KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBlLK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
M ENTERI HUKUM DAN HAM REPUBUK INDONESIA,
M ENTERI SOSIAL REPUBUK INDONESIA, DAN
MENTERI PEMBE~DAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN NAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR
166 A/KMA/SKB/XIi/lOO9 148 A/A/JA/12/2.009 B/4!i/XII/Z009 M.HH-08 HM.03.0Z Tahun 2009 10/PRS-Z/KPTS/Z009 02/Men.PP dan PAIX,,/Z009 TENTANG
PENA GANAN ANAK
YANG BERHADAPA DENGAN HUKUM
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Pe rllndungan Anak Republlk Indonesia
Tahun 2010
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBUK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBUK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI PEMBERDAVAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR
166 A/KMA/SKB/XII/2009 148 A/A/JA/12/2009 B/4!VXII/2009 M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009 10/PR5-2/KPTS/2009 02/Men.PP dan PA/XII/2009 TENTANG
PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
M ENTERI HUKUM DAN HAM REPUBUK INDONESIA,
M !NTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI PEMBERDAVAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
1
Menimbang : a. bahwa anak sebagal generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan balk secara flsik, mental, maupun sosial sehingsa anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum; b. bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perllndungannya sesual dengan peraturan perundang undangan; c. bahwa untuk meningkatk an penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuaf dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf b. perlu kerja sarna yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak; d. bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dlJadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
2
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b. huruf c. dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republlk Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menter; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; M engingat
1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1985 tentang Mahkamah Ag ung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambaha n lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagalmana t ela h beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tam ba han lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadllan Anak (lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3668t
.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusis (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahu" 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4168); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunllan Anak (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4
8. Undang-Undang Nomor 16. Tahul) 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara~epubllk Indonesia Nomor 4401); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perllndungan Saksi dan Korban (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4967); 11. l)ndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1990· Nomor 57;
5
13. Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan Peraturan Standar Minimum PBB mengenal Admlnlstrasi Peradilan Anak
(Beijing Rules); 14. Resolusl PBB No. 663C (XXIV) tahun 1957 tanggal31 Juli 1957, dan Resolusi PBB No. 2076 (LXII) tahun 1977 tanggal 13 Mel 1977 Tentang Standar Minimum Perlakuan Terhadap Tahanan; 15. Reso lusl PBB No . 45/113 tanggal 14 Dese mb er 1990 Peraturan Perserikata n Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Terampas
INDONESIA, DAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
BAD I
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Menetapkan: KEPUTUSAN BE RSAMA KETUA MA H KAMAH A GUNG REPUBlIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI M ANUSIA REPUBUK INDONESIA, M ENTERI SOSIAL REPUBLIK
Oalam Keputusan Bersama inl, yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak . pldana. 3. Anak sebagai saksl tlndak pldana adalah anak yang melihat, mendengar, dan/atau mengalaml sendiri suatu tindak pldana. 4. Keluarga adalah unit terkecll dalam masyarakat yang terdir; dari suami Istri, atau suaml istrl dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketlga. 5. Keadllan restoratlf adalah suatu penyelesaian secara adll yang mellbatkan pelaku, kerban, keluarga mereka ' dan pihak lain yang terblt dalam suatu tlndak pidana,
6
7
Kemerdekaan ~ya;
16. Resolusi PBB No . 4~112 tanggal 14 Desember 1990 tentang Pedoman PBB mengenai Pencegahan Tindak Pid ana An ak (Riyadh Guidelines).
MEMUTUSKAN:
secara bersama-sama meneari penyelesaian terhadap tindak pidana t erse but dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kemba li kepada keadaan semula. 6. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat .PPT adalah suatu unit kerj a f ungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban t ln d ak ke ke ras an terhadap perempuan dan anak. 7. Ruang Pelayanan Khusus ya ng sela njutnya disingkat RPK adalah r uangan yang aman d an nyaman diperuntukan khusus bagl saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pldana yang terdiri dari perem puan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan seea ra khusus, dan perkaranya sedang ditanganl dl kantor polisi. 8. Unit Pelayanan Perempuan danAnak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adal ah un it yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bent uk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. 9. Panti 50sial Marsudi Putra yang selanjutnya disingkat PSM P adalah suatu unit pelayana n yang berfungsi memberikan perlindungan, pem ulihan, rehabilitasi, advokasi, dan re uniflkasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. 10.Rumah Perlindu ngan 50sial Anak yang selanjutnya dlsingkat RP5A adalah suatu unit pelayanan yang berfu ngsi memberikan perli ndungan, pemulihan, rehabilltasl, advokasi, dan reunlfikasi bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
11.Pusat Trauma adalah lembaga atau panti yang menjadi pusat peredaman (penurunan atau menghilangkan) kondisi traLlmatis yang dialami korban sebagai akibat tindak kekerasan yang dialami korban atau anggota keluarganya. 12.Ja ringan kerja penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah 5uatu jaringan yang terdiri atas berbagai instansi/lembaga yang berkaitan dengan penanganan anak meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadllan, Pemasyarakatan (Bapas, Rutan, Lapas), dan lembaga bantuan hukum, pemerintahan daerah, organi5asl 50slal, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, media massa, serta lembaga swadaya masvarakat pemerhatl anak.
