Keputusan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG

Keputusan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Diperbanyak oleh : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU 2001 http://www.huma.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Menimbang

: a. Bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1999; b. Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ada penyesuaianpenyesuaian; c. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1999; d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b dan c perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

http://www.huma.or.id

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18220); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memperhatikan : Keputusan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2/IV/2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. Daerah adalah daerah Kabupaten Sanggau. b. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan


masyarakat setempat menurut perkara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Badan Legislatif Daerah selanjutnya disebut DPRD. d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua sebanyak-banyaknya 3 orang. e. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau. f.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

g. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sanggau. h. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Sanggau. i.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

j.

Fraksi adalah Faraksi-Fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

k. Komisi adalah Komisi-Komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau. l.

Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Panmusy.

m. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Panang; n. Panitia Urusan Rumah Tangga adalah Panitia Urusan Rumah Tangga di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut PURT. o. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Panwas. p. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau; yang selanjutnya disebut Pansus.


BAB II KEDUDUUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN DPRD Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Pasal 2 (1) DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melasanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Pengisian Anggota DPRD dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan Pengangkatan. (2) Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang terdiri dari anggota Partai Politik hasil pemilu dan Anggota TNI dan POLRI yang diangkat. (3) Keanggotaan dan jumlah Anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 4 (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. Memilih Bupati / Wakil Bupati; b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Presiden; c. Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah; e. Melaksanakan pengawasan terhadap:


(1) Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain; (2) Pelaksanaan Keputusan Bupati; (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah; (5) Pelaksanaan kerjasama Internasional di Daerah. f.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut ayat (1) DPRD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasal 5 Tata cara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan peraturan tata tertib yang dibuat khusus untuk itu oleh DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2 Usulan Pengesahan, Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pasal 6 Tata cara pengesahan, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan peraturan tata tertib yang dibuat khusus untuk itu oleh DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPRD mempunyai hak: a. Meminta pertanggungjawaban Bupati;


b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah; c. Mengadakan penyelidikan; d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; e. Mengajukan pernyataan pendapat; f.

Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;

g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD; h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD;

Paragraf 1 Hak Meminta Pertanggungjawaban Bupati Pasal 8 (1) DPRD berhak meminta pertanggungjawaban Bupati dan Bupati berkewajiban menyampaikan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD. (2) Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa: 1. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran; 2. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan; 3. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu. (3) Tata cara

penilaian dan pelaksanaan pertanggungjawaban Bupati sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan tata tertib yang dibuat khusus untuk itu oleh DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2 Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Daerah Pasal 9 (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan Pemerintah Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah.


(2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh pengusul. (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. (4) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panmusy. (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usulan permintaan keterangan tersebut. (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya; b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. (7) Keputusan persetujuan atau penilakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (8) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. (9) Apabila Rapat Paripurna DPRD menyetujui permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah menjadi permintaan keterangan DPRD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati untuk memberikan keterangan. Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis atas permintaan keterangan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Atas jawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya. (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah. (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat sebagai bahan bagi DPRD dalam rangka penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah


Paragraf 3 Hak Mengadakan Penyelidikan Pasal 11 (1) Hak untuk mengadakan penyelidikan pelaksanaannya berpedoman pada tugas, wewenang, hak dan kedudukan DPRD. (2) Tata cara untuk mengadakan penyelidikan oleh DPRD berpedoman kepda peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4 Hak Mengadakan Perubahan Atas Rancangan Peraturan Daerah Pasal 12 (1) DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Kepala Daerah. (2) Pokok-pokok usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dalam Pemandangan Umum para Anggota DPRD pada Pembicaraan Tahap II. (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh para Anggota DPRD dalam Pembicaraan Tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada Pembicaraan Tahap IV. Paragraf 5 Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat Pasal 13 (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat. (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepda Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengususl serta fraksinya. (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.


(4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panmusy. (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyatan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. Para Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya; b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapatnya; c. Para pengusul membrikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah. (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijaksanaan Pemerintah Daerah berikut saran penyelesaiannya, sampai dengan peringatan kepada Kepala Daerah. Paragraf 6 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 14 (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan kewenangan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis. (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2), diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. (4) Usul Prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panmusy. (5) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (2). (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. Anggopta DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya; b. Kepala Daerah memberikan pendapatnya;


c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah. (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah. (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi Prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali. Paragraf 7 Hak menentukan Anggaran Belanja DPRD Pasal 15 (1) DPRD mempunyai hak menyusun dan menetapkan Anggaran Belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD sebagai Badan Legeslatif Daerah, yang dianggarkan dalam APBD. (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 91), ditetapkan dalam keputusan DPRD. Paragraf 8 Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD Pasal 16 (1) DPRD dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (2) Untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. (3) Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.


