KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN di DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN di DPRD KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: MUHAMMAD FAUZI NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hambatan terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Kubu Raya periode 2014-2019. Walaupun secara formal keanggotaan legislatif perempuan masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi, tetapi telah memperlihatkan adanya keterwakilan politik yang baik. Budaya patriarki sulit diubah, namun dengan sedikit demi sedikit mengalami adanya perubahan dengan relatif mengenai kedudukan dan peran perempuan. Walau pada kenyataannya tidak berlaku bagi seluruh aspek perempuan yang memiliki tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbed-beda, akan tetapi cukup mempangaruhi bagaimana posisi kesetaraan gender yang terlihat didalam masyarakat. Partai politik juga berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat. Perwakilan politik harus merupakan cermin realitas sosial yang ada, para elit tidak hanya pencerminan dari unsur- unsur yang ada dalam masyarakat yang diwakili. Kuota 30% (persen) yang diberlakukan belum meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan, ini dapat disimpulkan dengan hasil pemilu legislatif di Kabupaten Kubu Raya. Dari ketiga kendala penghambat keterwakilan perempuan seperti : kendala politik, kendala ideologis dan kendala sosioekonomi. Kata-kata Kunci : KeterwakilanPerempuan, Kendala, PemiluLegislatif.

POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN IN LEGISLATIVE ELECTION IN KUBU RAYA Abstract The purpose of this study was to describe the barriers to women's representation in legislative elections in Kubu Raya period 2014-2019. Although formally legislative membership quota of women is still below 30% which must be met, but has shown a good political representation. Patriarchal culture is difficult to change, but with gradually undergo a change in the relative position and role of women. although in reality does not apply to all aspects of women who have high levels of education, different economic levels - different, but quite how gender equality visible position in society. Political parties also acts as a liaison between government agencies and the people as well as institutions that seek to represent the interests of the people. Political representation should be a reflection of social reality, the elite is not only a reflection of the elements - elements that exist in society are represented. Quota of 30% (percent) imposed not significantly increase the representation of women, it can be concluded with the results of the legislative elections in Kubu Raya. Of the three constraints inhibiting the representation of women such as: political constraints, constraints ideological and socio-economic constraints that the political system constraints that constrain women in following legislative elections. Keywords: Women's Representation, Constraints, legislative elections.

1 MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


Tahun 2012 Pasal

A. PENDAHULUAN

8

Ayat

2 (e) :

Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % 1.

(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan

Latar Belakang Masalah Saat menuju reformasi hampir semua

politisi

laki-laki

panggung

politik,

demokrasi

telah

berargumen bahwa memberi

di

atas

atas

nama

ruang

30%

pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Keterwakilan politik,

terutama

perempuan

dilembaga

dalam

perwakilan

(persen) untuk perempuan bisa masuk

rakyat sendiri sangatlah penting. Peran

menjadi anggota legislatif. Titik temu

partai politik sebagai salah satu pilar

keberhasilan suatu demokrasi ialah adanya

demokrasi memiliki fungsi pendidikan dan

keterwakilan perempuan dalam pengambilan

rekrutmen serta sosialisasi politik harus

kebijakan. Hal ini mengartikan jika suatu

terus

demokrasi tanpa perempuan adalah bukan

kesempatan bagi perempuan untuk belajar

demokrasi. Dengan ini maka perempuan

berpolitik

harus memanfaatkan ruang yang telah

tanggung

tersedia dengan eksistensi diri dan terus

strategis (tidak hanya administrasi dan

menggali potensi diri. Maka daripada itu

keuangan, meskipun juga merupakan bagian

partai politik berperan sangat penting untuk

dari keandalan perempuan).

ditingkatkan

praktis jawab

dengan

dengan di

memberikan

memberikan

posisi-posisi

yang

melakukan rekrutmen terhadap orang-orang

Akan tetapi juga dilibatkan dalam

yang berkualitas seperti kaum perempuan

proses pembuatan kebijakan agar perempuan

untuk diusung menjadi calegnya, karena

memiliki

kualitas caleg akan berpengaruh kepada

kontribusi yang signifikan seperti halnya

kualitas parlemen.

laki-laki.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban

untuk

menentukan pembangunan,

berpartisipasi

kebijakan terutama

kesempatan

Dengan

yang

adanya

sama

dan

keterlibatan

perempuan dalam politik dapat membawa

dalam

kaum perempuan menjadi wakil dari kaum

perkembangan

perempuan itu sendiri menuju ranah dalam

sesuatu

pengambilan

yang

keputusan.

