KEPUTUSAN (SK) KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI Halaman SURAT KEPUTUSAN (SK) KATA PENGANTAR

............................................................................................

i

DAFTAR ISI

…………………………………………………………… iii

DAFTAR TABEL

…………………………………………………………… iv

BAB. I PENDAHULUAN ……………………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang

......................................…………………………………………

1

…………………..…………………………………….………

2

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………

4

1.2. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penulisan

……………………………………………………………… 4

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU …………… 10 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

………………………………………….................... 10

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan

……………………………………………………… 16

2.3

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………………. 16

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

……………………………………. 20 ………………………… 20

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

…………………. 24

………………………………………… 24 …………………………………………… 25

3.3 Program dan Kegiatan

………………………………………………………… 26

BAB. IV PENUTUP

………………………………………………………… 31

LAMPIRAN -

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

-

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (Renja Awal)

-

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (Renja Akhir)

-

Lembar Kerangka Logis Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja bersumber dari APBD Tahun 2012 …………………… 13 Tabel 2.1.2 Target dan Realisasi Penadapatan Asli Daerah Disperindagpas Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 ................................... 14 Tabel 2.5.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD…………………..………………………..…………… 22

Tabel 3.3.1 Rencana Kerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah …………………. 29


iv

KATA PENGANTAR

Dalam menentukan lingkungan strategis untuk mengidentifikasi sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar telah menentukan komoditas unggulan yang diakui dalam skala nasional sebagai upaya langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisien dan kompetensi (persaingan) untuk meraih keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif sebagai upaya menghadapi era globalisasi. Komoditas unggulan yang terpilih sebagai basis pertumbuhan perekonomian dalam bidang industri dan pedagangan adalah komoditas emping melinjo dan aneka kerajinan anyaman pandan dan bambu, dimana komoditas ini telah diakui dalam berbagai survei dan observasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan survey sebagai komoditi unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.. Perkembangan lingkungan strategis mengharuskan kita untuk mengkaji ulang dasar pendekatan dan sistem penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang terarah guna terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik merupakan

paradigma

sistem

peradaban,

dan

kunci

keberhasilan

bangsa

dalam

penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan cita – cita bernegara. Dalam hal ini Pemerintah telah bergeser dari unsur pelaksana menjadi lebih banyak unsur pendorong melalui desentralisasi, peningkatan daya saing, dan peran serta dalam dunia usaha untuk pembangunan. Dalam menghadapi tantangan yang ada, bertolak dari paradigma Pemerintahan yang baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang telah menyusun Rencana Kerjanya periode tahun 2014 yang merupakan penetapan kinerja kewajiban Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai tolak ukur penilaian dan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah baik tahunan maupun pada masa berakhirnya jabatan. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang tahun 2014 memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi untuk menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

i

Kami menyadari bahwa rencana kerja tahunan ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga pedoman rencana kerja ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang serta bagi semua pihak yang menggunakannya.

Pandeglang, 31 Mei 2013 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. DADAN T. DANIAL, MM NIP. 19630919 198602 1 006


ii

SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD BAB I 1.1.

1.2.

1.3. 1.4. BAB II 2.1.

2.2.

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

2.

4. 5. 2.4.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

2.5.

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. 2.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2.

3.3.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.  Jumlah program dan jumlah kegiatan.

 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). c.

BAB IV

 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.

b. c.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan. LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD

LAMPIRAN RENJA : Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. Dan Prakiraan Maju Tahun………. Kabupaten Pandeglang

Nama SKPD…………….

Kode

1

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

2

3

4

5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (Rp) 6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun ......... Target Capaian Kinerja 8

Jumlah

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung jawab

9

10

APBD (Rp)

………….,……….,20.. Kepala SKPD NIP.

Nama

Cara pengisian :

Kolom (1) xx xx xx

Kolom (2)

Kolom (3)

diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kode SKPD/ Program/ Kegiatan. xx xx

diisi dengan kode urusan (1 wajib, 2 Pilihan) diisi dengan kode bidang urusan pemerintahan daerah diisi dengan gabungan kode urusan (wajib/pilihan), kode bidang urusan pemerintahan daerah, dan kode SKPD (contoh dinas PU : 1.03.01) diisi dengan kode program diisi dengan kode kegiatan

diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan. diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator Kinerja Program (outcome/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Isi indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4)

diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (6) dan (9)

diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (5) dan (8)

Kolom (10)

diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

diisi dengan nama SKPD penanggungjawab

(KOP SKPD) KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) Nomor TENTANG RENCANA KERJA (NAMA SKPD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Menimbang

Mengingat

KEPALA (NAMA SKPD), : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD); : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

: 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ......... ; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 4. Keputusan Kepala (nama SKPD) Nomor........ tentang Rencana Strategis (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

KETIGA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.

KEEMPAT

: Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat :

KELIMA

BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

: PENUTUP

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal Kepala (nama SKPD) (nama jelas) (NIP)

(Catatan : Jenis Huruf Bookman Old Style, Ukuran Huruf 12, Jenis Kertas A4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan pada semua tingkat pemerintahan perlu dilakukan melalui pendayagunaan

proses

dan

mekanisme

yang

partisipatif

secara

bertahap

dan

berkesinambungan. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Pandeglang akan dapat mewujudkan diri sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi tersebut dapat memperbaiki iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagngan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai Instansi Teknis memiliki arah kebijakan yang akan mendukung visi dan misi Kepala Daerah melalui pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi regional untuk mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta menciptakan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta promosi potensi daerah. Kondisi struktur ekonomi di Kabupaten Pandeglang masih ada kesenjangan struktur ekonomi wilayah antara Pandeglang bagian utara dengan bagian selatan, dimana Pandeglang bagian selatan yang sebagian besar penduduknya berusaha dibidang pertanian masih belum terbangun, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya masih rendah, hal itu merupakan tantangan dan menjadi bagian integral dari tuntutan pembangunan ekonomi wilayah. Rencana kerja Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang di tahun 2014 telah disusuun berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Pandeglang, yaitu : “Penguatan Kualitas Infrastruktur di Sektor Pertanian dan Pariwisata dalam rangka Mendorong Kemandirian Daerah” dititikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan di sektor pertanian dan pariwisata. Secara umum pembangunan wilayah Kabupaten Pandeglang belum dilakukan dengan bertumpu pada dua strategi pokok, yaitu : 1. Optimalkan potensi sumber daya wilayah; 2. Menguatkan sekaligus mendayagunakan posisi strategis wilayah Kabupaten Pandeglang.


1

Dengan demikian salah satu konsentrasi strategis yang penting dikembangkan bagi Kabupaten Pandeglang adalah optimalisasi pendayagunaan potensi dalam ragam menumbuh kembangkan pembangunan dunia usaha yang diarahkan kepada prioritas pembangunan yaitu : 1. Pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan pariwisata; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan inovasi daerah; 4. Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan; 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 6. Peningkatan kelembagaan. Rencana kerja di tahun 2014 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang memiliki indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) yang mengarah pada peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata melalui pembentukan klaster industri yang mengolah hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang tahun 2014 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


2

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2031; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016; 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor....Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 12. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 13. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Nomor 800/ Kep.562 /Indagpas/2011 tentang Rencana Strategis Tahun 2011 – 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang;


3

Untuk mengakomodir muatan lokal, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pasar

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2014

ini

mempertimbangkan kriteria sebagai berikut : 1. Sejalan dengan Rencana Kerja Daerah; 2. Sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, permasalahan, potensi, prospek dan kondisi pembangunan di Kabupaten Pandeglang; 3. Sejalan dengan aspirasi tingkat kecamatan (usulan Musrenbang); 4. Mempertimbangkan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang; 5. Disusun dan disepakati serta mempertimbangkan prediksi dan antisipasi wilayah Kabupaten Pandeglang terhadap pengaruh internal dan eksternal.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini disusun dengan maksud untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi ancaman baik internal maupun eksternal dan merebut peluang yang ada melalui proses analisis, perumusan dan evaluasi. Adapun tujuan utama penyusunan Renja ini adalah untuk melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan terus mengembangkan strategi melalui inovasi yang ditindaklanjuti dengan Program dan Kegiatan prioritas untuk mencapai keunggulan dalam bersaing.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.


4

1.2

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyususnan Renja SKPD sudah disyahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.


5

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil


6

Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.


7

Bab III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan

tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : 

Jumlah program dan jumlah kegiatan,



Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),



Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

8

Bab IV

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, b. Kaídah-kaidah pelaksanaan, c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD.


9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang.

Pada tahun 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang memiliki Program dan Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut : 1. Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis a. Pembinaan kemampuan teknologi industri b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri c. Perluasan penerapan standar produk industri d. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/Usaha Potensial a. Pembentukan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 5. Program

Penyediaan

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Penunjang

Perekonomian a. Revitalisasi pasar pemerintah b. Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Bidang Perdagangan) c. Penunjang Dak Bidang Perdagangan.


10

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) yang dilakukan diperoleh nilai pencapaian kinerja pada kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2012 berkisar pada 96,00 % sampai dengan 132,87 %. Adapun nilai pencapaian kinerja masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : 1) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

=

100 %

2) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

=

100 %

3) Perluasan Penerapan Standar Produk Industri

=

96 %

=

100 %

=

98,54 %

=

99,65 %

=

97,38 %

8) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

=

99,65 %

9) Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

=

96,28 %

10) Revitalisasi Pasar Pemerintah

=

132,87 %

=

130,17 %

=

95,31 %

4) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 5) Pembentukan dan Pengembangan sentra-sentra industri potensial 6) Pembinaan

industri

kecil

dan

menengah

dalam

memperkuat jaringan klaster industri 7) Fasilitasi

penyelesaian

permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen

11) Kegiatan pengembangan pembangunan pasar (DAK bidang perdagangan) 12) Penunjang DAK bidang perdagangan

Dari perhitungan nilai Pencapaian Kinerja Kegiatan tersebut di atas, maka diperoleh nilai rata-rata pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 adalah sebesar 102,16 %. Nilai pencapaian kinerja tersebut yang dicapai melebihi seratus persen (100%) dikarenakan ada kegiatan yang mendapat tambahan target pencapaian kinerja dari semula, sebagai contoh kegiatan pengembangan pembangunan pasar yang semula hanya 2 (dua) unit pasar yang akan dibangun/dikembangkan ternyata pada pelaksanaannya ada 6 unit pasar yang dibangun/dikembangkan di tahun 2012. Dalam menunjang pencapaian visi dan misi, Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 telah menetapkan beberapa tujuan beserta sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

11

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah sebagai berikut : 1. Menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang, yang memiliki sasaran pada berkembangnya industri kecil dan menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 2. Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas, yang sasarannya adalah kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar serta penggunaan produk dalam negeri; 3. Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, dengan sasaran tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain); 4. Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri, dengan sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2012 seperti yang telah disebutkan di atas memiliki indikator-indikator, dimana pencapaiannya dapat dilihat di bawah ini : 1. Terkembangkannya Industri di sektor Agribisnis target yang ditetapkan sebesar 33,33%, dimana pencapaian di tahun 2012 sebesar 33,33% atau rasio pencapaian sebesar 100%; 2. Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan target yang ditetapkan sebesar 33,33%, realisasi pencapaian di tahun 2012 sebesar 32,75% atau rasio pencapaian sebesar 98,25%; 3. Terkembangkannya Sentra-sentra industri/usaha potensial target yang ditetapkan sebesar 33,33%, dimana pencapaian di tahun 2012 sebesar 32,86% atau rasio pencapaian sebesar 98,60%; 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Representatif sebagai Penunjang Ekonomi yang Memadai target yang ditetapkan sebesar 33,33 %,


12

dimana pencapaian di tahun 2012 sebesar 28,20% atau rasio pencapaian sebesar 84,59%; Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar tidak terlepas dari aspek keuangan yang merupakan faktor pendukung utama kelancaran kegiatan. Dalam Tahun Anggaran 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mendapat dana anggaran sebesar Rp. 9.640.277.312,44,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas koma empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari APBD terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.615.787.812,44,- (dua milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas koma empat puluh empat rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.024.489.500,- (tujuh milyar dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dana tersebut dialokasikan sebagai berikut : a. Belanja Pegawai

= Rp. 2.904.180.312,44

b. Belanja Barang dan Jasa

= Rp. 1.617.322.000,00

c. Belanja Modal

= Rp. 5.118.775.000,00

JUMLAH

= Rp. 9.640.277.312,44 Tabel 2.1.1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Bersumber dari APBD Tahun 2012

Kode Jenis Bel.

Uraian Jenis Belanja

Rincian pagu

1

2

anggaran dan

51

Belanja

realisasi belanja per

Pegawai 52

jenis belanja

Belanja Barang

53

Belanja Modal Jumlah

Pagu Anggaran

Realisasi Belanja

Persentase

3

4

5=(4/3)x100%

Rp. 2.904.180.312,44

Rp. 2.441.610.336

84,07%

Rp. 1.617.322.000,00

Rp. 1.558.840.914

96,38%

Rp. 5.118.775.000,00

Rp. 4.207.890.050

82,21%

Rp. 9.640.277.312,44

Rp. 8.208.341.300

85,15%


13

Disamping pengukuran kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang memiliki Target Kinerja lainnya yang berhubungan dengan potensi yang dikelola oleh dinas. Diversifikasi pasar dan komoditi dengan menggali dan mengembangkan potensi unggulan khas daerah yang berorientasi ekspor melalui peningkatan daya saing dan kualitas adalah merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 Tingkat Capaian Realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.1.2 berikut :

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 Tabel 2.1.2 NO

URAIAN

1

Retribusi Pelayanan Pasar

2 3

TARGET

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN

600.000.000

652.019.000

108,67

Sewa Tanah

70.000.000

73.426.000

104,89

Sewa Kios/Grosir

74.000.000

74.050.000

100,07

JUMLAH

744.000.000

799.495.000

107,46

Keterangan : Ad.1 Pendapatan dari retribusi pelayanan pasar mencapai 108,67 % dari target yang ditetapkan, tercapainya target ini merupakan indikasi keberhasilan dan keseriusan Dinas dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan kesadaran para pedagang akan kewajiban membayar retribusi. Ad.2 Pendapatan dari sewa tanah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melampauinya yaitu sebesar 104,89%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja dinas dalam memanfaatkan aset/kekayaan daerah telah dapat dipahami oleh masyarakat sebagai kontribusi untuk daerah.


14

Ad.3 Pendapatan dari sewa kios/grosir/pertokoan juga mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100,07 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa walaupun objek pendapatan ini tergolong baru namun pihak dinas dengan didukung oleh seluruh pegawai telah mampu mensosialisasikan peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Meskipun target pendapatan telah tercapai bahkan melampaui, sebagai hasil dari evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ditemukan beberapa hambatan/kendala yang timbul sebagai akibat dari konsekwensi pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut : 1. Masih ditemukannya permasalahan dalam hal lemahnya pengawasan terhadap para petugas dilapangan, khususnya petugas pemungut retribusi; 2. Belum terlaksananya tertib administrasi yang sesuai dengan standar manajemen yang baik; 3. Pelaksanaan sistem setor dari masing-masing pasar belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai permasalahan yang ada tersebut seringkali menjadi penghambat bagi kelancaran tugas dalam melaksanakan misi. Oleh karena itu telah ditentukan langkah-langkah antisipatif sebagai jalan keluarnya yaitu sebagai berikut : a. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pejabat yang menangani pencapaian target pendapatan untuk melakukan pengawasan dalam menentukan keberhasilan unit kerja yang dipimpinnya; b. Mengikutsertakan pegawai yang menangani administrasi pengelolaan pendapatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan agar memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi; c. Dalam hal penyetoran hasil retribusi mengingat lokasi pasar yang tersebar di kecamatan-kecamatan dengan jarak tempuh yang bervariasi, maka penyetoran dilakukan secara periodik dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, sehingga petugas di lapangan tetap bisa lebih berkonsentrasi tanpa terganggu oleh kewajiban setor ke dinas. Dengan demikian suatu kebijakan dalam menangani permasalahan yang timbul diperlukan analisis yang mendalam agar dapat memberikan alternatif solusi dalam rangka mencapai misi dan pencapaian tujuan organisasi. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2011-2016 perlu dilakukan analisis kinerja agar pelayanan tersebut dapat teroptimalisasi. Kinerja pelayanan yang dianalisis sebagai target indikator yang akan dicapai terlebih dahulu dikaji untuk mendapatkan tolok ukur yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi organisasi. Indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya ekonomi lokal dengan indikator kinerja kunci yang ditetapkan adalah penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran arus distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta promosi; b. Peningkatan perkembangan agroindustri yang berorientasi ekspor dengan indikator kunci yang ditetapkan adalah peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri kecil dan menengah unggulan; c. Peningkatan pelayanan penerbitan perizinan dengan indikator kinerja kunci yang diterapkan berkaitan dengan lamanya waktu proses pelayanan penerbitan izin.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayananya pada periode 5 (lima) tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi pada bidang industri antara lain adalah seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian dan agrobisnis serta bahaya kerusakan ekologi yang terjadi dalam hal ini adalah penebangan hutan yang berlebihan serta bahaya atas terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan. Hal ini akan berpengaruh kepada berkurangnya ketersediaan bahan baku pokok secara berkelanjutan (suistainable). Sementara pada bidang Perdagangan dan Pasar permasalahan yang timbul lebih banyak disebabkan oleh tidak meratanya sistem distribusi nasional yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang masih terkonsentrasi di tempat-tempat yang ramai sehingga perlu daya dorong pengembangan perdagangan ke pedesaan, disamping itu pedagang kecil pada sektor informal dan PKL relatif Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

16

belum mendapat tempat berwirausaha yang layak sehingga menimbulkan disharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah seperti yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, kenyamanan usaha dan pariwisata sehingga perlu diatasi dengan solusi yang terkoordinasi dan komprehensif. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan adalah : a. Masih sulitnya memberikan keyakinan kepada investor untuk menanamkan modal, dimana faktor yang menjadi penghambatnya adalah belum terciptanya iklim investasi yang prospektif dan kondusif; b. Masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah yang disebabkan oleh tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di Pedesaan yang rendah; c. Masih sulitnya ketersediaan lahan untuk pembangunan khususnya infrastruktur sarana distribusi perdagangan yang disebabkan oleh belum adanya pemahaman sebagian besar masyarakat di Pedesaan akan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif; Kinerja pelayanan dinas yang ditetapkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang diharapkan memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu dalam mengemban misi : 1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, melalui program meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata; 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan, melalui program miningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan; 3. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah, melalui program meningkatkan good governance dan penguatan otonomi desa. Memberikan

pelayanan

prima

dalam

memfasilitasi

IKM

dan

Investor,

mengembangkan pembinaan kemitraan dan pelatihan untuk Industri Kecil Menengah, serta membangun sistem informasi dan distribusi perdagangan untuk pengembangan potensi unggulan daerah merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun dalam


