KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS SUNGAI MANDAR DI POLEWALI MANDAR)

Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan.…

KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS SUNGAI MANDAR DI POLEWALI MANDAR) Jirana1), Mimien Henie Irawati2) Fatchur Rochman 2), Istamar Syamsuri 2) 1

Prodi Pendidikan Biologi-FMIPA, Universitas Sulawesi Barat Jl. Baharuddin Lopa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 1, 2 Pendidikan Biologi Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 2 Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang. [email protected]

ABSTRAK Pembangunan fisik berupa gedung dan rumah tidak lepas dari penggunaan bahan bangunan seperti pasir dan batu, dimana pasir digali dan diambil dari sungai atau daerah dekat sungai baik dengan izin ataupun tanpa izin. Kebutuhan akan pasir dan batu meningkat drastis karena semua pembangunan membutuhkan bahan tersebut baik dalam bentuk bangunan baru ataupun renovasi bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji cara-cara penambangan pasir yang dilakukan di sekitar sungai Mandar di Polewali Mandar berkaitan dengan kebutuhan pasir untuk pembangunan fisik beserta dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kajian permasalahan ini dilakukan melalui observasi dan tanya jawab dengan para penambang yang mengambil pasir di beberapa lokasi penambangan. penduduk setempat dan aparat desa menjadi responden dalam penelitian ini. Lokasi yang diobservasi di sekitar sungai di Mandar Polewali Mandar terdapat 4 titik daerah penambangan. Melalui pengamatan dan wawancara mengenai kondisi lingkungan di sekitar penambangan sungai Mandar di Polewali Mandar menunjukkan bahwa penambangan pasir dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di samping itu, Penambangan pasir secara tradisional maupun modern mampu memberikan pendapatan tetap bagi masyarakat disekitarnya. Kuantitas pasir yang diperoleh secara modern jauh lebih banyak dibanding dengan cara tradisional. Penambangan pasir menjadi marak karena mendapatkan untung lebih besar, cepat, dan mudah dilakukan. Kata kunci: kerusakan lingkungan, penambangan, galian C

PENDAHULUAN Tiga tahap pengembangan mineral yaitu: eksplorasi, pertambangan dan pengolahan (Aigbideon & Iyayi, 2017) yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang meliputi gangguan ekologis, kerusakan flora alami dan fauna, polusi udara, tanah dan air, ketidakstabilan massa tanah dan batuan, degradasi lanskap dan bahaya radiasi yang dapat mengakibatkan pemborosan lahan, serta tanaman ekonomi dan pohon. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, defenisi kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi bukan berarti merusak sumber daya alam. Hubungan antara peningkatan pendapatan dan kualitas lingkungan adalah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan mencapai kualitas lingkungan yang tinggi (Panayotou, 2003). Pembangunan sektoral selama ini terus memperbesar eksploitasi sumber daya alam, sementara itu kebuuhan untuk melakukan konservasi dalam

Prosiding Seminar Nasional Biologi 2016_ ISBN: 978‐602‐0951‐11‐9

perlindungan sumber daya alam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin banyak kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai, dan lain-lain. Anggapan bahwa lingkungan milik publik menyebabkan orang pada umumnya tidak merasa bersalah mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam. Daya dukung alam sangat menetukan kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu daya dukung lingkungan harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan kerusakan yang terjadi yang diakibakan oleh alam itu sendiri sehingga sulit untuk diperbaiki dan dicegah. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya pencemaran dan penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi. Kerusakan lingkungan adalah harga mahal yang harus dibayar oleh manusia untuk pembangunan yang tidak berkelanjutan. Peningkatan yang mengkhawatirkan di penambangan pasir sembarangan telah menyebabkan kerusakan serius (Mattamana, 2013). Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap

531


sandang, papan, pangan, air baersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk memanfaatkan aktivitasnya dan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun dalam wilayahnya. Kerusakan Fisik tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang diawasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebutuhan akan lahan pemukiman yang semakin meningkat dan terus menerus saat ini mengakibatkan merebaknya penambangan bahan galian misalnya pasir. Hal ini terjadi di beberapa desa yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar yang wilayahnya terdapat aliran sungai. Terdapat beberapa jenis galian golongan C yang penambangannya lebih banyak dilakukan yaitu pasir, kerikil, batu kali, dan tanah timbun. Hal ini harus mendapat perhatian dan penanganan serius karena seringkali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat diartikan luas tidak hanya lingkungan fisik teapi juga lingkungan ekonomi, soasial dan budaya. Kegiatan penambangan pasir sungai yang terjadi akan merusak lingkungan alam dan ekosistem sungai yang terdapat di dalamnya. Permasalahan yang ditulis dalam makalah ini adalah dampak kerusakan lingkungan dan akibatnya terhadap pengelolaan penduduk dari kegiatan penambangan galian C pasir di beberapa titik pada aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar baik fisik maupun sosial ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir (galian C) sungai Mandar Polewali Mandar. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Sungai Mandar Polewali Mandar. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan adanya kenyataan bahwa di lokasi tersebut terdapat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak tertentu.


Adapun tempat atau lokasi penelitian terdiri dari 4 titik penambangan di aliran sungai tersebut. Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam metode ini penulis menempuh dua jalan, yaitu: a. Wawancara (interview), yaitu mendapatkan keterangan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam melaksanakan wawancara penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan mengenai objek penelitian, yaitu: 1) Pelaku Penambangan pasir ilegal, pelaku yang diwawancara adalah pelaku yang bersedia untuk diwawancara. 2) Penduduk Setempat, penduduk yang diwawancara adalah penduduk yang bersedia untuk diwawancara. 3) Kepala Desa setempat b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan penambangan pasir oleh masyarakat. Sampel Sampel dalam hal ini adalah penambang pasir dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah penambangan pasir. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian yaitu berupa wawancara langsung terhadap penambang pasir, masyarakat setempat atau penduduk setempat dan aparat desa dalam hal ini Kepala Desa. b. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundangundangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lainlain yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis Data Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran nyata.

532


HASIL DAN PEMBAHASAN Kabupaten Polewali Mandar terletak 195 km sebelah selatan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat atau 250 km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 347,83" LS 3323,79" LS dan 1185357,55" BT 1192933,31"BT. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah 2.022,30 km2. Secara administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat menyatakan bahwa laju perumbuhan penduduk setiap tahun di daerah itu dalam enam tahun terakhir sebesar 1,97% dari jumlah penduduk yang mencapai 151 ribu jiwa. Kepala BPS Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerah Polewali Mandar tidak terlalu besar dibanding beberapa Kabupaten lain Di Sulawesi Barat dengan beberapa indikator pendukung. Laju pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh indikator yang terjadi di Kabupaten lain karena tidak terdapat pengembangan perkotaan maupun perindustrian. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar tidak sejalan dengan pertambahan penduduknya. Pertambahan penduduk yang ideal harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang disertai dengan penduduk yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dengan penguatan ekonomi domestik akan mempercepat tercapainya perluasan kesejahteraan masyarakat. Pasokan tenaga kerja hingga tahun 2013 masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah, disisi lain lapangan kerja yang tersedia juga dominan sektor pertanian. Tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Polewali Mandar sangat terlihat berbeda dengan pertambahan jumlah penduduknya yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga karena keluarga yang hanya memiliki penghasilan cukup untuk 2 orang anak saja tetapi karena jumlah anak yang ada dikeluarga tersebut melebihi 2 orang menyebabkan pemenuhan akan kebutuhan anaknya tidak tercukupi. Jumlah penduduk yang bertambah merupakan investasi sekaligus ancaman bagi pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Pertambahan jumlah penduduk dikatakan ancaman apabila jumlah penduduk yang sangat besar tidak sejalan dengan penyediaan lapangan kerja.


Hal ini akan menghadapi masalah yang serius pada tingkat pengangguran. Manusia hidup di dunia ini menentukan atau ditentukan lingkungannya. Lingkungan dapat berubah berdasarkan perubahan sikap dan perilaku manusia. Kepadatan penduduk, memerlukan tingkat kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan akan meningkat. Alam menjadi bebas, dan menanggung segala resiko yang dibutuhkan manusia. Alam secara fisik dapat diekspolitasi secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Memang benar, bumi ini dijadikan untuk kebutuhan manusia dan manusialah yang diamankan Allah untuk memakmurkannya. Dengan amanah itu, bukan berarti secara semenamena manusia mengeksploitasi tanpa mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam. Semakin bertambah penduduk, semakin terkuras akan sumber daya alam, lingkungan terjepit akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara semana-mena. Bahkan terjadi konflik antara sesama manusia. Pertumbuhan penduduk dengan kepadatan yang lebih besar dan menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dengan perolehan atau penggunaan sumber daya alam. Atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkat kepermukaan yang menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi karena pertama populasi penduduk sangat padat tidak seimbang dengan sumber daya alam yang tersedia, kedua rendahnya sumber daya manusia. Kemiskinan yang sekarang merajalela dapat ditekan dengan latar belakang persediaan sumber-sumber daya alam yang dikandung oleh lingkungan, berbagai kegiatan manusia untuk mempertahankan hidup ternyata lebih mengurus ke tindakan-tindakan over eksploitasi lingkungan. Sehingga hal ini akan merugikan bagi dirinya sendiri dan generasi yang akan datang. Rusaknya lingkungan sebagai ekosistem, proses daur ulang (recyeling) yaitu pemulihan sumber daya terganggu atau menjadi macet sama sekali. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu kebijaksanaan yang tepat untuk menghidari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Berwawasan lingkungan berarti adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam (nature) atau lebih spesifik lagi antara masyarakat lingkungan fisiknya. 1. Kebijakan Hukum Tujuan mewujudkan cita-cita pembangunan wawasan lingkungan telah dikeluarkan beberapa perangkat aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup diantaranya:

533


a.

UU No.23 Tahun 1977 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 1989 tentang Analisa Dampak Lingkungan. c. PP 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air d. UU No.5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksploitasinya. e. PP No.5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tira f. Keputusan Presiden (Kepres) tentang Badan Pengawasan Dampak Lingkungan (BADAL) Subtansi dari aturan-aturan tersebut adalah untuk pengendalian lingkungan hidup dari eksploitasi sumber daya alam. Disamping itu aturan-aturan tentang lingkungan hidup menjadi landasan yuridis bagi penegakan hukum untuk menindas oknum-oknum yang secara bebas mengeksploitasi lingkungan tanpa menghiraukan dampak negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, defenisi kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksploitasinya. Pembangunan sektoral selama ini terus memperbesar eksploitasi sumber daya alam, sementara itu kebutuhan untuk melakukan konservasi dalam perlindungan sumber daya alam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin banyak kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai, dan lain-lain. Masih banyak orang yang bersikap tidak tahu tidak mau perduli dan tidak butuh pandangan dan manfaat jangka panjang sumber daya alam, sekaligus tidak perduli dengan tragedi kerusakan lingkungan yang terjadi. Kesejahteraan material sesaat menjadi kepedulian utama dan pada saat yang sama mengabaikan berbagai tragedi kerusakan lingkungan yang umumnya padahal justru mendatangkan kerugian bagi mereka juga bahkan orang lain. 2. Penambangan Hasil Perut Bumi Usaha penambangan merupakan usaha melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan penjualan. Menurut (As’ad, 2005), penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut: a. Golongan A, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian Negara serta pertahanan dan keamanan.


b.

Golongan B, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, Contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain c. Golongan C, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan menyebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencairan sendiri. Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat, artinya dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana, (As’ad, 2005). Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kehidupan seharihari. Dilaksanakan secara sederhana dan dengan alat sederhana, jadi tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal besar dan memakai teknologi canggih. Kegiatan penambangan rakyat dapat mempengaruhi sifat fisika, kimia serta biologi tanah melalui pengupasan tanah lapisan atas, penambangan, pencucian serta pembuangan tailing. Penambangan rakyat yang tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dengan bahaya erosi dan tanah longsor karena hilangnya vegetasi penutup tanah (As’ad, 2005 ). Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena

534


perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia (Nurdin dkk, 2000). 3. Penambangan/Pengangkutan Pasir sungai

Gambar 1. Pengerukan/pengambilan pasir menggunakan tenaga manusia

dengan

Penambangan pasir adalah proses penghapusan pasir dan kerikil di mana praktek ini menjadi masalah lingkungan sebagai permintaan pasir meningkat dalam industri dan konstruksi (Saviour, 2012). Pasir yang ditambang oleh para penambang digunakan sebagai bahan pembangunan rumah, gedung, jalan dan lain-lain. Upaya pelestarian ekosistem lingkungan tidak kurang-kurangnya didengungkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun himbauan dari masyarakat melalui poster-poster maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia, yang mana manfaatnya juga akan kembali kepada kita semuanya yang memerlukan dan menggunakan lingkungan sebagai sarana dalam kehidupan. Namun, usaha positif apa pun yang telah diupayakan selalu ada yang tidak mengikutinya, bahkan malah melanggarnya. Salah satunya yang terjadi di wilayah Kab. Polewali Mandar yakni penambangan pasir mekanis. Meski penambangan pasir sudah dinyatakan dilarang dan bagi pelaku penambangan dijerat dengan pidana, ternyata hingga saat ini masih saja marak.


Ironisnya, para penegak hukum sepertinya tidak bertindak adil dalam menangani masalah ini. Ada beberapa penambang yang nampak tenang-tenang saja dan terus melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengerukan pasir. Penambangan pasir zaman sekarang tidak lagi secara manual tetapi penambangan pasir telah dilakukan dengan menggunakan mesin. Penambangan pasir tidak hanya dilakukan di Polewali Mandar tetapi di daerah-daerah lain juga banyak melakukan hal yang sama. a. Kronologi Munculnya Penambangan Pasir Pasir merupakan mineral penting bagi masyarakat kita dalam melindungi lingkungan (Saviour, 2012). Awalnya, penambangan pasir berlangsung secara tradisional, dengan menggunakan serok, atau alat-alat yang lain, dan masih menggunakan tenaga manusia untuk menyerot dan tenaga manusia dan hewan untuk mengangkut. Penambangan pasir pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan sebagai mata pencaharian oleh penduduk sekitar, dan pekerjaan tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Zaman sekarang, penambangan pasir secara tradisional sudah jarang diminati oleh para penambang karena mereka berpikir lebih banyak menggunakan biaya untuk upah para tenaga pengerok pasir yang merupakan penduduk-penduduk setempat. Perkembangan teknologi membuat cara penambangan pasir bergeser, tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional, akan tetapi beralih menggunakan mesin diesel, hal ini menyebabkan para pengeruk pasir kehilangan mata pencaharian, walaupun penambang tetap membutuhkan beberapa tenaga manusia untuk memindahkan pasir ke truk-truk yang telah disediakan.

Gambar 2. Pengerukan/Pengambilan dengan menggunakan mesin dan tenaga manusia Pada setiap titik, dalam setiap harinya diperkirakan 3-5 truk yang mengangkut dan pengangkutannya itu tidak hanya sekali tetapi berkalikali, terkadang aktivitas itu dilakukan sampai malam hari. Harga jual yang ditawarkan oleh para penambang tersebut sekitar Rp 150-200/ truk. Ironisnya, para penduduk setempat pun jika membutuhkan pasir belinya dari para penambang tersebut meskipun mereka mempunyai kemampuan untuk mendapakannya sendiri. Kondisi demikian, tidaklah mengherankan bila

535


penambangan pasir mekanis di Sungai-sungai menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan. Banyak pihak berlomba-lomba menjalankan usaha tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya titik penambangan pasir mekanis dan truk yang tidak kurang dari 3 sering berlalu lalang mengangkut pasir dengan banyak titik penambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang penambang pasir sebagai responden pada hari minggu 20 Oktober dan Senin 21 Oktober 2015, penulis memperoleh data sebagai berikut: 1) Adam umur 43 tahun, mata pencaharian utama sebagai penambang pasir dan telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 5 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. 2) Basri umur 29 Tahun, mata pencaharian utama sebagai tukang gojek dan pekerjaan sebagai penambang pasir merupakan kerja tambahan ketika penumpang sepi, dan telah melakukan kegiatan penambangan pasir selama 3 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Pengambilan/penambangan pasir tesebut tidak dikenai pajak dari pemerintah setempat. 3) Rahman umur 22 Tahun, mata pencaharian utama sebagai karyawan warung makan dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Rahman telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 1 tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. 4) Tanda umur 45 tahun, mata pencaharian utama sebagai petani dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Telah melakukan kegiatan penambang pasir selama 2 Tahun yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Dikuatkan pula oleh seorang penduduk di sekitar daerah penambangan pasir yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa awalnya Kepala Desa awalnya tidak setuju dengan kegiatan penambangan pasir tesebut, akan tetapi karena menarik retribusi setiap truk yang mengangkut pasir akhirnya Kepala Desa membiarkan kegiatan penambangan pasir tersebut tetap berlanjut. Di satu sisi kegiatan penambangan pasir mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kegiatan penambangan pasir tersebut kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penambangan mineral dan batu bara yakni secara terencana memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Semua responden tidak mengetahui adanya aturan tentang pertambangan yang mereka lakukan karena mereka tidak pernah diberikan sosialisasi oleh pemerintah sehingga para penambang tidak mengetahui


hak dan kewajiban mereka dalam melakukan kegiatannya. Hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dan tetap memperhatikan kondisi dan hak-hak masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir. b. Harapan atau Pandangan Masyarakat Menurut Bahar 52 tahun yang merupakan penduduk yang tinggal di sekitar sungai Mandar mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya kegiatan penambangan pasir tersebut dikarenakan telah merusak lingkungan sekitar, yakni rusaknya jalan dan drainase akibat beban truk-truk pengangkut pasir yang melebihi kapasitas drainase, jalanan menjadi becek dan berlumpur, tanah di sepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, tebing sungai menjadi lebih tinggi yang dapat membahayakan rumah-rumah penduduk yang berada di atasnya, dan bila musim hujan tiba akan terjadi banjir dan sungai meluap dan semakin melebarnya pinggiran sungai, beliau sangat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat dan segera menertibkan para penambang pasir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung lama secara turun temurun dan beliau selaku Kepala Desa tidak dapat bertindak tegas terhadap kegiatan tersebut karena menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat lokal di daerah tersebut, bahkan beberapa orang menjadi mata pencaharian utama bagi penambang pasir.

Gambar 3. Pengerukan/Pengambilan dengan menggunakan mesin dan tenaga manusia Pada setiap titik, dalam setiap harinya diperkirakan 3-4 truk yang mengangkut pasir dan pengangkutan tersebut tidak hanya sekali tetapi berkalikali, terkadang aktivitas itu dilakukan sampai malam hari. Harga jual yang ditawarkan oleh para penambang tersebut sekitar Rp 150-200/ truk. Ironisnya, para penduduk setempat pun jika membutuhkan pasir membeli dari para penambang tersebut meskipun mereka mempunyai kemampuan untuk mendapatkannya sendiri. Kondisi demikian, tidaklah mengherankan bila penambangan pasir mekanis di Sungai-sungai menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan. Banyak pihak berlomba-lomba menjalankan usaha tersebut. Hal ini

536


terlihat dari banyaknya titik penambangan pasir mekanis dan truk yang tidak kurang dari 3 sering berlalu lalang mengangkut pasir dengan banyak titik penambangan. c. Akibat dari Penambangan Pasir Penambangan pasir ilegal menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung sungai terhadap kehidupan lingkungan biotik di sekitarnya (Subagia & Sutrisno, 2013). Siapa sangka, dibalik menggiurkannya bisnis penambangan pasir, terselip ancaman bencana, terutama gangguan pada kelestarian ekosistem lingkungan dan keberadaan bangunan di sekitarnya. Salah satunya berupa penurunan dasar Sungai. Pengerukan pasir yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu lama membuat tumpukan pasir sungai terus berkurang, sehingga dasar sungai pun semakin dalam. Selain itu, penambangan pasir juga dapat mengakibatkan lingkungan fisik sungai aktif mengalami perubahan, permukaan sungai semakin melebar, berpindahnya aliran sungai dan runtuhnya tepi tebing sungai yang dapat mengakibatkan erosi, hal ini dapat merugikan penduduk yang bermukim pada tebing bagian atas sungai, inilah yang paling dikhawatirkan oleh penduduk setempat, terlebih jika memasuki musim hujan, mereka selalu was-was dan tidak tenang, bahkan ada beberapa penduduk yang mencari lahan lain untuk membangun rumah karena mereka berpikir tempat tinggal mereka sebelumya (terdapat di tebing sungai) tidak aman lagi. Dampak negatif lain yang bias ditimbulkan dari penambangan pasir adalah terjadi perubahan permukaan tanah, yaitu terdapatnya bekas lubang galian besar yang digenangi air dan menjadi tempat bersarangnya nyamuk, yang nantinya juga akan menjadi sumber penyakit bagi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar sungai tersebut. Akibat yang paling fatal adalah kematian. Peristiwa ini baru terjadi sekitar 3 bulan lalu, seorang anak berumur sekitar 3 tahun terperangkap dalam lubang bekas galian pasir yang terdapat dipinggir sungai, sesaat anak tersebut jatuh dan tidak dapat tertolong. Kurangnya koordinasi pengawasan dari instansi yang berwenang tidak dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. d. Undang-Undang yang Mengatur Masalah Penambangan pasir Mekanis Pengaturan tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat sanksi yang diharapkan dapat menjadi batasan bagi kegiatan tersebut, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kegiatan penambangan yang mensejahterakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Secara hukum kegiatan penambangan pasir ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat


penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan. Meski dampaknya sangat mengkhawatirkan, namun hal itu tidak menghentikan aksi penambangan pasir mekanis. Bahkan peraturan perundangan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kelestarian ekosistem lingkungan dari bahaya penambangan pasir mekanis tidak juga mampu meredam aksi tersebut. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan. Namun hal itu, tetap saja tidak berdaya, membendung terus bergulirnya aksi penambangan pasir mekanis. Sanksi tegas berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 10 miliar tidak menjadi penghalang bagi pelaku penambangan pasir untuk tetap beroperasi. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan tidak efektif, ketidak efektifan penegakan hukum ada 6 alasan yaitu: Pertama, pelaku kejahatan lingkungan tidak mematuhi hukuman yang dijatuhkan berupa penjara atau denda. Kedua, sulit untuk memonitor beratus ribu kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Ketiga, tidak sepadan antara regerlasi tinggi dengan biaya monitor. Keempat, terlalu rendah sanksi hukum yang ditetapkan untuk mereka pelaku kejahatan. Kelima, lemahnya kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi sikap masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Keenam, adanya mencari keuntungan yang berkembang di kalangan aparat hukum. Secara hukum kegiatan penambangan pasir ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hokum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan (Husna, 2013). e. Pihak-pihak yang berperan dalam masalah kerusakan lingkungan 1) Pemerintah Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai penuntut (prosecutor) sekaligus sebagai agen masyarakat yang karena dampak akibat kegiatan pihak pelaku pencemaran. Pendanaan merupakan bagian terpenting dalam proses implementasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Peran pemerintah selaku penyedia pelayanan diharapkan dapat memberikan

537


alternatif pembiayaan sebagai dana awal perencanaan dan implementasi upaya penanggulangan. 2) Pemerhati lingkungan Pemerhati lingkungan dalam hal ini membantu pemerintah untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam hal penambangan galian C ini, para pemerhati lingkungan yang ada di sekitar daerah tersebut sudah mengupayakan untuk menghentikan dan mencegah penambangan tidak terbatas tersebut, namun upaya mereka digagalkan beberapa pihak yang idak bertanggung jawab, mereka sering kali mendapat SMS dan surat kaleng yang berupaya ancaman bagi para pemerhati jika melanjutkan rencana mereka. Mereka akhirnya putus asa karena ancaman bukan diujukan hanya kepada mereka tetapi juga keluarga mereka, mereka kemudian memberhentikan upaya tersebut dan melakukan hal-hal lain yang juga bermanfaat misalnya konservasi taman mangrove di beberapa pesisir pantai di Polewali Mandar yang kemudian dijadikan sebagai tempat wisata, salah satunya yaitu Gonda Mangrove Park. 3) Masyarakat Peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan. Modal terpenting dalam upaya ini adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan upaya penanggulangan dengan dana swadaya masyarakat setempat. Masyarakat dan pemerintah sebaiknya bekerja sama menjalankan program-program penanganan masalah lingkungan yang telah di buat oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yang merencanakan beberapa program sebagai upaya penanganan masalah kerusakan lingkungan hidup, antara lain dengan melakukan dua kegiatan pokok, yaitu meningkatkan kemampuan (keterampilan) lembaga-lembaga desa dibantu oleh pemerhati lingkungan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah penyelamatan dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk pertambangan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat. f. Upaya mengatasi penambangan pasir berlebihan Dalam rangka menyadarkan masyarakat khususnya mengenai dampak Lingkungan Kegiatan


Penambangan Pasir terdapat lima kunci penyadaran, yaitu: 1) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan satu sama lain. 2) Kemampuan meyerasikan kebutuhan dengan kemamapuan sumber alam dalam menghasilakan barang dan jasa. 3) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merubah lingkungan. 4) Mengembangkan kesadaraan lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat. 5) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk mengatakan partisipaasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. SIMPULAN 1. Penambangan pasir menjadi marak karena untung yang didapat lebih besar dari pada penambangan pekerjaan lain. Selain untung yang berlipat ganda dari penghasilan yang diperoleh, juga kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tidak terlalu melelahkan dan dapat hasil yang lebih besar dan lebih cepat. 2. Penambangan pasir dapat mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan dan bencana seperti erosi dan terganggunya ekosistem yang ada di dalamnya. 3. Sebagai upaya dalam kelestarian ekosistem lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai bentuk pencegahan agar para pelaku jera dan tidak melakukannya lagi, meskipun hal itu sangat sulit. DAFTAR PUSTAKA Aigbedion & Iyayi.2007. Environmental effect of mineral exploitation in Nigeria. International Journal of Physical Sciences Vol. 2 (2), pp. 033-038 ISSN 1992. Ambrose Alli University, Ekpoma-Nigeria. As’ad. 2005. Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat ( Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan ). Fathurrohman. 2012. Memahami Dampak Penambangan Pasir (online) https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/09/1 4/memahami-dampak-penambangan-pasir/. Diakses 23 September 2015. Husna, A. A. 2013. Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Pattallasang

538


Kabupaten Takalar. Hukum Makassar. Universitas Hasanuddin.

Keperdataan.

Mattamana, Varghese, Paul. 2013. River Sand Inflow Assessment and Optimal Sand Mining Policy Development International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3. Mukhlis. 2013. Kajian Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir pada Daerah Pesisir Pantai (Studi Kasus Kabupaten Bima) (online).http://mukhlisbima.blogspot.com/2013/05/k ajian-dampak-lingkungan-akibat.html. Diakses 27 September 2015. Nurdin, A., Wiriosudarmo,R., Gautama, R.S., Arif, I., 2000. Agenda 21 Sektoral Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan Proyek Agenda 21 Sektoral Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan UNDIP, Jakarta.


Panayotou, T.2003. Economic Growth and the Environment Chapter 2. Economic Survey of Europe, 2003 No. 2. Saviour, M, N. 2012. Environmental Impact of Soil and Sand Mining. Research Scholar, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu, India International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 1, No 3, 2012, 125 – 134 Subagia & Sutrisno. 2013. Implementasi Pelaksanaan Perauran daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Glongan C pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 02, Nomor 01. BKPM.http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/di splayprofil.php?ia=7619 Diakses 30 Sepember 2015.

539

KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS SUNGAI MANDAR DI POLEWALI MANDAR)

Recommend Documents