Keterwakilan

berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan

perempuan dalam politik di badan legislatif

keterlibatan

politik.

pada umumnya mewakili rakyat melalui

Peluang perempuan dalam politik telah

partai politik. Dengan peluang yang ada,

tercantum dalam undang-undang No. 8

perempuan

perempuan

dalam

tentu

saja

dapat

mudah 2

MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


berpartisipasi

dalam

politik.

Adanya

c. Sumber daya keuangan yang dimiliki

kesempatan bagi kaum perempuan untuk

perempuan kurang mendukung dalam

belajar berpolitik dan perempuan dapat

aktivitas politiknya, sebab perempuan

dilibatkan

dalam

pembuatan

memiliki daya dukung keuangan lebih

kebijakan,

agar

memiliki

sedikit jika dibandingkan dengan sumber

proses perempuan

kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki, sehingga

daya yang dimiliki laki-laki. d. Masih

dapat menyuarakan kepentingan dan hak

rendahnya

tingkat

partisipasi

politik perempuan di Indonesia.

kaumnya

Tantangan

yang

akan

dihadapi

Namun disisi lain, selain peluang

politisi perempuan seperti ungkapan diatas

yang ada perempuan juga mempunyai

adalah faktor kultural adanya ketimpangan

tantangan dalam berpolitik yaitu (Mage,

gender yang lebih dekat dengan kuatnya

2013:201):

ideology patriarki yang diartikan sebagai

a. Nilai-nilai sosial budaya yang berlaku

dominasi laki-laki, atau aturan laki-laki di

ditengah masyarakat masih menempatkan

berbagai lembaga politik dan ekonomi.

laki-laki sebagai superior mengakibatkan posisi perempuan menjadi inferior dan termarginalisasikan.

Rumusan Masalah

yang

Berdasarkan latar belakang, maka

mewajibkan perempuan mengurus rumah

permasalahan dalam penelitian ini adalah

tangga,

atau

perempuan

Tradisi

2.

tradisi

yang

melarang

“Mengapa

mengemukakan

pendapat

DPRD

dalam kondisi apapun. b. Struktur

sosial

yang

(subordinasi)

Kabupaten

perempuan

Kubu

Raya

di

belum

mencapai kuota 30% ?”. menempatkan

perempuan sebagai warga Negara kelas dua

keterwakilan

Tujuan Penelitian

pelengkap,

a. Untuk mengetahui faktor politik

akibatnya relasi laki-laki dan perempuan

keterwakilan perempuan di DPRD

baik dalam hubungan keluarga (suami-

Kabupaten

istri)

mencapai kuota 30 %.

maupun

umumnya

atau

3.

relasi

gender

menempatkan

pada

Kubu

Raya

belum

perempuan

b. Untuk mengetahui faktor ideologis

sebagai pihak yang harus menerima

keterwakilan perempuan di DPRD

(obyek) daripada sebagai subyek. 3 MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


Kabupaten

Kubu

Raya

belum

mencapai kuota 30 %. c. Untuk

mengetahui

salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu

faktor

sosio-

dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan

ekonomi keterwakilan perempuan di

rakyat.

DPRD Kabupaten Kubu Raya belum

memerintah secara langsung.

mencapai kuota 30 %.

Sebab,

rakyat

tidak

mungkin

Pemilihan umum merupakan saluran sistem demokrasi disuatu Negara. Hampir

4.

tidak

Manfaat Penelitian

ada

suatu

Negara

yang

tidak

Manfaat yang ingin dicapai oleh

menyelenggarakan pemilu, terutama Negara

penulis dalam pembuatan penelitian ini

yang berasaskan kedaulatan rakyat. Dengan

ialah:

pemerintahan rakyat, berarti rakyat memiliki

a. Secara teoritis manfaat penelitian ini, diharapkan

sebagai

kontribusi

kedaulatan,

tanggung

memilih

khususnya

pemerintahan,

tentang

keterwakilan politik perempuan di

praktis

diharapkan

pemumpinnya, mengurus

Pemilu hasil

dan

membentuk dan

melayani

rakyatnya (Astrid Anugrah, 2009:53-55).

DPRD Kabupaten Kubu Raya. b. Secara

hak

kewajiban untuk secara demokratis guna

terhadap pengembangan ilmu politik, studi

jawab,

berarti

mempercayakan

tokoh-tokoh

rakyat yang

penelitian ini dapat dijadikan sebagai

diyakininya untuk dipilih. Sebagai wakil-

bahan rekomendasi untuk partai

wakilnya

politik dan para perempuan yang

pemerintahan,

berkeinginan

rakyat, sebagai wakil-wakil rakyat untuk

menjadi

calon

legislatif.

untuk

mengawasi

sebagai

aspirasi

proses politik

membuat undang-undang menjadi landasan kepastian bagi semua pihak dilembaga pemerintahan, lembaga Negara, dan bagi

B. TINJAUAN PUSTAKA

semua penyelenggara Negara dan rakyat untuk

menjalankan

fungsinya

masing-

Pemilihan umum (Pemilu) adalah

masing. Semuanya adalah demi kepentingan

salah satu cara dalam sistem demokrasi

bersama dan demi mencapai kesejahteraan

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan

untuk semua.

duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta 4 MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


Sebuah negara yang menjalankan

dasarnya

hanya

calon

prialah

yang

pemerintahan secara demokrasi, sudah pasti

umumnya mempunyai hak pilih. Hal ini

melakukan pemilu secara langsung, umum,

tidak hanya terjadi pada model demokrasi

bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai sarana

yang

bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya

sedang

Sebagai negara hukum, maka selayaknya

berlangsung pada model demokrasi yang

pula pemilu didasarkan atas suatu undang-

sudah

undang yang berfungsi sebagai sistem dan

perempuan

media pedoman perilaku yang pasti bagi

parlemen di Eropa menjadi alasan adanya

pelaksanaan pemilu.

pelanggaran hak asasi terhadap hak-hak

baru

(demokrasi

dinegara-Negara

berkembang),

mapan.

tetapi

Tingkat

yang

juga

representasi

rendah

dibeberapa

fundamental tersebut diatas. Rule dan 1.

Zimmerman (dalam Agustino, 2007:232).

Kendala Politik Kaum

pria

sudah

sejak

lama

mendominasi arena ruang publik politik. Mereka memformulasi aturan main dan

2.

Kendala Ideologis Salah satu jargon ideologis yang

mereka juga mendefinisikan standar evaluasi

mengekang

dalam

tersebut.

adanya ungkapan yang mengatakan, “ketika

Keberadaan model politik/institusi/prilaku

perempuan menjadi politisi, ia berhenti

yang diformulasikan sekaligus didominasi

menjadi (seorang) ibu”. Kendala-kendala

oleh kaum pria menyebabkan perempuan

ideologis dan psikologis bagi perempuan

menolak

pria.

dalam memasuki ruang publik bukan hanya

Dewasa ini, lebih dari 95 persen Negara-

berupa jargon semata, tetapi juga ialah,

negara

hak

sebagai berikut: pertama, kondisi sosio-

demokratis yang paling dasar bagi kaum

kultural yang mengekang. Di banyak Negara

perempuan, yakni :right to vote dan right to

termasuk

stand for elections menurut teori ini hak

mengagungkan

untuk mencalonkan diri dalam pemilihan,

digunakan

untuk menjadi kandidat, dan melakukan

dimanfaatkan

pemilihan, didasarkan pada hak pilih atau

perempuan. Menurut logika sistem patriarki

right to vote. Namun dalam kenyataannya

peran utama perempuan ialah sebagai ibu

hak pilih perempuan dibatasi karena pada

dan istri. Dalam lelucon yang membudaya di

medan

budaya

didunia

arena

politik

politik

bergaya

menjamin

dua

aktivitas

di

perempuan

Indonesia sistem

untuk untuk

ialah

yang

terlalu

patriarki,

tradisi

menekan

bahkan

mendikte

peranan



Tatar Sunda bahkan kita mengenal ruang-

mereka tidak mempunyai pilihan kecuali

ruang yang harus dipenuhi oleh perempuan,

untuk meluangkan lebih banyak waktunya

yakni: dapur, sumur, dan kasur.

guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan

Apabila terdapat seorang perempuan

dasar keluarga. Kaum perempuan terjebak

yang berkehendak untuk ikut andil dan aktif

dalam

kondisi

ketidak

dalam ruang publik politik, maka image-nya

thoughtlessnes.

dituntut untuk bersifat aseksual dalam

mampu memikirkan bagaimana mereka turut

berbagai sikap dan pernyataan, sehingga ia

serta dalam ruang-ruang publik oleh karena

akan semakin (berprilaku dan bertindak

disibukkan dengan kegiatan karikatif mereka

laku) “jantan”. Itulah sebabnya mengapa

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kaum

berpikiran,

perempuan

tak

politisi perempuan pada umumnya, dalam ruang publik politik, berkuantitas sedikit. C. METODE PENELITIAN 3.

Kendala Sosio-Ekonomi Kondisi sosio-ekonomi memainkan

peran yang menentukan dalam rekrutmen

1.

Jenis Penelitian Penelitian ini pada dasarnya ingin

anggota legislatif perempuan pada ruang

mendeskripsikan

atau

publik politik, baik dalam demokrasi yang

Keterwakilan Politik Kaum Perempuan di

baru berkembang maupun pada demokrasi

DPRD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019,

yang sudah mapan. Tidak perlu dikatakan

serta berupaya mengetahui faktor-faktor

lagi bahwa status sosial ekonomi perempuan

penyebab

dalam masyarakat mempunyai pengaruh

dalam mencalonkan diri di badan legislatif

langsung pada partisipasi perempuan dalam

Kabupaten Kubu Raya.

rendahnya

minat

melukiskan

perempuan

lembaga-lembaga publik formal. Partisipasi

Penentuan jenis penelitian yang akan

perempuan dalam ruang publik politik, di

digunakan adalah penelitian kualitatif sesuai

Indonesia,

kemiskinan,

dengan masalah sifat dan tujuan penelitian.

kurangnya pendidikan, dan kurangnya akses

Menurut Hadari Nawawi (2003:62) bahwa

informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit

dalam penelitian ada empat metode yang

bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam

digunakan, yaitu:

dibatasi

oleh

kehidupan politik ketika perhatian utamanya

a) Metode Filosofis

adalah kelangsungan hidup keluarga. Dan

b) Metode Deskriptif 6



c) Metode Historis d) Metode Eksperimen

2.

Langkah-Langkah Penelitian

4.

Subjek dan Objek Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah

ini adalah pertama menemukan ide umum

seluruh

tentang

tentang

Kabupaten Kubu Raya dan komponen-

keterwakilan perempuan, mencari informasi

komponennya yang terkait langsung dengan

pendukung, mempertegas fokus penelitian,

Keterwakilan Perempuan. Objek dalam

mengelompokkan bahan bacaan, membuat

penelitian adalah Keterwakilan Perempuan

catatan penelitian, review, memperkaya

di DPRD Kabupaten Kubu Raya. Adapun

bahan bacaan, penelitian kelapangan dan

Subjek penelitian ini terdiri dari :

mulai menulis (Zed, 2004 : 81).

a. Anggota Legislatif Perempuan DPRD

penelitian

yaitu

teori

Anggota

Legislatif

Perempuan

Kabupaten Kubu Raya; 2 orang. 3.

b. Partai Politik; staff Partai Demokrasi

Teknik Pengumpulan Data

Indonesia Perjuangan (PDIP)

a. Teknik wawancara mendalam Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam

c. Anggota Legislatif Perempuan yang tidak

kepada

subjek penelitian, guna pengumpulan

terpilih; 5orang. d. Tokoh Masyarakat Kubu Raya; 1 orang

data primer dengan mengacu kepada suatu

panduan

wawancara

yang

sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak

menyimpang

dari

tujuan

penelitian.

Yaitu penelitian

dokumen

Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif yang

dimaksud

instrumen

penelitian

adalah

peneliti sendiri. Maka dari itu, sebelum melakukan

b. Studi Dokumentasi

dengan

5.

yang

mempelajari pemerintah

hubungannya

dengan

penelitian

peneliti

terlebih

dilakukan

dahulu memahami metodologi sehingga

dokumen-

penelitian ini dilakukan dengan baik dan

yang

erat

proses-proses penelitian dilakukan dengan

materi

benar. Selain peneliti sendiri yang menjadi

penelitian dan di dukung oleh alat,

instrumen

dalam

penelitian

ini

juga

arsip-arsip dan dokumen.

menggunakan pedoman wawancara berupa 7



alat

perekam,

dan

dokumentasi

data disajikan dalam bentuk narasi dan

menggunakan kamera (Sugiyono (2007:59).

tidak menutup kemungkinan penyajian data dilakukan dengan gambar-gambar

6.

matrik agar lebih mudah dimengerti

Teknik Analisis Data Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

pengolahan

data

melalui

semua pihak. c.

Penarikan Kesimpulan

analisis kualitatif. Analisis data kualitatif

Merupakan langkah terakhir dari suatu

adalah data berupa kumpulan berwujud

analisis data yang berusaha mencari arti

kata-kata dan bukan rangkaian angka serta

terhadap

tidak

berusaha menghubungkan data dengan

dapat

disusun

dalam

kategori-

kategori/struktur klarifikasi (Silalahi, 2010 :

data

yang

disajikan

dan

gejala sosial lainnya.

339). a.

Reduksi Data

7.

Teknik Keabsahan Data

Suatu kegiatan, proses penghalusan atau penelitian

data

yang

dilapangan

tersebut

diperoleh

untuk

lebih

Peneliti

menggunakan

triangulasi

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

Dimana

dalam

menyederhanakan data yang diperoleh

triangulasi

dengan memberi kode, mengklasifikasi,

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

menelusuri

yang lain dalam membandingkan hasil

tema-tema,

membuat

adalah

pengertiannya

gagasan, menulis memo, dan memilah

wawancara

bagian-bagian

(Moloeng, 2004:330).

yang

tidak

relevan

dengan fokus penelitian.

teknik

terhadap

pemeriksaan

objek

penelitian

Denzin (dalam Moloeng, 2004:330), membedakan

b. Penyajian Data

empat

macam

Setelah kegiatan reduksi dilakukan,

diantaranya

kemudian

disajikan

penggunaan sumber, metode, penyidik dan

menjadi kumpulan informasi yang telah

teori. Pada penelitian ini, dari keempat

disusun,

sehingga

informasi

macam triangulasi tersebut, peneliti hanya

tersebut

dapat

kesimpulan

menggunakan teknik pemeriksaan dengan

data

tersebut

dari

ditarik

dengan

triangulasi

memanfaatkan

sementara yang akan diuji lebih lanjut

memanfaatkan

sumber

untuk

dipercaya.Adapun

untuk

mendapatkan

hasil

yang

yang mencapai

diinginkan. Pada umumnya penyajian 8 MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


kepercayaan itu, maka ditempuh langkah

17 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai berikut:

Republik Indonesia melalui rapat Paripurna,

a. Membandingkan pengamatan

data

dengan

data

hasil

telah

hasil

pembentukan Kabupaten Kubu Raya di

wawancara;

memberikan

persetujuan

atas

Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai tindak

b. Membandingkan apa yang dikatakan

lanjut atas persetujuan Dewan Perwakilan

orang di depan umum dengan apa

Rakyat

yang dikatakan secara pribadi;

Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 2007

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang

tentang

penelitian

dengan

situasi

apa

yang

dikatakannya sepanjang waktu; d. Membandingkan perspektif

keadaan

seseorang

Pemerintah

Republik

telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35

Tahun

2007

tentang

Kabupaten

Kubu

Raya

pembentukan di

Provinsi

Kalimantan Barat. Dengan pemekaran ini, dan

Kabupaten Kubu Raya menjadi Kabupaten

dengan

ke empat belas di Provinsi Kalimantan

berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. Membandingkan

tersebut

Barat. Pembentukan daerah pemekaran ini,

hasil

dimaksudkan untuk memacu perkembangan

wawancara dengan isi suatu dokumen

dan kemajuan pembangunan serta untuk

yang berkaitan.

mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat,

dengan

muara

akhir

dari

pemekaran tersebut adalah terwujudnya D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

SejarahTerbentuknya

Kabupaten

kemakmuran

dan

masyarakat.

Muara

pemekaran

ini

kesejahteraan akhir

tentunya,

bagi

dari

proses

tidak

hanya

ditujukan bagi daerah yang dimekarkan,

Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten

pemekaran

Pontianak

yang

dari

tetapi juga untuk daerah induk. Dengan

Kabupaten

demikian terdapat dua arah tujuan dari

berdasarkan

pemekaran tersebut, yaitu; ditujukan untuk

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya

masyarakat di Kabupaten Induk, maupun

dibentuk

di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 9 MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pemekaran.

a. Membentuk

peraturan

daerah

Kabupaten/Kota

bersama

Bupati/Walikota. b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 2.

anggaran pendapatan dan belanja daerah

Kedudukan dan Fungsi DPRD Berdasarkan Undang-undang Nomor

27 tahun 2009 pasal 341, DPRD merupakan

Kabupaten/Kota

yang

diajukan

oleh

Bupati/Walikota.

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang

c. Melaksanakan

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pelaksanaan

pemerintah daerah dengan tiga fungsi utama

anggaran pendapatan dan belanja daerah

yaitu : Fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan

Kabupaten/Kota.

fungsi pengaawasan.

peraturan

d. Mengusulkan

Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk

pengawasan

peraturan

daerah

pengangkatan

dan

dan/atau

pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau

bersama

Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada

Bupati, fungsi anggaran diwujudkan dalam

menteri dalam negeri melalui gubernur

menyusun dan menetapkan APBD bersama

untuk

pemerintah daerah, dan fungsi pengawasan

pengangkatan dan/atau pemberhentian.

diwujudkan terhadap

dalam

daerah

terhadap

bentuk

undang-undang

pengawasan

dan

peraturan

pelaksanaan lainnya, serta peraturan daerah, keputusan Bupati dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

mendapatkan

e. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota. f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada

pemerintah

Kabupaten/Kota 3.

legislasi,

fungsi

melaksanakan anggaran

terhadap

rencana

fungsi

g. Memberikan

persetujuan

terhadap

fungsi

rencana kerja samainternasional yang

pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan

dilakukan oleh pemerintah daerah dan

wewenang

Kabupaten/Kota.

sebagaimana

dan

daerah

perjanjian internasional di daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Dalam

pengesahan

diatur

dalam

undang-undang nomor 27 tahun 2009 pasal 344 sebagai berikut :

h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban

Bupati/Walikota

dalam 10



penyelenggaraan pemerintahan daerah

politik sudah terpenuhi untuk ikut serta

Kabupaten/Kota.

dalam pemilu di Indonesia khususnya

i. Memberikan

persetujuan

terhadap

Kalimantan

barat.

Namun

demikian

rencana kerjasama dengan daerah lain

keterwakilan mereka di Legislatif khususnya

atau

di Kabupaten Kubu Raya masih kurang

dengan

pihak

ketiga

yang

membebani masyarakat dan daerah.

dibanding dengan jumlah politisi pria.

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban

Sehingga

dengan

perempuan

perundang – undangan .

memberikan pengaruh dalam pengambilan

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

duduk

di

jumlah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain

yang

kurangnya

Legislatif

keputusan di lembaga tersebut. Selain

rendahnya

keterwakilan

perempuan di Legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam segi kuantitas

4.

atau jumlah, maka gambaran lain yang

D.4 Hak DPRD Pasal 349 undang – undang Nomor

melengkapi yaitu persoalan kualitas dan

27 tahun 2009, DPRD Kabupaten/Kota

pengetahuan mereka di bidang politik.

mempunyai hak :

Selama ini perempuan yang duduk di

a.

Interpelasi

Legislatif, hanya memainkan peran sekunder

b.

Angket

dan hanya sebagai bahan maskulin sehingga

c.

Menyatakan pendapat

mencerminkan pengetahuan

rendah/kurangnya Perempuan

dalam

dunia

politik. Saat ini, masih kurangnya politisi E. FAKTOR

PENGHAMBAT

ataupun tokoh perempuan yang memiliki

POLITIK

pengetahuan yang luas mengenai berbagai

KETERWAKILAN KAUM

PEREMPUAN

DI

persoalan politik yang dihadapi masyarakat Indonesia. Masalah sensitivitas atau sikap

KABUPATEN KUBU RAYA

peduli terhadap isu-isu tentang perempuan Partisipasi

dalam

seperti soal: pelecehan seksual, kekerasan

berpolitik khususnya di Indonesia sendiri

terhadap perempuan, kesehatan reproduksi,

masih

gizi anak dan lainnya bukan menjadi ruang

terlihat

perempuan

minim.