Paragraf 9 Hak Meminta Keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat Pasal 17 (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi atau Komisi atau Pansus dapat mengajukan sesuatu usul kepada DPRD untuk meminta Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. (2) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas, dan ditanda tangani oleh para pengususl atau pimpinan Komisi atau pimpinan Pansus yang bersangkutan serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau warga masyarakat yang bersangkutan. (4) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan melalui : a. Rapat Paripurna DPRD dengan memberikan kesempatan kepada : (1) Para pengusul untuk menyampaikan pertanyaan; (2) Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan para pengusul tersebut. b. Rapat Komisi; c. Rapat Panitia Khusus. Pasal 18 (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau warga masyarakat yang diminta keterangan wajib memenuhi permitaan dan memberikan keterangan yang diminta. (2) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada yang berwenang untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Bagian Keempat Hak-Hak Anggota DPRD Pasal 19 Anggota DPRD mempunyai hak : a. Mengajukan pertanyaan; b. Protokoler; c. Keuangan/administrasi. Paragraf 1 Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 20 (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan. (4) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak atau tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilanjutkan dengan meminta pertimbangan Panitia Musyawarah. (5) Apabila keputusan rapat menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1), perlu ditindaklanjuti, maka Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah. (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud, oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan secara lisan. (7) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan. (8) Dalam hal Kepala Daerah menjawab scara lisan, maka dalam Rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panmusy, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.


Paragraf 2 Hak Protokoler Pasal 21 Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya berhak memperoleh hak protokoler. (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tata upacara, tata penghormatan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, sesuai dengan ketetuan perundang-undangan. Paragraf 3 Hak Keuangan/Administrasi Pasal 22 Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya diberikan hak keuangan/administrasi yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban DPRD Pasal 23 DPRD mempunyai kewajiban : a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan. c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan; dan e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.


BAB III KEANGGOTAAN DAN KEKEBALAN Bagian Kesatu Keanggotaan DPRD Pasal 24 (1) Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksu dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang diresmikan keanggotaannya serta telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengucapan sumpah/janji Anggota dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD. (3) Anggota DPRD yang belum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Anggota pengganti antar waktu pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Ketua lannyi dalam Rapat Paripurna Istimewa. (4) Bunyi sumpah/janji bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /berjanji : Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua / Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Sanggau dengan sebaik-baikbya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 25 Masa keanggotaan adalah lima tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD karena : Pasal 26 (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai Anggota DPRD karena a. Meninggal dunia;


b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD; c. Bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Sanggau; d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 berdasarkan keterangan yang berwajib; e. Dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai Anggota DPRD; f.

Terkena larangan perangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999.

(2) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti oleh : a. Calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Kabupaten Sanggau yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pilihan yang bersangkutan; b. Calon yang diajukan oleh pimpinan TNI / POLRI bagi anggota DPRD yang berasal dari TNI / POLRI. (3) Anggota DPRD pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja Anggota DPRD yang digantikannya. (4) Pemberhentian Anggota DPRD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas Nama Presiden sebagai Kepala Negara. (5) Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, e dan g pemberhentian adalah dengan tidak hormat. (6) Masa keanggotaan pengganti antar waktu berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

Bagian Kedua Kekebalan Anggota DPRD Pasal 27 (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam Rapat Tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang


dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan / atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPRD.

BAB IV LARANGAN DAN PENYIDIKAN BAGI ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Larangan Bagi Anggota DPRD Pasal 28 (1) Keanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan. (2) Keanggotaan DPRD tidak boleh merangkap dengan keanggotaan DPRD Propinsi atau DPR RI. (3) Keanggotan DPRD tidak boleh dirangkap dengan keanggotan DPRD dari Daerah lain. Pasal 29 (1) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPRD. (3) Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPRD atas usul dan pertimbangan Fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Panwas.