17

pelaksanaan pelayanan ini masih dirasakan tantangan yang merupakan kendala dalam pengembangan pelayanan SKPD, yaitu berupa : -

Kondisi perekonomian nasional yang tidak menentu;

-

Pemahaman pelaku usaha IKM akan pentingnya pelatihan untuk peningkatan keterampilan dalam proses produksi masih kurang, sehingga sulit menerima masukan dan inovasi yang bersifat membangun;

-

Masih sulitnya pelaku usaha IKM untuk menggunakan

peralatan modern dalam

berproduksi, sebagian besar masih menggunakan cara tradisional yang sudah dilakukan turun temurun; -

Pengetahuan baik produsen maupun konsumen berkenaan dengan penggunaan bahan tambahan pangan, standardisasi produk dan masa kadaluwarsa masih kurang, sehingga masih ditemukan produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan untuk dikonsumsi;

-

Respon masyarakat tentang kelengkapan kepemilikan perijinan usaha masih kurang;

-

Biaya operasional yang dimiliki oleh Dinas relatif kecil jika dibandingkan dengan obyek yang harus dilayani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang; Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

dalam pengembangan pelayanan SKPD di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :  Kabupaten

Pandeglang

memiliki

sumber

daya

yang

potensial

untuk

menumbuhkembangkan industri berbasis sumber daya alam;  Letak Kabupaten Pandeglang yang sangat dapat mengakomodasi kepentingan daerah lain sehingga peluang kerja sama yang saling menguntungkan dapat terwujud;  Jumlah penduduk yang besar disamping dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri (khususnya IKM) yang berbasis tenaga kerja, juga merupakan peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis padat IPTEK dan daya kreatif;  Perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan yang semakin meningkat memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerja dan memperkuat jaringan sistem perdagangan serta pengembangan hukum perdagangan secara simultan;


18

 Kesadaran pedagang dan pemahaman konsumen akan barang yang diperdagangkan cukup baik sehingga ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang (PERDA) No.10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang menjadi dasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melakukan pemungutan retribusi salar pasar di Pasar Pemerintah sebagai salah satu kontribusi PAD Kabupaten Pandeglang;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang (PERDA) No.11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang menjadi dasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melakukan pemungutan sewa tanah dan Sewa Kios/Pasar Grosir/Pertokoan sebagai salah satu kontribusi PAD Kabupaten Pandeglang;  Pemahaman pedagang akan hak dan kewajibannya dalam memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku cukup baik sehingga menjadi peluang dinas dalam memberikan/melaksanakan pelayanan;  Masih ada bangunan kios/gudang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan;  Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai masih memungkinkan;  Koordinasi antara instansi masih mungkin dapat ditingkatkan. Dinas perindustrian, Perdagangan dan pasar Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi teknis dalam pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran strategis dalam pengembangan agroindustri untuk mendukung pariwisata dan pelayanan pengamanan perdagangan dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri. Wacana Provinsi Banten yang diwakili oleh Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu provinsi yang akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemerintah, merupakan issue yang sangat strategis untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Pandeglang pada umumnya. Dalam bidang perindustrian, hal-hal yang dapat dilakukan adalah : a. Membentuk kelompok perajin baik dalam sentra maupun klaster industri yang bergerak di bidang kerajinan dan pengolahan makanan khas unggulan daerah Kabupaten


19

Pandeglang, seperti: aneka kerajinan untuk cinderamata dan makanan olahan sebagai oleh-oleh khas Pandeglang; b. Menyediakan tempat proses produksi untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara agar dapat melihat langsung pembuatan kerajinan atau pengolahan makanan sebagai wujud penerapan agroindustri dalam mendukung pariwisata. Sedangkan dalam bidang perdagangan dan pasar hal yang dapat dilakukan adalah : a. Menyediakan sarana distribusi perdagangan yang representatif untuk menarik minat pembeli dalam berbelanja produk hasil pertanian dan perikanan di Pasar Tradisional; b. Mengadakan pameran potensi daerah sebagai bentuk promosi produk unggulan daerah Kabupaten Pandeglang sebagai daya tarik sektor pariwisata. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Seiring dengan pergantian kepemimpinan di Kabupaten Pandeglang untuk periode

tahun 2011-2016 maka telah terjadi perubahan arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Pandeglang. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan di daerah perdesaan melalui peningkatan perekonomian yang berbasis pada pertanian dan pariwisata serta pembangunan infrastruktur, khususnya di perdesaan. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai dinas teknis yang mengemban visi dan misi Kepala Daerah dalam menentukan program dan kegiatan selalu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), baik untuk jangka panjang, menengah maupun pendek. Ada perbedaan dalam rumusan program dan kegiatan baru di dalam rancangan RKPD yang tidak terdapat pada hasil analisis kebutuhan SKPD yang telah disusun. Namun, perbedaan tersebut hanya sebatas nomenklatur nama program dan kegiatan tetapi secara substansi isinya telah termuat dalam rancangan RKPD yang disusun. Sebagai contoh berdasarkan hasil analisis kebutuhan SKPD untuk peningkatan pelayanan sarana distribusi bagi masyarakat diakomodir melalui Program Pengembangan dan Pembangunan Pasar berubah nama menjadi Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, program dan kegiatan yang diusulkan terlebih dahulu diawali dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) baik dari kelompok masyarakat yang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

20

menjadi sasaran pelayanan Dinas maupun para pemangku kepentingan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Perumus SKPD. Usulan-usulan dari berbagai sumber kemudian diberikan prioritas sesuai dengan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Pandeglang dan rencana strategis SKPD. Kesesuaian dalam usulan yang diajukan tetap mengacu pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang yang mengemban tujuan diantaranya adalah menumbuhkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang, menciptakan sistem logistik

dan jaringan distribusi yang berkualitas serta meningkatkan fasilitas pelayanan

perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri. Dalam mewujudkan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang akan diambil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2014 adalah : 1. Mengembangkan industri makanan olahan dan kerajinan yang merupakan produk unggulan daerah; 2. Melaksanakan pemantauan sembako dan pengawasan barang komoditi strategis serta berperan aktif dalam kegiatan pameran di lingkungan lokal, regional, dan nasional; 3. Membentuk jaringan klaster industri komoditi makanan olahan dan kerajinan yang memiliki keunggulan kompetitif; 4. Membentuk dan mengembangkan sentra-sentra industri usaha potensial; 5. Meningkatkan kemampuan teknologi industri dalam rangka standardisasi produk pada komoditi unggulan; 6. Membangun, menata dan memelihara sarana prasarana dan infrastruktur pasar daerah/tradisional khususnya di daerah-daerah tertinggal/terpencil menjadi pasar yang representatif. Untuk lebih lebih rinci uraian indikator beserta target capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel 2.5.1 di bawah ini :


21

Tabel 2.5.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi

Kondisi

Kinerja pada No

Indikator

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

awal periode

pada akhir

RPJMD

(1)

1

(2)

periode

Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

60%

16,67%

33,33%

50,00%

66,67%

83,33%

100%

100%

60%

16,67%

33,33%

50,00%

66,67%

83,33%

100%

100%

15%

0%

0%

50%

50%

100%

100%

15%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

16,67%

33,33%

50,00%

66,67%

83,33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya perlindungan konsumen dan

pengamanan

perdagangan 2

Meningkatnya

efisiensi

perdagangan

dalam

negeri 3

Terlaksanannya pengembangan data/informasi

dan

statistik daerah berupa database

100%

perusahaan

IKM 4

Terlaksananya penelitian dan

pengembangan

informasi

IPTEK

Pembangunan

dan yang

berkaitan

dengan

informasi

data

perindustrian

dan

perdagangan terkini 5

Tersedianya sarana dan prasarana

distribusi

perdagangan

yang

representatif

sebagai

penunjang ekonomi yang memadai 6

Terpenuhinya

target


22

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha 7

Terkembangkannya sentra-sentra

60%

16,67%

33,33%

50,00%

66,67%

83,33%

100%

100%

70%

16,67%

33,33%

50,00%

66,67%

83,33%

100%

100%

industri/usaha potensial 8

Terkembangkannya industri

di

sektor

agribisnis

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang di Tahun 2014 akan disusun berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Pandeglang, yaitu : ”Penguatan Kualitas Infrastruktur di Sektor Pertanian dan Pariwisata dalam rangka Mendorong Kemandirian Daerah” dititikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan di sektor pertanian dan pariwisata melalui : a. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan dan penataan struktur industri yang berbasis Teknologi Tepat Guna; b. Pelayanan di bidang perijinan pendaftaran perusahaan; c. Pelayanan perlindungan bagi konsumen melalui pengawasan barang dan jasa komoditas strategis dan pemantauan sembako; d. Penataan dan Pemeliharaan Pasar sebagai sarana distribusi perdagangan; e. Pembangunan dan Pengembangan serta Revitalisasi Pasar;


