PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DIAN KARTIKASARI, KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DISKUSI MEDIA PUSKAPOL, PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KPU DAN BAWASLU, JAKARTA, 15 NOVEMBER 2016

PENYELENGGARA PEMILU • BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM • PENYELENGGARA PEMILU ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG TERDIRI ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMILU……… (PASAL 1, BUTIR 5)

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU (PASAL 8 UU NO 15 /2011) (1) TUGAS DAN WEWENANG KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELIPUTI: • MERENCANAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA MENETAPKAN JADWAL; • MENYUSUN DAN MENETAPKAN TATA KERJA KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN; • MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN PEMILU SETELAH TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DENGAN DPR DAN PEMERINTAH; • MENGOORDINASIKAN, MENYELENGGARAKAN, DAN MENGENDALIKAN SEMUA TAHAPAN PEMILU; • MENERIMA DAFTAR PEMILIH DARI KPU PROVINSI;

• MEMUTAKHIRKAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DATA KEPENDUDUKAN YANG DISIAPKAN DAN DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN MEMPERHATIKAN DATA PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERAKHIR DAN MENETAPKANNYA SEBAGAI DAFTAR PEMILIH; • MENETAPKAN PESERTA PEMILU; • MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT NASIONAL BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU PROVINSI UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI SETIAP KPU PROVINSI UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA; • MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA SERTA WAJIB MENYERAHKANNYA KEPADA SAKSI PESERTA PEMILU DAN BAWASLU; • MENERBITKAN KEPUTUSAN KPU UNTUK MENGESAHKAN HASIL PEMILU DAN MENGUMUMKANNYA; • MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

• MENGUMUMKAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERPILIH DAN MEMBUAT BERITA ACARANYA; • MENETAPKAN STANDAR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN;

• MENINDAKLANJUTI DENGAN SEGERA REKOMENDASI BAWASLU ATAS TEMUAN DAN LAPORAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN PEMILU; • MENGENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU MENONAKTIFKAN SEMENTARA ANGGOTA KPU PROVINSI, ANGGOTA PPLN, ANGGOTA KPPSLN, SEKRETARIS JENDERAL KPU, DAN PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KPU YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG SEDANG BERLANGSUNG BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU DAN/ATAU KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

• MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN/ATAU YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KPU KEPADA MASYARAKAT;

• MENETAPKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA KAMPANYE DAN MENGUMUMKAN LAPORAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

• MELAKUKAN EVALUASI DAN MEMBUAT LAPORAN SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU; DAN • MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

(2) TUGAS DAN WEWENANG KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELIPUTI:

• MERENCANAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA MENETAPKAN JADWAL; • MENYUSUN DAN MENETAPKAN TATA KERJA KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN; • MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN PEMILU SETELAH TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DENGAN DPR DAN PEMERINTAH; • MENGOORDINASIKAN, MENYELENGGARAKAN, DAN MENGENDALIKAN SEMUA TAHAPAN;

• MENERIMA DAFTAR PEMILIH DARI KPU PROVINSI;

• MEMUTAKHIRKAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DATA KEPENDUDUKAN YANG DISIAPKAN DAN DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN MEMPERHATIKAN DATA PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERAKHIR DAN MENETAPKANNYA SEBAGAI DAFTAR PEMILIH; • MENETAPKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN; • MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KPU PROVINSI DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA; • MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA SERTA MEMBUAT SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA DAN WAJIB MENYERAHKANNYA KEPADA SAKSI PESERTA PEMILU DAN BAWASLU; • MENERBITKAN KEPUTUSAN KPU UNTUK MENGESAHKAN HASIL PEMILU DAN MENGUMUMKANNYA; • MENGUMUMKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DAN MEMBUAT BERITA ACARANYA; • MENETAPKAN STANDAR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN; • MENINDAKLANJUTI DENGAN SEGERA REKOMENDASI BAWASLU ATAS TEMUAN DAN LAPORAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN PEMILU;

• MENGENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU MENONAKTIFKAN SEMENTARA ANGGOTA KPU PROVINSI, ANGGOTA PPLN, ANGGOTA KPPSLN, SEKRETARIS JENDERAL KPU, DAN PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KPU YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU DAN/ATAU KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; O. MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN/ATAU YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KPU KEPADA MASYARAKAT; • MENETAPKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA KAMPANYE DAN MENGUMUMKAN LAPORAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; • MELAKUKAN EVALUASI DAN MEMBUAT LAPORAN SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU; DAN • MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

• (3) TUGAS DAN WEWENANG KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MELIPUTI:

• MENYUSUN DAN MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS UNTUK SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN SETELAH TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DENGAN DPR DAN PEMERINTAH; • MENGOORDINASIKAN DAN MEMANTAU TAHAPAN PEMILIHAN;

• MELAKUKAN EVALUASI TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN; • MENERIMA LAPORAN HASIL PEMILIHAN DARI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA; • MENGENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU MENONAKTIFKAN SEMENTARA ANGGOTA KPU PROVINSI YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU DAN/ATAU KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN • MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(4) KPU DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERKEWAJIBAN:

• MELAKSANAKAN SEMUA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU SECARA TEPAT WAKTU; • MEMPERLAKUKAN PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA SECARA ADIL DAN SETARA; • MENYAMPAIKAN SEMUA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILU KEPADA MASYARAKAT; • MELAPORKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; • MENGELOLA, MEMELIHARA, DAN MERAWAT ARSIP/DOKUMEN SERTA MELAKSANAKAN PENYUSUTANNYA BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP YANG DISUSUN OLEH KPU DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI); • MENGELOLA BARANG INVENTARIS KPU BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; • MENYAMPAIKAN LAPORAN PERIODIK MENGENAI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPADA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN TEMBUSAN KEPADA BAWASLU; • MEMBUAT BERITA ACARA PADA SETIAP RAPAT PLENO KPU YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPU;

• MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPADA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN TEMBUSAN KEPADA BAWASLU PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PEJABAT;

• MENYEDIAKAN DATA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL; • MELAKSANAKAN KEPUTUSAN DKPP; DAN • MELAKSANAKAN KEWAJIBAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU (PASAL 73 UU NO 15 /2011) (2) BAWASLU BERTUGAS MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS (3) TUGAS BAWASLU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) MELIPUTI a. MENGAWASI PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERDIRI ATAS • PERENCANAAN DAN PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PEMILU; • PERENCANAAN PENGADAAN LOGISTIK OLEH KPU; • PELAKSANAAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH KPU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; • SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU; DAN • PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN LAIN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

b. MENGAWASI PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERDIRI ATAS • PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA SERTA DAFTAR PEMILIH TETAP; • PENETAPAN PESERTA PEMILU; • PROSES PENCALONAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; • PELAKSANAAN KAMPANYE; • PENGADAAN LOGISTIK PEMILU DAN PENDISTRIBUSIANNYA; • PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU DI TPS; • PERGERAKAN SURAT SUARA, BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA, DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI TINGKAT TPS SAMPAI KE PPK; • PERGERAKAN SURAT TABULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI TINGKAT TPS SAMPAI KE KPU KABUPATEN/KOTA; • PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPS, PPK, KPU KABUPATEN/KOTA, KPU PROVINSI, DAN KPU

• PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN, DAN PEMILU SUSULAN; • PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN PEMILU; • PELAKSANAAN PUTUSAN DKPP; DAN • PROSES PENETAPAN HASIL PEMILU C. MENGELOLA, MEMELIHARA, DAN MERAWAT ARSIP/DOKUMEN SERTA MELAKSANAKAN PENYUSUTANNYA BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP YANG DISUSUN OLEH BAWASLU DAN ANRI; D. MEMANTAU ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU OLEH INSTANSI YANG BERWENANG; E. MENGAWASI ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PELANGGARAN PEMILU; F. EVALUASI PENGAWASAN PEMILU;

G. MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU; DAN H. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(4) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), BAWASLU BERWENANG: • MENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PEMILU • MENERIMA LAPORAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN MENGKAJI LAPORAN DAN TEMUAN, SERTA MEREKOMENDASIKANNYA KEPADA YANG BERWENANG; • MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILU; • MEMBENTUK BAWASLU PROVINSI;

• MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI; DAN • MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(PASAL 74) BAWASLU BERKEWAJIBAN: • BERSIKAP TIDAK DISKRIMINATIF DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA; • MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU PADA SEMUA TINGKATAN; • MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN YANG BERKAITAN DENGAN DUGAAN ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PEMILU; • MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEPADA PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN KPU SESUAI DENGAN TAHAPAN PEMILU SECARA PERIODIK DAN/ATAU BERDASARKAN KEBUTUHAN; DAN • MELAKSANAKAN KEWAJIBAN LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENGAPA PENTING, KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KPU DAN BAWASLU • KPU dan BAWASLU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu, yang memiliki Peran strategis : • Perumusan kebijakan, sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pemilu, termasuk memastikan pelaksanaan jaminan keterwakilan perempuan • Pengambilan keputusan di semua tahapan pemilu • Pembentukan lembaga penyelengara pemilu di tingkat Provinsi, termasuk memastikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan di KPUD Provinsi • Bertanggungjawab atas seluruh tahapan pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah dan Pilpres, termasuk pengawasan dan pencegahan adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan

• Mengatur dan menjatuhkan sanksi, termasuk sanksi bagi pelanggaran jaminan keterwakilan perempuan • Memastikan Akses Informasi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kepemiluan, termasuk menjamin akses informasi dan pendidikan bagi perempuan, kelompok pemilih pemula laki-laki dan perempuan, penyandang disablitas dan kelompok rentan lainnya. • Menyelenggarakan Pendidikan Pemilih dalam bentuk debat public calon presiden/kepala daerah untuk menggali komitmen calon, termasuk memastikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender, isu khusus perempuan dan anak, menjadi bagian dari materi debat public

BAGAIMANA MASYARAKAT DAPAT MENGAWAL PROSES SELEKSI CALON KPU DAN BAWASLU ? • MENGETAHUI TAHAPAN SELEKSI KPU DAN BAWASLU • MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENDORONG PEREMPUAN BERKAPASITAS UNTUK MENGIKUTI PROSES SELEKSI • MENGETAHUI INFORMASI TENTANG SELEKSI KPU DAN BAWASLU, TERMASUK MEMANTAU DAFTAR NAMA CALON, MELALUI : HTTP://WWW.KEMENDAGRI.GO.ID/PAGES/SELEKSICALON-ANGGOTA-KPU-DAN-BAWASLU-2017-2022 • MASYARAKAT MEMBERI MASUKAN TENTANG CALON KPU DAN BAWASLU, SESUAI TAHAPAN PEMILU

TAHAPAN SELEKSI KPU DAN BAWASLU OLEH TIMSEL TAHAPAN

TANGGAL

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

19 SEPTEMBER S/D 20 OCTOBER 2016

SOSIALISASI

20 SEPTEMBER S/D 21 OCTOBER 2016

PENERIMAAN PENDAFTARAN

25 SEPTEMBER S/D 03 NOVEMBER 2016

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

15 NOVEMBER S/D 22 NOVEMBER 2016

PENGUMUMAN HASIL TAHAP I PEMERIKSAAN ADMINISTRASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

25 NOVEMBER 2016 25 NOVEMBER S/D 15 DESEMBER 2016

TES TERTULIS

6 DESEMBER 2016

TES KESEHATAN

07 DESEMBER S/D 10 DESEMBER 2016

TES PSIKOLOGI

07 DESEMBER S/D 10 DESEMBER 2016

PENILIAN MAKALAH OLEH AHLI INDEPENDEN

07 DESEMBER S/D 9 DESEMBER 2016

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAHAP II

16 DESEMBER 2016

MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

17 DESEMBER 2016 S/D 25 JANUARI 2017

PEMERIKSAAN KESEHATAN LANJUTAN

16 JANUARI S/D 17 JANUARI 2017

DINAMIKA KELOMPOK CALON

18 JANUARI S/D 19 JANUARI 2017

WAWANCARA CALON BAWASLU

20 JANUARI S/D 21 JANUARI 2017

WAWANCARA CALON KPU

23 JANUARI S/D 25 JANUARI 2017

PENYAMPAIAN HASIL KE PRESIDEN

30 JANUARI 2016

CALON KPU DAN CALON BAWASLU KPU JUMLAH PENDAFTAR

BAWASLU 326 ORANG

JUMLAH PENDAFTAR

239 ORANG

LAKI-LAKI

232 ORANG (71,16%)

LAKI-LAKI

178 ORANG (74,47 %)

PEREMPUAN

94 ORANG (28,83%)

PEREMPUAN

61 ORANG (25,52%)

PER TGL 3 -11-2016 JAM 16.00 WIB

PER TGL 3 -11-2016 JAM 16.00 WIB

CATATAN PENTING • JUMLAH KPU RI ADALAH 7 ORANG. DIHARAPKAN TIM SELEKSI DAN DPR RI MEMILIH SEKURANG-KURANGNYA 2 ORANG PEREMPUAN, SEHINGGA LEBIH MENDEKATI KETENTUAN MINIMAL 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU • JUMLAH BAWASLU ADALAH 5 ORANG, DIHARAPKAN TIM SELEKSI DAN DPR RI MEMILIH SEKURANG-KURANGNYA 1 ORANG ATAU 2 ORANG PEREMPUAN, SEHINGGA MEMENUHI KETENTUAN MINIMAL 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU