Keterangan PENDAHULUAN

Keterangan Absen rangkap 4, diperuntukkan - Keuangan rangkap 2 - Kepegawaian rangkap 1 - Pengawas rangkap 1 Absen rangkap 1 untuk arsip di RA-Madrasah ybs (setelah di sahkan pengawas) Bilamana tidak hadir, dilampiri dengan keterangan/sebab tidak hadir sesuai peraturan Dirjen Pendis No 1 Tahun 2013

PENDAHULUAN 1.

Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur negara merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan dan pembangunan, sehingga harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta menjadi contoh dan teladan bagi warga masyarakat pada umumnya.

2.

Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan Perundang-undangan, sehingga PNS wajib untuk melaksanakan, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

3.

Berkaitan dengan hal tersebut maka PNS selaku pelaksana peraturan, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pemberi pelayanan kepada masyarakat wajib memiliki disiplin yang tinggi.

4.

Dalam rangka pembinaan PNS menuju terwujudnya tata pemerintaha yang baik (Good Governance) berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka reward and punishment ( pemberian penghargaan dan sanksi yang tegas) perlu ditegakkan.

5.

Pemberian sanksi (punishment) terhadap PNS diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

1

Alasan ditetapkannya PP 53 Tahun 2010 : – – –

–

–

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyesuaian kewenangan bagi pejabat yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin seiring dengan adanya otonomi daerah. Penjatuhan hukuman disiplin yang sama terhadap jenis pelanggaran disiplin yang sama dengan mengkaitkan antara kewajiban dan larangan yang dilanggar dengan tingkat dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Mempertegas pendelegasikan kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Menumbuhkan keberanian kepada setiap pemegang jabatan struktural untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai dilingkungannya.

1. PP 53 TAHUN 2010 • Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yg apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. • Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja • Hukuman disiplin adalah hukuman yg dijatuhkan kpd PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS • Upaya administratif adalah prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas thd hudis yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. • Keberatan adlh upaya administratif yg dpt ditempuh PNS yg tdk puas thd hudis yg dijatuhkan oleh PYB menghukum kepada atasan PYB menghukum • Banding administratif yg dpt ditempuh PNS yg tdk puas thd hudis berupa PDHTAPS atau PTDH sbg PNS yg dijatuhkan PYB menghukum, kepada BAPEK

2

Setiap PNS wajib : 1. 2. 3. 4. 5.

Mengucapkan sumpah atau janji PNS Mengucapkan sumpah atau janji jabatan Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah Menaati segala peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS 7. Mengutamakan kepentingan negara dr pd kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan 8. Memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah hrs dirahasiakan 9. Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara 10.Melaporkan dg segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil 11.Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13.Menggunakan dan memelihara barang milik negara dg sebaik-baiknya 14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat 15.Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas 16.Memberikan kesempatan kpd bawahan untuk mengembangkan karier , dan 17.Menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh PYB

1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing 5. Memiliki, menjual, membeli,, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tdk sah 6. Melakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau diluar liongkungan kerjanya dg tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau fihak lain yg scr langsung atau tdk langsung merugikan negara 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsung dg dalih apapun untuk diangkat dlm jabatan 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatan dan/atau pekerjaannya 9. Bertindak sewenang-wenang pada bawahannya 10.Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit salah satu fihak yg dilayani shg mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani

3

11. 12.

13.

14.

15.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan Memberi dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden, DPR,DPD atau DPRD dg cara : a. ikut serta sbg pelaksana kampanye b. Menjadi peserta kampanyedg menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain, dan/atau d. Sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara Memberikan dukungan kpd Calon Presiden atau wakil Presiden dg cara : a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dg cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangan, dan Memberikan dukungan kpd Calon Kepala/Wakil Kepala daerah dg cara : a. Terlibat dlm kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yg terkait jabatan dlm kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau d. Mengadakan kegiatan yg berpengaruh kpd keberpuhakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

PP No. 53 Thn 2010

PP No. 30 Thn 1980

HUDIS TK. RINGAN a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tdk puas scr tertulis

a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tdk puas scr tertulis

HUDIS TK. SEDANG a. Penundaan KGB selama 1 thn b. Penundaan KP selama 1 thn

a. Penundaan KGB paling lama 1 thn

c. Penurunan pangkat stingkat lbh rendah selama 1 thn

b. Penurunan gaji sbsar 1 x KGB paling lama 1 thn c. Penundaan KP paling lama 1 thn

4

PP No. 53 Thn 2010

PP No. 30 Thn 1980

HUDIS TK. BERAT a. Penurunan pangkat setingkat lbh rendah selama 3 thn

a. Penurunan pangkat setingkat lbh rendah paling lama 1 thn

b. Pemindahan dlm rangka penurunan jabt setingkat lbh rendah

b. Pembebasan dari jabtn

c. Pembebasan dari jabtn d. PDH tdk atas permintaan sendiri sbg PNS

d. PTDH sbg PNS

c. PDH tdk atas permintaan sndiri sbg PNS

e. PTDH sbg PNS

NO

HUKUMAN DISIPLIN

KEWAJIBAN (PASAL 3)

