Kesepakatan Debt-for-Nature Swap AS-RI. Sisa Pembayaran Utang RI ke AS Tahun 1970-an Dialihkan untuk Membiayai Konservasi Hutan Sumatera

Kesepakatan “Debt-for-Nature Swap” AS-RI

Sisa Pembayaran Utang RI ke AS Tahun 1970-an Dialihkan untuk Membiayai Konservasi Hutan Sumatera

Anggapan yang menilai bahwa manfaat utama “debt-for-nature swap” bukan berorientasi untuk pengurangan utang, melainkan untuk menyediakan dana tambahan guna mendukung konservasi hutan, tidak sepenuhnya bisa diterima. “Debt-for-nature swap” seharusnya mengedepankan solusi menang-menang (win-win solution), yakni secara bersamaan mampu menciptakan pengurangan beban pembayaran utang secara riil dan tersedianya penyediaan dana tambahan untuk konservasi hutan.

Juni 2010

Kesepakatan “Debt-for-Nature Swap” Amerika Serikat-Indonesia

I.

Latar Belakang

Pada tanggal 30 Juni 2009, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat menandatangani perjanjian “debt-for-nature swap” (DNS) lewat pengaturan“the US Tropical Forest Conservation Act” (TFCA) tahun 1998—selanjutnya disingkat DNS TFCA. Dalam siaran pers Kedutaan Besar Amerika Serikat (30 Juni 2009) disebutkan bahwa perjanjian DNS TFCA akan mengurangi pembayaran utang Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Amerika Serikat senilai hampir US$30 juta selama delapan tahun ke depan. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengalihkan angsuran pembayaran sisa utangnya tersebut ke rekening sebuah “Trust Fund” (Dana Perwalian) senilai hampir US$30 juta juga, yang kemudian menjadi dana hibah (grants) untuk digunakan sebagai dana konservasi hutan Sumatera—selanjutnya disebut “Trust Fund” DNS TFCA. Perjanjian DNS TFCA disebutkan dapat terwujud melalui kontribusi Pemerintah Amerika Serikat senilai US$20 juta dan masing-masing sebesar US$1 juta dari Conservation International (CI) dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Kontribusi CI dan KEHATI tersebut merupakan “harga kontribusi” yang harus dibayarkan (swap fee share) oleh kedua organisasi non-pemerintah tersebut dalam kedudukannya sebagai mitra DNS TFCA (swap partner). Separuh dari dana kontribusi CI untuk membayar kewajiban sebesar US$1 juta kepada Pemerintah Amerika Serikat tersebut berasal dari kontribusi Arifin Panigoro, anggota Board CI dan pemilik Medco Group, sisanya diperoleh dari dana CI sendiri. Sementara, KEHATI mengandalkan sumber dana dari hasil pengelolaan dan investasi dana lembaga itu sendiri. Greenomics Indonesia—organisasi non-pemerintah yang memfokuskan kegiatannya pada riset ekonomi dan keuangan sumber daya alam—tertarik untuk mempelajari beberapa isu pokok dalam program DNS TFCA tersebut, di antaranya meliputi: a) mekanisme perjanjian DNS TFCA, b) profil utang bilateral Pemerintah Indonesia yang yang dilibatkan dalam perjanjian DNS TFCA, c) beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia dengan adanya perjanjian DNS TFCA, dan d) pengelolaan “Trust Fund” DNS TFCA, serta hal-hal lain yang relevan dengan empat isu pokok tersebut.

1


II.

