IV 56 C. MATRIKS RENCANA TINDAK. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

C.

MATRIKS RENCANA TINDAK No.

1.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin

REPETA 2004 1. 2. 3. 4. 5.

2.

Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

3.

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1. 2.

IV – 56

Rencana Tindak Penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus menerus Pengendalian harga bahan pokok Penyediaan dan perbaikan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta prasarana dan sarana dasar lainnya Perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan melibatkan swasta dan dunia usaha Penyediaan dan perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih

1. 2. 3. 4.

Meningkatkan kapasitas usaha masyarakat miskin melalui peningkatan skil, modal, teknologi, informasi, dan legal Mengembangkan pendidikan dan latihan keterampilan usaha, organisasi, jaringan produksi – pasar, dan mengakses lembaga permodalan Pendampingan usaha kebiasaan hidup produktif, dan jaringan melalui bimbingan dan konsultasi; Penciptaan jaringan kerjasama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi; Penyediaan kemudahan akses terhadap sumberdaya produktif yang difasilitasi oleh pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan; Penyediaan prasarana dan sarana usaha ekonomi produktif; Pembukaan permukiman dan pengembangan masyarakat transmigrasi untuk petani dan buruh tani serta pengungsi yang tidak memiliki lahan pertanian atau lahan produksi

1.

Penyusunan dan pemasyarakatan Perencanaan Tenaga Kerja Pengembangan dan penyebarluasan Informasi ketenagakerjaan di dalam dan di luar negeri

1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

Indikator Kinerja Terpenuhinya penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus menerus Terkendalinya harga bahan pokok Terpenuhinya pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan serta prasarana dan sarana dasar lainnya Terpenuhinya penyediaan dan perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih

Meningkatnya kapasitas usaha masyarakat miskin melalui peningkatan skil, modal, teknologi, informasi, dan legal Meningkatnya pendidikan dan latihan keterampilan usaha, organisasi, jaringan produksi – pasar, dan mengakses lembaga permodalan Terjalinnya pendampingan usaha, kebiasaan hidup produktif, dan jaringan melalui bimbingan dan konsultasi; Terciptanya jaringan kerjasama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi; Tersedianya kemudahan akses terhadap sumberdaya produktif yang difasilitasi oleh pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan; Tersedianya prasarana dan sarana usaha ekonomi produktif; Terpenuhinya permukiman dan pengembangan masyarakat transmigrasi untuk petani dan buruh tani serta pengungsi yang tidak memiliki lahan pertanian atau lahan produksi.

Tersedianya acuan dalam penyusunan kebijakan dan program ketenagakerjaan 2. Tersedianya informasi kebutuhan dan persediaan TK di dalam dan luar negeri 3.a. Terselenggaranya pelayanan bagi pencari kerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depdiknas, Depkes, Depsos, Depkimpraswil, BULOG, dan Deptan

1.

Deptan, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Depperindag, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depnakertrans, Dept. Energi dan SD Mineral, Kantor Meneg LH Bappedal, Depdagri

1. 2.

2. 3. 4.

3. 4. 5. 6. 7.

Depnakertrans

Pendidikan Dasar dan Prasekolah Pendidikan Luar Sekolah Upaya Kesehaan Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Agribisnis Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan dan Kompetitif Pengembangan Sistem Pendukung Usaha PKMK Pengembangan Usaha Pertambangan Rakyat Terpadu Transmigrasi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengembangan SDA dan LH

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

No.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

REPETA 2004 3. 4. 5. 6. 7.

4.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. 2.

3. 4.

5. 6. 5.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rencana Tindak Pengembangan kelembagaan penempatan tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan tenaga kerja dalam dan luar negeri Pengembangan pola kesempatan kerja dan usaha mandiri/ kewirausahaan Pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi padat karya dan pen dayagunaan penganggur dan setengah penganggur Pembinaan dan penempatan te naga kerja pada unit ekonomi produktif Sosialisasi/diseminasi pekerjaan yang layak dan uji coba beberapa propinsi

Indikator Kinerja dan pengguna tenaga kerja b. Terselenggaranya mekanisme pengiriman TK ke luar negeri secara cepat dan tepat waktu c. Terciptanya lembaga penempatan tenaga kerja ke luar negeri d. Terselenggaraya sistem pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 4. Terciptanya pola pengem bangan kesempatan kerja dan pengembangan usaha 5. Tersedianya peluang kerja dan usaha bagi penganggur dan setengah penganggur 6. Pemberdayaan kesempatan kerja bagi penganggur terdidik 7. Tersedianya peluang pekerjaan yang layak

Pengembangan kelembagaan/badan standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga Pengembangan sistem dan penyelenggaraan pelatihan keterampilan/keahlian, pemagangan informasi dan penempatan tenaga kerja; Penyusunan masterplan program pelatihan kerja nasional, pro gram standar, materi uji kom tensi tenaga kerja, dan modul pelatihan Pembinaan dan pemberdayaanlembaga pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun perusahaan Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan produktivitas; Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk peningkatan relevansi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan kualitas kelembagaaan penyelesaian perselisihan perburuhan Peningkatan pemahaman prinsip prinsip hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja Peningkatan kualitas syarat-syarat kerja Perbaikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan pekerja Peningkatan pengawasan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Peningkatan pengawasan tenaga kerja perempuan dan anak yang terpaksa bekerja

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Terbentuk dan efektifnya lembaga standardisasi dan kompetensi tenaga kerja. Terbentuknya system dalam penyelenggaraan pelatihan, pemagangan, informasi dan penempatan tenaga kerja Meningkatnya jumlah tena ga kerja terampil dan kom peten serta bersertifikat; Meningkatnya relevansi, kualitas dan pro duktivitas tenaga kerja; Meningkatnya jumlah dan kualitas lembaga pelayanan peningkatan produktivitas Meningkatnya pendayaguna an lembaga yang didukung sarana dan prasarana, tenaga pelatih profesional serta lulusannya diterima pasar kerja.

Depnakertrans

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas ke lembagaan ketenagakerjaan Semakin baiknya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha Terbentuknya sisitim detek si dini masalah perburuhan dan pemberdayaan arbitrase di 30 wilayah Terlaksananya pengkajian dan penetapan kebutuhan hidup pekerja Berkurangnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terciptanya kondisi kerja yang memadai bagi

Depnakertrans

Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

IV – 57

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak Sosialisasi Rencana Aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak 8. Peningkatan pengawasan penempatan TKI ke Luar Negeri sejak penempatan sampai purna penempatan 9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan implementasi konvensi ILO 10. Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan lembaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 7.

6.

7.

8.

IV – 58

Pengembangan Sistem Jaminan Sosial

Asuransi Sosial

Pengembangan Agribisnis

7. 8. 9. 10.

1. Mengembangkan kerangka kebijakan sistem jaminan sosial yang meliputi aspek kelembagaan, cakupan pelayanan, pendanaan, dan hukum; 2. Menyerasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sistem jaminan social di berbagai sektor pembangunan; 3. Mengembangkan bentuk-bentuk jaminan sosial yang berbasis masyarakat/nilai-nilai kearifan lokal; 4. Melakukan sosialisasi konsep sistem jaminan sosial di tingkat nasional dan daerah sebagai perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

1. 2.

1. Menyempurnakan peraturan perundangundangan yang melindungi pengguna jasa asuransi sosial; 2. Melakukan langkah-langkah restrukturisasi guna meningkatkan kesehatan dan kinerja perusahaan asuransi sosial; 3. Mengembangkan konsep sistem asuransi sosial yang terpadu dan efisien guna memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta asuransi sosial. 1.

Mengembangkan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan melalui : • Pengembangan kawasan agribisnis komoditas komersial.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja pekerja perempuan dan perlindungan bagi pekerja anak a. Terbentuknya Komite Aksi Nasional di tingkat propinsi, dan kabupaten/kota b. Tersedianya pemetaan pekerja anak Meningkatnya kualitas perusahaan yang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri Meningkatnya pemahaman terhadap pelaksanaan konvensi ILO di 30 wilayah. a. Tercapainya kondisi dan lingkungan kerja yang memadai b. Terlaksananya pelatihan dasar, media, dan akhli di bidang K3 dan hiperkes.

Kebijakan sistem jaminan sosial yang terpadu Bentuk-bentuk jaminan sosial yang berbasis masyarakat Tersosialisasinya konsep sistem jaminan sosial di tingkat nasional dan daerah

Depsos, Depdagri, Dept. Kehakiman dan HAM, Depkeu, Depnakertrans, Depdiknas, Depkes, dan Kantor Meneg PPN/Bappenas

Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial; Upaya Kesehatan; Pendidikan Dasar dan Pra-Sekolah; Pendidikan Menengah; Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1.

Disempurnakannya peraturan perundangundangan di bidang asuransi sosial;

2.

Meningkatnya kinerja dan kesehatan perusahaan asuransi sosial;

Depkeu, Depsos, Dept. Kehakiman dan HAM, Depnakertrans, Dephan, Ksntor Meneg BUMN, dan Mabes Polri

3.

Terbentuknya konsep sistem asuransi sosial yang terpadu.

Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial; Upaya Kesehatan; Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah; Pendidikan Menengah; Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1.

Terbangunnya kawasan agribisnis komoditi komersial pertanian yang utuh. Berkembangnya usaha agribisnis berbasis teknologi terpadu di daerah.

Deptan; Dept. Kelautan dan Perikanan; Depnakertrans;

Pengembangan Agribisnis; dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan;

3.

2.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak • Peningkatan fasilitasi berkembangnya usaha agribisnis berbasis teknologi terpadu. • Penguatan kelembagaan petani dan kemampuan kewirausahaannya.

3.

Indikator Kinerja Menguatnya kelembagaan petani dan jumlah pelatihan kewirausahaan.

2.

Mendukung peningkatan kapasitas produksi pangan termasuk ternak melalui optimalisasi pendayagunaan lahan tidur/terlantar dan lahan kering, optimalisasi pemanfaatan irigasi, dan peningkatan produktivitas ternak.

4.

Meningkatnya produktivitas dan produksi hasil pertanian, termasuk hasil ternak.

3.

Mengembangkan industri dan menyempurnakan sistem perbenihan/perbibitan nasional.

5.

Berkembangnya industri perbenihan/perbibitan yang menjamin ketersediaan benih/bibit berkualitas.

4.

Meningkatkan akses pelaku agribisnis terhadap permodalan, sarana dan prasarana agribisnis, serta informasi pasar.

6.

Meningkatnya jumlah dan layanan lembaga penyedia input pertanian, lembaga permodalan, lembaga jasa alat dan mesin pertanian (alsintan). Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung agribisnis.

7. Meningkatkan desentralisasi penyuluhan melalui: • Peningkatan fungsi, kelembagaan dan kemampuan SDM penyuluhan pertanian; • Penguatan lembaga penyuluh di daerah

8.

6.

Meningkatkan penyediaan teknologi strategis, spesifik lokasi dan ramah lingkungan.

10. Tersedianya teknologi strategis, spesifik lokasi dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan oleh petani-nelayan.

7.

Mengembangkan lembaga usaha dan kemitraan agribisnis, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

11. Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif di 30 propinsi, 200 kab/kota pesisir. 12. Berkembangnya lembaga usaha dan kemitraan agribisnis, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

8.

Memacu pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil, budidaya laut, air payau dan air tawar di pedesaan.

13. Berkembangnya usaha perikanan tangkap skala kecil di 30 propinsi, 30 kab/kota

5.

9.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depperindag; Kantor Meneg Koperasi dan UKM; Dephub; Depkimpraswil; Depkeu; dan Pemda

Meningkatnya jumlah lembaga penyuluh pertanian, kemampuan SDM penyuluhan di daerah dan pelayanan teknologi pertanian bagi petani-nelayan. Menguatnya lembaga penyuluh pertanian di daerah.

IV – 59

No.


REPETA 2004 9. 10.

IV – 60

Rencana Tindak Mengembangkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan

Indikator Kinerja 14. Berkembangnya kelompok peserta Intensifikasi Budidaya di 30 propinsi, 90 kab/kota

Mengembangkan balai/loka budidaya dan pembenihan serta Laboratorium Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

15. Berkembangnya sentra – sentra industri perikanan

11. Meningkatkan pembinaan investasi dan pengembangan kelembagaan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

16. Berkembangnya unit-unit pemasaran hasil pertanian dan perikanan

12.

17. Meningkatnya peran perempuan dalam mengembangkan agribisnis/agroindustri.

Memfasilitasi usaha agribisnis/ agroindustri berbasis gender.

13. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan komoditi pertanian melalui: a) penyusunan kebijakan perlindungan untuk sektor pertanian dan perikanan, b) penyempurnaan standar mutu komoditas pertanian dan perikanan, c) penguatan kelembagaan karantina dalam pengawasan, dan (d) penguatan pengelolaan plasma nutfah pertanian

18. Tersusunnya konsep kebijakan perlindungan untuk sektor pertanian dan perikanan. 19. Jumlah standar mutu komoditas yang disempurnakan. 20. Meningkatnya fasilitas lembaga karantina untuk pengawasan lalu lintas produk pertanian, tercegahnya OPT masuk ke Indonesia dan terlindunginya plasma nutfah domestik.

14.

Memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian.

21. Berkembangnya industri pengolahan di sentrasentra pengembangan agribisnis.

15.

Memfasilitasi penyelesaian konflik di wilayah perkebunan.

22. Berkurangnya jumlah konflik di wilayah perkebunan yang diselesaikan.

16. Meningkatkan optimalisasi perkebunan rakyat, memfasilitasi pengembangan areal kebun baru, dan mendukung upaya-upaya rehabilitasi lahan kritis dengan komoditas perkebunan

23. Meningkatnya optimalisasi perkebunan rakyat dan terdukungnya upaya rehabilitasi lahan kritis

17. Meningkatkan pemberdayaan petani yang berada di bawah garis kemiskinan.

24. Meningkatnya partisipasi petani yang miskin dalam kegiatan produktif di bidang pertanian dan perikanan.

18. Meningkatkan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan agribisnis di tingkat pusat, pusat-daerah, dan di daerah.

25. Meningkatnya koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan agribisnis di tingkat pusat, pusat-daerah, dan di daerah.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.

9.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Peningkatan Ketahanan Pangan

REPETA 2004 1.

Rencana Tindak Mengamankan ketersediaan pangan terutama dari dalam negeri melalui : a) Peningkatan produksi pangan pokok (padi dan palawija) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dan produksi hasil ternak dengan lebih melibatkan peran daerah; b) Peningkatan upaya pengamanan gejolak harga bahan pangan; c) Penyempurnaan peraturan di bidang pangan, termasuk pemberian subsidi secara selektif dan tepat sasaran, sistem distribusi dan pemasaran serta pengawasan terhadap impor bahan pangan yang dapat merugikan petani, agar pendapatan petani terus meningkat.

1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja Meningkatnya produksi pangan pokok (padi dan palawija) dan hasil ternak. Terciptanya pengamanan terhadap gejolak harga bahan pangan. Adanya sistem subsidi yang dapat menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri dan meningkatnya pendapatan petani. Tersusunnya aturan dan pengawasan terhadap impor bahan pangan terutama pada saat panen raya.

2.

Meningkatkan penyediaan air irigasi bagi produksi bahan pangan dengan lebih melibatkan peran daerah.

5.

Tersedianya air irigasi untuk produksi bahan pangan.

3.

Meningkatkan diversifikasi pangan melalui: a) peningkatan produksi pangan non beras, primer dan olahan, b) sosialisasi norma pola pangan harapan (PPH), dan c) fasilitasi pengembangan kelembagaan bisnis pangan berbasis sumberdaya lokal dengan makin melibatkan peran dunia usaha.

6.

Meningkatnya produksi pangan non beras dan bahan pangan olahan lainnya. Tersosialisasinya dan terpahaminya norma pola pangan harapan (PPH). Berkembangnya lembaga bisnis pangan berbasis sumberdaya lokal oleh dunia usaha.

4.

Meningkatkan efisiensi sistem dan jaringan distribusi pangan nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan sampai di tingkat rumah tangga.

9.

5.

Peningkatan sarana dan teknologi pemuliaan untuk menghasilkan benih/bibit yang unggul dan bermutu.

10. Meningkatnya pemanfaatan teknologi pemuliaan yang dapat menghasilkan benih/bibit unggul dan bermutu.

6.

Mengembangkan kemandirian pangan masyarakat melalui : a) peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan terutama di wilayahnya, b) memfasilitasi berfungsinya kembali lembaga cadangan pangan

11. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing, 12. Meningkatnya jumlah lumbung pangan desa, 13. Terbentuknya sistem pengamanan harga pangan dan cadangan pangan lokal.

7. 8.

Instansi Pelaksana Deptan; Dept. Kelautan dan Perikanan; BULOG; Depkimpraswil;Depn akertrans; Depperindag; dan Kantor Meneg Koperasi dan UKM; Depkes; Badan POM; Depsos; Depdagri; Pemda; Depkeu

Program RAPBN 2004 Peningkatan Ketahanan Pangan; Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya; Transmigrasi.

Terwujudnya sistem dan jaringan distribusi pangan nasional yang dapat menyediakan dan menjangkau sampai di tingkat rumah tangga.

IV – 61

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak masyarakat, seperti lumbung pangan desa, dan c) memfasilitasi sistem pengamanan harga dan cadangan pangan lokal.

10.

IV – 62

Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Instansi Pelaksana Indikator Kinerja

7.

Meningkatkan kemampuan sistem antisipasi dini, mitigasi, dan penanggulangan kerawanan pangan, termasuk dampak akibat bencana alam dan masalah sosial.

8.

Mendorong pengarusutamaan gender dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

16. Meningkatnya peran perempuan dan kelompok PKK dalam peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

9.

Menyusun dan mensosialisasikan peraturan pendukung Undang-Undang Pangan dan penerapan PP Ketahanan Pangan.

17. Tersusun dan tersosialisasikannya peraturan pendukung UU Pangan dan PP Ketahanan Pangan.

14.

Terbangunnya sistem antisipasi dini mitigasi dan penanggulangan rawan pangan masyarakat. 15. Jumlah keluarga miskin/rawan pangan yang dijangkau bantuan pangan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

10. Meningkatkan mutu dan pengembangan produk serta nilai tambah hasil perikanan.

18. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB.

11. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya yang meliputi budidaya laut, air payau dan air tawar.

19. Penyediaan ikan untuk konsumsi sebesar 5,76 juta ton.

12. Menyediakan bantuan pendanaan dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.

20. Tersedianya bantuan pendanaan dari Kredit Ketahanan Pangan bagi petani.

13. Meningkatkan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pangan di tingkat pusat, antara pusat-daerah, dan di daerah.

21. Meningkatnya koordinasi yang harmonis dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pangan.

1. Melanjutkan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota untuk mendorong kemandirian pengelolaan irigasi oleh organisasi petani pengelola irigasi; 2. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan organisasi petani pengelola irigasi; 3. Menyerahkan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi secara demokratis kepada organisasi petani pengelola irigasi;

Program RAPBN 2004

1. Meningkatnya efektifitas tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota untuk mendorong kemandirian pengelolaan irigasi oleh organisasi petani pengelola irigasi; 2. Meningkatnya jumlah organisasi petani pengelola irigasi yang lebih mampu dalam pengelolaan irigasi; 3. Meningkatnya jumlah organisasi petani pengelola irigasi yang demokratis, serta meningkatnya tanggung jawab, kewenangan dan peran

Depkimpraswil, Deptan, Depdagri, dan Pemda

1.

2.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak

4. Menerapkan pola pembiayaan pengelolaan irigasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi untuk mendukung kesinambungan terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi guna memantapkan fungsi layanan prasarana irigasi secara berkelanjutan; 5. Mendorong terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh organisasi petani pengelola irigasi; 6. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam koordinasi dan penyediaan dana pengelolaan irigasi; 7. Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi/rawa pada lahan-lahan pertanian produktif terutama daerah-daerah lumbung pangan dan tambak rakyat untuk mendukung ketahanan pangan; 8. Mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan irigasi baru dan membangun prasarana irigasi baru secara selektif terutama pada daerah-daerah yang lahannya telah siap ditanami; 9. Membuka lahan sawah baru untuk mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun; 10. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi/rawa untuk pengembangan pertanian, pertambakan, dan perdesaan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; 11. Meningkatkan upaya perlindungan lahan pertanian beririgasi terhadap kecenderungan terjadinya konversi (alih fungsi) lahan; dan 12. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan prasarana air baku untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan air baku perkotaan, perdesaan, industri, dan non

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja organisasi petani pengelola irigasi dalam pengelolaan irigasi; 4. Diterapkannya pola pembiayaan pengelolaan irigasi kabupaten/kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi dalam pengelolaan irigasi untuk mendukung kesinambungan terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi; 5. Meningkatnya jumlah daerah irigasi yang operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan secara mandiri oleh organisasi petani pengelola irigasi; 6. Berjalannya koordinasi dan disediakannya dana pengelolaan irigasi yang memadai oleh pemerintah daerah; 7. Meningkatnya keandalan fisik jaringan dan kemantapan fungsi layanan prasarana irigasi dalam rangka menjamin tersedianya air irigasi secara berkelanjutan terutama pada daerah-daerah lumbung pangan dan tambak rakyat; 8. Tersedianya prasarana irigasi baru yang mampu meningkatkan luas lahan beririgasi serta meningkatnya luas areal tanam dan Indeks Pertanaman (IP); 9. Meningkatnya luas areal sawah baru pada daerah yang jaringan irigasinya telah dibangun serta meningkatnya luas areal tanam dan Indeks Pertanaman (IP); 10. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi layanan dan pemanfaatan jaringan irigasi/rawa untuk pengembangan pertanian, pertambakan, dan pemenuhan kebutuhan pengembangan pedesaan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; 11. Terjaganya lahan-lahan irigasi produktif dari konversi (alih fungsi) dan tertatanya lahan pertanian beririgasi sesuai RUTR dan; 12. Tersedianya prasarana air baku dan meningkatnya jumlah dan kualitas air baku untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan air baku perkotaan, perdesaan, industri dan non pertanian lainnya.

IV – 63

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak pertanian lainnya.

11.

IV – 64

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

1. Penyelesaian RUU tentang usaha mikro, kecil dan menengah, UU tentang Koperasi, UU/peraturan/ketentuan tentang koperasi simpan pinjam, subkontrak, waralaba, dan kemitraan. 2. Penyempurnaan peraturan nasional dan daerah, termasuk yang terkait dengan retribusi barang dan jasa; hambatan terhadap arus barang, jasa, dan sumber daya lain antar daerah; izin usaha dan izin lokasi. 3. Fasilitasi pengembangan Perizinan Satu Atap di daerah (One Stop Service—OSS) 4. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah di daerah dalam pelayanan publik dan evaluasi iklim usaha setempat yang berkaitan dengan pengembangan UKMK. 5. Pemantauan dan evaluasi berkala peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah; investasi; kemitraan, persaingan usaha, sistem dan prosedur perpajakan; dan praktek-praktek yang menghambat peranserta gender. 6. Pemantauan dampak kebijakan makro ekonomi dan kebijakan sektoral; pelaksanaan otonomi/desentralisasi; serta pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan langkah-langkah perbaikannya. 7. Peningkatan kualitas dan kelengkapan data dan informasi UKMK, serta pengembangan portal UKM. 8. Pengembangan alternatif kebijakan sistem insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem dan jaringan pendukung UKMK yang lebih meluas di daerah. 9. Pengembangan konsep sistem penanganan pengaduan dan advokasi terkait dengan iklim usaha. 10. Mendorong asosiasi UKM dan sejenisnya untuk merumuskan etika bisnis (role of conduct) dalam bidangnya masing-masing 11. Peningkatan kapasitas lintas pelaku (stakeholders) dalam pengembangan UKMK di tingkat nasional dan daerah dalam hal

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1.

Penyusunan dan pelaksanaaan kebijakan/peraturan yang partisipatif, makin konsisten, dan berwawasan gender; 2. Tersusunnya landasan legalitas yang kuat bagi UKMK; 3. Terselenggaranya prosedur perijinan yang sederhana, murah dan transparan; 4. Meningkatnya jumlah OSS; 5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas informasi UKMK; 6. Terbentuknya portal UKM; 7. Tersedianya alternatif sistem insentif pengembangan usaha; 8. Tersedianya unit penanganan pengaduan bagi UKMK dan jasa advokasi/mediasi 9. Terselenggaranya partisipasi stakeholders dalam kebijakan dan program; 10. Biaya transaksi UKMK menurun; 11. Meningkatnya nilai volume usaha PKMK;

Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Depperindag, Depdagri

1. Pencipataan Iklim Usaha bagi UKMK

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak koordinasi kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian melalui (i) pengembangan kelembagaan dan mekanisme partisipasi, (ii) pengembangan mekanisme advokasi, dan (iii) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. 12. Identifikasi potensi, kebijakan dan pola kerjasama investasi UKMK dan perusahaan besar/investor.

12.

Peningkatan Akses kepada Sumberdaya Produktif

A. Pengembangan Sistem Pendanaan 1. Perkuatan infrastruktur kelembagaan perbankan dalam penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk menyangkut peraturan perundangan serta ketentuan lainnya, pelatihan kepada staf bank umum dan BPR dalam pembiayaan UMKM. 2. Peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan dan lembaga non-bank kepada UKMK melalui penyaluran pinjaman yang bersumber dari Surat Utang No. SU005/MK/1999 serta peningkatan efektivitas penyaluran kredit bank umum dan BPR sesuai dengan business plan masing-masing. 3. Pengembangan Sistem Informasi Kredit , termasuk Biro Kredit (Credit Bureau) yang mampu menghimpun dan menyajikan informasi calon debitur dari kredit bank dan non bank, dan teknik perhitungan kinerja kredit (credit scoring techniques). 4. Perluasan sumber permodalan UKMK melalui perkuatan lembaga keuangan mikro (LKM); perluasan peran modal ventura; penyediaan kredit ekspor; kredit investasi; pasar modal; dan perluasan peran lembaga keuangan syariah. 5. Penyiapan RUU tentang LKM. 6. Perkuatan lembaga keuangan yang mendukung pengembangan sentra UKM melalui penyediaan modal awal (seed capital) dan/atau modal padanan (matching fund); 7. Pemantauan dan evaluasi terhadap

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1. Berkembangnya lembaga pendanaan dan penjaminan; 2. Berkembangnya penyedia/fasilitator layanan pengembangan usaha bagi UKMK yang professional dan bermutu; 3. Terbentuknya sistem informasi kredit, termasuk biro kredit; 4. Meningkatnya penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; 5. Meningkatnya jumlah PKMK yang memanfaatkan lembaga pendanaan dan lembaga layanan usaha; 6. Terselenggaranya penyelesaian pinjaman/kredit bermasalah UKMK secara efektif; 7. Terbentuknya jaringan kerjama antar BDS dan antara BDS dengan lembaga pendukungnya; 8. Meningkatnya nilai volume usaha PKMK;

Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Depperindag, Depkeu, BI

1. 2.

Pengembangan sistem pendukung usaha PKMK Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

IV – 65

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak partisipasi bank dalam memberikan kredit kepada UKMK dan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan ketentuan dan prosedur penyaluran kredit perbankan dalam rangka meningkatkan akses pengusaha mikro, kecil, dan menengah kepada kredit. 8. Fasilitasi Pemerintah Daerah dan dunia usaha di daerah dalam pengembangan skim penjaminan kredit bagi UKMK, termasuk penjaminan pra-ekspor dan lembaga penjaminan lokal (LPL), yang didukung penerapan sistem pengawasan, pemantauan dan evaluasi yang terukur. 9. Fasilitasi pengembangan jaringan informasi termasuk penyediaan informasi sektor unggulan dan komoditi yang layak dibiayai oleh bank (lending model); pemantauan dan pengawasan serta kerjasama usaha antar lembaga pembiayaan bagi UKMK, termasuk LKM dan KSP/USP; dan antara lembaga pembiayaan bagi UKMK dengan perbankan. 10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi hutang UKMK. B. Pengembangan Penyedia Jasa Pengembangan Usaha/Layanan Teknis (BDS) dalam bidang teknologi, pelatihan, informasi dan jasa konsultasi usaha 11. Reoreintasi dan/atau restrukturisasi institusi litbang dan diklat milik pemerintah untuk memberikan layanan publik secara profesional dan terjangkau (secara fisik dan ekonomis). 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BDS, termasuk BDS fasilitator terutama yang mendukung sentra UKM, yang disertai dengan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas kinerja BDS dan efektivitas sistem insentif yang disediakan bagi BDS. 13. Pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi BDS, termasuk BDS fasilitator, koperasi, auditor koperasi, dan LKM, serta penerapannya di daerah. 14. Perluasan dan peningkatan kapasitas BDS untuk membangun jaringan pendukung usaha dalam pengembangan sistem

IV – 66

Instansi Pelaksana Indikator Kinerja

Program RAPBN 2004

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak pelayanan informasi usaha, pelatihan, konsultasi teknologi, promosi, pemasaran, disain dan manajemen mutu, serta pengembangan UKM melalui pendekatan klaster 15. Peningkatan profesionalitas dan reposisi para tenaga penyuluh/pendamping pada instansi pemerintah menjadi konsultan profesional mandiri.

13.

Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif

A. Pengembangan Kewirausahaan 1. Pengembangan sistem insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru berupa insentif pajak, modal awal/modal padanan (seed capital/matching fund) serta kemudahan perijinan. 2. Promosi kewirausahaan melalui percontohan usaha dengan pemanfaatan potensi lokal; sosialisasi budaya kerja dan wirausaha; serta peningkatan kapasitas dan kualitas materi pendidikan kewirausahaan. 3. Peningkatan kualitas pendidikan anggota dan pengelola koperasi, serta peningkatan motivasi dan ketrampilan teknis/manajemen bagi PKM 4. Peningkatan peran dan perkuatan kemampuan wanita PKM dalam penguasaan teknologi, informasi, manajemen dan pasar 5. Fasilitasi pengembangan lembaga diklat PKMK, terutama yang dikelola oleh dunia usaha/masyarakat, melalui dukungan insentif berupa peningkatan kemampuan pengelolaan dan pelatih/instruktur, perbaikan dan penyempurnaan materi dan metoda pelatihan, akreditasi diklat PKM dan sertifikasi pelatih, serta perkuatan jaringan antar diklat. 6. Perluasan dan peningkatan kapasitas inkubator bisnis dan teknologi dengan dukungan insentif dalam bentuk seed capital/matching fund bergulir.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1. Tersedianya sistem insentif bagi tumbuhnya PKM baru; 2. Tersedianya dukungan prasarana diklat PKM dan anggota koperasi; 3. Meningkatnya peran usaha yang dikelola wanita PKM; 4. Meningkatnya produktivitas UKMK; 5. Tersedianya sistem insentif pengembangan UKMK berorientasi ekspor dan/atau berbasis teknologi; 6. Meningkatnya jangkauan, jenis dan nilai pemasaran produk unggulan UKMK, termasuk ekspor; 7. Meningkatnya nilai transaksi UKMK dari kemitraan; 8. Meningkatnya jumlah anggota yang memanfaatkan koperasi;

Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Depperindag, Kantor Meneg Ristek, BPPT, LIPI,

1. 2. 3. 4.

