BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Salah
satu
proses
prioritas
pembangunan
nasional
sebagaimana
dimanfaatkan oleh program pembangunan nasional ( Propenas ) 2005-2009 yakni di bidang sumber daya manusia, prioritas tersebut dicapai melalui upaya-upaya pokok sebagai berikut. Pertama, mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan pemduduk dengan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk Keluarga Berencana, serta memberdayakan keluarga dan masyarakat menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas. Salah satu cara dari program pembangunan nasional adalah Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan,
yaitu
menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
mencapai
pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan
kesehatan ibu,
memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun
kemitraan global dalam
pembangunan. Kesepakatan MDG's ini telah disepakati sejak sepuluh tahun lalu, tepatnya September 2000. Tujuan, mempercepat pembangunan manusia dan sekaligus
1
2
mempercepat pembangunan negara secara keseluruhan melalui delapan tujuan yang ditargetkan tercapai pada 2015.dan Tahun 2015 sebagai penentuan tercapainya tujuan pembangunan millennium (MDG's) Memperhatikan sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) dan Kesepakatan Dalam Pendidikan Untuk Semua (PUS); Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan pemberdayaan perempuan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender dan Forum Kajian Gender; penurunan Angka kematian anak dengan menekan terjadinya gizi buruk pada balita, meningkatnya angka kesehatan ibu dengan menekan angka kematian ibu melahirkan; meningkatnya angka kesakitan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; Cakupan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan serta cakupan sanitasi dan persampahan sebanding dengan rata-rata nasional dan target Millenium Development Goals (MDGs); dan kerjasama sinergitas pengelolaan potensi sebagai tantangan pembangunan perwilayahan ke depan telah dirancang dan dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan pola kerjasama Beberapa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada pembangunan jangka menengah 2004-2009 telah menunjukkan angka perbaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang kesra, khususnya menyangkut penanggulangan kemiskinan, dilakukan upaya menurunkan angka kemiskinan dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014. Dalam bidang pendidikan, upaya yang dilakukan pada RPJMN 2010-1014 berupa peningkatan akses dan pemerataan, mutu, dan sarana pendidikan
3
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kepulauan dan penduduk terbesar ke V (lima) di dunia. Dari jumlah penduduk yang besar ini tentunya memiliki sumberdaya manusia yang tingkatatn kuantitasnya dapat diandalakan dalam menghasilkan sebuah output baik dalam bidang barang maupun jasa. Dengan adanya kuantitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan menghasilkan hal-hal yang berguna ataupun sejalan pembangunan nasional Jumlah penduduk yang besar, apabila dapat di bina dan di daya gunakan dengan baik, akan menjadi modal dasar yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun bagi Negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, jumlah penduduk yang besar pada umumnya justru menjadi masalah antara lain karena daya dukung ekonomi yang terbatas, tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah, penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang tidak merata secara regional maupun sektoral dan sebagianya Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada semester pertama tahun 2009 pada umumnya masih normal dan belum menggambarkan dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada saat ini. Aktifitas ekonomi menjelang pemilu legislatif sedikit banyak diduga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Februari 2009. Kondisi ini terlihat pada situasi ketenagakerjaan, yang masih diwarnai dengan adanya peningkatan mereka yang bekerja selama setahun terakhir. Pada bulan Februari 2009, jumlah angkatan kerja mencapai 113,74 juta orang naik 1,79 juta orang dibanding keadaan Agustus 2008, dan naik 2,26 juta orang dibanding keadaan Februari 2008. Penduduk yang bekerja pada Februari 2009 bertambah sebanyak 1,94 juta orang dibanding keadaan Agustus 2008 dan bertambah 2,44 juta orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2008).
