktor sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan psikologis. Kata-kata Kunci : Keterwakilan Politik Legislatif, Kesetaraan Gender, Pemilu

POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN IN PARLIAMENT LEGISLATIVE ELECTIONS IN SAMBAS REGENCY YEAR 2014-2019 Abstract The purpose of this research is to explain the barriers to Political Representation of Women In legislative elections in Sambas district DRRD Year 2014-2019. Although formally legislative membership quota of women is still below 30% which must be met, but showed the presence of political representation (political representative) good. Patriarchal culture plays a role in the political administration, although difficult to change but little by little has experienced a shift in values regarding the status and role of women. Although not generally applicable to all elements of women who have high levels of education, economic level varies, but is affecting how the position of gender equality prevailing in the society. Of the four factors inhibiting women's political representation such as: political system constraints, socio-cultural, economic, psychological. Keywords: PoliticalRepresentationLegislative, Gender Equality, The Election

1 HASBI, NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


merekrut calon legislatif (caleg) yang

A. PENDAHULUAN

diusung oleh berbagai partai untuk duduk Menurut Undang-undang Nomor

sebagai anggota DPR, DPRD untuk masa

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

bakti 2014-2019. Maka itu partai politik

Manusia, dalam penjelasannya pasal 46,

berperan sangat penting untuk melakukan

adanya penjelasan mengenai keterwakilan

rekrutmen

terhadap

perempuan yaitu “keterwakilan wanita

berkualitas

untuk

adalah

calegnya,

pemberian

kesempatan

dan

orang-orang

yang

diusungmenjadi

karena

kualitas

kedudukan yang sama bagi wanita untuk

akanberpengaruh

melaksanakan perannya dalam bidang

parlemen.

eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian

Napitupulu (2005:70) yang menyatakan

dan pemilihan umum menuju keadilan dan

bahwa pemilu berarti rakyat melakukan

kesetaraan gender”(dalam Astrid 2009:8).

kegiatan-kegiatan

Salah satunya yaitu melalui partai politik

sekelompok orang yang menjadi wakil

yang merupakan bagian dari infrastruktur

rakyak atau pejabat pemerintah sehingga

politik yang memiliki fungsi politik yang

turut

penting, dalam proses untuk mendapatkan

menentukan keputusan nantinya. Hal ini

kursi di lembaga legislatif.

sesuai dengan proses keterwakilan yang

Pada

9

serta

ini

ditegaskan

memilih

dalam

oleh

orang

mengambil

atau

atau

berarti proses pengisian jabatan-jabatan

Dewan

pada lembaga-lembaga politik, termasuk

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

dalam jabatan birokrasi atau administrasi

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

negara

Daerah

secara

keterwakilan politik ini sangatlah penting

anggota Dewan

untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin

pemilihan

yang

umum

diselenggarakan

serentak untuk memilih Perwakilan

April

Hal

kualitas

2014

dilakukan

tanggal

kepada

caleg

Rakyat

(DPR),

anggota

dan

partai

politik.

Fungsi

yang berkualitas sebagai wakil rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta

Pemimpin

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

memberikan

(DPRD)

masyarakat yaitu suara rakyat terwakili,

Provinsi

yang

berkulitas

dampak

positif

akan bagi

maupun

DPRD

se-Indonesia

periode

kepentingan

anggota

terciptanya transparansi dan pemerintahan

DPRD di Kabupaten Sambas dilaksanakan

yang bersih. Fungsi partai politik disini

dengan sistem proporsional terbuka, dan

juga nantinya untuk menyiapkan kader-

diikuti oleh 12 partai politik. Pemilu

kader yang berkualitas untuk duduk dalam

Kabupaten/Kota 2014-2019.

Pemilihan

umum

rakyat

terakomodasi,

Legislatif 2014 ini merupakan ajang untuk 2 HASBI, NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


pemerintahan, seperti DPRD, DPD,DPR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

dan lain-lain.

tentang

Dalam melakukan rekrutmen ini

partai

kepengurusan

politik partai

bahwa

politik

“

tingkat

juga ada yang harus diperhatikan yaitu

provinsi dan kabupaten/kota Sebagaimana

keterwakilan

dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat

perempuan.

Dengan

demikian dapat dikatakan Indonesia telah

(3)

mengikatkan diri untuk melaksanakan

keterwakilan

kebijakan dan untuk menghapus segala

rendah 30 persen yang diatur dalam

bentuk diskriminasi terhadap perempuan,

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

antara lain mencantumkan prinsip hak dan

Tangga partai politik masing- masing.

kewajiban,

kedudukan,

peranan,

dan

disusun

dengan kaum

memperhatikan

perempuan

Keterwakilan

politik

paling

kaum

kesempatan bagi perempuan dan laki- laki

perempuan dalam pemilu tahun 2014,

dalam peraturan perundang- undangan,

menunjukan suatu kebijakan dalam rangka

terutama yang berkaitan dengan upaya

upaya

untuk

sejumlah calon kaum perempuan yang

meningkatkan

perempuan

dalam

keterlibatan

politik.

menarik

atau

mengumpulkan

Namun,

berpotensi mengisi jabatan yang kosong

kenyataannya politik di Indonesia masih

dalam lembaga atau kursi DPRD nantinya,

jauh dari idealisme tersebut. Di lihat dari

agar

proporsinya jumlah perempuan sebagai

perempuan, seperti memberikan suara

anggota parlemen masih belum signifikan.

dalam

dapat

menggagas

pemilihan

peran-peran

umum

(Pemilu),

Realitas di atas tampaknya ikut

menghindari rapat umum, menjadi anggota

melatarbelakangi akomodasi kuota 30

partai politik atau kelompok kepentingan

persen perempuan di lembaga parlemen

dan

melalui kebijakan yang diterapkan dari

penjabat pemerintah atau parlemen.