Dengan

jumlah

partisipasi perempuan dalam setiap partai 11 MUHAMMAD FAUZI, NIM. E02110029 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


lingkup

agenda

mereka

para

penentu

kebijakan.

2008 tentang partai politik, “ (1) partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup

1.

Kendala Keterwakilan Perempuan Masyarakat

Indonesia

tanggung jawabnya dengan memperhatikan

yang

keadilan dan kesetaraan gender dengan

merupakan masyarakat dengan adat Timur

tujuan antara lain : a. peningkatan kesadaran

seringkali menganggap dunia politik adalah

hak dan kewajiban

ranah laki-laki. Sehingga tidak selayaknya

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

perempuan

masuk

politik.

bernegara ; b. meningkatkan partisipasi

Pemikiran

semacam

sebenarnya

politik dan inisiatif masyarakat dalam

merupakan suatu pemikiran yang bias

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

gender atau mencampur adukkan antara

bernegara

gender dan jenis kelamin. Padahal diantara

kemandirian, kedewasaan, dan membangun

keduanya berbeda.

karakter bangsa dalam rangka memelihara

kedunia ini

Permasalahan ini seringkali menjadi

persatuan

;

dan

dan

masyarakat

c.

kesatuan

dalam

meningkatkan

bangsa.

(2)

masalah pula bagi partai politik dalam

pendidikan politik sebagaimana dimaksud

merekrut

pada

kader-kader

berkualitas.

Ini

perempuan

menunjukkan

yang bahwa

pendidikan politik masyarakat khususnya

ayat

(1),

dilaksanakan

untuk

membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.

kaum perempuan masihlah kurang atau

Jelas dan nyata bahwa partai politik

terlalu minim. Karena pegangan yang bias

memiliki

fungsi

untuk

memberikan

gender bahwa dunia politik adalah milik

pendidikan politik kepada masyarakat agar

laki-laki akan menghambat affirmative itu

dapat meningkatkan partisipasi politik dalam

sendiri, meskipun telah dibuat suatu regulasi

kehidupan perpolitikan Indonesia dengan

yang berpihak kepada perempuan.

keadilan gender sesuai dengan pancasila.

Namun kondisi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya partai politik sendiri telah gagal dalam menjalankan fungsinya, fungsi

yang

dimaksud

yaitu

2.

Kendala Politik Dalam implementasi UU Pemilu

fungsi

2012, banyak tantangan dan kendala yang

pendidikan politik sebagaimana diatur dalam

harus dihadapi perempuan dalam mengikuti

pasal 31 undang-undang nomor 2 tahun

Pileg. Setiap partai harus menyertakan Caleg 12



perempuan sedikitnya 30% dalam daftar

bagian

calon anggota partainya maupun non partai.

politik kaum perempuan.

Dengan

konsekuensi

sistem

dari

terhambatnya

keterwakilan

pemilihan

proporsional terbuka membawa masalah

2.

Kendala Ideologis

yang cukup berat bagi perempuan meskipun

Masih kentalnya budaya patriarki

30% Caleg perempuan dipenuhi, dengan

dalam masyarakat, membuat ruang gerak

demikian perempuan dan juga laki-laki akan

kaum

terpilih, karena rakyat memilih langsung

Perempuan diartikan sebagai mahluk yang

nama calon, bukan partai.

lemah dan tidak pantas untuk terjun dalam

perempuan

sangat

terbatas.

dunia politik.

F. KESIMPULAN

3.

Kendala Sosio-Ekonomi Pemilu tidak dapat dipisahkan dari

Dari

ketiga

penyebab

ekonomi. Bagi siapapun yang ingin terjun

politik

kedalam dunia politik maka perlu adanya

perempuan seperti faktor kendala politik,

persiapan modal yang besar. Bagi kaum

kendala ideologis, kendala sosio-ekonomi,

perempuan inilah hal yang juga menyulitkan

penulis

menyimpulkan

bila ingin terjun ke ranah politik. Perempuan

politik

lebih

terhambatnya

faktor

keterwakilan

bahwa

cenderung

kendala

terlihat

dari

dinilai masih adanya sifat hemat dan

pembahasan dan yang paling berpengaruh

kurangnya

pengalaman

terhadap keterwakilan perempuan dalam

sumber keuangan dibandingkan dengan laki-

dunia politik khususnya di Kabupaten Kubu

laki.