Pengembangan kewirausahaan dan daya saing PKMK Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengembangan ekspor Peningkatan Iptek Dunia Usaha dan Masyarakat

B. Pengembangan PKMK Berkeunggulan Kompetitif 7. Penyediaan sistem insentif bagi pengembangan dan pemanfaatan inovasi/

IV – 67

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak teknologi lokal misalnya melalui komersialisasi hasil inovasi/modifikasi teknologi lokal dan kerjasama pengembangan teknologi antara litbang teknologi milik pemerintah/swasta/ lembaga layanan usaha dan UKM. Pengembangan UKMK berorientasi ekspor dan/atau berbasis padat teknologi, yang didukung penyediaan seed capital/matching fund bergulir, penyederhanaan prosedur ekspor, penyediaan bimbingan teknis, dan fasilitasi pendampingan hukum. Pengembangan sistem kerjasama usaha, inovasi, informasi, alih teknologi, serta ekspor antar kelompok-kelompok usaha (clusters), antara PKM nasional dan internasional, serta antara PKM nasional dengan usaha besar nasional, terutama industri kecil/menengah, subkontrak, yang didasarkan atas kebutuhan bersama dan prinsip saling menguntungkan. Pengembangan sistem insentif bagi peningkatan efisiensi dan nilai tambah pemasaran melalui modernisasi sistem distribusi dan pemasaran produk-produk UKMK. Revitalisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan pengelolaan, akuntabilitas dan partisipasi anggota, serta perkuatan auditor koperasi. Pengembangan fasilitas usaha bersama dalam bentuk koperasi, baik dalam usaha agribisnis, industri maupun jasa

Indikator Kinerja

1.

Melakukan koordinasi secara rutin antar instansi yang terkait dengan upaya pemeliharaan stabilitas ekonomi.

1. Tercapainya koordinasi yang lebih baik antara lembaga yang terkait dengan penciptaan stabilitas ekonomi.

2.

Menyusun kebijakan ekonomi makro dengan lembaga-lembaga terkait untuk memelihara stabilitas ekonomi serta mendorong pemulihan kegiatan investasi.

2. Tercapainya sasaran laju inflasi sebesar 6,5-8,5 persen pada tahun 2004.

Mendorong instansi terkait dalam memperlancar penyediaan dan distribusi

4. Tercapainya pertumbuhan ekonomi sekitar 4,0 – 5,0 persen pada tahun 2004.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

3.

IV – 68

Instansi Pelaksana

3. Stabilnya nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 8.500 – Rp 9.500 per dolar AS.

Kantor Menko Perekonomian, Depkeu, BI, Kantor Meneg PPN/Bappenas

Program RAPBN 2004

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak barang dan jasa terutama barang-barang kebutuhan pokok rakyat banyak.

15.

Peningkatan Penerimaan Negara

1.

2.

3.

4.

Melanjutkan reformasi dibidang perpajakan dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Diantaranya, peningkatan Nilai Jual Objek Pajak PBB dan pembatasan Jasa Tidak Kena Pajak PPN. Melanjutkan upaya untuk membangun integritas administrasi perpajakan melalui langkah-langkah program sosialisasi, dialog perpajakan dan membangun kerjasama dengan berbagai kalangan dan instansi pemerintah, mengembangkan kode etik pegawai dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional. Melaksanakan reformasi di bidang pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (e-payment, eregistration, e-filing) dan percepatan layanan restitusi. Melanjutkan upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan dalam repeta lalu melalui langkah-langkah : Ekstensifikasi dan Intensifikasi, pembentukan Bank Data, Perjanjian Kerja Sama dengan sumber-sumber data kecil, Pengembangan Smart Mapping dengan memanfaatkan digitalisasi data Objek Pajak PBB, Melaksanakan Pencegahan dan Penyanderaan (Gizjling) dan penyidikan tindak pidana di

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1. Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak dan pengenaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian.

2. Terwujudnya adminsitrasi pajak yang berintegritas, masyarakat yang sadar dan peduli pajak, dan kerjasama dengan instansi lain untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak.

Depkeu

Peningkatan Penerimaan Negara. Perwujudan masyarakat sadar dan peduli pajak. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Manusia. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Peningkatan Sarana dan Prasarana operasional administrasi perpajakan

3. Terwujudnya citra pajak dan pelayanan yang baik, tersedianya teknologi dan perangkat keras yang mendukung pelayanan secara elektronik.

4. Terwujudnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance), pembayaran pajak yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tersedianya data untuk pengawasan kepatuhan wajib pajak, tersedianya smart mapping (peta yang berbicara), tersedianya perangkat hukum yang menjamin terlaksananya tindakan pencegahan, penyaderaan (gizjling) dan penyidikan untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak patuh.

5. Terlaksananya reorganisasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi penerimaan pajak, tersedianya

IV – 69

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak bidang perpajakan. 5.

Indikator Kinerja sarana pendukung operasional seperti kantor, peralatan dan teknologi yang memadai, terwujudnya keamanan data dan pusat pemulihan data, tersedianya sistem informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pengembangan kelembagaan dan daya dukung organisasi melalui reorganisasi menyeluruh DJP, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan dan operasional, modernisasi teknologi informasi dengan pengembangan jaringan komunikasi data sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support (6.a) Terwujudnya penyempurnaan System), Pusat Pemulihan dan pengembangan pilot-run Data dalam Bencana (Disaster Recovery Center), Reaplikasi impor, ekspor dan Engineering System Informasi manifest di pelabuhan-pelabuhan Perpajakan. utama, aplikasi pelayanan Kawasan Berikat. 6. Melanjutkan reformasi 6.b) Terwujudnya situs DJBC dalam kebijakan kepabeanan dalam penyediaan data perdagangan dan rangka memfasilitasi tariff serta layanan konsultasi perdagangan melalui di bidang kepabeanan. pengembangan sistem informasi kepabeanan dengan tahap-tahap perluasan dan pengembangan Online Transaction Processing 7. Meningkatnya kualitas penerapan (OLTP), Online Analitical manajemen resiko melalui Processing (OLAP), dan peningkatan akurasi informasi Executive Information System intelijen (NI/NHI) dengan (EIS), serta penyempurnaan penyempurnaan profile database, situs Ditjen Bea dan Cukai. peningkatan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan, tersedianya 7. Melanjutkan reformasi database harga yang mutakhir dan kepabeanan dalam rangka akurat serta berkurangnya pemberantasan penyeludupan tunggakan bea masuk dan pajak dan under valuation melalui dalam rangka impor. peningkatan kualitas penerapan manajemen resiko 8. Meningkatnya integritas pegawai. dan pengembangan program penagihan tunggakan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor bersama DJP. 9. Terwujudnya ESS dalam pelayanan cukai. 8. Melanjutkan reformasi kepabeanan dalam rangka peningkatan integritas 10. Terwujudnya strata tarif HJE pegawai yang mengacu pada pencapaian target penerimaan cukai. 9. Penerapan Exices Service System (ESS). (11.a) Tersedianya sarana dan

IV – 70

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 10. Penyempurnaan strata tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) Barang Kena Cukai. 11. Peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM di bidang pengawasan. 12. Peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen impor, ekspor dan cukai yang memperoleh prioritas utama, pelaksanaan audit secara reguler maupun insidentil serta audit bersama Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak dan BPKP, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit serta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit. 13. Meningkatkan penerimaan sumber daya alam (SDA), terutama SDA perikanan dan pertambangan umum dengan memperhatikan kelestarian SDA tersebut beserta lingkungan hidup sekitarnya. 14. Meningkatkan efektivitas penyetoran penjualan migas bagian pemerintah ke Departemen Keuangan melalui perencanaan penerimaan migas, monitoring pelaksanaan penyetoran, tindaklanjut penagihan kekurangan setoran, monitoring harga minyak mentah, gas, dan lifting serta perhitungan penerimaan negara.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja prasarana pengawasan (11.b) Meningkatnya pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan/ menjalankan sarana pengawasan

(12.a) Meningkatnya pelaksanaan verifikasi dan tindak lanjut hasil temuannya. (12.b) Terselenggaranya kegiatan audit sesuai DROA dan selaras DROA, audit bersama DJBC, DJP dan BPKP. (12.c) Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil audit. (12.d) Adanya hasil pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit.

13. Meningkatnya rasio penerimaan negara bukan pajak sebagai rasio terhadap PDB yang berasal dari sumber daya alam perikanan, dan pertambangan umum.

14. Tercapainya penerimaan migas dalam APBN.

15. Meningkatnya penerimaan APBN yang bersumber dari PNBP Departemen/ Lembaga.

16. Tercapainya target penerimaan negara yang berasal dari pajak ekspor.

IV – 71

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 15. Melakukan inventarisasi dan Penetapan tarif PNBP Departemen/Lembaga serta melakukan evaluasi atas penetapan tarif yang berlaku. 16. Meningkatnya penagihan dan post audit bersama BPKP terhadap eksportir yang belum melaksanakan pembayaran pajak ekspor. 17. Mengoptimalkan penerimaan negara dari penerimaan bukan pajak termasuk penerimaan dari pengembalian pinjaman serta mengintegrasikan Rekening Dana Investasi (RDI) ke dalam rekening BUN secara bertahap. 18. Melanjutkan perbaikan dan pengelolaan RDI, RPD dan SLA, khususnya mengenai pengadministrasian pinjaman 19. Melanjutkan komputerisasi penatausahaan pinjaman RDI, RDP dan SLA untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjamand an proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman. 20. Mengefektifkan koordinasi antara DJBC, DJP dan Itjen Depkeu dalam peningkatan penerimaan negara, sekaligus pelayanan pada wajib pajak besar (LTO) dan pemeriksaan spot check atas pengeluaran barang impor di pelabuhan. 21. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penerimaan negara yang terpadu untuk mendukung pelaksanaan operasional, dan formulasi kebijakan serta pengambilan keputusaan.

16.

IV – 72

Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja 17. Meningkatnya penerimaan kembali RDI ke rekening BUN.

18. Tertibnya pengelolaan RDI, RPD dan SLA

19. Tersedianya sistem komputerisasi penatausahaan pinjaman RDI, RDP dan SLA.

20.

Meningkatnya penerimaan APBN

21. Tersedianya sistem, prosedur dan prasarana untuk menunjang pengelolaan penerimaan negara yang terpadu.

1. Menyelesaikan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara.

1. Tersedianya UU Pengelolaan Kekayaan Negara.

2. Menyusun Rancangan Peraturan

2. Tersedianya PP tentang petunjuk

Depkeu, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Dept. Energi dan SD

Penataan Kelembagaan dan etatalaksanaan Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Indikator Kinerja pelaksanaan UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara.

3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Tersedianya mekanisme penyaluran dana perimbangan yang sudah disempurnakan.

4. Menghapuskan subsidi secara bertahap, terutama subsidi yang kurang tepat sasaran (untargeted subsidy).

4. Menurunnya beban subsidi dalam APBN secara bertahap.

5. Memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam batasbatas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya; 6. Mempertajam prioritas dan mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah melalui upaya pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah. 7. Menyediakan harga satuan (unit cost) untuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi beban APBN. 8. Menyusun standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan menyempurnakan sistem akuntansi pemerintah.

Instansi Pelaksana Energi dan SD Mineral

Program RAPBN 2004 Energi lainnya. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

5. Meningkatnya penghasilan pegawai yang mendekati kewajaran.

6. Menurunnya secara bertahap defisit anggaran.

7. Tersedianya buku pedoman harga satuan umum dan harga satuan pokok kegiatan. 8a. Tersusunnya 7 (tujuh) draft publikasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan tersosialisasikannya standar akuntansi pemerintah yang sudah diterbitkan; 8b. Diselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah; 8c. Disetujuinya pembentukan jabatan fungsional akuntan pemerintah. 9a.

Diselesaikannya RUU PAN tahun 2003 kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran

IV – 73

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 9. mempercepat penyelesaian dan meningkatkan laporan keuangan pemerintah pusat.

10. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan negara dan mendukung pelaksanaan regorganisasi Departemen Keuangan. 11. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pengeluaran negara yang terpadu untuk mendukung pelaksanaan operasional, dan formulasi kebijakan serta pengambilan keputusan.

17.

Pengelolaan Utang Pemerintah

12. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengeluaran negara dengan biaya yang lebih efisien 1a. Meningkatkan kinerja pemanfaatan utang luar negeri pemerintah, termasuk upaya percepatan pencairan pinjaman proyek dan program luar negeri. 1b. Meningkatkan transparansi penggunaan pinjaman luar negeri dengan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem fiduciary control yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 1c. Menyusun sistem penetapan skala prioritas terhadap proyek-proyek yang layak dan pantas dibiayai dengan pinjaman luar negeri. 2. Menetapkan RUU Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan menyusun rancangan peraturan pelaksanaannya; 3. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata cara i j l i

IV – 74

Instansi Pelaksana

Indikator Kinerja berakhir; 9b. Tersusunnya neraca dan laporan arus kas pemerintah tahun anggaran 2003. 10.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada kantor pusat dan 15 kantor daerah.

11.

Tersedianya system informasi untuk menunjang pengelolaan pengeluaran negara yang terpadu.

12.

Menurunnya defisit anggaran secara bertahap

1a. Meningkatkan optimalisasi dan efisiensi dalam pemanfaatan utang luar negeri pemerintah karena menurunnya masalah sistematik dan kebocoran. 1b. Tersusunnya sistem fiduciary control yang baku.

1c. Tersusunnya daftar prioritas proyek-proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri. 2.

Tersusunnya RUU Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pemerintah dan peraturan pelaksananya (PP).

3.

Tersusunnya PP pelaksananaan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah.

Depkeu, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Meneg BUMN, BI, Setneg Deplu.

Program RAPBN 2004

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda dan mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan bagi berkembangnya pasar surat utang negara yang likuid, efisien, dan transparan untuk memfasilitasi pembiayaan kembali sebagian surat utang negara yang jatuh tempo; 4. Melakukan upaya-upaya pengurangan beban utang luar negeri antara lain dengan melakukan negosiasi secara bilateral dan/atau melalui forum CGI misalnya dan memanfaatkan mekanisme konversi utang (debt conversion) seperti melalui Debt for Nature Swaps (DNS) dan untuk pendidikan; 5. Mengembangkan berbagai langkah terobosan alternatif pendanaan pembangunan dari dalam negeri, melalui upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya alam nasional seoptimal mungkin. 6. Meningkatkan kemampuan manajemen utang dalam negeri dan luar negeri.

7. Melanjutkan penegakan hokum terhadap debitur dan eks pemegang saham bank yang tidak kooperatuf dalam rangka peningkatan tingkat pengembalian utang negera

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

4.

Menurunnya beban pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri pemerintah.

5.

Tersedianya alternatif pendanaan pembangunan dari dalam negeri

6. DSR pemerintah diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dan menurunnya rasio utang pemerintah, baik luar negeri maupun dalam negeri, terhadap PDB menjadi sekitar 59 persen. 7. Tertibnya pengembalian utang negara

8. Tersedianya sistem, prosedur dan prasarana untuk menunjang pengelolaan utang pemerintah yang terpadu. 9. Tersedianya sistem informasi pengelolaan utang pemerintah

8. Meningkatkan infrastruktur dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan surat utang negara; 9. Membangun sistem informasi pengelolaan utang pemerintah secara terpadu.

IV – 75

No.

18.

IV – 76

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pengembangan Lembaga Keuangan

REPETA 2004 Rencana Tindak 1. Melanjutkan langkah penyelesaian dan penyempurnaan peraturan perundangan yang sejalan dengan konsep Indonesia Financial Safety Net (IFSN) yang mengkoordinasikan otoritas kebijakan moneter, otoritas pengawasan lembaga keuangan dan pasar modal, otoritas lembaga penjaminan simpanan dan otoritas kebijakan fiskal.

Indikator Kinerja 1. Terbentuknya peraturan perundangan yang sejalan dengan Indonesia Financial Safety Net (IFSN).

2. Melanjutkan penyempurnaan ketentuan dan peningkatan pengawasan perbankan yang mengacu kepada standar internasional.

2. Penerapan CAMEL, NPL 5%, dan CAR yang memperhitungkan faktor resiko

3. Membentuk sumber dana murah bagi BPR dengan cara mengadakan program kemitraan antara bank umum dengan BPR untuk terlaksananya channeling/re-lending penyaluran kredit dari bank umum kepada BPR.

3. Peningkatan kredit BPR.

4. Mendorong terlaksananya prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan kepada Cetak Biru Perbankan Syariah tahun 2002.

