PELrN($AI{/MN PEDOITiAN DILINGKUNGAI.I KEPROTOKOI.AN KEMENTERIANAGAi'A
KEMENTERIANAGAMARI SEKRETARIATJENDEML TAHUN 2O1O tub'E--".
KATA PENGA}ITAR Bismillahirahmanirrahim Assalamu'alaikurnWarahmahrllahiWabarakatuh. Puii dan s}a.*u! marilah kita panjatkan kehadirat Atlah. SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat iahmat dan karunia-Nya Biro Umum Sekretadat Jenderal Kementerian Agama alapat menyelesaikan penulisan Buku Pedoman Pelaksanaan K€plotokolan di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2010. Yang merupakan PenyemPumaan dilingkungan Pedoman Pelaksanaan lGprotokolan KementerianAgalrtaTahun 2009. Suku ini merupakan pedoman dan acuan yaJrgdisesuaikan dengan perubahan struktu! organisasiDePaltemenA8a[ra sesuai dengan PeEturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2M, la Egal 24 Jafitai 2005 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Agama. Buku ini dilengkaPi Undangundang Nomor
8 Tahtm
1987 tentang Protokol dan
Peraturan Pemerintah Nomor
62 Tahun
1990 tentang
KetentuaJr Keprotokolan Mengenai Tata TemPat Tata Upacaradan TataPenShomatan. Te*itnya
Buku Pedoman Pelaksanaar KePtotokolan ini
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi PetugasProtokol
dalam melaksanakankegiatan keprotokolan di lingkunSan
SAMBUTAN SEKRETARIS IENDERAL
Kementedan Agama. DisamPing itu diharalkan akan tercipta Bismillahitallm anirrahim
s:'erg1 antara pusat dan daerah, dan Pelaksan_aantugat funSsi dan peranan kePlotokolan daPat terlaksarra dengan lcbih baik, tertib,
khidmat
Assalamu alaikum Wanhmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan slukur rnarilah senantiasa kita
dan lancar sesuai dengan
panjatkankehadiratAllah. SWT/Tuhar Yang Maha Esa,atasmhrDat
perafuran yang berlal
dan karunia-Nya
Jakarta,
Juli 2010
trJ,x sffi
dilingkunganKementerianAgar}a dapatterbit padawaktunla. Pelaksanaan
P e d o ma n
Wassaliam" UMI,AI
Buku Pedornan Pelalsanaan Keprotokolan
Keprotokolan
di
lingkungan Kementenan Agama disusun sejalan dengan pemerintah
kebijalan Negara
dalam
pemerintah
dibidang
rangka
yang
pemberdayaan aparatur
p€ricapaian
disipli+
efektif,
kondisi dan
aparatur
efisien
dalam
melaksanakan tugas-fugas p€merintahan dan pembangunan. Terbitnya
buku Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di
lingkunganKementerianAgamaTahun2010, dalam rangka unfuk tercapainya kesamaan pengertian dan pelalsanaan kegiatan kepiotokolan dilingkungan Kemente an Agama pusat dan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman darr ketrampilan teknis manajemen protokol bagi para pejabat atau petugas protokol. Akhirnya,
kami
berharap
semoga
buku
pedoman
keprotokolan ini dapat meniadi pedoman bagi pejabat atau petugas
protokol
sehingga 111
tugas-tugas keprotokolan di
lingkungan
Kementerian
Agama berjalan dengan tertib, khidmat dan lancar' Kepada tim
penulis
yang
dan semua pihak
telah membantu
penyelesaian buku pedoman ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Jalarta,
Juli 2010
Wassalarn.
DAFTAR ISI KATA PENGANIAR SAMBUTAN DATTARISl............ LAM PIRAN..,..,...,.. BAB I : PENDAHULUAN
I
vl
IENDERAL LAMPIRAN KEPUTUSANSEKRETARIS AGAMA DEPARTEMEN NoMOR : B.WHK.00s/7t/2070 TENTANG PENYUSUNANDAN PELAKSANA PEMBENTUKANTIM KEPROTOKOIAN PENYEMPURNAANJUKLAK KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2O1O
Susunan Personalia Pelaksana Pen)'usunan Juklak Keprotokolan Bahrul Hayat,Ph.D Pengarah Drs. H. Abdul GhanyAbubakar Penanggung Jawab H. Kusmindar,MM Ketua HendaIsyah Sekretaris Sos M.PP 1.AnwaruddinAmbarY,S Anggota
Narasumbei
2. D. Werdiningsih 3. AJrmadJoseRizal SSos 4. Lucky Riyanti 5. Hj. Tety Syaliati Dewi, S.Sos H. ZaenalArifin Habdullah (Narasumber Protokol Negara)'
Ditetapkan di Jakafta Pada tanggal : 12 Pebruari 2010
PedmanPelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan KimentsianAgama
BAB I PENDAEULUAN A. Later Belakang l
Bahwa untuk m€ningkatkanpengetahuarLpernahamandan ketrampilan telnis manajemen apantur Kementerian Agama agar rrampu melaksanakansebagiantugas umum pemerintahandaD pembangunandi bidang agama, perlu selalu diadaka[ upaya peningkatan penertiban dan penyempumaan)'ang meliputi aspek-aspekkelembagaa& ketatalakanaaq kepegawaiaq dan pembinaan fasilitas keda lainnya. 2. Ketatalaksanaanmerupakansalah sat!.raspek yang perlu ditingkatkan adalah tugas keprotokolaq agar sejalan denganpertumbuhandan perkembangankebijakaa umum pemerintahan,nilai sosial budala s€rta peranan agana dalamberbagaiaspekkehidupanbaDgsa. 3. Dalam rangka mewujudkanketertiban, kekhidmatan dan kelancaran serta keseraganDn tugas keprotokolan di liDgkungan Kementerian Agarna pusat dan daerah sebagaimanadikeheodaki peraturan penmdang-undangan yalrg betlaku, rnaka perlu disusu! pedomanpelaksanaan keprotokolarlKementeria!Agama. B. Dasar Eukum L
A.N. SEKRETARISJENDERAL Pgs.KEPALA BIIiO UMUM
Itn- !1.-A!d!!eb!!r
ab!-ba!a!
llrililrlir it'niit'r;rlI'olisi vl
Undang-UndangNomor 4 Tahun 1972 t€ntangPerubahan dan Tambahal Ketentuan mengenai beberapa Tanda Kehomratanyang berberiuk birtang dan teirtang urutan derajat/tingkatj€nis tanda kehormatanRI yang berbentuk bintang; 2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1987tenta{g Protokol; 3. Undang-undangNomor 8 Tahun 1974 tedtang PokokpokokKelembagaant
di LiogkunganKementerianAgama PedomanPolaksanaanKeDrotokolan
PedomanPdlaksanaanKep.olokolandi LingkunganKeln€nbnan Agama
4. Undang-undangNomor 32 Tahun 2008 tentang Kementeria[Negara; Undang-undang Nomor 39 ahun 2008 tentang Kementerian Negara (L€mbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran NegamRepublikIndonesiaNomor 4916); 6 . Undang-undangNomor 24 Tahlm 2009 tentangBendera, Bahasa,LambangNegaraalanLagu Kebangsaan; 7. Unda[g-undangNomor 2? Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD; 8 . Pemtulan PemeriDtahNomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tenlpat, Tata Upacara,danTataPenghormatan; 9 . KeputusanPresidenRI Nomor 50 tahun 1990 tentang PerubahanAtas Keputusal PresidenRI Nomor 18 Tahun I 972 tentangJenis-JenisPakaianSipil; lO. Pef,aturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang PembenfulGndanOrganisasiKementerianAgama ll. KeputusanPresidenRI Nomor 3l Tahm 2002, Nomor 50 Taiun 2004,Nomor 2 Tahub2005,Nomor 57 Tahun 2005 t€ntangP€rubahanstatusIAIN menjadiUIN; 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang KedudukanTugas dan Fungsi Kementerial Negam serta susunan OrgaDisasi Tugas dan Fungsi Eselon I KemneterianNegara; Nomor 7l MenteriAgamaRepublikIndoDesia lJ. Kepurusan di Keprolokolan Pelakanaan I aiun Iqgl lenlangPetuduk Agama; Departemen Lingkungan 14. Kq)utusan M€nteri Agaria Nomor 14 s.d 27 Tahun I91i8 tcntang Susunan OrgaDisasi dan Tata Kerja IAIN /IJIN; 1 5. Kq)utusanMenteri Agana R[ Nomor ] Tahun 2001 Tugas,Fungsi,Kewenangan,Susunan tcnlrnSKcdudukan, danTalaKerjaDcpartemmAgana; Orsanisasi McntcriAgamaNomor373Tahun2002tentang 16. Kef,utusan Organisasi&rn Tala Kcrja Kantor Wilayah Depaltemen Agama Propil)si dall Kantor Dcpattemen Agama Kabupater/Kota;
