KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN PEMBANGUNAN HATCHERY KEPITING
I. PENDAHULUAN I.1.
LATAR BELAKANG
a.Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.32/MEN/2011
tertanggal 26
September 2011 tentang organisasi dan tata kerja Balai Penelitian dan Pengembangan
Budidaya
Air
Payau
merupakan
unit
pelaksana
teknis
Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perikanan Budidaya dan dibina
secara umum oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
b.
Gambaran Umum Program Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2019 pada
sektor perikanan budidaya satu diantaranya adalah peningkatan produksi perikanan air payau. Kepiting bakau adalah komoditas air payau, dimana di pasaran lokal dan internasional mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi belum diperhatikan secara serius aspek budidayanya. Kepiting bakau telah banyak ditangkap terutama di beberapa daerah penghasil kepiting bakau, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, sehingga di beberapa daerah telah mengalami tangkap lebih. Guna melindungi sumberdaya kepiting bakau dan mencegah tangkap lebih, maka
pemerintah telah melakukan
pengaturan penangkapan kepiting bakau melalui Permen KP no 1 Th 2015 dan surat edaran Menteri KP No. 18 Th 2015. Kepiting bakau dibawah ukuran 200 g dan juga kepiting yang bertelur dilarang ditangkap. Dengan demikian pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan reproduksi kepiting bakau secara alami, sehingga populasi kepiting bakau di alam akan lebih terjaga.
10 10
Sudah sejak lama budidaya kepiting bakau di tambak telah dilakukan oleh petambak di daerah sekitar penghasil kepiting bakau seperti di daerah muara sungai Cenranae, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, di daerah Segara Anakan, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah juga di daerah Banyuwangi, Jawa Timur dengan benih masih mengandalkan hasil tangkapan di alam. Dalam rangka merealisasikan peraturan Menteri no. 1 Th 2015, maka teknologi produksi benih kepiting bakau secara massal di hatcheri harus segera dikuasai guna
menunjang kegiatan usaha yang sudah berkembang di masyarakat
diantaranya budidaya pembesaran kepiting di tambak, produksi kepiting soka, budidaya pematangan gonad, penggemukan kepiting bakau dan upaya peningkatan stok kepiting bakau di alam. Tersedianya hatcheri kepiting bakau adalah sangat penting dan untuk pertama kali di Indonesia. Dengan adanya hatcheri yang standar sesuai kriteria segi teknis maka peninkatan produksi krablet kepiting bakau dapat ditingkatkan. Keberadaan hatcheri tersebut
dipandang sangat strategis dalam menjawab
tantangan kebutuhan inovasi teknologi budidaya yang dapat diaplikasikan oleh stakeholders perikanan budidaya, sebagai wahana pembelajaran dan transfer IPTEK perikanan budidaya untuk menghasilkan pelaku bisnis budidaya yang kompeten dan profesional. Olehnya itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka setiap bangunan haruslah dirancang dengan baik. Beberapa hal umum yang perlu diperhatikan dalam perancangan bangunan ini antara lain adalah: a.
Setiap Bangunan Gedung harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
b. Setiap Bangunan Gedung harus direncanakan, dirancang dengan sebaikbaiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. c. Perencana harus mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.
11 11
I.2.
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN a.
Maksud Kegiatan
Maksud kegiatan adalah untuk melaksanakan pengadaan jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Hatchery Kepiting guna menyiapkan dokumen rujukan untuk pelaksanaan perencanaan bangunan gedung kantor tersebut. b. Tujuan Kegiatan
Tujuan pengadaan sarana Gedung/Bangunan HATCHERI KEPITING BAKAU adalah untuk mempercepat penerapan hasil Litbang budidaya air payau dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyediaan teknologi pembenihan kepiting bakau yang mampu memproduksi benih secara massal, sehingga mampu memacu berkembangnya teknologi budidaya kepiting bakau, meningkatkan sumberdaya kepiting bakau di alam dan sekaligus meningkatkan produksi kepiting bakau. I.3.
