KERANGKA DASAR PENELITIAN BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNTUK BALAI PENELITIAN KEHUTANAN SOLO TAHUN 2010-20141 Oleh: Paimin2 Balai Penelitian Kehutanan Solo. Jl. A. Yani PO Box 295 Pabelan. Telepon/Fax.: (+62 271) 716709/716959 Email:
[email protected] 2 Email:
[email protected]
ABSTRAK Di Indonesia lahan kritis masih terus berkembang dan telah mencapai 77,8 juta ha yang tersebar di dalam kawasan hutan sekitar 51 juta ha dan di luar kawasan hutan kurang lebih 26,8 juta ha. Kekritisan lahan merupakan salah satu indikasi tingkat ke-kritisan suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Saat ini 108 DAS di Indonesia dinyata-kan dalam kondisi kritis dan memerlukan prioritas penanganan. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut perlu dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diha-silkan dari serangkaian penelitian. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo perlu menyusun kerangka dasar penelitian pengelolaan DAS se-bagai acuan penyelenggaraan penelitian pada fase tahun 2010-2014. Kerangka penelitian pengelolaan DAS bertumpu pada kebutuhan teknologi oleh para pengguna, hasil yang telah dicapai, program penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pe-ngembangan Kehutanan, dan kapasitas BPK Solo sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka rencana penelitian dipilah antara Sistem Pengelolaan DAS dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Pendukung Pengelolaan DAS. Penelitian Sis-tem Pengelolaan DAS mencakup: (1) Sistem perencanaan pengelolaan DAS tingkat da-erah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi, (2) Sistem monev pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi, (3) Sistem ke-lembagaan pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi, dan (4) Sistem implementasi pada DAS skala mikro. Lingkup penelitian teknik konservasi tanah dan air sebagai pendu-kung pengelolaan DAS mengikuti daur hidrologi dalam suatu DAS yang dipilah men-jadi teknik 1
Makalah pada Ekspose Hasil Litbang Teknologi Pengelolaan DAS dalam Upaya Pengendalian Banjir dan Erosi/Sedimentasi, di Hotel Lor Inn, Solo, 15 Oktober 2009.
1
konservasi tanah dan air lahan daratan, lahan rawa/gambut dan lahan pantai. Penelitian pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah daratan terkait tek-nologi konservasi tanah pada setiap penggunaan lahan (land use), dan karakteristik ta-ta air daratan. Penelitian yang diperlukan dalam teknik pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah rawa/gambut mencakup sistem evaluasi lahan, karakteristik tata air, dan teknologi budidaya lahan gambut dan rawa. Penelitian teknik pengelolaan sumber--daya lahan dan air wilayah pantai dibagi menjadi sistem evaluasi lahan, karakteristik tata air, dan teknologi budidaya lahan pantai. Kata kunci: Penelitian, sistem pengelolaan, teknologi, konservasi, daerah aliran sungai
I. PENDAHULULAN Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sebagian besar dalam kondisi kritis seperti dicerminkan sering terjadinya bencana banjir dan kekeringan, pendangkalan waduk dan sungai, serta tanah longsor dan meluasnya lahan kritis. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.328/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa sebesar 108 DAS dalam kondisi kritis yang memerlukan prioritas penanganan. Luas lahan kritis dalam DAS merupakan salah satu indikasi tingkat kekritisan suatu DAS. Di Indonesia lahan kritis masih terus berkembang dan telah mencapai 77,8 juta ha (Departemen Kehutanan, 2007) yang tersebar di dalam kawasan hutan sekitar 51 juta ha dan di luar kawasan hutan kurang lebih 26,8 juta ha. Padahal pada tahun 2000, luas lahan kritis di Indonesia diperkirakan 23.242.881 ha yang berada di dalam kawasan hutan 8.136.646 ha (35%) dan di luar kawasan 15.106.234 ha (65%) (Departemen Kehutanan, 2001). Upaya pengendalian lahan kritis telah digaungkan secara intensif sejak tahun 1976 melalui program Inpres (Instruksi Presiden) Reboisasi dan Penghijauan, dan mulai tahun 2003 telah didorong melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan/GNRHL). Tingginya jumlah DAS prioritas dan masih luasnya lahan kritis mengindikasikan masih lemahnya sistem pengelolaan DAS dan masih lemahnya upaya konservasi tanah dan air. Semakin luas lahan kritis dalam DAS dan jumlah DAS prioritas yang masih besar menunjukkan sistem pengelolaan DAS dan teknologi yang diterapkan sampai saat sekarang masih belum efektif. Perkembangan politik, sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun teknologi yang dinamis belum mampu diimbangi dengan 2