4. Peningkatan jumlah perbankan syariah

5. Meyusun peraturan perundangundangan Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Tersusunnya LPS.

6. Mempersiapkan langkah-langkah pengalihan tugas-tugas penjaminan kepada LPS.

6. Tersusunnya KepMenKeu tetang pengurangan penjaminan dari blanket guarentee ke penjaminan terbatas.

7. Melanjutkan upaya-upaya dalam rangka pengesahan RUU OJK dan mempersiapkan peraturan pelaksanaan OJK.

7. Terbentuknya UU OJK, dan peraturan pelaksanaannya

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depkeu (Ditjen Lembaga Keuangan), BI

BI (Dit. Penelitian & Pengawasan Perbankan, dan Dit. Pengawasan BPR), Kantor Menko Perekonomian, dan Depkeu.

BI, Depkeu, Kantor Menko Perekonomian, BPPN.

Pengembangan Kelembagaan Keuangan

Depkeu. (Dit. Asuransi, Dit. Dana Pensiun, Bapepam); BI (Dit. Penelitian dan Pengawasan Perbankan).


No.

19.


Restrukturisasi Perbankan

REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Rencana Tindak 8. Mempersiapkan cetak biru infrastruktur OJK (struktur, SDM dan teknologi informasi).

Indikator Kinerja 8. Tersusunnya cetak biru infrastruktur OJK.

9. Menerapkan bagian utama cetak biru infrastruktur OJK.

9. Terbentuknya dewan komisioner OJK.

10. Harmonisasi UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Usaha Persuransian, UU Perbankan dengan RUU OJK.

10. Revisi UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Asuransi dan UU. Perbankan.

11. Mempersiapkan transisi pengalihan tugas OJK.

11. Terbentuknya rencana pengalihan tugas kepada OJK.

Depkeu, Dept. Kehakiman dan HAM.


12. Melengkapi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Asuransi.

12. Tersusunnya peraturan pelaksana di bidang asuransi, dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas industri asuransi.

Depkeu. (Dit. Dana Pensiun), Dept. Kehakiman dan HAM.


13. Melengkapi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

13. Tersusunnya peraturan pelaksana di bidang asuransi, dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dana pensiun.

Depkeu (Dit. Dana Pensiun)

Pengembangan Kelembagaan Penunjang Lembaga Keuangan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

14. Menyusun RUU Akuntan Publik dan melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang profesi penilai publik

14. Draft RUU Akuntan Publik telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, tersusunnya revisi peraturan di bidang profesi penilai publik

Depkeu (Dit. Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai)

15. Mengembangkan metoda pengawasan secara risk based capital (RBC) untuk industri usaha perasuransian.

15.

Depkeu (Dit. Asuransi )

1. Pemantapan sistem pengawasan perbankan berdasarkan Master Plan yang dirinci dalam Rencana Kegiatan (Detailed Action Plan) oleh Bank Indonesia, sebagaimana diisyaratkan standar internasional yang meliputi: persyaratan/ketentuan dalam pendirian dan pemberian ijin sektor perbankan, koordinasi antar otoritas pengawas,

1. Tidak adanya bank yang direkapitalisasi dengan dana pemerintah

Penetapan RBC.


BI, Kantor Menko Perekonomian, Depkeu, Kantor Meneg BUMN

IV – 77

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak manajemen resiko bagi perbankan, pengawasan berbasis resiko pasar, pengukuran CAMEL yang memasukan unsur sensitivitas terhadap resiko pasar dan peningkatan upaya penerapan pengawasan berdasarkan konsolidasi perusahaan afiliasi 2. Melanjutkan upaya membentuk struktur perbankan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi 3. Adanya kepastian dalam pengaturan permodalan bank yang disesuaikan dengan resiko yang dihadapi. 4. Mempersiapkan penanganan asset hasil program restrukturisasi perbankan yang belum terselesaikan oleh BPPN.

20.

IV – 78

Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

1. Pengalihan dan penanganan aset-aset tersisa yang dikelola oleh BPPN kepada lembaga lain yang dimiliki pemerintah seperti perusahaan induk (holding company) dan perusahaan patungan; 2. Melakukan tindakan hukum terhadap obligor / debitur non kooperatif yang berhutang kepada negara; 3. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas pengadilan niaga yang efisien dan transparan ; 4. Memperkuat kemampuan pemantauan pinjaman luar negeri swasta; 5. Meningkatkan pengawasan dan pembenahan terhadap manajemen perusahaan yang sebelumnya dikelola BPPN dalam rangka mengoptimalkan pengembalian uang negara dari debitur termasuk pemegang saham Bankbank; 6. Melanjutkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara dan lelang; 7. Melanjutkan penyempurnaan sistem informasi di bidang

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Kantor Meneg BUMN, Depkeu, BI, Dept. Kehakiman dan HAM, Kejakung, Mabes Polri, dan Instansi terkait lainnya

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Indikator Kinerja

2. Tercapainya CAR perbankan serendah-rendahnya 8% 3. Diperhitungkannya unsur market risk perhitungan CAR 4. Dilaksanakannya penanganan asset hasil program restrukturisasi perbankan paska BPPN.

1. Selesainya proses pengalihan aset-aset BPPN 2. Terlaksananya tindakan hukum kepada obligor / debitur non kooperatif 3. Meningkatnya kinerja peradilan niaga 4. Tersedianya data utang swasta yang lengkap, akurat dan tepat waktu 5. Terwujudnya sistem, prosedur dan prasarana untuk menunjang pengelolaan piutang dan lelang negara dalam kerrangka sistem penglolaan keuangan negara yang terpadu.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak pengurusan piutang negara dan lelang dan menyiapkan sistem informasi komputerisasi di bidang pengelolaan barang pinjaman. 8. Mengurus piutang negara secara efektif, efisien dan transparan 9. Memberikan pelayanan lelang yang efektif, efisien dan transparan 10. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sistem informasi monitoring piutang dan lelang negara.

21.

Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1. Pembahasan penyempurnaan Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Tersusunnya draft sementara penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Pembahasan penyempurnaan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Tersusunnya draft sementara penyempurnaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda-perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menyampaikan rekomendasi atas pembatalan perda-perda yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum

3. Terlaksananya perda-perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kepentingan umum

4. Pembahasan penyempurnaan data dasar formula dan perhitungan DAU serta mengupayakan penurunan proporsi faktor penyeimbang dalam perhitungan alokasi DAU

4. a. Tersusunnya formula DAU yang optimal b. Digunakannya DAU untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta pemerataan horizontal (antar daerah)

5. Menyiapkan arah kebijakan pengalokasian DAK Non DR dan pembahasan penyempurnaan pedoman umum DAK (Dana Reboisasi dan Non Dana Reboisasi) serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK

5. a. Tersusunnya pedoman umum DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Teralokasinya DAK secara transparan

Departemen/LPND yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Depkeu, Depdagri, Dephut, Dept. Energi dan SD Mineral, Kantor Meneg PPN/Bappenas, BPKP, dan Pemda/BUMD

IV – 79

No.

22.

IV – 80


Pengembangan Ekspor

REPETA 2004 Rencana Tindak 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

Indikator Kinerja 6. Terlaksananya penetapan alokasi penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Pembahasan penyusunan petunjuk pelaksanaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah

7.

8. Pembahasan penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Analisa Biaya (SAB) oleh Departemen/LPND terkait

8. Tersedianya SPM dan SAB yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan daerah

9. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah

9. Berkembangnya sistem informasi keuangan daerah

1. Memperluas akses dan peningkatan pangsa pasar, baik untuk negara-negara tujuan ekspor yang sudah ada, maupun untuk negara-negara tujuan ekspor baru (terutama pasar negaranegara non-kuota dan/atau pasar negaranegara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah), melalui: (a) penguatan kemampuan delegasi perdagangan (b) pelibatan dunia usaha dalam misi perdagangan (c) peningkatan kualitas pameran dagang dan (d) perluasan upaya diseminasi dan sosialisasi hasil kesepakatan diplomasi perdagangan; 2. Melakukan penataan kelembagaan ekspor dalam negeri dan pembukaan kantor promosi dan/atau trading house di beberapa negara/kawasan tujuan ekspor utama; 3. Menyelaraskan dan menyederhanakan prosedur dan fasilitasi ekspor dan impor guna: (a) mempercepat pelayanan ekspor produk barang jadi; dan (b) menjaga kesinambungan kesediaan komoditi impor untuk kebutuhan pokok impor bahan baku/penolong bagi dunia usaha. 4. Menyelenggarakan kegiatan pembentukan kantor perwakilan pengembangan ekspor di beberapa daerah potensial dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

1. 2. 3. 4. 5.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

a. Tersedianya peta kapasitas fiskal, peta jenis proyek, dan peta kinerja pinjaman daerah b. Tersedianya prosedur dan mekanisme penyaluran pinjaman luar negeri Pemerintah kepada Daerah

Meningkatnya nilai, volume, keragaman produk, dan negara tujuan ekspor, terutama ekspor nonmigas Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengembangan ekspor di tingkat pusat dan daerah Makin efektifnya upaya promosi ekspor Terwujudnya berbagai kemudahan di dalam pelaksanaan dan prosedur ekspor dan impor. Tersosialisasinya berbagai hasil kesepakatan perjanjian perdagangan internasional kepada dunia usaha, instansi pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya.

Depperindag, BSN, Kantor Meneg Koperasi dan UKM

1. Pengembangan Ekspor 2. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri 3. Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan 4. Pengembangan Distribusi Nasional 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing PKMK 6. Diseminasi Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 5. Melakukan penjajagan berbagai alternatif fasilitasi perdagangan luar negeri baru, bilateral maupun multilateral; 6. Menerapkan secara bertahap dan konsisten hasil perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral (AFTA, WTO, APEC) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; 7. Meningkatkan kinerja sistem informasi manajemen promosi ekspor dan perdagangan internasional yang mandiri, professional, dan mudah diakses oleh dunia usaha terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah; 8. Sosialisasi dan implementasi berbagai skim kerjasama usaha perdagangan antara lain, counter trade (imbal dagang) dengan negara mitra dagang potensial.

23.

Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi

1. Revitalisasi dan pengembangan industri yang mendorong pemulihan perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja, meliputi: (a) Pemulihan kinerja sektor produksi andalan ekspor nonmigas, (b) Pengembangan industri berdaya saing tinggi yang memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal, (c) Pengkajian kelayakan dan rintisan fasilitasi pembiayaan alternatif untuk menunjang investasi di sektor industri manufaktur; 2. Peningkatan peran industri kecil dalam mendukung revitalisasi dan pengembangan industri, melalui: (a) Pengembangan industri pendukung (supporting industry) dan penataan jaringan kemitraannya dalam mendorong kemandirian dan persaingan yang sehat, (b) Perluasan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan usaha, (c) Peningkatan diversifikasi dan disain produk dalam meraih kembali segmen pasar dalam negeri yang hilang akibat krisis, (d) Perluasan akses terhadap sumbersumber pembiayaan; 3. Peningkatan sumberdaya dan sarana pendukung kegiatan sektor produksi, melalui: (a) Reorientasi layanan teknologi lembaga litbang publik sesuai kebutuhan industri dan dalam mendorong percepatan alih teknologi

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depperindag, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, BSN, BPPT, Dept. Energi dan SD Mineral

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri 3. Penataan Struktur Industri 4. Pengembangan Distribusi Nasional 5. Pengembangan Ekspor 6. Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya volume produksi dan nilai tambah sektor produksi nasional. 2. Meningkatnya efisiensi distribusi untuk produk barang dan jasa. 3. Meningkatnya produktivitas dan kemampuan usaha industri kecil di daerah. 4. Meningkatnya kualitas barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional. 5. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia industri. 6. Meningkatnya upaya penyelarasan SNI yang mengacu pada standar internasional 7. Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan kalibrasi nasional

IV – 81

No.

24.

IV – 82


Penguatan Pranata Iklim Kompetitif dan NonDiskriminatif

REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Rencana Tindak (proses dan produk), (b) Pengembangan dan perluasan jaringan informasi usaha, (c) Penguatan lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan terapan untuk kebutuhan industri, (d) Pengembangan pola pelatihan keterampilan ekonomi produktif; 6. Penerapan sistem mutu dan standardisasi (nasional dan internasional) produk barang dan jasa, melalui: penataan sistem kelembagaan (pedoman, peralatan dan SDM) standardisasi dan kemetrologian agar secara aktif mendukung akreditasi dan sertifikasi barang dan jasa; 7. Penataan sistem dan penguatan kelembagaan standardisasi dan kemetrologian dalam mendukung akreditasi dan sertifikasi barang dan jasa; 8. Perkuatan infrastruktur sistem distribusi antara lain melalui: (a) kegiatan percontohan pengembangan pusat distribusi regional; (b) perluasan kegiatan percontohan sistem tanda resi gudang (warehouse receipt system = WRS) di beberapa daerah produksi potensial; 9. Kampanye pemberdayaan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Indikator Kinerja

1. Penyusunan naskah rancangan akademik perundangan-undangan tentang imbal dagang; 2. Penyempurnaan materi akademik sistem distribusi nasional guna meningkatkan efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa; 3. Penyempurnaan undang-undang metrologi legal dan peraturan pelaksanaannya; 4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai peraturan dan prosedur penyelenggaraan kegiatan industri dan perdagangan, baik di pusat maupun di daerah, terutama dalam rangka pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dan sekaligus menyiapkan rancangan teknis petunjuk pelaksanaannya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah; 5. Mengembangkan jaringan kerjasama internasional dalam rangka saling pengakuan

1. Meningkatnya jumlah dan peran forum lintas pelaku untuk koordinasi penyelarasan kebijakan 2. Terlaksananya deregulasi berbagai prosedur usaha produksi dan distribusi baik di pusat maupun di daerah 3. Tersusunnya Rancangan Undang-undang tentang imbal dagang 4. Tersedianya Rancangan Undang-undang Sistem Distribusi Nasional 5. Meningkatnya upaya penyelarasan SNI yang mengacu pada standar internasional 6. Meningkatnya kemampuan lembaga pengawas persaingan usaha 7. Terlaksananya penyempurnaan dasar-dasar pelaksanaan sistem dan prosedur pengawasan persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) 8. Terlaksananya penyempurnaan dasar-dasar sistem dan prosedur perlindungan konsumen (dalam

Depperindag, KPPU, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Depdagri, BSN

Program RAPBN 2004

1. Penataan Struktur Industri 2. Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen 4. Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri 5. Pengembangan Ekspor 6. Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan 7. Pengembangan Distribusi Nasional

No.


REPETA 2004

6.

7. 8.

9.

25.

Penguatan Institusi Pasar

Rencana Tindak standar antar negara; Melakukan penataan mekanisme penetapan tarif dan hambatan non-tarif dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional (bilateral, multilateral, dan regional); Melakukan penguatan mekanisme pelaksanaan persaingan usaha dan perlindungan konsumen; Penyempurnaan dan pemasyarakatan berbagai perangkat peraturan di bidang Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Perdagangan Berjangka Komoditi melalui pengkajian penyempurnaan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam rangka merespon kebutuhan dunia usaha antara lain untuk menentukan komoditi yang akan diperdagangkan di bursa komoditi; Melakukan upaya pengendalian impor barang dalam rangka perlindungan konsumen melalui pelaksanaan berbagai regulasi teknis di bidang standardisasi dan kemetrologian yang antara lain mencakup: a. Penataan kebijakan kinerja importir secara periodik; b. Peningkatan kinerja forum lintas pelaku antara lain melalui: Pusat Solusi Bisnis untuk koordinasi penanggulang-an iklim usaha di bidang industri dan perdagangan.

1. Melakukan penguatan kemampuan kelembagaan persaingan usaha, perlindungan konsumen, pengawas berjangka komoditi, dan pengelolaan penanaman modal yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penyusunan sistem dan prosedur pengawasan barang beredar; 2. Melakukan penguatan sistem informasi manajemen pasar barang dan jasa dalam rangka menyediakan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa dari dalam negeri dasn luar negeri; 3. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui: (a) pengembangan kelembagaan perlindungan konsumen, (b)

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja rangka penegakkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) 9. Meningkatnya kemampuan pelayanan Lembaga Kliring dan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Terlaksananya dasar-dasar pelaksanaan sistem pengelolaan penanaman modal dan bursa komoditi berjangka 2. Tersedianya sistem informasi pasar barang dan jasa dalam negeri dan luar negeri 3. Tersedianya Rancangan Undang-undang Lalu Lintas Perdagangan Barang dan Jasa di Dalam Negeri 4. Terwujudnya implementasi undang-undang persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan bursa komoditi berjangka 5. Terjaminnya persediaan, harga, dan kualitas barang beredar di dalam negeri

Depperindag BPS, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK), KPPU, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

1. Pengembangan Distribusi Nasional 2. Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan 3. Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen 4. Pengembangan Ekspor 5. Diseminasi Informasi Iptek 6. Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

IV – 83

No.