8
9
Pasal2 Keputusan Bersama inl dimaksudkan untuk mewujudkan keterpad ua n dalam upaya penyelesaian perkara pe.nanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dllakukan secara ter1
Pasal3 Tujuan Keputusan Bersama Ini adalah : a. terwujudnya persamaan persepsi diantara Jejaring Kerja dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; b. meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perllndungan khusus bagi anak yang . berhadapan dengan hukum;
c. meningkatnya efektivitas penanganan anak yang be rhadapan dengan hukum secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu. Pasal4 Keputusan Bersama Ini mengatur tentang Penanganan An ak yang Berhadapan dengan Hukum m eliputi pe nanganan dl tingkat penyidikan, pen untutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendamplngan, pelayanan, dan pemblnaan pemasyara katan serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan.
BAS II
PELAKSANAAN PENANGANAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PasalS Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh: a. Mahkamah Agung Republlk Indonesia; b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; c. Kepolisia n Negara Republlk Indonesia; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, e. Ke menterian 50slal Republik Indonesia; dan f. Kement erian Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
10
Pasal6 Pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam PasalS, meliputi: a. menyiapkan hakim dan panitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi yang bersertifikasi dl bldang anak pad a setiap pengadilan negeri; b. menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang ramah anak, serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap; c. mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan pelatlhan yang dlbutuhkan; d. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/ Peraturan Mahkamah Agung/dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang , berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif; e. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; f. melakukan sosialisasi internal; dan g. mengefektifkan fungsi Ketua Pengadllan Tinggi daiam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya. Pasal7 Pelaksanaan tugas d~n kewenangan Kejaksaan Republik · Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan
11
dengan hukum sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. m elakukan penuntutan dengan memperhatlkan kepentlngan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum; b. menyiapkan Jaksa dan tenaga adminlstrasi yang mempunyai min at, kemampua n, perhatian dan dedikasi di bidang anak pada setiaQ kantor kejaksaan; ~. menyediakan ruang pemeri ksaan khusus_bagl anak pada setiap ka-rltor kejaksaan. d. mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan pelatlhan yang dibutuhkan; e. menyusun panduan/pedoman, surat edaran/sta ndar ope rasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum , dengan pendekatan keadi lan restoratif; f. membentuk K~lompok Kerja Penanganan Anak yang Serhadapan dengan Hukum; g. melakukan sosialisasllntemal; dan h. mengefektifl
a. menyiapkan pe nyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhat ian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak dl Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya; b. meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya; c. menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di M abes Po l ri d an jaj ara n kew ilaya ha nnya; d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan t entang penanganan anak yang berh adapan dengan hukum; e. menyusun pandua n/pedom an standar tentang penanganan anak ya ng berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadllan restoratif; f. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan g. mel aku kan sosla llsasl Int ernal, ya ng dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.
Pasal 9
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republlk Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mellputl:
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repu blik Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dal am Pasal 5, meliputi: a. menetapkan kebiJa kan, program dan kegiat an perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan d engan hukum dl lingkungan pemasyarakatan; b. meningkatkan pelayanan litmas, pembimblngan dan pengawasa n serta pendamplnga..!\l anak yang berhadapan dengan hukum;
12
13
PasalS
c. menyiapkan Pembimblng Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan pada lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan vans mempunyal mlnat, kemampuan, perhatlan dan dedi kasi dengan bersertifikasl dl bidang anak; d. meningkatkan pelayanan penelitian kemasvarakatan, pembimblngan dan pengawasan serta pendamplngan terhadap anak yang diputus dengan pidana pengawasan , pldana bersyarat, anak yang dlkembalikan kepada orang tua, dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (after care); e. menyiapkan fasilitas dan prasarana bagl pembinaan, dan pembimblngan, perawatan anak, f. menyiapkan ruang khusus bagi tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan dl Rumah Tahanan dan lembasa Pemasyarakatan; . g. menyedlakan pslkolog, tenaga pendldik, dan tenaga medis; h. menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan Keadllan Restoratlf; i. meningkatkan peran serta masyarakat; j. membentuk Kelompok KerJa Penanganan Anak yanl 8erhadapan denlan Hukum; dan k. melakukan sosiallsasi Internal.
yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi : a. menyiapkan Pekerja Sosial daJam pelayanan masalah sosi al anak berhadapan dengan hukum yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah; b. memfasj litasi penyediaan Panti Sosial Marsudi Putra, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Pusat Traum a ba gi anak yang berhadapan dengan hukum; c. mendorong dan memperkuat peran keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk peduli pada anak yang berhadapan dengan hukum; d. me ngembangkan panduan atau pedoman, standard operasional prosedur perlindungan dan rehabilit asi sosial anak yang berhadapan dengan hukum; e. membent uk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang 8erhadapan dengan Hukum; dan f. melakukan sosialisasi internal. (2) Ketentuan lebih Janjut mengenai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang 8erhadapan dengan Hukum di~tur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
, ...110
'as8111
(1) Pelaksanaan tUlas dan kewenangan Kementerian Sosial Republlk Indonesia dalam penanganan anak
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian' Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14
15
Rep ub lik Indonesia dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5, mellput i: a. m er umuskan kebijaka n penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; b. m elakukan koordinasl dan sinkronlsasi dengan instansi/ lembala terkait; c. melakukan soslallsasi, advokasi, dan fasllltasl; d. mendorong peran serta masyarakat; e. mengadakan pelatihan-pelatlhan; f. membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; g. menlembangkan panduan atau pedoman, stlndard dan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; h. melakukan sosialisasllnternal; dan i. melakukan pemantauan, anallsis, evaluasl dan pelaporan.
IAlm
PENANGANAN nRHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
P ..112 Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum mellputi: •. anak sebagai pelaku; b. snak sebalai korban; dan c. anak sebapi saksl tlndak pldana.
16
Plul13 Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berlkut: ,, a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadllan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tlndak pidana serta tokoh masyarakat setempat; b. balal pemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian pemasyarakatan; c. dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dltitipkan di Rumah Tahanan khusus anak; d. proses penyldlkan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan menglkutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas; e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidlkan dan hasll penel/tlan kemasyarakalan dapat dllakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum selera mellmpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri; f. setelah menerima pellmpahan dan Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadllan restorati';
17
g. apablla putusan hakim berupa tlndakan, maka Balai Pemasyarakatan wajib melakuka n pembimbingan dan pengawasan. h. pembimbingan, pembinaan da n perawatan di Bapas, Rutan dan Lapas dllaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instan si terkait; dan i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas 50sial, maka Dinas 50sial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan pras arana dalam ran gka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.
sosial anak, rumdh aman, pusat trauma, untuk rehabilitasl 50slal dan mental.
Plsal15
Perlakuan terh adap anak sebagai korban tlndak pidana, sebagai berikut: a. segera setelah menerima laporan dari korba n tindak pidana, penyidik melakukan interview awal; b. d a lam me l a kukan wa wancara, penyidik memperhatikan situasi dan kondisi korban; c. apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut, setelah w awa ncara awal maka korban dapat dirawat atau ditem patkan pada ru ang kh usus (sementara) untuk pelayana n lain ya ng diperlukan seperti pera watan medik, psikologi, sosial atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan; d. setel ah korb an sembuh dan seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya selesal, korba n dapat dipulangkan atau dititipkan pada rumah perlindungan
Perlakuan terhadap anak sebagai saksi tindak pidana, sebagal berikut: a. da/am hal anak melapor sebagai saksi, maka polisi segera menghubungi orang tuanya atau wali anak tersebut, kecuali orang tuanya atau wall anak dlmaksud terlibat atau dlduga sebagai pelaku; b. membuat catatan Identltas dari pihak yang merujuk, data mengena l anak, kronologi keJadianj c. meminta orang tua atau waH yang dlpercayai anak, untuk mendamplngi anak pada saat anak membenkan keterangan; d. dalam hal anak memberikan keterangan dalam proses penyidikan dllakukan pada ruangan khusus dan tertutup didampingi orang tua/wali dengan memperhatlkan usia, tingkat intelektual, dan pentingnya kesakslan anak tersebut; e. anak berhak mendapatkan perlindungan dan embaga perllndungan 5aksl dan korban sesuai dengan ketentua n pe ratu ra n pe ru nda ng-un da nga ni f. apabUa dlperlukan perawatan medis, anak dlrujuk kerumah sakit terdekat; g. di setlap tahap pemeriksaan hln8ga pemerlksaan di pengadilan, anak sebagai saksi wajib diberikan pendamping.
18
19
Pasal14
BABIV
SARANA DAN PRASARANA
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEIAPORAN
Pasal 16
Pasal 19
Penanganan . anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengari menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing pihak terkait.
BABV
KOORDINASI DAN KOMU IKASI
8ABVI
(1) Para pihak berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama inl di tingkat pusat dan daerah. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disampaikan dalam forum koordinasi.
Pasall1 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Bersama ini diadakan pe rte muan koordinasi sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang difasilitasi oleh Ke m ente ria n Pe m berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dihadiri oleh pimpinan instansi terkait dan atau wakil yang ditunjuk dan para pemangku kepentingan. (3) Koordinasi sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat pusat dan daerah.
Pasal18
BAB VII
PEM IAYAAN
Pasal 20 Kesel uruh an pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini dlbebankan kepada anggaran masing-maslng Instansi.
BAS VIII KmNTUAN PENUTUP
Untuk mewujudkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu dibentuk jej aring dan kerja sama lintas instansi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan pakar/ akadem isi di tingkat pusat dan daerah.
Keputusan bersama ini mulal berlaku pada tangga' ditet apkan dan apabila dlkemudlan hari terdapat
20
21
Pasal21
perkembangan atau perubahan peraturan perundang undangan, akan dila kukan penyesuaian seperlunya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 22 Desember 2009
22