Utang Pemerintah Indonesia Tahun 1970-an

DNS TFCA melibatkan enam utang Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani—di antaranya oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu—pada tahun 1974-1976. Rentang waktu pembayaran utang (utang pokok dan bunga) tersebut adalah selama 40-41 tahun, yang pembayaran angsurannya dijadwalkan berakhir pada tahun 2016-2017 (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Profil Utang DNS TFCA (dalam ribu dolar AS) Nama Utang (penggunaan)

Referensi Utang

Tanggal Penandatanganan Utang (Date Signed)

Untuk Transmisi dan Distribusi Fase II di Jawa Barat

497-W-032

29 Maret 1974

19.645,99

6.419,69

Untuk Daerah Pedalaman

497-T-035

10 Mei 1975

6.738,84

2.371,43

Untuk Perbaikan Jalan di Aceh

497-T-036

10 Mei 1975

9.657,97

3.641,45

Untuk Irigasi Sederhana dan Pengembangan Lahan

497-T-037

30 Juni 1975

22.520,26

8.491,05

Untuk Daerah Luwu dan Pengembangan Transmigrasi

497-T-038

23 Oktober 1975

14.776,25

5.571,25

Untuk Pembangunan Waduk Citanduy

497-T-039

28 Oktober 1976

10.791,39

4.611,30

Total

84.130,70

31.106,16

Jumlah Utang

Sisa Utang (Pokok dan Bunga)

Sumber: Greenomics Indonesia (Mei 2010), diolah dari berbagai sumber

Tabel 1 menunjukkan bahwa sisa utang Pemerintah Indonesia dari enam utang tersebut per Juni 2009 adalah sebesar US$31,11 juta—masing-masing utang pokok sebesar US$27,71 juta dan utang bunga US$3,40 juta. Sebelum ada perjanjian DNS TFCA, Pemerintah Indonesia terus melakukan pembayaran utang tersebut secara angsuran (utang pokok dan bunga) selama 32-33 tahun, yang dijadwalkan akan lunas pada tahun 2016/2017.

2


Profil keenam utang yang dilibatkan dalam perjanjian DNS TFCA tersebut ternyata tidak diketahui secara jelas dan rinci oleh pihak KEHATI—baik sebagai mitra (swap partner) dan administrator program DNS TFCA. Bahkan, anggota Komite Pengawas DNS TFCA (Oversight Committee) yang mewakili Pemerintah Indonesia—pihak yang menandatangani perjanjian “Forest Conservation Agreement” program DNS TFCA—juga mengaku tidak mengetahui profil keenam utang tersebut. Sehingga tak mengherankan jika dalam kegiatan sosialisasi program DNS TFCA dengan para pemangku kepentingan relevan (relevant stakeholders) di Pulau Sumatera, profil keenam utang Pemerintah Indonesia yang dilibatkan dalam program DNS TFCA sama sekali tidak menjadi salah satu pokok bahasan. Diyakini bahwa para pemangku kepentingan di Pulau Sumatera yang akan terkait dengan implementasi program DNS TFCA ini, dipastikan tidak mengetahui soal profil utang Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Amerika Serikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi terhadap utang-utang Pemerintah yang dilibatkan dalam perjanjian DNS TFCA tidak terjadi.

III.

“Pengakuan” Pengurangan Utang

Paragraf keempat perjanjian DNS TFCA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat menyepakati untuk mengakui (recognizing) bahwa kontribusi Pemerintah Amerika Serikat sebesar US$20 dan ditambah US$2 juta dari CI dan KEHATI adalah merupakan biaya untuk mengurangi pembayaran utang pokok dan bunga yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat sebesar US$29,92 juta, yang memungkinkan pembayaran utang oleh Pemerintah Indonesia sejumlah US$29,92 juta dapat dialihkan (redirected) untuk mendukung konservasi hutan Indonesia—dalam hal ini hutan di Pulau Sumatera. Dalam Perjanjian DNS TFCA tersebut, disebutkan bahwa kontribusi dari pihak Pemerintah Amerika Serikat—dalam hal ini Departemen Keuangan Amerika Serikat (US Treasury) dan kontribusi dari CI/KEHATI tersebut dinyatakan “membatalkan” utang Pemerintah Indonesia sebesar US$29,92 juta (outstanding obligations) di pembukuan USAID (pihak yang bertindak atas nama Pemerintah Amerika Serikat ketika Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian keenam utang yang dilibatkan dalam perjanjian DNS TFCA).