26.

IV – 84


Pengembangan Pariwisata

REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Rencana Tindak pemasyarakatan kebijakan perlindungan konsumen, dan (c) peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat pembina perlindungan konsumen; 4. Melakukan pengawasan barang beredar yang mencakup pengawasan terhadap persediaan, harga, dan kualitas barang beredar di dalam negeri; 5. Mempersiapkan materi rancangan undangundang e-commerce dan skim-skim usaha perdagangan. 6. Mempercepat RUU sistem tanda resi gudang (WRS) yang merupakan instrumen untuk mengatasi resiko harga dan mempermudah akses pembiayaan (modal kerja) bagi dunia usaha di sektor produksi.

Indikator Kinerja

1. Memantapkan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata nasional yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan. 2. Menyusun grand strategi pengembangan produk pariwisata nasional. 3. Memperluas diversifikasi dan meningkatkan daya saing daerah tujuan wisata dan produk pariwisata melalui: a. Mengembangkan wisata nusantara b. Revitalisasi program nasional sadar wisata; c. Mengembangkan wisata bahari; d. Pengelolaan industri pariwisata yang bertanggungjawab; 4. Memantapkan strategi pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan riset serta analisis pasar pariwisata; 5. Mengembangkan dan memantapkan promosi pariwisata di dalam maupun di luar negeri, melalui berbagai media seperti website, media cetak, media elektronik, dan melalui kemitraan dengan lembaga dalam maupun luar negeri; 6. Mengembangkan dan memperkuat data base dan jaringan sistem informasi kepariwisataan; 7. Mengembangkan sekaligus memantapkan koordinasi dan jaringan kerja antar sektor,

1. Tersusunnya strategi dan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional. 2. Tersusunnya grand strategy pengembangan produk pariwisata Nasional 3. Keaneragaman daerah tujuan dan produk pariwisata yang berdaya saing tinggi 4. Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang melakukan kegiatan wisata di Indonesia 5. Jumlah intensitas promosi kepariwistaan melalui berbagai media, seperti website, media cetak, media elektornik dls. 6. Tersedianya data statistik dan informasi kepariwistaan yang lebih memadai dan akurat. 7. Tertata dan terciptanya jaringan kerjasama yang lebih efisien dan efektif antar lembaga, dan antar wilayah, dan antar pelaku pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri 8. Daya saing global SDM pariwisata Indonesia melalui peningkatan kompetensi 9. Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan pengembangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 10. Terwujudnya peran serta masyarakat dan UKM yang lebih besar dalam pembangunan pariwisata 11. Terbit dan tersosialisasinya UU Kepariwisataan pengganti UU No. 9/1990.

Kantor Meneg Budpar; BP Budpar serta Instansi terkait. Pemda daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Masyarakat dan asosiasi profesi pariwisata

Program RAPBN 2004

Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Produk Pariwisata

No.


REPETA 2004

8.

9.

10. 11.

27.

Peningkatan Iptek Dunia Usaha

Rencana Tindak antarlembaga, antarwilayah, antar negara dan antar pelaku pariwisata; Meningkatkan profesionalisme dan daya saing sumber daya manusia pariwisata yang bertaraf internasional melalui : a. Fasilitasi pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan b. Pengembangan dan pematapan standarisasi,akreditasi dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata; Mengembangkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang pariwisata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Meningkatkan peran serta masyarakat dan UKM dalam pembangunan industri pariwisata; Menyelesaikan dan mensosialisasikan UU kepariwisataan pengganti UU No 9/1990 tentang Kepariwisataan.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1. Memperkuat interaksi antara lemlitbang dengan dunia usaha dan sistem pendukung lainnya melalui: a. Kerjasama penelitian antara lembaga dengan industri b. Mendorong peningkatan jumlah perusahaan yang berbasis teknologi dengan menerapkan program entrepreneurship, program spin-off dan membuat mekanismenya c. Mengembangkan sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha/industri

1. Terbangunnya interaksi antara lembaga litbang dengan dunia usaha serta sistem pendukung, dalam bentuk: a. Adanya kerjasama litbang antara lembaga litbang dengan industri b. Terbangunnya perusahaan yang berbasis teknologi dalam bentuk SME berbasis teknologi, Inkubator teknologi, unit pelayanan jasa mandiri, dan adanya mekanisme entrepreneurial c. Terbangunnnya system komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha/industri

2. Mendorong tumbuhnya kegiatan litbang di dunia usaha melalui a. Menumbuhkan kesadaran dunia usaha akan pentingnya iptek sebagai sumber daya saing b. perumusan kebijakan intervensi selektif pemerintah didasarkan produk perundangundangan yang ada c. pengembangan pola insentif dalam bentuk kemitraan lemnbaga litbang dan industri, sosialisasi standar mutu terhadap IKM, asuransi teknologi, korporasi usaha

2. Tumbuhnya kegiatan litbang di dunia usaha dan industri yang dicirikan dalam bentuk: a. Terbentuknya kesadaran dunia usaha akan pentingnya iptek sebagai sumber daya saing

KRT, LIPI, BPPT, BAKOSURTANAL, LAPAN, BATAN, BAPETEN, BSN, Depnakertrans, Deptan, BPS

1. 2.

Peningkatan Iptek Dunia Usaha Diseminasi Informasi Teknologi

b. Adanya peraturan bidang fiskal, legal dan finansial terkait dengan kegiatan iptek c. Adanya rumusan pola insentif kemitraan lembaga litbang dan industri, pola insentif dalam rangka standardisasi mutu produk IKM, pola insentif dalam bidang asuransi teknologi,

IV – 85

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak berbasis produk litbang, dll

IV – 86

Diseminasi Informasi Teknologi

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja pola insentif korporasi usaha berbasis produk litbang d. Tumbuhnya unit riset di industri

d. Mempromosikan kegiatan riset di dunia usaha/industri

28.

Instansi Pelaksana

3. Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa teknologi sesuai kompetensi unit kerja dan kebutuhan dunia usaha, industri dan masyarakat luas melalui: a. Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis b. Penyediaan jasa pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu c. Penyediaan jasa pelatihan teknologi tepat guna d. Perbaikan mekanisme pelayanan jasa teknologi e. Penyediaan paket teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi secara optimal f. Sosialisasi tentang pentingnya aspek QCD (Quality Cost & Delivery) g. Penyediaan data dan informasi statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan, antara lain melalui kegiatan: Sensus Pertanian (ST) 2003 (lanjutan; subsektor dan analisis), Survei Angkatan Kerja Nasional 2004, serta persiapan Survei Penduduk Antar Sensus 2005 dan persiapan Sensus Ekonomi 2006.

3. Meningkatnya jenis dan kualitas pelayanan jasa teknologi sesua kompetensi unit kerja dan kebutuhan dunia usaha, indutsri dan masyarakat dalam bentuk: a. Tersedinya jasa konsultasi & asistensi teknis

1. Menyediakan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat: a. Mendorong pemanfaatan jaringan informasi teknologi sebagai infrastruktur pelayanan iptek; b. Penyediaan informasi paket teknologi siap pakai dalam berbagai bentuk media informasi c. Menyediakan informasi peluang usaha berbasis pemanfaatan iptek d. Perbaikan jaringan kerja kelembagaan dalam penyebaran informasi iptek e. Promosi kegiatan lembaga litbang dalam bentuk temu bisnis, dll f. Menyediakan sistem informasi HKI

1.

b. Tersedianya jasa pengukuran, standardisasi, testing, dan mutu c. Tersedianya jasa pelatihan teknologi tepat guna d. Tersusunnya mekanisme pelayanan jasa teknologi yang baku e. Tersdianya paket teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi secara optimal f. Tersosialisasikannya aspek QCD (Quality Cost & Delivery) g. Termanfaatkannya data dan informasi statistik bagi proses perencanaan pembangunan, antara lain pelaksanaan Sensus Pertanian (ST) 2003 (lanjutan; subsektor dan analisis), Survei Angkatan Kerja Nasional 2004, Survei Penduduk Antar Sensus 2005 (pilot study) dan Sensus Ekonomi 2006 (pilot study). Tersedianya informasi teknologi yang mudah diakses oleh dunia usaha dan masyarakat: a. Terintegrasinya sistem jaringan informasi teknologi; b. Tersedianya sejumlah informasi paket teknologi dalam berbagai bentuk dan media informasi; c. Tersedianya informasi peluang usaha berbasis pemanfaatan hasil litbang. d. Meningkatnya keterlibatan instansi teknis dalam pengembangan Iptek e. Meningkatnya peluang kerjasama bisnis berbasis produk litbang f. Tersedianya sarana dan prasarana informasi

KRT, LIPI, BPPT, LAPAN, BAKOSURTA NAL, BATAN, BSN, BAPETEN,BPS

Diseminasi Informasi Iptek

No.


REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Rencana Tindak

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja HKI

29.

Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

2. Meningkatkan aliran informasi iptek antar masyarakat ilmiah dan dunia usaha, serta masyarakat luas: a. Mengembangkan unit pelayanan iptek masyarakat sebagai simpul aliran pemanfaatan iptek; b. Meningkatkan jurnal ilmiah yang terakreditasi c. Penyelenggaraan forum komunikasi ilmiah; d. Membuat dan menyebarluaskan basis data keahlian SDM peneliti dan sarana prasarana iptek. e. Meningkatkan pameran teknologi untuk meningkatkan transaksi layanan teknologi antara lemlitbang dengan dunia usaha f. Melembagakan sistem komunikasi antara masyarakat ilmiah dan dunia usaha.

2.

3. Melakukan perencanaan, persiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data statistik dasar, sektoral dan khusus, antara lain melalui : a) Sensus Pertanian (ST) 2004 – Subsektor, (b) Survei Angakatan Kerja Nasional 2004, (c) Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004, (d) Sensus Ekonomi 2006 – Pilot Study, (e) Survei Penduduk Antar Sensus – Pilot Study.

3.

1. Menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dengan kegiatan utama: • Mempercepat penyelesaian RUU penanaman modal. • Melakukan sinkronisasi peraturan terkait di bidang penanaman modal.

1. Terciptanya iklim investasi yang lebih kompetitif. • Tersedianya UU penanaman modal selambatlambatnya sebelum Pemilu 2004. • Tersedianya daftar inventarisasi dan rekapitulasi peraturan-peraturan yang perlu disinkronisasi • Tersedianya rekomendasi jenis-jenis insentif baru penanaman modal

• Melakukan pengkajian pemberian insentif baru penanaman modal, termasuk insentif baru bagi pengembangan KTI • Melakukan pemberdayaan satuan gugus tugas penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal secara interdep 2. Memperjelas kewenangan pusat dan daerah

Meningkatnya akses dan ketersediaan informasi iptek bagi masyarakat ilmiah dan dunia usaha: a. Terbangunnya unit pelayanan iptek dalam berbagai bentuk; b. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi; c. Terselenggaranya forum komunikasi ilmiah, d. Tersedianya dan tersebarluaskannya basis data keahlian SDM dan sarana-prasarana iptek. e. Frekuensi pameran dan bursa teknologi dan jumlah transaksi layanan teknologi; f. Adanya kelembagaan sistem komunikasi antara masyarakat ilmiah dan dunia usaha Tersedianya data statistik dasar, sektoral, dan khusus antara lain pelaksanaan Sensus Pertanian (ST) 2004, Survei Angkatan Kerja Nasional 2004, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004, Sensus Ekonomi (SE) 2006 – Pilot Study dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005 – Pilot Study.

• Terselesaikannya permasalahan penanaman modal yang bersifat interdep.

BKPM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Setneg, Dept. Kehakiman dan HAM

1. 2. 3. 4. 5.

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Nasional. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

2. Terselesaikannya masalah kewenangan dalam

IV – 87

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak dalam perijinan penanaman modal dengan kegiatan utama: • Mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dalam era otonomi daerah. • Melakukan penelitian kebijakan daerah yang terkait dengan investasi yang tidak mendukung kegiatan investasi.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

IV – 88

• Melakukan peningkatan kerjasama investasi antara BKPM dengan pemerintah propinsi/kota/kabupaten dan melakukan sinkronisasi kerjasama investasi dengan dunia usaha serta lembaga-lembaga investasi. • Melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal regional Melakukan pemberdayaan usaha di bidang penanaman modal. Meningkatkan perlindungan para investor dengan kegiatan utama: • Melakukan penyempurnaan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal • Memberikan bantuan dan pelayanan hukum • Memberikan bimbingan pelaksanaan penanaman modal. Menyederhanakan prosedur perijinan penanaman modal. Mengembangkan sistem informasi dan data realisasi kegiatan investasi. Meningkatkan promosi dan kerjasama di bidang investasi dengan kegiatan utama: • Memperkenalkan potensi dan peluang daerah kepada para pengusaha, baik di dalam maupun di luar negeri. • Meningkatkan kerjasama investasi di dalam forum bilateral, regional, dan multilateral. • Melakukan pengkajian yang berkaitan dengan WTO dengan kebijakan Indonesia di bidang investasi. Memperkuat kelembagaan dan profesionalisme aparat di bidang investasi termasuk sarana dan prasarana

Indikator Kinerja perijinan penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah. • Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal dalam era otonomi daerah • Tersedianya daftar inventarisasi dan kompilasi kebijakan daerah yang menghambat dan yang sejalan dengan meningkatkan kegiatan investasi. • Terwujudnya kerjasama investasi antara BKPM dengan pemerintah kota/kabupaten, dunia usaha dan lembaga-lembaga investasi

• Terlaksananya konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal regional 3. Terwujudnya pemberdayaan usaha di bidang penanaman modal. 4. Terwujudnya perlindungan bagi para investor. • Terselesaikannya permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN • Tersedianya informasi dan pelayanan hukum. • Terlaksananya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan. 5. Terciptanya prosedur perijinan penanaman modal yang sederhana. 6. Tersedianya sistem informasi dan data realisasi kegiatan investasi yang memadai. 7. Meningkatnya arus masuk PMDN dan PMA • Meningkatnya minat para pengusaha dalam dan luar negeri untuk melakukan investasi di daerah • Terwujudnya kerjasama investasi dalam forum bilateral, regional, dan multilateral. • Tersedianya informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan investasi yang sejalan dengan WTO. 8. Terwujudnya lembaga yang kuat serta aparat yang profesional di bidang investasi

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak penjunjangnya.

30.

Penataan Institusi Pasar Modal

1. Melanjutkan proses pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi OJK.

1. Dimulainya pembahasan mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di DPR. 2. Adanya pemahaman pelaku pasar modal tentang tugas pokok dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. 3. Dimulainya pembahasan Rancangan perubahan UUPM di DPR.

4. Menerbitkan peraturan penyempurnaan yang berkaitan dengan UUPM yang baru.

4. Terdapatnya draft penyempurnaan peraturan Bapepam untuk disesuaikan dengan amendemen UUPM.

6. Mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia dengan meluncurkan produk-produk yang berbasis syariah 7. Melanjutkan proses restrukturisasi industri efek.

Program RAPBN 2004

Depkeu (BAPEPAM dan PMON)

(1) Pengembangan Kelembagaan Keuangan, (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Indikator Kinerja

3. Melanjutkan proses amandemen Undang-Undang tentang Pasar Modal (UUPM)

5. Melakukan peningkatan pemberdayaan pelaku pasar modal

Instansi Pelaksana

5. Pemantapan pelaksanaan scripless trading dan remote trading. 6. Terdapatnya produk-produk syariah di Pasar Modal Indonesia. 7. Terbentuknya komite restrukturisasi SRO.