23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat mampu bersirnergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini ada 2 (dua) Kementerian yang menaungi yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Secara umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 20102014 pada Kementerian Perindustrian dititikberatkan pada revitalisasi dan penumbuhan industri yang berlandaskan keunggulan daerah dan kompetensi inti daerah guna meningkatkan daya saing di daerah. Pengembangan klaster Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilakukan melalui penguatan sentra-sentra IKM merupakan upaya Dinas yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam menguasai desain, teknologi dan jaminan terhadap mutu. Faktor yang mendorong untuk mendukung pelaksanaan RPJM Kementerian Perindustrian adalah pertumbuhan jumlah industri di Kabupaten Pandeglang yang semakin meningkat serta dukungan dan partisipasi pelaku usaha industri yang responsif dan antusias dalam menjalankan ataupun menerima program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pembangunan di sektor perdagangan periode 2010-2014 pada Kementerian Perdagangan difokuskan untuk menacapai 3 (tiga) misi utama, yaitu : 1. Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas; 2. Menguatkan pasar dalam negeri; dan 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok serta penguatan jaringan distribusi nasional. Pencapaian kondisi perdagangan yang diharapkan Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 diantaranya adalah peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting ditandai dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja yang sangat luas serta kondisi pasar domestik dan pelaku usaha dalam negeri yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri. Untuk mencapai kondisi tersebut di atas berbagai upaya akan dilakukan Kementerian Perdagangan melalui uapaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen, dan


24

pengawasan barang beredar serta upaya untuk lebih memberdayakan pasar tradisional mengingat pentingnya pasar tersebut dalam perekonomian Indonesia. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang didasarkan pada rumusan-rumusan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Menumbuhkan dan mengembangkan industri-industri potensial sebagai penggerak pembangunan pertanian terpadu di masa yang akan datang; 2. Menciptakan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional yang berkualitas; 3. Menguatkan struktur industri dengan pembentukan klaster industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; 4. Meningkatkan fasilitas pelayanan perdagangan guna memperbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri; 5. Mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang yang ingin dicapai pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Berkembangnya industri kecil dan menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 2. Meningkatnya kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar; 3. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri; 4. Tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain); 5. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan; 6. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha


25

3.3 Program dan Kegiatan Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat beserta Pemerintah Kabupaten Pandeglang membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara yang madani. Secara normatif, visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang adalah sebuah tatanan masyarakat yang terus melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan, berguna dan berhasil guna, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, komprehensif, terukur, efektif dan efisien. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2011 – 2016 adalah : ” Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan yang mantap dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.” Penjabaran dari visi tersebut di atas merupakan keinginan organisasi untuk mewujudkan daya saing pada sektor industri dan perdagangan dengan menitikberatkan revitalisasi dan penumbuhan industri serta sarana perdagangan yang berlandaskan keunggulan daerah dan kompetensi inti daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Misi merupakan hal-hal yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi yang ditetapkan di atas, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang pada tahun 2011 – 2016 mengemban misi sebagai berikut : I.

Memfasilitasi

penguasaan

teknologi

industri

dalam

mendorong

penyebaran

pembangunan industri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dalam penguatan jaringan distribusi perdagangan. II.

Menguatkan pasar lokal / daerah melalui peningkatan fasilitas dan revitalisasi pasar tradisional.

III.

Menyediakan data / informasi potensi daerah yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Untuk mendukung tema Pembangunan Kabupaten Pandeglang di Tahun 2014 dan

mendukung visi misi dinas yang telah ditetapkan, Rencana Kinerja Tahunan Dinas


26

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 telah ditetapkan memiliki sasaran strategis dan indikator sasaran sebagai berikut :  Sasaran pertama, berkembangnya Industri Kecil dan Menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dengan indkator sasaran : terkembangkannya industri di sektor agribisnis yang diikuti dengan peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan unggulan dengan sistem dan jaringan agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri;  Sasaran kedua, kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar, dengan indikator sasaran : terciptanya sistem logistik yang efisien untuk kelancaran distribusi bahan pokok dan terlaksanya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;  Sasaran ketiga, meningkatnya pengunaan produk dalam negeri, dengan indikator sasaran : meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri melalui penyelenggaraan pameran potensi daerah;  Sasaran keempat, tumbuh dan berkembangnya klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat

dalam

rantai

nilai

(value

chain),

dengan

indikator

terkembangkannya sentra-sentra industri/usaha potensial

melalui

sasaran

:

peningkatan

ekonomi lokal dan regional yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif;  Sasaran kelima, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan pedagang secara optimal dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, dengan indikator sasaran : tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagagan yang representatif sebagai penunjang ekonomi yang memadai guna terciptanya sarana distribusi

perdagangan

yang

representatif

khususnya

di

daerah-daerah

tertinggal/terpencil;  Sasaran keenam, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha, dengan indikator sasaran : terpenuhinya target pendapatan asli daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang telah menentukan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai


27

sasaran prioritas pembangunan dengan selektifitas pembangunan baik dari sisi input anggaran maupun output pendapatan daerah. Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : I. Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis, dengan Kegiatan-kegiatan : a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri; b. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri; c. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri; d. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. II. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, a. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen; b. Peningkatan Pemantauan Harga Sembako dan Pengawasan Peredaran Barang. III. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; b. Kegiatan Penyuluhan bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan. IV. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri / Usaha Potensial a. Pembentukan dan Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial; b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri. V. Program

Penyediaan

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Penunjang

Perekonomian a. Revitalisasi Pasar Pemerintah; b. Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK bidang Perdagangan); c. Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang DAK Perdagangan) Untuk lebih jelas dan rincinya indikator kinerja program dan kegiatan beserta sasaran kelompok dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel 3.3.1 Rencana Kerja di bawah ini.


28

Tabel 3.3.1 RENCANA KERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

Tahun Anggaran

: 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4) I

Program Pembangunan/Pengembangan

Anggaran (Rp.) (5) 347.000.000

Industri di Bidang Agribisnis Terkembangnya Industri Kecil dan Menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Terkembangkannya

20 unit

industri di sektor

usaha

I.1

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

205.000.000

I.2

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

50.000.000

agribisnis melalui peningkatan produk

20 orang

dan pemasaran hasil pertanian dan

Industri 4 komoditi

I.3

perikanan unggulan

Perluasan Penerapan Standar Produk

42.000.000

Industri

dengan sistem dan

15 unit

jaringan agribisnis

usaha

I.4

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah

50.000.000

terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

terutama dalam rintisan agroindustri

II Meningkatnya kelancaran arus bahan pokok dan pengawasan barang beredar

Terlaksananya

60 orang

II.1

perlindungan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-

85.000.000 40.000.000

Permasalahan Pengaduan Konsumen

konsumen dan pengamanan perdagangan

2 dokumen

II.2

Peningkatan Pemantauan Harga Sembako

45.000.000

dan Pengawasan Peredaran Barang


29

III

Program

Peningkatan

Efisiensi

140.000.000

Penyuluhan bagi Pedagang Kaki Lima dan

40.000.000

Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya

Meningkatnya

pengunaan produk

efisiensi perdagangan

dalam negeri

dalam negeri melalui

40 orang

III.1

Asongan

penyelenggaraan pameran potensi

4 event

daerah dan

pameran

III.2

Sosialisasi

Peningkatan

Penggunaan

100.000.000

Program Pengembangan Sentra-Sentra

98.500.000

Produk Dalam Negeri

pembinaan kepada para pedagang

IV

Industri/Usaha Potensial Tumbuh dan

Terkembangkannya

berkembangnya

sentra-sentra industri

klaster industri dan

/ usaha potensial

usaha lainnya yang

dalam rangka

terdapat dalam rantai

peningkatan ekonomi

nilai (value chain)

lokal dan regional

5 Sentra

IV.1 Pembentukan dan Pengembangan Sentra-

48.500.000

Sentra Industri Potensial 20 orang

IV.3 Pembinaan Industri Kecil dan menengah

50.000.000

dalam memperkuat jaringan klaster industri

yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif V

Program Sarana

Penyediaan dan

Prasarana

Peningkatan

3.124.663.250

Penunjang

Perekonomian Meningkatnya

Tersedianya sarana

3 pasar

pelayanan kepada

dan prasarana

masyarakat dan

penunjang ekonomi

8 pasar

pedagang secara

yang memadai guna

pemerintah

optimal dalam rangka

terciptanya sarana

2 Dokumen

percepatan

distribusi

pertumbuhan

perdagangan yang

kegiatan ekonomi

representatif

dan perdagangan

khususnya di daerah-

V.1

Revitalisasi Pasar

297.790.750

V.1

Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK

pemerintah 2.703.965.000

Bidang Perdagangan) V.3

Pengembangan

Pembangunan

Pasar

122.907.500

(Penunjang DAK Bidang Perdagangan)

daerah tertinggal/terpencil


30

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja yang disusun ini merupakan upaya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang untuk ikut menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha di masa yang akan datang. Salah satu bentuk kemandirian daerah adalah tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan yang mendukung kepada peningkatan perekonomian daerah. Oleh karenanya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan industri dan perdagangan, khususnya industri kecil dan menengah perlu menyusun kembali strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Keberhasilan dalam mencapai visi dan misi ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar akan banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen pembangunan antara lain arah kebijaksanaan, kualitas program, struktur dan manajemen pemeliharaan, partisipasi masyarakat, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana serta semangat penyelenggaraan pembangunan di daerah, semua komponen tersebut harus berkembang secara dinamis, kreatif dan profesional serta bersifat proaktif dalam tuntutan semangat zaman. Pada akhirnya Rencana Kerja ini akan diukur oleh seberapa jauh program yang akan dilaksanakan dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu diharapkan program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara partisipatif menyeluruh dan merata oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan keberadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pembangunan yang dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan mekanisme dan prosedur serta ketentuan yang berlaku.


