Keterangan : (IV.37.1) adalah nomor Bidang (IV), Program (37) dan Rencana Tindak (1) dalam REPETA Nasional tahun 2004

KEGIATAN DALAM REPETA DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2004 Rencana Tindak (REPETANAS 2004)

Kegiatan Departemen Kehutanan

Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENEBANGAN LIAR Melanjutkan upaya pemberantasan pencurian kayu, perambahan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan (IV.37.11)

Mengembangkan Social Forestry (IV.37.1)

1.1. Melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi terhadap kebijakan pencegahan illegal logging

Terwujudnya pemahaman & kepedulian masyarakat akan pentingnya SDH dan dampak negatif illegal logging bagi kehidupan manusia

• Peningkatan pemahaman & kepedulian masyarakat terhadap pelestarian SDH • Peningkatan jml masyarakat yang berperan serta dlm pencegahan illegal loging

Setjen, BPK, PHKA

1.2. Melaksanakan perlindungan serta pengamanan hutan dan ekosistemnya dari gangguan manusia

• Terwujudnya rencana perlindungan dan pengamanan hutan • Terlaksananya pengamanan hutan bersama masyarakat melalui Pengamanan Swakarsa • Terlaksananya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan kehutanan & pembakar hutan • Terlaksananya pembangunan sistem insentif dan perlindungan hutan • Terciptanya peningkatan keamanan kawasan hutan dari pencurian dan peram-bahan

PHKA, BPK

1.3. Melaksanakan desiminasi dan penyebarluasan informasi kebijakan PHAPL, khususnya kelestarian fungsi sosial

Terwujudnya pemahaman dan kepedulian masyarakat serta unit manajemen (UM) akan pentingnya sumberdaya hutan (SDH) bagi kehidupan manusia

1.4. Pemberian bantuan hukum terhadap perkaraperkara yang berkaitan dengan illegal logging 1.5. Penertiban industri pengolahan kayu illegal

Penyelesaian perkara-perkara illegal logging

• Adanya rencana perlidungan & pengamanan hutan yg rasional • Mantapnya organisasi perlindungan dan pengamanan hutan • Meningkatnya peran serta masyarakat & LSM dlm perlindungan dan pengamanan hutan • Menurunnya ganguan terhadap kawasan hutan • Data inventarisasi & identifikasi masyarakat pelaku penebangan liar • Tersedianya SDM penegak hukum yang memadai & bermoral dlm pelaksanan tugas • Terbangunnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum yang tegas, menjerakan, berkeadilan & berkatauladanan • Berlakunya sistem insentif perlindungan hutan • Terlaksananya operasi preventif/ refresif secara rutin atau operasi gabungan • Pemahaman dan kepedulian masyarakat serta unit manajemen thd pelestarian SDH meningkat. • Meningkatnya kebersamaan masyarakat & unit manajemen dalam pencegahan illegal logging Kepastian hukum perlidungan hutan atas kasus-kasus illegal logging • Tertib usaha pengolahan kayu • Berkurangnya pengolahah kayu illegal Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pencegahan illegal logging

1.6. Pengembangan social forestry pada areal rawan illegal logging

Terwujudnya usaha pengolahan kayu yang sah dalam perijinan dan pemenuhan bahan bakunya Terciptanya kegiatan pengembangan social forestry bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan illegal logging

Setjen

Setjen, PHKA BPK, PHKA RLPS, PHKA, Eselon I.

Keterangan : (IV.37.1) adalah nomor Bidang (IV), Program (37) dan Rencana Tindak (1) dalam REPETA Nasional tahun 2004

REPETA Departemen Kehutanan tahun 2004

9

Rencana Tindak (REPETANAS 2004)


Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENEBANGAN LIAR Melakukan kegiatan perpetaan kehutanan berdasarkan teknologi penginderaan jauh dan SIG di seluruh Indonesia (IV.37.6) Melaksanakan penertiban peredaran hasil hutan (IV.37.19) Mengembangkan sistem pengawasan peredaran hasil hutan (IV.37.20)

Melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten (IV.37.21) Meyiapkan penerbitan Keppres yang mengatur pendanaan dan koordinasi penanganan pencurian kayu (IV.37.23) Menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan (IV.37.29) Meningkatkan penelitianpenelitian yang ditujukan untuk memecahkan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dll sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah (VII.6.2) Perencanaan, pengelolaan dan rehabilitasi kawasan konservasi (IX.2.8/12) Meningkatkan upaya pemeriksaan operasional dan pemeriksaan lainnya berkaitan dengan al: Illegal logging, kebakaran hutan. (X.4.14)

Data awal terjadinya penebangan liar dan ber-kurangnya pelanggaran penebangan (overcutting dan illegal logging)

Baplan, PHKA, BPK

Menurunnya kegiatan pencurian dan perambahan hutan serta tertibnya peredaran hasil hutan

BPK, Itjen

Menurunnya tingkat pelanggaran / penyimpangan di bidang peredaran hasil hutan

Setjen, BPK

1.10. Mengembangkan sistem informasi peredaran hasil hutan 1.11. Pemeriksanaan khusus kasus-kasus illegal logging

• Data indikasi awal terjadinya penebangan liar di kawasan hutan (data tabuler & peta) & analisisnya • Tersusunnya informasi lebih rinci kegiatan illegal logging Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut penanggulangan pencurian, perambahan hutan dan kegiatan peredaran hasil hutan • Terwujudnya penerapan ketentuan peredaran hasil hutan • Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran peredaran hasil hutan Tersedianya perangkat sistem informasi peredaran hasil hutan Terlaksananya pemeriksnaan khusus dan tindak lanjutnya terhadap kasus-kasus illegal logging

Terpantaunya peredaran hasil hutan dan pendistribusian dokumen SKSHH • Menurunnya kegiatan illegal logging • Terlaksananya proses hukum pelaku illegal logging

BPK

1.12. Menyiapkan Keppres tentang Penaggulangan Illegal Logging

Tersusunnya perundang-undangan bidang penaggulangan illegal logging

Tersusunnya draft Keppres yang mengatur pendanaan dan koordinasi penanganan pencurian kayu

Eselon I

1.13. Kampanye pencegahan pencurian dan perambahan

Terwujudnya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap hutan di 10 prov.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan fungsi hutan di 10 prov

Setjen

1.14. Kajian pengatasan illegal logging

Data / informasi hasil kajin peran hukum adat, bentuk dan mekanisme insentif

Terususunnya formulasi rekomendasi kebijakan pemberantasan illegal logging

Balitbang

1.15. Penyusunan SKB Menhut dan Menhan tentang Pengamanan Hutan di Wilayah Perbatasan

Disahkannya SKB Menhut dan Menhan

Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum pengamanan hutan wilayah perbatasan

Setjen, PHKA

1.16. Pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan illegal logging

Terlaksananya pemeriksaan khusus dan tindak lanjutnya

Menurunnya illegal logging dan terlaksanya proses hukum pelaku illegal logging

Itjen, BPK, PHKA

1.7. Memanfaatkan data hasil penafsiran citra landsat dan data “airborne” dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan khususnya upaya pengendalian illegal logging 1.8. Pelaksanakan pengawasan kegiatan penanggulangan pencurian, perambahan hutan dan kegiatan peredaran hasil hutan 1.9. Memantau dan mengevaluasi peredaran hasil hutan serta penyelesaian kasus-kasus peredran hsl hutan


Eselon I

10



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN / PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN 2.1. Melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi terhadap kebijakan pencegahan kebakaran hutan

Terwjudnya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan pentingnya SDH dan dampak negatif kebakaran hutan bagi kehidupan manusia

2.2. Melakukan pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan

• Pembangunan brigade pengendalian kebakaran hutan di 15 provinsi • Pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan • Penggalangan kerjasama dan koordinasi dalam dan luar negeri • Pemadaman kebakaran hutan


2.3. Pengembangan social forestry pada areal-areal yang rawan kebakaran

Melakukan kegiatan perpetaan kehutanan berdasarkan teknologi penginderaan jauh dan SIG di seluruh Indonesia (IV.37.6)

2.4. Memantau dan menganalisia in-dikasi kebakaran hutan (hotspot) melalui satelit NOAA

Terciptanya kegiatan pengembangan social forestry bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan kebakaran hutan Indikasi dini kejadian kebakaran hutan

Melanjutkan upaya pemberantasan pencurian kayu, perambahan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan (IV.37.11)

2.5. Membuat peta hasil indikasi kawasan hutan yang rawan terbakar berdasarkan bahan bakar hutan Melanjutkan upaya pemberantasan pencurian kayu, perambahan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan (IV.37.11) Melaksanakan litbang pengelolaan hutan secara lestari (IV.37.25) Menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan (IV.37.29)

• Peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian SDH • Peningkatan jml masyarakat yang berperan serta dlm pencegahan kekaran hutan

Setjen, Eselon I

• Terbentuknya Brigdalkar di Prov. Kalsel, Sumsel, Sumbar, Lampung, Sulsel, Jatim & Bali • Tersusunnya Juknis dan pedoman penaggulangan kebakaran hutan • Terwujudnya kerjasama partispatif Brigdalkar dgn kelompok masyarakat adat peduli karhut untuk mendukung upaya dalkarhut oleh Dephut • Terlaksananya rapat koordinasi Pusdalkarhutnas dan lintas sektoral • Terlaksananya operasi pemadaman oleh Brigade maupun Operasi Khusus Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan kebakaran untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan Tersedianya data indikasi keja-dian kebakaran secara periodik

PHKA

RLPS Baplan, PHKA

Tersedianya peta kawasan hutan yang rawan terbakar berdasarkan bahan bakarhutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan Terdeteksinya indikasi dini kebakaran hutan pada areal kerja HPH/IUPHHK

Terdeteksinya areal/ lokasi rawan terbakar berdasarkan bahan bakar hutan sedini mungkin

Baplan, PHKA

Tersedianya data indikasi kejadian kebakaran hutan pada areal kerja HPH/IUPHHK secara periodik

BPK, PHKA, Baplan

2.7. Teknologi dan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan

Data/informasi hasil kajian penyebab kebakaran, pencegahan serta pengurangan resiko kebakaran

Tersusunnya konsep rekomendasi teknis dan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan

Balitbang

2.8. Kampanye pencegahan dan pe-nanggulangan kebakaran hutan

Terciptanya masyarakat yang sadar dan memahami akan pentingnya manfaat keberadaan hutan di 10 prov

Masyarakat ikut serta mendukung kegiatan pencegahan & penanggu-langan kebakaran hutan di 10 lokasi

Setjen

2.6. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap HPH/ IUPHHK yang berindikasi mempunyai titik panas (hotspot) pada areal kerjanya


11



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN / PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN Meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan lainnya (X.3.16)

2.9. Melakukan pemantauan kondisi dan deteksi dini bahaya kebakaran hutan


• Pengembangan pemantauan kondisi dan deteksi dini bahaya kebakaran hutan • Penceghan kekaran hutan

• Terlaksananya peningkatan pendayagunaan citra satelit NOAA dan Himawari untuk peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan • Terlaksananya peningkatan pendayagunaan dan supervisi Posko Siaga Kebakaran Hutan di Pusat dan seluruh Indonesia pada status Siaga II & Siaga I • Terselenggaranya kampanye pengendalian kebakaran hutan di media masa (13 prov) • Terselenggaranya pembinaan dan bimbingan teknis pencegahan kebakaran hutan pada pemegang IPH, pengusahaan KPA dan KSA di prov. rawan kebakaran I dan II (22 provinsi)

PHKA, Baplan

12



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SEKTOR KEHUTANAN Melaksanakan penilaian (audit) kinerja pengelolaan hutan lestari pada unit manajemen (HPH/HPHT), melakukan evaluasi dan/atau restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) (IV. 37.10)

3.1. Melaksanakan restrukturisasi HTI patungan 92 unit, restrukturisasi HPH 170 unit, restrukturisasi industri 66 unit

HTI patungan yang menggunakan DR, HPH, Industri hasil hutan

Meningkatnya performance HTI patungan, HPH dan industri primer hasil hutan

BPK

3.2. Penelaahan dan evaluasi peraturan perundangan-undangan menyangkut: Restrukturisasi Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI; Restrukturisasi HPH dan Ijin usha lainnya 3.3. Memfasilitasi restrukturisasi industri kehutanan bermasalah dan Melanjutkan inventarisasi industri primer hasil hutan serta pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan industri primer hasil hutan

Hasil telaahan dan evaluasi peraturan perundanganundangan yg menyangkut : Perusahaan HTI yg layak teknis & finasial; pemegang IUPHHK yang melakukan pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari

Terwujudnya BUMN Kehutanan yang prospektif; terwujudnya perusahaan HTI yang prospektif; terwujudnya pengelolaan SDH secara lestari

Setjen, BPK

•

• Ditutupnya industri yang mengolah bahan baku illegal • Penurunan/ penutupan kapasitas ijin produksi bagi industri yang tidak memiliki jaminan pasokan bahan baku • Melaksanakan inventarisasi industri kehutanan bekerjasama dengan BPS dan Deperindag

BPK

3.4. Melaksanakan pendaftaran ulang IPHHK

3.5. Meningkatkan pengaturan dan pembinaan terhadap IPHH Bukan Kayu

Mengembangkan kriteria, standar dan indikator dalam proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari (IV.37.13)

3.6. Menyusun kebijakan pengembangan pemasaran hasil hutan (kayu dan bukan kayu) 3.7. Melanjutkan penilaian kinerja PHAPL pada unit manajemen 3.8. Melaksanakan penilaian komprehen-sif terhadap perusahaan HTI 3.9. Mengembangkan dan menerapkan sistem (kriteria, standar & indikator) pengelolaan hutan lestari serta mengembangkan sistem standarisasi sertifikasi kehutanan