proses pembentukan partai politik melalui

mengadakan

Keterwakilan

hubungan

politik

dengan

kaum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

perempuan pada lembaga legislatif DPRD

tentang partai politik, pada pasal 2 ayat (2)

Kabupaten Sambas dalam keikut sertaan

dinyatakan

dan

pada pemilu tahun 2014, merupakan hak

pembentukan paratai politik sebagaimana

aktif kaum perempuan adalah sebagai hak

dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30

untuk memproleh kesempatan untuk ikut

persen (tiga puluh persen) keterwakilan

secara aktif baik langsung maupun tidak

perempuan”. Demikian juga halnya pada

langsung dalam kegiatan politik sedangkan

kepengurusan

tingkat

hak pasif kaum perempuan adalah hak

provinsi dan kabupaten/kota, diatur Pasal 2

untuk bisa di pilih, di tunjuk, atau pun di

bahwa

paratai

“pendirian

politik



angkat untuk melaksanakan tugas- tugas

Pemilu Legislatif Tahun 2014-2019 Di

kenegaraan. Sebagaimana yang sudah di

Kabupaten Sambas rendah?”

atur

dari

Undang-Undang

tentang

keterwakilan perempauan dalam partai politik pada saat mengikuti pemilihan

C. FOKUS PENELITIAN

umum sudah memenuhi syarat yang di atur dalam

Undang-Undang

Indonesia,No pemilihan

10

tahun

umum,

Republik 2008

Anggota

tetang Dewan

Agar

ruang

penelitihantidak

terlalu

lingkup luas,

Penulis

mencoba membatasi permasalahan tentang

perwakilan rakyat Daerah (DPRD), Dewan

rendahnya

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan

perempuan di lembaga DPRD dalam

Perwakilan

pemilu legislative tahun 2014-2019 Di

Rakyat

(DPR),

pasal

53

menegaskan bahwa daftar bakal calon

keterwakilan

politik

kaum

Kabupaten Sambas.

legislatif memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Namun pada kenyataannya, bahwa rekrutmen politik

D. TUJUAN PENELITIAN

kaum perempuan masih kurang 30 persen. Hal

tersebut

belum

Adapun tujuan dari penelitian ini

Undang-Undang

adalah : Untuk mengetahui penyebab

tentang keterwakilan perempuan di dunia

rendahnya serta minimnya keterwakilan

politik. Atas dasar permasalahan tersebut,

Politik kaum Perempuan di lembaga

penulis

DPRD Dalam Pemilu Legislatif Tahun

terpenuhinya

di

lihat

menurut

tertarik

untuk

dari

mengkaji

dan

meneliti masalah Keterwakilan Politik

2014-2019 Di Kabupaten Sambas.

Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2014. E. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi

B. RUMUSAN MASALAH

representasi Berdasarkan latar belakang yang menjadi

penelitian

atau

(representation)

sangat

bervariasi. Beberapa diantaranya adalah

adalah

seperti yang dikemukakan Haris (2008)

kaum

yang mendefinisikan representasi sebagai

Perempuan di lembaga DPRD Dalam

hubungan antara dua orang, wakil dengan

“Mengapa

perumusan

perwakilan

keterwakilan

Politik

pihak

yang mewakilinya

(konstituen), 4

HASBI, NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


dimana wakil memegang otoritas untuk

sulit dalam sistem pemerintahan, sehingga

melaksanakan

konsepsi

beberapa

aksi

yang

mendapat persetujuan dari konstituennya. Argument

tersebut

juga

perwakilan

mau

tidak

mau

menjadi pilihan yang sangat realistik.

menunjukkan

bahwa perempuan dekat dengan isu-isu

1.

Kuota 30 Persen Perempuan

kebijakan dan relevan untuk memiliki

Faktor

lain

yang

cukup

keterwakilan dalam jumlah yang signifikan

berpengaruh dalam keterwakilan kaum

dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan

perempuan adalah sistem kuota. Dengan

publik dalam proses kebijakan, terutama di

sistem

lembaga

(Adinda,

perempuan dapat lebih terwakili. Hal ini

2008:1). Wakil bertindak sedemikian rupa

mengingat bahwa keputusan parlemen

sehingga diantara wakil dan pihak yang

mencakup

diwakili tidak terjadi konflik dan jika pun

Logikanya,

terjadi, maka harus mampu meredakan

perempuan yang masuk ke parlemen, maka

dengan penjelasan. Perwakilan adalah

kepentingan perempuan akan semakin

konsep

terakomodasi.

perwakilan

bahwa

kelompok

rakyat

seorang

mempunyai

atau

suatu

kuota

ini

diharapkan

semua

aspek

semakin

posisi

kehidupan.

banyak

suara

kemampuan

Ide inti dibalik sistem kuota adalah

ataukewajiban untuk bicara dan bertindak

merekrut perempuan untuk masuk kedalam

atas nama suatu kelompok yang lebih besar

posisi politik dan memastikan bahwa

(Budiardjo, 1991:175).

perempuan tidak sekedar sedikit tanda

Bila dilihat dari sejarah politik dan proses

pembangunan

politik,

demokrasi

perwakilan

merupakan

jawaban

pertumbuhan

sesungguhnya

terhadap

dan

konsep

dalam kehidupan politik. Sistem kuota bertujuan

untuk

memastikan

bahwa

perempuan, paling tidak merupakan satu

kondisi

“minoritas kritis” (critical minority) yang

perkembangan

terdiri dari 30 atau 40 persen (dahlerup,

penduduk, baik secara kualitas maupun

dalam ballington, 2002:14).