31


32

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Catatan Penting


APBD (Rp) 1

2

1 1

00

1

00

2.06.01

01

1

00

2.06.01

01

1

3

4

5

Dinas Perindagpas

100%

WAJIB

00

NON URUSAN

2.06.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

007 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

00

2.06.01

01

00

2.06.01

01

8

350,673,000

9 624,002,400 624,002,400 368,206,650 22,365,000

10 kali

4,000,000

11 kali

4,200,000

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

50 HOK

8,000,000

60 HOK

8,400,000

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah

15 HOK

9,300,000

30 HOK

9,765,000

012 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

95,098,000

Dinas Perindagpas 2 OP

- Jumlah alat kebersihan

11 Item

1,203,000

Jumlah alat tulis kantor

31 Item

15,435,000

- Jumlah Dokumen Tender

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

- Jumlah benda pos

2 Item

360,000

2 Item

378,000

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

9 Item

44,450,000

12 Item

46,672,500

- Jumlah cetak dan penggandaan

13 Item

20,250,000

14 Item

21,262,500

- Jumlah kelengkapan komputer

3 Item

825,000

3 Item

866,250

- Jumlah Kelengkapan Lapangan

2 Item

10,000,000

2 Item

10,500,000

1,325,000

4 Item

022 Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian

3 Item

2 OP

1 Dokumen

12,375,000

1,263,150

40 Item

16,206,750 525,000

1,391,250 12,993,750

1 Dokumen

166,200,000

Dinas Perindagpas

787,500

12 Item

12,375,000

Dinas Perindagpas

024 Layanan administrasi kantor

750,000

99,852,900

- Jumlah Belanja Pegawai

- Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Kepegawaian 1

7

21,300,000

Dinas Perindagpas

12,993,750 174,510,000

- Jumlah pemakaian listrik

12 Bulan

16,800,000

12 Bulan

17,640,000

- Jumlah pemakaian telepon/internet

12 Bulan

1,800,000

12 Bulan

1,890,000

- Jumlah pemakaian air

12 Bulan

7,800,000

12 Bulan

8,190,000

- Jumlah koran/majalah

6 Exmplr/Bln

9,000,000

7 Exmplr/Bln

9,450,000

4 Orang

13,200,000

4 Orang

13,860,000

- Jumlah keamanan kantor

Instansi Pusat/SKPD Provinsi/ Penanggung Jawab

APBD (Rp)

- Jumlah rapat

- Jumlah alat-alat listrik 1

6 594,288,000 594,288,000


- Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 Orang

2,400,000

2 Orang

2,520,000

- Jumlah tenaga operator komputer

14 Orang

28,800,000

15 Orang

30,240,000

- Jumlah petugas lapangan

36 Orang

86,400,000

39 Orang

90,720,000

10


Kode


Lokasi




Catatan Penting


APBD (Rp) 1 1

00

2.06.01

2 01

3

031 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

4

- Jumlah Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

7

8

55,700,000 13 Orang

55,700,000

Dinas Perindagpas

100%

157,210,000

9

10 58,485,000

13 Orang

58,485,000

00

2.06.01

02

1

00

2.06.01

02

005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

Dinas Perindagpas

5 unit roda 2

76,050,000

3 unit roda 2

79,852,500

1

00

2.06.01

02

016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dinas Perindagpas

1 Unit

35,000,000

1 Unit

36,750,000

1

00

2.06.01

02

018 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 layak pakai yang dipelihara

5 Unit roda 4; 5 unit roda 2

37,810,000

7 Unit roda 4; 8 unit roda 2

39,700,500

1

00

2.06.01

02

024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Dinas Perindagpas

7 Item

8,350,000

9 Item

8,767,500

1

00

2.06.01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Perindagpas

100%

44,450,000

1

00

2.06.01

06

006 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

- Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, akhir tahun, LRA, Neraca dan Laporan PAD)

Dinas Perindagpas

7 Dokumen

33,750,000

7 Dokumen

35,437,500

1

00

2.06.02

06

007 Pengelolaan Aset SKPD

- Jumlah laporan pengelolaan aset (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Inventaris Barang)

Dinas Perindagpas

4 Dokumen

10,700,000

4 Dokumen

11,235,000

1

00

2.06.01

08

Dinas Perindagpas

100%

41,955,000

1

00

2.06.02

08

001 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

- Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA)

Dinas Perindagpas

8 Dokumen

19,250,000

8 Dokumen

20,212,500

1

00

2.06.02

08

001 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

- Laporan Tahunan, LAKIP, LPPD, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Pengendalian dan Evaluasi)

Dinas Perindagpas

6 Dokumen

22,705,000

6 Dokumen

23,840,250

2

06

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

6

Program peningkatan pengembangan Dokumen Meningkatnya pengembangan dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi perencanaan dan evaluasi


APBD (Rp)

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5

Dinas Perindagpas


165,070,500

46,672,500

44,052,750

Urusan Pilihan

3,795,163,250

3,669,921,413

Urusan Perdagangan

3,349,663,250

3,359,646,413


Kode


Lokasi




Catatan Penting


APBD (Rp) 1

2

2

06

2.06.01

18

2

06

2.06.01

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3 Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri

006 Kegiatan penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan

06

2.06.01

18

5 67%

Pandeglang, Labuan, Menes, Bojong

-

2

4 Kab. Pandeglang

Jumlah pedagang yang diberikan pembinaan mengenai kesadaran membayar retribusi

1 Kegiatan; 40 Orang

6

7

2.06.01

20

2

06

2.06.01

20

Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian

Jumlah pameran dan promosi potensi hasil industri

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai

001 Revitalisasi Pasar

40,000,000

42,000,000

06

2.06.01

20

002 Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Perdagangan)

2

06

2.06.01

20

003 Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang DAK Perdagangan)

2.06.01

21

2

06

2.06.02

21

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

001 Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

67%

Jumlah pasar yang direvitalisasi

4 pasar

42,000,000

105,000,000

Jumlah pasar yang dibangun

8 pasar

Jumlah laporan administrasi konsultan perencanaan dan pengawasan

Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Kab. Pandeglang

Kecamatan Pandeglang, Menes, Labuan dan Panimbang

105,000,000 4 (empat) event

3,124,663,250

3,123,396,413

297,790,750

155,180,288

297,790,750

4 pasar

2,703,965,000

2,703,965,000

155,180,288 2,839,163,250

8 pasar

122,907,500

Kec. Banjar, Cisata, Sobang, Cigeulis, Cibaliung, Jiput, Cimanggu dan Sumur

-

06

Kab. Pandeglang

Kec. Banjar, Cisata, Sobang, Cigeulis, Cibaliung, Jiput, Cimanggu dan Sumur

-

2


100,000,000

Kec. Saketi, Pandeglang dan Panimbang dan Cipeucang -

2

10 147,000,000

4 (empat) event

06

9

Pandeglang, (MTQ dan Banten Expo) Prov. Banten, Luar Provinsi Banten -

2

8

140,000,000

40,000,000


APBD (Rp)

100,000,000

007 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri


2,839,163,250 129,052,875

2 dokumen

122,907,500

2 dokumen

129,052,875

67%

85,000,000

89,250,000

40,000,000

42,000,000


Kode


Lokasi




Catatan Penting


APBD (Rp) 1

2

3 -

2

06

2.06.02

21

002 Peningkatan pemantauan harga sembako dan pengawasan peredaran barang

07

2

07

2.06.01

19

2

07

2.06.01

19

Jumlah laporan hasil pemantauan sembako dan pengawasan peredaran barang

Urusan Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Terkembangkannya sentra-sentra industri / Usaha Potensial / usaha potensial

003 Pembentukan dan Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Kab. Pandeglang

07

2.06.01

19

2 Sentra yang dibentuk; 3 Sentra yang dikembangkan

07

2.06.01

20

2

07

2.06.01

20

Program Pembangunan / pengembangan industri di bidang agribisnis

Terkembangkanya industri di sektor agribisnis

002 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Kab. Pandeglang

8 1 Kegiatan; 60 orang

45,000,000

9

10 42,000,000

47,250,000

2 Dokumen

47,250,000

445,500,000

310,275,000

98,500,000

103,425,000

48,500,000

50,925,000

48,500,000

2 Sentra yang dibentuk; 3 Sentra yang dikembangkan

50,925,000

52,500,000


50,000,000

67%

347,000,000

206,850,000

205,000,000

57,750,000

Ds. Cikadu, Kec. Carita; Ds. Carita, Kec. Carita; Ds. Karyasari, Kec. Sukaresmi; Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang

- Jumlah industri dasar hulu berbasis komoditi unggulan yang dikembangkan

7 40,000,000

50,000,000

Ds. Cikentrung, Kec. Cadasari; Ds. Kaung Caang, Kec. Cadasari; Ds. Rancagugel, Kec. Mekaraya; Ds. Citalahab, Kec. Banjar

- Jumlah peserta bimbingan teknis dan praktek lapangan dalam memperkuat jaringan klaster

2

67%

Desa Mekarjaya, Kec. Mekarjaya; Desa Kumbangkondang, Kec.Cisata; Ds. Curug langlang, Kec. Munjul; Ds. Cibadak, Kec. Cimanggu; Ds. Cigandeng, Kec.Menes.