8. Menyempurnakan sistem ereporting di Pasar Modal Indonesia.

8. Terdapatnya database Pasar Modal Indonesia yang dapat diakses masyarakat.

9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengembangan standar pengawasan dan regulasi di bidang pasar modal.

9. Kinerja penyelesaian kasus pelanggaran.

10. Mendorong peran UKMK dalam pasar modal antara lain melalui cara-cara: i) Upaya memberikan kemudahan bagi UKMK untuk melakukan penawaran saham di pasar modal; ii) menunjuk Bursa Efek Surabaya sebagai bursa yang melayani listing UKMK; iii) Sosialisasi secara aktif untuk mendorong UKMK memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan;

10. Kinerja kontribusi UKMK dalam pasar modal (peningkatan nilai emisi dan share UKMK terhadap total emisi, dll.)

IV – 89

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 11. Mengembangkan pasar sekunder obligasi negara, melalui caracara sebagai berikut: i) mengembangkan pasar Repo untuk meningkatkan likuiditas surat utang negara; ii) Menerbitkan surat-surat utang negara yang diharapkan dapat menjadi benchmark, baik dengan jangka pendek, menengah, maupun panjang; iii) Memperbesar investor base, terutama institusional investor seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi; iv) Memantapkan efisiensi dan efektifitas sistem kliring, settlement, dan registrasi dengan target untuk meningkatkan transaksi yang bersifat DVP dan penggunaan RTGS; dan v) Memantapkan regulatory framework yang sudah ada dengan terus melakukan evaluasi dan memperhatikan perkembngan pasar

31.

IV – 90

Restrukturisasi Perusahaan Negara

1. Melanjutkan upaya restrukturisasi dan privatisasi serta likuidasi BUMN tertentu 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pembinaan BUMN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah 3. Melanjutkan upaya peningkatan pelayanan BUMN 4. Mengembangkan system pembinaan BUMN 5. Melanjutkan upaya sosialisasi berkaitan dengan program-progran Kementerian BUMN seperti program privatisasim BUMN incorporate dan penerapan Good Corporate Governance 6. Melaksanakan pengembangan BUMN on line yang telah dibangun guna mengembangkan jaringan komunikasi melalui internet 7. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas SDM Kementerian BUMN, termasuk peningkatan dan pengembangan kemampuan dan wawasan SDM

11.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja - Pasar obligasi yang makin likuid Terdapatnya transparansi

1. Terlaksananya restrukturisasi dan privatisasi serta likuidasi BUMN tertentu 2. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan persepsi yang sama atas keberadaan BUMN di suatu daerah tentang hak dan kewajibannya 3. Terlaksanannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 4. Terciptanya efisiensi pengelolaan BUMN 5. Terbentuknya persepsi dan pemahaman yang sama terhadap kebijakan Kementerian BUMN

6. Terselenggaranya sarana jaringan komunikasi on line yang memadai 7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Kementerian BUMN

Kantor Meneg BUMN, Kantor Menko Perekonomian

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Nasional 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4. Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Media Massa

No.



32.

Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana ketenagalistrikan melalui: a. Rehabilitasi pembangkit listrik. b. Pembangunan pembangkit listrik. c. Perluasan jaringan transmisi dan distribusi. d. Perluasan penyediaan listrik perdesaan.

a. Penyelesaiaan pembangunan PLTU Tj.Jati B (1.320 MW), Pembangunan PLTA Renun (41 MW), PLTA Peusangan (42,2 MW), PLTA Musi (70 MW) dan PLTD tersebar. b. Dimulainya rehabilitasi PLTU Muara Karang (720 MW). c. Melanjutkan pembangunan Transmisi 500 kV sistem Jawa-Bali, dan transmisi di Sumatera. d. Melistriki sejumlah desa baru dan desa lama.

Dept. Energi dan SD Mineral, PT. PLN

1. Pengembangan Tenaga Listrik. 2. Pengembangan listrik perdesaan.

2. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan kapasitas pemrosesan minyak mentah untuk industri, komersial dan rumah tangga, melalui: a. Perluasan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi. b. Penambahan jumlah SPBU gas. c. Penelitian pemanfaatan gas, penyusunan masterplan jaringan gas kota. d. Peningkatan kapasitas kilang dalam negeri.

a. Dimulainya pembangunan transmisi gas bumi Sumatera Selatan ke Jawa Barat. b. Peningkatan penggunaan gas. c. Tersedianya masterplan jaringan gas kota. d. Meningkatnya kapasitas kilang minyak di dalam negeri.

Dept. Energi dan SD Mineral, PGN, LEMIGAS, PERTAMINA.

3. Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya.

3. Meningkatkan prasarana penyiaran dan media massa: a. Pengembangan sistem penyiaran. b. Pemerataan dan perluasan jangkauan siaran. c. Pengembangan siaran dan produk siaran. d. Pengembangan sarana dan prasarana siaran luar negeri. e. Mengembangkan program laboratorium komputer (OSOL).

a. Tersedianya sarana pendukung proyek FM phase II. b. Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang siaran dalam dan luar negeri. c. Diselesaikannya pembangunan studio penyiaran dan gedung auditorium. e. Tersedianya telereport dan telepone hybrid untuk pengembangan produksi siaran. f. Bertambahnya jumlah laboratorium komputer (One School One Laboratorium Computer/OSOL).

Kantor Meneg Kominfo, Perjan RRI, dan PT.TVRI.

4. Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Media Massa.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana di subsubsubsektor pos dan telekomunikasi: a. Menambah dan merehabilitasi sarana dan prasarana serta standarisasi kegiatan Pos, telekomunikasi dan informatika serta spektrum frekuensi radio. b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi tingkat jasa pelayanan.

a. Peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan pos dan telekomunikasi. • Telepon tersambung 9.117.744 sst. • Telepon umum: 366.112 unit. • Telepon bergerak: 4.670 sst. • Telekomunikasi USO: 17.761 sst. • Kantor pos desa: 3.864 unit. • Pelayanan Pos Bergerak Unit: 3.277 unit. • Pelayanan Pos bergerak Trayek: 6.613 unit. • Pelayanan Pos Bergerak Terminal : 12.315

Dephub, PT. Pos, PT. Telkom.

5. Pengembangan Jasa Pos dan Telekomunikasi.

IV – 91

No.



33.

IV – 92

Melanjutkan Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

1.

Penyempurnaan Peraturan di bidang energi dan ketenagalistrikan: a. Penyusunan IUPL di wilayah non kompetisi. b. Penyusunan pola pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik di pasar kompetisi. c. Perlindungan konsumen listrik di wilayah kompetisi dan nonkompetisi, dengan pelayanan prima yang berbasis pada standar pelayanan pada setiap unit pelayanan. d. Penyusunan pedoman harga jual listrik dari pembangkit skala kecil (PSK) tersebar. e. Penyusunan pedoman manajemen pengusahaan ketenagalistrikan dalam rangka penerapan tarif listrik regional di daerah non kompetisi. f. Melanjutkan peningkatan Tarif Dasar Listrik (TDL). g. Merumuskan dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia subsektor ketenagalistrikan. h. Akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Produk, KONSUIL, Laboratorium Uji dan Perusahaan Jasa Pemeriksa. i. Merumuskan Kebijakan standar kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi subsektor tenagalistrik. j. Penyusunan Pedoman fasilitasi penyelesaian perselisihan/sengketa antar pelaku usaha tenaga listrik. k. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. l. Melakukan kajian keekonomian energi alternatif untuk substitusi minyak tanah

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja unit. • Pelayanan Pos lainnya: 16.365 unit. • Fasilitas Pos Lainnya: 99.497 unit. b. Peningkatan standar pelayanan jasa pos dan telekomunikasi. 5. Terwujudnya perangkat peraturan yang mendorong tumbuhnya industri energi dan ketenagalistrikan yang efisien: a. Tersusunnya pedoman IUPL di wilayah non kompetisi. b. Tersusunnya pola pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik di pasar kompetisi. c. Tersusunya pedoman konsumen listrik di wilayah kompetisi dan nonkompetisi, dengan pelayanan prima yang berbasis pada standar pelayanan pada setiap unit pelayanan. d. Tersusunya pedoman harga jual listrik dari pembangkit skala kecil (PSK) tersebar. e. Tersusunya pedoman manajemen pengusahaan ketenagalistrikan dalam rangka penerapan tarif listrik regional di daerah non kompetisi. f. Meningkatnya tarif dasar listrik mendekati nilai keekonomiaannya. g. Meningkatnya jumlah SNI ketenagalistrikan dan penerapan standar pada peralatan pemanfaat listrik. h. Meningkatnya sertifikasi tenaga teknik. i. Meningkatnya pengusaha UPTL dapat bekerja di Luar Negeri. j. Tersusunnya pedoman Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan / Sengketa antar pelaku usaha tenaga listrik. k. Ditetapkannya peraturan pemerintah (PP) tentang kegiatan hulu dan hilir migas; PP tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan pada kegiatan migas; PP atas jenis PNBP dibidang migas. l. Tersusunnya kajian substitusi minyak tanah pasca penghapusan subsidi BBM.

Dept. Energi dan SD Mineral

1. 2.

Pengembangan Tenaga Listrik. Pengembangan Listrik Perdesaan.

No.

34.


Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Rencana Tindak pasca penghapusan subsidi BBM.

Indikator Kinerja

2.

Penyempurnaan peraturan di lingkungan pos, telekomunikasi dan informatika. a. Menyusun peraturan/standarisasi pelayanan dan frekuensi radio dan mesosialisasikannya. b. Mempercepat restrukturisasi industri telekomunikasi. c. Menciptakan iklim usaha melalui sistem kompetisi yang bersifat fair dan transparan.

a. Tersedianya peraturan standarisasi pelayanan, frekuensi radio serta terlaksanakannya sosialisasi restrukturisasi dan reformasi pelayanan. b. Terciptanya industri telekomunikasi yang kompetitif dan terhapusnya hak eksklusifitas. c. Terciptanya sistem kompetisi di industri telekomunikasi.

Dephub.

3.

Pengembangan Jasa Pos dan Telekomunikasi.

3.

Menyusun kerangka kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi, meliputi: a. Kebijakan publikasi nasional, media tradisional, b. Menyusun sistem sertifikasi telematika. c. Menyusun UU, PP, dan Kepmen di bidang ICT. d. Menyusun PP sebagai tindak lanjut UU No. 32/2002.

a.

Tersedianya kebijakan publikasi nasional dan media tradisional. Tersedianya peraturan tentang sertifikasi telematika. Tersedianya UU, PP dan Kepmen di bidang ICT. Diterbitkannya PP sebagai tindak lanjut UU No.32/2002.

Kantor Meneg Kominfo

4.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Meningkatkan prasarana untuk pemanfaatan energi dan tenaga listrik: a. Menciptakan skema pola kemitraan yang workable dalam rangka pengembangan sarana ketenagalistrikan. b. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan energi primer yang memperhatikan pendekatan aspek aspek ekonomi (least cost approach) dan aspek sosial serta lingkungan. c. Pengembangan energi dan pemanfaatan potensi energi setempat (surya, angin, PLTMH) pada daerah terpencil. d. Pembangunan PSK Tersebar e. Melakukan pemantauan sistem distribusi BBM dan meningkatkan pemanfaatan BBG untuk transportasi.

a.

Tersusunnya skema pola kemitraan yang workable dalam rangka pengembangan sarana ketenagalistrikan. Terbitnya kebijakan pemanfaatan energi primer yang memperhatikan pendekatan aspek ekonomi (least cost approach) dan aspek sosial serta lingkungan. Pembangunan PLTMH dan PLTS serta meningkatnya desa berlistrik dan konsumen rumah tangga. Meningkatnya pemanfaatan potensi energi setempat (surya, angin, PLTMH) pada daerah terpencil. Terlaksananya penyaluran BBM di seluruh wilayah Indonesia sesuai jumlah, jenis, mutu dan tepat waktu serta pemanfaatan BBG untuk transportasi di P. Jawa.


1.

Pengembangan Tenaga listrik. Pengembangan Listrik Perdesaan. Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya.

Terkait dengan subsubsektor komunikasi dan informasi: a. Meningkatkan penyampaian informasi

a.

Terbentuknya Balai Informasi Masyarakat (BIM) sebagai pusat informasi, pelatihan dan pemasaran hasil industri kecil.

Kantor Meneg Kominfo.

1.

2.

b. c. d.

b.

c. d. e.

2. 3.

4.

Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa.

IV – 93

No.


REPETA 2004

b. 3.

35.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

1.

Rencana Tindak untuk masyarakat, khususnya usaha kecil menengah. Meningkatkan infratruktur jaringan kominfo.

b.

a.

Terwujudnya mekanisme layanan jasa yang handal dan efisien di subsubsektor pos dan telekomunikasi. Tersedianya sarana dan prasarana pos yang dapat menjangkau mayarakat luas dan daerah terpecil.

Rehabilitasi untuk mempertahankan daya dukung sarana dan prasarana transportasi yang ada, yaitu: a. Pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan b. Rehabilitasi prasarana dan sarana kereta api c. Rehabilitasi prasarana dan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan d. Rehabilitasi prasarana transportasi laut, sarana bantu navigasi, serta pengerukan alur pelayaran; e. Rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi udara dan fasilitas keselamatan penerbangan f. Rehabilitasi prasarana dan sarana Meteorologi dan Geofisika serta Pencarian dan Penyelamatan

1. Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang direhabilitasi : a. Panjang jalan dan jembatan (km meter) yang direhabilitasi b. Panjang jalan rel (km), jumlah jembatan, sistem sinyal dan telekom serta sarana KA (unit) yang direhabilitasi c. Jumlah dermaga sungai, danau, dan penyeberangan yang direhabilitasi (unit) d. Jumlah dermaga pelabuhan (unit / m2 ) , gedung operasional (unit) luas fasilitas landasan, terminal, dan bangunan operasional (m2) dan kapal (unit) yang direhabilitasi dan jumlah lumpur di alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang dikeruk (m3) e. Jumlah peralatan keselamatan penerbangan: fasilitas telekomunikasi (unit), navigasi (unit), listrik (unit) dan elektronika (unit) yang direhabilitasi f. Jumlah prasarana dan sarana meteorologi dan geofisika yang direhabilitasi (unit) g. Jumlah prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan yang direhabilitasi (unit) 2. Kondisi prasarana dan sarana yang terpelihara / laik operasi a. Kondisi jalan dan jembatan yang mantap / baik (persen) b. Kondisi jalan , jembatan dan sinyal, telkom

IV – 94

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja Dibangunnya pilot program infrastruktur jaringan kominfo.

Terkait dengan subsubsektor Pos dan Telekomunikasi: a. Melakukan evaluasi dan pemantauan layanan di subsubsektor pos, telekomunikasi, informatika dan penyiaran. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di subsubsektor pos, telekomunikasi dan informatika serta penyiaran.

b.

Instansi Pelaksana

Dephub, TVRI, PT. Telkom, Perjan RRI, LIN.

5.

Pengembangan Jasa Pos dan telekomunikasi.

Depkimpraswil, Dephub, Pemda; BUMN bidang transportasi

1.