3


Setelah “pembatalan” utang Pemerintah Indonesia di pembukuan USAID tersebut dilakukan, maka status kewajiban pembayaran sisa keenam utang Pemerintah Indonesia tersebut diubah; menjadi kewajiban baru pembayaran utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat (new obligations). Perubahan status tersebut dilakukan dengan cara; Departemen Keuangan Amerika Serikat mentransfer uang sejumlah US$20 juta dari rekening restrukturisasi utang Departemen Keuangan Amerika Serikat ke rekening USAID. Pembayaran di muka terhadap utang Pemerintah Indonesia tersebut oleh pihak Departemen Keuangan Amerika Serikat itu disebut sebagai bentuk pembayaran pengurangan utang (debt reduction payment). Pembayaran di muka oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat terhadap utang Pemerintah Indonesia tersebut dapat dilakukan jika CI dan KEHATI menyetor uang masing-masing sebesar US$1 juta (swap fee share) ke rekening USAID. Setelah pembayaran sebesar US$20 juta oleh Departemen keuangan Amerika Serikat dan sebesar US$2 juta oleh CI dan KEHATI ke rekening USAID dilakukan, maka utang Pemerintah Indonesia sebesar US$29,92 juta tersebut dianggap lunas dalam pembukuan USAID. Konsekuensi dari transaksi tersebut, maka “kepemilikan” utang Pemerintah Indonesia “pindah majikan”—dari USAID ke Departemen Keuangan Amerika Serikat dan CI/KEHATI dalam suatu perjanjian DNS TFCA. Transaksi tersebut juga mengubah kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia, dari yang seharusnya membayar US$29,92 juta ke rekening USAID sebagai bentuk angsuran pelunasan utang (outstanding obligations), dialihkan pembayarannya ke rekening “Trust Fund” DNS TFCA (new obligations) melalui sebuah “perjanjian pengalihan pembayaran utang” (debt swap agreement). Pemerintah Indonesia berkewajiban mentransfer ke rekening “Trust Fund” DNS TFCA selama delapan tahun ke depan (Agustus 2009 hingga 2016/2017). Terhadap pembayaran utang bernomor referensi 497-T-035, hanya sekitar 50% dari kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia tersebut yang dialihkan untuk “Trust Fund” DNS TFCA, sisanya Pemerintah Indonesia tetap harus mentransfer ke rekening USAID dalam bentuk pelunasan utang hingga 2016/2017 (lihat Tabel 2).

4


Tabel 2: Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemerintan Indonesia Pasca Perjanjian DNS TFCA (dalam ribu dolar AS)

Nama Utang

Referensi Utang

Kewajiban Pembayaran Kewajiban Pembayaran “Tanpa” Perjanjian “Dengan” Perjanjian DNS TFCA (Outstanding DNS TFCA (Outstanding obligations) obligations)

Pembayaran ke “Trust Fund” DNS TFCA

Pembayaran ke USAID

Untuk Transmisi dan Distribusi Fase II di Jawa Barat

497-W-032

6.419,69

6.419,69

6.419,69

-

Untuk Daerah Pedalaman

497-T-035

2.371,43

2.371,43

1.186,77

1.184,66

Untuk Perbaikan Jalan di Aceh

497-T-036

3.641,45

3.641,45

3.641,45

-

Untuk Irigasi Sederhana dan Pengembangan Lahan

497-T-037

8.491,05

8.491,05

8.491,05

-

Untuk Daerah Luwu dan Pengembangan Transmigrasi

497-T-038

5.571,25

5.571,25

5.571,25

-

Untuk Pembangunan Waduk Citanduy

497-T-039

4.611,30

4.611,30

4.611,30

-

Total

31.106,16

31.106,16

29.921,50

1.184,66

Sumber: Greenomics Indonesia (Mei 2010), diolah dari berbagai sumber

Tabel 2 menjelaskan bahwa secara riil, total pembayaran utang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat—baik itu kewajiban pembayaran utang “tanpa” perjanjian DNS TFCA (outstanding obligations) maupun kewajiban baru pembayaran utang “dengan” perjanjian DNS TFCA (new obligations) adalah tetap, tak berubah satu dolar pun, yakni tetap sebesar US$31,11 juta—di mana sejumlah US$29,92 juta ditransfer ke rekening “Trust Fund” DNS TFCA, dan sisanya ke rekening USAID. “Pembelian” enam jenis utang Pemerintah Indonesia ke USAID (outstanding obligations) oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan CI/KEHATI sebesar US$22 juta dianggap (lebih kurang) “mewakili” nilai sekarang (present value) dari kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia yang baru (new obligations) sebesar US$29,92 juta jika dibayarkan tunai sekarang.

5


Artinya, nilai “pembelian” utang Pemerintah Indonesia sebesar US$22 juta tersebut juga dinilai sebagai bentuk investasi sekarang, yang jika dihitung nilai masa depannya (future value), dapat melebihi nilai US$29,92 juta. Nilai uang masa depan diperhitungkan nilai uangnya (time value of money), mengingat pembayaran sisa enam utang Pemerintah Indonesia sebesar US$29,92 juta ke rekening “Trust Fund” DNS TFCA dilakukan secara angsuran hingga tahun 2016/2017. Sementara, Departemen Keuangan Amerika Serikat dan CI/KEHATI mengeluarkan uang tunai pada saat sekarang sebesar US$22 juta untuk “membatalkan” enam utang Pemerintah Indonesia sebesar US$29,92 juta di pembukuan USAID. Dengan mengacu pada pertimbangan kalkulasi tersebut, maka dianggap kewajiban pembayaran utang oleh Pemerintah Indonesia dalam perjanjian DNS TFCA sebesar US$29,92 juta ke rekening “Trust Fund” DNS TFCA secara angsuran tersebut dianggap sama saja dengan pembayaran utang dengan “harga” yang lebih murah (reduced debt payment). Sementara itu, terhadap nilai selisih nominal sebesar US$7,92 juta—yakni selisih antara nilai pembayaran di muka yang dibayarkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan CI/KEHATI sebesar US$22 juta dan nilai angsuran total yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar US$29,92 juta—dianggap sebagai biaya dana DNS TFCA (cost of the DNS TFCA funds). Namun, pihak Kementerian Keuangan Pemerintah Indonesia tetap menilai bahwa perjanjian DNS TFCA tersebut tidak menurunkan sedikit pun beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia, karena secara riil, pembayaran utang tetap dilakukan seperti sebelumnya (tanpa ada perjanjian DNS TFCA) , dengan skedul dan jumlah yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada rekening yang pembayaran utang yang diubah—dari sebelumnya membayar ke rekening USAID, beralih ke rekening “Trust Fund” DNS TFCA. Tak heran jika dalam perjanjian DNS TFCA, terkesan kuat bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat dan CI/KEHATI membutuhkan “pengakuan pengurangan utang” dengan mengakui bahwa nilai US$22 juta yang telah mereka keluarkan di muka untuk “membeli” utang Pemerintah Indonesia di pembukuan USAID (outstanding obligations) sebesar US$29,92 juta

6


adalah merupakan biaya pengurangan utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat—baik utang pokok maupun bunga—senilai senilai US$29,92 juta. Perlu diperhatikan bahwa salah satu pertanyaan penting dalam setiap program DNS adalah seberapa besar beban pengurangan pembayaran utang negara debitur dalam membayar kembali utangnya. Sehingga, manfaat DNS tidak hanya dilihat dari adanya pengalihan transfer pembayaran utang untuk dana konservasi alam, akan tetapi harus juga memperhatikan sejauh mana beban pembayaran utang di negara debitur bisa dikurangi secara riil. Jika hanya mengandalkan perhitungan nilai uang sekarang (present value) dan nilai uang masa depan (future value) untuk menggambarkan pengurangan pembayaran utang Pemerintah Indonesia (reduced debt payment) serta menonjolkan sisi “pembatalan utang” Pemerintah Indonesia di pembukuan USAID lewat mekanisme “pembelian utang”, maka esensi pengurangan beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia, tetap tidak terjadi secara riil. Pada kenyataannya, pembayaran utang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia—baik itu skedul pembayaran utang maupun jumlahnya—persis sama dengan sebelum atau sesudah adanya perjanjian DNS TFCA.

IV.

Dipertanyakan, Tidak Mengutamakan Solusi Menang-Menang

Anggapan yang menilai bahwa manfaat utama DNS TFCA bukan berorientasi untuk pengurangan utang, melainkan untuk menyediakan dana tambahan guna mendukung konservasi hutan, tidak sepenuhnya bisa diterima. DNS TFCA seharusnya mengedepankan solusi menang-menang (winwin solution), yakni secara bersamaan mampu menciptakan pengurangan beban pembayaran utang secara riil dan tersedianya penyediaan dana tambahan untuk konservasi hutan. Tidak munculnya manfaat dari segi pengurangan beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia dalam perjanjian DNS TFCA tentu menimbulkan pertanyaan. Alasan sederhananya adalah keenam utang Pemerintah Indonesia tersebut adalah utang-utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 1970-an, dan Pemerintah Indonesia telah membayar dengan baik secara angsuran utang pokok beserta bunganya tersebut selama 32-33 tahun, yang diskedulkan pelunasannya hingga 2016/2017.

7


Pertanyaan susulan lainnya adalah peranan hutan Indonesia selama 32-33 tahun—rentang waktu pembayaran utang dan bunga yang sudah dilakukan kepada Pemerintah Amerika Serikat—tidak menjadi pertimbangan penting dalam perjanjian DNS TFCA. Padahal, hutan Indonesia selama periode angsuran tersebut, telah “secara gratis” melakukan fungsi penyerapan emisi yang dikeluarkan oleh industri dunia, termasuk emisi dari industri Amerika Serikat. Memang Indonesia mendapatkan dana tambahan untuk konservasi hutannya, namun Pemerintah Amerika Serikat, CI, dan KEHATI juga mendapatkan publisitas yang baik dari perjanjian DNS TFCA, di samping tetap memiliki kewenangan kontrol yang kuat dan penuh terhadap pengelolaan dan penggunaan uang sebesar US$29,92 juta, yang akan diangsur oleh Pemerintah Indonesia. Publisitas yang baik yang diterima oleh Pemerintah Amerika Serikat juga dengan mudah bisa dikaitkan dengan membangun opini bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah ikut berpartisipasi dalam segi pendanaan dalam mengurangi emisi Indonesia dari sumber deforestasi. Perlu digarisbawahi bahwa pelibatan utang-utang Pemerintah Indonesia tahun 1970-an dalam perjanjian DNS TFCA akan menuai pertanyaan-pertanyaan kritis dari publik—apalagi jika diketahui bahwa perjanjian DNS TFCA tersebut ternyata tidak memberikan pengurangan beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia secara riil.

V.

Kerancuan, Pengelolaan “Trust Fund” DNS TFCA oleh Bank HSBC Singapura

Pembayaran sisa enam utang Pemerintah Indonesia secara angsuran dengan jumlah total US$29,92 juta, ditransfer ke rekening pengelola “Trust Fund” DNS TFCA (Debt Service Account), yakni HSBC Bank, yang bertindak sebagai pengelola “Trust Fund” tersebut (trustee), berkedudukan di Singapura. Secara umum, alasan pemilihan model pengelolaan “Trust Fund” dengan menunjuk Bank HSBC di Singapura sebagai “trustee” tersebut, dikarenakan Indonesia tidak memiliki Undang-Undang “Trust Fund”. Usulan pembentukan sebuah Yayasan berbadan hukum Indonesia sebagai pengelola “Trust Fund” DNS TFCA, tidak sepakati oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat (US Treasury).

8


Badan hukum Yayasan secara legal sangat otonom dalam mengelola dana, sehingga kontrol dari pihak Pemerintah Amerika Serikat bisa sangat terbatas. Di samping itu, Pemerintah Amerika Serikat juga keberatan jika dana hasil dari DNS TFCA dikenakan pajak jika penempatan dana tersebut di Indonesia. Penempatan “Trust Fund” DNS TFCA di Bank HSBC Singapura tersebut didasarkan atas perjanjian antara Komite Pengawas (Oversight Committee/OC)—yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat, CI, dan KEHATI—dengan pihak Bank HSBC Singapura. KEHATI bertindak secara hukum mewakili OC, sehingga KEHATI berperan dalam melakukan penarikan dana “Trust Fund” tersebut atas nama OC, dan kemudian menyalurkan ke penerima dana (grantees). Peranan KEHATI tersebut telah melampaui peranannya sebagai mitra DNS TFCA (swap partner). Seharusnya, Bank HSBC Singapura—karena berstatus sebagai “trustee”—atas instruksi tertulis OC—dapat berinteraksi langsung dalam penyaluran dana kepada para pihak penerima dana (grantees), tidak melalui KEHATI sebagai anggota OC. Kenyataannya, KEHATI “mewakili” Bank HSBC Singapura dalam penyaluran dana ke para penerima dana, dengan menyandang status sebagai administrator. Secara umum, peranan yang dilakukan KEHATI adalah; OC mengeluarkan instruksi tertulis untuk penarikan dana kepada KEHATI, kemudian KEHATI sebagai pihak yang mewakili OC, meneruskannya ke Bank HSBC Singapura untuk penarikan dana. Kemudian, pihak Bank HSBC Singapura mentransfer sejumlah uang yang dimintakan tersebut ke rekening KEHATI. Tahap berikutnya, KEHATI mentransfer ke rekening para penerima dana—baik itu LSM lingkungan, organisasi kemasyarakatan, dan dalam kondisi tertentu dapat berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Fakta di atas menunjukkan secara jelas bahwa Bank HSBC Singapura tidak berperan sebagai pengelola dana (trustee) seperti layaknya sebagai pengelola dana “Trust Fund”. Bank tersebut hanya berperan sebagai tempat parkir dana “Trust Fund” DNS TFCA, kemudian “ditugasi” sebagai “tukang transfer” ke KEHATI sesuai permintaan OC.

9


Posisi KEHATI sebagai salah satu anggota OC, telah “diperluas”. Sebagai anggota OC, KEHATI juga “ditugasi” sebagai “pengurus” (administrator), yang di antaranya berperan sebagai penarik dana ke Bank HSBC Singapura, sebagai penerima transfer dari Bank HSBC Singapura, dan sebagai penyalur dana ke para penerima dana (grantees). Kondisi tersebut di atas menunjukkan kerancuan dalam pengembangan model pengelolaan “Trust Fund” DNS TFCA. Posisi KEHATI telah berada pada titik “conflict of interest”. Biaya manajemen sekretariat (management expenses) DNS TFCA di KEHATI sebagai kantor sekretariat administrator DNS TFCA, ditetapkan sebesar US$350,000 per tahun, dengan management fee untuk KEHATI sebesar 4% per tahun dari total biaya tersebut. Aturan mainnya, pihak KEHATI— sebagai mitra DNS TFCA (swap partner) dan anggota OC—tidak diperbolehkan menerima dana DNS TFCA.

VI.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan 1. Profil utang-utang Pemerintah Indonesia yang dilibatkan dalam perjanjian DNS TFCA tidak menjadi bagian utama yang dikonsultasikan secara terbuka dengan para pihak terkait—baik sebelum maupun setelah perjanjian DNS TFCA ditandatangani. Utang-utang yang akan dilibatkan dalam mekanisme perjanjian DNS TFCA hanya dibahas dan disepakati oleh pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan USAID. 2. Pemerintah Indonesia tidak mendapatkan pengurangan beban pembayaran utang secara riil—baik utang pokok dan bunga—dalam perjanjian DNS TFCA. Pengurangan pembayaran utang hanya berupa “pengakuan” dalam perjanjian DNS TFCA, yang didasarkan atas perhitungan nilai uang sekarang (present value) dan nilai uang masa depan (future value). 3. Perjanjian DNS TFCA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tidak menciptakan solusi menang-menang. Fokus dari perjanjian tersebut lebih mengutamakan pada penyediaan dana tambahan untuk konservasi hutan Indonesia—dalam hal ini hutan Sumatera, sehingga tidak terlihat adanya fokus terhadap upaya pengurangan beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia dalam perjanjian DNS TFCA ini.

10


4. Penempatan dan pengelolaan “Trust Fund” DNS TFCA pada Bank HSBC Singapura menimbulkan kerancuan. Bank HSBC Singapura yang ditunjuk sebagai pengelola dana (trustee) ternyata tidak berperan sebagai pengelola dana. KEHATI diperankan sebagai administrator yang bertidak seperti pengelola dana. Peranan tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga, penempatan dan pengelolaan “Trust Fund” DNS TFCA tidak memberikan model terbaik (best practice) dalam pengelolaan sebuah “Trust Fund”, yang dananya berasal dari sebuah perjanjian DNS. Rekomendasi 1. Profil utang Pemerintah Indonesia yang akan dilibatkan dalam perjanjian DNS—tidak hanya DNS TFCA—seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para pihak terkait, tidak hanya menjadi bahasan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan USAID. Penentuan kriteria utang yang dapat diikutsertakankan dalam perjanjian DNS perlu dibangun guna menciptakan kredibilitas perjanjian-perjanjian DNS. 2. Pemerintah Indonesia perlu membuat sebuah “kertas negosiasi” yang solid pada setiap perjanjian DNS untuk meyakinkan negara-negara kreditur agar dalam perjanjian DNS harus menyertakan pengurangan beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia secara riil. 3. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan konsep solusi menang-menang dalam perjanjian DNS, agar setiap perjanjian DNS tidak hanya memperhatikan kontribusi dana untuk konservasi alam di Indonesia, namun juga secara berimbang memperhatikan kontribusi terhadap pengurangan beban pengurangan utang Pemerintah Indonesia secara riil. 4. Pemerintah Indonesia harus mengupayakan agar “Trust Fund” yang bersumber dari hasil perjanjian DNS harus ditempatkan dan dikelola di Indonesia.

11

Perlu digarisbawahi bahwa pelibatan utang-utang Pemerintah Indonesia tahun 1970-an dalam perjanjian DNS TFCA akan menuai pertanyaan-pertanyaan kritis dari publik—apalagi jika diketahui bahwa perjanjian “debt-for-nature-swap” tersebut ternyata tidak memberikan pengurangan beban pembayaran utang Pemerintah Indonesia secara riil.

Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi: Elfian Effendi Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Jl. Gandaria Tengah VI No. 2 Kebayoran Baru Jakarta 12130 Tel: +62 21 7279 7226 Fax: +62 21 7280 1148 Email: [email protected]

Kesepakatan Debt-for-Nature Swap AS-RI. Sisa Pembayaran Utang RI ke AS Tahun 1970-an Dialihkan untuk Membiayai Konservasi Hutan Sumatera

Recommend Documents