KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REUBLIK INDONESIA JALAN. MERDEKA BARAT NOMOR 15 TELEPON.021-380.5563 – 384.2638 FAKSIMILE. 021-380.5562 – 380.5559 JAKARTA 10110 www.menegpp.go.id
DRAF KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SKTahun 2013 TENTANG GUGUS TUGAS NASIONAL PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK Menimbang :
1. bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang perlu dilindungi dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara rohani, jasmani maupun sosial; 2. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 3. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak dalam dimensi wilayah, telah dikembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota perlu dibentuk Gugus Tugas Nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait dan perwakilan Anak yang akan mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat nasional.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 B (2); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 1
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan; 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabuapten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. MEMUTUSKAN Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG GUGUS TUGAS NASIONAL PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK;
PERTAMA
: Gugus Tugas Nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan lembaga koordinatif bagi Kementerian/Lembaga di tingkat nasional dalam upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak;
KEDUA
: Gugus Tugas Nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi bagi harmonisasi pelaksanaan berbagai undang-undang, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak;
KETIGA
: Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, anggota Gugus Tugas Nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka mempercepat perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak di sektor-sektor terkait; c. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia; d. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak; e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak; f. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak; 2
g. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak setiap tahun untuk masing-masing kluster. KEEMPAT
: Gugus Tugas Nasional Pengembangan KLA melakukan pertemuan secara reguler minimal 2 kali setahun atau bilamana diperlukan;
KEEMPAT
: Segala biaya yang dikeluarkan akibat terselenggaranya kegiatan Pertemuan Gugus Tugas Nasional Pengembangan KLA dibebankan kepada anggaran Satker Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2013.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Januari 2013 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
LINDA AMALIA SARI Tembusan: 1. KPA dan PPK Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 2. Kabag Keuangan Kementerian PP dan PA 3. Yang bersangkutan
3
Lampiran I: Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tanggal : Januari 2013 Nomor : SK /KPPPA/Dep.5/3/2011
ANGGOTA GUGUS TUGAS NASIONAL PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) Pengarah Ketua I Ketua II Sekretaris
: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Asisten Deputi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Anggota: Kluster: Umum 1. Asisten Deputi Partisipasi Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial 6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama 7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup 10. Direktur Statistik Kesra, Badan Pekerjaan Umum Statistik Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan 1. Direktur Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri 2. Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri 3. Asisten Deputi Hak Sipil Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Direktur Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 4
7. Direktur Pemberdayaan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 8. Komisi Penyiaran Indonesia 9. Kepala Biro Perencanaan, Perpustakaan Nasional Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 1. Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 4. Asisten Deputi Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Direktur Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan 3. Direktur Bina Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan 4. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan 5. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan 6. Direktur Penilaian Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan 7. Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan 8. Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan 9. Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Direktur Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional 4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional 5. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional 6. Direktur Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional 5
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Pendidik Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum Direktur Bina Pelaksana Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Direktur Pengembangan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Daerah, Kementerian Perhubungan Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Asisten Deputi Kerjasama Antar Lembaga, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Asisten DePekerjaan Umumti Urusan Komunikasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Asisten DePekerjaan Umumti Urusan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Lingkungan Hidup Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktur Tradisi dan Seni Rupa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; Direktur Seni Pertunjukan, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 6
33. Direktur Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Pekerjaan Umumrbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kluster V: Perlindungan Khusus 1. Jaksa Agung Pidana Umum, Kejaksaan Agung 2. Mahkamah Agung 3. Asisten Deputi Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 4. Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Asisten Deputi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Asisten Deputi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Asisten Deputi Penanganan Korban Perdagangan Orang, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9. Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 10. Direktur Penguatan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial 12. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia
7