SASARAN KEGIATAN
Sasaran akhir kegiatan adalah tersedianya Dokumen Pelelangan pengadaan jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Hatchery Kepiting, yang terdiri dari: a. Gambar Rencana Teknis Pembangunan Hatchery Kepiting; b. Spesifikasi Teknis berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan / Bill of Quantity (BoQ); d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate (EE). I.4.
LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan Perencanaan : Desa Lawallu, Kabupaten Barru Prov. Sulawesi Selatan I.5.
SUMBER PENDANAAN
Pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Hatchery adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) termasuk PPN yang berasal dari APBN Kementerian Kelautan Dan Perikanan tahun anggaran 2016. I.6.
NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi adalah sebagai berikut: 12 12
Satuan Kerja
: Balai Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Air Payau, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kegiatan
: Perencanaan Pembangunan Hatchery Kepiting : Dr.Ir. Andi Parenrengi, MSc
KPA PPK
II.
: Drs.Zainal Abidin,MSi
DATA PENUNJANG II.1. DATA DASAR
Secara garis besar data dasar dalam perencanaan bangunan gedung kantor adalah sebagai berikut: a. Dokumen Pembiayaan Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Perencanaan Pembangunan Hatchery sebagai bukti tersedianya anggaran untuk pembiayaan kegiatan perencanaan. b. Status Hak Atas Tanah; Berupa sertifikat atau bukti kepemilikan tanah/hak atas tanah oleh pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Hatchery Kepiting c. Peruntukan Lokasi; Lokasi yang dipilih untuk kegiatan perencanaan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Pemerintah setempat dan/atau RDTR. II.2. STANDAR TEKNIS
Pembangunan Hatchery Kepiting yang akan direncanakan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lokasi. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu: a.
Daya Dukung Tapak 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Koefisien Lantai Bangunan (KLB); Koefisien Dasar Hijau (KDH); Garis Sempadan Bangunan (GSB); Daerah Hijau Bangunan (DHB); Jumlah Lantai Bangunan (JLB); 13 13
7) b.
Tinggi Lantai Dasar Bangunan;
Wujud Arsitektur
Wujud arsitektur bangunan gedung negara harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara; 2) Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya; 3) Indah namun tidak berlebihan; 4) Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharaannya; c.
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana bangunan yang memadai, dengan biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pekerjaan non-standar. Prasarana dan sarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara, seperti: 1) Sarana parkir kendaraan; 2) Sarana untuk penyandang cacat dan lansia; 3) Sarana penyediaan air minum; 4) Sarana drainase, limbah, dan sampah; 5) Sarana ruang terbuka hijau; 6) Sarana hidran kebakaran halaman; 7) Sarana pencahayaan halaman; 8) Sarana jalan masuk dan keluar; 9) Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi. Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan, diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen bangunan sistem fabrikasi
e.
Struktur Bangunan Gedung Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Mengutamakan keselamatan (safety) dan kelayanan (serviceability) serta SNI konstruksi bangunan gedung, yang dibuktikan dengan analisis struktur sesuai ketentuan; 2) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 3) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan. 14 14
4)
Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. 5) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. f.
Utilitas Bangunan Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung negara harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan, yaitu: 1) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunanya maupun pemeliharaannya; 2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir; 3) Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; 4) Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; 5) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik; 6) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup,baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya. 7) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
g.
Sarana Penyelamatan Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat, serta harus memenuhi persyaratan standar sarana penyelamatan bangunan sesuai SNI yang dipersyaratkan, yaitu menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga: 1) Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman; 2) Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api; 3) Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
II.3. REFERENSI HUKUM Acuan regulasi yang menjadi landasan kegiatan Perencanaan 15 15
Pembangunan Hatchery, adalah sebagai berikut: a.