Raya.

dipertimbangkan bila seorang permpuan

Banyak

hal

dalam

yang

mencari

harus

terjun langsung kedalam dunia politik. 1.

Kurangnya rasa kepercayaan diri membuat

Kendala Politik Berdasarkan

pembahasan

yang

seorang perempuan sulit terwakili.

penulis lakukan bahwa kendala politik seperti: kendala kurangnya dukungan partai, kurangnya

promosi,

dan

penominasian

perempuan yang dilakukan partai adalah



bermasyarakat,

G. SARAN

ini

dapat

berdampak

menyudutkan perempuan selalu dipandang Berdasarkan

kesimpulan

diatas,

lemah

dari

laki-laki

membuat

kaum

maka pada kesempatan ini penulis ingin

perempuan tidak mempunyai kesempatan

memberikan beberapa saran yang berkaitan

untuk menduduki partisipasi lebih menonjol

dengan

dari laki-laki dalam pengambilan kebijakan

keterwakilan

politik

kaum

perempuan di Kabupaten Kubu Raya ialah

dan keputusan.

sebagai berikut: 3. 1.

Dalam

Kendala Politik Perlu

Kendala Sosio-Ekonomi

adanya

evaluasi

dunia

politik

sangat

terhadap

dipastikan membutuhkan jumlah dana yang

pelaksanaan sistem pemilihan umum yang

cukup besar, setiap calon legislatif wajib

dinilai dan dirasakan diskriminatif terhadap

memiliki

kaum

mencalonkan

perempuan,segala

perbedaan

antara

yang

kaum

menjadi

laki-laki

persiapan diri

dana

dalam

sebagai

caleg.

dan

mempersiapkan

sejumlah

budget

perempuan maka akan memberikan dampak

mempersiapkan

mental

yang tidak baik untuk keputusan dan

dengan caleg laki-laki. Kemudian daripada

kebijakan yang akan dirasakan masyarakat.

itu, pemberdayaan kaum perempuan di

untuk

dan

bersaing

Kabupaten Kubu Raya perlu ditingkatkan. 2.

Kendala Ideologis Budaya patriarki yang selama ini

mengakar

dalam

didominasi

oleh

dihilangkan,

sistem kaum

karena

politik

yang

laki-laki

perlu

budaya

patriarki

memberikan dampak negatif, menjadikan adanya pandangan yang berbeda antara kaum

laki-laki

dan

kaum

perempuan

sehingga mempersulit kaum perempuan mendapatkan

hak

dalam

partisipasi

H. REFERENSI

1.

Sumber Buku :

Anugrah, astrid. 2009. Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam Agustino, Leo. 2007. Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu

politiknya. Sebaiknya jargon ini bisa digeser sedikit

demi

sedikit

dalam

kehidupan 14



Hadari, Nawawi (2003). Penelitian Bidang Sosial. Gajahmada Universitas press.

Metodelogi Yogyakarta:

Mage, Ruslan Ismail 2013. Berpolitik dengan Biaya Murah. Yogyakarta: Thafa Media. Moleong, J Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2.

SumberLainnya :

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012, pasal 8 ayat 2 (e). Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008, pasal 31 tentang partai politik.


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I

TINGGI

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmafis.untan.ac.id LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLlKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM / Periode lulus Tanggal Lulus . Fakultasl Jurusan Program Studi. E-mail addres/ lIP

: ..~.~~$t~~~

~.<MA~

:

.

:

~ 9.1~~.9.g.~

:

1··~~~~:M~1·~J.$··········~···\:············\ ..······

: r~~\~~:..; \~~~ ..~9..3~\

: ~.~~~.o~~~~\: :

.

::. ~.~

\

~~~i.~5..J~~\ ~~~(!,.

O~23..S.QQ~.1.~~.~

. ••••

. .

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free. Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

...~~~~.~~\~~\~\~\ ~.~ ..~f~~~~.~~~ ~ Pff2 ~~.~ ~j~

.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):

c:J Secara fulltex c:J content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. ini yang saya buat dengan sebenamya.

Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publikaiGovemanceIAspirasiiSociodevISosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN di DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents