C. MATRIKS RENCANA TINDAK No. 1.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pengembangan Pertahanan Negara
Rencana Tindak 1.
Menyusun dan menyempurnakan piranti lunak sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas-tugas TNI
2.
Melanjutkan validasi organisasi TNI untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja TNI
3.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi alutsista dan alpal pertahanan
4.
Membangun personil untuk mempertahankan kekuatan TNI
Indikator Kinerja 1. a. Tersusunnya piranti lunak sebagai pedoman pelaksanaan dan pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan TNI b. Tesusunnya aturan pelaksanaan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang tentang TNI c. Tervalidasi dan tersosialisasikannya Doktrin TNI dan Angkatan sampai dengan strata satuan terendah dalam rangka pemantapan sistem dan metoda d. Meningkatnya pemahaman prajurit terhadap perundang-undangan e. Terlaksananya pembangunan sistem informasi puskodal Mabesal, Batam dan Bangka f. Tersusunnya RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI g. Ditetapkannya UU tentang TNI h. Meningkatnya disiplin prajurit i. Terlaksananya pemantapan implementasi standar operasi prosedur 2. a. Terlaksananya evaluasi hasil validasi organisasi Mabes TNI b. Terlaksananya pengkajian pembentukan Kohanwil, Kotama Ops dan Kodiklat TNI c. Terlaksananya validasi organisasi di lingkungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU 3. a. Tersedianya hasil-hasil litbang alutsista dan alpal untuk mendukung kesiapan operasional TNI b. Tersedianya hasil-hasil litbang alutsista dan alpal TNI melalui kerjasama dengan BUMNIS, BUSIS dan PTN/PTS 4. a. Terselenggarakannnya rekruitment dan pendidikan pertama Perwira TNI terdiri dari Taruna, PK, Perwira PSDS Penerbang b. Terselenggarakannya rekruitment dan pendidikan pertama mahasiswa Beasiswa calon Perwira Prajurit Karier c. Terselenggarakannya rekruitment dan pendidikan pertama Bintara dan Tamtama Perwira Karier
Instansi Pelaksana Dephan, TNI, Kantor Menko Polkam
Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Pertahanan TNI 2. Pengembangan Pertahanan Matra Darat 3. Pengembangan Pertahanan Matra Laut 4. Pengembangan Pertahanan Matra Udara
XI – 7
No.
XI – 8
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak
5.
Memelihara kekuatan alutsista yang sudah ada dan melengkapi alat peralatan satuan mendekati mendekati Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) dan Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP).
6.
Mengadakan alutsista baru untuk mengganti yang sudah mencapai batas usia pakai dan tidak ekonomis untuk dioperasionalkan
7.
Membangun/memelihara kekuatan dan kemampuan TNI melalui peningkatan kelayakan fasilitas pangkalan/perkantoran, fasilitas peralatan dan fasilitas pendukung lainnya.
Indikator Kinerja d. Terselenggaranya rekruitment PNS TNI dan Diksarmil serta Prajab PNS TNI e. Terselenggaranya operasional pendidikan dan latihan yang memenuhi prinsip-prinsip Diklat 5. a. Tersedianya kebutuhan senjata untuk memenuhi mantap satuan 100 % munisi untuk mencapai MKK 3 BP dan MKB 1,1 BP b. Terlaksananya pemantapan K3I dan Pusdalops di lingkungan TNI c. Tersedianya kebutuhan alpalsus, rantis dan ranmor untuk mengisi TOP/DSPP d. Tersedianya kebutuhan suku cadang untuk kesiapan alutsista dan alpal Darat, Laut dan Udara e. Meningkatnya kesiapan alutsista dan non alutsista melalui Perpanjangan Usia Pakai (PUP) f. Terpenuhinya keperluan perlengkapan perorangan lapangan (kaporlap) 6. a. Terlaksananya pengadaan rudal pengganti rapier. b. Terlaksananya pengadaan KRI, KAL dan kapal lainnya. c. Terlaksananya pengadaan pesawat tempur angkut dan helikopter d. Terlaksananya pengadaan radar Hanud 7. a. Terlaksananya pembangunan renovasi Fasdukops dan fasilitas TNI lainnya b. Terlaksananya pembangunan fasilitas pendidikan dan latihan meliputi bangunan kelas, mess/asrama, simulasi tempur, perumahan guru militer dan fasilitas pendukung lainnya untuk melengkapi fasilitas yang sudah ada c. Terlaksananya pembangunan fasilitas dan alat peralatan latihan d. Terwujudnya pemantapan kemampuan faswatpers, fasbinlan, faslabuh, fasbek dan sarana pendukung lainnya e. Terlaksananya pembangunan markas komando utama dan markas komando pembinaan TNI f. Terlaksananya pembangunan markas satuan operasional TNI g. Terlaksananya pembangunan, renovasi rumah
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
No.
2.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Pengembangan Dukungan Pertahanan
Rencana Tindak 8.
Melaksanakan pembangunan pos-pos/ satuan pertahanan dan keamanan beserta penempatan aparatnya
1.
Melanjutkan penyusunan piranti lunak sebagai penjabaran UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan dan pengelolaan potensi pertahanan negara Merevisi piranti lunak tentang potensi pendukung strategi pertahanan, RUU tentang Peradilan Militer, dan RUU tentang Rahasia Negara
2.
3.
Melakukan pengkajian dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU tentang Komponen Cadangan, RUU tentang Komponen Pendukung, dan RUU tentang Hukum Pidana Militer
4.
Melaksanakan pembuatan peta batas wilayah untuk kepentingan pertahanan negara
5.
Melaksanakan pemasyarakatan kesadaran bela negara
6.
Mewujudkan potensi cadangan materiil strategis dan logistik wilayah melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB) dalam rangka sistem pertahanan negara, serta meningkatkan kemampuan pertahanan nasional melalui pembinaan sarana dan prasarana pertahanan
Indikator Kinerja
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
sakit dan perumahan prajurit TNI 8. a. Terbangunnya pos-pos/ satuan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar dan perbatasan b. Menurunnya tingkat pelanggaran wilayah pulau-pulau terluar dan perbatasan 1. Terlaksananya penjabaran UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan dan pengelolaan potensi pertahanan negara
Dephan, TNI, Kantor Menko Polkam, BIN, Lemsanneg, Wantannas, Lemhannas
Pengembangan Dukungan Pertahanan
2. a. Tersusunnya piranti lunak tentang potensi pendukung strategi pertahanan. b. Ditetapkannya UU tentang Peradilan Militer c. Ditetapkannya UU tentang Rahasia Negara d. Terlaksananya sosialisasi konsep produk piranti lunak di lingkungan internal dan eksternal Dephan/TNI yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah 3. a. Terlaksananya pengkajian dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU tentang Komponen Cadangan b. Terlaksananya pengkajian dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU tentang Komponen pendukung c. Terlaksananya pengkajian dalam rangka penyusunan RUU tentang Hukum Pidana Militer 4. Terwujudnya peta batas wilayah pertahanan darat, laut dan udara sebagai legitimasi hukum batas wilayah 5. a. Terlaksananya penyebarluasan PPBN di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman yang dilaksanakan di tingkat pusat (Dephan) dan daerah b. Prosentase tingkat kesadaran bela negara pada masyarakat 6. a. Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM di bidang iptek untuk kepentingan hannas b. Meningkatnya kemampuan dibidang manajemen pertahanan c. Terlaksananya rehabilitasi sarana dan fasilitas di lingkungan Departemen Pertahanan d. Meningkatnya kemampuan kerjasama
XI – 9
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak
7.
XI – 10
serta sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan nasional Memperkuat prasarana dan sarana intelijen yang handal, efektif, efisien dan tanggap terhadap aspirasi dan dinamika lingkungan strategis secara nasional, regional, dan internasional
8.
Membina, mengembangkan dan menyelenggarakan kajian-kajian strategic, pendidikan strategic, evaluasi dan pengembangan serta pemasyarakatan konsepsi nasional, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
9.
Melaksanakan telaahan, perkiraan dan apresiasi strategis pengelolaan pertahanan negara, pengerahan komponen pertahanan dan risiko, serta persoalan krusial mendesak
Indikator Kinerja internasional di bidang pertahanan 7. a Tersedianya sarana dan prasarana intelijen pada pos intelijen wilayah sesuai dengan perubahan struktur organisasi b. Tersedianya peralatan intelijen (inteligence device) untuk pusat dan pos intelijen wilayah c. Terlaksananya penyelenggaraan pengamanan berita rahasia negara d. Terlaksananya diklat teknis dan fungsional di bidang intelijen dan persandian 8. a. Terlaksananya pengembangan kajian-kajian strategik yang bersifat reaktif dan antisipatif di bidang geografi, demografi dan kependudukan, sumber kekayaan alam dan kewilayahan, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, kepemimpinan nasional, kewaspadaan nasional, dan wasantara, tannas dan sismennas sebagai konsepsi nasional serta kajian khusus mengenai berbagai masalah aktual baik yang bersifat nasional maupun internasional b. Meningkatnya kapasitas aparat penyelenggara negara di pusat maupun daerah dalam rangka menyiapkan kader-kader pemimpin tingkat nasional dan memantapkan kader pimpinan bangsa c. 1. Meningkatnya kualitas sistem dan metoda pengkajian, pendidikan dan pemasyarakatan konsepsi nasional 2. Meningkatnya pemahaman terhadap konsepsi nasional 3. Meningkatnya kesadaran terhadap ancaman disintegrasi bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional d. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengkajian dan pendidikan, pemasyarakatan konsepsi nasional 9. a. Tersusunnya dokumen telaah jangka pendek, jangka sedang, serta jangka panjang tentang pengelolaan pertahanan negara, pengerahan komponen pertahanan dan resiko b. Tersusunnya dokumen kebijakan dan strategi
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak
Indikator Kinerja
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
Polri, Kantor Menko Polkam, Depkeh dan HAM, Depdagri , dan BNN
Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
pemerintah dalam menghadapi persoalan krusial mendesak sesuai dengan bidangnya 3.
Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
1.
Meningkatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi operasional dan fungsi pembinaan dalam pelaksanaan tugas : a. Menyelenggarakan identifikasi dan penilaian terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas/ pelanggaran hukum sebagai peringatan dini bagi penyelenggaraan kegiatan kepolisian. b. Menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan peningkatan ketaatan, kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan norma sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam siskamtibmas swakarsa dan meningkatkan pembinaan kemampuan pengemban fungsi kepolisian lainnya.
c. Meningkatkan kapasitas aparat daerah yang menangani keamanan dan ketertiban umum
1. a. Prosentase peningkatan intensitas dan kemampuan deteksi dini terhadap potensi kerawanan gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum lainnya b. 1. Terbentuknya kualitas dan kuantitas Babinkamtibmas 2. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta norma sosial 3. Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan siskamtibmas swakarsa di lingkungan permukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan 4. Terbentuknya kualitas dan kuantitas pengemban fungsi kepolisian lainnya c. 1. Terlaksananya sosialisasi pedoman peningkatan kemampuan deteksi dini sosial dan politik dalam rangka penginderaan masalah-masalah sosial budaya yang berpotensi menimbulkan konflik, serta pedoman mekanisme peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 2. Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi terhadap pedoman penilaian kinerja aparat ketentraman dan ketertiban umum dalam menegakkan peraturan daerah dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Terlaksananya revisi PP tentang Polisi Pamong Praja serta tersusunnya pedoman teknisnya. 4. Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana aparat pelaksana ketentraman dan ketertiban umum
XI – 11
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak
d. Menyelenggarakan upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah dan/atau meminimumkan kesempatan terjadinya gangguan kamtibmas/ pelanggaran hukum
e. Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma sosial dan keagamaan serta menjunjung tinggi HAM f. Menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian melalui pendidikan dan latihan, pembinaan mental dan disiplin personil Polri, didukung dengan kesejahteraan personil yang memadai, menata manajemen organisasi dan prosedur serta meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan tugas kepolisian. 2.