Terwujudnya industri tangguh dalam kerangka pengelolaan hutan lestari • Terwujudnya efisiensi pemanfaatan • Terkendalinya supply-demand bahan baku • Tersedianya data perkembangan IPHH • Tersedianya piranti monitoring dan pengendalian IPHH • Terlaksananya evaluasi terhadap IPHH sekurangnya 3 tahun sekali • Terwujudnya IPHH yang tangguh dan efisien dalam kerangka pengelolaan hutan lestari • Tersusunnya data base IPHHK • Terbitnya pembaharuan IUPHHK • Penurunan kapasitas izin produksi Tersusunnya kebijakan pengaturan dan pembinaan IPHHBK Tersusunnya kebijakan pengembangan pemasaran hasil hutan (kayu dan bukan kayu) Penilaian kinerja HPH/ IUPHHK sebanyak 224 unit Hasil penilaian terhadap 192 perusahaan HTI (definitif, pencadangan dan SK sementara) • Tersedianya sistem (kriteria, standar & indikator) pengelolaan hutan lestari serta sistem standarisasi sertifikasi kehutanan

• Melaksanakan evaluasi dan pemeriksnaan terhadap IPHH • Penindakan terhadap industri yang mengolah bahan baku hasil hutan illegal • Terbitnya kebijakan pendaftaran ulang IPHHK • Pelaksnaan pendaftaran ulang IPHHK • Tersusunnya database IPHHK • Terbitnya SK Menhut ttg Perizinan dan Penilaian Kinerja IPHHBK • Tersusunnya Pola Pengembangan IPHHBK Terbitnya kebijakan pemasaran hasil hutan (kayu dan bukan kayu) Terlaksananya penilaian kinerja HPH/ IUPHHK sebanyak 224 unit Terlaksananya penilaian secara komprehensif terhadap perusahaan HTI Terwujudnya sistem (kriteria, standar & indikator) pengelolaan hutan lestari serta sistem standarisasi sertifikasi kehutanan

BPK

BPK BPK BPK BPK Setjen dan Eselon I

13



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SEKTOR KEHUTANAN Terwujudnya pemahaman dan kesiapan pemegang HPH/ IUPHHK dalam impelentasi sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) • Terwujudnya pemahaman sistem pengelolaan pengelolaan hutan produksi alam lestari antar multipihak (stakeholders) • Draft Kepmenhut ttg Kriteria dan Indikator Pembalakan Tersusunnya kriteria dan standar kegiatan KSDAHE

Semakin bertambahnya jumlah HPH/ IUPHHK yang memperoleh setifikat ISO 14001

BPK

Hutan produksi dikelola secara lestari

Setjen, BPK

Tersedianya kriteria dan standar kegiatan KSDAHE

PHKA

Tersedianya kriteria, standar & indikator pengelolaan hutan lestari, & sistem sertifikasi (hutan alam, hutan tanaman, hutan berbasis masyarakat dan lacak balak); dan meningkatkan kesiapan unit manajemen (UM) dalam implementasi SPHL. ISO 14001, dan ISO 9000

• Tersusun dan tersedianya kriteria, standar & indikator pengelolaan hutan lestari • Meningkatnya kesiapan UM dalam menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari • Tersedianya tenaga teknis sebagai pembina UM dalam penerapan sistem pengelolaan hutan lestari • Meningkatnya kesadaran pengetahuan & apresiasi para pihak terkait (stakeholders) thd budaya standar dan budaya sadar mutu dan lingkungan • Terfasilitasinya pengembangan standar produk (barang & jasa) dan standar proses di bidang kehutanan, sehingga dapat mewujudkan produk hasil hutan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi • Rendahnya tingkat klaim atau penolakan terhadap produk hasil hutan yang dipasarkan • Tersusunnya standar yang diakui secara regional dan internasional Meingkatnya kualitas dokumen lingkungan dan terlaksanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Setjen, Eselon I

•

3.10. Pemantapan krietria dan standar kegiatan KSDAHE 3.11. Penyusunan dan penerapan kriteria, standar dan indikator pengelolaan hutan lestari

3.12. Melaksanakan penyusunan, penerapan, revisi dan permasalahan standar produk dan proses dibidang kehutanan (nasional, regional dan internasional)

• Tersusun dan disahkannya SNI produk dan proses dibidang kehutanan • Meningkatnya kesadaran para pihak (stakeholders) terhadap budaya standar dan mutu • Terwujudnya harmonisasi standar di tingkat regional dan intennasional

3.13. Pembinaan pelaksanaan dokumen AMDAL, UKL dan UPL & menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibidang kehutanan 3.14. Menyusun kriteria dan standar pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan alam

Terlaksananya pembinaan pelaksamaam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan penerapannya Tersusunnya kriteria dan standar sistem silvikultur pada hutan alam produksi yang mencakup pemanfaatan HHK dan HHBK berdasarkan site spesifik Terlaksananya penilaian sertifikasi PHL atas Pemegang HPHTI/ IUPHHK Tersedianya 40 orang penilai kinerja pengelolaan hutan tanaman lestari

3.15. Mendorong dan memfasilitasi proses setifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari 3.16. Melaksanakan pelatihan penilaian pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman lestari


Kepmenhut ttg Kriteria dan Indikator Pembalakan

Setjen, Eselon I

Setjen

Terbitmya Kepmenhut ttg kriteria dan standar pemanfaatan HHK dan HHBK dalam bentuk silvikultur sesuai site spesifik

Setjen, BPK

Meningkatnya jumlah HPHTI untuk memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari Tersedianya tenaga termapil dalam supervisi penilaian kinerja pengelolaan hutan tanaman lestari

Setjen, BPK BPK

14



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SEKTOR KEHUTANAN

Pengembangan alternatif kebijakan sistem insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem dan jaringan pendukung UKMK yang lebih meluas di daerah (IV.11.8) Melaksanakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan dana reboisasi (PSDH, DR, dll) (IV.37.7)

Melaksanakan penataan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi (IV.37.8) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan dengan masyarakat di sekitar hutan (IV.37.9)

Meningkatkan efisiensi dalam pembalakan dan industri primer hasil hutan kayu (IV.37.17)

Baplan

3.17. Pengujian dan pengembangan kriteria dan standar KPH dan supervisi/ koordinasi pembentukan unit pengelolaan

• Tersusunnya penyempurnaan kriteria dan indikator KPHP • Terlaksananya unit pengelolaan KPHP di 12 provinsi • Finalisasi kriteria dan stansar KPHL dan KPHK

3.18. Fasilitasi pengembangan kebijakan pemberdayaan UKMK bidang kehutanan

Tersedianya fasilitas pengembangan kebijakan pemberdayaan UKMK bidang kehutanan

3.19. Mengembangkan dan menerapkan sistem setoran PSDH dan DR dengan referensi 15 digit

• Tersedianya data & informasi setoran PNBP berdasarkan daerah penghasil • Tersedianya software penyusunan program pengembangan sistem setoran 15 digit • Terpantaunya pelaksanaan sistem setoran 15 digit Menurunkan jumlah tunggakan PSDH dan DR

• Percepatan pembagian bagian daerah penghasil • Terlaksananya penggunaan software sistem setoral 15 digit • Data dan informasi berkaitan dengan PNBP dapat disediakan cepat, akurat dan terkini Meningkatnya jumlah penerimaan PSDH dan DR

BPK

Terciptanya tata usaha PSDH dan DR sesai ketentuan yang berlaku

Diperolehnya PSDH dan DR sesuai rencana dengan tepat waktu

BPK

Terlaksananya penataan pemanfaatan dan pengamanan eks HPH di 13 propinsi

Tertatanya areal eks HPH di 13 propinsi

BPK

3.23. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi

Meningkatnya pemanfaatan HHBK pada kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan

Berkurangnya perambahan dan penebangan liar

BPK, PHKA

3.24. Melakukan pembinaan & pengendalian masyarakat sekitar hutan produksi 3.25. Pembinaan dan pemantauan terhadap pengembangan kolaburasi manajemen kemitraan usaha di bidang pengelolaan hutan alam produksi 3.26. Melaksanakan sosialisasi & deseminasi peraturan di bidang peralatan dan pembuatan jalan angkutan kayu dan penyempurnan peraturan pendukungnya

Terwujudnya kemampuan dan peran serta masyarakat di sekitar hutan produksi Terbinanya kelompok usaha bersama/ koperasi masyarakat di bidang pengelolaan hutan alam produksi

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti dan fungsi hutan • Meningkatnya koperasi masyarakat yang berusaha dalam pengelolaan hutan alam produksi • Meningkatnya UM/ HPH yang melaksanakan kolaburasi menajemen dengan masyarakat Menurunnya tingkat kerusakan hutan.

BPK, PHKA

3.20. Mengupayakan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR di seluruh propinsi penghasil 3.21. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan tata usaha PSDH dan DR di seluruh propinsi penghasil 3.22. Melaksanakan penataan pemanfaatan areal eks HPH dan pengamanan areal eks HPH


§ §

Meningkatkan kesadaran dalam rangka penerapan peraturan di bidang Peralatan dan Jalan Angkutan Kayu Draft Kepmenhut ttg Pembuatan/ Penggunaan jalan Angkutan Kayu

• Tersedianya hasil pengujian dan pengembangan kriteria dan standar pembentukan KPHP • Terwujudnya penetapan unit pengelolaan di 12 prov • Terwujudnya finalisasi kriteria dan standar KPHL dan KPHK Tersedianya unit penanganan pengaduan UKMK dan jasa advokasi/ mediasi dalam rangka pemberdayaan UKMK bidang kehutanan

Setjen

BPK, Itjen

BPK

BPK

15



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SEKTOR KEHUTANAN 3.27. Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Peralatan PH dan Pembuatan/Penggunaan koridor 3.28. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RKUPHHK, RKLPHHK pada HPH/IUPHHK 3.29. Melaksanakan pembinaan terhadap IPHH skala kecil dan menengah (small and medium entreprise) 3.30. Melaksanakan pengendalian pe-manfaatan bahan baku industri 3.31. Mengevaluasi penerapan reduce impact logging (RIL) 3.32. Memfasilitasi relokasi industri ke Indonesia Bagian Timur

Optimalisasi fungsi & pemanfaatan sumber daya hutan melalui peningkatan nilai riil hasil hutan, pemanfaatan hutan non kayu dan jasa lingkungan (IV.37.18)

Terkendalinya penggunaan peralatan pengusahaan hutan dan Pembuatan/ Penggunaan koridor

Tertibnya penggunaan peralatan pengusahaan hutan Pembuatan/ Peng-gunaan Koridor

BPK

Terlaksananya pembinaan dan pengendalian RKUPHHK, RKLPHHK pada HPH/ IUPHHK berdasarkan ketentuan yang berlaku (SK Menhut No.16/Kpts-II/2003) Terwujudnya IPHH skala kecil dan menengah yang tangguh, efisien dan berdaya saing tinggi di era perdagangan global Termonitornya pemanfaatan bahan baku melalui RPBBI Laporan hasil evaluasi penerapan RIL

Berfungsinya SK Menhut tentang RKU, RKL, RKT dan BKTIUPHHK No. 16/Kpts-II/2003

BPK

• Penguatan kelembagaan • Diseminasi teknologi tepat guna dan pembangunan teknologi tepat guna (pengeringan, finishing) 5 prop. Industri mengolah bahan baku yang berasal dari sumber yang sah Pelaksanaan RIL oleh HPH

BPK

• •

BPK

BPK BPK

3.33. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengaturan hasil hutan kayu dari hutan alam produksi secara lestari

Terkendalinya produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam produksi berdasarkan JPT yang ditetapkan

• Terselenggaranya temu usaha dalam rangka relokasi industri 2 kali • Tersusunnya masterplan pengembangan IPHHK di Prop. Papua • Studi potensi kayu merbau dan relokasi IPHHK di Prop. Papua Realisasi hasil hutan kayu HPH/IUPHHK pada hutan alam produksi sesuai denga JPT yang telah ditetapkan

3.34. Melaksanakan pengendalian produksi hasil hutan kayu pada hutan alam produksi secara nasional 3.35. Melakukan analisis sistem lelang tegakan hasil hutan 3.36. Melaksanakan sistem lelang tegakan dan hasil hutan 3.37. Menyempurnakan peraturan di bidang peralatan dalam rangka PHPL 3.38. Membangun jaringan informasi pemasaran hasil hutan, termasuk mengembangkan market intelegent

Tersedianya penetapan JPT hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam berdasarkan SPHL

Terbitnya SK Menhut tentang JPT yang berasal dari hutan alam produksi secara nasional

BPK

Tersedianya data informasi hasil analisis sistem lelang

Tersusunya konsep rekomendasi sistem lelang tegakan dan hasil hutan sebagai bahan masukan penyusunan keputusan Terlaksananya lelang tegakan dan hasil hutan

BPK

Terbitnya Kepmenhut ttg Peralatan dan Pembuatan Koridor

BPK

• Terbangunnya jaringan informasi pemasaran • Tersedianya databse pemasaran hasil hutan yang up to date dan mudah diakses • Tersedianya SADM yang memadai • Terrbukanya pangsa pasar baru

BPK

Tersedianya data/informasi serta mekanisme lelang tegakan & hasil hutan Draft Kepmenhut ttg “Peralatan Dalam Kegiatan • • •


Terwujudnya relokasi indutri kehutanan di Katimin Terwujudnya pengembangan industri pada wilayah yang memiliki SDA

Tersusunnya database dan sistem jaringan informasi pemasaran hasil hutan Tesedianya informasi kebutuhan konsumen dalam dan luar negeri Tersedianya informasi harga pasar hasil hutan

BPK

BPK

16



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SEKTOR KEHUTANAN

Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan kehutanan (IV.37.27)

Mengembangan peluang usaha dan investasi dalam pengelolaan hutan lestari, ekowisata dan jasa lingkungan (IV.37.28) Mengembangkan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan spesialisasi sektor-sektor ekonomi produktif dan unggulan dari wilayah yang bersangkutan, terutama pada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk cepat tumbuh seperti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kawasan andalan, kawasan pembangunan strategis (strategic development region) termasuk kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang. (IX.2.1/11)

3.39. Mengembangkan pemasaran produk hasil hutan bukan kayu andalan

Diversifikasi pemasaran produk olahan hasil hutan bukan kayu

3.40. Membangun sistem database rencana dan relisasi pemenuhan dan sumber bahan baku industri primer hasil hutan

•

3.41. Melaksanakan pengendaalian pemenuhan bahan baku industri 3.42. Penataan institusi dan aparatur pengelola HSDAHE dan perlindungan hutan

Tersedianya sistem database “Timber Supply and

• Meningkatnya volume, jenis dan nilai ekspor hasil hutan bukan kayu • Berkurangnya tekanan pada hutan tanaman Tersedianya data yang akurat, up to date dan mudah diakses

BPK BPK

•

Tersedianya piranti monitoring dan pengendalian supply demand bahan baku akyu untuk industri Terwujudnya pengendaalian pemenuhan bahan baku melalui RPBBI Pengembangan UPT Ditjen PHKA dan pembentukan Unit Penyidikan dan Intelejen Perlindungan Hutan

Industri mengolah bahan baku yang berasal dari sumber yang sah Terwujudnya lembaga pengelolaan KSDAHE yang mantap

BPK PHKA

3.43. Melakukan pencermatan atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan 3.44. Membahas RPP Jaminan Kinerja dan penyusunan draft RPP Dana Investasi Pelestarian Hutan 3.45. Kajian dan penataan kelembagaan Departemen Kehutanan 3.46. Kegiatan promosi peluang usaha di bidang pembangunan hutan tanaman dan kegiatan pengelolaan hutan lainnya (3.31)

Terususunnya peraturan perundang-undangan sektor kehutanan yang memadari

Terwujudnya restrukturisasi sektor kehutanan

BPK, Itjen, Setjen

• Finalisasi RPP Jaminan Kinerja • Tersusunnya draft RPP Dana Investasi Pelestarian Hutan Tersusunnya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan Terlaksananya hasil kajian dan analisis di 16 prov.