kuantitas, sehingga sangat mustahil untuk

Keterlibatan

perempuan

dalam

tetap menerapkan mekanisme dan sistem

politik sebagian besar literature yang

demokrasi langsung. Pada sisi lain, konsep

mengkaji

perwakilan ini pun merupakan jawaban

tentang hambatan-hambatan yang dihadapi

terhadap kebutuhan negara modern yang

permpuan dalam politik. Ada kajian yang

pada umumnya memiliki wilayah yang

melihat

sangat besar. Kenyataan ini membuat

keterlibatan dalam politik dan dalam

demokrasi langsung menjadi pilihan yang

membutuhkan dukungan finansial serta

dan

berfokus

persoalanya

pada

ada

analisa

pada

isu



network yang kuat. Perempuan adalah pendatang

baru

yang

memiliki

Melibatkan bidang

politik

perempuan berarti

memperkuat

keterbatasan memobilisasi uang, informasi,

kapasitas

serta pendukung. Hambatan yang bersifat

hambatan struktural, kultural, individual.

structural ini menjadi penyebab minimnya

Kajian terhadap kaderisasi perempuan

atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

dalam politik selanjutnya akan dikaji

Ada pula kajian yang berfokus pada hambatan tata nilai, lembaga dan tradisi,

perempuan

dalam

untuk

merespon

aspirasi dari perempun terhadap politik dan partai politik.

serta kewajiban-kewajiban sepihak yang

Selain itu perwakilan perempuan

membuat gerak perempuan dalam politik

sebagai wakil atau yang diwakili. Dalam

menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga

teori ini, menurut (Darwin 2005:53) dapat

dan masyarakat, tradisi dan lembaga yang

dijelaskan

menempatkan

aktor

kemungkinan hubungan dalammemaknai

wilayah publik akan membuat perempuan

relasi antara wakil dengan terwakil yaitu,

tidak memperolah dukungan simbolik dari

pertama trusthe model,delegation model,

perannya. Kewajiban-kewajiban domestic

mandat model dan politico model.

dan

laki-laki

cultural

sebagai

yang

adanya

empat

memberatkan

perempuan akan mengurangi kesempatan dan dukungan substansif bagi keterlibatan

2.

Faktor Penghambat Keterwakilan kaum Perempuan di Dunia Politik

perempuan.

Rendahnya

Selanjutnya

ada

pula

berbagai

perempuan

di

kajian yang melihat kapasitas individual

mengakibatkan

perempuan

partisipasi

sebagai

bentuk

faktor

yang

keterwakilan Lembaga

minimya

perempuan

Legislatif peran

dalam

dan setiap

menghambat aktivitasnya di dunia politik.

pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

Minimnya kesempatan untuk menambah

sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan

kapasitasnya

yang dibuat sangat maskulin dan kurang

dalam

politik.

Berbagai

kapasitas tersebut meliputi kemampuan

berperspektif

gender.

mengorganisasi

massa,

berkomunikasi,

perempuan tidak banyak terlibat dalam

mengorganisir

lembaga,

merancang

proses pembuatan keputusan. Menurut

program, mengelola keuangan, merancang

Ratnawati (2004:302) perempuan lebih

starategi kampanye, merancang kebijakan,

banyak

merancang sistem evaluasi kebijakan, dan

Padahal

lain-lainya.

seringkali

sebagai

penikmat

keputusan sangat

Dalam

yang bias

hal

ini

keputusan. dihasilkan

gender,

tidak

memperhatikan kepentingan perempuan. 6 HASBI, NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


Melainkan

lebih

banyak

membuat

proporsional) yang akan menguntungkan

perempuan menenggelamkan diri pada

kaum perempuan. Kendala kedua adalah

sektor-sektor yang sangat tidak strategis.

menyangkut realitas sosial budaya yakni

Dalam

anggapan

jangka

panjang,

hal

ini

adanya

budaya

menempatkan

laki-laki

mengakibatkan posisi perempuan berada

patriarki

pada posisi marginal.

sebagai pusat kekuasaan baik di wilayah

Realitas politik yang menunjukkan masih

rendahnya

domestik maupun publik masih kuat,

kaum

sehingga menyebabkan adanya stereotip

perempuan di parlemen yaitu masih berada

terhadap perempuan yang ingin masuk atau

di bawah proporsi (under-represented)

berkarir di dunia politik. Kendala ketiga

mengindikasikan

adalah menyangkut hambatan psikologis,

perempuan

keterwakilan

yang

dominasi

bahwa

dalam

keterwakilan politik

yakni ketakutan perempuan untuk berkuasa

kurang diperhatikan. Hal ini sebagaimana

atau meraih kekuasaan. Dan, kendala

dinyatakan

keempat adalah hambatan sosial ekonomi

oleh

kehidupan

Sri

Lestari

Rahayu

(2004:69) bahwa terdapat empat kendala

yakni

yang

untuk

lemahnya sumber-sumber keuangan yang

terlibat di bidang politik antara lain dapat

memadai, buta huruf dan rendahnya akses

disimpulkan

pendidikan, termasuk pendidikan politik,

menghambat

perempuan

sebagai berikut:

Kendala

pertama adalah kendala sistem politik, meliputi:

(1)

model

maskulin

kemiskinan

dan

pengangguran,

serta beban ganda perempuan.

yang

mendominasi warna politik di mana lakilaki lebih menentukan standar untuk evaluasi

dan

permainan

memformulasi politik;

(2)

F. METODE PENELITIAN

aturan

kurangnya

a. Jenis Penelitian

dukungan partai dan lemahnya rekrutmen

Penentuan jenis penelitian yang

kader politik perempuan yang masih

akan digunakan adalah sesuai dengan

memberlakukan

bagi

masalah sifat dan tujuan penelitian Jenis

persyaratan

deskriptif yang digunakan dalam bentuk

perempuan

standar

di

ganda

mana

pencalonan masih diwarnai karakteristik

metode kualitatif.

laki-laki; (3) lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (4) ketiadaan sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai

b. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian ini adalahDewan

bagi kaum atau kader perempuan; dan (5)