17. Peraturan Menteri Agama R[ Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Keda DepartemenAgama ( Disernpumakan); lE. PeraturanMenteriAgama RI Nomor I Tahun2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agarna menjadi KementerianAgaDra. C. Tujuan Tujuan penlusunan Pedoman PelaksanaanKeprotokolan ini adalatr untuk meningkatkan pengetahuar, pemahaman dan keharnpilan pejabat/petugas protokol, agar kegiatan keprotokolan berjalan dengan fertib, khidmat, dan lancar serta terciptanF koordinasi dalam penyelenggaraantugas kE rotokolan di Linghmgan Kementerian Agama Pusat dan Daerah. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelahanaan Keprotokolan adalah 'mengenaitata tenpat, tata upacara,dan tata penghorrnatandi lingkunganKement€rianAgama. E. BeberapaPelgertian Dalam pedomanpelaksanaankeprotokolanini yang dimaksud dengan: l. Protokol adalah serangkaiaD aturaDdalaft acamkenegaraan atau acara resmi, yang meliputi atuan mengenai Tata Ternpat,Tata Upacaradan Tata Penghormatan,Sehubungan dengan penghornutan kepada seseorang,sesuai dengan jabatan dan atau keduduk?rmyadalam Negara, Pemerintah ataumasyamkat( Pasal I ayat (l) Undang-undangNomor 8 Tahun1987); 2. Acara kenegaraanaalalahacam yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakaDsecaraterpusat,dihad i oleh Presidendan atau Wakil Prcsidenserta pejabat negaradan
PedomanPeLakanaanKeprotokolandl LingkunganKemenlenanAgama
unalanganlainnyadalamftelakanakan acaralertentu( Pasal Nomor 8 Tahun1987); I ayat (2) Undang-undang 3- Acam resmi adalahacarayangbersifatresmi yang djatur dan dilaksananakanoleh pemerintahatau lembagatinggi negara tugas dan fungsi tertentu,dan dihadiri dalam melaksanakatr oleh pejabat negara alan/ataupejabat pemedntah serta undanganlairmya( PasalI AFt (3) Undang-undangNomof 8 Tahun1987); dalam dirDaksud 4. Peiabatnegaraadalahpejabatsebagaimsna lenlang Pokok'Pokok 1074 Tahun 8 Nomor Undang-Undang lairuya; Kepegawaiandanperaturanpenmdang-undangan jabatan yang menduduki pejabat pemerintah adalah 5. Peiabit (5) ( 1 alat Pasal pemerintahan tetientu dalam organisasi Nonor 8 Tahun 1987) ; Undang-undang 6. Tokoh masyarakat tertentu adalah seseorangyang karena kedudukansosialnyamenerirnakehormatandari rnasyarakat dan/atau pemerintah ( Pasal I ayat (6) Undang-undang Nomor8 Tahun1987); 7. BenderaNKRI selanjutnyadisebut BenderaNegam adalah SangMerah Putih, BahasaNKRI selanjutnyadisebutBahasa Indonesia adalah bahasaresmi Nasional yang digunakan diseluruhWilayah NKRI ( Pasal I ayat (l) Undang-undang Nomor 24 Tahun2009); 8. LambangNKRI selanjutnyadisebutLambangN€garaadalah GarudaPancasila( Pasal I ayat (2) Urdang-undangNomm 24 Tahun2009); 9. Ingu Kebangsaan NKRI selanjutnF disebut Lags Kdangsaan adalah Indonesia Raya ( Pasal I ayat (3) Undang-undangNornor 24 Tahun2009 ); 10. Tata upacaraadalah aturan ulltuk melalaanakanupacan dalamacarakenegaraanatau acararesmi ( Pasal I ayat (6) P€raturanPemerintahNomor 62 Tahun 1990); 11. Tata tempat aalalah aturan mengeDaiurutan bagi pejabat negara,pejabatpemerintahdan tokoh masyarakattertentu daLm acarakenegaraanatau acararesmi ( Pasal1 ayat (7) PeraturanPemerintahNomor 62 Tahun | 990 ); 12. Tata penghormatanadalah aturan untuk melaksanakan pemberianhormatbagi pejabatnegara'pejabatpemenntah'
PedomanPelaksanaanKeprotokolandi Lingk!.gan KcmentedanAgama
dan tokoh rnasyarakattertenfudalamacarakenegaraanatau acararesmi( PasalI ayat(8) PeraturanPemerintahNomor 62 Tahun1990): 13. Pemuka Agama adalah Ketua Umum Majelis flama Indonesia(MUI), Ketua PresidiumKonferensiWali Cereja Indonesia (KWD, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia(PGD, Ketua Pari.sadaHindu Dharma Indonesia (PHDI), Ketua Perwakilan Umat Bualdha hdonesia (WALIJBD ( Pasal 5 P€ratuan PemerintahNomor 62 Tahun1990); 14. KedudukatrPrctokoler adalah kedu
Agama Kementeran di Lingkungan Keprotokolan Pelaksanaan P€doman
BA3 tr TUCAS DAI\ Wf,WENANG Pus.t l.
Tugas-tugas keprotokolan tingkat pusat meojadi vewenang dan tanggungiawab K@ala Biro Umum Seketariat Jenderal Kementeriatr Agana c.q. Kepala Bagian Tata UsahaPimpinaD,yang sehari-haridilakanakan oleh KepalaSubBagianProtokol.
Direkorat Jmdeml.llspektorat keDrotokolan 2. Tusas-tuqas Je;eral,-danBadanLitbangdanDildal menjadiunggung jawab BagianUmum masisg_masing unit eselonI. 3. KegiatanatauacalaMenteri AgamaRI )ang dilaksanakan di Pusatnaupundi Daerahagarselaludikoodinasikandengan K@ala Biro Umum Cq. Kepala Bagian Tata UsalD Pirnpinaq yary sehari-haridilakanakan oleh Kepala Sub Bagial Protokol.
B. Drcrah 1. lnstitut Agama lslam Negeri (IAIN) / Univ€rsitaslslam Neg€ri (I-[N). Tugas-tugas keprotokolan IAINruIN hetrjadi tanggqngiawaboleh KepalaBagiar Umum Biro AdministrasiUmum Akademik danKemahasiswaan. 2. Kantor Wilayah KementerianAgalM Provinsi. Tugas-tugaskeprotokolan Kantor Wilayah Kementerian tanggungjawab Kepala Bagian Agarla menjadi Sehetariatyangsehari-haridillakanakan oleh KepalaSub BagianHumas.
Pedman PelaksanaanKeprotokdandi lingkunganK€m€nt€nanAgana
3. Kantor KementerianAgaoa Kabupater/Kota. Tugas-tugaskeprotokolan Kantor Kementerian Agarna Kabupaten4(otamadF menjadi tanggung-jawab Kepala Sub BagianTataUsaha. Balai Diklat Keagarnaan Tugas-tugas keFotokolaD Balai Diklat Keagamaan menjaditanggungiawabK€palaSubBagianTata Usaha. 5 . Balai Litbang Agama Tugas-tugaskqlrotokolan Balai Litbang Agama menjadi tanggungiawabKepalaSubBagianTata Usaha. 6. Kantor Urusatr Agana Kecamatan(KUA) Tugas-tugaskeprotokolatrKantor Urusan Agana (KUA) Kecamatanmetrjadi tanggungiawabKepala KUA yang pelaks'na'nnya oleh pejabatyangditunjuhrya.
