PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999
penurunan
tentang
daya
Kehutanan,
dukung
Daerah
dengan Aliran
terjadinya
Sungai
yang
dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya
perekonomian
dan
tata
kehidupan
masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19
Tahun
2004
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang
Kehutanan
menjadi
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang . . .
-36. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya
kemanfaatan
sumberdaya
alam
bagi
manusia secara berkelanjutan. 3. Klasifikasi . . .
-4-
3. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air,
sosial
ekonomi,
investasi
bangunan
air
dan
pemanfaatan ruang wilayah. 4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air,
sosial
ekonomi,
investasi
bangunan
air
dan
pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air,
sosial
ekonomi,
pemanfaatan
ruang
investasi wilayah
bangunan
berfungsi
air,
dan
sebagaimana
mestinya. 6. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya manusia
kemanfaatan
dan
makhluk
sumberdaya hidup
alam
lainnya
bagi secara
berkelanjutan. 7. Instansi
Terkait
adalah
kementerian/lembaga
pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan das. 8. Forum
koordinasi
pengelolaan
DAS
adalah
wahana
koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 10. Pemerintah . . .
-510. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintah
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 (1)
Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh.
(2)
Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pembinaan dan pengawasan.
(3)
Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.
(4)
Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. Pasal 3
Peraturan
Pemerintah
ini
ditujukan
untuk
mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan
mensinergikan
Pengelolaan
DAS
dalam
rangka
meningkatkan Daya Dukung DAS. BAB II . . .
-6BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. inventarisasi DAS; b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS. Bagian Kedua Inventarisasi DAS Paragraf 1 Umum Pasal 5 Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: a. proses penetapan batas DAS; dan b. penyusunan klasifikasi DAS. Paragraf 2 Proses Penetapan Batas DAS Pasal 6 Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a. penyiapan bahan; b. penentuan batas DAS; c. verifikasi batas DAS; dan d. penetapan batas DAS.
Pasal 7 . . .
-7Pasal 7 (1)
Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengadaan bahan-bahan paling sedikit:
a. piranti keras; b. piranti lunak; c. citra satelit; d. citra radar; e. peta dasar; dan f. peta tematik. (2)
Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan untuk setiap provinsi.
(3)
Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai.
(4)
Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 8
(1)
Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan dasar dalam penentuan batas DAS indikatif.
(2)
Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan jaringan sungai.
(3)
Dalam penentuan batas DAS Menteri membentuk tim penentuan batas DAS yang melibatkan Instansi Terkait.
Pasal 9 . . .
-8Pasal 9 (1)
Berdasarkan hasil penentuan batas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan verifikasi batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS definitif.
(2)
Verifikasi batas DAS indikatif dilakukan bersama-sama dengan
instansi
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional. (3)
Verifikasi batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan batas DAS definitif. Pasal 10
(1)
Batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan penetapan batas DAS.
(2)
Penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Paragraf 3 Penyusunan Klasifikasi DAS Pasal 12 (1) Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penyusunan Klasifikasi DAS. (2) Penyusunan . . .
-9(2) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. DAS yang dipulihkan; dan b. DAS yang dipertahankan, daya dukungnya. (3) Penentuan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria: a. kondisi lahan; b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; c. sosial ekonomi; d. investasi bangunan air; dan e. pemanfaatan ruang wilayah. Pasal 13 Kriteria kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat sub kriteria:
a. persentase lahan kritis; b. persentase penutupan vegetasi; dan c. indeks erosi. Pasal 14 Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat sub kriteria:
a. koefisien rezim aliran; b. koefisien aliran tahunan; c. muatan sedimen; d. banjir; dan e. indeks penggunaan air. Pasal 15 . . .
- 10 Pasal 15 Kriteria sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat sub kriteria :
a. tekanan penduduk terhadap lahan; b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan c. keberadaan dan penegakan peraturan. Pasal 16 Kriteria investasi bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat sub kriteria : a. klasifikasi kota; dan b. klasifikasi nilai bangunan air. Pasal 17 Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat sub kriteria: a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. Pasal 18 (1)
DAS
yang
diklasifikasikan
untuk
dipulihkan
daya
dukungnya memiliki kualifikasi indikator tinggi sampai sangat tinggi. (2)
DAS yang diklasifikasikan untuk dipertahankan daya dukungnya memiliki kualifikasi indikator rendah sampai sangat rendah. Pasal 19
Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Presiden. Pasal 20 . . .