Rehabilitasi Transportasi Jalan Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Jalan Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengembangan Transportasi Kereta Api Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Laut Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara Pengembangan Meteorologi dan Geofisika Pengembangan Pencarian dan Penyelamatan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak c. d. e. f. 2. Meningkatkan kapasitas dan kelancaran pelayanan prasarana dan sarana transportasi yang telah melebihi batas kapasitas dan load factornya secara efisien : a. Meningkatkan kapasitas perencanaan guna mendukung keterpaduan perencanaan sistem jaringan transportasi nasional secara inter/antar moda dan antar wilayah untuk mendukung kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pelayanan sistem transportasi nasional melalui kebijakan regulasi dan manajemen transportasi c. Meningkatkan kesinambungan fungsi, hirarki dan status kewenangan sistem jaringan transportasi d. Meningkatkan kapasitas dan daya dukung prasarana dan sarana transportasi melalui : o Peningkatan jalan dan jembatan o Peningkatan/pembangunan prasarana kereta api o Peningkatan / pembangunan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan o Peningkatan/pembangunan prasarana transportasi laut o Peningkatan/pembangunan prasarana transportasi udara o Peningkatan prasarana dan sarana meteorologi dan geofisika o Pembangunan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja yang baik (%) Kondisi prasarana dan fasilitas pelabuhan yang baik (%) serta sarana yang Siap Operasi (%) Prosentase fasilitas landasan dan keselamatan penerbangan yang memenuhi standard pelayanan (persen) Kondisi prasarana dan sarana meteorologi dan geofisika yang baik (persen) Kondisi peralatan pencarian dan penyelamatan yang baik (persen)

Peningkatan kualitas pelayanan; kelancaran dan efisiensi distribusi barang dan penumpang melalui : 1. Peningkatan sistem informasi perencanaan dan pelayanan transportasi nasional dan wilayah di setiap unit perencanaan transportasi di pusat / daerah 2. Terselenggaranya mekanisme dan koordinasi perencanaan sistem transportasi antar wilayah dan sosialisasi draft sistem transportasi nasional 3. Terwujudnya kejelasan / kesinambungan fungsi / hirarki jaringan transportasi dan status kewenangannya (nasional, propinsi, kabupaten/kota) yang menjamin efisiensi biaya angkutan barang dan jasa 4. Meningkatnya akses pelayanan jaringan transportasi yang mendukung pelabuhan/ bandara / stasiun, wilayah terpencil/perbatasan/industri /pariwisata/agribisnis 5. Jumlah sarana transportasi yang layak operasi (%) 6. Kenaikan produktivitas angkutan (%) 7. Kenaikan persentase load factor prasarana (%) 8. Kenaikan tingkat keselamatan transportasi (%)

Dephub; Depkimpraswil; BUMN bidang transportasi, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Bappeda/Pemda dan Masyarakat

1. Peningkatan/Pembangunan Transportasi Jalan 2. Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Pengembangan Transportasi Kereta Api 4. Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 5. Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut 6. Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara 7. Pengembangan Meteorologi dan Geofisika 8. Pengembangan Pencarian dan Penyelamatan

Meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana transportasi : 1. Panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan atau dibangun (km ; m) 2. Panjang jalan, jumlah jembatan dan sinyal KA yang ditingkatkan atau dibangun (km ; m ; unit) 3. Jumlah dermaga angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang ditingkatkan/dibangun (unit) 4. Panjang dermaga pelabuhan laut yang ditingkatkan / dibangun (m’) 5. Jumlah dan luas landasan, terminal, dan

IV – 95

No.



6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

IV – 96

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja bangunan operasional transportasi udara yang dibangun/ditingkatkan (unit ; m2) Jumlah sarana bantu navigasi yang dibangun/ditingkatkan (unit) Jumlah peralatan keselamatan penerbangan yang dipasang (unit) Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan penerbangan yang sesuai standard (persen) Jumlah sarana transportasi yang dibangun (unit) Jumlah peralatan meteorologi dan geofisika yang ditingkatkan (unit) Jumlah fasilitas pencarian dan penyelamatan yang dibangun (unit) Jumlah kenaikan jangkauan pelayanan jasa meteorologi dan geofisika (persen) Tingkat keberhasilan pencarian dan penyelamatan (persen)

3. Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika (bidang kelembagaan dan regulasi) antara lain: a. Mereview UU di bidang transportasi b. Restrukturisasi kebijakan tarif dan subsidi c. Melaksanakan kajian pembentukan lembaga regulasi independen d. Melaksanakan restrukturisasi skema pendanaan prasarana transportasi e. Deregulasi sistem perijinan/peraturan f. Meningkatkan kompetisi g. Penyusunan konsep penerapan alternatif pembiayaan jalan dari publik (road fund) dan prasarana / sarana transportasi (transport fund)

1. Finalisasi konsep revisi UU bidang Transportasi dengan seluruh stakeholders; 2. Finalisasi konsep kebijakan struktur dan pola penetapan tarif yang transparan, proporsional dan layak 3. Seminar dan sosialisasi hasil kajian / rencana pembentukan independent regulatory body di bidang transportasi 4. Terususunnya kajian kebijakan skema pendanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi prasarana dan subsidi (public service obligation) pelayanan transportasi 5. Jumlah deregulasi peraturan/perijinan dalam membuka peluang usaha dan efisiensi birokrasi / perijinan di bidang transportasi 6. Tersusunnya konsep pengaturan alternatif pembiayaan jalan dari publik (road fund) dan skema pendanaan transportasi (transport fund) 7. Menurunnya biaya jasa pelayanan transportasi akibat adanya kompetisi

Dephub; Depkimpraswil, Kantor Meneg PPN/Bappenas, BUMN bidang Transportasi, Masyarakat

4. Melanjutkan reformasi dan merestrukturisasi perusahaan/ BUMN transportasi melalui: a. Korporatisasi/restrukturisasi perusahaan b. Unbundling dan partisipasi aktif peran pemerintah, BUMN, dan swasta c. Kerja sama swasta atau privatisasi

1. Tersusunnya peraturan tentang restrukturisasi perusahaan/BUMN transportasi 2. Meningkatnya kondisi keuangan perusahaan/BUMN transportasi 3. Meningkatnya produktivitas perusahaan BUMN transportasi 4. Jumlah kerja sama BUMN dan swasta di bidang

Kantor Meneg BUMN; BUMN bidang transportasi Dephub; Masyarakat

1.

2. 3. 4.

Restrukturisasi dan Reformasi Bidang Transportasi, Meteorologi dan Geofisika Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

1. Restrukturisasi dan Reformasi Bidang Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3. Peningkatan Kapasitas

No.



Instansi Pelaksana

Indikator Kinerja pelayanan transportasi 5. Meningkatnya jumlah penyelenggara swasta dan kerjasama swasta – BUMN di sektor pelayanan jasa transportasi

Program RAPBN 2004 Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

5. Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas serta transparansi sistem pelayanan transportasi: a. Peningkatan sistem informasi terpadu untuk mendukung pelayanan transportasi b. Peningkatan profesionalisme SDM c. Perencanaan sistem tranportasi nasional intermoda terpadu dan efisien d. Perencanaan sistem transportasi wilayah terpadu dan efisien e. Peningkatan sistem manajemen transportasi secara terpadu f. Pengembangan kebijakan perencanaan dan pengendalian untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana.

1. Tersusunnya data base dan sistem informasi transportasi yang terpadu 2. Jumlah sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi 3. Prosentase SDM yang telah memenuhi kualifikasi standar nasional dan internasional bidang transportasi (IMO, ICAO) 4. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan bidang transportasi yang memenuhi standar/akreditasi 5. Tersusunnya konsep rencana induk sistem transportasi nasional (Sistranas) 6. Terwujudnya konsep perencanaan sistem transportasi regional yang terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah di setiap propinsi (Sistem Transportasi Wilayah) dan konsep Sistranas

Depkimpraswil, Dephub; Kantor Meneg PPN/Bappenas; Bappeda/ Pemda

1. Restrukturisasi dan Reformasi Bidang Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

6.

1. Tersusunnya hirarki dan kejelasan kewenangan peran Pemerintah Pusat / Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan transportasi 2. Tersusunnya standar pelayanaan minimal di bidang transportasi

Depkimpraswil, Dephub, Depdagri, Pemda

1.

Melanjutkan penyelesaian upaya desentralisasi di bidang peraturan, organisasi dan SDM dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Meningkatkan aksesibilitas terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi: a. Mingkatkan mutu perencanaan transportasi intermoda dan dengan pendekatan kewilayahan untuk mendukung aksesibilitas jasa transportasi di wilayah terpencil dan kawasan andalan b. Melakukan kajian tentang sistem tarif

1. Tersusunnya kriteria dan pedoman perencanaan sistem transportasi terpadu di wilayah terpencil yang berkelanjutan 2. Kajian tentang penetapan tarif transportasi perintis yang berlaku terhadap daya beli masyarakat 3. Terwujudnya skema pendanaan subsidi angkutan perintis yang disepakati antara Pemerintah Pusat

Dephub; Depkimpraswil; Pemda

1. 2. 3. 4.

Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Jalan Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengembangan Transportasi Kereta Api Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Peningkatan/Pembangunan Transportasi Jalan Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengembangan Transportasi Kereta Api Pengembangan Transportasi Sungai,

IV – 97

No.


REPETA 2004

c.

d.

e.

f.

g.

g. h.

36.

Pengembangan Kelautan

1. 2. 3.

4. 5.

IV – 98

Rencana Tindak dan subsidi yang sesuai dengan daya beli masyarakat Meningkatkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, usaha kecil/koperasi dalam pelayanan jasa transportasi Melengkapi sistem jaringan transportasi yang terputus / belum optimal seperti : pembangunan akses jalan ke pelabuhan / bandara dan stasiun; akses ke wilayah perbatasan/ industri / pariwisata / pengembangan agribisnis Meningkatkan jasa pelayanan transportasi perintis dalam peningkatan pembangunan wilayah terpencil, berpotensi pariwisata, dan kawasan andalan Membangun prasarana transportasi di wilayah perdesaan, terpencil, belum berkembang, berpotensi pariwisata, dan kawasan andalan Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi umum wilayah perkotaan, berpotensi pariwisata, dan kawasan andalan Kajian penerapan konsep Integrated Transport System (ITS). Meningkatan akses kawasan perbatasan dan kawasan terisolir termasuk pulau kecil dan pesisir

Mengembangkan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan (SIKPT), Mengembangkan statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya, Mengembangkan basis data potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta sarana dan prasarana riset sumber daya kelautan dan perikanan, Mengembangkan sistem dan menyiapkan data dasar dan informasi spatial tentang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, Mengelola kawasan perairan umum dan laut melalui pengembangan perikanan berbasis budidaya (culture based fisheries) dalam rangka pengkayaan stok dan

4. 5. 6. 7.

8. 9.

Instansi Pelaksana

Indikator Kinerja dan Daerah Jumlah kenaikan partisipasi perusahaan swasta (UKM dan koperasi) dalam pelayanan jasa transportasi umum/perintis (persen/unit) Penambahan rute baru pelayanan jasa transportasi umum/perintis (jumlah rute) Peningkatan jumlah (frekuensi) pelayanan transportasi umum/perintis di daerah terpencil (trip/minggu) Jumlah prasarana dan sarana transportasi perintis yang dibangun/ditingkatkan untuk pengembangan wilayah terpencil dan pesisir: a. jalan perdesaan/wilayah terpencil (km) b. dermaga ASDP perintis (unit) c. dermaga laut perintis (meter/unit) d. bandara perintis (m2/lokasi) e. kapal perintis (unit) f. bus perintis (unit) Jumlah peningkatan pelayanan jasa transportasi umum perkotaan (persen) Kelayakan penerapan konsep Integrated Transport System (ITS).

5.

1. Tersusunnya sistem informasi yang dapat diakses semua pihak 2. Tersusunnya sistem statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya 3. Terwujudnya ketersediaan tekno-logi data dan informasi kelautan dan perikanan 4. Tersedianya sistem, data dasar dan informasi spatial di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Dept. Kelautan dan Perikanan

5.


Tersusunnya rencana pengelo-laan kawasan pesisir dan perairan umum melalui pengembangan budaya perikanan yang mendukung pengkayaan stok

Program RAPBN 2004

Instansi pendukung: Depkeu, BPS, BAKOSURTANAL, Depdagri, Pemda, Depkimpraswil

Instansi Pendukung:

Danau dan Penyeberangan Pengembangan Pelayanan Transportasi Laut

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 2. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan 3. Program Pengembangan Iptek

1. Program Pengembangan dan Pengelola- an Sumberdaya Kelautan

No.


REPETA 2004

6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21. 22.

Rencana Tindak peningkatan produktivitas, Memberdayakan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui korporasi, implementasi teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan dan korporasi lembaga keuangan berbasis masyarakat, Meningkatkan pelayanan dan pengendalian perijinan usaha, Mengembangkan usaha perikanan tangkap skala kecil, Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, Mengembangkan sarana dan prasarana perikanan tangkap (kapal perikanan, alat tangkap, pangkalan pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan), Mengembangkan Balai/Loka Budidaya dan pembenihan untuk mendukung sistem perbenihan nasional, Mengembangkan produktifitas usaha budidaya laut, air payau dan air tawar, Membangun, merehabilitasi dan menata jaringan irigasi tambak dan prasarana pendukung lainnya, Merevitalisasi industri tambak udang, Menguatkan sistem perkarantinaan ikan, Mendayagunakan benda-benda berharga asal muatan kapal tenggelam, Menerapkan system MCS dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan beserta dukungan sarana prasarananya dan sub system pendukungnya, Memperkuat pengawasan dan pengendalian IUU Fishing dan budidaya ikan yang merugikan melalui operasionalisasi pengawasan terpadu, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perusakan dan pencemaran ekosistem laut dan pantai, Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian jasa kelautan, Mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS), Menata dan melaksanakan penegakan

6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20.

21.

Indikator Kinerja Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif di 30 propinsi, 200 kabupaten/kota pesisir dan menurunnya jumlah masyarakat miskin di daerah pesisir. Berkurangnya kegiatan penangkapan ilegal dan tercatatnya armada penangkapan yang beroperasi Berkembangnya usaha perikanan tangkap skala kecil di 30 Propinsi, 60 kabupaten/kota Meningkatnya penerimaan negara dari sub sektor kelautan dan perikanan Meningkatnya jumlah tangkapan hasil perikanan dengan mutu yang lebih baik dan berkembangnya industri pengolahan dan ekspor. Meningkatnya pengadaan benih berkualitas, dan produksi perikanan budidaya Meningkatnya kelompok peserta pembudidaya ikan di 30 propinsi, 90 kabupaten Produksi perikanan tambak sebesar 0,9 juta ton Meningkatnya produksi dan ekspor udang dan memenuhi persyaratan ekspor Meningkatnya pengawasan, serta tersedianya data dan informasi jumlah produk kelautan dan perikanan yang diekspor maupun yang di impor Tersedianya data dan informasi mengenai potensi benda berharga asal muatan kapal tenggelam Tersedianya sistem, SDM pengawas, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan yang mencukupi dan berkualitas Penurunan tingkat pelanggaran dalam perikanan tangkap maupun budidaya terutama di wilayah perbatasan seperti perairan Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Timur, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur. Penurunan tingkat kerusakan dan pencemaran ekosistem laut, lingkungan dan pantai, terumbu karang dan sumber daya non hayati. Penurunan tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan jasa-jasa kelautan, seperti wisata bahari, benda berharga, bangunan laut, dan angkutan hasil laut. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya

Instansi Pelaksana Depkeu, Dephub, Depkimpraswil, Depperindag, Deplu. Kantor Meneg LH, Depdagri, Pemda, Koperasi, UKM, Mabes TNI, Mabes Polri, Badan Peradilan, Kejagung, Dept. Energi dan SD Mineral, Pertamina,

Program RAPBN 2004 2. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan 3. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA

IV – 99

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, 23. Menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga dan memelihara serta mengawasi titik koordinat di laut yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan negara tetangga,

22.

23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

30.

31. 32.

33. 34.

IV – 100

Memfasilitasi pengelolaan pesisir terpadu dan menerapkan model pendayagunaan sumber daya pesisir terpadu, Memfasilitasi pengelolaan dan mendorong pengembangan kawasan konservasi laut daerah, Mengelola Taman Nasional Laut, Melakukan upaya-upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati laut dan perairan tawar Menyusun model rehabilitasi dan pengkayaan ekosistem pesisir, pengendalian pencemaran, dan mitigasi bencana, Menyusun rencana dan memfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan (termasuk investasi) pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, Membangun dan mengembangkan Laboratorium Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk menang -gulangi dan mencegah wabah penyakit, Mengintegrasikan IPTEK kelautan dan perikanan dalam kurikulum formal, Meneliti dan mengkaji kebijakan sub sektor kelautan dan perikanan, potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan, teknologi pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pasca panen dan sosial ekonomi kelautan dan perikanan, Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan peningkatan kerja-sama luar negeri, Mengembangkan Diklat dan mem-bangun kelembagaan penyuluhan kelautan dan

24. 25. 26. 27.