Menata kembali sikap mental dan perilaku Polri sesuai peran, tugas dan fungsi sebagai komponen utama sistem keamanan negara melalui : a. Menyempurnakan sisdik Polri b. Menata komponen pendidikan secara sinergis c. Merumuskan nilai-nilai dan budaya organisasi d. Melakukan pendekatan psikologis, sosial budaya kepada masyarakat dan tindakan nyata secara transparan kepada rakyat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri
XI – 12
Indikator Kinerja 5. Terlaksananya pengkajian dan evaluasi kualitas penanganan keamanan dan ketertiban umum/masyarakat. d. 1. Tercapainya batas toleransi 12 % dalam rangka pengendalian jumlah tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya 2. Terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari 3. Meningkatnya keamanan di daerahdaerah kunjungan wisata khususnya Bali, Batam, Riau, Manado, Makasar dan Mataram e. 1. Prosentase peningkatan penyelesaian perkara, minimal 60% 2. Terwujudnya profesionalitas Polri dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana f. 1. Prosentase peningkatan profesionalitas personil Polri di bidang operasional maupun pembinaan 2. Terciptanya ketahanan mental dan disiplin yang tinggi setiap personil Polri dalam menjalankan tugasnya 3. Terpenuhinya kesejahteraan personil Polri yang memadai 4. Tersedianya piranti lunak dalam melaksanakan manajemen operasional pembinaan Polri
2. a. Tersusunnya sisdik disesuaikan dengan proses Polri Mandiri b. Terlaksananya penataan komponen pendidikan secara sinergis c. Dirumuskannya nilai-nilai dan budaya organisasi sesuai peran, fungsi dan tugas Polri d. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak 3.
Melanjutkan penjabaran UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kedalam bentuk Peraturan Pemerintah dalam upaya memandirikan Polri sebagai lembaga independen
4.
Menata dan membangun organisasi Polri sejalan dengan kemandirian otonomi daerah dengan terbentuknya satuan wilayah.
5.
Melanjutkan pengembangan kekuatan Polri secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan personil, materiil, dan fasilitas yang memadai
6.
Melakukan pengembangan tingkat kemampuan profesionalitas dan kesiapan yang handal dengan: a. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok b. Melaksanakan kegiatan latihan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional
Indikator Kinerja
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
3. a. Terwujudnya Polri sebagai lembaga independen b. Disahkannya berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Kapolri c. Disahkannya seluruh peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tugas fungsi dan peran sejalan dengan kemandirian Polri (disahkan Bujukdas, Bujukin dan Bujuklak) 4. a. Terbentuknya organisasi Polri dari tingkat Mabes sampai dengan satuan wilayah selaras dengan struktur organisasi dan otonomi daerah b. Terlaksananya kegiatan penelitian dalam rangka keberhasilan kegiatan yang diprogramkan berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal c. Terlaksananya kegiatan pembangunan sistem dan metode untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan 5. a. Tersedianya kebutuhan personil yang memadai guna melaksanakan operasional Polri b. Tersedianya calon siswa yang berkualitas c. Terlaksananya dikma yang bermutu sesuai program dan tepat waktu d. Tersedianya kapor dikma yang berkualitas, tepat guna dan tepat waktu e. Tercukupinya alsus, alut untuk pelaksanaan tugas f. Tersedianya kebutuhan materiil dan fasilitas yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas operasional maupun pembinaan g. Tersedianya peralatan yang memadai dalam rangka menangani pelanggaran ketertiban umum 6. a. Terlaksananya kegiatan rutin kepolisian sesuai program serta tepat guna dan tepat waktu b. 1. Terlaksananya operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi khusus 2. Terlaksananya latihan dalam rangka penyiapan kekuatan termasuk latihan kontijensi 3. Terlaksananya kerjasama kepolisian internasional, termasuk latihan aman
XI – 13
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
No.
Rencana Tindak 7.
Menindaklanjuti validasi organisasi tingkat kewilayahan melalui pengembangan struktur organisasi tingkat Polda sampai ke Polsek
8.
