ARAH PENELITIAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1 TAHUN 2012 - 2021 Oleh : Irfan B. Pramono2 dan Paimin3 Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jl. A. Yani PO Box 295 Pabelan. Telepon/Fax.: (+62 271) 716709/716959 Email:
[email protected] 2 3 Email:
[email protected] &
[email protected]
ABSTRAK Keberhasilan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja DAS. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan kerangka dasar arah penelitian monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS untuk jangka waktu 10 tahun ke depan (2012 – 2021). Metode yang digunakan adalah mencermati kondisi monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS saat ini, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Setelah itu dirumuskan strategi dan arah riset monitoring dan evaluasi ke depan. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini monev pengelolaan DAS belum banyak dilakukan, yang sudah banyak dilakukan adalah monev kinerja DAS. Namun demikian, dalam melakukan monev kinerja DAS masih banyak parameter-parameter yang belum bisa diperoleh atau diukur. Untuk itu perlu sinergi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Selain itu, penyederhanaan kriteria dan indikator perlu dilakukan sehingga mudah dilakukan oleh stakeholder. Berdasarkan roadmap litbang kehutanan maka penelitian monev pengelolaan DAS dibagi menjadi monev pengelolaan DAS hulu, lintas kabupaten, lintas propinsi dan pulau- pulau kecil, masing-masing dibagi dalam program lima tahunan. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan maka perlu dikembangkan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS. Dengan adanya sistem ini maka semua informasi yang menyangkut monev pengelolaan DAS dapat diakses oleh semua pihak. Kata kunci: riset, monitoring, evaluasi, pengelolaan DAS
1
Makalah ini disampaikan pada Workshop Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Surakarta, 21 Oktober 2011. Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
40
I. A.
PENDAHULUAN Latar Belakang
Masalah banjir, sedimentasi dan kekeringan silih berganti terjadi di beberapa tempat. Masalah tersebut tidak dapat diatasi selain dengan pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) karena masalah banjir, sedimentasi dan kekeringan tidak berdiri sendiri di suatu wilayah namun berkaitan erat dengan wilayahwilayah yang mempengaruhinya. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Kehutanan No. 39, 2009). Sistem di dalam DAS terdiri dari input alamiah seperti sumber daya lahan, air, iklim, dan input manajemen seperti keahlian, bahan, peralatan, dan tenaga. Input ini akan diolah atau dikelola di dalam DAS yang berupa pemanfaatan sumber daya alam dan pengaturan organisasi. Hasilnya berupa output seperti hasil air, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan jasa lingkungan. Selain menghasilkan output tersebut, pengelolaan DAS juga mempunyai dampak on site yang berupa longsor, erosi dan kehilangan hara serta dampak off site berupa perubahan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran. Kegiatan pengelolaan DAS di Indonesia sudah sejak lama dilakukan, namun kondisi DAS kritis di Indonesia makin meningkat. Penanganan DAS kritis banyak dilakukan dengan merehabilitasi lahan-lahan kritis. Tolok ukur keberhasilan penanganan lahan kritis secara vegetatif adalah persen tumbuh. Kadang-kadang kurang ada korelasi antara keberhasilan merehabilitasi lahan kritis dengan masalah banjir, sedimentasi dan kekeringan. Dengan demikian maka untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan DAS maka aspek banjir, sedimentasi, dan kekeringan juga harus dipantau sejak sebelum dilakukan kegiatan pengelolaan DAS sampai beberapa tahun setelah selesainya kegiatan pengelolaan DAS.
41
Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS ini dapat diumpamakan sebagai “general check up” kesehatan suatu DAS. Hasil monev ini dapat mengetahui tingkat keparahan suatu DAS dan sumber penyakit yang menyebabkan DAS tersebut sakit parah. Dengan demikian hasil monev ini wajib dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan berikutnya untuk penyembuhan kekritisan DAS. Metode evaluasi pengelolaan DAS ada dua macam yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sebaiknya evaluasi pengelolaan DAS menggunakan gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif (Kerr and Chung, 2001). Hasil monev pengelolaan DAS harus dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak. Untuk dapat dimanfaatkan oleh semua pihak maka hasil monev ini harus disajikan secara online. Untuk itu perlu lembaga khusus atau salah satu stake holder yang telah ada untuk menangani penyajian hasil monev pengelolaan DAS. B.
Kondisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Saat Ini
Monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan DAS dibagi dua yaitu monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS (Gambar 1) dan monitoring dan evaluasi kinerja DAS (Gambar 2). Identifikasi Masalah
Perencanaan Pengelolaan DAS Pelaksanaan Pengelolaan DAS
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS
Gambar 1. Proses monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS
42
Input
Input Alam: Lahan, air, iklim
Input Managemen: Tenaga, bahan, peralatan,
Proses Pengelolaan DAS
Output
Output alami: Onsite: erosi, longsor Offsite: banjir, sedimentasi
Output ekonomi: Produktivitas lahan, pendapatan masyarakat, jasa lingkungan
Output sosial: Partisipasi, tekanan penduduk, kelembagaan, kepedulian
Monitoring dan evaluasi kinerja DAS
Gambar 2. Proses monitoring dan evaluasi kinerja DAS (Kerrand Chung, 2001 dengan penyesuaian) Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS bertujuan untuk mengetahui antara rencana pengelolaan DAS dan hasil dari pelaksanaannya. Apabila belum sesuai maka hasil monev ini akan dijadikan dasar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan datang. Sedangkan monitoring dan evaluasi kinerja DAS bertujuan untuk mengetahui kondisi DAS, apakah DAS tersebut kondisinya sakit sehingga perlu dipulihkan daya dukungnya atau apakah kondisi DAS tersebut sehat sehingga hanya perlu dipertahankan daya dukungnya.
43
Monev kinerja DAS yang dilakukan saat ini menggunakan 3 kriteria yaitu lahan, tata air, dan sosial ekonomi dan kelembagaan. Kriteria lahan mempunyai empat indikator yaitu a) Penutupan oleh vegetasi, b) Kesesuaian penggunaan lahan, c) Indeks erosi dan atau pengelolaan lahan, d) Kerawanan tanah longsor. Kriteria tata air mempunyai empat indikator yaitu a) Debit sungai, b) Laju sedimentasi, c) Kandungan pencemar, d) Koefisien limpasan. Kriteria soseklem (sosial, ekonomi kelembagaan) mempunyai 11 indikator yaitu a) Kepedulian penduduk, b) Partisipasi masyarakat, c) Tekanan penduduk terhadap lahan, d) Ketergantungan terhadap lahan, e) Tingkat pendapatan, f) Produktivitas lahan, g) Jasa lingkungan, h) Pemberdayaan lembaga lokal/adat, i) Ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, j) Koordinasi Integrasi Sinergi Sinkronisasi (KISS) , k) Kegiatan Usaha Bersama. Saat ini yang sudah banyak dilakukan adalah monitoring dan evaluasi kinerja DAS. Walaupun sudah banyak dilaksanakan namun masih banyak kendala yang dihadapi khususnya dalam pengumpulan data baik aspek biofisik maupun sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Sebagian besar DAS belum ada pencatatan data hidrologi yang kontinyu sehingga untuk mengevaluasi kinerja DAS dari aspek tata air belum dapat dilakukan, padahal aspek tata air ini berkontribusi cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kerangka dasar arah penelitian “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS dan Kinerja DAS” 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2012 – 2022. II.
PERMASALAHAN MONITORING DAN PENGELOLAAN DAN KINERJA DAS
EVALUASI
A. Masalah substansi monev Ada beberapa masalah substansi dalam monitoring dan evaluasi kinerja DAS yaitu 1) Kriteria, indikator, dan parameter monev belum disepakati antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan DAS, 2) Hasil monev belum dijadikan indikator kinerja institusi yang terkait dengan pengelolaan DAS, 3) Parameter penyusun monev kinerja DAS perlu disederhanakan namun dapat mewakili semua aspek kinerja DAS. 44
B. Masalah koordinasi monev Masalah dalam koordinasi monev antara lain: 1) Monev pengelolaan DAS selama ini masih dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, belum ada koordinasi, belum ada sharing data dan informasi hasil monev, 2) Kegiatan monev pengelolaan DAS belum banyak melibatkan masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas maka kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan kinerja DAS sebaiknya direncanakan sejak awal dan melibatkan semua pihak yang terkait dan ada salah satu lembaga yang dapat dijadikan “clearing house” yang berfungsi mengumpulkan data hasil monitoring pengelolaan dan kinerja DAS.
III.
DASAR HUKUM
Ada beberapa produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS antara lain: a. Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan memerlukan pengendalian yang terdiri dari monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. b. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.163/MENHUTII/2009 Tentang Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025. Dalam tema Pengelolaan Hutan dengan sub tema Pengelolaan DAS diarahkan untuk menghasilkan 2 produk iptek yaitu: 1) Sistem pengelolaan DAS (Sistem Perencanaan, Kelembagaan, serta Monitoring dan Evaluasi DAS), 2) Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Alam pada kawasan DAS. Produk yang dihasilkan pada tahun 2010 – 2014 adalah Sistem pengelolaan DAS hulu, lintas kabupaten dan lintas provinsi. Tahun 2015 – 2019 produk yang dihasilkan adalah Sistem pengelolaan DAS lintas provinsi dan pulau-pulau kecil, sedangkan tahun 2020 – 2024 produk yang dihasilkan adalah Sistem Pengelolaan DAS pulau-pulau kecil. Untuk mendapatkan produk-produk tersebut maka dilakukan 45
penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi yaitu tahun 2010 -2014 melakukan riset monev DAS hulu wilayah kabupaten, lintas kabupaten, dan lintas provinsi, sedangkan tahun 2015 – 2019 melakukan riset monev pengelolaan DAS lintas provinsi dan pulau-pulau kecil, dan tahun 2020 2024 melakukan riset monev pengelolaan DAS pulaupulau kecil. c. Peraturan Menteri Kehutanan No.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan dan evaluasi antara lain: a) sistem asupan, proses, luaran, dan hasil, b) indikator kinerja yang perlu dimonitor adalah evaluasi kinerja kegiatan dan program. c) instrumen monev mencakup metode monitoring (alat, cara, lokasi, dan waktu) serta metode evaluasi. d) Agen/aktor yang bertanggung jawab terhadap monitoring suatu indikator, dan evaluasi. e) Capaian indikator kinerja, dan mekanisme umpan balik bagi perbaikan kinerja. f) Rencana jumlah anggaran dan sumber anggaran, dan mekanisme penganggaran. d. Peraturan Menteri Kehutanan No. 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu, disebutkan bahwa ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan monev pengelolaan DAS selama ini, antara lain: a) monev terbatas oleh institusi tertentu, belum ada koordinasi dan sharing informasi, b) Kondisi DAS tidak menjadi indikator kinerja institusi yang terkait dengan pengelolaan DAS. e. Peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai, disebutkan kriteria monev kinerja DAS terdiri dari penggunaan lahan, tata air, dan sosial, ekonomi dan kelembagaan.
46
IV. A.
STRATEGI DAN ARAH RISET MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS Strategi Riset Monev Pengelolaan DAS
Strategi riset monev pengelolaan DAS dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang sudah melakukan monitoring kinerja DAS. Instansi tersebut dapat Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) di bawah Kementerian Kehutanan dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) dibawah Pemerintah Provinsi maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Instansi-instansi tersebut sudah memonitor aspek utamanya yaitu tata air, namun sebagian juga mempunyai data lahan dan sosek. Luas DAS yang dimonitor juga bervariasi, untuk BP DAS biasanya memonitor DAS dengan luasan yang relatif kecil, sedangkan BPSDA memonitor DAS dengan luasan sedang, dan BBWS memonitor DAS dengan luasan yang cukup besar. Untuk data hujan sebaiknya memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan oleh BMKG dan Dinas Pertanian maupun Dinas Pengairan kabupaten. Kementerian Lingkungan Hidup beserta jajarannya di daerah melakukan analisis kualitas air dalam rangka “Prokasih” sehingga kita dapat memperoleh data tersebut untuk melengkapi monev pengelolaan DAS. Dinas-dinas maupun instantsi yang disebutkan di atas termasuk stakeholder yang utama dalam pengelolaan DAS sehingga diharapkan akan mudah bila diajak kerjasama dalam melakukan monev pengelolaan DAS. B.
Arah riset monev pengelolaan DAS
Berdasarkan strategi riset monev pengelolaan DAS tersebut, maka arah riset monev pengelolaan DAS adalah : a.
Riset dilakukan pada berbagai skala wilayah pengelolaan: Untuk DAS hulu, lintas kabupaten, dan lintas provinsi dilakukan pada tahun 2010 – 2014. Untuk tahun 2015 – 2019 masih melakukan penelitian pada lintas provinsi dan mulai pada DAS di pulau-pulau kecil, sedangkan tahun
47
b.
c.
V.
2020- 2024 masih menyelesaikan monev pengelolaan DAS di pulau-pulau kecil. Riset untuk pengembangan kriteria dan indikator pada setiap skala wilayah pengelolaan yang dapat disepakati oleh semua stakeholder. Kriteria dan indikator yang dikembangkan paling tidak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) harus jelas, dapat dipahami oleh semua pihak, 2) sederhana, mudah dikumpulkan datanya, 3) mewakili seluruh komponen yang berpengaruh dalam pengelolaan DAS. Riset untuk pengembangan sistem informasi monev pengelolaan DAS. Pengembangan sistem informasi monev pengelolaan DAS ini bertujuan untuk mengefektifkan lembaga-lembaga yang sudah ada, dan mensinergikan hasil-hasil monev yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang selama ini masih terpisah – pisah namun terjadi pengulangan parameter monev yang diukur. PENUTUP
Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan DAS. Hanya sampai saat ini monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, hasil monev ini juga masih belum banyak dimanfaatkan. Diharapkan, ke depan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana dan pelaksanaan pengelolaan DAS. Dengan tersusunnya tulisan “ Arah Penelitian Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS” ini maka diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menyusun “Road Map” Penelitian Pengelolaan DAS ke depan sehingga penelitian-penelitian ke depan sudah mempunyai arah dan tujuan yang jelas.
48
DAFTAR PUSTAKA Keputusan Menteri Kehutanan. 2009. SK.163/Menhut-II/2009 tentang Roadmap penelitian dan pengembangan kehutanan 2010 -2025. Kerr, J and K.Chung. 2001. Evaluating watershed management projects. International food policy reseach institute. CAPRi working paper No. 17. Washington Peraturan Pemerintah No 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan reklamasi hutan. Peraturan Menteri Kehutanan No.39 tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu. Peraturan Menteri Kehutanan No. 42 tahun 2009 tentang Pola umum, kriteria dan standar pengelolaan DAS terpadu. Peraturan Direktorat Jenderal Rehabiltasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan, No. P.04. tentang Pedoman monitoring dan evaluasi Daerah Aliran Sungai.
49