- 11 Pasal 20 (1)
Klasifikasi DAS dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
(2)
Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Klasifikasi DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Paragraf 1 Umum Pasal 22 (1)
Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
12,
dilakukan
penyusunan
Rencana Pengelolaan DAS. (2)
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh:
a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi;
b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota. (3) Dalam . . .
- 12 (3)
Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
pada
bupati/walikota
ayat
(2)
sesuai
Menteri,
gubernur,
kewenangannya
dapat
membentuk tim dengan melibatkan Instansi Terkait. Pasal 23 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi: a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. penyusunan
Rencana
Pengelolaan
DAS
yang
dipertahankan daya dukungnya. Paragraf 2 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya Pasal 24 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan DAS; b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS; c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS. Pasal 25 Perumusan
permasalahan
DAS
yang
dipulihkan
daya
dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui:
a. identifikasi dan analisis masalah; dan b. rumusan masalah. Pasal 26 . . .
- 13 Pasal 26 (1)
Perumusan
tujuan
sebagaimana dilakukan
pemulihan
dimaksud
dengan
dalam
mengacu
Daya
Dukung
Pasal
24
pada
hasil
DAS
huruf
b,
perumusan
masalah. (2)
Perumusan
tujuan
pemulihan
Daya
Dukung
DAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi. Pasal 27 (1)
Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan dasar dalam
perumusan
strategi
Pengelolaan
DAS
yang
Dukung
DAS
dipulihkan daya dukungnya. (2)
Perumusan
strategi
pemulihan
Daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Pasal 28 (1)
Berdasarkan hasil perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan
perumusan
monitoring
dan
evaluasi
pengelolaan DAS. (2)
Monitoring
dan
evaluasi
Pengelolaan
DAS
harus
memperhatikan antara lain: a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; dan d. capaian hasil. Paragraf 3 . . .
- 14 Paragraf 3 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya Pasal 29 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan DAS; b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS; c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS. Pasal 30 Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan melalui:
a. identifikasi dan analisis masalah; dan b. rumusan masalah. Pasal 31 (1)
Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dilakukan
dimaksud
dengan
dalam
mengacu
Pasal
pada
29
hasil
huruf
b,
perumusan
masalah. (2)
Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah. Pasal 32 . . .
- 15 Pasal 32 (1)
Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(2)
Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Pasal 33
Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. Pasal 34 Monitoring
dan
evaluasi
Pengelolaan
DAS
harus
memperhatikan antara lain: a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; dan d. capaian hasil. Bagian Keempat Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Pasal 35 (1)
Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya. (2) Rencana . . .
- 16 (2)
Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri untuk DAS lintas negara dan/atau DAS lintas Provinsi; b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.
(3)
Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 36
(1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal
36
diatur
dengan
Peraturan
Menteri
setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB III . . .
- 17 BAB III PELAKSANAAN Pasal 38 Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). Pasal 39 Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan pada: a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya. Pasal 40 (1)
Pelaksanaan dipulihkan
kegiatan daya
Pengelolaan
dukungnya
DAS
yang
sebagaimana
akan
dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah; b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan
air,
menjaga
kualitas,
kuantitas,
kontinuitas dan distribusi air; c. pengelolaan pelestarian
vegetasi
dilakukan
keanekaragaman
dalam
hayati,
rangka
peningkatan
produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan; d. peningkatan . . .
- 18 d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi. (2)
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan. Pasal 41
(1)
Pelaksanaan
kegiatan
Pengelolaan
DAS
yang
dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi: a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan; b. bimbingan
teknis
dan
fasilitasi
dalam
rangka
penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air; c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka
mempertahankan
keanekaragaman
hayati
kelestarian
dan
vegetasi,
produktivitas
lahan;
dan/atau d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk
meningkatkan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi. (2) Pelaksanaan . . .