di Lngkur'qariK.rnnrlonanAgama PedomanP€laksanaanKeprolokolan
BA3 III TATA TEMPAT, TATA UPAC]ARA' DAN TATA PENCHORMA'I'AN
TATA TEMPAT Tata tempatpadahakikahya mengandungunsur-unsr[: - Siapayangberhakdidahulukan; - Siapa yang mandapathak menerimaprioitas alalamurutan tata teryat; - Siapa }?ng mendapat tempat utrtuk didahulukan karena jabatan,pangkatatau derajatdi dalamNegara,pemefintahan ataurnasyarakat. L Atural DasarTataTernpat a. Orang yang befiak mendapat tata urutan )'ang pertama/palingtinggi adalah mereka yang mempunyar mendahului urutanpalingdepan/paling yang di sebelahkanan dari fiak? berjajar, b. Jika mereka tefpat paling utama, umtan tata orang menalapat dianggaplebil tinggvmendahuluiorang yang duduk di sebelahkirinya. c. Jika menghadap meja, maka terlpat utarna aalalah menghadapke pintu keluar dan tenpat terakhi adalah tempat)'angpaling dekatdenganpintu keluai d. Jika b€rjajarpadagarisyang sama:tempatsebelahkanan luar, atauternpatPalingtengah. RumusnF : - Ge n ap:2-l - Ga n jil=3-1-2 e. Naik kendaman: Bagi seseorangyang mendapattata urutanpaling utama' apabilanaivturun kendaraan: l). Kapalterbang: Naikpalingaklir, turunpalingawal
Peddan
Pelaksanaan Keprorokolan di Lingkungan Kementedan Agama
2). f\apal Laut : Naik dantunm paling dulu. 3). MobiYKA : Naik danturu.dpaling dulu. Dudrk paling kanan f. Kedarangandan pulang : Orang yang paliq dihorrbati selalu datang paling akhir danpulangpaling dahulu. g. Letakkedaraa mobil : Pintu kaDanmobil b€radadi arah pintu nrasukGedung kecuali situasi dan kondisi tidak memuDgkinkan dapat melanjutkan b" Jajarkehomatan ( receivingline) : 1). Orang}?ng paling dihomati, harusdatangdari sebelahkanandaripejabatyang menyarnbut. 2). Bila orangyarg paling dihorrnariyang menyambut tamu,makatamu akandatangdari arahsebelah ktinya. 2. TataTempatP€jabat Negaradan Pem€rintah U.utandantatatempatPdabatNegarapejabatpeme.intah dar Tokoh Masyarakattertentu menunn Undanq-Undans Nomot 8 Tahun 1987dan Peietau-an Pem..inrah lo.oi 62 Tahtm 1990,sebagaibedkur : PR.ESEAI{CENEGARA ( Pasal4aFt (2) UU No 8 Th. 1987danpasalT-8pp No.62th 1990) I ). PresidenRepublik lndonesia; 2). Wakil PresidenRepi$lik l:donesia; 3). Mafiar hesiden dan Martatr Wakil Presiden; 4. KetuaLembag-lembagaNegara; 5). PerintisP€rgerakanKeba4gsaanKem€rdekaa[ 6). DutaBesarAsinguntukRepubliklndonesia; 7). Menteri Negara.?ejabat)'ang diberi kedudukansetingkat Ment€ri Negara (PanglirDa TNI, cubernur BI, Jakja Agung) Wakil Ketua LembagaNegma Duta Besar LBBP, KAS Angkata& Kapolri;
Pedman PelaksanaanKep.olokolandi LingkunganKemenleian Agama
8). KetuaUmum DPP Parpolyangmcmiliki wakilwakil di L.elnbagaIrgislatif PusavDaerah; 9). Gubernur: 10). Ketua Muda MA, Anggota Lembaga Negara, Hakim Agung, padaMabkarnahAgung, Wakil Gubemur; 1l). Pemilik Tanda Kehormatan Rl berbentuk bintang ( Adipura AdipradaDa,Utama,katarna. Nara)'a; 12). Pinpinan LPND dan PejabatEselon I a Dirut BTIMN KetuaDPRD Propitlsi; 13). Ketua Umum MUI Kehra Plesedium Konferensi KWI K€tua Pers€kutuanPGI, Ketua PadsadaHindu Dharma, Ketua Walubi; 14). Staf Abli Mefieri, Sekda Provinsi dan PejabatEselon setingkatI .b; 15) . Bupatvwalikota, KetuaDPRD Kabupaten/Kota;
PRESEANCE PROPINSI KDH. KetuaDPRDProvinsil I ). Gub€r.our Dan Rem , Danti KesatuanAngkatan PangDan/ 2). dan Polri, KPT Kajati; 3). Wakil Gubernur,Wakil KehraDPRD Provinsi; 4). SekdaProeinsiPejabatEselonI b/Setingkat Bupati/lvalikota, KetuaDPRD Kabupater/Kota; 5), Wakil Bupati/Wakil Walikota Wakil Kdua DPRD Kabupat€rD/Kota 6). AnggotaDPRD ProvinsiAsistenSekdaProvinsi Kadis^Gban hovinsi, PejabatEselontr.a/setingtat KepalaBagianSekda; 7). K?ala Biro SekdaProvinsiPejabatEselonII.b /sdingkat; 8). KepalaBagianSekdaProvinsi,TejabatEselonlll a ( Pasal14 aFt (2) PPNo. 62 Tahun1990,Pasal6l ayat(l)UUNo. 22 Tahun1990,Pasal3 hurufc PPNo. 24 Tahun2004.
l0
PedomanPelaksanaanKeFotokolandi LingkunganKementoria.Agama
PRESDAI'CE KAB/KOTA I). Bupat Valikota,Ketua DPRD Kabupaten/Kota; 2). Dan-Dirq Danti KepalaStafAngkatandanPolri, Ketua Pengadilaq 3). Wakil Bupati Vakil WalikotaAVakil Ketua DPRD Kabupat€n{tuta; 4). SeketarisIGbupot€n/Kottsetingkat; Anggota DPRD Kepala Dinas Kepala Badan Kabupaten/Kota, Pejabat Eselon Il.b/Setingkat Tokoh MasyamkatTqt€ntu Tiogkat Daerah; 5). PejabatEselonItr.a/Setingkat.( Pasal14 (2) dan Pasal8 PP No 62 Tahun l99q Pasal l2l da 122IJU No. 32 ahun 2004 danPasal3 hurufc PPNo. 24 Ta.hun2004). PRESEANCE PERORANGAI' 1). Istri/Suami yang rnendarpingi Suami,{strisebagaipejabat Negara atau Pejabat Pemeridah atau Tokoh Masyankat Teatentu dalam acara k€negaraan atau acara resmi meDilapat tenpat s€$rai dengan urutan Tata Ternpat Suami stri. ( Pasal4 (2) tru No. 8 Tahrm1987,Pasal 10 (l) (2) PPNo. 62 Tahun1990. 2). PejabatYang Mewakili. Dalam hal pejabat negar, pejabat peme ntah atau Tomasytuberhalanganlradir pada acam kenegaraanatau acarar€smi, Drakatempatnyatidak diisi oleh pejbat yang me&?kili. Pejabatyang mewakili mendapattempat sesuai dengankedudukansosialdankehorrnatanyang diterimanp ataujabatan yang dipangkunyra.(Pasal 1l ayat I dan 2 pp 62 Th. 1990). 3). JabatanRaqkap Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah merMngku jabatan lebih dari satu ,'aDg tidak sama tingkatannya, rDka baginya berlaku tata tempat )ang urutannF lebih dahulu.( Pasal12PP 62 Tb" 1990).
ll
Agam Pedonan Pelaksa.aanKsprotokolandi LinqkunganKem6ntorian
P€domanPelaksanaanKeprotokolandi LlngkunganKementerianAgafta
4). MantanPeiabat ' tempat m€ndapat pemcrinlah Mantanpejabatnegartpejabat setinekailebih rendahdari padayang masihberdinasaktif, telaoi mmdapat tempat peflama dalam Solonganyang Pasal7 PP 62 Th .ainekar teUi-itrendahitu (Penjelasan
PENGATI.]'RANTATA TEMPAT ANTARA PEJABAT RI DAN ASING
leeoj.
5). Tuan Rumah(Da€rahdan Acara) Tuan Ruiah adalahGubemur atau Bupati'/rfialikotaYang bersangkutan( PenjelasanPasal 9 PP Nomor 62 Tahun 1990). 6). Tuan iumah mendampingi Pcmbcsar Upacara ( Pasal4 a\et (4) UU Nomot8 Tahun1987) mempunvaiKedudukanlcbih Trnggi atau 7t. ' P;iabal vanP. uru.unno" ir-^tt.emproleh Tavl Tetrpallangsunglebil tinggi dari tuan rumah (P€njelasanPasal13 (2) PP Nomor 62 Tahur 1990). 8). Urutan tata tempat disusun berdasarkanpengelompokan mmurut{empatupacara dantcknisnyadrsesuaikan 9). UrutaD Menleri Negara sesuai urutan KEPRES Kabinet. lentansPernbentukao -betkenaan PerwalolanAsing. Menlu RI dmgao Yane l0) AnggotaKabina Dib; tataurulanmendahulu Negeri diatur menurut Pegawai antar 1l). Tata Tempat tata urutan sesuai dengan memberikan senioritas dengan 62 Tahun 1990)' fP Nomor 7 Jabatan.(PenjelasanPasal mendapaltempal l2). Manlan PejabatNegara,/Pemerintah berdinasaklif' masib sainskatlebil reodahdaripada)ang golongan )ang t€tapi mendapat tetrrpat pertama clalam setingkatlebih rendahitu. 13). lstri iejabat Negara,PejabatPemefintahdan PejabatAsing tenpat setingkatsuaminya' menalapat -Besar/IiepalaPerwakilan Negara Asing menilapat t4). Duta yaDgutamadianlamPejabalNegara lempalkehormaian PerwakilanNegamAslng Brsar/Kepala l5). Tat UrutanDuta penyerahan suat _surat tanggal ditetaDkan berdasarkan I R Presiden kePada Keoercaraan l6t. ouia aesarRl diberilata urutansetiDglatMenteriNegara' telaDidiatur selelahMenteridan Wakil Kelua Lembaga Ncearu.