RINGAN

SEDANG

BERAT

1

Mengucapkan sumpah atau janji PNS

apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yg sah

2

Mengucapkan sumpah atau janji jabatan

apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yg sah

3

Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah

apabila pelanggaran berdampak negatif pd unit kerja

apabila pelanggaran berdampak negatif pd instansi ybs

apabila pelanggaran berdampak negatif pd pemerintah dan/atau negara

4

Menaati segala perundang-undangan

peraturan




5

Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab




6

Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS




5

NO

KEWAJIBAN (PASAL 3)

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

SEDANG

BERAT

7

Mengutamakan kepentingan negara dr pd kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan




8

Memegang rahasis jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah hrs dirahasiakan




9

Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara




10

Melaporkan dg segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil




NO 11

KEWAJIBAN (PASAL 3)


SEDANG

BERAT

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja PNS yg tdk mask kerja tanpa alasan yg sah selama 5 hari kerja

Tegoran lisan

6 – 10 hari kerja

Teguran tertulis

11 – 15 hari kerja

Pernyataan tdk puas scr tertulis


Penundaan KGB selama 1 thn


Penundaan KP selama 1 th


Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th

6

NO

KEWAJIBAN (PASAL 3)


SEDANG

BERAT


Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 th


Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah


Pembebasan dari jabatan

Lebih dari 46 hari kerja

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Penghitungan kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dihitung scr komulatif sampai dengan akhir tahun berjalan

NO

KEWAJIBAN (PASAL 3)

12

Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

13

Menggunakan dan memelihara barang milik negara dg sebaik-baiknya

14

Memberikan sebaik-baiknya masyarakat

15


SEDANG

BERAT

bila capaian sasaran kerja pd akhir tahun hanya mencapai 25 s/d 50 %

bila capaian sasaran kerja pd akhir tahun kurang dr 25 %




sesuai ketentuan peraturan perundangan



Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas

Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

apabila pelanggaran dilakukan dg sengaja

16

Memberikan kesempatan kpd bawahan untuk mengembangkan karier , dan

Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

apabila pelanggaran dilakukan dg sengaja

17

Menaati kedinasan oleh PYB



yg

pelayanan kpd

peraturan ditetapkan


7

NO

HUKUMAN DISIPLIN

LARANGAN (PASAL 4)

RINGAN

SEDANG

BERAT

1

Menyalahgunakan wewenang

HD

2

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

HD

3

Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

HD

4

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing

HD

5

Memiliki, menjual, membeli,, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tdk sah

NO




HUKUMAN DISIPLIN

LARANGAN (PASAL 3)

RINGAN

SEDANG

BERAT




6

Melakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau diluar liongkungan kerjanya dg tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau fihak lain yg scr langsung atau tdk langsung merugikan negara

7

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsung dg dalih apapun untuk diangkat dlm jabatan

HD

8

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatan dan/atau pekerjaannya

HD

9

Bertindak sewenang-wenang bawahannya

pada

Bila dilakukan tanpa sengaja

Bila dilakukan dengan sengaja

8

HUKUMAN DISIPLIN

LARANGAN (PASAL 3)

NO

RINGAN

SEDANG

BERAT

10

Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit salah satu fihak yg dilayani shg mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani

Sesuai ketentuan peraturan perundangundangan



11

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan




12

Memberi dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden, DPR,DPD atau DPRD dg cara :

a Ikut serta sbg pelaksana kampanye

HD

b Menjadi peserta kampanyedg menggunakan

HD

atribut partai atau atribut PNS

c Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS

HD

lain, dan/atau

d Sbg peserta kampanye dg menggunakan

HD

fasilitas negara

NO 13

LARANGAN (PASAL 3)


SEDANG

BERAT

Memberikan dukungan kpd Calon Presiden atau wakil Presiden dg cara :

a

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau

b

Mengadakan kegiatan yang mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

HD

HD

9

NO 14

NO 15

HUKUMAN DISIPLIN

LARANGAN (PASAL 3)

RINGAN

Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dg cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangan, dan

kpd

Calon

BERAT

HD

HUKUMAN DISIPLIN

LARANGAN (PASAL 3) Memberikan dukungan Kepala daerah dg cara :

SEDANG

RINGAN

SEDANG

BERAT

Kepala/Wakil

a

Terlibat dlm kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah

b

Menggunakan fasilitas yg terkait jabatan dlm kegiatan kampanye

HD

c

Membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau

HD

d

Mengadakan kegiatan yg berpengaruh kpd keberpuhakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

HD

HD

10

NO

PYBM Presiden

HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS/PEJABAT Eselon I dan jabatan lain yg pengangkatan/ pemberhentiannya mjd wewenang Presiden

TINGKAT/JENIS Hudis Berat huruf (b), (c), (d) dan (e)

Usul diajukan oleh PPK

NO

PYBM

HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS/PEJABAT

1

PPK Pusat

TINGKAT/JENIS

a. PNS yang menduduki Jabatan Eselon I di lingkungannya

Hudis ringan, Hudis Sedang, Berat huruf (a)

