DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLONGAN KARYA LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu
dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu
Anggota DPR Tahun 2014 beserta laporan
pendukung
terkait
dan
dokumen DPP Partai Golongan Karya telah diterima oleh KAP Abdulrahman Hasan Salipu disaksikan oleh KPU Pusat RI berdasarkan Tanda Terima dan
Berita
Acara
Nomor:
P-
116/01/KPU-TP/IV/14, tertanggal 24 April
2014,
Pukul
17:04
WIB.
bertempat di Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. 2.
a) Tentukan
kelengkapan
pencatatan
transaksi
Telah
dilakukan
pengujian
terhadap
dan
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan
penelusuran
cara:
penerimaan dan pengeluaran dana
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang
kampanye.
Semua
transaksi
transaksi
tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus
penerimaan dan pengeluaran tunai
Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan
tercantum dalam LADK & rekening
pengeluaran dana kampanye)
Koran RKDKP berdasarkan pasal 280
2) Apabila
25%
dari
keseluruhan
transaksi
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012.
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri
transaksi
tersebut
ke
LPPDK
untuk
Kami telah melakukan penelusuran
menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam
transaksi LADK & RKDK Awal Periode
LPPDK.
ke
LPDDK
bahwa
DPP
Partai
-2NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5 Golongan mencantumkan
Karya
sudah
semua
transaksi
tersebut.
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK
Lihat butir 2c.
tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di
Telah
mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu
status
dengan
Golongan Karya telah mengacu pada
mencantumkan
status
bank
tersebut
dalam
dibandingkan Bank
bahwa
kesesuaian DPP
Partai
Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU
temuan.
Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. 4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut
Pembukaan RKDK di bank yang
dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan
terdiri dari Bank Rakyat Indonesia
mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik
(BRI), atas nama "DPP Golkar",
Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK
nomer rekening "020601004392308"
tersebut.
telah mengacu pada Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik
Telah mengacu pada Pasal 14 ayat
Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta
(2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
Pemilu
yang
bersangkutan,
wajib
pernyataan
yang
keterangan/surat rekening
tersebut
dipergunakan
disertai
surat
2013 sebagaimana diubah dengan
menerangkan
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
sebagai
Rekening
Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
-3NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1 C. 5.
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan
Berdasarkan
129
pasal
ayat
bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan
Undang-Undang
Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta
2012
Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta
jumlah
Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye)
klasifikasi
dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang
tercantum
mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:
dengan nilai yang tercantum dalam
dan
Nomor
model
8
(2)
Tahun
DK5-PARPOL,
penerimaan
menurut
penyumbang dalam
yang
Daftar
LPSDK
LPPDK telah sesuai, akan tetapi DPP Partai
Golkar
terdapat
kelalaian
pencatatan LPSDK yang seharusnya sumbangan sebesar
dalam Rp.
bentuk
uang
1.000.000.000,-,
tercatatnya dalam bentuk sumbangan barang. 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
Rp. 72.498.750.000,-
2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD
Rp. 328.673.017.636,-
kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan.
Nihil
(b) Kelompok.
Nihil
(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.
Rp. 1.000.000.000,Nihil
4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
b) Jika Daftar
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Telah
mengacu
Pasal
pada
19
Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013
LPPDK
sebagaimana
Partai
Politik
Peserta
Pemilu
tidak
diubah
dengan
memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar
dan model DK5-PARPOL.
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang
Telah
dilakukan
untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai
keberadaan
Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi
penyumbang
penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak
penerimaan dana kampanye, yang
sebagai berikut:
terdiri
dari
surat
pemeriksaan pernyataan
untuk
klasifikasi
transaksi
pihak
-4NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
1)
Perseorangan.
perusahaan/badan usaha yaitu dari
2)
Kelompok.