005 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

6

20 Unit Usaha

205,000,000


APBD (Rp)

45,000,000

2 Dokumen

- Jumlah sentra-sentra industri yang dibentuk dan dikembangkan

2

5 1 Kegiatan; 60 orang

Kecamatan Pandeglang, Picung, Labuan, Menes dan Panimbang -

2

4

Jumlah pedagangan yang diberikan pembinaan terhadap zat aditif berbahaya



25 Unit Usaha

52,500,000

57,750,000


Kode


Lokasi




Catatan Penting



APBD (Rp) 1 2

07

2.06.01

2 20

3

003 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

4

- Jumlah perajin yang dilatih dalam peningkatan kemampuan teknologi industri 2

07

2.06.01

20

004 Perluasan penerapan standar produk industri

07

2.06.01

20

4 Komoditi; 1 Kegiatan

JUMLAH

8

9

50,000,000

42,000,000

15 Unit Usaha; 1 Kegiatan

50,000,000


52,500,000

44,100,000

5 Komoditi; 1 Kegiatan

44,100,000

52,500,000

20 Unit Usaha; 1 Kegiatan

4,389,451,250

52,500,000

4,293,923,813

Pandeglang,

SISA PAGU YG BELUM TERALOKASI

10 52,500,000

50,000,000

Ds. Cikayas, Kec. Angsana; ds. Tarumanagara, Kec. Cigeulis; Ds. Ciseureuheun, Kec. Cigeulis; Ds. Cening, Kec. Cikeudal - Jumlah IKM yang difasailitasi dan diberdayakan dalam memanfaatkan sumber daya

7

42,000,000

Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo; Ds. Sindangkarya, Kec. Menes; Ds. Sukasari, Kec. Pulosari; Ds. Karyasari, Kec. Sukaresmi

005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

6

APBD (Rp)

50,000,000


- Jumlah komoditi yang distandarkan proses produksinya

2

5

Ds. Karaton, Kec. Majasari; Ds. Babakan Lor, Kec. Cikeudal; Ds. Ramea, Kec. Mandalawangi; Ds. Cikumbueun, Kec. Mandalawangi


Mei 2013

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. DADAN T. DANIAL, MM NIP. 19630919 198602 1 006

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN

NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI (1.00.2.06.01.08) : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (1.00.2.06.01.08.001)

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN

ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya administrasi akuntabilitas kelembagaan perkantoran dan kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67%

-Terjaganya stabilitas Moneter ; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif

- Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, Target : 66,67%

Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat Output (Kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD

Keluaran (Output) Tersusunnya Dokumen Adanya Dokumen Perencanaan SKPD, Target : 8 Perencanaan SKPD (Renja, Dokumen RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA,RKPA/DPPA)

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan dan dilaksanakan tepat waktu

Masukan (Input) 1 Jumlah Dana APBD 2 3

19,250,000

Dana APBD

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

Pandeglang, Mei 2013 Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019


NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI (1.00.2.06.01.08) : PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD (1.00.2.06.01.08.002)

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

INDIKATOR KINERJA

ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/P ENJELASAN

ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya administrasi akuntabilitas kelembagaan dan perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD, Target : 66,67%

-Terjaganya stabilitas Moneter ; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif Dokumen Pelaporan Dan Evaluasi SKPD Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat Output (Kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD

Keluaran (Output) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Adanya Dokumen Pelaporan dan Dan Evaluasi SKPD, Target : 6 Evaluasi (Laporan Bulanan, Laporan Dokumen Triwulan, Laporan Tahunan, LAKIP, LPPD, Laporan Pengendalian dan Evaluasi)

Penyusunan dokumen Pelaporan Dan Evaluasi SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan dan dilaksanakan tepat waktu

Masukan (Input) 1 Jumlah Dana APBD 2 3


M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

22,705,000

Dana APBD

Pandeglang, Mei 2013 Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

dan Pelaporan an dan Pasar ng

1 019


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.00.2.06.01.01) : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (1.00.2.06.01.01.007)

SASARAN STRATEGIS

1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya administrasi akuntabilitas kelembagaan dan perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67%


- Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Target : 66,67%

Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat Output (Kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Keluaran (Output) - Terselenggaranya Rapat, Target Daftar undangan rapat, Notulen hasil : 10 kali rapat, daftar hadir rapat dan dokumentasi rapat dinas

Adanya peserta rapat beserta Pejabat terkait yang hadir

- Terlaksananya perjalanan dinas Surat Tugas, Laporan hasil perjalanan Terlaksananya Monitoring dan dalam daerah, Target : 55 hok dinas dalam daerah, SPPD, bukti Evaluasi Kegiatan dengan baik pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang sah - Terlaksananya perjalanan dinas Surat Tugas, Laporan hasil perjalanan Terlaksananya Koordinasi dan dalam luar daerah, Target : 25 dinas dalam daerah, SPPD, bukti Sinkronisasi Kegiatan dengan hok pertanggungjawaban belanja perjalanan baik dinas yang sah Masukan (Input) 1 Dana APBD 2 3

21,300,000

Dana APBD


Pandeglang, Mei 2013 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.00.2.06.01.01) : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (1.00.2.06.01.01.012)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya administrasi akuntabilitas kelembagaan dan perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Target : 66,67%

-Terjaganya stabilitas Moneter ; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif Proses Pengadaan Langsung untuk Tidak terjadinya penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Indikator yang bersifat Output Kantor (Kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD

Keluaran (Output) - Tersedianya belanja pegawai, Target : 2 op

Daftar Penerimaan Honor Pejabat Adanya Pejabat Pengadaan Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil yang bersertifikat dan Pejabat Pekerjaan Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang berkompeten di bidangnya

- Tersedianya alat kebersihan, Target : 11 item

Adanya peralatan kebersihan dengan bukti nota dan kwitansi pembelian

- Tersedianya alat tulis kantor, Target : 31 item

Adanya Alat tulis kantor dengan bukti nota dan kwitansi pembelian

- Tersedianya dokumen tender, Target : 1 Dokumen

Laporan Proses Pengadaan Barang

- Tersedianya benda pos, Target : Adanya benda pos dengan bukti nota 2 item pembelian - Tersedianya peralatan dan Adanya Dokumen Kontrak Pengadaan perlengkapan kantor, Target : 9 item

Tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan

- Tersedianya cetak dan Adanya bahan cetak dan penggadaan penggandaan, Target : 13 item dengan bukti nota dan kwitansi pembelian - Tersedianya kelengkapan komputer, Target : 3 item

Adanya Kelengkapan Komputer dengan bukti nota pembelian

- Tersedianya kelengkapan lapangan, Target : 2 item

Adanya Kelengkapan Lapangan dengan bukti nota pembelian

- Tersedianya alat-alat listrik, Target : 3 item

Adanya Alat-alat Listrik dengan bukti nota pembelian

Masukan (Input) 1 Dana APBD 2 3

95,098,000

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.00.2.06.01.01) : PENINGKATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAN KERASIPAN (1.00.2.06.01.01.022)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Tertatanya Administrasi Laporan Administrasi Ketatausahaan Ketatausahaan dan Kearsipan, Kepegawaian dan Kearsipan Target : 66,67%

-Terjaganya stabilitas Moneter ; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif Tidak terjadinya penambahan Indikator yang bersifat Output (Kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD

Keluaran (Output) Terlaksananya peningkatan Tersedianya Dokumen Laporan bulanan Tertatanya Laporan Bulanan kelengkapan administrasi kepegawaian Kepegawaian dengan baik ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan, Target : 1 Dokumen Laporan Masukan (Input) 1 Dana APBD 2 SDM 3

12,375,000 5 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001

ASIPAN (1.00.2.06.01.01.022)


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.00.2.06.01.01) : LAYANAN ADMINISTRASI KANTOR (1.00.2.06.01.01.024)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Tersedianya aliran listrik, Target : 12 bulan

Bukti Pembayaran Listrik berupa Nota dan Kwitansi

Sepanjang pasokan listrik tersedia

- Tersedianya pemakaian telepon/internet, Target : 12 bulan

Bukti Pembayaran Telepon berupa Nota Sepanjang layanan jaringan dan Kwitansi telepon tersedia

- Tersedianya pemakaian Air bersih, Target : 12 bulan

Bukti Pembayaran Air Bersih berupa Nota dan Kwitansi

Sepanjang pasokan air bersih tersedia

- Tersedianya bahan bacaan/informasi berupa Koran/Majalah, Target : 6 Eksemplar/bln

Bukti Pembayaran Koran/Majalah berupa Nota dan Kwitansi

Kebutuhan akan informasi/berita masih tinggi

- Tersedianya Tenaga Keamanan Daftar Penerimaan honor tenaga Kantor, Target : 4 orang keamanan kantor