Bagian Kedua Penyidikan Bagi Anggota DPRD Pasal 30 (1) Dalam hal seorang Anggota DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tindakan penyidikan terhadap Anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur Kalimantan Barat, kecuali apabila yang bersangkutan tertangkap tangan melaksanakan tindak Pidana kejahatan. (3) Dalam hal Anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal ini, selambat-lambatnya dalam tempo 2 X 24 jam diberitahukan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

BAB V FRAKSI-FRAKSI Pasal 31 (1) Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan Partai Politik yang mencerminkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta TNI dan POLRI yang diangkat. (2) Partai Politik yang dapat membentuk Fraksi adalah Partai Politik yang memperoleh jumlah kursi sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah Anggota DPRD yang ada. (3) Beberapa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 dapat membentuk satu Fraksi yang merupakan gabungan dari PartaiPartai Politik yang bersangkutan dengan jumlah Anggota sekurang-kurangnya empat orang. (4) Anggota DPRD dari Partai Politik yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 dapat bergabung kedalam salah satu Fraksi yang sudah diakui keberadaannya. (5) Anggota DPRD dari Partai Politik yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dicalonkan sebagai pimpinan DPRD.


(6) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pimpinan Fraksi tempat ia bergabung wajib menyampaikan keputusan penggabungan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan keseluruh Anggota DPRD. Pasal 32 Fraksi bertugas : a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi; b. Mengingatkan kualitas, kemampuan, efisien dan efektivitas kerja para Anggotanya; c. Melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Pasal 33 Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta. Pasal 34 (1) Susunan Fraksi di DPRD diusulkan oleh masing-masing Partai Politik dan Pimpinan TNI/POLRI kepada Pimpinan DPRD serta perubahannya. (2) Bagi Partai Politik yang bergabung kesalah satu fraksi yang telah memenuhi ketentuan jumlah untuk pembentukan Fraksi, maka usul susunan Fraksi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dilengkapi dengan : a. Surat Pernyataan dari Partai Politik yang mengadakan penggabungan; b. Surat kesediaan menerima dari Partai Politik yang menerima penggabungan dari Partai Lain. (3) Bagi beberapa Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi satu Fraksi dan akan bergabung secara bersama-sama menjadi satu Fraksi maka usulan Susunan Fraksi dibuat secara bersama-sama dalam bentuk Surat Pernyataan. (4) Susunan Fraksi di DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD.


BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRD Pasal 35 (1) Alat Kelengkapan DPRD tediri dari : a. Pimpinan DPRD; b. Komisi-komisi; c. Panitia Muusyawarah (Panwasy); d. Panitia Anggaran (Panang); e. Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT); f.

Panitia Pengawas (Panwas);

g. Panitia Khusus (Pansus). (2) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna. (3) Dalam hal terjadi penggantian Anggota Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalan Rapat Paripurna. (4) Alat-Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VII PIMPINAN DPRD Pasal 36 Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang berasal dari Fraksi-Fraksi.

Bagian Kesatu Persyaratan Pimpinan DPRD Pasal 37 Untuk dapat menjadi pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


a. Calon Pimpinan diusulkan oleh Fraksi; b. Mempunyai kemampuan dan kualitas kepemimpinan. Pasal 38 (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. (2) Apabila jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan. Pasal 39 Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi sebanyak-banyaknya dua orang. Pasal 40 (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas bersama-sama dengan Fraksifraksi DPRD. Pasal 41 (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. (3) Calon Terpilih yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua DPRD sesuai urutan perolehan suara. (4) Keputusan diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut : a. Urutan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat;


b. Apabila pada urutan pertama terdapat lebih dari satu orang yang mendapat suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi yang meperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara lebih sedikit menjadi Wakil Ketua secara berurutan bersama Wakil ketua yang lain; c. Calon terpilih Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan, rapat ditunda paling lama 2 X 24 jam atau dengan kondisi aman yang dinyatakan oleh kepolisian. (6) Rapat DPRD dilangsungkan di Gedung DPRD, kecuali untuk hal-hal yang dianggap tidak memungkinkan, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban Pimpinan DPRD Pasal 42 (1) Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif terdiri dari anggotaanggota yang dipilih menjadi Ketua dan Wakil-Wakil Ketua yang bertugas untuk memimpin Pengorganisasian DPRD. (2) Pimpinan DPRD terdiri dari unsur-unsur Fraksi. (3) Masa kerja Pimpinan DPRD adalah lima tahun. Pasal 43 Pimpinan DPRD mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagaian kerja Ketua dan Wakil ketua serta mengumumkan kepada Rapat Paripurna; b. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar Pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak teganggu; c. Menyimpulkan hasil Pembahasan dalam Rapat yang dipimpinnya; d. Melaksanakan Keputusan-keputusan Rapat; e. Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;


f.

Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah;

g. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Daerah. Pasal 44 (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD. (2) Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam melakanakan tugas Pimpinan DPRD. (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua. (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dipimpin oleh anggota DPRD yang tertua usianya dibantu oleh Anggota DPRD yang termuda usianya.

Bagian Ketiga Penggantian Pimpinan DPRD Pasal 45 (1) Pimpinan DPRD dapat diberhentikan apabila kinerjanya dinalai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian kinerja dilakukan terhadap Pimpinan DPRD secara kolektif oleh Panitia Pengawas. (3) Hasil penilaian kinerja terhadap Pimpinan DPRD oleh Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sidang Paripurna DPRD untuk diambil keputusan. (4) Sidang Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri secara fisik paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. (5) Penilaian kinerja Pimpinan DPRD yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir dan sebagai bahan usulan pemberhentian Pimpinan DPRD.


Pasal 46 (1) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dihadiri secara fisik paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. (2) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Usulan Pemberhentian. Pasal 47 Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur guna peresmian pemberhentian. Pasal 48 (1) Ketua atau Wakil Ketua secara sendiri-sendiri dapat diberhentikan apabila secara pribadi terbukti melakukan tindak pidana. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden sebagai kepala Negara setelah ada keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 49 Pengisian pimpinan DPRD yang diberhentkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, dipilih dari Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.

Bagian Keempat Pimpinan Sementara Musyawarah Pasal 50 (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, Musyawarah untuk sementara dipimpin oleh Anggota DPRD yang tertua dengan dibantu oleh Anggota DPRD yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah. (2) Dalam hal Anggota DPRD yang tertua dan atau termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota DPRD yang tertua/termuda usianya yang hadir pada saat rapat tersebut.


Bagian Kelima Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Pasal 51 (1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD bersumpah/berjanji menurut agama/kepercayaan yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD. (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) keputusan ini. Pasal 52 Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan bersumpah/berjanji, maka pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih. Pasal 53 Apabila terjadi lowongan pada jabatan Pimpinan, pemilihan Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD yang tata cara pemilihannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, 38, 39, 40 dan 41 dalam Keputusan ini. Pasal 54 Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 keputusan ini.

BAB VIII KOMISI-KOMISI Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Komisi Pasal 55 Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.


Pasal 56 (1) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu Komisi atas usul fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi berdasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. (3) Masa penempatan keanggotaan adalah satu tahun. (4) Jumlah anggota tiap Komisi sedapat mungkin sama banyak. (5) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan. (6) Setiap Anggota DPRD dapat menghadiri Rapat Komisi Tertutup yang bukan Komisinya terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat. Pasal 57 (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris. (2) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing-masing Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris Komisi yang dipilih dari dan oleh Anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Masa tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris ialah satu tahun. Pasal 58 (1) Jumlah Komisi DPRD terdiri dari: a. Komisi A:

bidang Pemerintahan

b. Komisi B:

bidang Perekonomian

c. Komisi C:

bidang Keuangan

d. Komisi D:

bidang Pembanguanan

e. Komisi E

bidang Kesejahteraan Rakyat

(2) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu : a. Komisi A, bidang Pemerintahan; meliputi Pemerintahan Ketertiban, Kependudukan Penerangan / Pers, Hukum / Perundang-undangan, Kepegawaian, Aparatur , Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan.


b. Komisi B, bidang Perekonomian; meliputi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi dan Pariwisata. c. Komisi C, bidang Keuangan; meliputi Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal. d. Komisi D, bidang Pembangunan; meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup. e. Komisi E, bidang Kesejahteraan Rakyat; meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesejahteraan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi. Bagian Kedua Tugas Komisi-Komisi Pasal 59 Komisi-Komisi mempunyai tugas; a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing Komisi; b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas komisinya; c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD; d. Mengadakan Peninjauan dan kunjungan kerja; e. Mengadakan Rapat kerja dengan Kepala Daerah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi kemasyarakatan; f.

Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;

g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas Komisi masing-masing; h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil kerja Komisi;


i.

