KEPESERTAAN KUNCI UTAMA PENGELOLAAN DANA PENSIUN Disampaikan Dalam SEMINAR NASIONAL PERKUMPULAN ADPI Jakarta, 28 Nopember 2016
Sularno Sekretaris Perkumpulan ADPI Dirut DAPENMA PAMSI
Untuk Masa Depan Pegawai PP No. 45/2015 “Jaminan Pensiun” UU No. 11/1992 “Dana UU No. 13/2003 Pensiun” “Ketenagakerjaan”
“Yayasan Kesejahteraan”
Dana Pensiun
Beban Pemberi Kerja
Apa betul kelangsungan Dana Pensiun sedang dalam tekanan? Regula si
Dana Pensiu n
Pendana an
• Diundangkan regulasi lain yang bersifat mandatory (wajib) bagi Pendiri / Mitra Pendiri / Pemberi Kerja / Perusahaan; yang menimbulkan kewajiban untuk ikut mendanai.
• Adanya pemikiran atau pendapat bahwa beban Pendiri / Mitra Pendiri / Pemberi Kerja / Perusahaan menjadi lebih berat karena harus mendanai Dana Pensiun yang telah atau akan didirikan dan masih harus mendanai program lain yang bersifat mandatory (wajib).
Adanya kewajiban perusahaan untuk ikut Sistem Jaminan Sosial Nasional
SISTEM JAMINAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA (1)
Yayasan Kesejahteraan Dana Pensiun UU No. 11 Th 1992 sukarela
sukarela
Diatur dalam PDP; pasal peralihan Pesangon UU No. 13 Th 2003
wajib
Ps. 167 ayat (3)
Jaminan PensiunBPJS-Tk PP No. 45 Th 2015
wajib
Asuransi Sosial
SISTEM JAMINAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA (2)
PEMBERI KERJA DANA PENSIUN ASURANSI UU NO.11/1992 UU NO.40/2015
PROGAM PENSIUN
PROGAM ASURANSI
SUKARELA
Offset… Ps.167 ayat (3); diposisikan uang pensiun sebagai bagian dari uang pesangon
KETENAGAKERJAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU NO.13/2003 UU SJSN NO.40/2004 UANG PESANGON (UP) UANG PENGHARGAA N MASA KERJA (UPMK) UANG PENGGANTIAN HAK (UPH)
BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) JAMINAN HARI TUA (JHT)
BPJS KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) JAMINAN PENSIUN (JP)
WAJIB
• Program Keberedaan Dana Pensiun tidak menimbulkan benturan dengan program SJSN, karena manfaat pensiun yang iurannya dibayar perusahaan merupakan bagian dari kewajiban memenuhi pesangon - UU No.13/2003 Ps. 167 ayat (3) • Beban Keberedaan Dana Pensiun tidak menambah beban Perusahaan, iuran pensiun diposisikan sebagai pemupukan dana untuk pesangon - PSAK 24 Revisi 2013
Kepastian Hukum
Contoh Implementasi Dana Pensiun (sukarela) Bagian Dari Pesangon (wajib) DPPK-PPMP Total Masa Kerja
: 30 Tahun
PhDP Terakhir
: Rp
4.500.000 asumsi dari awal tidak berubah
Penghasilan / Gaji
: Rp
7.000.000
% Iuran Normal Perusahaan terakhir
:
9,12%
Perhitungan Pesangon Sesuai UU No.13/2003: Pesangon:
: 2 X (9 X Rp. 7.000.000,-) : Rp
Penghargaan Masa Kerja
: 1 X (10 X Rp. 7.000.000,-) : Rp
Penggantian Hak
126.000.000 70.000.000
: 15% X (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) : Rp
29.400.000
Total Kewajiban Pesangon
: Rp
225.400.000
Uang pensiun yg iurannya dibayar perusahaan
: (masa kerja X 12 bulan) X PhDP X % Iuran Normal Perush terakhir : Rp
Pesangon yang dibayarkan
147.744.000
: (Rp. 225.400.000,- dikurangi Rp. 147.744.000,-) : Rp
77.656.000 • iuran peserta; 81 jt
Manafaat Pensiun
: 2,5% X MK X PhDP : Rp
Nilai Sekaligus
: Rp
3.375.000 / bln 371.992.485
• Iuran perusahaan;147,7 jt
• Pengembangan; 143,2
Operasion al
• Administrasi • Iuran & Pendanaan • Pensiun
Bidang Kepesertaan Bidang Penunjang
• Sekretariat (rumah tangga, kearsipan, komunikasi) • Keuangan
Bidang Investasi
Dana Pensiun
• Administrasi • Analisa & Pelaporan • Transaksi (pasar modal, pasar uang, PL & TB)