Perwakilan

sistem

Kabupaten Sambas dengan alasan bahwa

pemilihan

(distrik

atau

Rakyat

Daerah

(DPRD) 7



di Kabupaten Sambas khususnya anggota

e. Tekhnik Analisis Data

DPRD Kabupaten Sambas masih rendah

Menurut Nasution (Sugiono 2011)

bahkan belum memenuhi kuota 30%

melakukan analis adalah pekerjaan yang

keterwakilan perempuan.

sulit

memerlukan

kerja

kelas,

analis

memerlukan daya kreatif serta kemampuan c. Subjek dan Obyek Penelitian Dalam

penulis

Sebagai konsep dasar, langkah-

yaitu

langkah yang dilakukan dalam menganalis

memilih atau menunjuk orang atau sumber

kemudian disajikan untuk memperoreh

yang penulis anggap menguasai informasi

gambaran sistematis tentang kondisi dan

tentang masalah penelitian. Sumber data

situasi yang ada untuk selanjutnya diolah

dalam penelitian ini adalah subjek berupa

dan dieksplorasi secara mendalam yang

informan sebagai data primer dan lembaga

akan

sebagai objek untuk memperoleh data

menjelaskan masalah yang diteliti.

menggunakan

penelitian tekhnik

ini

intelektual yang tinggi.

purposiv

menghasilkan

kesimpulan

serta

sekunder dan yang menjadi obyek sumber data ada 6orang yang dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Partai

G. PEMBAHASAN

Politik

Pengusung

Calon

Perempuan

1.

Kendala Sistem Politik

b.

Anggota Legislatif Kabupaten Sambas

Dalam implementasi UU Pemilu

c.

Caleg perempuang yang tidak terpilih

2003, banyak tantangan dan kendala yang

d.

Tokoh Perempuan (GOW)

harus

e.

Masyarakat

mengikuti Pileg. Adapun kendala-kendala

dihadapi

perempuan

dalam

sistem politik yang dialami oleh kaum perempuan adalah sebagai berikut:

d. Instrumen Penelitian Menurut

Sugiyono

(2007:59),

Tantangan pertama (1) adalah dari

dalam penelitian kualitatif yang dimaksud

sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam

instrumen

peneliti

hal bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni

sendiri, selain itu penelitian ini dibantu

angka pendapatan suara di suatu wilayah

oleh instrument penelitian berupa pedoman

dibagi kursi yang diperebutkan. Disini

wawancara penelitian serta alat-alat yang

persaingan caleg perempuan akan berat

digunakan seperti kamera, dan perekam

menghadapi sesama caleg perempuan dari

suara.

partai lain dan dengan caleg laki-laki

penelitian

adalah

dalam memperebutkan sedikit kursi yang 8 HASBI, NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


tersedia. Perubahan wilayah pemilihan dan

Kendala

kedua

(2)

adalah

penempatan calon jadi di partai adalah hal

kurangnya dukungan partai politik. Seperti

lain yang harus di perhatikan karena tidak

diketahui bahwa perempuan memainkan

ada gunanya kalau calon legislatif berada

peran

di urutan bawah, sementara kursi yang

memobilisasi dukungan di partai-partai

diperebutkan di suatu pemilihan hanya tiga

politik dukungannya, tetapi mereka tidak

kursi.

caleg

memperoleh dukungan dari kegiatan yang

perempuan diuji, apalagi banyak daerah-

mereka lakukan. Sebagai contoh, proses

daerah yang budaya patriarkinya sangat

seleksi dan nominasi dalam partai-partai

kuat

terhadap

politik sangat bias terhadap kepentingan

perempuan yang berkiprah di dunia politik

dan keikutsertaan perempuan. Bias ini

sangat rendah.

dapat

Disinilah

dan

daya

Selain

kepiawaian

penerimaan

itu

ada

alasan

penting

kita

dalam

lihat

kampanye

dari

dan

penekanan

yang

karakteristik pria dalam kriteria rekrutmen

diungkapkan oleh Ibu YJ (Caleg Tidak

kandidat dari partai-partai politik yang

Terpilih) bahwa :

tengah berkompetensi.

1) Dengan sistem pemilu proporsional

Berdasarkan

hasil

wawancara

terbuka dalam pemilu 2014, calon

penulis dengan informan Ibu AM (Caleg

perempuan

Tidak Terpilih) menyatakan

harus

berjuang

agar

namanya masuk di dalam daftar jadi

“Saat

saya

mengikuti

Pemilu

partainya, pada urutan pertama atau

Legislatif kemarin, saya menempati nomor

kedua dalam daftar calon.

urut 5. Dalam proses penentuan nomor urut

2) Nama calon yang mencapai angka Bilangan jumlah

Pembagi suara

Pemilih

dibagi

kursi

caleg,

sangat

kecil

peluangnya

bagi

(BPP

perempuan untuk mendapat nomor urut

yang

teratas.

Banyak

perlu

diperebutkan) ditetapkan sebagai calon

dipertimbangkan

terpilih.

penentuan nomor urut caleg. Seperti faktor

3) Daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan

pendidikan,

dan

oleh

yang partai

eksistensi

dalam

caleg

di

masyarakat”. Akibatnya

terjadi

penyingkiran

akan terpilih. Sebaliknya, semakin

struktural terhadap kaum perempuan yang

besar daerah pemilihan, maka semakin

berniat turut andil dalam ruang-ruang

besar peluang perempuan caleg untuk

politik, yang selanjutnya mau tidak mau

terpilih asalkan kandidat perempuan

menghalangi mereka untuk didominasikan

ini berada pada nomor urutan jadi”.

sebagai kandidat di medan arena politik. 9



Seringkali

juga

hanya

kerja yang jelas dan terfokus pada apa

dicantumkan dalam daftar partai agar

yang ingin mereka perjuangkan kepada

mereka tidak terpilih jika partainya secara

masyarakat. Jika mereka terpilih sebagai

tidak memadai dalam suatu pemilihan atau

anggota legislatif visi dan misi caleg

sering disebut bukan menduduki nomor-

perempuan sangat penting disampaikan

nomor urut jadi. Umumnya metode ini

kepada publik, untuk membantah tuduhan

digunakan sebagai daya pikat bagi para

yang menyatakan bahwa caleg perempuan

pemilih agar mencitrakan bahwa partai

memiliki kualitas yang rendah, tidak

politik tersebut amat peduli dengan kaum

mampu berpikir secara stategis, tidak

perempuan.

cerdas dan lannya.