sistem pengelolaan yang ada sekarang. Dinamika politik yang utama berpengaruh terhadap sistem pengelolaan DAS adanya kewenangan otonomi pemerintahan daerah (UU No. 22 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 32 tahun 2004). Hal ini mempengaruhi sistem kelembagaan yang harus dibangun, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada setiap wilayah pemerintahan daerah. Sementara itu wilayah DAS tidak selalu bisa berhimpitan dengan wilayah administrasi pemerintahan karena DAS merupakan batas alam punggung bukit. Dixon dan Easter (1986) menyebutkan bahwa DAS merupakan penyatu ekosistem alami antara wilayah hulu (dari puncak gunung/bukit) dengan wilayah hilir (sampai dengan muara sungai dan wilayah pantai yang masih terpengaruh daratan) melalui siklus hidrologi. Sebagai suatu ekosistem, DAS dapat merupakan suatu unit pengelolaan karena setiap ada masukan (inputs) ke dalam ekosistem dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang berlangsung dengan melihat keluaran (outputs) dari ekosistem tersebut. Satuan wilayah DAS, yang terdiri dari komponen tanah, vegetasi, dan air/sungai dengan intervensi manusia, berperan sebagai prosesor terhadap setiap masukan. Sebagai prosesor DAS memiliki karakteristik khas yang dihasilkan dari interaksi karakter alami dengan pengelolaan yang diterapkan. Pengelolaan atau manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisa-sian, menggerakkan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya seperti bahan-bahan, mesin, metode, uang, dan pasar (Terry, 1986). Mesin dan metode dapat diartikan sebagai teknologi pendukung sistem pengelolaan. Adanya dinamika tersebut perlu adaptasi pengelolaan yang aplikatif dan adoptif. Dalam pengembangan sistem pengelolaan (perencanaan, kelembagaan, implementasi, dan monev) yang selaras dengan dinamika perkembangan tersebut perlu dukungan dasar pemikiran obyektif rasional yang didukung data dan informasi terkini yang diperoleh melalui serangkaian penelitian yang bersifat integratif. Dalam menyongsong Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, di mana satuan kerja perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra), maka perlu disusun rencana penelitian sebagai acuan dasar penyelenggaraan penelitian bagi Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo. Untuk menyusun rencana perlu memperhati-kan kebutuhan 3
pengguna dan hasil yang telah dilakukan pada kurun waktu sebelumnya sehingga diperoleh kesinambungan penyelengga-raan penelitian di bidang pengelolaan DAS. Tulisan ini ditujukan untuk memberikan kerangka dasar penelitian bidang pengelolaan DAS bagi BPK Solo dalam menyusun rencana kerja lima tahun ke depan (2010-2014). II. ASUMSI KEBUTUHAN PENGGUNA DI BIDANG PENGELOLAAN DAS Kebutuhan para pengguna atau institusi terkait pengelolaan DAS terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPEK) untuk pengelolaan DAS dapat didekati dari peraturan perundangan sebagai mandat yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh pelaku atau pengelola. Untuk membantu penyediaan IPTEK bagi para pengelola DAS terkait maka penyelenggaraan penelitian dapat diperkirakan dan diasumsikan kebutuhan IPTEK melalui penafsiran peraturan perundangan terkait. Pemanfaatan sumberdaya alam diselenggarakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Demikian juga sumberdaya hutan yang merupakan modal pembangunan nasional bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, pengelolaannya diselenggarakan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan (UU No. 41 tahun 1999, Pasal 2). Dalam mencapai manfaat secara seimbang tersebut maka praktek pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada hasil kayu dan hasil hutan bukan kayu tetapi diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya hutan, termasuk plasma nuftah dan jasa lingkungan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Bertumpu pada prinsip tersebut maka Pasal 3 UU No. 41 tahun 1999 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah untuk sebesar-besar kemakmuan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya dukung DAS. Peningkatan daya dukung DAS tidak berarti hanya bermanfaat bagi wilayah kawasan hutan saja tetapi juga di luar kawasan hutan karena air hujan yang jatuh pada kawasan hutan akan ditampung, disimpan, dan dialirkan ke sungai yang akhirnya sampai ke laut. Seperti disebutkan dalam UU No. 7 tahun 2004 Pasal 1 bahwa 4
DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Air di bumi selalu bergerak dalam berbagai bentuk dan letak dengan mengikuti kaidah siklus/ daur air (water/hydrological cycle). Daur air inilah yang membentuk hubungan wilayah hulu dan hilir di mana setiap intervensi manusia terhadap sumberdaya alam dalam DAS, terutama aktivitas penggunaan lahan, berdampak pada proses hidrologis (Dixon dan Easter, 1986). Melalui daur air dalam unit DAS, hutan secara umum dipandang memiliki peran penting sebagai pelindung efektif sumberdaya tanah serta regulator tata air, baik jumlah, mutu, maupun distribusinya. Oleh karena itu pengelolaan hutan yang bisa meningkatkan daya dukung DAS diindikasikan oleh lestarinya sumberdaya lahan dan sumberdaya air. Kelestarian hutan terhadap peningkatan daya dukung DAS tidak hanya bermanfaat bagi kawasan hutannya sendiri tetapi juga bagi wilayah di luar kawasan hutan bagian hilir (off site) antara lain: (1) sebagai pemasok air untuk kehidupan, seperti untuk irigasi pertanian, industri, rumah tangga, (2) sebagai pengendali banjir, (3) sebagai pengendali erosi tanah, dan (4) pengurangan sedimentasi waduk, sungai, saluran air, dan bangunan air vital lainnya. Dari aspek jasa, aliran air yang jernih dan mengalir sepanjang tahun dalam lingkungan alam yang indah dapat menjadi tempat wisata yang memberikan keuntungan ekonomi, termasuk bagi masyarakat sekitarnya. Guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau minimal 30% dengan sebaran proporsional (Pasal 18 UU No 41 tahun 1999). Pengertian ini tidak hanya pada hutan lindung tetapi seluruh bentuk penggunaan lahan hutan, baik hutan produksi maupun hutan konservasi. Angka 30% ini sering disalah artikan bahwa kebutuhan luas hutan hanya 30% sehingga kelebihan luas bisa dikonversi untuk penggunaan lain tanpa mempertimbangkan kondisi DAS, karakteristik lahan, tipe sungai, fungsi hutan, sosial budaya, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat seperti diamanatkan dalam Pasal 17 UU No 41 tahun 1999. Persentase luas hutan dalam DAS menjadi beragam tergantung dari kondisi iklim (hujan), geologi, 5