PT Tempo Centra Management, dan
3)
Perusahaan/badan usaha.
surat
4)
Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
klasifikasi badan usaha tersebut telah
pernyataan
ditanda
tangani
penyumbang
serta
di
bubuhi
materai senilai Rp.6.000,- atas nama Hendrawan, 2013,
tertanggal
dengan
20
nilai
Maret
sumbangan
sebesar Rp. 1.000.000.000,-
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat
Lihat butir 5d.
surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6.
a) Tentukan
keakurasian
matematis
(penjumlahan,
Telah
dibandingkan
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi
penerimaan
menurut
yang tercantum dalam Daftar
penyumbang
antara
Laporan Penerimaan
jumlah klasifikasi nilai
yang
Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan
tercantum dalam Daftar LPSDK dan
perhitungan
sesuai dengan nilai yang tercantum
kembali
atas
keakurasian
matematis
dalam LPPDK DPP Partai GOLKAR.
tersebut.
b) Jika
terdapat
ketidakakuratan
matematis,
laporkan
Lihat butir 6b.
dalam temuan. 7
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi
Berdasarkan
Pasal
280
Undang-
penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Telah
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
dibandingkan
dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
menurut
jumlah
penerimaan
klasifikasi
penyumbang
antara nilai yang tercantum dalam Daftar LPSDK dan LPPDK DPP Partai GOLKAR. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Jumlah yang tercantum dalam LPPDK &
LPSDK
penerimaan
dengan yaitu:
klasifikasi
Partai
Politik
sebesar Rp. 72.498.750.000,-, Para Calon
Legislatif
328.673.017.636, Badan
Usaha
1.000.000.000,-
sebesar dan
Rp.
Sumbangan
sebesar
Rp.
-5NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
c) Jika
5
terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan
Lihat butir 7c.
alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan
menurut
Peserta
Pemilu
dan
Lihat butir 7c.
hasil
pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. 8
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
Telah
dilakukan
keakurasian
pengujian
perhitungan
atas jumlah
sumbangan DPP Partai GOLKAR telah mengacu Pasal 11 Peraturan KPU
Nomor
sebagaimana
17
Tahun
diubah
2013 dengan
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif
Lihat butir 8b.
untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang
Telah dilakukan pengujian kepatuhan
diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan
terhadap sumber sumbangan yang
cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang
telah diperbolehkan telah mengacu
Penerimaan
pasal 139 ayat (1) Undang-Undang
Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas
No.8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU
penyumbang.
Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
tercantum
dalam
Daftar
Laporan
diubah
dengan
Peraturan
KPU
Nomor 1 Tahun 2014.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan,
Lihat butir 9b.
laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan
Telah dilakukan penelusuran atas
dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
penentuan
Kampanye dengan cara :
transaksi penerimaan dalam Daftar
kepatuhan
pencatatan
-6NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2 1)
2)
5
Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi
Laporan
penerimaan
Dana
secara
acak
yang
mewakili
Penerimaan
Kampanye
(LPSDK)
memenuhi
bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013
yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan
sebagaimana
Sumbangan Dana Kampanye
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
25%
dari
keseluruhan
19
telah
ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan
Apabila
Pasal
Sumbangan
ayat
diubah
(2)
dengan
transaksi
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3)
Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut
dilakukan untuk seluruh
transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang
Telah dilakukan prosedur “lihat butir
dipilih tersebut:
10.b.1”
1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang
dilaporkan oleh DPP Parta Golongan
tercantum Sumbangan
dalam Dana
Daftar
Laporan
Kampanye
Penerimaan
dengan
sesuai
dengan
yang
Karya.
surat
pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan
surat
perseorangan
pernyataan dan
Nihil
penyumbang
bukti-bukti
pendukung
fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat
Nihil
pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan
pemerintah
dibuktikan
dengan
surat
pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi
Sesuai PARPOL.
dengan
MODEL
DK6-
-7NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan
lihat butir 10.b.1.d.
tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke
RKDK
untuk
memastikan
keberadaan
dan
Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung serta ke RKDK untuk memastikan
keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
keberadaan
dan
keakurasian pencatatan dan telah mengacu pada Pasal 280 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
diubah
dengan
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam
lihat butir 10.d.
RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan
Berdasarkan pasal 30 ayat (2) huruf
diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut
a, b dan c Peraturan KPU Nomor 17
dalam kertas kerja yang mencakup pada):
Tahun 2013 sebagaimana diubah
1)
tanggal transaksi
dengan Peraturan KPU Nomor 1
2)
nilai transaksi;
Tahun
3)
nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP,
pemerolehan dan pemeriksaan serta
akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas
pendokumentasian
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan
Partai Golongan Karya.
yang
berlaku)
dari
pihak
yang
2014
telah
dilakukan
informasi
DPP
memberikan
sumbangan; 4)
jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan
5)
klasifikasi penerimaan.
f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif
Telah
dilakukan
konfirmasi
positif
kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk
klasifikasi
penerimaan
sumbangan
mengkonfirmasikan
badan usaha kepada
perusahaan
keakurasian
identitas
pemberi bentuk
yaitu PT Tempo Centra Management,
sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus
dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,-
dikirimkan secara langsung oleh KAP.
konfirmasi tertanggal 14 Mei 2014.
sumbangan,
besaran
sumbangan,
dan
-8NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5 dan sesuai dengan hasil jawaban penyumbang tertanggal 20 Mei 2014.
g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk
lihat butir 10.f.
mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat
lihat butir 10.f. .
dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut
lihat butir 10.f.
dalam temuan.
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan
lihat butir 10.f.
alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan
lihat butir 10.k.
perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.
l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan
Nihil
kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan
diterima,
berdasarkan
tabel
yang
disediakan.
m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang
dicatat
Partai
Politik
Peserta Pemilu tidak
berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
Nihil
-9NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1 D. 11.
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
PENGELUARAN DANA KAMPANYE a)
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran
Berdasarkan
dalam
Dana
Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan
Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai
Model DK7-PARPOL telah diperiksa
pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk
kesesuaian
pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik
pengeluaran
Peserta
terdapat perbedaan.
Daftar
Aktivitas
Pemilu
dan
Pengeluaran
memperlihatkan
dengan
bentuk
Pasal
280
klasifikasi dalam
Undang-
dan
bentuk
DAPDK,
tidak
pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lainlain) menurut ketentuan.
b)
Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK
Partai
Politik
Peserta
Pemilu
lihat butir 11.b.
tidak
memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12.
a)
b)
Tentukan
keakurasian
matematis
(penjumlahan,
Telah dilakukan penghitungan kembali
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi
atas
yang tercantum dalam DAPDK
seluruh
dengan
cara
keakurasian transaksi
matematis yang
dari
tercantum
melakukan perhitungan kembali atas keakurasian
dalam DAPDK dan sesuai dengan
matematis tersebut.
keakurasian matematis tersebut.
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan
lihat butir 12.b.
dalam temuan. 13.
a)
Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi
Telah
pengeluaran
pengeluaran
menurut
pengeluaran
antara
antara
nilai
yang tercantum
dalam
DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
di
tercantum
bandingkan
dalam
jumlah klasifikasi
nilai
DAPDK
yang dengan
LPPDK, telah mengacu Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
b)
Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut
Jumlah
tersebut
dalam temuan.
pengeluaran
yang
adalah
sebesar
berasal
dari
pengeluaran operasi yang terdiri dari:
-10NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5 media massa cetak dan media massa elektronik
sebesar
Rp.
29.662.420.538,-, Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebesar Rp. 38.016.075.000,-, dan Rapat Umum Rp. 5.830.337.500,-.
c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti
lihat butir 13.c.
dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. 14.
Tentukan
keberadaan
dan
keakurasian
pencatatan
Telah dilakukan pengujian keberadaan
transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:
dan keakurasian pencatatan transaksi
a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi
pengeluaran dalam DAPDK dengan
pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili
memilih “lihat butir 14a,b dan c”, dari
ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan
seluruh
bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran
penjelasan sebagai berikut:
operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi
jumlah
item
transaksi,
Item keseluruhan : 59 item Nilai keseluruhan: Rp. 73.508.833.038,Item disampling : 15 item Nilai disampling : Rp. 21.409.476.188,-
Sesuai pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang
Telah dilakukan prosedur “lihat butir 14.d.1”
1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya
dilaporkan oleh DPP Partai Golongan
dan ke RKDK.
sesuai
dengan
yang
dipilih tersebut:
Karya dan telah mengacu pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (1)
-11NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5 dan (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam
RKDK
dan
atau
tidak
memiliki
lihat butir 14.d.1.
bukti
pendukung, laporkan dalam temuan.
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan
lihat butir 14.d.1.
diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.
4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam
Nihil
bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan
lihat butir 14.d.5.
jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan
tabel
tersebut,
laporkan
dalam
temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian
barang atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara diskon
umum,
tentukan
tersebut
kepatuhan
sebagai
pencatatan
sumbangan
dan
dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
lihat butir 14.d.1.
-12NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas
5 lihat butir 14.d.1.
sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu
Telah didapatkan surat representasi
yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang
berdasarkan surat pernyataan MODEL
telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
DK12-PARPOL
dari
DPP
Partai
Golongan Karya yang sesuai dengan SA 622.
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLONGAN KARYA AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
A. 1.
3
4
5
UMUM CAKUPAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 135 ayat (1) Undang-
LAPORAN
menyerahkan
Laporan
Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye
Undang
Nomor
8
Tahun
2012
(paling lambat 15 (lima belas) hari b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) setelah tanggal pemungutan suara)
dan ayat (3) Peraturan KPU
berikut di bawah ini beserta laporan-
Nomor
laporan lainnya yang terkait
sebagaimana diubah dengan
a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1
Peraturan
(satu) buah Laporan Penerimaan
17
Tahun
KPU
Nomor 1
Tahun 2014.
dan Pengeluaran Dana Kampanye c) Model DK-10 PARPOL. Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada
Partai
Politik
Tingkat
Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran
Dana
Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL;
2013
PATUH
-2PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
3
4
5
10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan
Dana
Kampanye
Pihak Lain
2.
PERIODE
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (7) Undang-
PENCATATAN
melakukan
DAN
dan pengeluaran Dana Kampanye
PELAPORAN
dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan
pencatatan
penerimaan
Undang
Nomor
8
Tahun
2012;
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu
KPU Nomor 17 Tahun 2013
dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum
sebagaimana diubah dengan
penyampaian
Penerimaan
Laporan
dan Pengeluaran Dana Kampanye
PATUH
Peraturan
KPU
Nomor 1
Tahun 2014.
kepada KAP. B.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
3.
RKDKP
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat Dana
menempatkan
Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
PATUH
(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
Dana Kampanye Partai Politik Peserta b) Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17
Pemilu pada bank
Tahun 2013 sebagaimana diubah
dengan
Peraturan
KPU Nomor 1 Tahun 2014. 4.
BATASAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat
MAKSIMUM
mematuhi
SUMBANGAN
sumbangan (mencakup uang, barang,
ayat
dan/atau
Undang-Undang
jumlah
jasa
yang
penerimaan
dapat
dinilai
dengan uang, termasuk hutang dan
(4) dan Pasal 131 ayat (1), (2),
dan
ayat Nomor
(3) 8
Tahun 2012;
diskon pembelian barang atau jasa b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), yang
melebihi
batas
kewajaran
Pasal 45 ayat (1) dan Pasal
transaksi jual beli secara umum) yang
46 Peraturan KPU Nomor 17
dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh
Tahun 2013 sebagaimana
PATUH
-3PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
3
4
5
melebihi jumlah di bawah ini;
diubah
dengan
Peraturan
a) Rp. 1 Miliar untuk penyum-bang
KPU Nomor 1 Tahun 2014.
perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 134 ayat (1) Undang-
WAKTU
mematuhi penyerahan laporan sebagai
Undang
PELAPORAN KE
berikut sesuai dengan waktu yang
2012;
KPU (LP-1,LP-
telah ditetapkan :
2,setor ke kas
a) Penerimaan Sumbangan Periode I
KPU)
b) Pembukaan
8
Tahun
b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat
dan Periode II
negara, lapor ke
Nomor
(4) Peraturan KPU Nomor 17 Rekening
Khusus
Peraturan
Tahun
Dana Kampanye
Nomor
c) Laporan Awal Dana Kampanye
17
2013
sebagaimana diubah dengan Peraturan
KPU
Nomor
1
Tahun 2014;
Dilengkapi dengan: -
Berkas tanda terima dari KPU
-
Daftar
Penerimaan
Tahun
KPU
c) Surat
Nomor
658/KPU/IX/2013 tanggal 27
Sumbangan
September 2013;
Dana Kampanye Periode I dan Periode II
KPU
d) Surat
KPU
Nomor
-
Model DK8-PARPOL (lihat A.1)
659/KPU/IX/2013 tanggal 27
-
Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)
September 2013; e) Surat
KPU
Nomor
811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f)
Surat
KPU
Nomor
821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat
KPU
Nomor
860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat
KPU
69/KPU/II/2013
Nomor tanggal
7
Februari 2014; i)
Surat
KPU
70/KPU/II/2013 Februari 2014.
Nomor tanggal
7
PATUH
-4PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
6.
3
4
5
Apabila terdapat Partai Politik Peserta a) Pasal 131 ayat (4) UndangPemilu menerima sumbangan yang
Undang
dilarang
2012;
maka
wajib
mematuhi
menggunakan
sumbangan tersebut; b) Menyetorkan
Tahun
(3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
sumbangan
yang
dilarang ke kas Negara; * dan sumbangan
c) Melaporkan
8
b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat
ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang
Nomor
PATUH
Nomor
Peraturan 17
KPU
Tahun
2013
sebagaimana diubah dengan yang
dilarang.
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman
Negara
Bukan
Pajak
(”SSPNBP”). 7.
SUMBER DANA
Sumber
PARTAI DAN
Anggota DPR dan DPRD bersumber
Nomor
CALEG
dari kekayaan pribadi dan Partai Politik
sebagaimana diubah dengan
yang
Dana
Kampanye
Calon a) Pasal 41 Peraturan KPU
menguji
bersangkutan.(Untuk
kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)
17
Peraturan
Tahun
KPU
PATUH
2013
Nomor
1
Tahun 2014; b) Surat
KPU
Nomor
859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013. C.
LAPORAN
AWAL
KAMPANYE KHUSUS
DAN
DANA REKENING
DANA
KAMPANYE
PEMILU 8.
PERIODE
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat
LAPORAN
mematuhi lingkup waktu pencatatan
(7) Undang-Undang Nomor 8
PENERIMAAN
penerimaan dan pengeluaran Laporan
Tahun 2012;
AWAL
Awal Dana Kampanye dan Rekening b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat Khusus
Dana
Kampanye
Pemilu,
Tahun 2013 sebagaimana
meliputi : a)
(2) Peraturan KPU Nomor 17
Lingkup penerimaan
waktu
pencatatan
dan
pengeluaran
diubah
dengan
Peraturan
KPU Nomor 1 Tahun 2014;
Laporan Rekening Khusus Dana c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ Kampanye terhitung
yang sejak
3
dilaporkan (tiga)
hari
2013
tanggal
7
Februari
2014;
ditetapkan sebagai Partai Politik d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/
PATUH
-5PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
3
4
Peserta Pemilu sampai dengan
2013
pembukaan
2014.
rekening
khusus
tanggal
5 7
Februari
Dana Kampanye .
b)
Lingkup penerimaan
waktu
pencatatan
dan
pengeluaran
Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan
Pemilu
dalam bentuk rapat umum. 9.