Kendala

perempuan

ketiga

(3)

Kurangnya

Kurangnya promosi yang dilakukan

Promosi. Dengan sistem baru pemilihan

oleh partai politik terhadap setiap caleg

umum yang diterapkan, persaingan antar

khusunya perempuan juga dialami Ibu NJ

partai politik untuk memperoleh suara

(Caleg Tidak Terpilih)

terbanyak menjadi sangat ketat, hal ini

“Selama saya mengikuti Pileg

dikarenakan setiap partai politik berusaha

2014

memperoleh sebanyak mungkin kursi di

sepenuhnya mendukung kader-kadernya

legislatif,

kader-

yang ikut dalam Pileg kemarin. Jadi, saya

kadernya. Selain persaingan diantara partai

pribadi dituntut untuk mandiri dalam

politik, sistem baru pemilihan umum juga

berkampanye di publik. Seharusnya partai

menimbulkan persaingan didalam tubuh

mendukung saya agar pendapatan suara

partai, dimana setiap calon legislatif yang

dari dapil saya dapat terpenuhi”.

guna

menempatkan

diusung oleh partai politik akan bersaing

yang

kemarin,

Ibu

sama, untuk memperoleh simpati massa.

mengungkapkan bahwa

Guna memperoleh simpati massa mendukung

WD

(Caleg

“Partai

Tidak

belum

Terpilih)

maksimal

menjatuhkan

mendukung saya, sehingga saya belum

pilihannya kepada calon legislatif, salah

dikenal banyak oleh masyarakat. Dan

satu upaya yang harus dilakukan adalah

masih

promosi.

untuk

mengesampingkan caleg perempuan yang

memperkenalkan diri dan menyampaikan

dilakukan partai. Saya sudah melakukan

visi dan misi yang akan diperjuangkan

usaha yang maksimal secara individu

kepada masyarakat. Visi dan misi perlu

untuk

disampaikan sebagai platform dan agenda

masyarakat”.

Promosi

dan

belum

Hal serupa juga diungkapkan oleh

dengan calon lainnya dari partai yang

untuk

Partai

dilakukan

adanya

melakukan

sikap

pendekatan

yang

kepada 10



Berdasarkan

penelitian

penulis

berkaitan dengan promosi yang dilakukan oleh

para

caleg

perempuan

tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

pada

Berdasarkan

hasil

wawancara

pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014

penulis dengan pimpinan salah satu partai

di Kabupaten Sambas diperoleh keterangan

politik di Kabupaten Sambas dikatakan

bahwa promosi yang dilakukan kurang

bahwa kebanyakan caleg perempuan tidak

maksimal, hal ini dikarenakan kesempatan

memiliki kemampuan untuk berkampanye

dan waktu yang kurang untuk melakukan

di

promosi, serta kendala di internal partai.

dimana

Keterangan di atas memberikan gambaran

memahami dan mengelola kampanye yang

bahwa promosi yang dilakukan menjadi

baik, ditambahkan oleh pimpinan partai

salah satu faktor yang menghambat dan

tersebut dalam beberapa kampanye terbuka

menutup peluang caleg perempuan untuk

yang dilakukan oleh partai politik caleg

terpilih menjadi anggota legislatif.

perempuan tidak dapat berorasi menarik

Kendala

para mereka

simpatisan/masyarakat kelihatan

belum

(4)

simpati masyarakat untuk memilih caleg

Perempuan.

yang bersangkutan dan berorasi tentang

Dalam masyarakat patriarki seperti di

bagaimana visi dan misi partai dan

Indonesia, perempuan harus berhadapan

program kerja yang akan mereka jalankan

dengan masalah kapasitasnya dalam hal

apabila mereka duduk di bangku legislatif.

Pengembangan

keempat

depan

Kapasitas

dunia politik, sementara itu kapasitas lakilaki

tidak

pernah

dipertanyakan.

Disamping seperti

diketahui

keterangan bahwa

diatas

pelaksanaan

Konsekuensinya adalah caleg perempuan

pemilu tahun 2014, selain caleg memiliki

harus

yang

tugas untuk memenangkan partai mereka,

terfokus dan jelas, serta harus dilengkapi

setiap caleg juga harus bersaing dengan

dengan

yang

sesama kandidat yang diusung partai,

dengan

untuk menarik simpati masyarakat untuk

memiliki

berbagai

dibutuhkan media,

program

kerja

keterampilan

untuk

berhadapan

berkampanye,

mengemas

isu

memilih mereka.

kampanye dan lain-lain. Disisi pemilih

Kendala kelima (5) Penominasian

atau masyarakat awam sebenarnya tidak

perempuan yang dilakukan oleh partai

keberatan bila perempuan berkiprah di

politik. Didalam tubuh sebagian partai

publik

politik

seperti

politik,

namun

bagi

masih

terlihat

kurangnya

masyarakat caleg perempuan harus dapat

demokrasi, dimana sebagian partai politik

membuktikan apakah dirinya layak atau

tidak memiliki kriteria nominasi kandidat

tidak dipilih, dan apakah mereka bisa atau

yang transparan, terukur dan terpercaya. 11



Keputusan dalam proses nominasi dan

2.