Kepesertaan Kuat, apabila DP untuk kesejahteraan peserta
Menyamakan persepsi dan menterjemahkan pikiran
Kepastian pemenuhan regulasi dan hak
Keseimbangan untuk Pemberi Kerja, Pengurus dan Peserta
Risiko dan hasil mempengaruhi pola pendanaan
Membangun Komunikasi
KARYAWAN PENDIRI (Peserta)
DEWAN PENGAWAS
PENDIRI (Pemberi Kerja)
MITRA PENDIRI (Pemberi Kerja) KARYAWAN MITRA PENDIRI (Peserta)
PENGURUS DANA PENSIUN (Sebagai Badan Hukum) PEGAWAI DANA PENSIUN
PDP, AI, TAKEL, MENRISK, RIT, RKA, Regulasi lainnya, Pendanaan, Kepesertaan, Pengembangan, Sosialisasi, Pemeriksaan, Kesejahteraan
Strategi Investasi Tingkat pengembangan yang harus dicapai Pengurus dan ditetapkan dalam Arahan Investasi.
SHI dimaksudkan untuk memenuhi suku bunga aktuaria dan biaya operasional .
Kondisi pasar contoh; bunga deposito 8,0%, yield Obligas 9,0%/8,5%, yield SBN 9,0%/7,0%, laba pelepasan 0,25% dll Rasio biaya operasiobal Contoh; 0,5%
Kebijakan pembukuan, khususnya SBN, Obligasi dan Sukuk; keseimbangan antara HTM (Hold to Maturity) dan AFS (Available For Sale)
Bobot masingmasing Portofolio; Contoh; Deposito (10%), SBN (30%), Obligasi (40%), Saham (10%), PL (5%) dan TB (5%)
SHI = 8,00% (konservatif) s/d 8,50% ( agresif)
Contoh SASARAN HASIL INVESTASI Pasal XX (1) Sasaran hasil investasi yang harus dicapai oleh pengurus setiap tahun sekurang-kurangnya 0,5% diatas suku bunga terknis aktuaria yang berlaku. (2) Sasaran Hasil Investasi (SHI) dihitung dengan rumus : Total hasil investasi - total biaya investasi SHI (%) = ----------------------------------------------------------Nilai rala-rata Investasi *) *) Nilai rata-rata Investasi (G) dihitung dengan rumus : G = X xn G : Rata-rata Ukur (geometrik); X : Nilai investasi akhir bulan; N : Jumlah bulan (12 bulan)
n
x1 X x2 X ...
Pasal XX Strategi aset alokasi merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam proses berinvestasi. Keputusan penentuan strategi aset alokasi memiliki kontribusi sangat besar dalam penentuan kinerja akhir portofolio investasi. Pada tahap penentuan alokasi aset sangat penting untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Diversifikasi Dilakukan untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan imbal hasil serta diputuskan jenis aset yang masuk dalam portofolio. Prinsip diversifikasi membuka peluang untuk meningkatkan kinerja investasi dalam jangka panjang. 2. Penentuan bobot tiap jenis aset Pembobotan dilakukan untuk masing-masing jenis aset dalam portofolio. Diperlukan analisa prediksi akan imbal hasil jangka panjang dari tiap jenis aset, serta target imbal hasil keseluruhan portofolio yang diharapkan. Besarnya bobot pada masing-masing jenis aset akan menentukan kinerja akhir portofolio. 3. Fleksibilitas jangka pendek Disebut sebagai tactical asset alocation yang bertujuan untuk mengantisipasi gejolak jangka pendek. Memberikan fleksibilitas kepada Dana Pensiun untuk memanfaatkan Market Timing. Dana Pensiun diperbolehkan melakukan deviasi dari strategi aset alokasi dengan batasan yang tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan. 4. Penentuan tolok ukur
Memetakan alokasi aset pendanaan untuk peserta aktif, pensiun ditunda dan pensiunan.
Ikut dikembangkan
aset pendanaan yang dialokasikan untuk pensiun ditunda dan pensiunan, pada saat menyusun RIT agar mempertimbangkan tingkat risiko dan pendapatan yang akan direalisasi.
