C. MATRIKS RENCANA TINDAK No. 1
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi SDA dan LH
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rencana Tindak Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap informasi dan database SDA dan LH secara terpadu;
Melanjutkan upaya pemetaan dan pengukuhan kawasan konservasi; Mengembangkan database dan sistem informasi geografi (SIG) potensi industri berbasis SDA;
Melakukan upaya pemetaan potensi dan teknologi batu bara, energi baru dan terbarukan; Memetakan potensi sumber daya mineral, dan pemetaan geologi dan geofisika; Meningkatkan upaya penemuan cadangan baru minyak dan gas bumi; Menyusun neraca energi dan sumber daya mineral; Mengembangkan sarana air bawah tanah di daerah sulit air; Memperluas kampanye penataan ruang berbasis geologi;
10. Melanjutkan inventarisasi pengetahuan dan praktik tradisional terkait dengan
X – 10
Indikator Kinerja 1.a. Meningkatnya akses informasi SDA dan LH dengan para pihak terkait, baik dari institusi pemerintah, akademisi maupun LSM dan masyarakat, termasuk penyusunan yang secara terintegrasi terhadap perubahan ekstrim cuaca/iklim melalui media cetak dan elektronik; 1.b. Tersusunnya pedoman sistem, kriteria dan standar pengembangan data base secara sistematik maupun tematik; 1.c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai LH secara mudah dan murah; 1.d. Tersusunnya pedoman sistem, kriteria dan standar database SDA darat dan laut secara terpadu; 1.e. Tersedianya informasi mengenai potensi, kualitas dan sebaran SDA pada tingkat propinsi; 2. Tersedianya peta kawasan konservasi; 3.a. Tersedianya database dan SIG potensi industri berbasis SDA; 3.b. Tersedianya peta potensi pengembangan batu bara, energi baru dan terbarukan, termasuk surya, angin, hydropower, panas bumi dan nuklir; 4. Meningkatnya survei geodesi dan geodinamika sebagai data dasar pemetaan; 5. Tersedianya peta potensi sumber daya mineral, dan pemetaan geologi dan geofisika; 6. Meningkatnya cadangan baru minyak dan gas bumi; 7. Tersusunnya neraca energi dan mineral; 8.
Tersedianya peta air bawah tanah didaerah sulit air; 9. Tersedianya informasi geologi untuk penataan ruang dan pengelolaan smber daya mineral; 10. Terinventarisasinya pengetahuan dan praktik tradisional terkait dengan
Instansi Pelaksana Dept. Kelautan & Perikanan, Deptan, Dephut, Dept. Energi dan SD Mineral, BAKOSURTANAL, Kantor Meneg LH, LAPAN, BPPT, Dephub, Depkes, Kantor Meneg Budpar, Depperindag, Depkimpraswil, BPS, BMG, BPN, BATAN, LIPI
Program RAPBN 2004 Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
No.
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
REPETA 2004 Rencana Tindak pengelolaan sumber daya genetik; 11. Meneruskan upaya penyelesaian data dasar dan peta rupabumi nasional; 12. Melanjutkan upaya untuk mendorong industri/jasa untuk menyusun pelaporan lingkungan secara transparan; 13. Melaksanakan penyusunan neraca SDA; 14. Menyelesaikan penyusunan Produk Domestik Bruto yang berwawasan lingkungan (PDB Hijau); 15. Menyebarluaskan informasi kelayakan peruntukan lahan untuk keperluan relokasi dan rehabilitasi kawasan yang rusak akibat bencana alam; 16. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang konservasi SDA dan pelestarian fungsi lingkungan; 17. Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi perjanjian internasional tentang SDA dan LH; 18. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan program perlindungan atmosfer; 19. Melaksanakan sosialisasi tentang strategi, rencana aksi dan rencana perlindungan untuk mendukung kebijaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati; 20. Memasyarakatkan peraturan perundangundangan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; 21. Melakukan sosialisasi konsepsi reduce, reuse, dan recycle (3R).