Kendala Sosial Budaya

penempatan dalam daftar dibuat hanya

Sumber

dari

permasalahan

oleh beberapa elit partai, dan ini pun tidak

keterwakilan perempuan terletak pada

dilakukan

Terkait

budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang

dengan hal tersebut, terdapat bahaya juga

hidup dimasyarakat yang memosisikan

bahwa partai politik yang tidak mampu

laki-laki sebagai superior dan perempuan

menarik perempuan tidak akan dapat

sebagai subordinate. Budaya patriarki

memenuhi penempatan angka nominasi

seperti ini tercermin dalam kehidupan

minimal 30%. Sebagai implikasinya, harus

berkeluarga,

adanya tekanan untuk memastikan agar

bernegara,

proses nominasi kandidat mengadopsi

pembenaran terhadap sistem distribusi

kriteria yang transparan, terpercaya, dan

kewenangan,

terukur, serta untuk memastikan adanya

keputusan, sistem pembagian kerja, sistem

dorongan

kepemilikan, dan sistem risorsi yang bias

secara

bagi

transparan.

partai

politik

untuk

merekrut perempuan yang berada dari luar

bermasyarakat, dan

maupun

menjadi

sistem

sumber

pengambilan

gender.

keanggotaan partai.

Seperti diungkapkan bahwa pria

Ketua DPC Partai Golkar Bapak

secara luas mendominasi arena ruang

AD mengungkapkan Besarnya jumlah

publik politik. Pria sangat dominan dalam

partai politik yang ikut bersaing di

memformulasikan aturan-aturan permainan

pemilihan untukmemenangkan kursi di

politik dan pria pulalah yang sering

parlemen

tingkat

mendefenisikan standar evaluasi untuk

setiap

ruang publik tersebut, sehingga pada

partai bisa berharap untuk memperoleh

akhirnya kehidupan politik sering diatur

sejumlahkursi di parlemen.

sesuai dengan norma, nilai, dan kekuatan

mempengaruhi

representasiperempuan,

karena

Terkait hal tersebut diatas dari hasil

yang dimiliki oleh kaum pria. Bahkan

wawancara yang penulis lakukan terhadap

dalam politik, kaum pria sering kali

beberapa caleg perempuan yang ikut dalam

bercara pandang paralogiasme seperti:

pemilu tahun 2014, di peroleh informasi

pemenang

bahwa

demikian tidak ada lagi politik berdasar

dalam

menentukan

proses

penominasian caleg perempuan, pimpinan

saling

partai

konsensus.

dominan

dalam

mengambil

atau

pecundang.

menghormati, Iklim

Dengan

kolaborasi,

politik

ini

dan sering

keputusan dan perlu adanya pertimbangan

bertentangan dengan iklim politik yang

yang sangat besar.

dibanyangkan oleh kaum perempuan. 12



Keberadaan model politik yang diformulasikan dan diidentifikasi oleh kaum

pria

menyebabkan

apabila

dalam

perempuan

politik

melakukanya

Ibu MM (Caleg Tidak Terpilih) sangat

sulit

untuk

mengimbangi popularitas caleg pria. Hal ini lah yang sangat berat saya rasakan

dan

ketika terjun ke dunia politik. Selain faktor

perempuan juga muncul berkenaan dengan

pengalaman caleg pria yang lebih dominan

isi dan prioritas pembuatan keputusan yang

di Pileg kemarin, saya baru pertama kali

biasanya ditentukan oleh kepentingan, latar

ikut dalam Pileg kemarin. Jadi dengan

belakang, dan pola kerja kedua jenis

tidak terpilihnya saya, maka saya jadikan

kelamin

acuan

warna

ini.

memberikan

setengah

“Memang

hati.

Perbedaan

dengan

cenderung

juga

Begitu juga yang diungkapkan oleh

berpartisipasi

mereka

dan

infrastruktur.

perempuan

menolak konsepsional politik bergaya pria, jadi

pendidikan,kesehatan,

politik

Perempuan prioritas

pada

pria

cenderung masalah-

masalah kemasyarakatan. Berdasarkan

sebagai

pembelajaran

untuk

kedepannya bila ingin terlibat dalam pemilu legislatif mendatang”.

hasil

wawancara

Sedangkan hasil wawancara yang

penulis terhadap Ibu MJ (Caleg tidak

penulis lakukan dengan ibu SR organisasi

Terpilih) bahwa pada umumnya

wanita di Kabupaten Sambas (GOW) di

“Pertama, faktor maskulinitas lah

peroleh keterangan

yang paling berpengaruh selama mengikuti

“Bahwa kaum wanita di Kabupaten

Pileg 2014. Saya harus berjuang melawan

Sambas masih sangat sulit berpartisipasi

dominasi caleg pria yang sudah dikenal

dalam politik lebih dikarenakan pada

luas

Sambas.

organisasi politik terutama partai politik,

Kedua, masih banyaknya caleg yang

umumnya masih didominasi kaum pria

menggunakan cara cara “kotor” dengan

sehingga untuk ikut dalam organisasi

menyewa jasa preman untuk menakuti

politik

masyarakat agar memilih salah satu calon.

dengan laki-laki, kenyataan menunjukkan

Ketiga, bermodalkan pengalaman saya

bahwa kaum perempuan selalu kalah

yang sudah pernah duduk di dewan

bersaing dengan kaum laki-laki”.

masyarakat

khususnya

sehingga saya masih lebih dikenal di masyarakat.

Selanjutnya

Apabila

akan

terdapat

berhadapan

seorang

MJ

perempuan yang berkehendak untuk ikut

menambahkan bahwa selama beliau duduk

andil dan aktif dalam ruang politik maka

di dewan selalu memperjuangkan aspirasi

imagenya dituntut untuk bersifat aseksual

masyarakat

dalam berbagai sikap dan pernyataan,

baik

dalam

Ibu

perempuan

bidang



sehingga ia akan semakin berperilaku

domestik

jantan. Hal ini yang mengakibatkan pada

menggurus

umumnya politisi perempuan dalam ruang

makanan untuk suami dan anak-

politik

anaknya

berkuantitas

sedikit.