tz
1). Tuan RudlahPihakAsing . PejabatRI m€ldapat tempat salu tidgkat lebih tinggi daripadapejabatasiry yang setingkavsederajat. . Menlu RI mengalal (alt urutatr teryat Dubes Asing rnaupunDubersRl. 2). Tuan Runah PihakRI . PejabatRI meodapattempat satu tingkat lebih reodah daripadapdabat asingyang setingkat/sederajat. 3). PengaturanT€ryat Berselang . Tuatr Rumah pilak RI, penempatandimulai deugan pejabatasiDg. e Tuan Rumah pihak asing,penempatandimulai dengan pejabatRI. 4). Jikajumlah PejabatPNA lebih dari lirna orang maka tenpatnla diatur satukelompokdi sebelahkamn ftont row (badsutama). 5). TataTempatdi Lingkutgatr Kementerian Agama. Tata urutan pejabat di Litrglorngan KementcrianAgafia menurut K€putusan Mer eri Agana Nomor l8 Tahun 1975 (ya0g dilenpurnakan), terakhir KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang OrgdDisasiTata Kerja KemeDterian Agana ( Disequmakao ) sebagaiberikut : a. Pinpinan: - Ment€ri AgamaR€publikIndonesia b. PejabatBselonI : - SelcetarisJenderal: - Dir€ktu Jerdcal P€ndidikatrIslaq - Direldur JeoderalBinas Islaq - Diektur Jendgal BirnasKrister: - Direktur JenderalBirnasKatolik; - Direltur JenderalBima! Hindu ' Direktur Jend€ralBin|as Buddha; - Direllu JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umah:
l3
Agama PedomanPelaksanaanK6protokolandi Lingk!nqanKomont€ian
- lnspekturJenderal; - KepalaBadanLitbangdanDiklat : - JabatanFungsional c. PejabatEselonII: 1. K€palaB o danKepalaPusatSetjen; 2. Sekelads: Dtekolat Jenderal,lnspektorat Jenderal,BadanLitbang dan Diklat; - Dtektur; - Inspektur; - IGpus BalitbangdanDil'Jat; - KepalaKantor Wilalah KementerianAgarna Provinsi; - KepalaBiro PadaIAINruIN. - JabatalFungsional. d. PejabatEs€lo[ III : - KepalaBagian(di Pusat); - KcpalaBidang (di Pusat); - KepalaSub Diektorat; - KefiraKelomPokdi Itjen; - KepalaBagiandi IAIN/UIN/FaL:ultas; - KepalaBagianSeloetariat; - KepalaBidangdi Wilayah; Krislen'Katolik HindudanBuddha: - Pembrnras /Kotamadya; - K€palaKandepagKabupaten - KepalaBalai Diklat Keagamaar!danKepala Balai Litbang Agama; - JabatanFuDgsional. e. PcjabatEselonIV: - KepalaSubBagian(di Pusat); - K€palaSub Bidang - KepalaSeksi(di Pusat); - Auditor ( ltjen ) - KepalaSub Bagian(di daerah) - KepalaSeksi(di daerah) - KepalaKantor UrusanAgamaKe€amatan Fun sional. - Jabatan
Pedonan PelaksanaanKepr.nokolandi L'rgkungan Kenenrer€n Agmr
3. TataTempat. Tata ternpat atau preseance tersebut memuda.hkan pejabavpetugas protokol untuk mengah.rtenpat bagi para undanganpad, suertuupacam,karena itu pejabavpetugas protokol harus mengenalrerlebih dahulu tamr/unda.ngan yangakanhadir. Beberapaketennranyang dapat dijadikan petunjuk untuk mmempatkan tamu atau undangan di Litrgkungan KementerianAganD, antamlain: a. Bila Ment€ Agama hadir bersarnaistrj, maka istri Menteri ditempatkansesuaike(fudukansuami; b. Bila Fng hadir rnantanMent€ri atau mantanpejabat tinggi, mendapat tenpat setingkat lebih rendah daripada sewaku nnsih alrtif. Tetapi pada jabatan setingkat lebih rendah, diterryatkan pada telrpat urarna; c. PadadasamyakehadiranpadaacaraResmitidak dapat diwakilkan. Apabila undangan diwakilkaq yang mewakili mendapattata tempat sesuaidenganjabatan 1'angdirnilikinla. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak dapat metrdudukitempat yang telah disediakan untuk pejabat yang diundang resmi, atau yang diwakili.
B. TATA UPACARA. l Acara KenegaraaD/Acara Resmi Acara Kenegaraan/Resmi harus diselenggarakan berdasarkanTata Upacaxa, antaralain I a. Pedonanumum tata upacara. Pedoman Tata Upacara memuat perencatraatr dan pelaksanaan upacara,unfuk menjawab: l). Apa. 2). Siapayangharusbobuat apa.
l5
PedomanPe aksanaanKeFotokolandi LingkunganKem€nl€rianAgama
3). Dimana(tempa0. 4). Bilamana(waLtu). 5). Bagairna[atata caranya PedomanumumPelakanaanupacarc b. Umum Upacarameliputi : Pedoma.n l). K€lengkapanupacara; 2). PerlengloPanupacara; 3). IngHkah-langkah PdsraPan;; 4). PetunjukPelakanaanupacara; 5). SusManacara. Untuk melaksanakranupacaia bendera dalam acara 2. kenegaraanatauacararesmi dip€rlukan: a. Kelengkapanupacara; upacala; b. PerlengkaPan c. Urutanacaladalamupacara REGIJLASI l. 2. 3.
+. 5.
6.
Pasal l8 PP No. 62 Tahun 1990 Bentuk Pedornan UmumUpacaradan PelakanaanUpacara Pasal 18 PP No 62 Tahun 1990,Upacan Bendera dalamrangkaKenegaraandi &lam Istana' Tata Upacara meliputi susunan dan urutan upacara omveleneqaraaD upacar4 penyelen8Saraandan upacara. petlakuan terhadap bendoa ;*l.rgk"p"t lebangsaan dan lagu kebangsaan, serta tata pakaian uou."i" d.nq.- memperhatikanperaturan perundangUmumPP No 62 yangtelahada (Penjelasan undangan Tahun1990). Undang-undarg No 24 Tahun 2009 tentarg Benden, Bahasadan Lambang Negara, serta Lagu Kebalgsaan PeraturanMetrteri AgamaNomor 1 Tahun 2010tentang Perubahan Petryebutan Departemen Agama menjadi Kementeian Agama Pasal 22 PP No 62 Tahun 1990 Tata Pakaian UPacara.
l6
Pedoman Pelaksanaar Keprotokotan di Lingkungan Kensnteianfuama
7. 8.
Pasal23 PP No. 62 Tahun 1g90,PedomanUpacara bagi lembagan€garadanangkatanbersenjataRI. Untuk keseragarDn kelancaran ketertiban dan kehidmatan acara kenegaraan
PENYELENGGARAAN Upacarayang diselenggarakanoleh lembaga tinggi negaro atau lembaga pemftintah baik di tingkat pusat maupun didaerah ditaksaDakatrdenganpedottrankepada BAB IV Pasal15-23PP No. 62 Tahrm1990 ( Pasal23 (t') pp 62 Upacaradiliqkmgan Abri diatur tersendiri oleh panglina Abri denganperdomankepadaBAB IV pp Nomor 62 Tahun 1990( Pasal23 (2) PPNo. 62 tahun1990) TATA IJPACARA DAN ACARA Tata Upacara adalah aftran untuk melaksanekenupacara dalamacaraketregaxaan atauacarar€smi (Pasal I (7) pp No. 62 Tahutr 1990). ACARA KINEGARAAN Acara yangbersifat kenegaraanFng diatur dan dilaklanakan secaraterpusat,dihadiri Presidendar/Atau Wakil presiden sertaPejabatNegaradan Uodangaalainnya dalampelaksaan acaratdtentu (PasalI (2) IJU No. 8 Tahun 1987). ACARA RESMI Acara }?dg bersifat resmi yalg diatu dan dilaksanakaDoleh pemerintahatau lembaganegaradalam melaksanakantugas dan flmgsi t€rtetrtt! dar dihadiri oleh pejabatnegaradarl atau pejabatp€merintahsertau.ndangan lainnya. ( pasal I (3) IJU No. 8 Tahun1987).