bentuk lahan, topografi, tanah, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai dasar pengambilan keputusan penetapan luas hutan optimal pada berbagai kondisi alam dalam suatu DAS diperlukan penelitian intensif. Dalam PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Pasal 7 disebutkan bahwa Menteri menetapkan luas wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem. Sementara itu wilayah Kesatuan Pengelolaan DAS seperti diamanatkan dalam Penjelasan UU 41 Tahun 1999 belum terjabarkan dalam peraturan perundangan. Pengelolaan pasokan air ini kemudian dimandatkan melalui UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk memperoleh pasokan air secara lestari (berkelanjutan) diperlukan konservasi sumberdaya air seperti diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2004 Pasal 20, 21, dan 22. Pada Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: (a) pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, (b) pengendalian pemanfaatan sumber air, (c) pengisian air pada sumber air, (d) pengaturan sarana dan prasaran sanitasi, (e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, (g) pengaturan sempadan sumber air, (h) rehabilitasi hutan dan lahan, dan (i) pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Mandat ini selaras dengan mandat yang dituangkan dalam UU No 41 tahun 1999. UU No 41 tahun 1999 Pasal 46 menyebutkan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, secara optimal dan lestari. Pasal 47 menerangkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan meru-pakan usaha untuk: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Pasal-pasal ini merupakan dasar tumpuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa 6
penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Lebih lanjut dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh daya-daya alam meliputi letusan gunung, tanah longsor, banjir, kekeringan, badai, dan gempa. Dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada Lampiran AA, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dipilah antara kewenangan urusan Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS dijabarkan dalam Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove (40 dan 42), dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (40) seperti pada Tabel 1. Mengingat PP tersebut maka dalam membangun formula sistem pengelolaan DAS maupun sistem pengelolaan teknologi pendukung pengelolaan DAS yakni teknologi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, harus disesuaikan dengan kewenangan urusan pemerintahan yang berlaku. Dengan pembagian urusan pemerintahan seperti pada Tabel 1 maka arah target pengguna hasil litbang harus sudah dirancang sejak awal. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dan masih lemahnya sistem pengelolaan yang ada sekarang maka harapan sistem pengelolaan DAS ke depan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 42/Menhut-II/2009 seperti pada Tabel 2.
7
Tabel 1. Pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS (PP No. 38 tahun 2007) No Sub bidang Pemerintah 40 Perencanaan 1. Penetapan pola u mu m, norma, stanrehabilitasi dar, prosedur, dan kriteria rehabilitahutan dan lahan si hutan dan lahan serta lahan kritis. termasuk hutan 2. Penetapan lahan krit is skala nasional mangrove 3. Penyusunan dan penetapan rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS. 4. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional 41 Pengelolaan Penetapan pola u mu m, norma, standar, Daerah Aliran prosedur, dan kriteria pengelolaan DAS, Sungai penetapan kriteria dan urutan DAS/sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu. 42 Pelaksanaan 1. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemelirehabilitasi haraan hasil rehabilitasi hutan konhutan dan lahan servasi kecuali cagar alam dan zona
Pemda provinsi 1. — 2. Penetapan lahan krit is skala provinsi. 3. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS 4. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi
Pemda kab./ kota 1. — 2. Penetapan lahan krit is skala kabupaten/kota. 3. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/subDAS. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten/ kota.
Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.
Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupatan/kota.
1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman
1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan
8
No
55
Sub bidang termasuk hutan mangrove
Pemerintah inti taman nasional. 2. —
Pemda provinsi hutan raya skala provinsi. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabi-litasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi
Penelit ian dan pengembangan kehutanan
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan litbang kehutanan, pemberian perizinan penelitian oleh lembaga asing, pemberian perizinan penelit ian pada kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan dengan tujuan khusus litbang, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan o leh asing, provinsi dan kabupaten/kota.