Hal

ini

rumah

tangga

anak,

dan

seperti:

menyiapkan

lain

sebagainya.

disebabkan oleh diharuskannya mereka

Sedangkan di sisi lain, pria adalah

untuk mengatasi kesulitan tentang perasaan

mahluk yang kuat, siap berjibaku,

tidak menyenangkan dalam ruang politik

tangguh dan seterusnya sehingga ia

yang

itu

pantas bekerja di luar rumah pada

seolah-olah berada di suatu tempat yang

ruang-ruang publik. Sebagai dampak

bukan tempat bagi dirinya.

dari

membuat

kaum

perempuan

Ketua DPC Partai PDIP bapak HD mengungkapkan representasi

yaitu

perempuan

kurangnya dalam

bidang

pemahaman

ini

adalah

dibelakangkannya kajian perempuan karena mereka sama sekali tidak akan pernah

politik antara lain disebabkan oleh kondisi

persoalan

budaya yang patriakal yang berarti tidak

kenegaraan.

bersinggungan

dengan

pemerintahan

dan

diimbangi kemudahan akses dalam bantuk

2) Adanya argument kalau perempuan

tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti

merupakan mahluk yang tidak lengkap,

pemberian kuota.

sehingga mereka tidak percaya diri untuk bersaing dengan kelompok laki-

3.

laki, sehingga manakala mereka diberi

Kendala Psikologis Kurangnya rasa kepercayaan diri

pekerjaan yang sama dengan kaum pria

adalah suatu penyebab utama atas kurang

mereka merasa tidak cukup mampu

keterwakilan perempuan dalam ruang-

dalam mengerjakanya. Oleh sebab itu,

ruang publik politik: parlemen, yudikatif,

perempuan hanya baik dan sukses

pemerintahan, hingga partai-partai politik.

apabila menjalankan kodratnya sebagai

Kekurangan

manluk reproduksi semata dan bukan

perempuan

atau ini

ketidakpercayaan

dapat

kita

telusuri

bekerja pada bidang pemerintahan.

penyebabnya. Antara lain disebabkan oleh:

Hal serupa juga diungkapkan oleh

1) Adanya argument yang mengatakan

narasumber Ibu UF (Caleg Terpilih) yang

bahwa perempuan adalah mahluk yang

penulis wawancarai, bahwa

lemah dan harus dilindungi, oleh

“Psikologis merupakan faktor yang

karena lemahnya perempuan maka

paling berat saya rasakan ketika turut serta

pekerjaan yang cocok bagi mereka

dalam

adalah

Bagaimana saya meminta dukungan moril

pekerjaan

dalam

lingkup

Pemilu

Legislatif

saat

ini. 14



terutama suami, anak-anak saya serta

secara finansial, seperti terpilih menjadi

Orang tua saya agar dapat mendukung

anggota legislatif.

saya, dan juga bagaimana saya dapat membagi waktu dengan keluarga dan

4.

Kendala Sosial Ekonomi

pekerjaan saya.

Kondisi sosial ekonomi memainkan

Begitu juga yang diungkapkan oleh

peran yang menetukan dalam rekrutmen

Ibu FV (Caleg Tidak Terpilih) yang

anggota laegislatif perempuan pada ruang

menyatakan bahwa

publik baik dalam demokrasi yang baru

“Bagi saya yang paling berat ketika

berkembang maupun dalam demokrasi

saya terjun langsung dalam dunia politik

yang sudah mantap. Tidak perlu dikatakan

adalah faktor Psikologis. Karena saya

lagi

harus mendapatkan restu dari suaminya

perempuan dalam masyarakat mempunyai

dan anak-anak saya. Sejauh ini, keluarga

pengaruh

saya mengijinkan saya untuk tejun ke

perempuan dalam lembaga-lembaga publik

dunia politik. Tapi, di sinilah sebenarnya

formal.

seorang perempuan diuji secara mental.

bahwa

status

langsung

Persoalan

sosial

pada

budget

ekonomi

keterwakilan

tidak

dapat

Bagaimana dia mengurus rumah tangga

dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh

dan terjun ke dunia politik”.

bagi sesorang untuk menjadi seorang calon legislatif, diperlukan biaya yang cukup

Menurut Ketua DPC Partai PAN

besar, untuk itu calon legislatif perlu

Bapak MH Wanita berkeluarga sering

mempersiapkan anggaran yang besar pula,

mengalami hambatan-hambatan tertentu,

karena sistem pemilu langsung oleh rakyat,

khususnya persoalan izin dari pasangan

menuntut setiap calon anggota legislatif

mereka. Banyak suami cenderung menolak

harus melakukan berbagai upaya menarik

pandangan-pandangan mereka dan aktifitas

simpati massa agar dapat dipilih. Kesedian

tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-

anggaran dana yang besar menurunkan hal

kegiatan politik biasanya membutuhkan

yang mutlak harus dimiliki. Karena untuk

tingkat

dan

menjalankan proses pemilihan umum,

penyediaan waktu dan uang yang besar,

seperti kampanye, promosi dan kegiatan-

dan banyak perempuan sering memegang

kegiatan lainnya diperlukan dana yang

jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan

banyak, ditambah lagi kontribusi biaya

secara

terhadap partai.

keterlibatan

finansial.

yang

tinggi

Pengecualian

terjadi

ketika kaum perempuan mendapat jabatanjabatan yang dianggap menguntungkan 15 HASBI, NIM. E02110056 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