Undang-Undang Republik Indonesia 1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4) Undang-Undang RI no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi; 2) Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3) Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah; 2) Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. Instruksi Presiden Republik Indonesia 1) Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 2) Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 3) Peraturan Menteri PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 4) Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung; 5) Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 7) Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman 16 16
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; 8) Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 9) Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi daan Jasa Konsultansi; 10) Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2013 tentang PedomanAnalisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. e. Surat Edaran Menteri 1) Surat Edaran Menteri PU No. 03/SE/M/2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. f.
Standar Nasional Indonesia (SNI) 1) SNI 03-1727-1989 tentang Tata Cara Pembebanan untuk Rumah dan Gedung; 2) SNI 03-1734-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung; 3) SNI 03-2847-1992 tentang Tata Cara Perhitungan Beton untukBangunan Gedung; 4) SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung; 5) SNI Tahun 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Harga SatuanPekerjaan untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; 6) SNI Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; 7) SNI tentang Spesifikasi Bahan pada Bangunan Gedung; 8) SNI tentang Tata Cara Instalasi ME pada Bangunan Gedung.
III. RUANG LINGKUP III.1. LINGKUP PEKERJAAN Lingkup kegiatan dan uraian pekerjaan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Hatchery adalah : a.
Kegiatan Persiapan Kegiatan persiapan yaitu kegiatan yang meliputi seluruh pekerjaan awal sebelum pekerjaan dimulai, meliputi: penyusunan jadual, mobilisasi dan pengerahan tenaga ahli dan tenaga pendukung, rencana dan metode 17 17
pengumpulan data (termasuk informasi lapangan berupa penyelidikan tanah). d. Penyusunan Konsep Penyusunan konsep Perencanaan Pembangunan Hatchery, termasuk program bangunan dan lingkungan serta didetailkan ke dalam program penataan ruang pada setiap bangunan gedung yang direncanakan (termasuk sketsa gagasan). Dan selanjutnya perlunya presentasi terhadap konsep yang dibuat. Perencanaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana sebagai berikut: No 1
Sarana Gedung Hatcheri terdiri : Ruang Blower
Tujuan pengadaan/Justifikasi Digunakan untuk menyimpan sentral blower yang mensuplai oksigen yang dibutuhkan untuk pemeliharaan induk betina kepiting bakau yang dipijahkan, induk memijah yang diinkubasi, pemeliharaan larva, megalopa dan kultur pakan alami (rotifer , Nannochloropsis sp dan penetasan artemia) serta pemeliharaan krablet kepiting bakau
2
Ruang pemijahan induk
digunakan untuk penempatan bak pemijahan sebanyak 30 unit masingmasing ukuran 1x1x0,8 m. Di dalam ruang tersebut juga akan ditempatkan 1 unit bak adaptasi ukuran 2x3x0,8 m, fungsinya untuk wadah dalam proses adaptasi induk-induk kepiting yang baru datang masuk ke hatcheri. Juga akan ditempatkan 6 unit bak fiber bulat volume 1 ton (diameter 1 m) digunakan untuk inkubasi induk memijah
3
Ruang pemeliharaan larva dengan atap tembus cahaya dan suhu stabil 29-30oC
Di ruangan ini akan dipelihara larva yang ditempatkan dalam bak-bak kerucut volume 250 L (diameter 0,7 m) sebanyak 20 unit, 500 L (diameter 1 m) sebanyak 6 unit, 1000 L (diameter 1,4 m) sebanyak 6 unit dan 2000 L.(diameter 1,7 m) sebanyak 6 unit..
4
Ruang pemeliharaan megalopa dan zoea5 dengan atap tembus cahaya dan
Di ruang ini akan ditempatkan bak-bak fiber bulat volume 5 ton (diameter 2,2 m) yang akan digunakan untuk pemeliharaan larva zoea-5 dan megalopa. Ruang ini harus berdekatan dengan ruang larva sehingga 18 18
suhu stabil 29-30oC
memudahkan pemindahan larva zoea-5 dan megalopa yang menjadikan larva ataupun megalopa tidak mudah stres. Sekitar 20 bak volume 5 ton akan ditempatkan pada ruang ini.