- 19 -
(2)
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan. Pasal 42
Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 menjadi wewenang dan tanggung jawab: a. Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk DAS lintas Negara dan lintas Provinsi; b. gubernur
sesuai
kewenangannya
untuk
DAS
dalam
provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota. Pasal 43 Dalam hal pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalaikan penyelenggaraan kewenangan dalam pengelolaan DAS,
penyelenggaraannya
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengelolaan
DAS
yang
dipulihkan
dan
DAS
yang
dipertahankan diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB IV . . .
- 20 BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 45 Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS. Pasal 46 (1)
Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
(2)
Indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan
berdasarkan
kriteria
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17. Pasal 47 (1)
Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali.
(2)
Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar
untuk
melakukan
evaluasi
kinerja
pengelolaan DAS. Pasal 48 (1)
Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
(3)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun. Pasal 49 . . .
- 21 Pasal 49 Hasil evaluasi digunakan dalam rangka: a. penyempurnaan
perencanaan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2); dan/atau b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Pasal 50 Menteri,
gubernur
atau
bupati/walikota
melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya. Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 52 (1)
Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan . . .
- 22 (2)
Pembinaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Pasal 53 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh institusi pemerintah secara berjenjang. Pasal 54 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan kegiatan: a. koordinasi; b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; e. pemberian bantuan teknis; f. fasilitasi; g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau h. penyediaan sarana dan prasarana.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 55 (1)
Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri . . .
- 23 (2)
Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS. Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan
kegiatan
Pengelolaan
DAS
diatur
dengan
peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB VI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta Pasal 57 (1)
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
(2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.
(3)
Forum
koordinasi
pengelolaan
DAS
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS. Pasal 58 Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS; b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan c. menumbuhkan . . .
- 24 c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pasal 59 Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dapat berupa: a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS; b. mendapatkan
dan
memberikan
informasi,
saran
dan
pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Pasal 60 Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
forum
koordinasi
pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat Pasal 61 Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
dan
kapabilitas,
kepedulian
dan
peran
serta
masyarakat dalam pengelolaan DAS. Pasal 62 (1)
Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh
kementerian/lembaga
kementerian,
pemerintah
pemerintahan provinsi,
non
pemerintah
kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan . . .
- 25 -
(2)
Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dapat
dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat. Pasal 63 (1)
Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; b. pendampingan; c. pemberian bantuan modal; d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau e. penyediaan sarana dan prasarana.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS Pasal 64 (1)
Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di setiap provinsi.
(2) Sistem . ..
- 26 -
(2)
Sistem
informasi
Pengelolaan
DAS
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pengelolaan
DAS
dengan
mengikutsertakan
Instansi Terkait. Pasal 65 (1)
Sistem
informasi
Pengelolaan
DAS
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat diakses oleh Instansi Terkait. (2)
Sistem
informasi
Pengelolaan
DAS
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Simpul Data Spasial Nasional. Pasal 66 (1)
Sistem
informasi
Pengelolaan
DAS
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, paling sedikit memuat: a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS. (2)
Sistem informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara makro
dalam
Pola
Umum
Kriteria
dan
Standar
Pengelolaan DAS. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Pengelolaan DAS diatur lebih
lanjut
dengan
peraturan
Menteri
setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait. BAB VIII . . .
- 27 BAB VIII PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pasal 67 (1)
Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.
(2)
Penggunaan dimaksud
sumber pada
ayat
dana (2)
lainnya
diatur
sebagaimana
sesuai
peraturan
perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68 (1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan
DAS
yang
telah
ada
sepanjang
tidak
bertentangan dan belum diganti dengan yang baru dengan Peraturan
Pemerintah ini,
dinyatakan tetap
berlaku. (2)
Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan
wajib
menyesuaikan
dengan
Peraturan
Pemerintah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 69 Peraturan
Pemerintah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar . . .
- 28 Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 62 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,
Setio Sapto Nugroho
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI I. UMUM Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya Pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan Daya Dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal
menurut
ruang
dan
waktu
dan
mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi
yang kondusif dan
pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai . . .
-2dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi Pengelolaan
DAS
perlu
dipahami
meliputi
beberapa
dimensi
yaitu
pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir. Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu.
Oleh
karena
itu
Pengelolaan
DAS
diselenggarakan
melalui
perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS. Rencana Pengelolaan DAS disusun secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk
membantu
dalam
mendukung
keterpaduan
penyelenggaraan
Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai. Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan tujuan yang diinginkan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL . . .
-3II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang
dimaksud
dengan
“Instansi
Terkait”
antara
lain
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk analisis masalah, merumuskan tujuan,
sinkronisasi program dan sistem monitoring
dan evaluasi program dalam DAS. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Penyiapan bahan terdiri dari hardware (komputer), software SIG
dan
data
raster
(citra
Satelite
Radar
Topographic
Missions/SRTM resolusi 90 meter dan Citra Landsat) serta data
vektor
skala
1:250.000
(Peta
Dasar
Tematik
Kehutanan/PDTK, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Huruf b . . .
-4Huruf b Yang dimaksud dengan “penentuan batas DAS” adalah dengan cara membuat deliniasi secara otomatis dari citra SRTM (topografi) dengan bantuan software SIG. Huruf c Verifikasi
Batas
DAS
dilakukan
dengan
bantuan
Balai
Pengelolaan DAS sekaligus pemberian nama DAS dan tidak dilakukan pada semua batas DAS. Huruf d Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan batas DAS meliputi pemberian kode nama DAS. DAS yang telah ditetapkan oleh Menteri menjadi batas definitif.
Pasal 11 . . .
-5Pasal 11 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Kehutanan memuat antara lain: a. kerangka dasar dalam kegiatan pengelolaan DAS; b. kriteria
adalah
ukuran
yang
menjadi
dasar
penilaian
dan
penetapan sesuatu; dan c. standar adalah spesifikasi teknis atas sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Pasal 12 Ayat (1) Yang
dimaksud
dengan
“klasifikasi
DAS”
adalah
pengkategorisasian DAS. Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan pengelolaan DAS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Kondisi lahan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kekritisan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, indeks erosi, morfoerosi. Huruf b Yang dimaksud dengan “kualitas air” adalah kondisi perairan darat yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Huruf c . . .
-6Huruf c Sosial ekonomi dan kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui
tekanan
penduduk
terhadap
lahan,
kesejahteraan penduduk, keberadaan dan penegakan norma. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pemanfaatan mengetahui
ruang prioritas
wilayah pada
dilakukan
kawasan
untuk
lindung,
dan
kawasan tertentu. Pasal 13 Huruf a Yang dimaksud dengan “lahan kritis” adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Persentase luas lahan kritis adalah perbandingan antara lahan kritis yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan “penutupan vegetasi”
adalah
tanaman tahunan seperti vegetasi hutan, semak belukar dan/atau
kebun
yang
dapat
berfungsi
lindung
atau
konservasi. Persentase penutupan vegetasi adalah perbandingan antara luas lahan berpenutupan vegetasi yang ada dalam DAS dengan luas DAS tersebut. Huruf c . . .
-7Huruf c Yang dimaksud dengan “indeks erosi” adalah perbandingan antara besaran erosi aktual dengan erosi yang dapat ditoleransi didalam DAS. Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud dengan “koefisien rezim aliran” adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit maksimum dengan nilai debit minimum pada suatu DAS. Huruf b Yang dimaksud dengan “koefisien aliran tahunan” adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya limpasan dengan curah hujan. Huruf c Muatan
sedimen
hantaran
diukur
sedimen
yang
dengan
pendekatan
merupakan
nisbah
bilangan
yang
menunjukkan perbandingan antara nilai total hasil sedimen yang masuk ke sungai dengan nilai total erosi pada daerah tangkapan air Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang
dimaksud
perbandingan
dengan
antara
“indeks
total
penggunaan
kebutuhan
air
air”
dengan
ketersediaan air di dalam DAS. Pasal 15 Huruf a Tekanan
penduduk
pendekatan
indeks
terhadap
lahan
ketersediaan
lahan
dihitung yang
melalui diketahui
dengan menghitung perbandingan antara luas lahan di dalam DAS dengan jumlah kepala keluarga di dalam DAS. Huruf b . . .
-8Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 16 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang
dimaksud
klasifikasi
nilai
bangunan
air
adalah
klasifikasi besarnya investasi bangunan air antara lain waduk, bendungan, dam, saluran irigasi. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Termasuk DAS yang memiliki indikator tinggi sampai sangat tinggi dalam hal jumlah nilai lebih besar dari 100 yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring. Ayat (2) Termasuk DAS yang memiliki indikator rendah sampai sangat rendah dalam hal jumlah nilai sama dengan 100 yang dihitung berdasarkan pembobotan dan skoring. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 . . .
-9Pasal 21 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tim terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS, asosiasi,
organisasi,
lembaga
atau
perorangan
yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 . . .
- 10 Pasal 30 Huruf a Identifikasi dan analisis masalah meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan, hubungan hulu hilir, dan hubungan antar sektor. Huruf b Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan paling sedikit memuat: a. inventarisasi karakteristik DAS yang meliputi antara lain, data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan; b. identifikasi masalah dan parapihak untuk mengetahui permasalahan, tugas, fungsi dan keterkaitan aktivitas parapihak; dan c. tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, dan sistem pendanaan, untuk menyepakati kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Pengelolaan DAS
serta menyusun
kebutuhan, mekanisme dan alokasi pendanaan. Ayat (2) . . .
- 11 Ayat (2) Rencana
Pengelolaan
DAS
yang
ditetapkan
merupakan
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Ayat (3) Kegiatan pembangunan sektor yang disusun setiap instansi disinkronkan dengan kebijakan dan strategi masing-masing Rencana Pengelolaan DAS. Sasaran kegiatan pembangunan sektor ditetapkan sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing Instansi Terkait. Kegiatan pembangunan wilayah disusun mengacu kepada hasil musyawarah perencanaan dan pengembangan (Musrenbang) di masing-masing daerah; Sasaran kegiatan pembangunan wilayah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup wilayah administrasi daerah terkait; Kegiatan pembangunan wilayah tersebut sudah memasukan volume kegiatan dan mengindikasikan satuan kerja (satker) terkait. Pasal 36 Ayat (1) Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS disesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah (RPJP Nasional dan Daerah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 . . .
- 12 Pasal 37 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemeliharaan
kelangsungan
daerah
tangkapan
air
ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air termasuk pengisian dengan cadangan air tanah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 . . .
- 13 Pasal 44 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Monitoring dilakukan untuk mengetahui input dan kegiatan Pengelolaan DAS telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan, keluaran dan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 49 Huruf a Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 14 Huruf b Hasil evaluasi jika dipandang perlu dapat langsung digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan melaksanakan kegiatan tertentu
dan
yang
bersifat
mendesak
antara
lain
penanggulangan bencana alam. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 . . .
- 15 Pasal 60 Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, lingkungan hidup dan pertanian. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang
dimaksud
dengan
“dibangun
dan
dikelola”
yaitu
menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak untuk dirumuskan ke dalam sistem informasi Pengelolaan DAS dan untuk selanjutnya dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan DAS. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Huruf a . . .
- 16 Huruf a Yang
dimaksud
dengan
“data
pokok
DAS”
yaitu
parameter karakteristik DAS baik spasial maupun non spasial antara lain: komponen biofisik, sosial, ekonomi dan budaya termasuk kebencanaan. Huruf b Yang
dimaksud
dengan
“sistem
pendukung”
yaitu
program-program standar pengolahan data, manual, kriteria dan standar, kerjasama antar daerah dan sektor untuk pengambilan keputusan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Pasal 67 Ayat (1) Dana Pengelolaan DAS dibebankan pada anggaran instansiinstansi yang melaksanakan kegiatan yang menjadi bagian dari Pengelolaan DAS. Ayat (2) Sumber dana lainnya
dapat berupa dana lingkungan antara
lain global environmental facility (GEF), global mechanism (GM), trust fund, enviromental fund, pembayaran jasa lingkungan. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5292