4
Jumlah penganggur pada Februari 2009 mengalami penurunan sekitar 130 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2008, dan mengalami penurunan 170 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2008. Peningkatan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,27 persen antara Februari 2008 sampai Februari 2009. Gambaran di atas menunjukan bahwa angka pengangguran tidak saja ditentukan oleh lapangan kerja baru yang tercipta, akan tetapi juga olah tambahan angkatan kerja baru akibat pertambahan penduduk yang masuk ke pasar kerja yang besarnya cukup mempengaruhi lapangan kerja yang saat iu tersedia. Untuk Jawa timur sendiri Krisis ekonomi global yang terjadi menjelang akhir tahun 2008, nampaknya tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Porpinsi yang mempunyai kepadatan penduduk no dua di Indonesia ini pada tahun berikutnya. Nampaknya pada situasi krisis ini justru setiap individu dewasa (usia produktif) berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan pada Agustus 2009 diketahui bahwa pekerja di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 442,8 ribu orang dibandingkan Agustus 2008. Sejalan dengan peningkatan jumlah pekerja tersebut, maka jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 262,8 ribu orang (25,43 persen). Dengan demikian jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 159,9 ribu orang. Penyerapan tenaga kerja selama Agustus 2008 – Agustus 2009, pada pekerja perempuan lebih besar dibandingkan dengan pekerja laki-laki, yaitu masing-masing jumlah pekerja perempuan meningkat 228,6 ribu orang dan pekerja
5
laki-laki meningkat sebesar 194,2 ribu orang. Dominasi peningkatan penduduk perempuan yang bekerja umumnya hanya sebagai pekerja keluarga. Oleh karena itu peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu memberikan implikasi yang positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja, karena penambahan jumlah tenaga kerja hanya terserap sebagai pekerja keluarga atau membantu kepala rumah tangga/suami dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya informal. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Agustus 2009 mencapai 5,08 persen atau mengalami penurunan 1,34 persen poin dibandingkan keadaan pada Agustus 2008 (6,42 persen). Dari sebaran kabupaten/kota, terlihat bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi pada 33 kabupaten/kota, sedangkan di 5 kabupaten/kota lainnya yaitu Trenggalek, Tulungagung, Jombang dan Malang, serta Kota Blitar menunjukkan kenaikan TPT. Salah satu permasalahan utama yang berpotensi menghambat pembangunan di jawa timur adalah masih rendahnhya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya kemampuan unuk menciptakan kesempatan kerja sendiri melalui kewirausahaan. Di sisi lain pula pembangunan sudah mengembangkan dukungan-dukungan dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program ketenagakerjaan yang di kembangkan oleh pemerintah adalah program pemberdayaan masyarakat dengan fokus peningkatan gerakan kewirausahaan masyarakat pedesaan dan miskin kota. Belum lagi jika melihat program yang dikembangkan oleh swasta.
6
Berdasarkan masalah ketenagakerjaan ini merupakan bagian integral dari maslah ekonomi dan jumlah perkembangan penduduk. Dengan demikian perncanaan ketenagakerjaan harus mencakup perencanaan kependudukan untuk mengetahui seberapa besar kesempatan kerja dan angkatan kerja tertampug Problematik yang sangat mendasar terkait dengan permasalahan pengguran di Jawa Timur menyangkut tiga hal yang mendasar. Pertama : tingkat pendidikan rendah terutama di wilayah pedesaan, namun diperkotaan masalah pengangguran lebih didominasi oleh angkatan kerja produktif. Kedua : golongan umur yang termasuk dalam kategori tenaga kerja poduktif ( usia 20-30 ) cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiga : Penguasaan teknologi dan ketrampilan dari angkatan kerja, rat-rata masih tertinggal, yang di perburuk lagi oleh faktor keengganan beradaptasi. Terbatasnya kesempatan kerja lokal dan rendahnya tingkat keterampilan kerja, menimbulkan kompleksitas yang tinggi dalam penanganan tenaga kerja. Penyediaan lapangan kerja baru berbanding terbalik denagn jumlah pencari kerja baru, terutama lulusan SMA dan sarjana yang meningkat tajam setiap tahunnya. Padahal di Jawa Timur memiliki beragam potensi lapangan kerja beila dikelolah dengan baik. Pembinaan tenaga kerja merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, serta menuntut penyelesaian dalam jangka pendekmaupun jangka panjang. ” pendidikan dan keterampilan kerja sesungguhnya merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, pola dan strategi pembinaan terhadap angkatan kerja usia produktif, perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pola keterpaduan yang lebih professional,sehingga angkatan kerja usia produktif mampu bersaing dan