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat membuka Rekening
Khusus
Dana
Kampanye: a)
(6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8
Dimulai 3
(tiga)
hari
setelah
Tahun 2012;
ditetapkan b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat
TANGGAL
Peserta
PEMBUKAAN
sebagai
dan
(2) dan Pasal 15 Peraturan
RKDKP
paling lambat 14 (empat belas
KPU Nomor 17 Tahun 2013
hari)
sebagaimana diubah dengan
NAMA BANK
b)
pemilu peserta
sebelum
Pemilu
hari
pertama
jadwal pelaksanaan kampanye
Peraturan
dalam bentuk rapat umum.
Tahun 2014;
Pada bank pemerintah atau bank c) Surat bukan
pemerintah
mempunyai
perwakilan
yang di
Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia c)
Atas nama Partai Politik Peserta
NAMA PEMILIK
Pemilu, apabila Rekening Khusus
RKDKP
Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat
keterangan/surat
pernyataan yang menerangkan rekening
tersebut dipergunakan
sebagai Rekening Khusus Dana
KPU
KPU
Nomor 1
Nomor
851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
PATUH
-6PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
3
4
5
Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan
Rekening
Khusus
Dana Kampanye terpisah dari rekening
Partai
Politik
dan/atau
terpisah
rekening
pribadi
dari Calon
Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Ketua
Dana
Kampanye
Umum,
Bendahara
Umum, ketua dan bendahara, atau
nama
ditugaskan disertai
lain partai
politik,
dengan
surat
keterangan/surat dari
yang
partai
pernyataan
politik
yang
bersangkutan. 10.
CAKUPAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) 131 ayat (3) Undang-Undang
LAPORAN
membuat Laporan Rekening Khusus
PEMBUKAAN
Dana
REKENING
mencakup:
KHUSUS
a)
b)
yang
Kampanye
Nomor 8 Tahun 2012;
dilaporkan b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013
Sumber perolehan saldo awal
sebagaimana diubah dengan
atau saldo pembukaan;
Peraturan
Rincian perhitungan penerimaan
Tahun 2014;
KPU
Nomor 1
dan pengeluaran yang sudah c) Model DK8-PARPOL; dilakukan
sebelumnya
apabila d) Model DK12-PARPOL.
saldo awal merupakan sisa dari penerimaan peruntukan diperoleh pembukaan
dana kampanye sebelum Rekening
dengan yang periode Khusus
Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.
PATUH
-7PATUH/TIDAK NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT PATUH
1
2
3 2) DK8-PARPOL
yang
4
5
a) Pasal 131 ayat (3) Undang-
PATUH
diserahkan
kepada KPU 11.
CAKUPAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib
LAPORAN AWAL
membuat
Laporan
Awal
Dana
Kampanye yang dilaporkan mencakup: a)
informasi daftar penyumbang;
b)
jumlah
penerimaan
pengeluaran
Dana
Nomor
8 Tahun
2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal
dan
Kampanye
21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor
17
Tahun
2013
berupa uang, barang dan/atau
sebagaimana diubah dengan
jasa setelah tanggal pembukaan
Peraturan KPU Nomor 1
rekening khusus sampai dengan
Tahun 2014;
paling lambat 14 (empat belas)
c) Model DK-9 PARPOL;
hari sebelum hari pertama jadwal
d) Model DK12-PARPOL.
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c)
Undang
jumlah
penerimaan
pengeluaran
Dana
sebagaimana Rekening
dan
Kampanye
tercatat Khusus
dalam Dana
Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama
jadwal
pelaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL kepada KPU
yang
diserahkan
