14/06/2013
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN DAS BERDASARKAN PP No. 37 Tahun 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Mengatur Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh
Hutan
Sumber daya air
Pertanian
Oleh: Dr. AL. Sentot Sudarwanto, S.H.,M.Hum
melalui tahapan: Perencanaan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan.
Transportasi
Menjadi dalam
Penataan Ruang
Disampaikan dalam: Seminar Nasional Hasil Penelitian Tekhnologi Pengelolaan DAS The Sunan Hotel Surakarta 12 Juni 2013
Infrastruktur
di tiap-tiap
Lingkungan hidup
Energy Ditujukan untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi Pengelolaan DAS dalam meningkatkan Daya Dukung DAS
Diselenggarakan secara terkoordinasi melibatkan Instansi Terkait lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat
Dilaksanakan sesuai rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumberdaya air
* TUJUAN PENGELOLAAN DAS • Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Sektor
• Terwujudnya kesadaran , kemampuan dan partisipasi aktif para pihak (instansi dan masyarakat) dalam pengelolaan DAS yang lebih baik • Kondisi lahan produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan
• Tata air DAS optimal (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air optimal menurut ruang dan waktu).
Prov/Kab/kota
Sektor Prov/Kab/kota
Meningkatkan Daya Dukung DAS
Sektor
Prov/Kab/kota
Prov/Kab/kota
Sektor
1
14/06/2013
MANDAT PP No. 37 Tahun 2012
• • • •
Koordinasi Integrasi Sinkronisasi Sinergi
• Antar sektor • Antar wilayah administrasi • Masyarakat
Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pengelolaan DAS oleh Pemerintah Daerah 1. Penyusunan dan Penetapan RPDAS 2. Pelaksanaan Pengelolaan DAS 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS 4. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS 5. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS
Keterpaduan dan Kebersamaan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan DAS KUNCI Mewujudkan Keseimbangan Ekosistem DAS Sektor
Prov/Kab/kota
* 1. 2. 3.
Sektor Prov/Kab/kota
KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAS
Sektor
Prov/Kab/kota
4.
Keterpaduan dalam hal : Antara pertimbangan ekonomi dengan ekologi Perencanaan sektor dan instansi terkait secara horizontal. Perencanaan secara vertikal yang menintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kab./kota Antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat (termasuk kepentingan masy. Adat)
*
Prov/Kab/kota
Sektor
2
14/06/2013
*RPDAST harus dilakukan
secara PARTISIPATIF oleh semua pemangku kepentingan (lintas sektor), lintas wilayah hulu, tengah hilir. Serta lintas disipin ilmu,
*
* * Lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan
bersifat lintas sektor, lintas wilayah adm., lintas disiplin ilmu dalam mengelola DAS.
* Forum DAS ditetapkan dengan KEP. GUBERNUR * Tugas Forum DAS a.l : 1. Menyusun RP. DAS Terpadu 2. Merumuskan Kebj. Operasional dan strategi pengelolaan 3. 4.
DAS Terpadu. Menyusun mekanisme pengendalian pemanfaatan hutan dan lahan di Wil. DAS. Melakukan koord. Dan konsultasi mengharmonisasikan berbagai kepentingan.
* * Dalam kenyataannya, masing-masing lembaga atau instansi masih bergerak SENDIRI-SENDIRI berdasar target kelembagaan masing-masing.
Istilah lain : “sama-sama kerja, seharusnya bekerja bersama-sama.”
* Belum terpadunya kelembagaan tersebut, karena belum ada mekanisme yang mengatur sinergisitas antar lembaga.
3
14/06/2013
*
*
* ( IIN MO NGASO ) INTEGRATED INSTITUTIONAL MODEL OF BENGAWAN SOLO RIVERSHED MANAGEMENT
* Adalah : 1. RPDAST Bengawan Solo yang merupakan panduan didalam pengelolaan DAS Bengawan Solo 2. Mendorong dibuatnya PERDA tentang Pengelolaan DAS Terpadu sebagai pengikat sektor, instansi antarwilayah dan masyarakat. 3. Sosialisasi PP 37/2012 dalam rangka menyamakan persepsi tentang pengelolaan DAS Terpadu kepada instansi pemangku kepentingan dan masyarakat DAS secara periodik dan berkesinambungan.
4
14/06/2013
5