Koordinasi dan penyelenggaraan litbang kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi.
9
Pemda kab./ kota pada taman hutan raya skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota. Penyelenggaraan litbang kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelit ian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten/kota.
Tabel 2. Perbandingan antara kondisi pengelolaan DAS saat ini dengan yang diharapkan (Peraturan Menhut No.: P. 42/Menhut-II/2009) No. 1.
2.
3.
Kondisi pengelolaan DAS Saat ini Yang diharapkan a. Bersifat parsial a. Perencanaan dilaPerencanaan (belu m terintegrasi). kukan secara ter-padu b. Belu m memiliki b. Memiliki tujuan tujuan bersama bersama yang te-lah (bersifat sektoral). disepakati. c. Proses penyusunanc. Proses penyusun-an nya kurang partisiparencana dilaktif. sanakan secara d. Tidak memiliki kekupartisipatif. atan hukum yang d. Mempunyai kekukuat. atan hukum. e. Tidak efekt if dan e. Efekt if dan efisien efisien (kurang diacu (menjadi salah satu oleh berbagai pihak, acuan dalam dianggap rencana perencanaan sekbidang RLPS/RLKT) toral/bidang lain) a. Masing-masing sektor a. Ada lembaga koorKelembagaan bekerja sendiri berdadinatif para p ihak sarkan kepentingannya terkait pengelolaan b. Belu m ada pembagian DAS seperti Foru m tugas, fungsi dan DAS meka-n isme kerja yang b. Kapasitas lemba-gajelas dalam lembaga yang telah pengelolaan DAS ada men ing-kat c. Beberapa foru m DAS dengan mem-perjelas di daerah telah terbentugas, fungsi dan tuk tetapi belu m bisa meka-n isme kerja bekerja secara efekt if lem-baga/organisasi tersebut. c. Lembaga koordi-natif berperan se-cara efektif untuk mensinergikan kebijakan, kegiatan dan pendanaan. a. Kegiatan di lapangan a. Kegiatan pengeloPelaksanaan cenderung egosektoral, laan DAS dilaksabelum terpadu. nakan secara terpadu b. Kebijakan Pemda cen(sudah ada derung mengeksploitakoordinasi, inte-grasi, Kgt/aspek manajemen
10
No.
4.
Kgt/aspek manajemen
Pengendalian
Kondisi pengelolaan DAS Saat ini Yang diharapkan si sumberdaya alam sinkronisasi dan DAS untuk peningkatsinergi di an-tara an Pendapatan Asli pihak-pihak/ sektor Daerah (PAD). terkait ). c. Konservasi dan rehabi- b. Ko mit men Pemda litasi DAS mengandaldalam mengelo la dan kan pemerintah terutamelestarikan DAS ma sektor kehutanan. tinggi. d. Pemanfaatan jasa ling- c. Konservasi dan rekungan DAS belu m d ihabilitasi DAS hargai. melibatkan para pihak (Pemerin-tah, Pemda, swas-ta dan masyara-kat). d. Pembayaran jasa lingkungan DAS dilakukan secara bertahap dan dimanfaat kan untuk mendanai konser-vasi dan rehabili-tasi DAS. a. Monitoring dan evalu- a. Ada koordinasi para asi terbatas oleh instipihak dalam tusi tertentu, belum melakukan moniada koordinasi dan toring dan evalua-si sharing informasi. serta ada shar-ing b. Pengawasan dan peinformasi. nertiban belum banyak b. Pengawasan melimelibatkan masyarabatkan masyara-kat, kat. ada jejaring kerja c. Penertiban terhadan yang baik, hasil pelanggaran peraturan monitoring dan kurang dilaksanakan evaluasi dija-d ikan secara konsisten umpan balik untuk d. Kondisi DAS tidak perbaikan men jadi indikator kipengelolaan DAS. nerja institusi yang ter- c. Penegakan hukum kait dengan pengelolabisa berjalan de-ngan an DAS. baik d. Kesehatan DAS men jadi indikator kinerja institusi yang terkait pe-ngelo laan
11
No.
5.
Kgt/aspek manajemen Sistem Informasi Manajemen DAS (SIM DAS)
a. b.
c.
d.
6.
Partisipasi parapihak/ masyarakat
a.
b.
c.
Kondisi pengelolaan DAS Saat ini Yang diharapkan DAS. SIM DAS belu m tera. SIM DAS sudah bangun dengan baik. terbangun dengan Software, hardware baik dengan data dan dan sumberdaya mainformasi yang nusia belum memadai lengkap. Banyak instansi hab. SIM DAS ditun-jang nya mengumpulkan software, hardware data sesuai kepentingdan sumberdaya maannya, belum ada jenusia yang mema-dai. jaring kerja. c. Jejaring kerja inPublikasi data dan informasi antar formasi tentang DAS instansi/para pihak secara utuh masih tersudah terbangun, data batas. dan informasi terintegrasi dan mudah diakses. d. Publikasi data dan informasi untuk setiap DAS teruta-ma DAS prioritas tersedia secara lengkap. Keterlibatan paraa. Partisipasi para-p ihak pihak termasuk matermasuk masyarakat syarakat masih belu m pada berbagai optimal. tahapan Pembagian peran, hak penyelenggaraan dan kewajiban para pengelolaan DAS pihak belu m jelas. sudah terwujud Pengelolaan DAS didengan pembagian anggap sebagai cost peran dan tang-gung centre sehingga tidak jawab yang jelas. men jadi prioritas Peb. Terbangunnya kemerintah Daerah, mitraan antara beswasta dan masyaraberapa pihak yang kat. memiliki kepentingan terhadap sumberdaya DAS. c. Pengelolaan DAS men jadi perhatian/ prioritas bagi se-mua pihak yang terkait karena me-nyangkut
12
No.