2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA
Indikator Kinerja pengelolaan sumber daya genetik; 11. Terselesaikannya data dasar dan peta rupabumi nasional; 12. Meningkatnya sektor industri/jasa dalam pelaporan lingkungan secara transparan; Tersusunnya konsepsi penerapan neraca SDA; 14. Tersusunnya panduan aplikasi, uji coba serta penyebarluasan informasi PDB hijau; 15. Meningkatnya akses informasi kelayakan peruntukan lahan untuk keperluan relokasi dan rehabilitasi kawasan rusak akibat bencana alam; 16. Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap upaya konservasi SDA dan pelestarian LH; 17. Meningkatnya pengetahuan aparat pemerintah dan masyarakat tentang perjanjian internasional SDA dan LH; 18. Terlaksananya pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan program perlindungan atmosfir; 19. Tersosialisasinya strategi, rencana aksi dan rencana perlindungan pengelolaan keanekaragaman hayati 20. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek legal tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; 21. Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang konsepsi 3R.
Menetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
1.
2.
Menyusun peraturan tentang penggunaan teknologi pengelolaan SDA yang ramah lingkungan; Menyelesaikan pedoman dasar dalam penerbitan ijin usaha yang berpotensi merusak fungsi lingkungan; Menyusun kebijakan insentif bagi investasi pertambangan dan migas; Menyelesaikan penyusunan panduan bagi
2.
4. 5.
Program RAPBN 2004
13.
1.
3.
Instansi Pelaksana
3. 4. 5.
Terlaksananya kebijakan dan strategi induk sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; Tersedianya peraturan tentang penggunaan teknologi pengelolaan SDA yang ramah lingkungan; Terselesaikannya pedoman dasar dalam penerbitan ijin usaha yang berpotensi merusak fungsi lingkungan; Meningkatnya kegiatan investasi di bidang pertambangan dan migas; Tersusunnya panduan bagi pelestarian
Dept. Kelautan & Perikanan, Deptan, Dephut, Dept. Energi dan SD Mineral, Kantor Meneg LH, LIPI, Kantor Meneg Budpar, Depperindag, Depkes, Depnakertrans
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
X – 11
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak pelestarian ekosistem lahan basah, danau dan situ serta kebijakan pengelolaan LH; 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Merencanakan dan mengevaluasi pengelolaan DAS terpadu; Melaksanakan valuasi ekonomi atas dampak pengembangan usaha yang berpotensi mencemari sungai; Melaksanakan penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan kota dan konservasi tanah;
Melanjutkan rehabilitasi kawasan konservasi dan kawasan lindung; Melanjutkan upaya pemulihan fungsi lingkungan yang kritis akibat kerusakan ekosistem; Melakukan pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; Merehabilitasi ekosistem pesisir dan pulaupulau kecil yang rusak terutama ekosistem terumbu karang dan mangrove di 12 lokasi; Mengembangkan Taman Nasional Laut di 6 lokasi; Melakukan inventarisasi pengembangan kawasan konservasi laut;
15. Memperluas usaha produktivitas budidaya perikanan berwawasan lingkungan; 16. Melakukan pengkayaan populasi dan jenis biota di kawasan perairan umum dan laut, serta pengendalian penangkapan induk ikan dan benih alam; 17. Menata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, industri dan pariwisata bahari; 18. Meningkatkan prasarana dan sarana dasar serta menguatkan kapasitas lokal guna pengembangan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat; 19. Melanjutkan inventarisasi kawasan
X – 12
Indikator Kinerja ekosistem lahan basah, danau dan situ, serta pedoman pengelolaan LH kawasan transmigrasi; 6. Tersedianya konsepsi dasar pengelolaan DAS terpadu; 7. Tersedianya data dasar metoda penghitungan dampak pengembangan usaha yang berpotensi mencemari sungai; 8.a. Terlaksananya kegiatan penghijauan, reboisasi, pembangunan hutan kota dan konservasi tanah; 8.b. Tersedianya data dan informasi pengelolaan DAS, serta rancangan model pengembangan rehabilitasi hutan mangrove; 9. Berkurangnya kawasan konservasi dan kawasan lindung yang rusak; 10. Berkurangnya kegiatan-kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan; 11. Berkurangnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; 12.