• Terbitnya PP Jaminan Kinerja • Terbitnya PP Dana Investasi Pelestarian Hutan

BPK, Setjen

Tersedianya usulan tupoksi organisasi yang jelas

Eselon I

Terciptanya iklim investasi yang kondusif di bidang kehutanan

Setjen

3.47. Mengembangkan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di hutan alam produksi

Terwujudnya akses dan peluang masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan khususnya non kayu

Terbentuknya kelompok usaha masyarakat dalam pemanfaatan HHBK pada hutan alam produksi

BPK


17



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SEKTOR KEHUTANAN Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal, termasuk sarana prasarananya, yang bertumpu pada pemanfaatan SDA, budaya, adat istiadat dan kearifan tradisional dengan pemberian bantuan DAK (IX.2.7/1)

Merintis penerapan skema Clean Development Mechanism (CDM) dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim Global (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) (X.3.17) Memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat/ para pihak dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi SDA (X.4.3)

Meningkatnya perkembangan usaha ekonomi lokal yang bertumpu pada pemanfaatan SDA, budaya, adat istiadat dan kearifan tradisional secara berkelanjutan

BPK, Eselon I

Setjen

• Tersedianya rumusan dan konsep penerapan skema CDM dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim Global • Terselenggaranya koordinasi dalam pelaksanaan mekanisme DNS dan CDM, 5 kali

Meningkatnya perkembangan usaha ekonomi lokal yang bertumpu pada pemanfaatan SDA, adat istiadat dan kearifan tradisional secara berkelanjutan Terbentuknya CDM Designated National Authority (DNA) Tersusunnya mekanisme pembiayaann CDM, serta pengaturan posisi Indonesia dalam menghadapi isi carbon sequestration Tersedianya mekanisme sistem pendanaan bagi pengendalian kualitas lingkungan hidup secara terpadu

Terwujudnya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan perlunya restrukturisasi sektor kehutanan

Terjadinya keseimbangan pemanfaatan bahan baku di sektor kehutanan

3.48. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi dan Pengembangan pengelolaan hutan produksi oleh masyarakat

•

3.49. Mengembangkan kelompok masyarakat produktif mandiri

Berkembangnya kelompk-kelompok masyarakat yang produktif (ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya)

3.50. Melakukan perumusan dan penyusunan penerapan skema CDM dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim Global

3.51. Melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi/ kebijakan restrukturisasi sektor kehutanan


•

Terbinanya lembaga usaha bersama di seluruh propinsi Terbinanya percontohan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan produksi di 8 propinsi

Eselon I

Setjen

18



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara optimal melalui partisipasi aktif masyarakat (IV.37.3)

4.1.

Melaksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)

Rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia

Bertambahnya luas hutan dan lahan yang terehabitasi

RLPS, Eselon I

4.2.

Penyebarluasan informasi RHL dan program aksi nasional penanggulangan degradasi lahan

30 propinsi

Tersebarnya informasi rehabilitasi, program nasional & meningkatnya kulitas SDM

RLPS, Setjen

4.3.

Fasilitasi kegiatan rehabilitasi hutan lindung seluas 25.000 ha Memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan

17 propinsi

Terlaksananya penanaman di kawasan hutan lindung

RLPS

• Terwujudnya tingkat pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan • Terwujudnya akses dan peluang serta kapasitas masyarakat sebagai pelaku usaha produktif berbasis kehutanan.

RLPS, Setjen

Melakukan kampanye penanaman pohon untuk kehidupan melalui peningkatan gerakan penanaman pohon Fasilitasi kegiatan penghijauan dan konservasi tanah, pembangunan model hutan kota, dan pembangunan kebun bibit desa permanen

Terselenggaranya penanaman pohon untuk kehidupan dengan baik dan mengena sasaran serta gerakan penanaman pohon di 30 propinsi • Lahan kritis / potensial kritis di luar kawasan hutan di 31 SWP DAS • Model hutan kota di 7 prop • Pembangunan hutan desa 30 unit • Pelaksanaan KUKDAS di 21 propinsi Terwujudnya kelembagaan penyelenggara penghijauan, hutan kota, konservasi tanah, & reklamasi hutan di 30 Propinsi 31 Satuan wilayah Pengelolaan (SWP) DAS

• Masyarakat menguasai teknik– teknik rehabilitasi hutan & lahan • Jumlah masyarakat yg berperan aktif dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan meningkat • Jumlah lahan kritis berkurang • Jumlah dan kualitas masyarakat yang berusaha berbasis kehutanan bertambah. Kesadaran dan kepedulian masyarakat mulai dari tingkat pemuda s/d kelompok tani meningkat

4.4.

4.5. 4.6.

4.7.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penghijauan, hutan kota, konservasi tanah, dan reklamasi hutan 4.8. Melakukan identifikasi karakteristik DAS (data dasar DAS) dan penyusunan pengelolaan serta peningkatan pengendalian pengelolaan DAS 4.9. Melaksanakan pembangunan model RHL/reboisasi partisipatif dan penyiapan sistem pendukungnya 4.10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP-RHL Nasional dan Daerah 4.11. Pengembangan SIM DAS


RLPS

• Tertanganinya lahan kritis secara partisipatif • Tertanganinya degradasi lahan di daerah kering

RLPS

Terbentuknya mekanisme koordi-nasi dan rancangan kelembagaan dalam penyelenggaraan penghi-jauan, hutan kota, konservasi tanah, dan reklamasi hutan. Tersedianya data / informasi pengelolaan DAS

RLPS

Model rehabilitasi hutan di 15 propinsi dan sistem pendukungnya dilakukan di 30 propinsi

Tersusunnya rancangan model

RLPS

Tersedianya rekomendasi/ umpan balik sebagai bahan penyempurnaan MP-RHL Nasional dan Daerah 31 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS

Terselenggaranya RHL yang optimal

Baplan

Tersedianya data/informasi pe-ngelolaan DAS dan meningkatnya SDM

RLPS

RLPS

19



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH


4.12. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

Percepatan kegiatan RHL pada DAS prioritas

4.13. Pengembangan dan peningkatan pengendalian RHL 4.14. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi

31 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Daerah Aliran Sungai Tersusunnya rencana rehabilitasi hutan dan lahan di area konservasi pada zona pemanfaatan dan rimba Taman Nasional dan kawasan Suaka Margasatwa, sebagai pembinaan habitat pada area konservasi seluas 2.800 ha (bagian dari 14.000 ha) • Terlaksananya kegiatan pengembangan SF di wilayah rawan kebakaran • Terwujudnya pemahaman tentang SF & kepedulian masyarakat serta HPH dlm mendukung pencegahan pembakaran hutan Terbinanya kelompok-kelompok tani hutan yang mengembangkan usaha-usaha produkstif dalam bentuk agroforestry

4.15. Mengembangkan Sosial Forestry (SF) sekitar IUPHHK yang rawan kebakaran, melalui desiminasi/ sosialisasai serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat 4.16. Pengembangan prakondisi pendukung social forestry, yang meliputi : Kelola kawasan; kelola usaha; dan kelola kelembagaan usaha social forestry 4.17. Mengembangkan social forestry di areal IUPHHK 4.18. Pengembangan kelembagaan Social Forestry 4.19. Prakondisi dan penyuluhan pembangunan kehutanan


Meningakatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kemitraan usaha di bidang pemanfaatan hutan Kriteria, standar dan pedoman organisasi kehutanan daerah di 9 lokasi Terwujudnya kelembagaan kelompok tani hutan yg mendukung pembangunan kehutanan di 27 lokasi

• Terpulihkannya sumberdaya hutan & lahan yg rusak sehingga berfungsi optimal. • Terwujudnya koordinasi & sinergi para pihak dalam implementasi kegiatan RHL sesuai dengan pendekatan teknis RHL • Terbinanya kelembagaan penyelenggaraan RHL Tersedianya data dan informasi serta sistem pengendalian

RLPS

Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di area konservasi pada zona pemanfaatan dan rimba Taman Nasional dan kawasan Suaka Margasatwa, sebagai pembinaan habitat pada area konservasi

PHKA, RLPS

Meningkatnya kapastian kelembagaan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan

BPK

RLPS

Terwujudnya optimalisasi pengembangan social forestry

Terbentuknya lembaga usaha masyarakat yang bermitra dengan pemegang IUPHHK Tersedianya kriteria, standar dan pedoman organisasi Social Forestry Mendukung pembangunan kehutanan seperti social forestry di 27 lokasi

BPK, Baplan Setjen Setjen

20



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH 4.20. Pengembangan social forestry dalam bentuk a.l. hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, aneka usaha kehutanan, dan perhutanan sosial lainnya

4.21. Mengembangkan social forestry di KPA

4.22. Pembinaan dan pengembangan usaha produktif dalam bentuk agroforestry Membangun hutan tanaman (IV.37.2)

4.23. Melanjutkan pembangunan Unit Manajemen Hutan Tanaman Meranti (UMHTM) di 5 lokasi


• Peningkatan kapasitas kelembagaan HKm oleh masyarakat setempat • Pembangunan model social forestry • Penyusunan peraturan/ perundangan pengembangan social forestry • Pembangunan model kelembagaan perhutanan sosial di zona penyangga • Pengembangan model usaha hutan rakyat • Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dengan fasilitas Kredit • Peningkatan kapasitas kelembagaan dlm pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat • Persuteraan Alam 1.000 ha/12 prov; Perlebahan 34 unit/ 22 prov; Wanatani 2.000 ha/ 20 prov; Wanafarma 1.000 ha/ 20 prov; Rotan 750 ha & Bambu 600 ha/ 15 prov; HR 23.735 ha/ 14 prov • Pembangunan model usaha perhutanan rakyat • Pengembangan usaha persuteraan alam dengan fasilitas kredit di 9 prov. • Penyaluran kredit usaha persuteraan alam Terwujudnya pelaksanaan social forestry bagi di daerah penyangga Taman Nasional

Terbinanya kelompok–kelompok tani hutan yg mengembangkan usaha–usaha produktif dalam bentuk agroforestry. Terbangunnya Unit Manajemen Hutan Tanaman Meranti seluas 2000 ha

• Terbentuknya mekanisme koordinasi dan rancangan kelembagaan penyelenggaraan HKm • Tersusunnya rancangan areal model social forestry • Tersedianya perangkat aturan pengembangan social forestry • Terbentuknya kelompok pengelola perhutanan sosial • Rekomendasi pengembangan usaha Hutan Rakyat • Tersalur dan terkendalinya pelaksanaan dana kredit usaha hutan rakyat • Terbentuknya mekanisme koordinasi dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia • Terlaksananya penanaman dan tersedianya sarana produksi • Terlaksananya prakondisi kelompok tani • Tersedianya perangkat aturan • Meningkatnya SDM dlm pengelolaan Usaha Perhutanan Rakyat • Tersedianya data dan informasi usaha perhutanan rakyat

Eselon I

• Tersusunnya rencana pengembangan social forestry di TN • Terlaksananya kegiatahn social forestry di TN • Terpeliharanya kegiatan social forestry tahun 2003 di TN Masyarakat / kelompok tani meningkat pendapatannya / kesejahteraannya.

PHKA

Diperolehnya pengetahuan yang komprehensif tentang pembangunan UMHTM sesuai prinsip dan kretaria PHAPL

BPK

RLPS

21



Instansi Pelaksana

Sasaran/Keluaran

Indikator

• Menguatnya kelembagaan perbenihan & pembibitan di 30 propinsi • Berkembangnya model hutan berbasis benih dan bibit berkualitas di 6 wilayah • Pemeliharaan & pengembangan sumber benih tanaman hutan di 6 wilayah • Pembangunan sumber benih Meranti • Tersusunnya kebijakan perbenihan dan pembibitan • Berkembangnya SIM Perbenihan dan pembibitan di 6 wilayah • Pengembangan usaha perbenihan dan pembibitan di 6 wilayah • Pengembangan sistem sertifikasi perbenihan tanaman hutan di 6 wilayah Terbangunya hutan tanaman jenis unggulan lokal di 16 prov.

