Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Gender menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam partai politik. (Workshop gender, politik dan kekuasaan, UGM)
UPAYA affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundangundangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.
Pasal 8 butir d UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan.
1|Page
Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.
Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%).
Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.
Tabel PERSENTASE ANNGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT, AGAMA, PEKERJAAN, JENIS KELAMIN, PENIDIDIKAN DAN USIA PERIODE TAHUN 1999-2004, 2004-2009 DAN 2009-2014 PERIODE 1999-2004 Agama
Pekerjaan
Jenis Kelamin Pendidikan Usia
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3.
Islam Kristen Protestan Katolik Hindu Budha Mantan Anggota DPR Swasta PNS Purnawirawan Laki-laki Perempuan Lulusan S1 Lulusan S2 <25 tahun 25-50 Tahun 50 Tahun Keatas
80,5 % 11,3% 5,6% 2,2% 0,2% 19,9% 69,9% 4,1% 5,5% 91,0% 9,0% 64,19% 13,28% 3,7% 38,8% 57,5%
2004-2009
2009-2014
83,5% 10,5% 3,8% 1,8% 0,4% 37,1% 50,3% 4,7% 4,6% 89.3% 10,7% 47,64% 6,04% 0,4% 49,0% 50,6%
83,8% 10,4% 3,7% 1,6% 0,5% 34,9% 56,7% 4,2% 3,6% 82,4% 17,6% 82,4% 17,6% 0,7% 63,2% 36,1%
Sumber : Koran Tempo, Kamis 1 Oktober 2009
2|Page
Melihat tabel 6.1 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dari periode ke periode mengalami peningkatan, dan bahkan apabila kita melihat perkembangan dari periode 1999-2004 s.d 2009-2014 kenaikannya cukup signifikan yaitu 9 persen meningkat menjadi 17,7 persen. Namun capaian keterwakilan perempuan pada masing-masing provinsi masih bervariasi jumlahnya, terdapat beberapa provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan, seperti provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Aceh (Tabel 6.2)
Tabel.6.2 KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF NASIONAL DAN PROVINSI HASIL PEMILU 2009
PROVINSI
L
%
P
%
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA
13 28 13 10 1 4 16 3 3 13 16 70 17 68 7 66 9 10 12 9 6 11 4 5 5 21 3
100 93,3 92,9 90,9 33,3 57,1 94,1 100 75 72,2 76,2 76,9 77,3 88,3 87,5 75,9 100 100 92,3 90 75 100 66,7 83,3 83,3 87,5 100
0 2 1 1 2 3 1 0 1 5 5 21 5 9 1 21 0 0 1 1 2 0 2 1 1 3 0
0 6,7 7,1 9,1 66,7 42,9 5,9 0 25 27,8 23,8 23,1 22,7 11,7 12,5 24,1 0,0 0,0 7,7 10 25 0 33,3 16,7 16,7 12,5 0
3|Page
GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA IRIAN JAYA BARAT PAPUA
4 2 3 0 7 2
80 66,7 75 0 70 66,7
461 82,3 INDONESIA Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2009 - 2014
1 1 1 3 3 1
20 33,3 25,0 100 30 33,3
99
17,7
Tabel 6.3 KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) NASIONAL DAN PROVINSI HASIL PEMILU 2009 PROVINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU
L 7 7 7 6 6 5 5 7 6 5 6 7 6 4 7 7 8 6 6 4 6 7 7 7 4 7 7 8 5 6
% 87,5 87,5 87,5 75 75 62,5 62,5 87,5 75,0 62,5 75 87,5 75 50 87,5 87,5 100 75 75 50 75 87,5 87,5 87,5 50,0 87,5 87,5 100 62,5 75
P 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 4 1 1 0 2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 0 3 2
% 12,5 12,5 12,5 25 25 37,5 37,5 12,5 25 37,5 25 12,5 25 50 12,5 12,5 0 25 25 50 25 12,5 12,5 12,5 50,0 12,5 12,5 0,0 37,5 25 4|Page
MALUKU UTARA IRIAN JAYA BARAT PAPUA INDONESIA
7 5 6 204
87,5 62,5 75 77,3
1 3 2 60
12,5 37,5 25 22,7
Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2009 - 2014
Sementara keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pencapaiannya
sedikit lebih baik dibanding dengan keterwakilan perempuan di
DPR. Keterwakilan perempuan di DPD menurut hasil pemilu tahun 2004 sebesar 19,8 persen
dan
meningkat menjadi 22,7 persen pada pemilu 2009. Namun
demikian capaian ini tidak diikuti oleh semua provinsi, seperti pada provinsi Bali dan Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan pemilu 2009 keterwakilan perempuan di DPD tidak ada. Sementara terdapat 2 provinsi yang mencapai 37 persen yaitu provinsi Irinjaya Barat dan Kepulauan Riau.
5|Page
