KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUKO 2 ( DUA) LANTAI. KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2012
1.
LATAR BELAKANG : Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan disegala bidang baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang selalu diikuti oleh berkembangnya dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka peran Pemerintah berupaya melayani kebutuhan tersebut dengan membangun sarana prasarana yang berdaya saing dengan pengusaha yang ada. Disamping hal tersebut bahwa Kota Madiun merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur, yang dalam perkembangannya mengalami kemajuan pesat. Keadaan ini dapat dicapai diantarannya berkat dukungan potensi wilayah yang dimiliki yakni posisi strategis, keunggulan sektor properti dan perdagangan, usaha kecil dan menengah serta infrastruktur wilayah yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Kota Madiun akan melaksanakan pembangunan Pertokoan yang berlokasi di Jl. S. Parman pada Tahun Anggaran 2012 yang didahului dengan Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Ruko Dua Lantai sebagai pedoman pelaksanaan konstruksi selanjutnya.
2.
MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud dari kerangka acuan ini adalah agar Konsultan Perencana membuat suatu dokumen perencanaan teknis yang lengkap sehingga ada satu dokumen Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Ruko Dua Lantai yang representatif berdasarkan aturan teknis yang berlaku. Adapun tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal.
3.
SASARAN KEGIATAN Sasaran Perencanaan Teknis Pembangunan Ruko Dua Lantai adalah terwujudnya suatu perencanaan yang komprehensif baik ditinjau dari aspek arsitektural dan struktural, maupun dari aspek ekonomis serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruko dan bisa menerjemahkan secara fisik berdasarkan aturan teknis yang yang berlaku.
4.
LOKASI KEGIATAN Eks Kantor BPS Jl. S. Parman , Kel. Oro-Oro Ombo, Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
5.
SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan anggaran dengan pagu dana Rp. 79.000.000,00. yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2012.
6.
NAMA DAN PROYEK /SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN. Nama PA. : PURWANTO AR, ST. Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Nama Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Nama Pekerjaan :Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Ruko Dua Lantai di Jl. S. Parman Kota Madiun. Tahun anggaran : 2012. Sumber Anggaran : APBD Kota Madiun .
7.
DATA PENUNJANG : DATA DASAR Untuk penyusunan Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Ruko Dua Lantai di Jl. S. Parman Kota Madiun adalah dilokasi tersebut harus mengikuti/berpedoman pada batas-batas tanahnya yang syah serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku pada bangunan sipil maupun arsitektur antara lain :
Persyaratan peruntukan dan intensitas :
Persyaratan arsitektur dan lingkungan
Persayaratan struktur bangunan
Persyaratan ketahanan terhadap kebakaran
Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya
Persyaratan instalassi listrik, penangkal petir dan komunikasi
Persyaratan sanitasi dalam banguna
Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara
Persyaratan pencahayaan
Persyaratan kebisingan dan getaran.
Persyaratan keamdalan bangunan gedung.
Persyaratan kemudahan/aksebilitas.
Persyaratan kenyamanan/keamanan dalam bangunan gedung.
DATA TEKNIS : Dalam penyusunan Kegiatan Perencanaan Teknis (DED) Ruko Dua Lantai di Jl. S. Parman tersebut mengacu pada standar teknis antara lain :
Peraturan beton bertulang Indonesia ( PBI 1991 ), SKNI T-15.1919.03.
Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
Peraturan muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia loading code 1987 ( SKB1.2.53.1987 )
Standar Nasional Indonesia Nomor 2837 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Ubin lantai keramik, mutu dan cara uji SNI 03-3976-1995
Peraturan konstruksi kayu di Indonesia (PKKI) NI.5
Mutu Kayu bangunan SNI 03-3527-1984
Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987
Peraturan Porland Cement Indonesia 1972/NI-8
Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI 10
Peraturan plumbing Indonesia
Standar Nasional Indonesia Nomor 6897 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Standar Nasional Indonesia Nomor 2835 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Standar Nasional Indonesia Nomor 2836 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Standar Nasional Indonesia Nomor 2839 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Standar Nasional Indonesia Nomor 7393 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Alumunium untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Standar Nasional Indonesia Nomor 7394 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Standar Nasional Indonesia Nomor 7395 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan ;
Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung ;
Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;
Permen PU No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/Gedung ;Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung ;
Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Eksebilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
Tata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung SNI 03-2407-1991
Tata cara pengecatan dinding tembok dengan cat emulsi SNI 03-2410-1991
Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan ;
STUDI TERDAHULU : Pengalaman kerja suatu perusahaan dalam bidang yang sama akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu karya perencanaan, sehingga menghasilkan karya perencanaan yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis profesional ; REFERENSI HUKUM : Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa berdasar pada referensi hukum : Pedoman, kriteria, referensi hukum dan standart yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan ini adalah yang berlaku di Indonesia secara umum dan khusus ; 8.
RUANG LINGKUP LINGKUP KEGIATAN. Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan penyedia jasa antara lain adalah :
Pengumpulan data lapangan ; Analisa data lapangan; Desain,gambar dan penysunan RAB ( Ruko ukuran 5 x 8 m sebanyak 5 unit dan jenis-jenis pekerjaan yang merupakan rangkaian pembangunan Ruko tersebut ) ; Setiap tahapan perencanaan melaksanakan rapat koordinasi Selama melaksanakan kegiatan perencanaan selalu berkoordinasi dengan dinas instansi terkait bilamana diperlukan;
9.
KELUARAN : Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : a. Dokumen RAB, Gambar Rencana Teknis, Daftar Harga Satuan Upah Bahan, Analisa Harga Satuan swejumlah 5 (Lima) buku, 1 (satu) asli, 4 (empat ) copy ; b. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang disertai :
Instruksi kepada peserta lelang ; Syarat-syatrat umum dan syarat-syarat khusus kontrak ; Spesifikasi teknis ; Gambar rencana teknis; Perhitungan rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ) ; Ukuran kertas F4 dan untuk gambar A3 hasil karya perencanaan dimasukkan ke dalam Cakram Padat (CD) ;
10.
PERALATAN MATERIAL, PENGGUNA ANGGARAN
PERSONIL
DAN
FASILITAS
DARI
Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna anggaran yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : 1. 2. 3.
11.
Laporan dan data ; Staf pendamping perencanaan ; Konsultasi unsur teknis .
PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA Peralatan yang disediakan penyedia jasa anatara lain :
Kendaraan survey milik sendiri/sewa ;
Peralatan survey dan perencanaan milik sendiri/sewa ;
Kantor milik sendiri/sewa ;
Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang ;
Materi dan penggadaan laporan ;
Biaya-biaya rapat ;
Biaya perjalanan ;
Jasa dan overhead perencanaan ;
Pajak-pajak ;
12.
LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi : Membuat suatu design perencanaan yang sesuai dengan standart nasional Indonesia dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia ; Mendapat informasi dan konsultasi teknis dari pengguna jasa ; Mendapatkan suatu kontrak yang jelas sesuai dedengan aturan konsultansi Indonesia ;
13.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN Pekerjaan perencanaan ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh ) hari kalender terhitung sejak dilakukankannya SPMK dikeluarkan ;
14.
TENAGA AHLI Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini adalah: a. Ketua Tim (Team Leader) Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik sipil / arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan bidang sipil/struktur dengan kompetensi madya Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah:
-
Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja/ tenaga perencana dalam pelaksanaan pekerjaan selama waktu pelaksanaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
-
Memimpin rapat koordinasi dengan pihak pelaksana dan dinas yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, atau koordinasi lapangan.
-
Menetapkan
metode
kerja
untuk
menyesuaikan
waktu
konstruksi. -
Menyelaraskan desain arsitektural dengan perhitungan struktur
-
Memastikan progres perencanaan sesuai dengan jadwal
b. Tenaga Ahli Struktur Tenaga Ahli Struktur disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan struktur dengan kompetensi madya. Sebagai Tenaga Ahli Struktur, tugas utamanya adalah: -
Merencanakan seluruh pekerjaan struktur beton dan struktur baja berdasarkan standart dan acuan yang berlaku.
-
Merekomendasikan
metode
pekerjaan
pembetonan
dan
pembesian serta struktur baja yang telah lolos uji kepada team leader. -
Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan struktur
c. Tenaga Ahli Arsitektur Tenaga Ahli Arsitektur disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan arsitektur dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga Ahli Arsitektur, tugas utamanya adalah :
-
Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan arsitektural berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.
-
Merekomendasikan
metode
pekerjaan
arsitektural
dan
landscape yang telah lolos uji kepada team leader. -
Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan arsitektur
d. Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik elektro/ Sipil
lulusan universitas
negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut di atas, sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan Mekanikal Elektrikal dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga Mekanikal Elektrikal, tugas utamanya adalah : -
Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal pada bangunan berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.
-
Merekomendasikan metode pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang telah lolos uji kepada team leader.
-
Merekomendasikan
model
lampu
dan
bahan
pekerjaan
mekanikal dan elektrikal yang telah lolos uji kepada team leader. -
Membuat barchart skedul pelaksanaan pekerjaan Mekanikal Elektrikal
e. Tenaga Pengukuran Lapangan (Surveyor) Bidang sipil/ gedung Tenaga yang disyaratkan adalah minimal STM Teknik Sipil lulusan negeri atau yang disamakan yang berpengalaman sesuai bidang pekerjaan tersebut di atas yaitu pengukuran dan perencanaan bidang konstruksi bangunan gedung sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun tugas dari Tenaga Ahli Perencanaan adalah mengawasi, mengarahkan serta membantu dalam pengendalian kualitas, kuantitas, waktu serta administrasi kegiatan. Agar pelaksanaan pekerjaan dapat Tepat Mutu – Tepat Waktu – Tepat Biaya dan tidak terjadi masalah
15.
JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu standar nasional Indonesia (SNI) Konstruksi dan Bangunan Sipil yang terdiri : a. Tahap Konsep rencana dan pra rencana teknis :
Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kwalitas tim perencana, metode pelaksnaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan ;
Laporan data dan informasi lapangan ;
Gambar-gambar pra rencana bangunan/konstruksi;
Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat .
b. Tahap pengembangan rencana teknis :
Uraian konsep rencana teknis ;
Draft rencana anggaran biaya ;
Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ;
c. Tahap Rencana Detail :
Gambar rencana teknis bangunan lengkap ;
Rencana Kerja dan Syarat-syarat ;
Rencana kerja volume pekerjaa (BQ) ;
Rencana Anggaran Biaya ( RAB) ;
Laporan Perencanaan ;
d. Tahap Pelelangan :
16.
Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan ;
Laporan bantuan teknis dan adminstrasi pada waktu pelelangan .
LAPORAN : LAPORAN PENDAHULUAN : Laporan pendahuluan minimal memuat antara lain :
Pendahuluan ;
Maksud dan tujuan ;
Gambaran umum ;
Draft/Konsep Rencana sesuai dengan study yang ada ;
Permasalahan-permasalahan lapangan ;
Lain-lain;
Penutup.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh ) kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan, dengan surat pengantar kepada Dinas PU Kota Madiun. 17.
18.
LAPORAN DRAFT FINAL :
Kondisi Eksisting dan analisa ;
Draft final dipresentasikan ;
LAPORAN AKHIR : Laporan akhir minimal memuat :
Gambar rencana teknis bangunan lengkap dengan detailnya ;
Rencana Kerja dan Syarat-syarat ;
Rencana kerja dan volume pekerjaan 9 BQ) ;
Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
Jenis konstruksi masing-masing bangunan ;
Penentuan jenis bangunan penunjang ;
Biaya konstruksi fisik + PPn ;
Jadwal kegiatan (time schedule) perencanaan sampai pekerjaan 100% ;
Tahapan pelakssanaan ;
Kesimpulan ;
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 60( enam puluh ) hari kalender sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (sepuluh ) buku laporan. 19.
PRODUKSI DALAM NEGERI Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarakan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri, hal ini dilakukan sebagai pemberdayaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran Kota Madiun
PURWANTO AR, ST Pembina Tk. I NIP. 19570906 198203 1 014