Menyusun dan menyempurnakan piranti lunak petunjuk pelaksanaan di lapangan yang disesuaikan dengan reformasi Polri Mencegah dan menanggulangi masalah narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya (narkoba)
9.
4.
Pengembangan Keamanan Dalam Negeri
XI – 14
1. Menyusun peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hubungan kerjasama TNI dan Polri dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri. 2. Melakukan penyelesaian berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan konflik horizontal secara tegas dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta pemulihan dan rehabilitasi daerahdaerah konflik.
Indikator Kinerja
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
Malindo Terbentuknya pengembangan Polsek/ Polsekta/ Polres/ Polresta yang disesuaikan dengan tingkat administrasi pemerintah daerah guna dapat menanggulangi berbagai tindak pidana secara cepat 8. Terwujudnya piranti sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta petunjuk yang disesuaikan dengan reformasi Polri 9. a. Terwujudnya koordinasi dalam penanganan kasus tindak pidana pembawa narkoba b. Meningkatnya kerjasama baik di dalam dan di luar negeri dalam penanganan masalah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) c. Terwujudnya data dan informasi masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba d. Meningkatnya koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba e. Tersedianya data permasalahan penegakan hukum yang up to date f. Meningkatnya prosentasi penyitaan narkoba dari peredaran gelan g. Menurunnya tingkat penyimpangan jalur resmi narkoba h. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pengakan hukum i. Meningkatnya prosentasi pengungkapan penyitaan dan pemusnahan barang sitaan narkoba 7.
1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hubungan dan kerjasama TNI dan Polri 2. a. Terwujudnya penyelesaian berbagai ancaman disintegrasi bangsa maupun konflik horisontal secara menyeluruh. b. Tertanggulanginya berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan konflik horisontal yang terjadi di berbagai daerah secara cepat, tuntas dan terkoordinir. c. Terciptanya rasa aman bagi para pengungsi
Polri, TNI, Kantor Menko Polkam, Lemsanneg
Pengembangan Keamanan Dalam Negeri
No.
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
REPETA 2004 Rencana Tindak
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.
4. Persiapan dan penyelenggaraan pengamanan pemilu pada tahun 2004 melalui : penyediaan perlengkapan pasukan dalam rangka pengamanan pemilu, penyediaan personil/pasukan pengamanan pemilu, dan mengamankan jalannya Pemilu 2004. 5. Menyelesaikan, mencegah, dan menindak penanganan kasus-kasus kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan kontinjensi lainnya
Indikator Kinerja
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
dan penduduk setempat serta masyarakat maupun petugas yang menangani para perusuh d. Terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi para pengungsi dan masyarakat setempat atas usaha bersama dan peranan semua pihak yang ada dalam masyarakat e. Terlaksananya dialog diantara kelompok masyarakat di daerah konflik f. Meningkatnya peran dan bakti TNI dan Polri bersama-sama lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat dalam rehabilitasi di daerahdaerah konflik 3. a. Terlaksananya kegiatan operasi terpadu b. Terlaksananya penindakan yang tegas dan tuntas terhadap dader/ aktor intelektual dan pelaku kriminal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 4. Terlaksananya/ terselenggaranya pengamanan Pemilu 2004
5. a. Terinventarisasikannya kasus tindak pidana tentang kejahatan transnasional b. Terbentuknya buku petunjuk, peraturanperaturan, undang-undang tentang tindak pidana kejahatan transnasional c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tim penyidik d. Terbentuknya kemampuan untuk menindak, mencegah kasus kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan kontijensi lainnya. e. Meningkatnya koordinasi, informasi yang cepat dalam kerjasama antar negara f. Meningkatnya sarana pendukung dalam bidang teknologi penanganan kejahatan g. Adanya kesepakatan, MOU antar negara yang terlibat dalam penanganan kasus kriminal khususnya dengan negara yang belum ada perjanjian ekstradisi h. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana
XI – 15
No.
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
REPETA 2004 Rencana Tindak
Indikator Kinerja kejahatan transnasional, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan kontijensi lainnya.
XI – 16
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