Keamanan kantor yang kondusif

- Tersedianya Tenaga Kebersihan Daftar Penerimaan honor tenaga Kantor, Target : 2 orang kebersihan kantor

Kebersihan kantor yang terpelihara dengan baik

- Tersedianya Tenaga operator Komputer, Target : 14 Orang

Adanya tenaga operator yang memiliki keahlian di bidang komputer

Daftar Penerimaan honor tenaga operator komputer

- Tersedianya Petugas Lapangan, Daftar Penerimaan honor petugas Target : 36 Orang lapangan

Keadaan Pasar yang aman dan kondusif

Masukan (Input) 1 Dana APBD 2 SDM 3

166,200,000 56 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.00.2.06.01.01) : PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA KABUPATEN PANDEGLANG (1.00.2.06.01.01.031)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran, , Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Tesedianya Tenaga Kontrak Kerja, Target : 13 orang

Daftar Penerimaan Honor Tenaga Kontrak Kerja

Adanya regulasi yang mengatur tentang pembayaran Honor TKK


55,700,000 13 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (1.00.2.06.01.02) : PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (1.00.2.06.01.02.005)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Tesedianya Kendaraan Dinas/operasional roda dua, Target : 5 Unit

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang

Pelaksanaan proses pengadaan barang berjalan dengan baik dan tepat waktu


76,050,000 2 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (1.00.2.06.01.02) : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (1.00.2.06.01.02.016)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Terpeliharanya Gedung Kantor, Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Kondisi gedung kantor yang Target : 1 Unit Serah Terima Pekerjaan sudah tidak layak/perlu diperbaiki Masukan (Input) 1 Dana APBD 2 SDM 3

35,000,000 2 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (1.00.2.06.01.02) : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL(1.00.2.06.01.02.018)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67%


- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Terpeliharanya Kendaraan Bukti Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan 2 Dinas/Opearsional berupa Nota dan layak pakai, Target : 10 Unit Kwitansi Pembayaran

Kendaraan dinas/operasional yang masih perlu diperbaiki/dipelihara


37,810,000

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (1.00.2.06.01.02) : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN PERALATAN KANTOR (1.00.2.06.01.02.024)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK



- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Terpeliharanya Peralatan dan Bukti Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Target : Perlengkapan Kantor berupa Nota dan 7 Item Kwitansi Pembayaran

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang masih perlu diperbaiki/dipelihara


8,350,000

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (1.00.2.06.01.06) : PENYUSUNAN LAPORAN DAN REKONSILIASI KEUANGAN (1.00.2.06.01.06.006)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK



- Meningkatnya Sistem Pelaporan Keuangan yang Akuntabel, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Tersusunnya Laporan Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan, Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan, Target : 7 Dokumen Triwulanan, Semesteran, Akhir Tahun, Keuangan diselenggarakan LRA, Neraca dan Laporan PAD dengan baik Masukan (Input) 1 Dana APBD 2 SDM 3

33,750,000 9 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001


NO

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (1.00.2.06.01.06) : PENGELOLAAN ASET SKPD (1.00.2.06.01.06.007)

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan kualitas dan Terselenggaranya Pelayanan akuntabilitas kelembagaan dan administrasi perkantoran kinerja aparatur birokrasi, Target : 66,67% - Terselenggaranya Sistem Pelaporan Pengelolaan Aset SKPD yang Tranparan dan Akuntabel, Target : 66,67%


Keluaran (Output) - Tersusunnya Laporan Keuangan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Pengelolaan Aset, Target : 4 Laporan Tahunan, dan Inventaris Dokumen Barang

Pengelolaan Aset diselenggarakan dengan baik


10,700,000 7 Orang

Dana APBD



M. Nawawie, Bsc. NIP. 19620807 198503 1 019

Bai Malihah NIP. 19570701 197612 2 001

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian (2.06.2.06.01.20) : Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang-DAK Perdagangan) (2.06.2.06.01.20.003)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Membangun sistem energi Hasil (outcome) : listrik perdesaan, - Terlaksananya Program Jaringan listrik dan daya meningkatnya sarana dan listrik dapat menjangkau prasarana serta teknologi seluruh desa serta informasi guna mendukung jumlah jaringan pertumbuhan ekonomi teknologi informasi, Target : 66,67% - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai guna terciptanya sarana distribusi perdagangan yang refresentatif khususnya di daerahdaerah tertinggal/ terpencil, Target : 66,67% Keluaran (Output) : Tersusunnya laporan administrasi proyek pembangunan pasar, Target : 2 Dokumen

ALAT/ CARA/ SUMBER/ PEMBUKTIAN/ PENJELASAN

ASUMSI ASUMSI POKOK

Meningkatnya pelayanan - Terjaganya stabilitas kepada masyarakat dan moneter; pedagang secara optimal dalam - Tidak terjadinya bencana rangka percepatan dengan skala besar; pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll. Laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sarana distribusi perdagangan untuk capaian program

- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;

Laporan administrasi konsultan - Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan Pembangunan dilaksanakan tepat waktu - Pelaksanaan pembangunan terselenggara dengan baik/sesuai rencana.

Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

1. Rp. 122.907.500,2. 21 Orang 3. 1 Unit Mobil

Tersedianya Dana APBD

Pandeglang, 22 Mei 2013 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Seksi Pengembangan, Penataan dan Pemeliharaan Pasar

M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

DEDE ANWAR HIDAYAT, SE NIP. 19630823 198003 1 008


: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian (2.06.2.06.01.20) : Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Perdagangan) (2.06.2.06.01.20.002)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Membangun sistem energi Hasil (outcome) : listrik perdesaan, - Terlaksananya Program Jaringan listrik dan daya meningkatnya sarana dan listrik dapat menjangkau prasarana serta teknologi seluruh desa serta informasi guna mendukung jumlah jaringan pertumbuhan ekonomi teknologi informasi, Target : 66,67% - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai guna terciptanya sarana distribusi perdagangan yang refresentatif khususnya di daerahdaerah tertinggal/ terpencil, Target : 66,67%


ASUMSI ASUMSI POKOK


Keluaran (Output) : Terbangun dan Fisik / Bangunan Pasar yang terehabilitasinya pasar dibangun/direhab tradisional, Target : 8 Pasar


- Tersedianya lahan milik Pemerintah Daerah/ lahan yang sudah dialihkan haknya kepada Pemerintah Daerah - Tidak terjadi penolakan/ perlawanan dari masyarakat/ para pedagang - Lokasi Pembangunan Potensial sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat


1. Rp. 2.703.965.000,2. Orang 3. Unit Mobil

Dana APBD



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019



: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian (2.06.2.06.01.20) : Revitalisasi Pasar (2.06.2.06.01.20.001)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Membangun sistem energi Hasil (outcome) : listrik perdesaan, - Terlaksananya Program Jaringan listrik dan daya meningkatnya sarana dan listrik dapat menjangkau prasarana serta teknologi seluruh desa serta informasi guna mendukung jumlah jaringan pertumbuhan ekonomi teknologi informasi, Target : 66,67% - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai guna terciptanya sarana distribusi perdagangan yang refresentatif khususnya di daerahdaerah tertinggal/ terpencil, Target : 66,67%



Keluaran (Output) : Terpeliharanya pasar yang Fisik / Bangunan Pasar yang representatif, Target : 3 direvitalisasi Unit Pasar Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

ASUMSI ASUMSI POKOK

1. Rp. 297.790.750,2. Orang 3. Unit Mobil


- Tidak terjadi penolakan/ perlawanan dari masyarakat/ para pedagang Dana APBD



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019



: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2.06.2.06.01.18) : Kegiatan penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan (2.06.2.06.01.18.006) ALAT/ CARA/ SUMBER/ PEMBUKTIAN/ PENJELASAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat

Hasil (outcome) : - Peningkatan Investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, Target : 66,67%

Meningkatnya penggunaan - Terjaganya stabilitas produk dalam negeri khususnya moneter; produk lokal - Tidak terjadinya bencana dengan skala besar;

- Meningkatnya effisiensi perdagangan dalam negeri melalui penyelenggaraan pameran potensi daerah dan pembinaan kepada para pedagang, Target : 66,67%

Laporan hasil kegiatan promosi - Tidak terjadinya penambahan indikator potensi daerah dan sosialisasi untuk kewajiban membayar yang bersifat output retribusi untuk capaian program (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;

- Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll.

Keluaran (Output) : Terlaksananya Kegiatan Laporan dan Dokumentasi pembinaan kepada Pelaksanaan Kegiatan pedagang mengenai Penyuluhan kesadaran membayar retribusi, Target : 40 Orang Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

ASUMSI ASUMSI POKOK

1. Rp. 40.000.000,2. 40 Orang 3. 1 Unit Mobil

Adanya dukungan pedagang dalam kesadaran membayar Retribusi sesuai Perda Nomor 10 dan 11 tahun 2011 Dana APBD



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019



: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.07) : Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial (2.07.2.06.01.19) : Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial (2.07.2.06.01.19.003)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan Hasil (Outcome) kesejahteraan dan Terbentuknya klaster kemandirian masyarakat. pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, Target : 66,67 %

- Terkembangnya sentrasentra industri/usaha potensial dalam rangka peningkatan ekonomi lokal dan regional yang mendorong keunggulan komparartif menjadi keunggulan kompetitif, Target : 66,67 %

ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN Menumbuhkembangkan klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain)

ASUMSI-ASUMSI POKOK

- Terjaganya stabilitas moneter; - Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll.