l'7
Agama KemenGnan di Lingkungan K€protokolan Polaksanaan P€doman
PELAKSANAAN 1JPACARA (Pasal15BAB MP No. 62 Tahun1990) dan acararesmi 1, Bentuk upaca@dalam acala kenegaraan dapatbempaupacarabendetadanupacarabulan upacam bendeE. 2. Untuk keseragaman kelancaran ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacala diselenggarakan berdasarkatrtata upacao yang meliputi pedodan umum danp elakanaanuPacam. PEDOMAN I]MUM T]PACARA upacara'dan upacara.perlengkapan Meliputi kelengkapan dalam dituangkan langkah persiapan.PelaksanaanUpacara harus Siapa ueitut t_uHat Upacara yang mencerrninkan dalad berbuatApa daDKapania hallls berbuatKolom-kolom iullak upacara terdid atas, nomor, JarL acala uraEn pelaksanaan' iembawa acara,kegiatandanket€rangan PELAKSANAAN UPACARA Pelaksanaanupacara dalam acara kenegaraa[ atau acara resmi meliputi; 1. Tata Tempat yaitu pemb€rianhornat terha'lap seseo€ng dengan kedudukann}a didalam negara sesuai dandi rDasyarakat. Demerintahan sesuai 2. iata Upacarayairusedapupacamdiselenggamkan dmgan pedomanula cam- vlu l<'arrla.nm)us'aturand'tD juklak upacarayang ditentukao 3. Perlakuandan tata pcnggunaanLambang-lambang kehomatanNKRI pmggunaanpakaianlpacara bagi sipil TNI' 4. Penetapan jenis/sifatacaranya' Poln danlbu-ibu sesuaidmgan CEREMONY VALIJE ketentuanaspekkeprotokolandalam DenganmengaplilGsikaD kedisiplinao Fng dapat meningkatkanjiwa up"".'*o "er.ill kebangsaan' menanarikan kesadaran dan semangat
l8
PedomanPelaksanaarK€protolotand Lirghungal KeDenrenai Agama
berbangsaagar dapatmenrperkuatkep badian,mempertebal rasahargadiri bangsadan mmrpakankebanggannasional ),Bngampuhdemi tegaknyanegan kesatuanR[. MAKSIJD TUJUAN Pelaksanaatrupacara dengan tertib, khidnat dan lancar denganmenempatkankegiatanacam sesuaimomentpenting, meruplgl _bentuk penghargaan terhadap sasuatu yang memiliki kedudukanstrat€is dan vujud pengkuan terbatlap statussebagaiIruge kualitasiDstitusi. PENGERTIAN MENGENAI KELENGKAPA}I DAN PERLENGKAPAN IJPACARA l. KelengkapanUpacam antara lain terdiri dari: InsDekur Upacara sebut n bagi perlbilra upacam. Kornandan Upacarasebulanbagi pemimpin Upacar4 penanggung Jawab upafirla sebuta[ bagi perwira upacar4 peserta upacara sebutan bagi kesahran _kesatuaDuDacara . pembawaDAkab, pembacanaskah.dan pembawaacara sebutatrbagi Arnouacer. 2. Ierlengkapan Upacaru yaitu segala sesuatu yang b€TkeDaan dmgaDperalatan denganmendukug upacara, anrara tain TiaDg Bendera dengn rali. bendera Keoabgsaan" mtmbarupacara,dan sebagin)".penjelasaD Pasal16ayat(l) PPNo. 62 Tahun1990. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN l. Menlusun acam(acaradi dalatn/diluarruanean). 2. Men',usun tataruaog(lay Out) 3. Pengaturaltempat(SeatingAnanggemetrt). 4. M€netaptanj€nis ataumacampakaianyanghamsdipakai bagi sipil, TNI, Polri, Ibu-ibu. 5. Membuatjuklak upacaradidalamdyat€rcermiDsiapa berbuatpada dan kapan ia harus berbuat dimuat dalam kolom juklak (Contohkolom petunjukpelaksanaan)
t9
LingkunganKementerianAgama PedomanPelatsanaanKeprotokolandi
Ppdohan Pelaks"nad. Keprorokolardi LirgkJngan Kemenle.anAgama
]'A}IAPAN ACARA UPACARA BENDERA
Pasal16ayat(1) PPNomor62Tahun1990)' (?enjelasan T]PACARA BENDERA BESAR NASIONAL.
PERINGATAN
HARI-IIARI
RI ) PresideD Penetapanfiari-Hari BesarNasional( K€putusan L No. 316Tahun19592 Mei !{ardiknas' 2. No. I Tahun198520 Mei Harlotnas 195317 AgrstusH[IT Proklamasi
i. iii.'z+..i"1". o s. o. i. t. 9.
RI Kemerdekaan Pancasila N" ijr r"n- 1987I okloberHapsak Pemuda' sumpah Hari oLlober 28 i.]" iil i"rt"" i"s9 Pahlawan No.:fO funrn 1959lONovemberltari Hariftu lo. rtor"n- lq5922Dcsember I9q0 i'."i.L."t' p*"i lo avat(l) PPNo 62 tahun upacara' kelmgkapan sebutan rcniana 1958tentangbende'a Tahun issi iut'un ;; li".-;o
neeara. rO.pp"io +l r*rn
ii.' l;il;
rt;J";
l;ti ;;; 2000.
RI l958lentang tag! kebangsaan
A*al lnpresNo 14 YbL Gedoman
dicabutdenganKqres Nonor 6 Tabun
MAKSUD TUJUAN oleh seluruhlapisan Hari-haribesar Nasionaldiperingati lerhadap raUuguiupayammanan*ankesadaratr memperkuat dapat agar -uauur"Lut ffi;iffii;.;"."f ;"!;anganbangsa'
't.t.ri"J*l
rasa harga.diri bangsadan
'1"l,^"tn"un mempirebal jiwa n".io*f senamempelkokoh persanran 'lan r;d"'eia dalam rangkamewujudkandan tir".iX,l""e;" '-.-"p*l"i*tg", a^n jiwa kebangsaanmenuju ketahanan nasionalYangamPuh'
20
l. AcaraPendahuluan: Acarap€rsiapan dalambagianawal dari suatu upacarayang meliputi persiapandilapangan upacaradipinpin komandanupacara daD tibanya irup yangdidahuluilaporanKorDanalanUpacara. 2. Acara Pokok : Materi acarayang dilaksanakan(di pimpin irup yang kegiatan dimulai dari dan diakhiri dengan penghormatnpesettaupacara. 3. Acara Penutup : Kegiatan akhir suatu upacara yang dipimpin oleh Konandan Upacan lrup, l€bas libat, KomandanUpacaramembubarkanbarisanupacam. 4. Acam Tambahan: Adalah kegiatan acam setelahacara polok dirnaDaIrup m€nyaksikanataumelakanakannya.
SUS(NAN ACARA IJPACARA BENDERA PHBN L
Acara Pendahuluan: Pasul(anUpacara masuk formasi, Komandan Upacara nrasuk lapangan, undangan hadA Bupati selaku lrup tiba di tempat upacara meDuju ke mimbarupacaradidahuluilaporanParjaup. 2. Acara Pokok : Penghorm.ltanPas€rtaupacaraKoriandan Upacara PengibamnBeidefa KebangsaanSangMerah Putil! mengheniDgl€ncipta, pembacaantek, arnanat Irup, pembacMnDo'a Lapomn KomandanUpacara, PenghomatanPesertaUpacara. 3. Acara Penutup: Gubemw meninggaliG[ ter{,at upacara (laporan daii PeDjaup) Konandan Upacam membubarkanpesertaupacara. SKENARIO ACARA IJPACARA BENDERA PHBN ACARA PENDAHULUAN L Pesertaupacaramasuklapanganbentukformasi. 2. Undanganmulai berdatangaD. i. KomandanUpacammernasukiLapanganupacaralaporan tiap konrndan barisan kepada komandan upacara
2l
Asam Kementenan di Linskungan Keprotokolan Pedman Pelaksanaan
koman&n upacammengarnbilalih korMndo>komandan uDacarapirwin Lat seperlunya upacara 4. Gubernurbenindakselakulrup liba di mimbat mmyrap|an upacam korsik tagu taDda siap kornanda p*pui jemPutdan anlar lrup sarnpaike p*m" ADc kupberdiri semua il".J"ril"i-*.^itr r.i-6ntiketempat
tetapduduk dis$elahkiri bawahMu Uodadgan
ACARAPOKOK 1. Penshormata[ Peserta upacara dipirDinkornandatt Ocotrit lagu tanda penghonrDtanundangan """Jua tidak memberikaDPenhornatan' Upacara' 2. laDomnKonmndan g*a"ru Satrg Mdab Putih diiringi lagu 3 . i"'oaturKentaan Indonesirala DPP KoanmdanUpacara' iancasila, PembukaanUUD 1945 *tuf, 4. i".iu** datrTekslain yang sesuaid€nganacarap€ringatan Acar"apokok lainnyabila ada 6. Do'a. 7. LaDomtrKornaodaoUpacara' 8. PmehormatanPesenaUpacarakepadaIrup 9. Gubernurmeninggalkanmimbar upacan ACARA PENUTTJP. upacala' pala Komandatr Upacara tnembubarkaobadsan menhggalkaDterpat upac'm' uDdaDgan TATA BENDERA NEGARA NKRI selanjutnyadrsebutBenden Negan 1.' ' ;;d"t 24 Tahun natfol-inog f"fouh futih (pasal 1 (t) lru no 2009: @K) harus selaras BenderaKebaogsaan ,. - ;;;;;"-" kedulaunNKRII tambang sebagai t"a"A'it-F a#i berukuran umum s- BJaou Negaraultul djlapangan 2009); l20xl80 cm(pasal4 (l)lru No 24 Tahun
22
PedomanPelaksanaanKeprorokotan di LingkonganKemenreianAgama
4. PengibaranBenderaNegaradilalukan pada waktu antara matahariterbit hinggaterbenam; 5. Dalam hai bendera negara sebagai tanda berkabungtte$amaaDdenganpengibarandalam ranBka peringatanhari-hari besarnasional,maka keduabeldera negaradikibarkan berdampingansebelaft kiri dipasang setengaltiang dan sebelahkanandipasangpenuh (pasal 12 (l I ) UU No. 24 Tahun2009): 6. Pada waktu penaikan dan penrrunan benderanegata, semuaorang yang hadir memberihorirat denganberdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkanmuka pada bendera negara sampai penadkan, penunrnanbendera negaraselesai(pasal15ayar(t)Nomor 24 Tahun2009): 7- Penaikan/Penurunan Bendera Negara dapatdiiringi lagu KebangsaanIndonesiaRaya (pasal t5 ayat (2) UU No. 24 Tahun2009); TATA LAGU KEBAiGSAAN L Lagu kebangsaan NKRI selanjutnya disebut lagu KebangsaanadalahIndonesiaRaya G'asalI ayat (3) UU No. 24 Tahun2009); 2. Lagu kebangsMn wajib diperdengarkan dar/atau dinyanyikan untuk menghormati bend€ra negara pada waku pengibaran/penuunan bendera negara yang diadakandalam upacara(pasal 59 ayat (3) W No. 24 Tahun2009): 3. Setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaal diperdengarkan daD/atau wajib dhyanyikan, wajib berdtuitegak dengansikap hornat (pasal62UU No.24 Tahun2009); 4. Pada waktu mengiringi pngibarar/panurunan ttenderanegaratidak dibenarkandengan menggunakan musik da.i Tape Rekorderataupiingan (pasal21 buruf d PPNo. 62 Tahun1990):
Pedomai Peaksanaankep.olokolandi lingkungan
KemenierianAgama
PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN UNDANG UNDANGDASAR 1945 seBerDedornanpaala surat mendagri kepa'la gubemur l801Z20l7lSJ inJin"riu fnt ggat, 23 Pebruari1985 No LII'ID 1945 yang lang mcngacupoda nask h pembukaan 7 1i.""", air* bentaRepublikIndone\iaTahun Il N" Pebruari 1945 merupakannaskah otentik serta mempunyal nilai historis dan dasar )uidis yang kuat dan dapat Dasar yang dipetanggungiawabkansebagaiUndang_undang syahalanresmi. TIJLISAN JT]DUL UNDANG-UNDANGDASAR 1945 PEMBI,'KAAN DIBACA/DIUCAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULL-II LMA PEMBUKAAN PANCASILA Satu Dua Tiga Empat
Lima
KetuhanYang Maha Esa Ke[anusian yang adil danberaa]ab PersatuanIndone'sia Kerakyatanyang diPinpin oleh hikmat oalam kebijakanaan permusyawaratan/Perwakilan keadilan sosialbagi seluruhrakyat Indonesia
NATIONS RECORD Hari-had besarnasionalyang diselenggataka[denganbaik kebangsaan' Jiwa dan 5emangal danbenardapatmenggugah .ehrnssarmanam;a cinla kepadalanahair Repubhk anugrahTuhan Yang MahaEsa tndoriiia yang merupakan gigih danpantangmenyerahyang berkatperjuanganbangsa 4. Pelaksanaanupacaraalalamacara kenegaraanatau acam !id'akdenganupacatabendera re"miyangdis;lenSgarakan diDerlukankelengl'apanupacara ferlenClapanupacxra' alanurutanacara.