Asumsi Aktuaria Paling Berpengaruh (PPMP)
Asumsi Bunga Aktuaria (PPMP)
Pemberi Kerja
Peserta Bunga Aktuari
Bunga Aktuari
Kewajiban Aktuaria
Nilai Sekarang Manfaat Pensiun
Apabila aset neto pendanaan < kewajiban aktuaria timbul defisit aktuaria Defisit dapat diamorti-sasi tidak harus dibayar sekaligus (No.113/PMK.05/200 5) • Pra UU s/d th 2024 • Solvabilitas 3 tahun • Masa Kerja Lalu 15 tahun
Mempertimbangkan pasar dan risiko investasi = 7,50% (konservatif) s/d 8,00% ( agresif)
Contoh Dampak Perubahan Bunga Teknis
Perubahan dari
9,00% ke 8,50%
9,00% ke 8,00%
Iuran Normal - Peserta tetap tetap - Perusahaan ber+ 0,96% 2,00% Kewajiban Solvabilitas 3,59% 7,52% Kewajiban Aktuaria 4,07% 8,51% Besar kecilnya dipengaru hi struktur peserta
Asumsi Kenaikan PhDP (PPMP) Bunga teknis “diturunkan”
“Pinjam” asumsi kenaikan PhDP dikurangi Kwalitas pendanaan & kewajiban iuran “stabil”
Pengelolaan Adminitasi • Personal Account • Iuran Pensiun
• Ahliwaris • Alamat • Pemutakhiran Data • Perpajakan
• Masa kerja • PhDP
Pendanaan
Peserta Aktif
Pensiunan
Pensiun Ditunda • Alamat • Ahliwaris • Norek
Personal Account Akumulasi Pembayaran Manfaat Pensiun
Akumulas Iuran Peserta
Akumulasi Pengembangan atas Iuran Peserta
PP No: 76/1992 Pasal 32 ayat (1); apabila akumulasi pembayaran manfaat pensiun < dari himpunan iuran peserta dan hasil pengembangannya maka selisihnya harus dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah.
Peduli Pensiunan Kekayaan Pendanaan Peserta Aktif
Kekayaan Pendanaan Peserta Pasif & Pensiunan
Total Kekayaan Pendanaan
Kenaikan MP
UU No. 13/2003 Ps. 167 (3) “MP yang iurannya dibayar perush merupakan bagian alat bayar hak pesangon” Hasil pengembangan porsi kekayaan kelompok pensiunan sebagian disisihkan untuk pensiunan *)
Kepedulia n Pemberi Kerja, Dewas & Pengurus
• Tertentu • Secara berkala
Manfaat Lain
Manfaat Lain “+an”
• MP-13
• Uang duka *) • Manfaat kesehatan *)
*) masuk RPOJK; Iuran dan Manfaat Pensiun
Insentif Perpajakan
Memiliki Dana Pensiun yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban pesangon jauh lebih menguntungkan untuk perusahaan karena adanya “Pasilitas Perpajakan”.
Hasil investasi tertentu yang diterima Dana Pensiun bebas pajak/ ditanggung pemerintah UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1). Besarnya PKP …ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya …. Termasuk; c. iuran kepada dana pensiun …dst
UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (3) Yang dikecualikan dari obyek pajak adalah…g. Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun…dst
KESIMPULAN 1.
Manfaat Pensiun yang dibayarkan Dana Pensiun merupakan bagian/alat bayar oleh Perusahaan dalam memenuhi pesangon.
2.
Membubarkan atau melikuidasi Dana Pensiun atau merubah PPMP ke PPIP tidak mengurangi beban perusahaan.
3.
Dalam aset neto terdapat kekayaan pendanaan hasil kompensasi atau yang telah diperhitungkan dari hak pesangon, pensiunan layak diperhatikan yang sumber pendanaannya dari hasil pengembangan porsi aset pensiunan.
4.
Perlunya penyesuaian sasaran hasil investasi dan bunga teknis aktuaria dengan kondisi pasar yang wajar.
5.
Pemupukan dana oleh Dana Pensiun (sebagai cadangan pesangon), mendapat pasilitas perpajakan.
6.
Membayar iuran pensiun mengurangi beban PPh Badan.
7.
Defisit aktuaria dapat diangsur (defisit solvabilitas 3 tahun & defisit masa kerja lalu 15 tahun)
“terima kasih”