Terehabilitasinya ekosistem pesisir, termasuk terumbu karang dan mangrove di 12 lokasi; 13. Berkembangnya Taman Nasional Laut (TNL) di 6 lokasi; 14. Terinventarisasinya potensi calon Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama di daerah perbatasan; 15. Terciptanya percontohan budidaya perikanan yang ramah lingkungan; 16. Meningkatnya populasi dan jenis biota di kawasan perairan umum dan laut; 17. Tersusunnya tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan mantap; 18. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar serta peranserta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; 19. Terselesaikannya inventarisasi kawasan
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
20.
21.
Rencana Tindak konservasi laut berdasarkan pertimbangan kesatuan ekosistem kelautan (marine ecoregion); Menyelesaikan penelitian kriteria geologi lingkungan untuk kawasan industri dan rawan bencana serta penelitian dan pengembangan pemulihan lingkungan paska tambang; Melakukan penelitian eksplorasi, konservasi dan pendayagunaan plasma nutfah dalam pengembangan pertanian;
22. Mengkaji penerapan pajak dan retribusi SDA;
3
Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH
23. Menyelesaikan penyusunan standar operasi dan prosedur tentang penerapan skema konversi hutang Debt-for-Nature Swap (DNS) serta skema lainnya antara lain conservation concession dan carbon trading termasuk tatanan kelembagaannya; 24. Mengembangkan dan mensosialisasikan industri pariwisata berwawasan lingkungan (ekowisata); 25. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan SDA yang mendukung pengolahan lebih lanjut dalam rangka peningkatan nilai tambah SDA nasional. 1. Menyusun strategi dan program mitigasi LH serta adaptasi terhadap perubahan iklim global; 2. Memperbanyak hasil SNI untuk pengujian kualitas lingkungan; 3. Mengembangkan teknologi dan usaha zero waste farming system; 4. Melaksanakan penelitian tentang pemilihan teknologi yang ramah lingkungan;
Indikator Kinerja konservasi laut berdasarkan pertimbangan kesatuan ekosistem kelautan;
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
20. Tersusunnya konsep kriteria geologi lngkungan dan pemulihan lahan paska tambang; 21.
Tersedianya hasil penelitian, eksplorasi, identifikasi, konservasi dan pendayagunaan plasma nutfah dalam pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan; 22.a. Tersedianya pedoman dan kebijakan penetapan nilai pajak dan sewa dalam pengelolaan SDA, termasuk mekanisme retribusi dan pajak lingkungan bagi usaha kecil yang berpotensi mencemari lingkungan; 22.b. Tersedianya mekanisme penghitungan pajak lingkungan (green tax) untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan; 23. Tersedianya acuan penerapan skema DNS serta skema lainnya termasuk tatanan kelembagaannya;
24. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata; 25. Tersusunnya kebijakan nasional yang mendukung pelaku usaha dalam negeri untuk mengembangkan usaha yang menghasilkan produk akhir/hilir. 1. Tersusunnya strategi dan program mitigasi serta adaptasi perubahan iklim; 2.
Tersedianya SNI pengujian kualitas lingkungan; 3. Berkembangnya teknologi dan usaha zero waste farming system; 4.a. Terwujudnya pengembangan usaha tani organik yang berbasis teknologi lokal/ tradisional serta terjangkau harganya;
Depperindag, Kantor Meneg Budpar, Deptan, Dephut, Dept Energi dan SD Mineral, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dephub, Kantor Meneg LH, BAPETEN, BATAN, Kantor Meneg Ristek, Depdagri, Depkimpraswil, Depkes, BPPT, LIPI, Depnakertrans
Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran LH
X – 13
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak
5. 6.
Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan keselamatan radiasi dan limbah nuklir; Mengembangkan baku mutu lingkungan;
7.
Mengembangkan kajian perubahan iklim dan pemanasan global;
8.
Menyusun pedoman dan evaluasi pengelolaan/produk pertambangan dan migas; Mengendalikan pencemaran tanah, air, laut, dan udara;
9.
10. Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan bahan perusak lapisan ozon; 11. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pengolahan limbah B3;
12. Melanjutkan pemantauan hujan asam, pencemaran Persistent Organic Pollutant (POP) dan logam berat (Pb), ketinggian air laut, dan kawasan pertambangan; 13. Melanjutkan pemantauan kualitas lingkungan udara secara kontinyu atau Air Quality Monitoring System (AQMS) di 10 kota; 14. Menyusun dan mengembangkan pedoman teknis pengelolaan Tempat Pembuangan
X – 14
Indikator Kinerja 4.b. Tersedianya perangkat hukum yang mampu meningkatkan kesadaran bagi kegiatan industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan tersedianya pedoman pemilihan teknologi tepat guna untuk pengelolaan lingkungan; 5. Meningkatnya pengawasan dan pengelolaan keselamatan radiasi dan limbah nuklir; 6.
Tersusunnya mekanisme penetapan baku mutu air limbah dan emisi udara untuk industri, pertanian, kehutanan, pertambangan, energi dan migas; 7.a. Berkembangnya kajian perubahan iklim dan pemanasan global; 7.b. Meningkatnya informasi peringatan dini akan dampak perubahan iklim dan pemanasan global; 8. Tersusunnya standar kerja baku di bidang pertambangan dan migas; 9.a. Berkurangnya pencemaran tanah, air, laut, dan udara, seperti konsumsi Chloro fluoro carbons (CFC); 9.b. Tersedianya sistem insentif pasar dalam pengendalian pencemaran air; 10.a. Terwujudnya teknologi pengurangan emisi di lingkungan pembangkit listrik; 10.b. Meningkatnya penerapan konsep produksi bersih di komunitas permukimam; 11.a. Tersusunnya pedoman teknis kriteria pengelolaan limbah B3, termasuk prosedur kerja untuk perizinan dan pengelolaannya; 11.b. Tersosialisasinya penanganan B3 dan limbah B3; 12. Tersedianya data pemantauan hujan asam, pencemaran POP dan logam berat (Pb), ketinggian air laut, dan kawasan pertambangan; 13. Terpantaunya kualitas udara di 10 kota;
14.a. Tersusunnya pedoman teknis TPA/TPS sampah yang berwawasan lingkungan di
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Rencana Tindak Akhir (TPA)/ Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
15. Meningkatkan pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan secara bertahap; 16. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan lainnya; 17. Merintis penerapan skema Clean Development Mechanism (CDM) dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim Global (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC); 18. Melanjutkan pengembangan database Program Peringkat Kinerja Industri (PROPER); 19. Melakukan inventarisasi dan evaluasi lahan kritis kawasan pertambangan;
20. Mengembangkan prasarana untuk konservasi pantai akibat sedimentasi dan abrasi; 21. Menyelesaikan kasus-kasus lingkungan di kawasan pertambangan. 4
Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH
1. 2. 3. 4.
Melanjutkan penyelesaian RUU Pengelolaan SDA berikut peraturan pelaksanaannya; Menyempurnakan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Melanjutkan penyusunan RUU tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetika; Melanjutkan penyelesaian RPP tentang keamanan hayati dan keamanan pangan
Indikator Kinerja beberapa kota; 14.b. Menurunnya beban TPA sampah perkotaan; 14.c. Berkurangnya konflik yang timbul akibat penanganan TPA/TPS untuk limbah domestik di kawasan perkotaan 15.a. Tercapainya target penyampaian informasi mengenai dampak penggunaan bensin bertimbal; 15.b. Menurunnya konsumsi bahan bakar timbal; 16. Berkurangnya luasan hutan yang terbakar akibat aktivitas manusia;
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
17.a. Terbentuknya CDM Designated National Authoriry (DNA); 17.b. Tersusunnya mekanisme pembiayaan CDM, serta pengaturan posisi Indonesia dalam menghadapi isu carbon sequestration; 17.c. Tersedianya mekanisme sistem pendanaan bagi pengendalian kualitas lingkungan hidup secara terpadu; 18. Meningkatnya pengawasan penataan kegiatan bidang pertanian dan kehutanan dengan menggunakan instrumen PROPER; 19.a. Terinventarisasinya lahan kritis di kawasan pertambangan; 19.b. Tersusunnya metode bioteknologi dalam penanggulangan limbah cair dari kegiatan pertambangan 20. Berkembangnya prasarana konservasi pantai akibat sedimentasi dan abrasi; 21. Terselesaikannya kasus-kasus lingkungan di kawasan pertambangan. 1.
Diundangkannya UU tentang Pengelolaan SDA;
2.
Ditetapkannya UU tentang penyempurnaan UU No. 5/1990
3.
Tersusunnya draft awal RUU pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetika;
4.
Tersusunnya RPP keamanan hayati dan keamanan pangan produk rekaya genetika;
Depdagri, Dept. Kehakiman dan HAM, Dept. Kelautan dan Perikanan, BPN, LIPI, Kantor Meneg LH, Dephut, Deptan, Depkimpraswil
Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup
X – 15
No.
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
REPETA 2004 Rencana Tindak produk rekayasa genetika; 5. Menyempurnakan RUU Pokok-pokok Pertambangan, Penyusunan RUU Panas Bumi, RUU Energi; 6. Menyusun RUU tentang perubahan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan LH; 7. Menyusun peraturan mengenai ambang penggunaan pupuk dan pestisida yang aman bagi kelestarian fungsi lingkungan; 8. Menyelesaikan naskah akademik serta draft peraturan perundang-undangan mengenai persampahan; 9. Mengembangkan pedoman pengkajian resiko lingkungan pada penggunaan produk-produk bioteknologi; 10. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
11. Mengembangkan kapasitas personil sertifikasi pengujian kualitas lingkungan; 12. Mengembangkan kelembagaan sertifikasi dan akreditasi di bidang AMDAL; 13. Memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat/para pihak dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi SDA; 14. Meningkatkan upaya pemeriksaan operasional dan pemeriksaan lainnya berkaitan dengan antara lain: illegal logging, kebakaran hutan; 15. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem Monitoring, Controlling, and Survaillance (MCS); 16. Mengembangkan kelembagaan pemangku kawasan konservasi; 17. Membentuk dan mengoperasikan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan secara transparan dan partisipatif;
X – 16
Indikator Kinerja 5.
Disampaikannya RUU Pertambangan, RUU Panas Bumi dan RUU Energi ke DPR RI;
6.
Tersusunnya draft awal perubahan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan LH; 7. Tersusunnya peraturan mengenai ambang penggunaan pupuk dan pestisida yang aman bagi kelestarian fungsi lingkungan; 8. Terselesaikannya naskah akademik serta draft peraturan perundang-undangan mengenai persampahan; 9. Tersedianya pedoman pengkajian resiko lingkungan pada penggunaan produk-produk bioteknologi; 10.a. Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum dalam peraturan perundangundangan LH; 10.b. Meningkatkannya upaya pemberantasan penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing); 11. Meningkatnya kemampuan personil pengujian kualitas lingkungan; 12. Berkembangnya kemampuan kelembagaan sertifikasi dan akreditasi di bidang AMDAL; 13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat/para pihak dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi SDA; 14. Meningkatnya kinerja aparat dalam pemberantasan illegal logging dan penanggulangan kebakaran hutan; 15. Menurunnya tingkat pelanggaran dan tingkat kerusakan terhadap upaya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 16. Terwujudnya organisasi pengelola Taman Nasional di 7 lokasi; 17. Berfungsinya Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan secara optimal;
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
No.
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
REPETA 2004 Rencana Tindak 18. Membentuk pusat produksi bersih nasional (National Center for Cleaner Production / NCCP); 19. Mengembangkan Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH) untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; 20. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menangani sistem informasi Pusat Sumber Daya Wilayah dan Lingkungan Hidup (SDWLH); 21. Melanjutkan pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan; 22. Melanjutkan upaya internalisasi aspek lingkungan hidup dalam rangka kesepakatan perdagangan internasional; 23. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap penataan dan kewajiban negara dari perjanjian Marine Pollution, Protokol Montreal, konvensi Rotterdam dan konvensi Stockholm; 24. Mengembangkan sistem manajemen lingkungan (ISO 14000) dan strategi penerapan produksi bersih; 25. Melakukan pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan Bank Halon Nasional dan Refrigerant Management Plan.
5
Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH
1. 2. 3.
4.