5
Bak beton untuk Bak beton digunakan untuk kultur massal kultur massal rotifer Rotifer sebagai pakan larva kepiting bakau ukuran 2x4x1,3 m sebanyak 8 unit dan diatapi dengan atap tembus cahaya
6
Bak beton untuk kultur massal Nannochloropsis sp ukuran 2x4x1,3 m sebanyak 12 unit: dan diatapi dengan atap tembus cahaya
7
Pelataran.cor semen menyatu dengan bak Rotifer dan bak Nannochloropsis sp
Pelataran ini digunakan untuk menempatkan bak-bak fiberglas volume 5 ton yang digunakan untuk kultur pakan alami tambahan.
8
Laboratorium mini :
Digunakan untuk kultur murni Nannochloropsis sp, ruang mikroskop, untuk pengamatan larva, rotifer, parasit pada larva dan tempat refreegerator
9
Ruang kerja peneliti
Ruang ini digunakan untuk membuat laporan-laporan, mencatat kembali dan memperbaiki serta mentabulasi data-data dan diskusi antar peneliti, peneliti dan teknisi.
10
Ruang kerja teknisi
Ruang ini digunakan untuk merencanakan pekerjaan teknisi
11
Bak beton untuk tandon air laut dan dilengkapi dengan ruang pompa
Bak digunakan untuk menampung air laut ukuran 12x12x1,5 m. Bak tersebut disekat menjadi dua bagian sama luas dimaksudkan agar bisa bergantian dalam penggunaannya
Bak digunakan untuk Nannochloropsis sp.
kultur
massal
19 19
Jaringan12 pipa JJaringan pipa water intake dari laut
Jaringan pipa 5-6 inci sepanjang sekitar 130 m dari laut untuk mengambil air dari laut yang akan digunakan oleh hatchery kepiting bakau
13
Instalasi pipa dari bak grafitasi IPU ke bak tandon air laut
Jaringan pipa 3 inci digunakan untuk mengalirkan air masuk ke tandon air laut
14
Bak sand filter
Bak sand filter digunakan untuk menyaring air yang dipompa dari laut
15
Jaringan instalasi air laut, air tawar, udara dan tangki air grafitasi di ruang induk, larva, megalopa dan krablet
Jaringan pipa-pipa 1 inci untuk air asin dan air tawar secara grafitasi mengalirkan air ke bak induk, bak larva, bak megalopa, bak krablet dan kultur massal serta jaringan pipa udara untuk aerasi ke bak yang terletak di ruang induk, larva, megalopa, krablet dan bak kultur massal pakan alami
16
2 unit gudang yaitu gudang basah dan gudang kering
Gudang basah untuk menempatkan frezer, kulkas dan rak untuk menyimpan pakan buatan, probiotik dll. Gudang kering untuk menyimpan pelaralatan cadangan yang dibutuhkan untuk operasional hatcheri
17
Pematangan lahan
Menyiapkan lahan untuk pembangunan fisik gedung
c.
Tahap Pra Rencana Mendetailkan secara terukur terhadap hal-hal yang sudah dikonsepkan, meliputi: 1) Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 2) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3) Rencana mekanikal-elektrikal 4) Garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications); 5) Perkiraan biaya.
d.
Tahap Rencana Detail Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci meliputi: 1) Membuat gambar-gambar detail berupa gambar detail arsitektural, gambar detail struktur, gambar detail mekanikal elektrikal, gambar detail utilitas 2) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); 3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity/BoQ); 20 20
4) 5)
Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (RAB); Menyusun laporan perencanaan akhir
III.2. LINGKUP KEWENANGAN KONSULTAN PERENCANA Lingkup kewenangan konsultan perencana dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Hatchery Kepiting sebagai berikut : a.
Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta harus sesuai dengan kode etik (tata laku) profesi yang berlaku.
b. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi. c. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikalelektrikal bangunan. d.