Kgt/aspek manajemen
7.
Insentifdisinsentif
8.
Pembiayaan
Kondisi pengelolaan DAS Saat ini Yang diharapkan kepen-tingan ekonomi dan lingkungan semua pihak a. Insentif bagi masyaraa. Pemberian insentif kat di hulu DAS atau dalam bentuk banpihak lain yang melaktuan, kemudahan, sanakan pengelolaan dan/atau fasilitas lain DAS masih kurang. yang atraktif bagi b. Disinsentif bagi pencepihak yang mar belu m dilaksanamelaksanakan kan. program PDAS c. Insentif dan disinsentif terutama di hulu DAS untuk instansi pemedan kawasan lindung. rintah berdasarkan b. Pemberian d iskinerja keberhasilan insentif/sanksi ba-gi pengelolaan DAS bepencemar/ peru-sak lu m dilaksanakan. DAS (p ihak penyebab degra-dasi hutan, tanah dan air) c. Penerapan insentif dan disinsentif ba-gi instansi peme-rintah berdasarkan kinerja pengelola-an DAS. a. Pembiayaan pengelola- a. Penerapan cost an DAS masih sangat sharing antara Pemengandalkan dana merintah, Pemda, pemerintah. swasta dan masyab. Cost sharing belum rakat termasuk dilak-sanakan dengan peluang memanfaoptimal atkan dana interc. Belu m ada peraturan nasional. tentang sistem pembia- b. Penerapan beneyaan pengelolaan DAS ficiaries and poluters pay principles c. Tersedianya peraturan mengenai pembiayaan pengelolaan DAS
13
Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Unit pengelolaan yang digunakan dalam kegiatan rehabilirtasi hutan dan lahan adalah satuan DAS (pasal 9 ayat 2). Dalam Tabel 1 disebutkan bahwa kegiatan RHL termasuk hutan mangrove karena wilayah mangrove merupakan bagian ekosistem DAS, seperti pengertian DAS yang disebutkan dalam UU No. 7 tahun 2004. Untuk menyelenggarakan kegiatan yang memadai perlu dukungan IPTEK hasil penelitian, baik dalam bentuk teknik maupun sistem pengelolaan yang meliputi sitem perencanaan, pelaksanaan, peran-serta masyarakat, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Hasil penelitian juga bisa dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan, seperti Peraturan Menteri. Dalam PP tersebut terdapat 13 amanat yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri yakni: 1. Penyusunan Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Pasal 7) 2. Tata cara penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS; Pasal 13 ayat 5) 3. Tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (RPRH, Pasal 15 ayat 4) 4. Tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL; Pasal 16 ayat 3) 5. Tata cara penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL; Pasal 20) 6. Tata cara Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pasal 33) 7. Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pasal 34 ayat 2) 8. Pemberian Insentif (Pasal 40 ayat 2) 9. Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Lahan yang Dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 41 ayat 4) 10. Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan (Pasal 50 ayat 5) 11. Pedoman Reklamasi Hutan pada Areal Bencana Alam (Pasal 51 ayat 6) 12. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Secara Periodik (Pasal 55 ayat 6) 13. Pedoman Pembinaan dan Pengendalian (Pasal 57) Penelitian yang diharapkan dari pengguna bisa juga mengacu hasil workshop ”Peran Hutan dan Kehutanan dalam Meningkatkan 14
Daya Dukung DAS” pada November 2007 yang diselenggarakan oleh BPK Solo. Penyelenggaraan litbang yang diusulkan meliputi: 1. Litbang Kehutanan dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor 2. Litbang Hasil Air dari Hutan dan Kekeringan 3. Litbang Kelembagaan Kehutanan Dalam Pengelolaan DAS III. HASIL PENELITIAN YANG TELAH DICAPAI Penelitian di bidang pengelolaan DAS yang telah diselenggarakan oleh BPK Solo (sebelumnya bernama Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Indonesia Bagian Barat) dalam kurun waktu tahun 2003-2009 dapat dipilah antara penelitian untuk mendukung sistem pengelolaan DAS dan teknologi konservasi tanah dan air sebagai pendukung pengelolaan DAS. Penelitian pada sistem pengelolaan DAS diwadahi dalam koordinasi UKP (Usulan Kegiatan Penelitian) Sistem Karakterisasi DAS yang meliputi penelitian: 1. Kajian sistem karakterisasi DAS zona ekologi Jawa dan Sumatera 2. Kajian aplikasi PJ dan SIG untuk monitoring dan evaluasi DAS 3. Kajian optimalisasi luas penutupan lahan terhadap tata air 4. Pemodelan hidrologi DAS 5. Pengeolaan lahan terhadap hidrologi 6. Analisa tipologi sosial dan pengaruhnya terhadap kinerja DAS 7. Kajian implementasi pengelolaan DAS pada skala mikro 8. Pengembangan sistem karakterisasi DAS, tata ruang dan kelembagaan untuk perencanaan pengelolaan sub DAS 9. Sistem analisis neraca ekonomi SDA dalam DAS Secara diagram penelitian tersebut disintesiskan seperti pada Lampiran 1. Hasil penelitian pendukung Sistem Karakterisasi DAS telah digunakan sebagai basis sistem pengelolaan DAS dan telah dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan tiga buku yakni: 1. Sidik Cepat Degradasi Sub DAS (oleh Paimin, Sukresno, dan Purwanto, terbit tahun 2006) 2. Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor (oleh Paimin, Sukresno, dan Irfan Budi Pramono, terbit tahun 2008) 3. Sistem Perencanaan Pengelolaan Sub DAS Berbasis Karakterisasi DAS (oleh Paimin, Sukresno, Purwanto, dan Dewi Retna Indrawati, belum terbit). 15
Penelitian bidang teknologi konservasi tanah dan air sebagai pendukung pengelolaan DAS mencakup: 1. Pengaruh tanaman kayu putih terhadap tata air 2. Pengaruh tanaman akasia dan Ekaliptus terhadap tata air 3. Pengaruh tanaman sengon terhadap tata air 4. Dampak hutan tanaman terhadap erosi, evapotranspirasi, dan hidrologi 5. Teknik rehabilitasi lahan bekas tambang feldsfar dan tambang kapur 6. Pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pantai berpasir 7. Teknik pengendalian dan mitigasi tanah berpotensi longsor 8. Pengetahuan lokal untuk mitigasi longsor 9. Pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan hutan Lawu Barat 10. Kelembagaan social forestry di kawasan hutan tanaman Juwangi, Gombong, Cepu, Klaten, Wonosobo, Banyumas, dan Wonogiri.
IV. RENCANA PENELITIAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAS Penyusunan rencana penelitian pengelolaan DAS didasarkan pada kebutuhan teknologi oleh para pengguna, hasil penelitian yang telah dicapai dan sedang berjalan, program penelitian Badan Litbang Kehutanan, dan kapasitas BPK Solo, terutama sumberdaya manusia dan biaya. Program penelitian dan pengembangan Badan Litbang Kehutanan menggunakan acuan dasar Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Tahun 2010-2025 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.163/MENHUT-II/2009), di mana Pengelolaan DAS merupakan salah satu Sub-Tema penelitian dan pengembangan kehutanan. Untuk mendukung program nasional pengelolaan DAS, Badan Litbang Kehutanan menjabarkan litbang bidang Pengelolaan DAS dalam Rencana Penelitian Integratif (RPI) yang dipilah dalam RPI Sistem Pengelolaan DAS dan RPI Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Pendukung Pengelolaan DAS. Dengan demikian BPK Solo dalam menjabarkan kerangka dasar litbang pengelolaan DAS harus menginduk pada dua bingkai RPI tersebut. Prakiraan litbang sistem pengelolaan DAS dapat menggunakan acuan PP No. 38 tahun 2007, PP No 76 tahun 2008, dan 16
PerMenKehut No. P.42/Menhut-II/2009. Prakiraan penyelenggaraan litbang teknologi pengelolaan sumberdaya lahan dan air dapat mengacu PP No. 38 tahun 2007 dan PP No 76 tahun 2008. Di samping itu usulan penelitian hasil workshop ”Peran Hutan dan Kehutanan dalam Meningkatkan Daya Dukung DAS” pada November 2007 dapat dijadikan rujukan. Rencana penelitian yang terhimpun dalam RPI Sistem Pengelolaan DAS mencakup: 1. Sistem perencanaan pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi. 2. Sistem monev pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi. 3. Sistem kelembagaan pengelolaan DAS tingkat daerah tangkapan air dalam kabupaten dominan (tingkat hulu), lintas kabupaten, dan lintas provinsi. 4. Sistem implementasi pada DAS skala mikro. Sistem perencanaan pengelolaan DAS diarahkan pada aplikasi formula sistem karakterisasi DAS untuk digunakan sebagai dasar pengujian dalam sistem perencanaan, baik tingkat sub DAS (kabupaten) maupun tingkat DAS (lintas kabupaten dan lintas provinsi). Dalam pengujian sistem perencanaan pengelolaan DAS harus disinergikan dengan sistem perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, yang merupakan kegiatan pokok dalam pengelolaan DAS, secara hierarkis dan harmonis. Dalam menghimpun data yang valid/sahih serta dalam mendukung analisis data yang lebih cepat dan akurat perlu penelitian pemanfaatan teknologi penginderaan jauh serta aplikasi sistem informasi geografis untuk kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan sistem informasi manajemen DAS. Berkaitan dengan kelestarian tata air yang diharapkan, maka penelitian optimalisasi luas hutan pada berbagai kondisi alami sangat diperlukan sebagai basis perencanaan. Penelitian sistem monev dipilah antara monev kinerja DAS dan monev pengelolaan DAS. Brooks et al. (1990) memilah monitoring pengelolaan DAS dalam tiga tipe yakni: (1) monitoring sebab-akibat, (2) monitoring sifat dasar sebagai basis perencanaan, dan (3) monitoring berdasar kebutuhan (terhadap standar). Kedua prinsip monev tersebut dapat disinergikan dalam suatu penelitian dengan pemahaman berikut: 1. Monev sebab-akibat ditujukan untuk memperoleh hubungan antara masukan hujan, kondisi daerah tangkapan air (catchment 17
area) sebagai prosesor, dengan luaran yang dicerminkan oleh watak aliran atau tata air di hilirnya seperti banjir, hasil air sebagai pasokan air, dan sedimen terangkut. Kondisi daerah tangkapan air dipengaruhi sifat alami dan sifat yang dipengaruhi oleh campur tangan manusia di dalamnya (manajemen). Bentuk atau wujud intervensi manusia merupakan salah satu sebab dari akibat terjadinya degradasi lahan. 2. Monev sifat dasar merupakan manivestasi dari kinerja yang bisa digunakan sebagai basis perencanaan pengelolaan. Sifat dasar suatu DAS bisa didiagnosis melalui sistem karakterisasi DAS yang menunjukkan sifat rentan/rawan dan potensi. 3. Monev berdasar kebutuhan (terhadap standar) merupakan monev pengelolaan yakni pembandingan antara hasil pelaksanaan dengan standar yang telah dirancang (Terry, 1986). Perbedaan hasil dengan standar deviasi yang telah ditetapkan harus dirunut sumber kasalahannya pada setiap fungsi manajemen yakni pada fungsi perencanaan, atau pelaksanaan, atau kelembagaan. Penelitian kelembagaan diarahkan pada kebutuhan seperti disebutkan dalam Tabel 2 yakni untuk memperoleh formulasi kelembagaan yang mampu mengkoordinasi para pihak terkait pengelolaan DAS, menjabarkan tugas, fungsi dan mekanisme kerja lembaga/organisasi terkait, serta berperan secara efektif untuk mensinergikan kebijakan, kegiatan, dan pendanaan. Di samping itu penelitian juga diarahkan untuk memperoleh kejelasan penjabaran kelembagaan Kesatuan Pengelolaan DAS. Penelitian sistem implementasi lebih dititikberatkan pada pengelolaan DAS skala mikro di mana seluruh fungsi-fungsi pengelolaan dilakukan secara komprehensif. Kondisi biofisik, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat sangat bersifat lokal sehingga implementasi setiap fungsi manajemen akan bersifat lokal pula. Dengan demikian formulasi sistem implementasi dalam suatu DAS atau sub DAS merupakan bentuk integral dari formula pengelolaan DAS mikro. Lingkup penelitian teknik konservasi tanah dan air sebagai pendukung pengelolaan DAS mengikuti daur hidrologi atau daur air dalam suatu DAS yang dipilah menjadi teknik konservasi tanah dan air lahan daratan, lahan rawa/gambut, dan lahan pantai. Penelitian pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah daratan terkait teknologi konservasi tanah pada setiap penggunaan lahan (land use), dan karakteristik tata air daratan. Teknik konservasi 18
tanah dan air bertumpu pada prinsip pengendalian air hujan sehingga tidak menimbulkan degradasi lahan, dan mampu menyimpan air untuk kebutuhan makhluk hidup. Interaksi antara tanah dan air hujan dapat menimbulkan berbagai bentuk erosi yakni: 1. Tetes air hujan dan tetes air tajuk (throughfall) serta limpasan permukaan menghasilkan erosi percik (splash erosion), erosi lapis (sheet/interill erosion), dan erosi alur (rill erosion). 2. Limpasan permukaan yang mengalir terkonsentrasi akan menimbulkan morfoerosi berupa erosi jurang (gully erosion), erosi tebing sungai (stream bank erosion), dan erosi tepi jalan. 3. Air yang masuk ke dalam tanah dan kemudian mengalir sebagai aliran bawah tanah bisa mengakibatkan erosi lubang saluran (tunnel erosion) dan gerak masa tanah (mass movement) atau tanah longsor (land slide). Prinsip dasar ini dapat digunakan sebagai penuntun dalam melakukan penelitian pengendalian air hujan sebagai penyebab utama terjadinya erosi. Setiap perlakukan pengendalian air hujan, terutama vegetatif, akan memberikan watak atau karakteristik tata airnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa vegetasi hutan memiliki kebutuhan air untuk evapotranspirasi yang tinggi sehingga sering timbul kontradiksi menanam atau tidak menanam berkaitan dengan kebutuhan hasil air. Oleh karena itu penelitian pemilihan jenis tanaman pada setiap tapak (site) tidak hanya berdasarkan kesesuaian tumbuh serta fungsi perlindungan tanah tetapi juga karakteristik tata airnya untuk memberikan informasi dasar jaminan kelestarian pasokan (hasil) air. Penelitian yang diperlukan dalam teknik pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah rawa/gambut mencakup sistem evaluasi lahan gambut/rawa, karakteristik tata air rawa/gambut, teknologi budidaya lahan gambut dan rawa. Sistem evaluasi lahan akan memberikan dasar formulasi kesesuaan jenis terhadap setiap karakteristik lahan gambut/rawa sehingga dalam perencanaan penerapan teknologi vegetatif lebih aplikatif. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik tata air rawa dan lahan gambut yang porous, dan teknik budidaya yang bertumpu pada karakteristik lahannya. Penelitian pada lahan ini bagi BPK Solo perlu pertimbangan ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukungnya. Penelitian teknik pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah pantai dibagi menjadi sistem evaluasi lahan pantai, karakteristik tata air pantai, dan teknologi budidaya lahan pantai. 19
Dasar pemikirannya seperti diuraikan pada pengelolaan lahan rawa/gambut.
V. PENUTUP Suatu penelitian akan menghasilkan IPTEK yang berguna apabila hasil tersebut bisa diadopsi dan diimplementasikan oleh para penggunanya. Oleh karena itu dengan menelaah peraturan perundangan yang ada diharapkan bisa dijadikan pijakan dasar prakiraan IPTEK yang diperlukan oleh pengguna. Cukup besar IPTEK yang dibutuhkan, namun dalam membangun kerangka dasar penelitian, BPK Solo akan bertumpu pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, baik sumberdaya manusia mupun sarana pendukung serta biaya yang tersedia. Kerangka dasar penelitian ini disampaikan tidak dalam bentuk rinci kegiatan penelitian tetapi hanya memberikan arah sasaran terhadap hasil yang harus dicapai untuk bisa mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS secara nasional. Diharapkan kerangka dasar penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi BPK Solo dalam rangka menyusun program kerja tahun 2010-2014. DAFTAR PUSTAKA Brooks, K.N., H.M. Gregersen, A.L. Lundgren, R.M. Quinn. 1990. Manual on Watershed Management Project Planning, Monitoring and Evaluation. ASEAN-US Watershed Project. College, Laguna Philippines. Departemen Kehutanan. 2001. Eksekutif. Data Strategis Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta. Departemen Kehutanan. 2007. Lahan Kritis Per BPDAS Tahun 2007. Situs Resmi Departemen Kehutanan. http://www.dephut.go.id. Dixon, J.A. and K.W. Easter. 1986. Integrated Watershed Management : An Approach to Resource Management. In K.W. Easter, J.A. Dixon, and M.M. Hufschmidt. Watershed Resources Management. An Integrated Framework with Studies from Asia and the Pasific. Studies in Water Policy and Management, No. 10. Westview Press and London. Honolulu.
20
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.163/MENHUT-II/2009 tentang Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025. Badan Litbang Kehutanan. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.328/ Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Pencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. Paimin, Sukresno, dan Purwanto. 2006. Sidik Cepat Degradasi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS). Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam. Bogor. Paimin, Sukresno, dan I.B. Pramono. 2009. Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor. Puslit Sosek Kebijakan. Bogor. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-V/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Terry, G.R. 1986. Principles of Management. 8th . Alih Bahasa. Winardi. Asas-Asas Menejemen. Cetakan IV. Alumni. Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4377. Fokus media. Bandung. Undang Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. No. 125.
21
Lampiran 1. Penelitian BPK Solo dalam mendukung sistem pengelolaan DAS DUKUNGAN PENELITIAN TEHADAP SISTEM KARAKTERISASI DAS
DUKUNGAN PENELITIAN TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DAS
Sistem Anal Ekon Peren c Pengel D AS
Pengemb SisKarD AS Untuk Peren canaan
MODELING HIDOROLOGI DAS PERENC AN AAN PENGELOL AAN DAS & SUB D AS
Pengelolaan Lahan terhadap Hidrologi
SISTE M KAR AKTERIS ASI DAS ZON A EKOLOGI SUMATER A dan J AWA
SISTEM KARAKTERISASI DAS
KERENTANAN & POTENSI
SISTEM PENGELOLAAN
(ALAMI & MANAJEMEN)
DAS, SUB DAS, MIKRO DAS
DAS, SUB DAS, MIKRO DAS
Aplikasi Penginderaan Jauh & GIS
MONEV PENGELOLAAN DAS & SUB DAS
Optimalisasi (%) Hutan terhadap Tata Air
An alisa Tipologi Sosial terhadap Kinerja DAS
PENELITI AN
22
IMPLEMENTASI DAS MIKRO
Kaj. Impl Peng DAS Mikro