• Terbentuknya mekanisme penyelenggaraan perbenihan • Terbentuknya organisasi kelompok pengelola model dan tersedia benih dan bibit • Meningkatnya produksi benih/bibit dan areal • Tersedianya areal sumber benih dan terlaksananya penanaman • Tersedianya perangkat aturan bidang perbenihan • Tersedianya SIM perbenihan nasional • Jumlah pengada & pengedar benih & bibit bersertifikat meningkat • Tersedianya sistem sertifikasi perbenihan tanaman hutan

RLPS

Bertambahnya luas hutan tanaman jenis unggulan di 16 propinsi

BPK

Areal eks HTI patungan di 16 propinsi

Tersedianya data base potensi tanaman serta kepemilikan asset pada areal HTI patungan

BPK

Laporan hasil kajian/analisis sebanyak 1 (satu) buku

Tersedianya data base ketersediaan lahan, status hukum serta kemampuan lahan bagi pengembangan usaha hutan tanaman

BPK

Terlaksananya kajian dan analisis di 16 propinsi

Tersedianya data kajian dan analisis thd keterlaksanaan suatu unit manajemen usaha tanaman oleh Badan Usaha, Kelompok Tani dan Koperasi Meningkatnya investasi pembangunan hutan tanaman di luar sumber dana DR

BPK

Tersedianya data keseimbangan antara besarnya pasokan dan kebutahan kayu dari hutan tanaman

BPK

Teridentifikasinya kinerja perusahaan pemegang HPHT/IUPHHK

BPK

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH 4.24. Mendorong pengembangan sumber benih dan pembibitan tanaman hutan

4.25. Melaksanakan dan menfasilitasi pembangunan hutan tanaman jenis unggulan lokal 4.26. Mengidentifikasi kondisi sosial dan potensi tanaman serta kepemilikan asset pada areal eks HTI patungan 4.27. Melaksanakan kajian dan analisis ketersediaan dan kemampuan lahan bagi pengembangan usaha hutan tanaman bagi Badan Usaha, Kelompok Tani dan Koperasi 4.28. Kegiatan promosi peluang usaha di bidang pembangunan hutan tanaman 4.29. Menyusun skim pendanaan pembangunan hutan tanaman

Tersusunnya skim pendanaan pembangunan hutan tanaman dari berbagai sumber dana

4.30. Menganalisis supply dan demand kayu dari hutan tanaman

Diketahuinya kemampuan produksi/ pasokan kayu dari hutan tanaman dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan Tersedianya data perkembangan pembangunan hutan tanaman per HPHT/ IUPHHK dan data perkembangan secara nasional

4.31. Monitoring & evaluasi perkembangan pembangunan hutan tanaman


BPK

22



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH 4.32. Pengendalian perijinan dan monev penggunaan sarpras/peralatan dalam pembangunan hutan tanaman serta monitoring data tenaga teknisnya

4.33. Menyempurnakan data & informasi zonasi areal hutan produksi untuk pemanfaatan IUPHHK hutan tanaman 4.34. Pembuatan peta pendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman Melanjutkan penyelesaian pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan (IV.37.5)

4.35. Penyelesaian penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan 4.36. Penataan batas kawasan hutan/ koservasi

Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan kawasan konservasi di seluruh Indonesia (IV.37.15)

4.37. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan konservasi dengan prioritas 15 Taman Nasional (TN) 4.38. Pengelolaan dan pembinaan kawasan konservasi (KSA dan KPA) 4.39. Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi

Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan kawasan konservasi di seluruh Indonesia (IV.37.15)

4.40. Melakukan analisis efektifitas manajemen kawasan konservasi dalam era otonomi daerah 4.41. Penanganan permasalahan Unit Manajemen Leuser (UML) 4.42. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan kehutanan


§ Penerapan perijinan penggunaan peralatan pembangunan hutan tanaman sesuai ketentuan yang berlaku § Tersedianya data penggunaan sarana/ peralatan dan prasa-rana dalam pembangunan hutan tanaman § Tersedianya data tenaga teknis yang dipekerjakan dalam pem-bangunan hutan tanaman Data base zonasi areal hutan produksi untuk pembangunan hutan+ tanaman Tersedianya peta kawasan hutan untuk kegiatan rehabilitasi & reboisasi, peta penutupan lahan dan peta areal yang berpotensi untuk pembangunan hutan tanaman Terwujudnya penunjukan kawasan hutan dan konservasi pada 3 prov lama, 4 prov. baru dan hasil review beberapa provinsi Terwujudnya batas kawasan hutan/ konservasi •

Terwujudnya tata batas dan pengukuhan kawasan konservasi • Terwujudnya penataan zonasi TN • Tersedianya rencana pengelolaan TN • Terlaksananya tata batas dan pengukuhan KSA, KPA dan TB • Terwujudnya zonasi TN dan blok TWA, SM, TB dan tahura • Tersusunnya rencana pengelolaan kawasan konservasi • Tersedianya pedoman penyusunan rencana pengelolaan KPA dan KSA Terrestrial Tersedianya hasil analisis efektivitas manajemen kawasan konservasi dalam era otonomi daerah Terkelolalnya UML Tersedianya sarana dan prasarana yang memadfai (gedung, peralatan, lab, dll) termasuk sarpras untuk menanggulangi illegal logging dan kebakaran hutan

§ Tertibnya penggunaan pera-latan oleh pemegang HPHT/-IUPHHK § Terindikasinya keseriusan pemegang HPHT/IUPHHK dalam pembangunan hutan tanaman § Termonitornya jumlah tenaga teknis yang dipekerjakan oleh HPHT/IUPHHK § Terindikasinya keseriusan pemegangHPHT/IIUPHHK dalam pembangunan hutan tanaman Mudahnya bagi Dephut untuk menawarkan lahan di kawasan hutan produksi bagi investor hutan tanaman

BPK

BPK

Tersedianya data dan peta untuk mendukung pembangunan hutan tanaman

Baplan

Terselesaikannya peta penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan

Baplan

Terselesaikannya pelaksanaan penataan batas hutan/konservasi • Terwujudnya penetapan batas 15 TN • Terlaksananya penataan zonasi di 15 TN • Pengelolaan 15 TN berjalan sesuai dengan fungsinya

Baplan

•

PHKA, Baplan

•

Terwujudnya tata batas dan pengukuhan KSA, KPA dan TB Tertatanya zonasi terrestrial di 19 TN

•

Tertatanya blok di TWA, SM, TB dan Tahura terrestrial di 32 BKDSA • Terususnya rencana pengelolaan masing-masing kawasan konservasi Tersusunnya rekomendasi bagi kebijakan makajemen kawasan konservasi dalam era otonomi daerah Tertanganinya secara terpadu UML Terciptanya kondisi kerja yang optimal (masuk mana)

PHKA, Baplan

PHKA

PHKA Eselon I Eselon I

23



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH Memfasilitasi pengelolaan dan mendorong pengembangan kawasan konservasi laut daerah (IV.36.25)

Mengelola Taman Nasional Laut (IV.36.26) Melakukan upaya-upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan perairan tawar (IV.36.27) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan dengan masyarakat di sekitar hutan (IV.37.9) Melaksanakan konservasi jenis in-situ dan ex-situ (IV.37.16) Melaksanakan penertiban peredaran hasil hutan (IV.37.19)

Melaksanakan litbang pengelolaan hutan secara lestari (IV.37.25)

4.43. Identifikasi lokasi calon Taman Nasional Laut/ TWA Laut dan CA Laut

Tersedianmya informasi calon lokasi pengembangan Taman Nasional Laut/ TWA Laut dan CA Laut

Berkembangnya kawasan konservasi laut

PHKA

4.44. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut 4.45. Persiapan pengelolaan kolaburasi pada Taman Nasional Laut 4.46. Penyusunan pedoman re-introduksi spesies air tawar yang dilindungi

Terciptanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya kawasan koservasi laut

Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi laut dalam menjaga dan mengelolan kawasan koservasi laut Terkelolanya TNL

Setjen

Terwujudnya konservasi dan pengkayaan keanekaragaman hayati peraiaran tawar.

PHKA

4.47. Peningkatan kerjasama Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di KPA dan KSA

Tercapainya peningkatan kemitraan pengelolaan dan monitoring KSDAHE dg masyarakat (LSM, lokal, nasional dan internasional

Meningkatnya kemitraan/ kerjasama dalam pengelolaan dan monitoring KSDAHE dg masyarakat (LSM, lokal, nasional dan internasional)

PHKA

4.48. Pengelolaan & pembinaan populasi, jenis dan ekosistem di KPA, KSA dan habitat penting lainnya

Terlaksananya pemantauan keanekaragaman hayati di KPA, KSA dan habitat penting lainnya

PHKA

4.49. Penertiban peredaran tumbuhan dan satwa liar

Tertibnya peredaran tumbuhan dan satwa liar

4.50. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan

Pemantauan dan pengendalian peredaran jenis dilindungi dan diperdagangkan

4.51. Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi lahan terdegradasi

Data/informasi teknis rehabilitasi lahan terdegradasi dan kelembagaan

• Terpantaunya dinamika populasi dan jenis keanekaragaman hayati dlam & di luar kawasan koservasi • Terpantaunya penyebaran populasi dan jenis Menurunnya pelanggaran ketentuan peredaran jenis tumbuhan & satwa yang dilindungi dan diperdagangkan • Terpantau dan terkendalinya peredaran jenis dilindungi • Terpantau dan terkendalinya jenis satwa yg tidak dilindungi dan hasil penangkaran (F2) yangg diperdagangkan Terususunnya konsep rekomendasi teknis rehabilitasi lahan terdegradasi

4.52. Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi lahan gambut 4.53. Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi hutan mengrove 4.54. Bioteknologi pemanfaatan mikroba tanah 4.55. Model pengelolaan taman nasional

Data/informasi teknis rehabilitasi lahan gambut dan kelembagaan Data/informasi teknis rehabilitasi hutan mangrove dan kelembagaan Data jenis mikroba tanah potensial dan aplikasi pemanfaatannya Data/ informasi model pengelolaan taman nasional

4.56. Teknologi konservasi biodiversitas fauna langka dan pengelolaan satwa bernilai ekonomi

Data/informasi konservasi dan kelembagaan pengelolaan satwa


Tersusunnya rencana pengelolaan kolaburasi pada 6 Taman Nasional Laut Pedoman re-introduksi spesies air tawar yang dilindungi

Terususunnya konsep rekomendasi teknis rehabilitasi lahan gambut Terususunnya konsep rekomendasi teknis rehabilitasi lahan gambut Terususunnya konsep rekomendasi teknis operasional pemanfaatan mikroba tanah Tersusunnya konsep rekomendasi komprehensif pengelolaan taman nasional Tersusunnya konsep rekomendasi teknis konservasi biodiversitas fauna langka dan pengelolaan satwa

PHKA

PHKA PHKA

Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang

24



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH 4.57. Teknologi konservasi biodiversitas flora 4.58. Teknologi pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman jenis-jenis prioritas 4.59. Kuantifikasi pertumbuhan dan hasil tegakan hutan tanaman 4.60. Teknologi pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma hutan tanaman 4.61. Teknologi pembuatan biodiesel dari tanaman jarak 4.62. Teknologi peningkatan efisiensi pemanenan hutan tanaman 4.63. Sistem karakterisasi DAS 4.64. Litbang pemuliaan jenis prioritas 4.65. Litbang teknologi perbenihan tanaman hutan Melanjutkan penyempurnaan dan penerapan paraturan perundang-undangan di bidang pengembangan & pengelolaan sumberdaya air serta water resources sector adjusment program (WATSAP) dalam kerangka implementasi kebijakan nasional sumberdaya air (IV.38.1) Mengelola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (IX.2.3/4)

4.66. Menyusun RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

4.67. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan 4.68. Memberikan bantuan hukum atas perkaraperkara yang muncul berkaitan dengan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan 4.69. Penguatan kelembagaan masyarakat desa melalui pendampingan


Data teknis konservasi biodiversitas flora, informasi botanis dan sebarannya Data/informasi teknis budidaya jenis-jenis prioritas Data/informasi model growth and yield Data/informasi teknis pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman Data/informasi teknis budidaya jarak pagar tanaman dan kajian finansial produksi biodiesel Data/informasi teknis pemanenan ramah lingkungan dan kajian aspek finansial Data/informasi karakteristik DAS representatif Data/informasi hasil perolehan genetik dan teknis perbanyakan Data/informasi teknis pengumpulan, penanganan, seleksi, penyimpanan dan transportasi benih Tersusunnya perundang-undangan bidang konservasi tanah dan air

Terselenggaranya pemberdayaan kelembagaan desa di daerah penyangga kawasan konservasi dalam rangka mendukung pelestarian SDAHE di 66 UPT Terujudnya pemanfaatan SDA secara lestari dan berkelanjutan dan tidak menimbulkan maslaah Masyarakat desa memiliki pengetahuan dan kemampuan serta lembaga yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam

Tersusunnya konsep rekomendasi teknis konservasi biodiversitas flora Tersusunnya konsep rekomendasi teknis pengembangan & pengelolaan hutan tanaman jenis prioritas Tersusunnya konsep rekomendasi model pengaturan hasil untuk manajemen hutan tanaman Tersusunnya konsep rekomendasi teiknis pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman Tersusunnya konsep rekomendasi teknis pembuatan biodiesel tanaman jarak Tersusunnya konsep rekomendasi teknis efisiensi pemanenan hutan tanaman Terbangunnya sistem karakteristik DAS Tersusunnya konsep rekomendasi teknis pemuliaan jenis prioritas Tersusunnya konsep rekomendasi teknis perbenihan tanaman Ditetapkannya undang-undang, peraturan serta norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) bidang sumberdaya air dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kebijakan nasional sumber daya air

Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Balitbang Setjen, RLPS

Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan berkurangnya kerusakan lingkungan hidup

PHKA, Eselon I

Terjaganya kelestarian SDA dan berkurangnya kerusakan lingkungan hidup

Setjen, Eselon I

Terjaganya kesetarian SDA dan berkurangnya kerusakan lingkungan hidup

Setjen

25



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH Mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tertinggal melalui pengembangan kegiatan pariwisata bahari berbasis panorama, budaya lokal dan ekowisata serta berbagai kegiatan lainnya (IX.2.7/3) Perencanaan, pengelolaan dan rehabilitasi kawasan konservasi (IX.2.8/12)

4.70. Mengembangkan kegiatan pariwisata bahari berbasis budaya lokal pada pulau-pulau kecil

Terselenggaranya upaya peningkatan pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya lokal pada pulaupulau kecil di 6 lokasi

Meningkatnya pengembangan kegiatan pariwisata bahari berbasis panorama, budaya lokal dan ekowisata di pulaupulau kecil termasuk kawasan pelestarian alam laut