24
PedomanPelaksanaanKeprolokolandi LingkunganKemenle.janAgama
Urutan acara dalam acara kenegaraanberupa L:unjungan kenegaraanKepala Negam atau Kepala pemerintahan Asing, dikelompokkandalam: a. Acara peDyambutan kedatangantamu negara; b. Acarapokok kunjungan; c. Pelepasantamunegara, Urutanacaradalamacararesmi lainnya terdiri dari: a. Penbukaan/sambutan; b. Acarapokok; c. Penutup Pelaksanaan upacarabenderadalamacatakenegaraanatau acararesmi meliputi pula tata benderakebangsaan,lagu kebangsaan danpakaianupacam. 5. TatabenderadalamupacarabeDdera: a. Bendemdikibarkansarnpaisaatmataluri terbenam; b. Tiang benderadidirilan di atastanahdi halamandepan gedung; c. Penghormatan padasaatpengibaranatau penuunanbendem. 6. Tata lagu KebangsaanIndonesia Raya dalam upacata kenegaraanatauupacararesmi: a. Apabila diperdengarkandengan musil, maka lagu Kebangsaanbdonesia Raya dibunyikan lengkap satu kali; b. Apabila dinyanyikan,mata dinyaayikan lengkap satu bait, yaitu bait pertarnadengan duakali ulangan; c. Pada saat lagu KebangsaaD Indonesia Raya diperdengarkan,seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menufutLeadaan setempatl d. Padawallu mengiingi pengibaran/penurunan bendera tidak dibenarkandenganmenggunakanmusik dari tape recorderataupiringan;
25
KementeranAga P€domanPelaksanaanKeprotokolandr Lingkunsan
alau e. lika tidak ada korps musik/genderang 'lan bendera penurunan pengibaran/ sa,rekakala. maka diir"ingi dengan nyanyian bersama lagu Kebangsaan lndonesiaRaYa. 7. PakaianUPacara: a. PerMkaian pakaian upacara dalam acam kenegafian atas acala resmi disesuaikanmenurut jenrs upacara tersebut; U. OAa- u"".u kenegaraan digunakan pakaian sipil lenPkap;palajandinasupacarakebesafinataupakaian nasionalyang berlakusesuaidenganjabatannyaatau dalamnMsyarakat: kedudukannya c. Dalam acararesmi digunakanpakaiansipil harian atau yang seragamKORPRI atau seragamresmi lainnya telahditentukan. C. TATA PENGHORMATAN tempat' Tata penghormatan meliPuti: pemberian tata kebang(aan lagu penghorn'atantrndera kebang\aan 'lan o"nihor.uon jenazah serla pemberian banluan-banruan acara unlukmelaksanakan satai,ayangdipetl'.rkan L Pemberiantata ternPal _ i"orUeri- tatu t"apat aliberikansesuaidengankedudukan peiabatYangbe$angkrtan ' peneh;.rnarun bendera kebangcaandan lagu Z.' KebangsMnIndonesiaRaYa: p""tUJan penghormatan menggunakan beDdera ". kebangsaanrnerahputih dan lagu KebangsaalIndonesia Rava alalamacara kenegaraanatau dalam acara resmr d ;ksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersanskutanalansesuaidenganketentuanpenggunaan benderi kebangsaanmerahputih dan lagu Kebangsaan Irdonesia RaYa; di atas b. Selain penghomratansebagairnanadimaksud negara'pejabatpcmerintahdan tokoh apabila'pejabat
26
pedomal Perdlsdraal keDrolo
masyarakat tertentu meninggal dunia, penghomatan dibfrikan dalam b€ntuk pengibaran bendera setengah trang bendera kebangsaanmerah putih sebagai tanda berkabungselarnawaktu tertentu; c. Pengibaransetengahtiang bendera kebangsaanmerah putrh ditetapkansebagaiberikut: TATA PENGHORMATAN Aturan untuk melaklanakanpemberianhornat bagi pejabat Negara,pejabatpemerintat! dan tokoh masyarakattertentu dalamacarakenegaraanatau acararesmi, (pasal I ayat (8) PPNo.62Tahun1990). I{AK PENGHORMATAN Pejabat Negar4 pejabatpemerhtah dan tokoh rnasyarakat tertentu mendapat penghornatan alan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan harus diberikan agar dapat melakanzk.n lugas secara lebih berhasilguna daD berdayaguna. NATIONS RECORD Indikasi bangsayang besaradalah menghargaikedudukan dan Jasa-jasaseseorangserta memperlakukanInmbang, .lambang kehormatanNKRI selarasdengankedudukannya sebagaitandakehofinatandankedaulatannegan. BENTIJK PENGHORMATAN I . Penghormatan "PRESEANCE' 2. PenghorrDatan "ROTATION" Meliputi urutan sambutan, kedatangandan kepulangan padaupacaranailrhfun dari kendaraanpenyambutandan penglepasan. L Penghorrnatandalam keadaan terteDtu; "perlakuan" berupapemberianLain kamtib duksardanFas. 2. PenghormatanKebangsaan;Hanya kepadapresidendan wakil prs\iden menggunalanbendera kebangsaandan
2'l
di Lingk!nganKementeranAqama PedomanPelaksanaanKeprotokoan
Umum {lU Nomor8 Tahun (Penjelasan lagukebangsaan 1987).
dang) Negaradikibarkanselengah {Berkabuna/Bendera mantan presrden' wakil dan -L Tuiuh hari bagi Presiden Wilayah selutuh di (berkabung p.it;O"tV*uf.iip.".iden NKRD; 2. Dua hari bagi pirnpinan lembaga Degam pada Menteri/setingkatMenteri (berkabnungterbatas pejabatyangbersangkutan) Gedung/Kanlor lembaganegaraKepaladaeran' angEota L Saluhari bagi Pimpinan DPRD (bexkabung tetbatas qut Gedung/Kantorpejabatyang bersangkutan) ( Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun2009' Lambangldmbang kehormatanNKRI haruq PenEqunaan ."luiu-. d.neun kedudukannyasebagaitanda kehorrnalan *"auuton lixp'f fpp 1o 40, 43 dan 44 Tahun 1958dar UU No 24 Tahun2009). pemberian
pembenan Penqhornatan berupa bantuan samna' yang diperlukan keamanan oertindunson,keteflibln dao dengan \esuai diberikan dalam milaksanalanacartiugas menimbulkan L"i"n** y^ng berlaku bagirya dengantidak sifat berlebihan.
