KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL T E N T A N G

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL NOMOR: 070/2809 TAHUN 2011

TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SURVEI, PENELITIAN, PENDATAAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, STUDI KELAYAKAN, PRAKTEK LAPANGAN, DAN KULIAH KERJA NYATA DI KABUPATEN BANTUL KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam pemberian izin survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, studi kelayakan, praktek lapangan, dan kuliah kerja nyata, perlu diatur prosedurnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, Studi kelayakan, Praktek Lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata;

Mengingat

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; i. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang

:

Page - 1

Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunung Kidul; j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi kelayakan di Daerah Istimewa Yogyakarta; k. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata ( Kkn ) dan Praktik Lapangan (Pl) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, Studi kelayakan, Praktek Lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata : Prosedur pelayanan perizinan sebagaimana tersebut pada keputusan pertama di atas adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul ini. : Bentuk surat izin yang diberikan kepada pemohon dan surat pernyataan yang harus ditandatangani pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul ini. : Melimpahkan kewenangan penandatanganan surat izin penelitian S2, S3, dan umum, serta izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini secara berjenjang atas nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada salah satu pejabat berikut: 1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul; 2. Kepala Bidang Dalitbang Bappeda Kabupaten Bantul; 3. Kepala Bidang lain di lingkungan Bappeda Kabupaten Bantul; 4. Kasubbid Litbang Bappeda Kabupaten Bantul. : Melimpahkan kewenangan penandatanganan surat izin penelitian SMA, D1, D2, D3, dan S1 sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini secara berjenjang atas nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada salah satu pejabat berikut: 1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul; 2. Kasubbag Umum Sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul; 3. Kasubbag Program Sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul; 4. Kasubbag Keuangan dan Aset Sekretariat Bappeda Kabupaten Bantul; : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Page - 2

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 2 Mei 2011 Ka. Bappeda Kab. Bantul

DRS. RIYANTONO, M.Si. NIP. 195810211986031003

Salinan keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepadaYth: Bupati Bantul (sebagai laporan) Asisten Administrasi Sekda Bantul Kabag. Hukum Setda Bantul Kabag. KPPD Setda Bantul Yang bersangkutan.

Page - 3

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAPEEDA KABUPATEN BANTUL NOMOR: 070/2809 TANGGAL: 2 Mei 2011 PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

I. PENGERTIAN: A.

B.

C.

D.

E.

F.

Izin Survei adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk mengumpulkan data atau bahan tentang sesuatu hal, yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejalagejala apa, atau keadaan yang bagaimana, yang pada saat itu sedang berlangsung di wilayah Kabupaten Bantul. Izin Penelitian adalah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk melakukan suatu kegiatan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah Kabupaten Bantul. Izin Pendataan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan, menggali, menyusun, menganalisis/mengevaluasi dan menyajikan data yang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut materi pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul. Izin Pengembangan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk melakukan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru di wilayah Kabupaten Bantul Izin Pengkajian adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk melakukan kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan daerah dan/atau pimpinan Pemerintah di wilayah Kabupaten Bantul. Izin Studi Kelayakan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat dipergunakan sebagai landasan suatu perencanaan di wilayah Kabupaten Bantul.

G. Izin Praktek Lapangan (PL) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk Page - 4

dilakukannya suatu kegiatan oleh mahasiswa/siswa pada instansi pemerintah/non pemerintah dalam waktu tertentu di wilayah Kabupaten Bantul. H. Izin Kuliah Kerja Nyata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk dilakukannya suatu kegiatan oleh mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu di wilayah Kabupaten Bantul. I. Perpanjangan Izin adalah izin yang diperpanjang yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul kepada pemohon apabila diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan lanjutan yang berupa sebagaimana disebutkan pada huruf A – H di atas. II. SUB. UNIT KERJA YANG MEMPROSES DAN ALAMAT KANTOR: A. Surat izin penelitian S2, S3, dan umum, serta izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini diproses oleh Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang beralamatkan di Komplek Parasamya, Jl. Robert Wolter Monginsidi, Bantul 55711. Telp. (0274) 367533. B. Surat izin penelitian SMA, D1, D2, D3, dan S1 sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini diproses oleh sekretariat Bappeda c.q Kasubbag Umum Bappeda Kabupaten Bantul III. TATA CARA PENGAJUAN: A. Permohonan izin dilakukan oleh pemohon secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala B. C. D.