Indikator Kinerja ikan, jasa kelautan, dan ekosistem laut. Meningkatnya proses penyele saian pelanggaran, semakin cepat dan efisien proses pengadilan tindak pidana perikanan dan semakin meningkatnya ketaatan dan tegaknya hukum di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Terpeliharanya titik referensi sehingga tidak tergeser dari tempat semula serta menyelesaikan koordinat2 di perbatasan dengan negara tetangga Meningkatnya jumlah model pengelolaan pesisir terpadu Berkembangnya kawasan kon-servasi laut Terkelolanya taman nasional laut Terwujudnya konservasi dan pengkayaan keanekaragaman hayati

Instansi Pelaksana

Dept. Kelautan dan Perikanan Instansi pendukung: Depdagri, Pemda, Dephut, Kantor Meneg LH, Depkeu,

28. Tersusunnya model rehabilitasi dan pengkayaan ekosistem pesisir, pengendalian pence-maran, dan mitigasi bencana . 29. Tersusunnya recana pengelo-laan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil secara berkelanjut an 30. Terbangunnya Laboratorium Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan di 28 lokasi di 15 propinsi 31. Meningkatnya kesadaran bangsa bahwa laut dan pesisir bernilai strategis sebagai sumber pertumbuhan dan bagi kesejahteraan bangsa. 32. Tersusunnya kebijakan dasar pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan IPTEK yang tepat guna 33. Terwujudnya sistem perencanaan pengendalian serta meningkatnya kerjasama luar negeri


34. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan dan meningkatnya jumlah


Instansi pendukung: LIPI, Depdagri, Depkeu, Pemda, Setneg.

Program RAPBN 2004

1. Program Pengembangan dan Pengelola-an Sumbercaya Kelautan 2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA

34. Program Pengembangan dan Pengelola-an Sumbercaya Kelautan 35. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan 36. Program Pengembangan Wilayah

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya

No.

37.


Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Rencana Tindak perikanan, 35. Melanjutkan dan mengembangkan kampanye dan advokasi program-program kelautan dan perikanan, 36. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional

Indikator Kinerja penyuluh perikanan yang berkualitas 35. Meningkatnya koordinasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan antar sektor dan antar daerah. 36. Terciptanya SDM aparatur yang mampu dan terampil

37. Menyusun rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, 38. Merevisi dan menyusun peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan dan penegakan hukum bagi para pelanggarnya, 39. Memfasilitasi penyusunan peraturan tentang pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di perairan perbatasan.

37. Tersusunnya rencana tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 8 propinsi 38. Tersusunnya revisi Undang-Undang Perikanan dan beberapa peraturan 39. Tersusunnya kebijakan dan peraturan tentang pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di perairan perbatasan

40. Membina asosiasi bidang kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengembangan jaringan usaha, pembinaan investasi, dan kelembagaan pemasaran, 41. Mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu, dan pola kemitraan usaha yang didukung dengan kerjasama lembaga pembiayaan dan pemasaran, 42. Menyerasikan kerjasama pusat dan daerah dalam pembangunan kelautan dan perikanan, 43. Mengembangkan kelembagaan kerjasama pengelolaan sumber daya ikan, teluk dan selat, gugus kepulauan, danau, perairan umum, laut dan pesisir, 44. Memperkuat kelembagaan masyarakat melalui inventarisasi dan revitalisasi hukum adat, norma, dan budaya masyarakat kelautan dan perikanan, serta fasilitasi otonomi khusus Papua dan NAD, 45. Melaksanakan kesepakatan-kesepakatan regional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan,

40. Meningkatnya pembinaan terhadap asosiasi perikanan, investasi, dan lembaga pemasaran produk kelautan dan perikanan 41. Berkembangnya sentra dan kelautan terpadu, kemitraan usaha dibidang kelautan dan perikanan 42. Terwujudnya penerapan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tepat, bersinergis dan harmonis antara pusat dan daerah. 43. Terbentuknya lembaga kerjasama pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 44. Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berdasarkan akar budaya masyarakat 45. Meningkatnya kerjasama bilateral, regional dan multilateral, serta terselesaikannya masalah perbatasan ZEE dengan negara tetangga, serta tersosialisasi konvensi hukum laut internasional dan CCRF, STCW-F, dan Torremolinos


1. Mengembangkan Social Forestry

Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pengembangan sosial forestry sekitar 20 lokasi

Dephut

Program RAPBN 2004 Kelautan

Instansi Pendukung: Depdagri/Pemda, Depdiknas, Depkeu, Dep. Perhubungan

Dept. Kelautan dan Perikanan Instansi Pendukung: Depdagri, Depkimpraswil, Depkeu, Mabes TNI, Mabes Polri, Pemda.

Instansi Pendukung: Depkeu, Deplu, Depperindag, Depdagri, Pemda, Dep. Kehakiman dan HAM

2. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 2. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan 3. Program Penataan Ruang

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 2. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

1. 2.

Program Pengembangan dan Pembinaan Kehutanan Program Pengembangan

IV – 101

No.



Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja Usaha Perhutanan Rakyat

2. Membangun hutan tanaman

Terbangunnya hutan tanaman sekitar 100 ribu ha, antara lain hutan tanaman meranti di 5 propinsi, hutan tanaman unggulan lokal di 16 propinsi

3. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara optimal melalui partisipasi aktif masyarakat

Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan seluas sekitar 300 ribu ha dengan partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia

4. Melanjutkan proses National Forest Program (NFP) dan penyusunan rencana kehutanan lainnya serta pengendaliannya

Terselenggaranya proses NFP dan terumuskannya National Forest Statement (NFS) yang melibatkan para pihak, serta terselesaikannya rencana kehutanan jangka panjang (antara lain grand strategy pemanfaatan, konservasi dan rehabilitasi SDH), Renstra dan Repeta yang konprehensif dan terpadu

5. Melanjutkan penyelesaian pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan

Berkurangnya klaim masyarakat terhadap kawasan hutan dan tumpang tindih penggunaan dengan sektor lain

6. Melakukan kegiatan perpetaan kehutanan menggunakan teknologi penginderaan jauh di seluruh Indonesia

Tersedianya informasi spasial yang mutakhir dan akurat

7. Melaksanakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan dana reboisasi (PSDH, DR, dll)

Menurunnya tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PSDH, DR) dan meningkatnya PNBP yang lain

8. Melaksanakan penataan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi

9. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan pengelolaan hutan dengan masyarakat di sekitar hutan

10. Melaksanakan penilaian (audit) kinerja pengelolaan hutan lestari pada unit manajemen (HPH/HPHT); melakukan evaluasi dan/atau restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) 11. Melanjutkan upaya pemberantasan pencurian kayu dan perambahan hutan dan

IV – 102

Terlaksananya pengawasan dan penataan pemanfaatan areal eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) sebanyak 131 unit di 13 propinsi i. Berkembagnya usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui kerjasama dan kemitraan ii. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar hutan ii. Menurunnya keterlibatan masyarakat dalam pencurian kayu Terlaksananya penilaian kinerja pada 128 unit HPH dan 96 unit HPHT serta 60 unit IPHHK

i.

Menurunnya pencurian kayu, perambahan hutan dan kebakaran hutan di seluruh Indonesia

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak penanggulangan kebakaran hutan.

ii.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja Terbentuknya brigade kebakaran hutan di 7 Propinsi

12. Melanjutkan penyusunan data potensi sumber daya hutan (SDH) dan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDHN)

Tersusunnya data dan potensi SDH seluruh Indonesia dan tersedianya data dan informasi NSDH Nasional (spatial dan non spatial)

13. Mengembangkan kriteria, standar dan indikator dalam proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari

Semakin luasnya kawasan hutan yang dikelola secara lestari

14. Menerapkan neraca sumber daya hutan di tingkat Nasional

Diterapkannya Neraca Sumber Daya Hutan Nasional

15. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan kawasan konservasi di seluruh Indonesia

Meningkatnya upaya pengelolaan kawasan konservasi di 34 Balai Taman Nasional dan 32 Balai Konservasi Sumber Daya Alam

16. Melaksanakan konservasi jenis in-situ dan ex-situ

Terpantaunya populasi jenis terancam punah/Flagship dan terkendalinya konflik manusia-satwa serta upaya penangkaran/konservasi ex-situ jenis terancam punah lainnya

17. Meningkatkan efisiensi dalam pembalakan dan industri primer hasil hutan kayu

Meningkatnya kualitas tegakan tinggal dan meningkatnya volume kayu yang termanfaatkan (60%)

18. Optimalisasi fungsi dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui peningkatan nilai riil hasil hutan, pemanfaatan hutan non kayu dan jasa lingkungan

Terciptanya pemanfaatan produk jasa sumber daya hutan yang optimal

19. Melaksanakan penertiban peredaran hasil hutan

Menurunnya pelanggaran dalam pemanfaatan hasil hutan

20. Mengembangkan sistem pengawasan peredaran hasil hutan

Terwujudnya sistem pengawasan peredaran hasil hutan

21. Melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten

Terciptanya penegakan hukum yang konsisten

22. Melanjutkan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang kehutanan sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999, yang selaras dengan otonomi daerah

Tersusunnya peraturan di bidang kehutanan dan peraturan pelaksanaan desentralisasi kehutanan yang terkoodinasi dan dapat dioperasionalkan.

IV – 103

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 23. Menyiapkan penerbitan Keppres yang mengatur pendanaan dan koordinasi penanganan pencurian kayu

Tersusunnya draft Keppres yang mengatur pendanaan dan koordinasi penanganan pencurian kayu

24. Menyusun aturan pembatasan alih fungsi hutan untuk kegiatan non-hutan

Tersusunnya aturan pembatasan alih fungsi hutan untuk kegiatan non kehutanan

25. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan secara lestari

a.

c. d.

IV – 104

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja

b.

38.

Instansi Pelaksana

Tersusunnya rekomendasi teknis untuk mendukung pencapaian sistem pengelolaan hutan lestari Tersusunnya rekomendasi teknis mendukung rehabilitasi dan peningkatan produktivitas SDH Tersusunnya rekomendasi teknis untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati Tersusunnya rekomendasi teknis untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan hasil hutan

26. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan dan latihan

Terciptanya SDM kehutanan yang profesional di bidangnya

27. Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan kehutanan

Tertatanya organisasi dan tata kerja UPT pusat dan daerah dan tersusunnya tata hubungan kerja antara pusat dan daerah

28. Mengembangkan peluang usaha dan investasi dalam pengelolaan hutan lestari, ekowisata dan jasa lingkungan

Terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam pengelolaan hutan lestari, ekowisata dan jasa lingkungan

29. Menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Berkembangnya 750 kelompok masyarkat produktif yang mampu mengelola lahan secara terpadu

30. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan hutan

Meningkatnya kinerja pengembangan dan pengelolaan hutan

1 Melanjutkan penyempurnaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air serta water resources sector adjustment program (WATSAP) dalam kerangka implementasi kebijakan nasional pengembangan sumber daya air;

1.

Ditetapkannya undang-undang, peraturan serta norma, standard, pedoman, dan manual (NSPM) bidang sumberdaya air dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kebijakan nasional pengembangan sumberdaya air;

Depkimpraswil, Dephut, Kantor Meneg Budpar, BPPT.

1. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya 2. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 2 Melanjutkan pengaturan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian air dan sumber-sumber air;

2.

3.

Terbentuknya wadah koordinasi di tingkat nasional dan tingkat propinsi untuk memadukan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya air, terbentuk dan beroperasinya lembaga pengelola data hidrologi di tingkat nasional dan propinsi, serta disiapkannya pengoperasian decision support system (DSS);

4 Menyiapkan dan memfasilitasi pembentukan lembaga/institusi korporasi pengelolaan wilayah sungai secara terpadu dalam konsepsi satu kesatuan pengelolaan wilayah sungai mulai dari hulu sampai hilir; 5 Melaksanakan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan serta pembangunan waduk/embung/situ;

4.

Terlaksananya persiapan dan fasilitasi pembentukan lembaga/institusi korporasi pengelolaan wilayah sungai secara terpadu mulai dari bagian hulu sampai bagian hilir;

5.

Terjaganya kemantapan kondisi prasarana, keandalan fungsi dan layanan operasi waduk serta terselenggaranya pelaksanaan pembangunan waduk/embung/situ dalam rangka mendukung upaya peningkatan keandalan penyediaan air, konservasi sumberdaya air dan pengembangan wilayah;

6 Mengembangkan dan mengelola daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya sebagai sumber-sumber air; 7 Meningkatkan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, telaga, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta; 8 Melakukan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai;

6.

9 Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan prasarana perlindungan pantai terhadap abrasi pantai untuk melindungi kawasan pertanian produktif dan kawasan strategis lainnya;

9.

Terselenggaranya pengelolaan daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya sebagai sumber-sumber air bagi berbagai keperluan; Meningkatnya intensitas pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, telaga, embung, dan bangunan penampung air lainnya serta berkembangnya kegiatan wisata tirta; Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan fungsi alur sungai dan meningkatnya kapasitas alur banjir dalam rangka mendukung upaya pengendalian banjir dan genangan; Meningkatnya keandalan dan ketersediaan prasarana pengendali banjir dan prasarana perlindungan pantai terhadap abrasi untuk mlindungi kawasan pertanian produktif dan strategis lainnya dari bahaya banjir, serta semakin banyaknya daerah rawan banjir dan

8.

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja Terwujudnya pola pengaturan tugas, peran, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian air dan sumber-sumber air;

3 Membentuk wadah koordinasi di tingkat nasional dan propinsi untuk memadukan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air;

7.

Instansi Pelaksana

IV – 105

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 10 Memanfaatkan teknologi hujan buatan dan modifikasi cuaca dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kekeringan; 11 Mengendalikan pencemaran air permukaan di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum; dan 12 Menyelenggarakan konservasi air tanah dan air permukaan secara terpadu.

39.

IV – 106

Pemanfaatan Sumber Daya Mineral

1.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Pertambangan Umum 2. Menyusun perencanaan regional di sektor energi dan sumber daya mineral 3. Pembinaan pengelolaan migas dan sumber daya mineral 4. Optimalisasi potensi sumber daya mineral dan migas 5. Melaksanakan updating data cadangan migas dan mineral 6. Melaksanakan pembinaan usaha jasa pada pertambangan migas. 7. Melaksanakan inventarisasi potensi Coal Bed Methane (CBM). 8. Meningkatkan pengawasan dan monitoring tata niaga BBM dan non BBM 9. Melaksanakan pembinaan usaha pertambangan skala kecil 10. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bahan galian

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Indikator Kinerja rawan abrasi pantai yang dapat ditanggulangi; 10. Tersedianya potensi air untuk mendukung upaya menanggulangi kekeringan; 11. Terkendalinya pencemaran air permukaan yang bersumber dari kawasan industri, permukiman dan perkotaan, yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas air di daerah tangkapan air (DAS) dan badan-badan sungai; 12. Terlaksananya keterpaduan pembangunan jaringan air tanah dan penyediaan air permukaan khususnya di lokasi-lokasi bercurah hujan rendah, serta terpadunya penyelenggaraan upaya konservasi air tanah dan air permukaan.

1. Tersedianya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang tentang Pertambangan Umum 2. Tersusunnya perencanaan regional sektor energi dan sumber daya mineral 3. Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas dan pertambangan 4. Meningkatnya : - Lifting Minyak Bumi - Ekspor LNG & LPG - Penjualan/pemanfaatan gas bumi dalam negeri. - Harga ekspor minyak mentah Indonesia - Harga ekspor LNG dan LPG 5. Tersedianya data mutakhir tentang cadangan migas dan mineral 6. Meningkatnya produksi produk pertambangan 7. Tersedianya data sumber energi yang mutakhir 8. Meningkatnya pengawasan dan monitoring tata niaga BBM dan non BBM 9. Semakin meningkatnya usaha pertambangan skala kecil 10. Meningkatnya pemanfaatan bahan galian dan sumber daya mineral


1

Program Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya 2. Pemanfaatan sumber daya mineral 3. Pembangunan pertambangan 4. Peningkatan kemandirian dan keunggulan iptek

IV 56 C. MATRIKS RENCANA TINDAK. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Recommend Documents