2tt
BAB IV PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN PERSIAPAN
PENGHORMATAN JENAZAH
3. Penghormatan beruPa bantuan sarana' perlindungan,ketertibaDdan kearnanan'
PedmanPelaksanaan Keprotokolan di Linqkungan KemenGnan A$ma
Hal-hal yatrg harus dipersiapkan oleh pejabat/perugas protokol dalampenyelenggaEanupacara,adalah: l. UDdaqan; 2. Keleugkapanupacara: 3. Pedengkapanupacara; 4. Urutanacaradalamupacaia: 5. Pakaiaq 6. Denahkmpat upacara; 7. Tetrpat duduk; 8. Konsumsi; 9. Kei€rsihan; 10.Rapatkoordinasipersiapan; ll. Gladikotor; 12.Gladi b€rsih.
l. Undatrgan Dala6 undanganperlu diperhatikan: a. Dilaryirkan susunanacan; b. Dkirim satuminggusebelumhari pelaksanaan; c. Pe[yanpaian undangandenganlembar pengantar; d. Nana yang diundangharus ditulis jelas, lengkap dan benar,namajabatannyaataunamapribadinya; e. Dalam uDdanganditulis catatankhusus,antata lain : Pakaian: - PakaianSipil Hadan (PSH); - PakaianSipil Lengkap(pSL); - PakaianSipil Resmi(pSR); - Repondez Sil Vou( Plai. (RSVP),harap menjawab; f. Pengecekan undarlgan.
29
Agama PedomanPelaksanaanKeprotokolandi LingklnganKementeian
Upacara 2. Kelengkapan pasal l6 pen1elasan fetenitapan Lipacara.berdea'arkan ayat(l) PP62Th. 1990antaralain: a. lnspekturuPacan; b, KornatrdanuPacaia; upacara; c. Penanggunglawab d. Pemimpinbarisaq e. Pesertaupacara; f. Pembacanaskah; g, Pembawaacara; h. PernbacaKitab Suci; Do'a; i. Pembaca IndonesiaRaya; j. Pemimpinlagu Kebangsaan k. Penedmatamu; bendoa; l. Pengerek fIL Pefugaskeamanan. Upacaft 3. Perlengkapan UpacamBenderal a. Perlengkapan l). Tiangbenderadengartali; 2). Bendera; 3). Mimbar uPacara; 4). Naskahlang akandibacasepe i: a). Tek Pancasila; b). TeksPembukaanUUD 45; c). TeksPancaPrasetyaKORPRI; d). TeksDo'a; 5). Pengerassuara. UpacaradalamRuangan: b. Perlengkapan 1). BonderaSallgMerah Putrh; 2). BendsraKoRPRI; 3). BeDdsraDepartemenAgarna; 4). BendemOrga sasL 5) Podiuq 6) Naskah)angakandibacadjlandalangani' seperti: a). Surd Keputusan; b). Berifa Acara;
l0
PedomanPelaksanaanK€prolokotandi LtngkunganKemdnrerianAgaha
c). TeksDo'a; 7). Pel1gelassuara; 8). Lanpu pen€rangan; q). Meja kursi: 10). GarnbarResmiPresidendanWakil PresiderL 11). P€ralatankhususdalam peresmian/pembukaar! alat pengguntinganpita, gong, palu,kentongar, ' sirine, bedug; 12). Dekorasisesuaidenganletaktata tempat,jenis upacaradan ciri identitasKemetrt€r:ian Agama; l3). Bukutamu 4. PerlengkapanUpacaradi LuaxRuangar 1). Podiura 2). Naskah,ang afrandibaca./ditaDdarangani, rq)erti: a). SuratKeputusaq b). Berita Acara; c). TeksDo'a. 3). Peng€rassuara; 4). LaI1pu pen€rangan; 5). Mejakursi; 6). Tenda; 7). Peralatanklusus dalarr peresmiar/pembukaar/peletakan batu pertarna,alat pengguntinganpita, gong,palu, kentongan,siring bedug; E). Dekorasisesuaidenganletak tata tenpat, jenis upacmadan ciri identitasKementerianAgarna; 9). Buku tamu. 5. Untan Acara dalamUpacara. urutatrpenulisanacaradalamupacan meliputi nomor,tanggal,jeBis acara,uraianpembawaacara, keteranganpelaksarEan,
3l
di Ljng!lglI:yg::!a: Keprotokoran P6raksanaan Pedoman
6. DenahTempatUpacara a. Di ilalam ruangan Dalamruangan,denahtempatupacarahanrs memperhatikan: ulamaadalah ir. iii. t"^g*o"p meja rnaka-tempat tempal ke luar pinllr yang meighadapke 'lan dengan dekat paling yang i".uthi, udul"h t"nrput Dintukeluar; pada gads yang saoa' maka terpal z). -' iit
P.doman PelaksanaanKeprorokobndi Lingkun$n KementertanAgama
Untuk suksesnyaupacara,makapejabat/petugas protokol perlu mengadakanrapat koordinasi persiapandengan unit-unit atau instansi lain yang secara fungsional berhubungandengan isi dan sifat upacam yang akan dilaksanakarLdemikian pula dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab dibidangkeamanan. 11. cladi Kotor Sebagaip€rsiapanawal perlu diadakan latihan atau gladi kotor, minirnal dua hari sebelumberlangsungnla upacara. 12. cladi Bersih . Sebagaipeniapan terakhir dan pengecehn segala hal yang perlu dipersiapkan, rnaka perlu diadakan latihan ataugladi bersih,minimal seharisebelumberlangsungnya upacaia,lengkapmsnurut urutan acam,dan kelengkapan upacara sebagaimana yang akan dilaksanakan sesungguhnya. B. PELAXSANAAN l. LuasDyaruang lingkup tugasFotokol yang menyangkut segi-segi keupacaraan, tercermin di dalam banyalarya macamacamyangharusdilakranakan,yaitu seperti: a. Pene maantamu/audensi(dalamdan luaxrcgeri) b. Kunjungantamu (dalamdan luar rcg€ri) c. Perjalananke daenh / Luar Negeri d. Pengatu.anRapat/ sidang e. Penyelenggaraan resepsi/jaftuan makan f PetryelenggaraanupacanL-upacara : 1).HariBesarNasional 2).Hari BesarKeagamaan 3).Peresmiankoyek 4).HUT Orgadsasi s)-UpacamBendera 6).Pelantikandan Seral T€rina Jabatan 7).Penandatangana.n Kerjasalna
LingkunganKementenanAgama Pedman Pelak6anaanKeprotokolandi
8). Peresmian Pembukaan / Inkakarya dll 9). Creadetials
Penutupan Seminar /
satu 2. Prolokol berfungsi sebaqai salah tulgsr' PirnDi[andalammengeloLa
7). Mampuberyakaian]ang baik. 5. Unsur-unsurpentingProtokolUpacara DalamProtokol Upacarateralapat3 unsurpenting:
Slaf Pembantu
3. P€ntingn)'aaturanProtokol vang mmentukaD terclptanya suasana/iklim l). I;l' usalE memDmqaruhikeberhasilaosuatu
t"t",p*:":Y"_,f'e"fi'"1#S;:t zl.ia*liptiiL.. dterrma sama lain dan dapat unsur-unsur lang membatasi Jt-op,-"ogn"dlog gemkPribadi' sualu upacara yarg kai&nat' tertib' dan i*"ipLv" :1. larrcar perlindungan pemberian 4). T€tcip@nnya anun dalam dan ketertiban 5). TerciPtanYa menjalankalrhrgas'
4. Syarat-syaratbagi PetugasProtokol: {tnsi dan rugasprotokolyalari : li. _' v*io" ..1-"k "ouk-an denganaturansupayaacara Mengatrrrparapejabamya teratur. t"tttit. seriappetugasharus menekunibidang zr. iJui-t ' pula uotuk rurut e"i ."tiog_m"ing dan dituntut bidangIainnla kepentingan . . mJmperhatikan -. .- dalam yangefektif apaml Pmgelola mewujudkan Perhi 3|. -'
ibawad'liYl ilt-u vangiontpu|(tenibdanbere' gunamenjamln
kekeluargaan kondisiyangberazaskan tugas pelaksanaan keberhasilao tercaDainla tel.api perrnasalahan". segala ;ngusai ot ;;;d;i'';.il perluDagl bukanberartiharusmelaksanakaya sendrl' suatuacara. kebersihan 5). Mampu mengerti arti pentingEla d€korasi' alank€amalall rnaDajemen yang 6). Mengerti t€ntary Prinsip-prinsip baik.
34
PedomanPe aksanaa. KeprolokolandiLingkunganKement6ranAsama
l). Tatacara: Yaitu bahwa setiap upacam, harus dilakukan dengan khi&nat, tertib danlancar. Perbuatan/tindakan-tindakan pada acara ini dilakukan menurutaturanatauaalatkebiasaantertentuyang sudah tetap dan harus ditaati deDganseksarnaoleh peserta upac:tl4. 2). TataKlalna : Pada setiap upacara,diperlukan penggunaankrata-kata yang baik dan tepat menuruftinggireodahnya derajat Pejabat yang bersangkutan, disesuaikan dengan penshwanya. 3) . Aturan / Rumusrumustertentu: Dialalam penyelenggaraansuatu upacara kita terikat pada t^lacala yang sudah t€tap dan didasarkanpada rumus-rumustertenfuyarg sudahtetappula, Bqikut PelaksaMal kegiatan keprotokolan yang dilaksanakandilingkunganKementerianAgama L Pelantikanpejabatdan serahterima; 2. Upacaraperesmian; 3. Upacarapeletakanbatupertarna; 4. UpacamBendela; 5. Upacan ha -hari besarkeagamaan.