Membuat Laporan Kegiatan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

BAB IX PANITIA MUSYAWARAH Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Panitia Musyawarah Pasal 60 (1) Panmusy merupakan Alat Kelengkapan DPRD dan dibentuk dari permulaan keanggotaan DPRD. (2) Masa keanggotaan Panmusy selama satu tahun. Pasal 61 (1) Panmusy terdiri dari Wakil-wakil Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggotanya. (2) Perimbangan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah empat berbanding satu. (3) Apabila dalam perimbangan tersebut terdapat hasil pembagian kurang dari setengah dihapuskan dan apabila hasil terdapat setengah atau lebih dibulatkan menjadi satu. (4) Setiap Anggota Fraksi tidak dibenarkan duduk dalam dua kepanitiaan atau lebih, kecuali dalam pembentukan Panita Khusus (Pansus). (5) Pimpinan Panmusy terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakli Ketua dan satu orang Sekretaris yang terpilih dari dan oleh Anggota Panmusy. (6) Susunan Panmusy dan keanggotaannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tugas Panitia Musyawarah Pasal 62 Panitia Musyawarah mempunyai tugas :


a. Memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan Program Kerja DPRD dan Pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak; b. Menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat DPRD; c. Memutuskan pilihan mengenai isi Risalah apabila timbul perbedaan pendapat; d. Memberikan saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat; e. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah; f.

Membuat Laporan kegiatan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan disampaikan kepada Pimpinan.

BAB X PANITIA ANGGARAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Panitia Anggaran Pasal 63 (1) Panang merupakan alat kelengkapan DPRD dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. (2) Masa Keanggotaan Panang selama satu tahun. Pasal 64 (1) Panang terdiri dari Wakil-wakil Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggotanya. (2) Perimbangan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah empat banding satu. (3) Apabila dalam perimbangan tersebut terdapat hasil pembagian kurang dari setengah dihapuskan, dan apabila terdapat hasil pembagian terdapat setengah atau lebih dibulatkan menjadi satu. (4) Setiap Anggota Panang tidak dibenarkan duduk dalam dua kepanitiaan atau lebih, kecuali dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus).


(5) Pimpinan Panang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panang. (6) Susunan Panang dan keanggotaannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tugas Panitia Anggaran Pasal 65 Panang mempunyai tugas: a. Melakukan pra pembahasan Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungan sebelum dibawa dalam Rapat Paripurna DPRD; b. Memberikan saran dan Pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahan serta Perhitungan; c. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungan yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah. d. Membuat Laporan kegiatan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan disampaikan kepada Pimpinan.

BAB XI PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Panitia Urusan Rumah Tangga Pasal 66 (1) Dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 22 dibentuk Panitia Urusan Rumah Tangga. (2) Pembentukan PURT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) PURT terdiri dari Wakil-wakil Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya.


(4) Perimbangan yang dimaksud ayat (3) di atas adalah empat berbanding satu. (5) Apabila dalam perimbangan tersebut terdapat hasil pembagian kurang dari setengah dihapuskan, dan apabila terdapat hasil pembagian terdapat setengah atau lebih dibulatkan menjadi satu. (6) Setiap Anggota PURT tidak dibenarkan duduk dalam dua kepanitiaan atau lebih, kecuali dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus). (7) Pimpinan PURT yang terdiri dari satu orang Ketua satu orang wakil Ketua dan satu orang Sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota PURT. (8) Susunan PURT dan keanggotaannya diampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tugas Panitia Urusan Rumah Tangga Pasal 67 (1) Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 mempunyai tugas: a. Menyusun Anggaran Belanja DPRD; b. Menyusun Anggaran Belanja Sekretariat DPRD; c. Bersama dengan Sekretaris DPRD membuat jadwal pengeluaran dan melakukan evaluasi terhadap anggaran belanja DPRD dan anggaran Belanja Sekretariat DPRD setiap tiga bulan sekali. (2) Penyusunan Anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan bersama sama dengan Sekretariat DPRD untuk setiap Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB XII PENITIA PENGAWAS Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Panitia Pengawasan