Secara umum tanggung jawab konsultan perencana harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku; 2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh PA/PPK termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan; 3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus lolos untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan 4K, yaitu memiliki tingkat keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 21 21
kemudahan bagi penghuni dan lingkungannya; 5) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku pada umumnya, sehingga kelak pelaksanaan pembangunan konstruksi proyek mencapai hasil guna dan daya guna yang memenuhi syarat teknis dan syarat ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan.
III.3. KELUARAN YANG DIINGINKAN Keluaran akhir tahap perencanaan meliputi dokumen perencanaan, berupa: a. Gambar Rencana Teknis; b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis, c. Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate), d. Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang disusun sesuai ketentuan; e. Gambar visualisasi 2D dan 3D III.4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN Jangka waktu pelaksanaan adalah 2 Bulan atau 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. III.5. PERSONIL Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, tenaga ahli yang dibutuhkan antara lain : NO
BIDANG KEAHLIAN
JUMLAH
KUALIFIKASI
TENAGA AHLI
1
(Team Leader) Ahli Bangunan Gedung
1 orang Disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan
22 22
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi; Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK; Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai dengan bidang keahlian perencanaan bangunan gedung, dilengkapi dengan referensi kerja dan berpengalaman menjadi Team Leader.
2
Ahli Arsitektur
1 orang
isyaratkan memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi; Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK; erpengalaman profesional minimal 3 (Tiga) tahun sesuai dengan bidang keahlian, dalam hal ini perencanaan bangunan gedung, dilengkapi dengan referensi kerja.
23 23
3
Ahli Mekanikal/ Elektrikal
1 orang
isyaratkan memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Mesin/Elektro lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi; Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK; erpengalaman profesional minimal 3 (Tiga) tahun sesuai dengan bidang keahlian, dalam hal ini perencanaan mekanikal elektrikal bangunan gedung, dilengkapi dengan referensi kerja.
4
Ahli Cost Estimator
1 orang
isyaratkan memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi; Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK; erpengalaman profesional minimal 3 (Tiga) tahun sesuai dengan bidang keahlian, dalam hal ini menghitung biaya pembangunan gedung, dilengkapi dengan referensi kerja.
24 24
TENAGA PENDUKUNG Memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma III (D3) Teknik Sipil Berpengalaman profesional minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang keahlian, dilengkapi dengan referensi kerja.
1
Surveyor
2 orang
2
Drafter
1 orang
Memiliki latar belakang pendidikan minimal SMK Bangunan/D3/S1 Arsitektur Teknik Sipil
3
Operator Komputer
1 orang
Memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK
IV. LAPORAN IV.1. LAPORAN PENDAHULUAN Berisi rencana kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja berikutnya. Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan dan hasilnya digandakan sebanyak 4 (empat) buku laporan. IV.2. LAPORAN ANTARA Berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan perencanaan, hasil sondir, kendala dan solusi penyelesaiannya, gambar-gambar pra-rencana. Laporan Antara diserahkan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender sejak Laporan Pendahuluan disetujui dan diserah terimakan kepada owner dan hasilnya digandakan sebanyak 4 (empat) buku laporan. IV.3. LAPORAN AKHIR Berisi rangkuman semua proses kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Konsultan Perencana. Laporan Akhir diserahkan selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak Laporan Draft Antara disetujui dan diserah terimakan kepada owner dan hasilnya digandakan sebanyak 4 (empat) buku laporan. 25 25
V. HAL-HAL LAIN V.1. PRODUKSI DALAM NEGERI Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka I.4. KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. V.2. PERSYARATAN KERJASAMA Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan sesuai dengan SDP harus dipatuhi. V.3. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan disesuaikan dengan jenis data dan uji yang dilaksanakan
yang
V.4. ALIH PENGETAHUAN Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja.
Maros, 2 Februari 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penjelitian dan Pengembangan Budi Daya Air Payau
Dr.Ir.Andi Parenrengi,MSc NIP.196708181992031006
26 26
27 27