E. F. G. H.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Pemohon mengisi Surat Pernyataan Menyerahkan Hasil Kegiatan yang berisi kesanggupan pemohon untuk menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk hard copy dan soft copy. Melampirkan persyaratan yang diperlukan. Permohonan diperiksa dan dicatat kebenarannya oleh petugas, apabila mendapat persetujuan maka izin akan diproses, dan jika tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan persyaratan tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Permohonan yang diterima didata dan dicatat dalam buku register. Permohonan yang dicatat diberikan tanda terima di sudut kiri bawah dengan nama jelas petugas, NIP, dan tanda tangan. Pemohon diberi bukti tanda terima penyerahan berkas permohonan. Bila dianggap perlu Kepala Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul c.q. Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan dapat memerintahkan petugas melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memeriksa kebenaran data.

IV. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN; A. Pengajuan permohonan izin dilakukan dengan cara menyampaikan: 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui/disetujui oleh instansi/institusi pemohon (bila berasal dari instansi/institusi tertentu); 2. Proposal kegiatan; 3. Fotokopi KTP/identitas pemohon; 4. Fotokopi izin/rekomendasi dari Pemerintah Provinsi DIY bagi pemohon yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Bantul; Page - 5

5. Khusus izin KKN dan PKL/PL, melampirkan surat tidak keberatan dari lurah/kepala instansi lokasi KKN dan PKL/PL. 6. Izin dari kementerian atau lembaga terkait (bagi instansi pemerintah dan warga negara asing). 7. Fotokopi KTP/Paspor/KIPEMS, surat pengantar dari sponsor/lembaga, akta notaris pendirian institusi/lembaga/kelompok (bagi non pemerintah termasuk warga negara asing). B. Permohonan Perpanjangan Izin Kegiatan diajukan dengan melampirkan persyaratan: 1. Fotokopi izin/rekomendasi perpanjangan dari Pemerintah Provinsi DIY bagi pemohon yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Bantul; 2. Fotokopi Surat Izin yang akan habis masa berlakunya; C. Izin yang telah ditandatangani diberikan kepada pemohon dengan ketentuan pemohon bersedia membuat pernyataan kesanggupan menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q. Bappeda Kabupaten Bantul dalam bentuk hard copy dan soft copy. V. WAKTU PEMROSESAN Permohonan yang memenuhi persyaratan (lengkap dan benar) akan diproses paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. VI. PENOLAKAN PERMOHONAN Penolakan permohonan izin survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, studi kelayakan, praktek lapangan, dan kuliah kerja nyata di kabupaten bantul dapat dilakukan apabila terdapat indikasi menimbulkan keresahan masyarakat, menyangkut data rahasia Negara dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. VII. BIAYA : Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak dikenakan biaya. VIII. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA : A. Izin berlaku sesuai permohonan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan. B. Pengajuan Perpanjangan Izin dilakukan sebelum habis masa berlakunya dan hanya diberikan selama 3 (tiga) bulan. C. Perpanjangan Izin bisa diberikan 2 (dua) kali.

Bantul, 2 Mei 2011 Ka. Bappeda Kab. Bantul

DRS. RIYANTONO, M.Si. NIP. 195810211986031003 Page - 6

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL NO: TANGGAL : 2 Mei 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796 Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: [email protected] IZIN……………………………………………….. Nomor : / Menunjuk Surat : Mengingat :

a.

b. c. Diizinkan kepada Nama Alamat NIP/NIM/No. KTP Tema/Judul Kegiatan Lokasi Waktu Jumlah Personil

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

: : : : : : :

Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapakan petunjuk seperlunya; 2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perudangan yang berlaku; 3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan; 4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan; 5. Izin dapat dibatalkan sewat-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas; 6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan 7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah. Dikeluarkan di Pada tanggal

: Bantul :

Kepala

NIP: ....................................... Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bupati Bantul 2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul 3. ………….. (sesuai keperluan) 4. Yang Bersangkutan 5. Arsip

Page - 7

SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN HASIL KEGIATAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Institusi Alamat Institusi No Telp. Institusi Alamat Rumah Nomor Telp./HP

: .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : ..............................................................

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menyerahkan hasil kegiatan .................................................................................................................................................................... sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang berjudul/tema ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ......... Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul Surat Pernyataan ini sebagai prasyarat untuk memperoleh izin ....................................... yang saya lakukan di wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan izin Nomor ................................................ tanggal ............................... Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. ............................................... Yang menyatakan,

Nama Terang/Tanda Tangan

Bantul, 2 Mei 2011 Ka. Bappeda Kab. Bantul

DRS. RIYANTONO, M.Si. NIP. 195810211986031003

Page - 8