Pasal 68 (1) Panwas merupakan alat Kelengkapan DPRD dan dibentuk dari permulaan keanggotaannya. (2) Masa keanggotaan Panwas selama satu tahun. Pasal 69 (1) Panwas terdiri dari wakil-wakil fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggotanya. (2) Perimbangan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah empat berbanding satu. (3) Apabila dalam perimbangan tersebut terdapat hasil pembagian kurang dari setengah dihapuskan, dan apabila terdapat hasil pembagian terdapat setengah atau lebih dibulatkan menjadi satu. (4) Setiap Anggota Panwas tidak dibenarkan duduk dalam dua kepanitiaan atau lebih, kecuali dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus). (5) Pimpinan Panwas terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari Anggota Panwas. (6) Susunan Panwas dan keanggotaannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tugas Panitia Pengawas Pasal 70 Panitia Pengawas mempunyai tugas: a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD tentang tindak lanjut hasil temuan Komisi-komisi dan pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme ataupun tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan oleh para pejabat atau penyelenggara pemerintahan di Daerah; b. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan DPRD tentang penggunaan Dana Pembangunan baik yang berasal dari APBD, APBN dan Sumber Dana Pembangunan lainnya.


BAB XIII PANTIA KHUSUS Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Panitia Khusus Pasal 71 (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Pansus setelah mendengar pertimbangan Panmusy. (2) Pansus sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Pasal 72 (1) Pansus terdiri sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari satu Fraksi dan/atau utusan dari Komisi-Komisi dalam DPRD. (2) Pimpinan pansus terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari Anggota Pansus.

Bagian Kedua Tugas Panitia Khusus Pasal 73 (1) Pansus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD. (3) Pansus dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasannya kepada Pimpinan DPRD. (4) Pansus dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.


BAB XIV PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD Bagian Kesatu Persidangan Pasal 74 (1) Tahun sidang DPRD dimulai dan berakhir bersamaan dengan dimulai dan berakhirnya Tahun Anggaran dan dibagi dalam empat masa persidangan. (2) Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri dari rapat-rapat peninjauan dan kunjungan kerja termasuk studi banding dan reses.

Bagian Kedua Rapat-Rapat DPRD Pasal 75 (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun. (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah Anggota DPRD atau atas permintaan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan diterima. (3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Jenis Rapat Pasal 76 Jenis Rapat DPRD terdiri dari: a. Rapat Paripurna; b. Rapat Paripurna Istimewa; c. Rapat Paripurna Khusus; d. Rapat Fraksi;


e. Rapat Pimpinan DPRD; f.

Rapat Komisi;

g. Rapat Gabungan Komisi; h. Rapat Panitia Musyawarah; i.

Rapat Panitia Anggaran;

j.

Rapat PURT;

k. Rapat Panitia Pengawas; l.

Rapat Panitia Khusus;

m. Rapat Kerja; n. Rapat Dengar Pendapat; Paragraf 1 Rapat Paripurna Pasal 77 Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang dan tugas DPRD untuk menetapkan Keputusan DPRD. Paragraf 2 Rapat Paripurna Istimewa Pasal 78 Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan. Paragraf 3 Rapat Paripurna Khusus Pasal 79 Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.


Paragraf 4 Rapat Fraksi Pasal 80 Rapat Fraksi adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi. Paragraf 5 Rapat Pimpinan Pasal 81 Rapat Pimpinan adalah Rapat Unsur Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD Paragraf 6 Rapat Komisi Pasal 82 Rapat Komisi adalah Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi. Paragraf 7 Rapat Gabungan Komisi Pasal 83 Rapat Gabungan Komisi adalah Rapat Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD Paragraf 8 Rapat Panitia Musyawarah Pasal 84 Rapat Panitia Musyawarah adalah Rapat Panmusy yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panmusy.


Paragraf 9 Rapat Panitia Anggaran Pasal 85 Rapat Panitia Anggaran adalah Rapat Panang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panang. Paragraf 10 Rapat PURT Pasal 86 Rapat PURT adalah Rapat Panitia Urusan Rimah Tangga yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia PURT

Paragraf 11 Rapat Panitia Pengawas Pasal 87 Rapat Panitia Pengawas adalah Rapat Panwas yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panwas

Paragraf 12 Rapat Panitia Khusus Pasal 88 Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Pansus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Pansus.


Paragraf 13 Rapat Kerja Pasal 89 Rapat Kerja adalah Rapat antara Pimpinan DPRD / Komisi / Gabungan Komisi / Panmusy / Panang / PURT / Panwas / Pansus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.

Paragraf 14 Rapat Dengar Pendapat Pasal 90 Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat antara Pimpinan DPRD / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Sifat Rapat Pasal 91 Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 92 (1) Rapat Terbuka adalah Rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum. (2) Rapat tertutup adalah Rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum. Pasal 93 (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup besifat rahasia dan tidak boleh diumumkan. (2) Sifat Rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus dipegangn teguh oleh Anggota DPRD dan / atau orang yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut. Pasal 94 Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali mengenai:


a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD; b. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Penetapan Perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi; e. Utang-piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah; f.