Setjen, PHKA

4.71. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi wilayah perbatasan

• Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan TN Kayan Mentarang, Betung Kriuhun dan Wasur • Terlaksananya upaya peningkatan kegiatan pamhut di TN Kayan Mentarang, Betung Kerihun dan Wasur Menyusun rencana rehabilitasi hutan/ pembinaan habitat TN Kayan Mentyarang, Betung Kerihun dan Wasur Pengembangan kemitraan pe-ngelolaan kawasan & jenis KPA & KSA; peningkatan kerjasama rehabilitasi kawasan dan ekosistemnya di KPA, KSA dan kawasan penting lainnya; serta peningkatan pertukaran informasi & pengetahuan KSDAHE

• Terwujdunya penguatan kelembagaan pengelolaan TN Kayan Mentarang, Betung Kriuhun dan Wasur • Menurunnya gangguan terhadap kawasan TN Kayan Mentarang, Betung Kerihun dan Wasu

PHKA

Terlaksananya rehabilitasi hutan/ pembinaan habitat TN Kayan Mentarang, Betung Kerihun dan Wasur

PHKA, RLPS

Tercapainya peningkatan kemitraan pengelolaan & monitoring KDAHE dengan masyarakat (LSM, lokal, nasional dan internasional); meningkatnya kemitraan kerjasama rehabilitasi kawasan dan ekosistem khususnya di 17 DAS Super Prioritas; meningkatnya informasi tentang KSDAHE Tercapainya peningkatan kemitraan pengelolaan, dan monitoring KSDAHE dengan masyarakat (LSM, Lokasi, nasional dan internasional); meningkatkan kemitraan kerjasama rehabilitasi kawasan dan ekosistem khususnya di 17 DAS Super Prioritas, meningkatnya informasi tentang KSDAHE

Setjen, PHKA

4.72. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah perbatasan Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap informasi dan database SDA dan LH secara terpadu (X.1.1)

4.73. Meningkatkan kerjasama KSDAHE di KPA dan KSA

4.74. Membangun jaringan informasi KSDAHE di KPA dan KSA


• Terujudnya rancangan akses informasi dan database bidang PHKA di 66 UPT • Terlaksananya pengelolaan data dan informasi KSDAHE di kawasan konservasi pada 66 UPT • Tersusunnya konsep pedoman inventarisasi dan pengelolaan data/ informasui KSDAHE di kawasan konservasi • Terlaksananya inventarisasi potensi tumbuhan dan satwa dan ekosistem di kawasan konservasi pada 66 UPT • Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi permasalahan okuvasi kawasan konservasioleh kegiatan lain di 66 UPT • Teridentifikasinya potensi wisata alam dan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan kawasan lainnya di 66 UPT • Teridentifikasinya jenis dan kawasan untuk rehabilitasi/ reintroduksi

PHKA, Setjen

26



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH 4.75. Menyempurnakan data potensi KSDAHE melalui pengembangan databse KSDAHE

Tersusunnya database potensi KSDAHE

Melanjutkan upaya pemetaan dan pengukuhan kawasan konservasi (X.1.2)

4.76. Melanjutkan proses perkembangan penataan batas kawasan hutan termasuk kawasan konservasi

Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang konservasi SDA dan pelestarian fungsi lingkungan (X.1.16)

4.77. Melakukan kampanye penanaman pohon untuk kehidupan melalui peningkatan gerakan penanaman pohon

• Kepastian status hukum kawasan hytan termasuk kawasan konservasi • Terwujudnya usulan penyelesaian tata batas/ pengukuhan kawasan konservasi di 66 UPT • Tersusunnya konsep usulan rencana tata batas kawasan konservasi di Indonesia, 1 Paket Terselenggaranya kampanye penanaman pohon untuk kehidupan dgn baik & mengena sasaran serta gerakan penanaman pohon di 30 prov.

• Tersedianya data/ informasi mengenai potensi KSDAHE • Tersedianya data kawasan hutan yang rentan terhadap kerusakan Kawasan hutan dan kawasan konservasi yang sudah ditata batas

PHKA Baplan PHKA

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mulai dari tingkat pemuda s/d kelompok tani

Setjen

4.78. Penyebarluasan informasi rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan

• Terwujudnya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan pentingnya rehabilitasi dan konservasi hutan di 30 provinsi • Terlaksananya upaya penyadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan di 15 provinsi • Terlaksananya kegiatan sosialisasi teknologi penyiapan lahan tanpa bakar di provinsi rawan kebaran hutan • Tersosialisasikannya pedoman, kriteria dan standar bidang WAPJL dalam rangka upaya peningkatan investasi di 5 lokasi

Tersebarnya informasi rehabilitasi dan meningkatnya kualitas SDM

Setjen PHKA

Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi perjanjian internasional tentang SDA dan LH (X.1.17)

4.79. Melakukan ratifikasi berbagai konvesnsi internasional

Peningkatan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang KSDAHE

PHKA

Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (X.1.20) Merencanakan dan mengevaluasi pengelolaan DAS Terpadu (X.2.6)

4.80. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang KSDAHE

Tersosialisasikannya peraturan perundangan bidang KSDAHE

• Terlaksananya konvensi internasional (CITES, Ramsar). • Terlaksananya konvensi ttg deklarasi lingkungan (Uniter Conference on Huma Environment) tahun 1972 • Terlaksananya Agenda 21 ttg konvensi keanekaragaman hayati, konvensi perlidungan kawasan hutan, memerangi deforestasi & peningkatan peran LSM • Meningkatnya tidkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dlm pembangunan KSDAHE • Berkurangnya pelanggaran dibidang KSDAHE

4.81. Merencanakan dan mengevaluasi pengelolaan DAS Terpadu

Tersedianya konsepsi dasar pengelolaan DAS terpadu

Tersedianya konsepsi dasar pengelolaan DAS terpadu

RLPS, Balitbang


PHKA

27



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH RLPS, PHKA

Melaksanakan penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan Kota dan konservasi tanah (X.2.8)

4.82. Melaksanakan/memfasilitasi penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan Kota dan konservasi tanah

• Terlaksananya kegiatan penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan kota dan konservasi tanah • Tersedianya data dan informasi pengelolaan DAS serta rancangan model pengembangan rehabilitasi hutan mangrove

•

Melanjutkan rehabilitasi kawasan konservasi dan kawasan lindung (X.2.9)

4.83. Melakukan penanganan kawasan pasca kebakaran hutan

Penanganan kawasan pasca kebakaran hutan

Tersedianya data hasil monitoring & inventarisasi bekas kebakaran hutan

PHKA, RLPS

4.84. Rehabilitasi habitat dan jenis biota laut

Terrehabilitasinya habitat dan jenis biota laut di KPA Perairan

•

PHKA

4.85. Pengelolaan KPA Perairan dan lahan basah

• Inventarisasi potensi (keanekaragaman jenis, populasi, habitat dan tipe ekosistem) • Penataan zonasi di Taman Nasional Laut • Penataan blok di TWA dan SM Laut Penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah (20 propinsi) dan pengembangan pusat pusat informasi mangrove di 4 lokasi Tersusunnya strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove menjadi acuan para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove pusat dan daerah Tersedianya informasi potensi kawasan rencana pengembangan Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Laut

4.86. Penguatan kelembagaan dan pengembangan informasi rehabilitasi hutan mangrove

Melanjutkan inventarisasi kawasan konservasi laut berdasarkan pertimbangan kesatuan ekosistem kelautan (marine ecoregion) (X.2.19)

4.87. Penyempurnaan (updating) dan sosialisasi kebijakan nasional pengelolaan ekosistem mangrove 4.88. Melakukan inventarisasi potensi kawasan rencana pengembangan Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Laut 4.89. Mengembangkan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan

• Terlaksananya pengembangan pengelolaan dan pembinaan obyek wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan • Terlaksananya peningkatan promosi wisata alam di KPA • Terlaksananya peningkatan bina cinta alam

•

Tersedianya strategi pengelolaan terumbu karang di KSA dan KPA Perairan • Tersedianya pedoman/ juknis rehabilitasi/ monitoring ekosistem terumbu karang • Terwujudnya tata batas dan pengukuhan KSA, KPA (perairan dan lahan basah) • Terwujdunya zonasi taman dan blok TWA, SM (peraiaran dan lahan basah) Terbentuknya mekanisme koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove

PHKA

RLPS

Terbangunnya komitmen diantara para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove

RLPS

Terselesaikannya inventarisasi kawasan konservasi laut berdasarkan pertimbangan kesatuan ekosistem kelautan

PHKA

•

PHKA

• • • • • •


Terlaksananya kegiatan penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan kota dan konservasi tanah Tersusunnya data dan informasi pengelolaan DAS serta rancangan model pengembangan rehabilitasi hutan mangrove

Tersusunnya program dan strategi pengembangan jasa lingkungan Ditetapkannya zona/ blok pemanfaatan RPWA pada kawasan prioritas Tersusunnya pedoman, kriteria dan standar pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan Meningkatnya pengunjung wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan Terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja Meningkatnya peran serta masyarakat, generasi muda, pelajar, kader konservasi & kelompok pencinta alam dalam pengelolaan konservasi SDAHE Terbentuknya kader konservasi mandiri

28



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH Melanjutkan penyelesaian RUU Pengelolaan SDA berikut perangkat peraturannya (X.4.1) Penyempurnaan UU No. 5 /1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (X.4.2)

Memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat/ para pihak dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi SDA (X.4.3)

4.90. Konsultasi publik RUU SDA, Sosialisasi UU SDA

• RUU yang diterima oleh stakeholders • Masyarakat memahami UU SDA

Diundangkannya UU tentang Pengelolaan SDA

Setjen

4.91. Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE dan menyempurnakan PP pelaksananya (PP No. 18 dan PP. No. 68)

Disusun dan disahkannya RUU Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1990

Ditetapkannya UU tentang penyempurnaan UU No. 5/ 1990.

Setjen, PHKA

4.92. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang KSDAHE

Terlaksananya penyusunan dan penyempurnaan pedoman, kriteria, dan standar kegiatan bidang KSDAHE • Efektivitas penerapan peraturan perundangundangan kehutanan dan KSDAHE Terwujudnya kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pelestarian SDH

Ditetapkannya hasil penyempurnaan pedoman, kriteria dan standar kegiatan bifanf KSDAHE

PHKA, Setjen

4.93. Evaluasi penerapan peraturan perundangundangan kehutanan dan KSDAHE 4.94. Mengembangkan kelompok-kelompok sukarelawan dan forum pengamanan hutan lintas desa/ kecamatan 4.95. Mendorong terbentuknya forum kesepahaman msyarakat desa dalam pelestarian hutan

4.96. Pengutan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan Mengembangkan kelembagaan pemangkuan kawasan konservasi (X.4.16) Meningkatkan kegiatan produktif masyarakat di sekitar hutan dan daerah konservasi lainnya (X.5.12)

4.97. Membentuk kelembagaan pengembangan pemangkuan kawasan konservasi 4.98. Pembinaan dan pengendalian usha produktif dalam bentuk agroforestry


•

Terbentuknya kesepakatan masyarakat dalam melindungi hutan dan kebakaran • Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi di 66 UPT (KPA, KSA dan TB) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya masyarakat sebagai pelaku usaha produktip berbasis kehutanan sebanyak 70 kelompok Terbentuknya kelembagaan 7 Taman Nasional dan rencanan pembentukan Balai Besar Terbinanya kelompok-kelompok tani hutan yang mengembangkan usaha produktif dalam bentuk agroforestry di 16 kab/ 9 prov

Terlaksananya peraturan perundang-undangan kehutanan dan KSDAHE scera tertib • Terbentuknya kelompok-kelompok perlindungan dan pengamanan hutan swakarsa • Terbentuknya forum kesepakatan pengamanan hutan lintas desa/ kecamatan Mengoptimalkan kearifan budaya masyarakat lokal dlm perlindungan hutan

PHKA, Eselon I

Meningkatnya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang berbasis Kehutanan sebanyak 70 kelompok

Setjen

Terwujudnya organisasi pengelola Taman Nasional di 7 lokasi

Setjen, PHKA

Pendampingan dan kelembagaan kelompok tani mantap di 16 kab/ 9 prov

Setjen

•

Ditjen PHKA, Setjen PHKA

29



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN REHABILITASI DAN KONSERVASI SDH 4.99. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan rpoduktif masyarakat di sekitar hutan dan daerah konservasi lainnya

4.100. Pengembangan penataan kelembagaan SDH dengan penguatan kelembagaan masyarakat lokal 4.101. Teknologi dan kelembagaan pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan 4.102. Kajian kelembagaan social forestry Melanjutkan penyelesaian pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan (IV.37.5)

4.103. Penyelesaian penetapan kawasan hutan


•

Terlaksananya pemantauan, evaluai dan pembinaan kegiatan produktif masyarakat di sekitar kawasan konservasi khsusunya dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di 66 UPT • Terlaksananya identifikasi kegiatan produkstif masyarakat di sekitar kawasan konservasi khsusunya yang berkaitan dengan komoditas di kawasan konservasi di 10 UPT Melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan KSDAHE Data/informasi teknis pengembangan, sosial ekonomi dan kelembagaan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan Data/informasi model kelembagaan yang mantap Terwujudnya penetapan kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi khsusunya dalam rangka peningkatan pendapatan

PHKA

• Meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dlm perekonomian masyarakat • Meningkatnya penyerapan tenaga kerja & pendapatan masyarakat Tersusunnya konsep rekomen-dasi teknis pengembangan dan kelembagaan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan

Eselon I

Tersusunnya konsep rekomendasi bentuk kelembagaan social forestry

Balitbang, Setjen

Selesainya penyempurnaan Berita Acara Tata Batas dan penetapan kawasan hutan dengan Kepmenhut.

Baplan

Balitbang

30



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN DESENTRALISASI SEKTOR KEHUTANAN Penyiapan arah kebijakan pengalokasian DAK Non DR dan pembahasaan pedoman umum DAK (DR dan Non DR) serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK (IV.21.5) Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah (IV.21.9)

5.1. Menyempurnakan kebijakan sistem pengelolaan DAK-DR dan Penyusunan kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK-DR

• Tercapainya kesepakatan lintas sektoral mengenai kebijakan DAK-DR • Hasil monitoring dan evaluasi yang obyektif dan diterima semua pihak

•

5.2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan PSDH dan DR

Terselenggaranya proses perencanaan dan penerapan sistem pengelolaan PSDH dan DR yang efektif dan tepat waktu

•

Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan kehutanan (IV.37.27)

5.3. Fasilitasi penataan kewenangan dan kelembagaan kehutanan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Tersusunnya kewenangan dan kelembagaan kehutanan daerah yang efektif dan efisien

5.4. Pengkajian tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan bidang kehutanan 5.5. Penataan dan pengaturan Tahupja antara pusat, propinsi, kabupaten/kota

Tersusunnya daftar kewenangan yang akan didekonsentrasikan § Tersusunnya tahupja antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam pengurusan hutan • Tertatanya oraganisasi dan tata kerja UPT Pusat di Daerah

5.6. Mengembangkan sistem jaringan data/ informasi yang terintegrasi lingkup pusat serta antara pusat dan daerah (provinsi)

Tersedianya sarana dan jaringan komunikasi data/informasi yang terintegrasi lingkup pusat serta antar Pusat dan provinsi

5.7. Pengembangan dan penyajian data/ informasi spasial dan non spasial kehutanan

• Tersedianya sarana jaringan komputer bagi pengguna jaringan • Meningkatnya kualitas jasa layanan internet dan intranet Terciptanya kesadaran dan kesediaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan/ peningkatan kualitas lingkungan setempat

Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap informasi dan database SDA dan LH secara terpadu (X.1.1)

Memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat/ para pihak dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi SDA (X.4.3)

5.8. Memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi lingkungan kabupaten, yang secara swadaya mengembangkan kesadaran dan kesediaan pihak terkait untuk ambil bagian dalam hal pemeliharaan kualitas lingkungan setempat


• •

Tersusunnya pedoman umum DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku Teralokasinya DAK secara transparan Adanya hasil monev yang dipergunakan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan DAK-DR

Terwujudnya sistem, prosedur, dan prasarana untuk menunjang pengelolaan perimbangan pusat dan daerah • Tersedianya data dan informasi mengenai PSDSH dan DR yang up to date sesuai kebutuhan • Tersedianya “positip list” kewe-nangan daerah dan produk hukum lainnya • Tersedianya data potensi, sumber-daya daerah (personil, sumber-daya daerah, sarana & prasarana serta pembiayaan) Tersusunnya konsep Kep.Men.Hut tentang dekonsentrasi bidang kehutanan § Adanya kesepakatan bersama tentang kewenangan pengurusan hutan § Berkurangnya tumpang tindih tupoksi orgsnisasi kehutanan di daerah serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pusat dan Daerah Tercapainya komunikasi data antara Pusat dan Provinsi secara elektronik dengan kualita yang meningkat

Setjen, RLPS

Setjen, BPK

Setjen

Setjen Setjen, Eselon I

Baplan

• Jumlah pemakai jaringan kompuer meningkat • Jumlah masalah dalam penggunaan jaringan menurun • Tingkat kepuasan pengguna jaringan meningkat

Baplan

• Terbentuknya forum komunikasi lingkungan pada beberapa daerah rawan banjir, longsor dan kebakaran hutan • Adanya kemandirian masyarakat setempat dalam kegiatan pemeliharaan/ peningkatan kualitas lingkungan secara berkesinambungan • Terciptanya kualitas lingkungan yang lebih baik

Setjen

31



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

KEBIJAKAN DESENTRALISASI SEKTOR KEHUTANAN

Melanjutkan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang kehutanan sebagai pelaksanaan UU. No. 41 tahun 1999, yang selaras dengan otonomi daerah (IV.37.22) Melanjutkan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang kehutanan sebagai pelaksanaan UU. No. 41 tahun 1999, yang selaras dengan otonomi daerah (IV.37.22)

5.9. Memfasilitasi peningkatan efektivitas koordinasi di tingkat propinsi dalam mendukung terbentuknya forum komunikasi lingkungan di tingkat kabupatan 5.10. Penyusunan standar, kriteria, indikator, & pedoman serta pemberian bimbingan teknis, pelatihan, arahan, & supervisi dlm rangka pembinaan pelaksanaan OTDA bidang kehutanan.

Terciptanya kesepahaman pihak terkait untuk mendorong adanya kesadaran dan kesediaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan/ peningkatan kualitas lingkungan setempat Tersusunnya standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan OTDA bidang kehutanan

5.11. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 serta penerapan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pengurusan hutan

§

§ § § Melanjutkan penyusunan data potensi sumber daya hutan (SDH) dan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDHN) (IV.37.12)

5.12. Pengelolaan dan penyajian data spasial SDH


5.13. Kajian kelembagaan pengelolaan DAS dalam konteks desentralisasi

• • •


Tersusunnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

Tersusun dan disahkannya RPP Perlidungan Hutan Tersusun dan disahkannya RPP Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi Hutan Tersusun dan disahkannya RPP Perencanaan kehutanan Tersajinya data dan peta SDH kabupaten dan provinsi Terpantaunya perubahan SDH Terdistribusnya data/ informasi tersebut kepada instansi terkait dan masyarakat

Data/informasi kelembagaan dan mekanisme konpensasi hulu hilir

Terjalinnya koordinasi yang baim dengan pihak terkait dalam upaya mendorong terbentuknya forum komunikasi lingkungan di tingkat kabupaten

Setjen

Tersedianya standar, kriteria, dan pedoman pelaksanaan OTDA bidang kehutanan bagi pelaksana OTDA bidang kehutanan yang optimal

Setjen, Eselon I

• Tersedianya bahan penyusunan peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya • Terwujudnya penegakan & kepastian hukum bidang kehutanan

Setjen, Eselon I

§ Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum perlidungan hutan, khususnya kebakaran hutan § Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi Hutan § Terwujudnya kepastian hukum penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kehutanan • Tersedianya data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan hutan di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi • Ttersedianya data perubahan SDH • Tterlaksananya peningkatan komunikasi data antar pengguna SIG • Tersosialisasi dan tercapainya peningkatan transparansi akses data. Tersusunnya konsep rekomendasi kebijakan kelembagaan pengelolaan DAS

Setjen, PHKA Setjen, RLPS Setjen, Baplan Baplan

Balitbang

32



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Melanjutkan proses National Forest Program (NFP) dan penyusunan rencana kehutanan lainnya serta pengendaliannya (IV.37.4)

6.1.

Penyusunan, koordinasi dan sosialisasi rencana-rencana kehutanan dan sistem perencanaan kehutanan

Tersedianya acuan rencana kegiatan pembangunan kehutanan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta koordinasi perencanaan kehutanan Pusat & Daerah yg terintegrasi

Kepmenhut ttg RUKJP, Renstra dan Repeta 2004; serta terwujudnya proses perencanaan yang terintegrasi

Baplan, Eselon I

6.2.

Penyelesaian National Forest Program (NFP) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan rencana kehutanan

Tersedianya rumusan NFS dalam bentuk peraturan perundangan Terlaksananya kebijakan dan rencana kehutanan sesuai target

Baplan

6.3. 6.4.

Melakukan perumusan & penyusunan tindak lanjut kesepakatan-kesepakatan internasional bidang kehutanan Menyiapkan dan menyusun rencana program dan anggaran rutin, pembangunan dan BLN

Terlaksanaya proses dialog dalam kerangka NFP untuk menghasilkan NFS Tersusunnya rekomendasi penyempurnaan penyusunan/ pembuatan kebijakan dan rencana kehutanan Terwujudnya rumusan dan tindak lanjut kesepakatankesepakatan internasional bidang kehutanan

Tersedianya rumusan dan tindak lanjut kesepakatankesepakatan internasional bidang kehutanan

Eselon I

Rencana program, proyek, kegiatan dan dokumen anggaran lingkup eselon I Departemen Kehutanan

6.6.

Memantau, mengevaluasi dan menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran rutin, pembangunan dan BLN

Hasil pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan lingkup eselon I Departemen Kehutanan

6.7.

Melaksanakan tata usaha pendapatan, penyaluran, pinjaman, keuangan dan perbendaharaan

Hasil monitoring akuntansi dan verifikasi anggaran rutin, pembangunan dan BLN serta perhitungan anggaran Dephut

6.8.

Evaluasi dan monitoring perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

6.9.

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

Tersusunnya rekomendasi proses perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan yang baku sesuai dengan prosedur yang berlaku serta termonitor data/ informasinya Terwujdunya pemanfaatan hutan yang efektif dan efisien; serta terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi hutannya

• Tersusunnya program, proyek, kegiatan yg efektif dlm mencapai sasaran dan tujuan pembangunan • Terwujudnya efisiensi pengalokasian anggaran • Tersedianya dokumen anggaran secara tepat waktu untuk acuan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan • Tersusunnya Renstra, Repeta Eselon I • Sinkronisasi kegiatan Pusat, UPT dan Daerah • Tersusunnya laporan hasil kinerja pelaksanaan program, proyek dan kegiatan secara lengkap, komparatif dan tepat waktu • Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan program, proyek dan kegiatan secara lengkap, akurat dan tepat waktu sebagai dasar perencanaan selanjutnya • Tertibnya pelaksanaan anggaran rutin, pembangunan dan BLN • Tersedianya laporan yang lengkap, akurat dan accountable realisasi pelaksanaan anggaran • Tersedianya hasil perhitungan anggaran Departemen Kehutanan secara lengkap, akurat dan tepat waktu Tersedianya data/ informasi yang lengkap tentang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

6.5.

Melanjutkan penyelesaian pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan (IV.37.5)


Tersajinya data pemanfaatan kawasan hutan secara efektif dan tersajinya data penggunaan kawasan hutan

Baplan, Setjen

Setjen, Eselon I

Setjen, Eselon I

Setjen, Eselon I

Baplan

Baplan

33



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Melakukan kegiatan perpetaan kehutanan berdasarkan teknologi penginderaan jauh dan SIG di seluruh Indonesia (IV.37.6) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan dengan masyarakat di sekitar hutan (IV.37.9)

Melanjutkan penyusunan data potensi sumber daya hutan (SDH) dan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDHN) (IV.37.12)

Menerapkan neraca sumber daya hutan di tingkat nasional (IV.37.14) Melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten (IV.37.21)

6.10. Pemutakhiran basis data spasial (data dasar dan tematik) dan non spasial kehutanan

• •

Tersedianya data dan peta kawasan hutan yang perlu direhabilitasi Peta dasar tematik kehutanan

Peta kawasan hutan yg direhabilitasi, peta dasar tematik kehutanan serta data/ informasi rekalkulasi seluruh Indonesia.

Baplan

Data/informasi kehutanan yang selalu up-to-date

Baplan

• Terlaksananya kerjasama di bidang kehutanan dengan institusi lain • Peran masyarakat dlm pengelolaan SDA & pelesatrian LH semakin meningkat • Terlaksananya evaluasi kerjasama luar negeri & dalam negeri • Meningkatnya jaringan dengan Lembaga Non Pemerintah (NGO) dalam dan luar negeri • Terakomodasikannya hak-hak masyarakat adat dan ulayat dalam pengelolaan KSDAHE • Meingkatnya kemitraan/ kerjasama rehabilitasi kawasan & ekosistem • Tersedainya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi • Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan KSDAHE Tersusunnya konsep rekomendasi potensi hutan alam layak usaha

Setjen Eselon I

Tersedianya data potensi terbaru seluruh Indonesia

Baplan Baplan

6.11. Pemantauan, evakuasi dan restrukturisasi perdataan kehutanan 6.12. Mengembangkan kerjasama dengan beberapa institusi (LSM, Dalam Negeri, Luar Negeri, Swasta dll)

Data yang terstruktur dan mutakhir di Dephut, BPKH dan Dishut • Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama & pengembangan kerjasama di bidang kehutanan dengan institusi lain • Terjalinnya kerjasama yg baik dgn Pemda & LSM dlm pendampingan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH • Pengembangan kemitran pengelolaan kawasan dan jenis • Peningkatan kerjasama rehabilitasi kawasan dan ekosistem • Peningkatan pertukaran informasi dan pengetahuan KSDAHE

6.13. Melakukan analisis potensi hutan alam layak usaha

Tersedianya data/informasi potensi hutan alam layak usaha yang mendukung pengelolaan hutan lestari

6.14. Pelaksanakan inventarisasi dan menyusun data potensi SDH seluruh Indonesia 6.15. Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan

Terlaksananya inventarisasi dan pengolahan data SDH serta tersusunnya data perkembangan potensi SDH Tersedianya laporan NSDH Nasional

6.16. Melaksanakan penilaian ekonomi Neraca Sumber Daya Hutan

Tersedianya besaran nilai ekonomi Neraca Sumber Daya Hutan

Tersedianya laporan NSDH Nasional sebagai acuan dalam perencanaan pengelolaan hutan Tersusunnya klasifikasi sumber manfaat dan indikator nilai NSDH

6.17. Penanganan perkara-perkara dibidang kehutanan

Penyelesaian perkara-perkara dimaksud

Kepastian hukum perlidungan hutan

Eselon I

6.18. Melakukan penegakan hukum sektor kehutanan

Terwujudnya upaya penegakan hukum sektor kehutanan

Terlaksananya proses penegakan hukum ke pengadilan

Itjen


BPK, Baplan

Baplan

34



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN 6.19. Penyusunan Kepmenhut sebagai tindak lanjut dari PP No. 34 Tahun 2002 6.20. Penangan atas gugatan TUN dan Perdata dengan obyek gugatan Kepmenhut 6.21. Penanganan permohonan banding administrasi atas sanksi di bidang eksploitasi hutan dan post audit 6.22. Penyusunan peraturan perundangan penghijauan, hutan kota, konservasi tanah, dan reklamasi hutan

Tersusunnya dratt Kepmenhut sebagai tindak lanjut dari PP No. 34 Tahun 2002 Terselesaikannya gugatan TUN dan Perdata yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap Terselesaikannya permohonan banding yang telah diputus oleh pejabat TUN

Terbitnya Kepmenhut sebagai tindak lanjut dari PP No. 34 Tahun 2002 Berkurangnya gugatan TUN dan Perdata di Pengadilan

BPK

Berkurangnya permohonan banding yang masuk di Dephut

BPK, Setjen

Tersusunnya peraturan perundangan penghijauan, hutan kota dan konservasi tanah, dan reklamasi hutan

Tersedianya perangkat aturan

RLPS, Setjen

6.23. Penyusunan Kepmenhut sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2002

Disahkannya Kepmenhut Pelaksnaan PP No. 34 Tahun 2002

Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum peraturan pelaksanaan PP No. 34 Tahun 2002

Setjen, Eselon I

6.24. Menyusun RPP tentang Pengawasan Kehutanan

Tersusunnya perundang-undangan di bidang pengawasan kehutanan

Meningkatnya kinerja pengembangan dan pengelolaan hutan

Itjen, Eselon I

Menyusun aturan pembatasan alih fungsi hutan untuk kegiatan non-hutan (IV.37.24)

6.25. Pembinaan terhadap penerapan peraturan yang telah dikeluarkan terhadap areal kelompok hutan yang telah dialihfungsikan

•

Tersusunnya aturan pembatasan alih fungsi hutan untuk kegiatan non-hutan

Baplan, Setjen


6.26. Teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan alam produksi lestari

Tersusunnya konsep rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan alam lestari

Balitbang

Tersusunnya konsep rekomendasi teknis peningkatan produktivitas & kualitas produk sutera

Balitbang

Tersusunnya konsep rekomen-dasi teknis peningkatan produktivitas dan kualitas produk lebah madu

Balitbang

Tersusunnya konsep rekomen-dasi teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan HHBK serta rekomendasi kebijakan pemasaran HHBK Tersusunnya konsep rekomendasi teknis dan kelembagaan pemanfaatan jasa hutan sebagai penyerap karbon

Balitbang

Melanjutkan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang kehutanan sebagai pelaksanaan UU. No. 41 tahun 1999, yang selaras dengan otonomi daerah (IV.37.22)

6.27. Teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas produk ulat sutera 6.28. Teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas produk lebah madu 6.29. Teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan rotan, penghasil getah, bambu, minyak atsiri dan obat 6.30. Teknologi dan kelembagaan pemanfaatan jasa hutan sebagai penyerap karbon


Penggunaan kawasan hutan yang efektif dan efisien • Meminimalkan masalah yang sering timbul dengan adanya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan Data/informasi potensi, growth and yield, hasil kajian teknis RIL, rehabilitasi dan sistem silvikutur alternatif hutan alam Data/informasi teknik pengembangan dan pemeliharaan ulat sutera serta pengembangan murbei unggul Data/informasi teknik pengembangan dan pemeliharaan lebah madu serta produksi produk lanjutan Data base potensi dan sebaran jenis serta data/ informasi teknis budidaya pengolahan dan pemasaran HHBK Data/informasdi teknis perangkat kuantifikasi kapasitas tegakan, pengelolaan hutan tanaman, kelembagaan dan dampak sosial

BPK, Setjen

Balitbang

35



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN 6.31. Kajian pengembangan & pemasaran ekowisata

Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan dan latihan (IV.37.26)

6.32. Sifat dasar jenis kayu andalan setempat dan kayu potensial 6.33. Teknologi peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri pengolahan kayu dan non kayu skala kecil dan menengah 6.34. Peningkatan potensi dan kualitas bahan baku industri kayu 6.35. Teknologi pemanfaatan limbah pembalakan dan limbah industri kayu untuk peningkatan nilai tambah 6.36. Rekayasa alat dan subtitusi bahan pembantu industri kayu usaha kecil dan menengah 6.37. Kajian peningkatan daya saing industri kehutanan skala kecil dan menengah 6.38. Kajian kebijakan tata niaga dan tata usaha hasil hutan 6.39. Mengembangkan jabatan fungsional lingkup Dephut 6.40. Penyelenggarakan diklat bagi aparatur dan pihak lainnya yang terkait dengan pembangunan kehutanan 6.41. Meningkatkan kualitas SDM Kehutanan 6.42. Peningkatan kemampuan institusi dan SDM KSDAHE

6.43. Melakukan pengembangan profesional auditor


Data/informasi potensi fisik dan sosial ekonomi serta dampak sosial ekonomi dan lingkungan Data sifat dasar jenis kayu pertukangan

Tersusunnya konsep rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemasaran ekowisata Tersusunnya baseline data sifat dasar kayu pertukangan

Balitbang

Data/informasi teknis peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri dan hasil kajian finansial

Tersusunnya konsep rekomendasi teknis penguatan kualitas dan diversifikasi produk industri

Balitbang

Data/infomasi teknis peningkatan kualitas dan pengerjaan jenis kayu kurang dikenal Data/infomasi teknis pemanfaatan limbah dan hasil kajian finansial

Tersusunnya konsep rekomendasi teknis peningkatan potensi dan kualitas bahan baku industri Tersusunnya konsep rekomendasi teknis pemanfaatan limbah

Balitbang

Hasil rekayasa alat dan substitusi bahan pembantu serta kajian finansial Data/informasi hasil kajian kinerja dan kelembagaan industri Data/informasi hasil kajian tingkat distorsi pasar, efisiensi dan efektifitas tata niaga hasil hutan Terbentuknya jabatan fungsional lingkup Dephut (Pusat dan Daerah) al: jabatan fungsional bidang KSDAHE, pengendali ekosistem, perencana, widyaiswara, auditor dsb Terselenggaranya diklat untuk mendukung 5 kebijakan prioritas

Terwujudnya prototipe rakayasa alat pengolahan hasil hutan & formulasi bahan pembantu industri Tersusunnya konsep rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing dan kelembagaan industri Tersusunnya konsep rekomendasi teknis kebijakan tata niaga dan tata usaha hasil hutan Berjalannya tupoksi jabatan fungsional

Balitbang

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur kehutanan dan pihak lainnya untuk dapat melaksanakan 5 kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Tersedianya tenaga terampil dibidang inventarisasi hutan multi aspek

Sekjen, Eselon I

Tercapainya peningkatan kemampuan kemampuan teknis untuk melaksanakan inventarisasi hutan multi aspek • Peningkatan pengetahuan dan mengembangkan bidang keahlian pengelola dan masyarakat melalui pelatihan • Peningkatan disiplin dan dedikasi SDM pengelola KSDAHE Pusat dan Daerah • Penyeimbangan kewenangan pada berbagai tingkat pengelolaan KSDAHE Pusat & Daerah • Pembinaan lembaga KSDAHE Terwujudnya auditor yang profesional

Balitbang

Balitbang

Balitbang Balitbang Eselon I

Baplan, Setjen

• Terwujudnya SDM pengelolal KSDAHE yang profesiaonal • Tersedianya SDM pengelola KSDAHE dan masyarakat yang termapil • Meningkatnya kinerja SDM KSDAHE • Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat • Meningkatnya kinerja lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar

PHKA, Setjen

Tersusunnya laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memadai

Itjen, Setjen

36



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN 6.44. Peningkatan kemampuan SDM di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan terutama pada pengawas pengujian hasil hutan yang mempunyai peran pengawasan/ pemeriksnaan terhadap kebenaran hasil hutan yeng beredar 6.45. Melaksanakan pelatihan asesor/ penilaian kinerja industrui kehutanan 6.46. Pelatiha pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan bidang pengujian hasil hutan (sudah gabung di baris atas) 6.47. Melaksanakan pelatihan penilaian lapangan (assessor) PHPL dan pelatihan Lead Auditor ISO 14001 (pindah ke rencana tindak 26) 6.48. Melaksanakan penataran PSAK-32 bagi aparat pusat dan daerah 6.49. Melaksanakan peningkatan dan pementapan profesionalitas pegawai

Melakukan penyusunan standarisasi jabatan yang meliputi : inventarisasi, klarifikasi, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, dan pedoman penyusunan formasi, pola karier, rekruitmen, pemindahan, pemberhentian PNS (V.11.1)

6.50. Melaksanakan penyempurnaan sistem perencanaan, pembinaan dan penataan pegawai (PNS)


Berkurangnya peredaran hasil hutan hasil illegal logging

BPK, Setjen

Terlaksanaya pelatihan asesor industri kehutanan 2 angkatan @ 10 orang (20 orang) • Tersedianya tenaga terlatih untuk memeriksa/menilai kinerja kehutanan Terlaksananya pelatihan pejabat fungsional sebanyak 60 orang

Melaksanakan pelatihan asesor industri kehutanan

BPK, Itjen, Setjen

Tersedianya SDM yang berkualitas di UPT BSPHH

BPK, Setjen

Terlaksananya pelatihan penilaian lapangan (assessor) PHPL dan pelatihan Lead Auditor ISO 14001 Aparat kehutanan pusat dan daerah sebanyak 100 orang • Tersusunnya kebutuhan diklat tingkat organisasi • Tersusunnya penyempurnaan pola diklat pegawai • Tersusunnyaevaluasi pasca diklat • Terlaksananya uji kualitas pegawai melalui ujian dinas dan penyelesaian ijasah/ pencantuman gelar • Terlaksanaya adminsitrasi tugas/ ijin belajar • Tersusunnya sistem evaluasi kinerja pegawai • Tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional • Tersusunnya pola karier pegawai lingkup Dephut • Terlaksananya penyempurnaan sistem rekruitment CPNS • Terlaksananya penyempurnaan sistem penempatan CPNS • Tersusunnya analisis pengembangan karier PNS S2 dan S3 • Terlaksananya seleksi calon pejabat struktural oleh Baperjakat I dan II • Terlaksanya proses penataan dan relokasi PNS lingkup Dephut pasca pelimpahan • Terlaksananya pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan yang berbasis kompetensi

Tersedianya tenaga terampil penilai lapangan (assessor) dalam bidang ekologi, produksi dan sosial dalam rangka PHPL dan tersedianya Lead Auditor ISO 14001 Terlaksananya penilaian / penelaahan laporan keuangan perushaan hutan tanaman Terlaksananya upaya peningkatan dan pemantapan profesionalitas pegawai melalui penyusunan identifikasi kebutuhan diklat tingkat organisasi, melaksanakan uji kualitas pegawai dan fasilitasi, regulasi dan supervisi tugas belajar dan ijin belajar

Setjen, BPK, eselon I

• •

Terlaksananya pelatihan pengukuran dan pengujian hasil hutan 2 angkatan @ 30 oranng (60 orang) Tersedianya tenaga pengawas penguji hasil hutan yang berkualitas dan profesional

•

Terwujudnya sistem perencanaan, pembianan dan penataan pegawai yang mantap serta terwujudnya jumlah dan komposisi PNS Dephut sesuai beban kerja dan pkapasitas pegawai yang berbasis kompetensi PNS

BPK Setjen, Eselon I

Setjen

37



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan kehutanan (IV.37.27)

6.51. Pemantapan mekanisme prosedur kerja lingkup Dephut 6.52. Pembakuan sarana dan prasarana kerja baik administrasi maupun bidang teknis 6.53. Penyusunan analisis jabatan kelembagaan Lingkup Dephut 6.54. Evaluasi kinerja organisasi lingkup Dephut

Menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan (IV.37.29)

Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan hutan (IV.37.30) Mempersiapkan ratifikasi berbagai konvensi PBB (V.7.1)

6.55. Pembentukan, penguatan & pengem-bangan kelembagaan kelompok sukarelawan masyarakat tani hutan

Terciptanya tertib administrasi dan tertib pelayanan dalam pelaksanaan tugas serta keseragaman pola kerja • Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kerja untuk kegiatan perkantoran dan bidang teknis • Terciptanya kondisi kerja yang optimal Tersusunnya uraian jabatan struktural dan non struktural lingkup Dephut Tersusunnya pedoman evaluasi kinerja oragnisasi lingkup Dephut Masyarakat hutan semakin peduli dan memiliki kelembagaan yang kuat di 5 prov rawan kebakaran hutan Terbentuknya kesepakatan masyarakat dalam mengamankan hutan di 5 prov

6.56. Pembentukan dan pengem-bangan forum kesepakatan masyarakat desa hutan dalam pelestarian hutan 6.57. Mengembangkan kerjasma dan kemitraan dengan stakeholders kehutanan dalam rangka pengewasan pengelolaan hutan

Terwujudnya pemahaman stakehoders kehutanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengelolaan hutan

6.58. Melakukan analisis dan kajian dalam rangka ratifikasi konvensi PBB bidang kehutanan

Terwujudnya ratifikasi konvensi PBB bidang kehutanan untuk acuan pengelolaan hutan lestari


• Tersusunya pedoman prosedur kerja

Setjen

Tersusunnya pedoman standar sarana dan prasarana kerja di lingkup Departemen Kehutanan

Setjen

Tersedianya jumlah dan jenis jabatan struktural dan non non struktural lingkup Dephut Tersedianya kriteria, standar kinerja oragnisasi

Setjen Setjen

Terbentuknya kelompok sukarelawan dalam pencegahan & penaggulangan kebakaran hutan sebanyak 100 kelompok di 5 prov

Setjen

Gangguan terhadap hutan berkurang dgn mengoptimalkan kepedulian masyarakat sekitar hutan terhadap pengamanan hutan di 5 prov. Meningkatnya kinerja pengembangan dan pengelolaan hutan

Setjen

Terimplementasinya ratifikasi beberapa konvensi PBB bidang kehutanan dalam kebijakan/arahan pembangunan kehutanan

Itjen, Setjen, BPK, RLPS

Setjen, Eselon I

38



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Meningkatkan kerjasama bilateral, regional khususnya negara-negara ASEAN dan global di bidang penanggulangan kejahatan lintas batas negara, termasuk pemberantasan terorisme (V.7.3)

6.59. Mengimplementasikan kerjasama dan kesepakatan berkaitan dengan pengelolaan SDH yaitu : FLEG, FLEGT, AFP, MoU Indonesia-China, Tyransboundary reserve area dan World Heritage Management serta Memberikan Legal Opinion berkaitan dengan kejahatan lintas batas

Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara sahabat di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa (V.7.11)

6.60. Peningkatan KLN di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa bidang kehutanan

Melakukan penyusunan standarisasi dan pemutakhiran data dan formulir PNS (V.10.7)

6.61. Melaksanakan penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian

• Terlaksananya pertemuan dalam rangka pembentukan Task Force bidang FLEG dan FLEGT, 2 kali • Terlaksananya pertemuan reguler dalam rangka ASOEN khususnya Sub regional Fire Fighting Arrangement (SRFA) for Sumatera and Borneo, 2 kali (di Indonesia) • Terselenggaranya kegiatan pengelolaan kegiatan BLN di bidang penaggulangan kebakaran hutan JICA (4 lokasi), EU (1 lokasi), ITTO (1 lokasi) dan GTZ ( 1 lokasi) • Terlaksananya eveluasi kerjasama luar negeri dan dalam nenegri (2 kali) • Terlaksananya usulan kawasan pegunungan Schwazt Muller sebagai Taman Nasional dan warisan dunia • Terpeliharanya keharmonisan hubungan bilateral, regional khususnya negara-negara anggota ASEAN dan Global KLN bidang kehutanandi kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa

• • • • • •


Tersusunnya standar sistem tata naskah pegawai di pusat dan UPT Terlaksananya pemutakhiran data PNS Dephut dalam sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) di pusat dan UPT Tersusunnya standar pelayanan minimal kepegawaian Tersusunnya rencana program dan monitoring– evaluasi kegiatan kepegawaian Tersusunnya statistik kepegawaian lingkup Dephut Terlaksananya penyegaran operator SIMPEG Pusat dan Daerah

a.

Tersusunnya draft kebijakan kerjasama penangan kejahatan lintas batas negara termauk dalam kaitanya dengan kerjasama bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain khususnya negara-negara ASEAN b. Meningkatkan kerjasama penanggulangan kejahatan lintas batas negara-negara ASEAN c. Terbentuknya trilateral agreement on inteligence information exchange antara Indonesia – Malaysia Filipina

Setjen PHKA

a. Terwujudnya peningkatan kerjasama bilateral dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah di bidang investasi, uasaha kecil dan menengah (UKM), perdagangan, pariwisata dan sosial budaya b. Terlaksananya promosi di bidang perdagangan, investari, pariwisata serta sosial budaya di negara sahabat untuk memulihkan citra positif Indonesia di luar negeri Terlaksananya penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian melalui pengembangan sistem tata naskah pegawai, pengembangan sistem informasi kepegawaian (SINPEG) dan penetapan standar pelayanan minimal kepegawaian

Setjen

Setjen, Eselon I

39



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Melakukan sosialisasi peraturan etika dan displin PNS (V.11.2)

6.62. Melaksanakan pembinaan pegawai

Melakukan diklat gelar, non gelar, dan kepemimpinan, fungsional, dan diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur (V.11.4)

6.63. Menyelenggarakan pendidikan gelar (sarjana dan pasca sarjana) dan non gelar (Strata Diploma, SKMA serta pelatihan aparatur (struktural, fungsional, keterampilan dan prajabatan) 6.64. Melaksanakan peningkatan dan pemantapan profesionalitas pegawai

•

Tersusunnya penyempurnaan standar dan ketentuan di bidang kepegawaian sesuai peraturab perundang-undangan terbaru • Terlaksananya tindak lanjut proses sanksi • Terlaksananya proses kenaikan pangkat • Terlaksananya proses pemilihan dan penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terselenggaranya diklat bagi aparatur kehutanan untuk mendukung 5 kebijakan prioritas pembangunan kehutanan

• • • •

Pengembangan pedoman seleksi, penentuan angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi jabatan fungsional al. : widyaiswara, peneliti, auditor arsiparis, perencana dsb. (V.11.6)

6.65. Pengembangan pedoman seleksi, penentuan angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi jabatan fungisonal

•

• • •

Melakukan pembentukan “Assessment Centre” dalam mekanisme seleksi pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional (V.11.8) Melakukan pengembangan kompetensi pejabat fungsional termasuk widyaiswara (V.11.9)

Terseleksinya calon peserta Diklatpim I, II, III dan IV Terlaksananya fasilitasi calon peserta diklat fungsional dan teknis Terlaksananya pembinaan dan pengembangan SDM Biro Kepegawaaian melalui diklat keterampilan Terlaksananya peningkatan kualitas PNS Dephut pra purna tugas Tersedianya pedoman seleksi, penentuan angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi widyaiswara, termasuk pejabat fungsional lainnya yang lebih up to date Terlaksananya penyegaran tim penilai jabatan fungsional Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi angka kredit jabatan fungsional Tersedianya data pejabat fungsional lingkup Dephut Tersusunnya software dan hardwere simpeg Tersedianya perangkat uji kompetensi Tersedianya sistem assessment pegawai Tersedianya assessor pegawai

6.66. Pembentukan “Personnel Assessment Centre” (PAC) Dephut

• • •

6.67. Melakukan pembinaan dan pengembangan tenagakediklatan

Tersedianya tenaga kediklatan yang profesional dengan penyebaran yang proporsional di Pusat dan Daerah


Terlaaksananya pembinaan pegawai melalui sosialisasi peraturan, etika displin dan penghargaan serta pengembangan kesejahteraan pegawai

Setjen, Eselon I

Terselenggaranya diklat gelar, non gelar, dan diklat kepemimpinan, fungsionaln diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur

Setjen, Eselon I

Terselenggaranya diklat gelar, non gelar, dan diklat kepemimpinan, fungsionaln diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur

Setjen, Eselon I

Meningkatnya profesionalisme pejabat fungsional baik binaan Dephut maupun binaan non Dephu

Setjen, Eselon I

Tersedianya sistem penilaian pegawai sebagai alat seleksi calon pejabat struktural dan fungsional

Setjen< Eselon I

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme tenaga kediklatan di Pusat dan Daerah

Setjen, Eselon I

40



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN • Tersusunnya standar kompetensi jabatan fungsional • Tersusunnya kebutuhan diklat untuk jabatan fungsional • Terselenggaranya diklat bagi pejabat fungsional Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai (gedung, alat bantu pengajaran, peralatan praktek, lab dan hutan diklat dll)

Terwujudnya profesionalisme pejabat fungsional termasuk widyaiswara sesuai dengan kompetsni yang ditetapkan

Setjen, Eselon I

Terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan iptek

Setjen

Tersedianya materi, metodologi dan teknologi diklat sesuai kebutuhan dan perkembangan iptek

Setjen

6.71. Mengembangkan kelembagaan diklat (Pusat dan Daerah) 6.72. Peningkatan sistem manajemen IPTEK terpadu

Tersedianya materi dan teknologi diklat sesuai kebutuhan pembangunan kehutanan dan perkembangan iptek kehutanan Tersedianya kelembagaan diklat yang sesuai dg kebutuhan Pusat dan Daerah. Terwujudnya kegiatan Litbang terpadu

Tertatanya organisasi lembaga diklat sesuai kebutuhan Pusat dan Daerah Adanya konsep kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dll.

Setjen

6.73. Penyebaran IPTEK hasil litbang

Tercapainya diseminasi IPTEK yang efektif

Pemanfaatan IPTEK oleh pengguna

Balitbang

6.74. Membangun sistem informasi dan jejaring IPTEK kehutanan 6.75. Meningkatkan kerjasama IPTEK

Data, informasi dan statistik Balitbanghut

Terwujudnya sistem informasi IPTEK dan jejaring IPTEK kehutanan Terjalinnya kerjasama IPTEK

Balitbang

Adanya konsep kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dll. Tersusunnya konsep rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan lindung Tersusunnya profil gender tingkat nasional, propinsi dan kab/kota

Setjen, Balitbang

6.68. Penyusunan pengembangan kompetensi jabatan fungsional

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan diklat aparatur negara (V.11.13)

6.69. Mengembangkan sarana dan prasarana diklat (Pusat dan Daerah) 6.70. Mengembangan materi, metodologi dan teknologi diklat

Meningkatkan penelitianpenelitian yang ditujukan untuk memecahkan persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dll sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah (VII.6.2)

Meningkatkan peran dan kapasitas stakeholders dalam perencanaan dan evaluasi pengarusutamaan gender di tingkat nasional, propinsi dan kab/kota (VIII.3.2/4)

6.76. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat atas hasil-hasil penelitian bidang kehutanan 6.77. Kajian sosial ekonomi pengelolaan hutan lindung 6.78. Pengarusutamaan gender lingkup Dephut


Terwujudnya kerjasama Iptek dengan lembaga terkait dalam dan luar negeri Tersebarnya informasi hasil penelitian bidang kehutanan kepada masyarakat melalui media cetak Data/informasi hasil kajian pengelolaan hutan lindung & kuatifikasi nilai jasa hutan Tersedianya data kesetaraan gender kegiatan pembangunan kehutanan

Balitbang

Balitbang

Balitbang Setjen, Eselon I

41



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Mengembangkan kelembagaan melalui penguatan kelembagaan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, dengan meningkatkan peran lembagalembaga seperti Kerjasama Ekonomi subregional (BIMPEAGA, AIDA, IMS-GT dan IMTGT), Badan Pengelola Kapet, Dewan Maritim, Dewan Ketahanan Pangan, Komite Penaggulangan Kemiskinan, forum kerjasama antardaerah (IX.2.1./12) Mendorong penyelenggaraan forum-forum peningkatan koordinasi & sinkronisasi antarprogram dan antarinstansi dalam kerangka kerjasama & kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas (IX.2.2/2) Meningkatkan kerjasama ekonomi subregional secara bilateral dan multilateral kawasan (IX.2.8/7)

6.79. Peningkatan pengembangan Kerjasama Ekonomi subregional bidang kehutanan (BIMP-EAGA, AIDA, IMS-GT dan IMT-GT), Badan Pengelola Kapet dll) Diisi lagi yang lebih specifik

Tercapainya pengembangan Kerjasama Ekonomi subregional bidang kehutanan (BIMP-EAGA, AIDA, IMS-GT dan IMT-GT), Badan Pengelola Kapet dll)

a. Terwujudnya sinergi kemitraan yang saling mengutungkan di daerah b. Terjalinnya kerjasama Subregional BIMP-EAGA, AIDA dll

Eselon I

6.80. Mengoptimalkan kelompok kerja social forestry Pusat serta Memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja social forestry provinsi dan kabupaten

Terjalinnya kerjasama yg baik dg Pemda & LSM dalam pendampingan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH

Terselenggaranya forum-forum peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antarprogram dan antarinstansi dalam kerangka kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas

Eselon I

6.81. Melakukan peningkatan kerjasama bilateralmultilateral pengembangan pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan. (sudah betul ?)

Berkembangnya optimalisasi pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan.

Setjen

Perencanaan, pengelolaan dan rehabilitasi kawasan konservasi (IX.2.8/12)

6.82. Melakukan sikronisasi penatagunaan kawasan hutan di wilayah perbatasan provinsi, termasuk pembentukan unit pengelolaan hutannya 6.83. Penyusunan rancangan pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan antar negara

Terwujudnya fungsi kawasan hutan yang serasi di wilayah perbatasan provinsi

Terlaksananya kerjasama ekonomi Terlaksananya pengelolaan SDH Terbangunnya prasarana Meningkatnya kegiatan ekonomi nasyarakat di wilayah perbatasan Tertatanya fungsi kawasan hutan wilayah perbatasan provinsi Terwujudnya rancangan pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan antar negara

Baplan, Eselon I

Terwujudnya sinkronisasi penatagunaan hutan dalam tata ruang nasional

Setjen, Baplan,

Menyusun peraturan perundangundangan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (IX.2.9/1)

(dicek lagi)

6.84. Pencermatan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang terkait dengan kawasan hutan


Tersedianya arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan antar negara Terintegrasinya keselarasan status dan fungsi kawasan hutan dalam perundang-undanganb petanaan ruang nasional (al. Revisi RTRWN)

Baplan

42



Sasaran/Keluaran

Indikator

Instansi Pelaksana

PENDUKUNG LIMA KEBIJAKAN Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan-kawasan khusus untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta untuk mencegah kerusakan lingkungan (IX.2.9/2) Mendayagunakan RTRWN, RTRWP dan RTRWK terutama di kawasan strategis nasional (IX.2.9/3)

6.85. Review Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Tertatanya kembali tata ruang provinsi dan Kabuoaten/ Kota

Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah ditata kembali

6.86. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsinya fungsinya

Penggunaan kawasan hutan berdasarkan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK hasil paduserasi peta kawasan hutan

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya

Meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan lainnya (X.3.16) Memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat/ para pihak dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi SDA (X.4.3)

6.87. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKL dan RPL oleh pemrakarsa

Terlaksananya kelola dan pantau lingkungan sesuai dengan RKL dan RPL yang tekah disetujui instansi berwenang

Keruskan lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan tidak menjadikan kualitas lingkungan berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan

Setjen

6.88. Pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan

Terciptanyan kelembagaan penyuluhan kehutanan yang kuat dan matap di 30 prov

Jejaring kerja antara Pusat dan Daerah berjalan lancar dan terkoordinasi di 30 prov

Setjen

6.89. Peningkatan dan pengembangan kerjasama dengan PT, LSM dan dunia usaha 6.90. Pengembangan pola pembinaan tenaga penyuluh kehutanan 6.91. Pengembangan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat 6.92. Pengembangan sistem, metode, materi, serta sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Terjalinnya kerjasama dengan PT, LSM dan dunia usaha Terwujudnya profesionalisme penyuluh di 30 prov

Pengelolaan hutan dan pembinaan dilaksanakan secara rutin di 10 lokasi Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan penyuluh meningkat di 30 prov Keterampilan dan pengetahuan masyarakat bertambah di 30 prov Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan berjalan efektif di 30 prov

Setjen

Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat hutan sehingga tekana terhadap hutan berkurang di 30 prov

Setjen

Melanjutkan upaya untuk memasukkan pendidikan lingkungan dalam agenda kurikulum pendidikan nasional dan lokal (X.5.11)

6.93. Sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan


Terselenggaranya alih keterampilan kpd masyarakat yang peduli terhadap pelestarian hutan di 30 prov Terciptanya sistem, metoda dan materi serta sarana dan prasarana penyuluhan yang efektif di Pusat dan Daerah Merubah persepsi masyarakat terhadap hutan dan kehutanan dan bersama-sama dengan masyarakat membangun hutan di 30 prov

Baplan, Eselon I

Baplan

Setjen Setjen Setjen

43

Keterangan : (IV.37.1) adalah nomor Bidang (IV), Program (37) dan Rencana Tindak (1) dalam REPETA Nasional tahun 2004

Recommend Documents