7
mengisi setiap kesempatan yang ada dalam upaya membangun perekonomian diri daerah dan bangsanya. Untuk Jombang yang merupakan objek yang akan diteliti oleh penulis adalah Yang mempunyai jumlah penduduk usia kerja 573.108 pada tahun 2004 meningkat menjadi 583.768 orang pada tahun 2006. jadi bertambah 10.660 orang selama periode tersebut. Angkatan kerja sebanyak 500.757 orang pada tahun 2004 meningkat menjadi 591.884 orang pada tahun 2006 seperti terlihat pada tabel 2. jumlah pencari kerja tidak selalu menunjukan banyak pengangguran, sebab masih sebagian pekerja yang memperoleh upah yang sangat rendah atau bekerja berdasarkan transakasi kerja yang hanya berlaku secara lisan sehingga tidak terdaftar pada kantor tenaga kerja Tabel 1. Penduduk usia kerja., Angkatan kerja, Angkatan kerja tertampung dan pencari kerja tahun 2004 – 2006 di Kab. Jombang (orang) Uraian 2004 2005 2006 Penduduk Usia Kerja
573.108
590.215
583.768
Angkatan Kerja
500.757
558.123
591.884
Ang, Kerja tertampung
3100
1.640
2.107
Pencari Kerja
16.557
16.557
16.345
Sumber data : Jombang dalam angka2004-2006 Dalam pekembangannya sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, demikian pula di Kabupaten Jombang, angkatan kerja di sektor pertanian masih banyak, tapi sektor ini tidak bisa selamanya diandalkan karena jumlah lahan yang tersedia semakin lama semakin terbatas, sedangkan tenaga kerja setiap tahunnya mengalami pertumbuhan.
8
Oleh karena itu di perlukan penangan tenaga kerja secara serius dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja, misalnya dengan meningkatkan pendidikan dan ketrampilan tambahan, baik bersifat formal ataupun non formal sehingga nantinya mampu menyerap tenaga kerja sehingga memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan yang diharapkan Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten jombang diarahkan dalam rangka perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta peningkatan sumber daya manusia demi terbentuknya tenaga kerja professional yang mandiri, produktif, berjiwa usaha, berkualitas, terampil, efisien, dan efektif terutama bagi angkatan keja muda, seehingga mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha Dengan langkah-langkah di atas diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang luas bagi pencari kerja untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia dan mendapat pekerjaan yang selayaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan pada akirnya akan terwujud struktur perekonomian yang seimbang. Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dan waktu kini sudah dapat diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang akan datang perlu dibuat proyeksi penduduk yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang.
9
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang penulis diambil adalah 1. Bagaimana hasil perhitungan Geometric rate of growth untuk proyeksi penduduk di Kabupaten Jombang 2010-2025 ? 2. Bagaiman hasil perhitungan Geometric rate of growth untuk proyeksi ketenaga kerjaan di Kabupaten Jombang Pada tahun 2010-2025 ?
1.3
Batasan Masalah Pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai permasalahan proyeksi penduduk Kabupaten Jombang terhadap berbagai unsur ketenagakerjaan yang meliputi angkatan kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja dan lowongan kerja. Dan juga termasuk penyerapan tenaga kerja per sektor di Kabupaten Jombang pada tahun 2010 – 2025.
1.4
Tujuan dan Kegunaaan Penelitian Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain Untuk mengetahui : 1. Proyeksi perkembangan jumlah penduduk dan apa yang terjadi tentang kependudukan kabupaten Jombang pada tahun 2010-2025 . 2. Proyeksi ketenaga kerjaan yang meliputi angkatan kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja, lowongan kerja serta penerapan tenaga kerja persektor serta kondisi ketenaga kerjaan yang akan terjadi di Kabupaten Jombang pada tahun 2010-2025
10
Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan baik secara umum yaitu diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, dan diharapkan penelitian ini berguna sebagain bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Jombang dalam merencanakan kepadatan penduduk dan ketenagakerjaan pada tahun 2010 – 2025 serta menjadi tolak ukur apakah program Millinium Development Goals (MDGs) sudah terlaksana