Badan Usaha Milik Negara;

g. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya; h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai dan; i.

Kebijakan tata ruang. Pasal 95

(1) Setiap Rapat tertutup dibuat tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan. (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat Rapat yaitu “RAHASIA”. (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam Rapat Tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Kelima Waktu Rapat Pasal 96 (1) Waktu-waktu Rapat DPRD: a. Siang: - Hari senin s/d Kamis Pukul 09.00 – 15.00 WIB - Hari Jum’at Pukul 08.00 – 11.00 dan Pukul 13.00 – 15.00 WIB b. Malam, mulai pukul 19.30 – 22.00 WIB (2) Penyimpangan dari waktu Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan. Bagian Keenam Tata Cara Rapat Pasal 97 (1) Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota DPRD harus menandatangani Daftar hadir.


(2) Untuk para undangan disediakan Daftar Hadir Tersendiri. (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai lebih dari separuh jumlah Anggota DPRD secara fisik. (4) Rapat Paripurna Khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 2/3 jumlah Anggota DPRD. (5) Anggota DPRD yang telah menandatangai daftar hadir apabila akan meninggalkan Rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat. Pasal 98 (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan Rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat dapat mengundurkan rapat paling lama satu jam. (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda Rapat sampai waktu yang ditentukan. Pasal 99 (1)Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat, kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga DPRD. (2) Setiap persoalan dalam Komisi-komisi sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD, dapat dibahas lebih dahulu dalam Rapat Gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD. Bagian Ketujuh Tata Cara Pembicaraan Pasal 100 (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat menetapkan babak pembicaraan, dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai. (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya, pada setiap babak pembicaraan.


(3) Bagi Anggota DPRD yang tidak mencatatkan namanya tidak dapat menggunakan hak bicara. Pasal 101 (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat menetapkan lamanya pembicaraan. (2) Apabila Pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Ketua Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya. (3) Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahannya. Pasal 102 (1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat. (2) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota Rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan Rapat yang lain. Pasal 103 (1) Anggota Rapat berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat ijin dari Ketua Rapat. (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. Pasal 104 (1) Giliran yang berbicara diberikan menurut urutan permintaan. (2) Seorang yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada Anggota lainnya, gilirannya berbicara dihapus. Pasal 105 (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan tata tertib. (2) Pada saat seorang Anggota sedang berbicara, kepada Anggota yang lain dengan seijin Ketua Rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk:


a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal lain yang berkaitan. b. Usul menunda pembicaraan. (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak diadakan perdebatan. (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan Ketua Rapat. Pasal 106 (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Ketua Rapat memberikan peringatan supaya pembicaraan tertib kembali. (2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka perkataan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimuat dalam risalah rapat. Pasal 107 (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (1) atau mengulangi hal yang sama, maka Ketua Rapat dapat memperingatkannya. (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat minta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat. (3) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama. Pasal 108 Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 107 dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat mungkin diteruskan, maka Ketua Rapat dapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dua belas jam.


Pasal 109 (1) Sebelum rapat ditutup Ketua Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila tidak diperlukan suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai. (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup. Bagian Kedelapan Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Pasal 110 (1) Untuk setiap Rapat secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai: a. Jenis dan Sifat rapat; b. Hari dan tanggal Rapat; c. Tempat Rapat; d. Acara rapat; e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat; f.

Ketua dan sekretaris Rapat;

g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir; h. Undangan yang hadir; (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan. (4) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah Sementara itu dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD. (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yangbersangkutan. (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota dan Pihak yang bersangkutan.


Pasal 111 (1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh Ketua yang bersangkutan. (2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (2). (3) Untuk Rapat Komisi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Bagian Kesembilan Perubhan Acara Rapat Pasal 112 (1) Acara Rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dan Fraksi yang berbeda dan disampaikan melalui Pimpian DPRD. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat disampaikan melalui Pimpinan DPRD. (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku. (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3), diputuskan oleh panmusy. (5) Apabila Panmusy tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi. (6) Usul perubahan acara rapat dan diusulkan oleh Anggota DPRD pada saat Rapat yang bersangkutan dapat dilakukan dengan persetujuan Peserta Rapat dan perubahan acara tersebut dimasukkan dalam catatan risalah rapat. (7) Apabila usulan rapat tersebut ditolak oleh Peserta Rapat maka pimpinan rapat mengakhiri acara yang telah ditetapkan semula.