Hudis

Fungsional Tertentu jenjang utama

Hudis ringan, Hudis Sedang, Hudis berat

Fungsional Umum Gol IV/d, IV/e

Hudis ringan, Hudis Sedang, Hudis berat huruf (a), (d) dan (e)

Eselon II dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia

Hudis Sedang dan Berat

Eselon II dan yang setara di bawahnya dan bertanggung jawab pada PPK

Hudis ringan, sedang dan berat

Fungsional Umum Gol IV/a, IV/b dan IV/c

Hudis sedang dan berat huruf huruf (a), (d) dan (e)

Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah

Hudis Sedang huruf (c) dan Berat

Fungsional umum III/d ke bawah

Hudis Sedang huruf ( c)dan Berat (a), (d) dan (e)

11

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya Eselon I

Hudis ringan

Fungsional tertentu jenjang Utama

Hudis Ringan dan Berat (b), (c)

Fungsional Umum IV/d dan IV/e

Hudis ringan

Eselon II ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah

Hudis Berat huruf (b) dan ( c)

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yg menduduki jabatan Eselon I

Hudis ringan, sedang dan berat (a)

Fungsional tertentu jenjang Utama

Hudis ringan, sedang dan berat (a), (b) dan ( c)

Fungsional Umum Golru IV/d dan IV/e

Hudis ringan, sedang dan berat (a),

Eselon II dan Fungsional Tertentu jenjang Madya

Hudis Sedang dan Berat huruf (a), (b) dan ( c)

Fungsional Umum IV/a, IV/b dan IV/c

Hudis sedang dan berat (a)

Eselon III ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah

Hudis sedang (c ) dan berat (a), (b) dan ( c)

Fungsional Umum III/d ke bawah

Hudis sedang (c ) dan berat (a),

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induk yg menduduki jabatan Eselon I

Hudis Sedang dan Berat (a)

Eselon II ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang utama ke bawah

Hudis Sedang dan berat (a), (d) dan (e)

Fungsional Umum Golru IV/e ke bawah

Hudis Sedang dan berat (a), (d) dan (e)

e. PNS dpb Eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabfung Umum Golru IV/e ke bawah

Hudis Berat (d) dan (e)

f. PNS dpk/dpb pada perwakilan RI di LN

Hudis Sedang dan Berat (a), (d) dan (e)

g. PNS dpb/dpk pada negara lain atau badan internasional atau tugas di LN

Hudis ringan, sedang dan berat (a), (d) dan (e)

12

NO

PYBM


2

NO

Eselon I dan Pejabat yg setara

PYBM

TINGKAT/JENIS

A.1. Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, fungsional Umum Golru IV/a s/d IV/c

Hudis ringan

A.2. Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum Golru III/b s/d III/d

Hudis Sedang (a) dan (b)

B. PNS dpk/Dpb di lingkungannya Jab. Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, fungsional umum Golru Iv/a s/d IV/c

Hudis ringan

C. PNS dpb Jab Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia, Fungsional Umum III/b s/d III/d

Hudis sedang (a) dan (b)


3

4

Eselon II dan pejabat setara

Eselon II yang atasan langsungnya PPK dan Eselon I yg bukan PPK

TINGKAT/JENIS

A.1. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum Golru III/c dan III/d

Hudis ringan

A.2. Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golru II/c s/d III/b

Hudis Sedang (a), (b)

B. PNS Dpk/Dpb Jab Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, JFU III/c s/d III/d

Hudis Ringan

C. PNS Dpb Eselon IV, Jabfung tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b


A.1. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum Golru III/c dan III/d

Hudis ringan

A.2. Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Fungsional Umum Golru II/c s/d III/b

Hudis Sedang (a), (b)

B. PNS Dpk/Dpb Jab Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, JFU III/c s/d III/d

Hudis Ringan

C. PNS Dpb Eselon IV, Jabfung tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b


Eselon IV ke bawah, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru III/d ke bawah

Hudis Sedang (c )

13

NO

PYBM


5

6

7

Eselon III dan pejabat setara

Eselon IV dan pejabat setara

Eselon V dan Pejabat Setara

TINGKAT/JENIS

A.1. Eselon IV, JFT Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b

Hudis Ringan

A.2. Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU Golru II/a s/d II/b


B. PNS dpk/dpb Eselon IV, JFT Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b

Hudis Ringan

C. PNS dpb Eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU Golru II/a s/d II/b


A.1. Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula JFU Golru II/a s/d II/b

Hudis Ringan

JFU Golru I/a s/d I/d

Hudis Sedang (a),dan (b)

B. PNS dpk/dpb Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula , JFU Golru II/a s/d II/b

Hudis Ringan

C. PNS dpb , JFU Golru I/a s/d I/d


A. JFU I/a s/d I/d

Hudis Ringan

B PNS dpk/dpb JFU I/a s/d I/d

Hudis Ringan

14

Keterangan PENDAHULUAN

Recommend Documents