Laporan hasil kegiatan pembinaan terhadap IKM melalui sentra dan klaster industri untuk capaian program

- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD; - Adanya kelompok perajin atau IKM yang menunjang pada kegiatan pembentukan dan pengembangan sentrasentra industri potensial serta perkuatan jaringan klaster industri

Keluaran (Output) Terselenggaranya Laporan dan dokumentasi pembentukan sentrahasil pembentukan sentra sentra industri yang baru, industri Target : 2 sentra

Potensi kelompok perajin cukup potensial untuk dikembangkan

Terselenggaranya pengembangan sentrasentra industri yang dibina, Target : 3 sentra Masukan (Input)

Laporan dan dokumentasi hasil pengembangan sentra industri

Sentra industri masih memiliki aktivitas produksi yang baik

1 Jumlah Dana APBD 2 SDM 3 Peralatan :

1. Rp. 48.500.000,2. 25 orang 3. 1 unit mobil Pandeglang,

Dana APBD

Mei 2013


Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

ROSADI NIP. 19630328 198602 1 001


NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.07) : Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial (2.07.2.06.01.19) : Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (2.07.2.06.01.19.005)

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Terbentuknya klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, Target : 66,67 %

- Terkembangnya sentra-sentra industri/usaha potensial dalam rangka peningkatan ekonomi lokal dan regional yang mendorong keunggulan komparartif menjadi keunggulan kompetitif, Target : 66,67 %

Menumbuhkembangkan klaster industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain)

Laporan hasil kegiatan pembinaan terhadap IKM melalui sentra dan klaster industri untuk capaian program

-

Terjaganya stabilitas moneter;

-

Tidak terjadinya bencana dengan skala besar;

-

Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll.

-

Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;

-

Adanya kelompok perajin atau IKM yang menunjang pada kegiatan pembentukan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial serta perkuatan jaringan klaster industri

Keluaran (Output) Terselenggaranya bimbingan teknis dan praktek lapangan dalam memperkuat jaringan klaster industri, Target : 20 orang

Laporan dan dokumentasi hasil penerapan bimbingan teknis dan praktek di lapangan beserta contoh hasil produk yang dipelajari

Kelompok perajin memiliki potensi dan motivasi untuk tumbuh dan berkembang

Masukan (Input) 1 Jumlah Dana APBD 2 SDM 3 Peralatan :

1. Rp. 50.000.000,2. 20 orang 3. 1 unit mobil

Dana APBD

Pandeglang,

Mei 2013



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

ROSADI NIP. 19630328 198602 1 001


NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.07) : Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis (2.07.2.06.01.20) : Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (2.07.2.06.01.20.002)


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK

Hasil (Outcome) Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, Target : 66,67 %

- Terkembangnya industri di sektor agribisnis melalui peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan unggulan dengan sistem dan jaringan agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri, Target : 66,67 %

Mengembangkan industri kecil dan menengah khususnya industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan

Laporan hasil kegiatan pembinaan terhadap IKM melalui pengembangan industri di bidang agribisnis terutama dalam rintisan agroindustri untuk capaian program

-


-


-


-


-

Adanya kelompok perajin atau IKM yang menunjang pada kegiatan pengembangan industri di bidang agribisnis

Keluaran (Output) Terkembangkannya industri dasar Laporan dan dokumentasi hasil Kelompok perajin memiliki potensi hulu berbasis komoditi unggulan , pelatihan ketrampilan penguasaan dan motivasi untuk meningkatkan teknologi sebagai tindak lanjut rencana kualitas hasil produksi Target : 20 unit usaha aksi pengembangan pariwissata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masukan (Input) 1 Jumlah Dana APBD 2 SDM 3 Peralatan :


Dana APBD

Pandeglang,

Mei 2013


Kepala Seksi Teknologi Industri Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pandeglang

M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

MESRI NIP. 19620525 198703 1 009


NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.07) : Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis (2.07.2.06.01.20) : Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (2.07.2.06.01.20.003)


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK





-


-


-


-


-


Keluaran (Output) Terselenggaranya pelatihan untuk Laporan dan dokumentasi hasil perajin dalam rangka pelatihan ketrampilan peningkatan peningkatan kemampuan kemampuan teknologi industri teknologi industri, Target : 20 orang

Kelompok perajin memiliki potensi dan motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi



Dana APBD

Pandeglang,

Mei 2013



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

MESRI NIP. 19620525 198703 1 009


NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.07) : Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis (2.07.2.06.01.20) : Kegiatan Perluasan Penerapan Standar Produk Industri (2.07.2.06.01.20.004)


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK





-


-


-


-


-


Keluaran (Output) Terlaksananya penerapan standar Laporan dan dokumentasi hasil produk industri, Target : 4 pelatihan penerapan standar produk beserta contoh standar baku komoditi pembuatan produk

Kelompok perajin memiliki potensi dan motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi


1. Rp. 42.000.000,2. 20 orang

Dana APBD 3 Pandeglang,

Mei 2013



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

MESRI NIP. 19620525 198703 1 009


NO 1

: DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.07) : Program Pembangunan/Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis (2.07.2.06.01.20) : Kegiatan Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (2.07.2.06.01.20.005)


INDIKATOR KINERJA


ASUMSI-ASUMSI POKOK





-


-


-


-


-


Keluaran (Output) Terlaksananya fasilitasi dan pemberdayaan bagi IKM dalam memanfaatkan sumber daya, Target : 15 unit usaha

Laporan dan dokumentasi hasil pelatihan pemberdayaan IKM dalam pemanfaatan sumber daya

Potensi sumber daya baik manusia maupun bahan baku cukup melimpah


1. Rp. 50.000.000,2. 30 orang

Dana APBD 3 Pandeglang,

Mei 2013



M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

ROSADI NIP. 19630328 198602 1 001


: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2.06.2.06.01.18) : Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (2.06.2.06.01.18.007) ALAT/ CARA/ SUMBER/ PEMBUKTIAN/ PENJELASAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA



Meningkatnya penggunaan - Terjaganya stabilitas produk dalam negeri khususnya moneter; produk lokal - Tidak terjadinya bencana dengan skala besar;

- Meningkatnya effisiensi perdagangan dalam negeri melalui penyelenggaraan pameran potensi daerah dan pembinaan kepada para pedagang, Target : 66,67%

Laporan hasil kegiatan promosi - Tidak terjadinya penambahan indikator potensi daerah dan sosialisasi untuk kewajiban membayar yang bersifat output retribusi untuk capaian (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang program telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;

Keluaran (Output) : Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi potensi hasil industri, Target : 4 kegiatan/event


ASUMSI ASUMSI POKOK

- Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll.

Laporan dan Dokumentasi Kegiatan pameran telah Pelaksanaan Kegiatan Pameran diagendakan dalam dan Promosi event penting, seperti : Hari Jadi Kab. Pandeglang, HUT Prov. Banten dan Penyelenggaraan MTQ 1. Rp. 100.000.000,2 3. 1 Unit Mobil

Dana APBD


Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi

M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

H. YUHANA, SE NIP. 19640410 198503 1 013


: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (2.06.2.06.01.21) : Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (2.06.2.06.01.21.001)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA



- Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Meningkatnya penggunaan - Terjaganya stabilitas produk dalam negeri khususnya moneter; produk lokal - Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll. Laporan hasil kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen serta laporan pemantauan harga sembako dan pengawasan peredaran barang untuk capaian program

Keluaran (Output) : Terlaksananya kegiatan Laporan dan Dokumentasi pembinaan bagi pedagang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan konsumen dalam hal Perlindungan Konsumen zat aditif berbahaya dan masa kadaluwarsa, Target : 60 orang Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan

ASUMSI ASUMSI POKOK

1. Rp. 40.000.000,2. 60 orang 3. 1 Unit Mobil


Kegiatan ekonomi dan perdagangan berjalan dengan aman dan kondusif

Dana APBD


Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

MAMAT RUHIMAT NIP. 19570915 198203 1 003


: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PANDEGLANG (2.06) : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (2.06.2.06.01.21) : Kegiatan Peningkatan Pemantauan Harga Sembako dan Pengawasan Peredaran Barang (2.06.2.06.01.21.002)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA



- Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


ASUMSI ASUMSI POKOK

Meningkatnya penggunaan - Terjaganya stabilitas produk dalam negeri khususnya moneter; produk lokal - Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; - Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif, dll. Laporan hasil kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen serta laporan pemantauan harga sembako dan pengawasan peredaran barang untuk capaian program


Keluaran (Output) : Tersedianya laporan pemantauan sembako dan pengawasan peredran barang, Target : 2 dokumen

Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Sembako dan Pengawasan Peredaran Barang

Kegiatan ekonomi dan perdagangan berjalan dengan aman dan kondusif


1. Rp. 45.000.000,2. 11 orang 3. 1 Unit Mobil

Dana APBD


Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

M. NAWAWIE, B.Sc NIP. 19620807 198503 1 019

MAMAT RUHIMAT NIP. 19570915 198203 1 003

KEPUTUSAN (SK) KATA PENGANTAR

Recommend Documents