Bagian Kesepuluh Undangan dan Peninjauan Rapat Pasal 113 (1) Undangan ialah: a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD; b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota Alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan; (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD. (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri. (4) Untuk undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD. (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara. (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. Pasal 114 Surat Undangan untuk Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Gabungan Komis ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sedangkan Surat Undangan untuk Rapat Komisi dan Panitia ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris komisi masing-masing.

BAB XV PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PRODUK DPRD Bagian Kesatu Tata Cara Pengambilan Keputusan


Pasal 115 (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD dan Rapat Pimpinan DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tercapai, maka pimpinan DPRD bersama-sama Panmus dan Ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat kebersamaan, persatuan serta menginsafi kedudukan sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat. (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak. (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) ialah Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Bagian Kedua Produk DPRD Pasal 116 Produk DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. Pasal 117 (1) Keputusan DPRD ditetapkan melalui Rapat Paripurna dan ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua. (2) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan melalui Rapat Pimpinan DPRD.


BAB XVI PENYUSUSNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 118 (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau atas usul prakarsa dari DPRD. Bagian Kedua Rancangan Peraturan Daerah Pasal 119 (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Kepala Daerah. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD. Pasal 120 Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu dan rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian sebagai pelengkapnya.

Bagian Ketiga Tahapan Pembicaraan Pasal 121 (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahap pembicaraan, yaitu tahap I, II, III, dan IV kecuali apabila Panmusy menentukan lain.


(2) Sebelum dilakukan pembahasan tahap II, III, dan IV diadakan Rapat Fraksi. (3) Apabila dipandang perlu, Panmusy dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Pansus. Pasal 122 Pembicaraan tahap I meliputi: (1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah; (2) Penjelasan dalam rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa. Pasal 123 Pembicaraan tahap II meliputi: a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah: 1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna DPRD oleh para Anggota DPRD yang membawa suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (1); 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap Pemandangan Umum para Anggota DPRD sebagaiamna dimaksud huruf a angka 1. b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa: 1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2); 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Pansus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap pendapat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf b angka 1. Pasal 124 Pembicaraan tahap III pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Pansus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.


Pasal 125 Pembahasan tahap IV meliputi: a. Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPRD yang dilakukan dengan: 1. laporan hasil pembicaraan tahap III; 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya. b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah Pasal 126 (1) Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah. (2) Persetujuan DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

BAB XVII PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 127 (1) Setiap tahun menjelang Tahun Anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Panang untuk memperoleh pendapatnya. (3) Pendapat Panang sebagaimana dimaksud ayat (2), diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan. (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan Paal 121 sampai Pasal 125 Keputusan ini.


Pasal 128 Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah pada Pasal 127 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD dan Perhitungan APBD. Pasal 129 (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapan APBN untuk Tahun Anggaran Belanja. (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. (3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XVIII MASA RESES ANGGOTA DPRD Pasal 130 (1) Anggota DPRD memerlukan masa reses untuk mengadakan kunjungan/monitoring ke wilayah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. (2) Masa reses Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebanyakbanyaknya satu kali dalam setiap Tahun Anggaran. (3) Pelaksanaan masa reses Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur tersendiri.

BAB XIX KEUANGAN Pasal 131 (1) DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) DPRD beserta Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanja DPRD setiap tahun Anggaran.

BAB XX


SEKRETARIAT DPRD

(1) (2)

(3) (4) (5)

Pasal 132 Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang bertugas membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya. Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 133 Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan menurut Peraturan Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD.

BAB XXI SURAT MASUK DAN KELUAR Pasal 134 Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 135 (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai keputusan ini dapat diusulkan sekurangkurangnya sepuluh orang Anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda.


(2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan kepada Pimpinan DPRD setelah diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Pasal 136 (1) Usu l perubahan dan tambahan sebagaimana Paal 135 oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panmusy disampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (2) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul tersebut dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak. Pasal 137 Segala sesuatu yang belum diatur dalam kepuitusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPRD. Pasal 138 (1) Keputusan ini disebut “PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU” dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal 10 Juli 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Drs. Y.TH. Donatus Djaman


Keputusan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG

Recommend Documents