Melakukan inventarisasi hak-hak adat dan ulayat sebagai peraturan hukum untuk mengelola SDA dan LH; Meningkatkan pemanfaatan kearifan tradisional dalam pengelolaan LH; Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA melalui pendekatan keagamaan, adat, budaya, dan pendidikan;
Menyusun kebijakan pengembangan masyarakat setempat (Community
Indikator Kinerja 18. Terbentuknya pusat produksi bersih nasional;
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
19. Berkembangnya BKKH untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; yang berfungsi sebagai laboratorium rujukan bagi laboratorium-laboratorium lingkungan di pusat maupun di daerah; 20. Meningkatnya sumber daya manusia dalam menangani SDWLH; 21. Berkembangnya sarana pengendalian dampak lingkungan; 22. Berlanjutnya upaya internalisasi aspek lingkungan hidup dalam rangka kesepakatan perdagangan internasional, termasuk dalam kerangka AFTA, APEC, dan WTO; 23. Tersusunnya bahan urgensi dan konsekuensi ratifikasi dari perjanjian Marine Pollution, dan Protokol Montreal, konvensi Rotterdam dan konvensi Stockholm; 24. Bertambahnya jumlah industri yang mendapat ISO 14000 dan ekolabeling; 25. Terlaksananya panduan pelaksanaan Bank Halon Nasional dan tersusunnya pelaksanaan Refrigerant Management Plan. 1. 2.
Terinventarisasinya hak-hak adat dan ulayat dalam mengelola SDA dan LH;
Bertambahnya pemanfaatan kearifan tradisional dalam pengelolaan LH; 3.a. Terwujudnya pengakuan atas peran dan keikutsertakan masyarakat untuk mengelola SDA dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal dan adat setempat 3.b. Meningkatnya aktivitas pendidikan non formal pengelolaan SDA melalui pendekatan keagamaan, adat, budaya, serta pendidikan; 4. Meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah
Depdagri, Deptan, Dephut, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Energi dan SD Mineral, Kantor Meneg. LH, Depkimpraswil, Dephut, Kantor Meneg PPKTI, Depnakertrans
Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
X – 17
No.
REPETA 2004
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
5. 6.
Rencana Tindak Development) dalam rangka pelaksanaan kaidah pengusahaan yang baik (good coorporate practice) dalam usaha pertambangan dan migas; Melakukan penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI); Mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan untuk aktif dalam proses perencanaan, implementasi dan monitoring pengelolaan SDA dan LH;
7.
5. 6.a. 6.b.
Terkendalinya kegiatan PETI di wilayah pertambangan dan menurunnya pencemaran lingkungan; Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan LH; Berkembangnya partisipasi pemangku kepentingan untuk aktif dalam proses perencanaan, implementasi dan monitoring pengelolaan LH; Tersusunnya mekanisme konsultasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan SDA dan LH; Berkembangnya kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pelestarian LH; Meningkatnya jaringan kerjasama dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan; Meningkatnya pemberdayaan, peningkatan pengetahuan, peran serta dan keberpihakan pada wanita dan anak-anak dalam perumusan kebijakan, pengelolaan SDA dan LH; Meningkatnya aktivitas dan pemahaman pengelolaan LH pada pendidikan formal;
Menyusun mekanisme konsultasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan SDA dan LH; 8. Melanjutkan program kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pelestarian LH; 9. Meningkatkan jaringan kerjasama dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan; 10. Melanjutkan upaya pemberdayaan, peningkatan pengetahuan, peranserta dan keberpihakan pada wanita dan anak-anak dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDA dan LH; 11. Melanjutkan upaya untuk memasukkan pendidikan LH dalam agenda kurikulum pendidikan nasional dan lokal;
7.
12. Meningkatkan kegiatan produktif masyarakat di sekitar hutan dan daerah konservasi lainnya; 13. Menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelestarian LH;
12. Berkembangnya kegiatan produktif masyarakat di sekitar hutan;
14. Mengembangkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat; 15. Mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dalam pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan.
X – 18
Indikator Kinerja pertambangan dan migas;
8. 9. 10.
11.
13. Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelestarian LH, antara lain melalui penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Lingkungan; 14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil 15. Menurunnya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa-jasa kelautan seperti wisata bahari, benda berharga, bangunan laut dan angkutan hasil laut.
Instansi Pelaksana
Program RAPBN 2004