Berdasarkan

wawancara

penulis

pendidikan,

dan

kurangnya

akses

terhadap Ibu SS (Caleg Tidak Terpilih)

informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit

berpendapat bahwa

bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam

“Yang paling berat saya rasakan dalam

kehidupan

politik

perhatian

mengikuti

Pemilu

Legislatif

utamanya

adalah

masalah

ekonomi.

keluarga. Dan mereka tidak mempunyai

Dikarenakan bahwa saya harus mendanai

pilihan kecuali adalah untuk meluangkan

diri saya sendiri dan juga saat ini saya juga

waktu lebih banyak guna mengusahakan

sebagai pimpinan partai politik yang

pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

memerlukan biaya sebagai partai peserta

Kaum

Pemilu. Namun, banyaknya biaya yang

memikirkan bagaimana mereka turut serta

saya keluarkan selama saya mengikuti

dalam ruang-ruang publik oleh karena

Pileg kemarin, tidak didukung oleh kader-

kesibukan

kader partai saya”.

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup

kemarin

Sama halnya yang diungkapkan

sumber

kelangsungan

perempuan

dengan

tidak

kegiatan

hidup

mampu

karikatif

keluarga.

oleh Ibu ML (Caleg Terpilih) bahwa “Kurangnya

adalah

ketika

Disamping itu ada beberapa caleg

pendanaan

perempuan yang ikut mencalonkan diri

terlihat dari kondisi ekonomi beberapa

pada pemilihan legislatif, tidak didukung

caleg

oleh suami mereka. Umumnya mereka

termasuk

saya,

yang

kurang

mendukung. Selain itu kelemahan caleg

yang

perempuan dibandingkan caleg laki-laki

mengandalakan

adalah caleg perempuan kurang memiliki

Berdasarkan

kemampuan

sumber-

dengan salah seorang masyarakarat yang

mendukung

berinisial ES, diperoleh keterangan sebagai

sumber

dalam

pendanaan

pencalonannya

mencari untuk

sebagai

caleg.

Faktor

lainnya yang menjadi kelemahan caleg perempuan

adalah

hemat

sebagai

caleg

hanya

dari

pribadi.

wawancara

penulis

motivasi

hasil

berikut: “Sebenarnya tidak ada halangan

yang

bagi istri untuk ikut mencalonkan diri

dimilikinya, sehingga menjadi penghalang

dalam pemilihan umum, namun apakah

apabila

dengan

dirinya sanggup untuk memainkan peran

kenyataan harus mengeluarkan biaya yang

ganda, artinya disatu sisi harus fokus

banyak”.

terhadap pencalonan tersebut, namun disisi

harus

sifat

ikut

berhadapan

Kurangnya pendanaan dan beban

lain harus tetap menjalankan tugasnya

ganda partisipasi perempuan dalam ruang

sebagai Ibu Rumah Tangga, mengurus

publik

anak dan sebagainya”.

politik

dibatasi

juga

oleh



mendapatkan hak dalam partisipasi

H. PENUTUP

politiknya. 1.

3. Kendala Ekonomi

Kesimpulan Dari

keempat

terhambatnya

faktor

penyebab

keterwakilan

politik

Dalam dunia politik sangat dipastikan membutuhkan

sejumlah

dana.

perempuan, seperti faktor sistem politik,

Seharusnya setiap caleg perempuan

sosial budaya, ekonomi dan psikologis.

yang

Penulis

legislatif, sudah mempersiapkan budget

menyimpulkan

sistem

politik

lah

bahwa

yang

faktor

berpengaruh

terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Sambas.

turut

yang

akan

serta

pemilu

dikeluarkan

selama

mengikuti pemilu tersebut. 4. Kendala Psikologis Pemberdayaan

2.

dalam

perempuan

di

Kabupaten Sambas perlu ditingkatkan,

Saran Berdasarkan

kesimpulan

diatas,

terutama

pendidikan

politik

maka pada kesempatan ini penulis ingin

perempuan. Untuk itu peran ormas-

memberikan beberapa saran antara lain

ormas perempuan perlu memanfaatkan

adalah sebagai berikut:

sebagai wadah bagi kaum perempuan

1. Kendala Sistem Politik.

guna memperoleh pengetahuan yang

Perlu

adanya

evaluasi

terhadap

banyak

tentang

politik.Penerapan

pelaksanaan sistem pemilihan umum

pengarusutamaan gender dalam setiap

yang

kegiatan

dinilai

diskriminatif

dan

dirasakan

terhadap

kaum

termasuk

politik,

dengan

dalam

kegiatan penerapan

perempuan sistem yang digunakan

pengarusutamaan gender merupakan

justru

bagi

strategi utama untuk menjamin agar

perempuan untuk duduk di kursi

perempuan mendapatkan akses yang

Legislatif.

sama dalam partisipasi di bidang

menjadi

penghalang

2. Kendala Sosial-Budaya

politik.

Budaya patriarki yang selama ini mengakar dalam sistem politik yang

I. REFERENSI

didominasi oleh kaum laki-laki perlu

Anugrah, Astrid. 2009. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.

dihapus

karena

budaya

patriarki

memiliki dampak negatif yang besar bagi

upaya

perempuan

untuk

Budiarjo, Meriam. 1991. Partisipasi Dan Partai Politik, Gramedia: Jakarta. 17



Haris, Andi, 2008. Di Balik Optimisme Perwakilan Politik. Jakarta: Pancuran Alam. Muchtar, Adinda Tenriangke, 2008. Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Jakarta: Bumi Aksara. Napitupulu, Paimin, 2005. Peran Dan Pertanggungjawaban DPR : Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bandung. Alumni. Sri Lestari Rahayu, 2004. RintanganRintangan Pemberlakuan Kuota 30% bagi Perempuan. Surakarta: UNS Press.


KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRDDIKABUPATEN SAMBAS TAHUN

Recommend Documents