35
Agama PedomanP€ aksanaanKeprolokolandi LingkunganKementerian
l. PelantikanPejabatdan SerahTerima' Tata carapelantikanpejabatdan serahterirna, a'lalah sebasaiberikut : protokol ikut menjemputkkedatangan a. Pejab-at/petugas ejabatyangm€ngambilsumpah; sehma upacara pelantikan u. Iiadirin lerdin berlangsung.jika upacara bmtuk seating maka hadi; berdiri Dadasaal pmgambilansurwah/janji petantikar/sertijab; 'P".buc"* sui*un acaradrlakukanoleh pembawa acata; kitab suci; d. Pembacaan Pembacaan sumt k€putusan dilakukan oleh pejabat/petugasYangdirentukan; L itohani*an mengambiltempatyaog lelah ditenhrkan dan siap dengantata caram€nuut agamapejabatyang akandi sumpah; g. Pengambilansumpahjabatar dilahrkan oleh pejabat \ane mmsambilsumpah; tr. i"niodrtu-ng*n beria acara oleb pejabat yang mengambillumpah, dengandua orang saksi dengan dua orang saksi i?ng jabatannya minimal sama dengan pejabat yang dilantik dan pejabat yang meneanEkatsumDah: i- rara' JeUntikan dilala*an oteh pejabat yang meneambilsumpab; j. eena-'ndatanganan berila acaraserahlerinla jabatan disaksikan oleh pejabat yang mengambil sunpah dilaniutkandenganpenyemhanMemoriAlhir Tugas; Rektor IAIN/UIN diadakan t. Khusus uoruk pengalun9n tanda jabatan Rektor oleh pengambil surnoahl I Sa;butan pejabatyang mengan$il surpah; nL Pemb€rianucapanselamatditanjulkandenganramah tamah; selesai; tr. Penutup/acara pelanlikanbcrlangsung; upacara o. Hadirinberdiliselama
36
Podoman Pelaksan€an Keprorokotan di Ung*ungan Kemsntenan Agama
Contoh: 'l rlr t€mpat peda upacars p€lantikan pejabat drn serah terime jrbat|n untuk yang ber{g.ma Islam
L II
t6
I ra_l
l
flo_l
far-] fr__l
Fb__--l
8 Keterangan: L Pejabatpenganfiil sun]pah. 2. Pejabaypegawai negerisipil Fng mellgangkat suq)ah 3. Saksi- saksi. 4a. Robanr'wan padasaatsebelumalansesudah penganrbilansunrpahjabatan. 4b. Rohaniwanpadasaatpcngambilansunpahjabatan. 5. Pembawaacam. 6. Meja tempat penandatanganannaskah btrita acam pmgambilansumpahjabatandan serahtsirna jabatan. 7. Ternpatundangan}?ng setaraf denganpejabat pengambil sunpahdanyangselirgkatlebihreDdah. ti. Ternpatundanganlaintrya,
37
Podoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Ksmente.ian Agama
KementerianAgama PedomanPelaksanaanKeprolokolandi Lingklngan
Contoh: Tata tempatpadr wrktu acarapelantikatrpejtbat detrserahterims jabatan untuk yang beragamaEindo dan Buddha.
9. Pembacakitab suci. do'a 10. Pembaca 11. PembacasuratkePutusan Contoh : TNtr temprt padaweklu tcrra pelrntikan pejabstdan serah uo,u* yatrgberrgrma Knsten detrKatolik r".i-" iit"i-
E f 6 I
E
t--l
E
L I]
T6l
fr_l
E E
14"t | 2-t 8
f4b'l ftl 8
Keterangan: surpah' L PejabatPengambil surnpah' *geri sipil vangmengangkat i. i.j"u"vi.ei*"i 3. Saksi-saki 4a. Rohaniwanpadasaats€belumdan sesuilah oengambilansurnpahjabatan 4b. ilohlni*an padasaalpengarbilansumpahjabalan 5. Pembawaacara na\kah bmta acara 6. Meja rempat penandalanganan terimajabaan" jabaran selah datr oeieambilansumpah t"ar"g* yang setarafdenganPejabatpengambil i. f".ili sunpahdanseringkallebihrendab 8. Te[pat undanganlainnya. 9. Pembacasuratkeputusan. Do'a 10.Pernbaca
38
_;-----l
@
l7l
L_.1
t
39
t 4b_-]
Agama K€menledan drLinskunsan Keprotokolan P€laksanaan Pedoman
Pedoman Pelaksanaan Keprotokotan di Lingkungan Kementenan Aqama
Keterangan: l. Pejabatpengambilswnpah. I. PeiabatyangmengambilsumPah 2. Pejabat/ pepwai negerisipil yangmengangkat suryah. 3 . Saksi-saksi 4. a.Rohaniwanpadasaats€belumdan sesudah pengambilansurnpahjabatan. jabatan' b. iohaniwan padasaatp€ngarnbilansurnpah 5. Pembawaacma. naslahbentaacara Mejalempalpenandalanganan terimajabatan' dan sumpahjabaLan pengambilan 'erah pejabal '7. Tenpal undangan yangsetarafdengan pengimbil sun4ah dan setingkatlebih rcndah 8. Terpat undanganlainnya. 9. Pembacasuratkeputusan. 10.PenfiacaDo'a
MENTERI AGAIW{ REPIIBLIK INDOIIESIA BI]RITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAII JABATAN Prda hrri ini Rrbu, t.nggal .....,...,............bulan Mei tahun dua ribu sembila& dengan meng.mbil tempet di Kementerisl Agamr RI J.karte" saya, beralasarkan K€putus.n Me eri Agrme Nomor : .,......Tahu.tr2010 tanggallT Mei 2010 di.ngkat sebrgai ..., Kemetrterian Agama dro mengangkrt sumpah di hadapan Menteri Agrma Rl sebagaiberikut : .WAILAIII, I
I I I
40
DEMI ALLAE, SAYA BERSIIMPAH' bahwasaya,untuk diangkatpadajabatan ini, baik langsung Inaupulltidak langsung,denganrupa ataudalil apapunjuga, tidak membed atau menyanggupiakan mernberi sesuatu kepadasiapapunjuga; bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Republik hdonesia ; bahwasaya, akan memegangrahasiasesuatuyang menurut sifatnya,ataum€Durutperintahharussayarahasiakan; bahwa saya, tidak akan menerina hadiah atau sesuatu pemberianb€rupa apa saja dad siapapunjuga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yangbqsangkutandenganjabatanataupekerjaatrsaya;
4l
Pedohah Pelaks€naanK€prolokolandi LingkunganKemenrerianAgama
LingkunganKementenanAgama PedomanPelaksanaanKeprotokolandi
I-
jabatanatau pekeuaansayalsaya bahwaalalammenjalankan Negao akan iebih mementingkankepentingangolongan ; atalr "."-tiu.u tava scndii' seseorang ;;;;6;ai"g""
tinsgikehoTtatln menjunjung kepada ""*itrasa;kan yang dipercayakan li"u*". i"-oitt"ft, danjabatan
r- ilili"l"y"l ,
jujur' tertib' cermatdan i?01i" **, akanbekerjadeDgan Negarauntukkepentingan semangat : Jakarta Dibuat di Mei 2010 : tanggal Pada
SunrpahdiucaPkandi hadaPan Ya[g Meflga[gkat
MenteriAgamaRl Surnpah N a Ea..............-....' NIP.
Nalna ,.............. NIP.
Saki - saksi: SaksiPertarna SelaetarisJenderal Na m a ................... NIP.
'
SaksiKedua IispelJur Jenderal N a ma. . . . . . . . . . . . . . NIP.
MENTERI AGAMA REPI]BLIK INDOIIESIA BDRITA ACARA SERAH TERIMA JA}ATAN Padabari ini Rabu,tanggal................... bulanMei tahm dua ribu sembilan b€rleEpat di Kementerian Agama Rl Jakarta. berdasarkan K€putusan Menteri Agama RI Nomor : Tahlm 2010 tanggal17 Mei 2010 masingrnasingyangbertandatangandibawahini : I.NAMA sebagaipejabat larE (Pihak Kesatu) menyerah-kan kepadaNAMA segalasesuatuyang berhubungandengan jabatan, tugas dan tanggung jawab selaku Nama Jabatan KementerianAgama; 2.NAMA sebagaipejabat baru (Pihak Kedua) telah menerima dari . NAMA segala sesuatuyang berhubu-ngandengan jabatarl tugas dan tanggulg jawab selaku Naria Jabatan KementerianAganm; Maka mulai saat p€nanalatangananBerita Acam Serah 'l crirna Jabatanini, segala tugasdan tanggungjawab Narna JobataD Kemerf€riatr Agama beralih dari Pihak Kesatu lcnada Pihakkedua.
43
Agama PedomanPolaksanaanKeprolokolandi LingkunganKementeian
P€domanPelak6anaanKeprotokotandi LingkunganKemgnterianAgama
Berita Acara Serah TednraJabatanini dibuatdan 'lrtandatangani di Jakarta. Jakarta,18Mei 2010 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOI\iESIA Yang Menyerahkan PihakKesatu
Yang Menerma PihakKedua
NAMA NIP..... ..............
NAMA NIP .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disaksikanoleh Menteri AgarnaRI
Ali H. Suryadharma
KATA PEIIDAHULUAN PENGAMBII-AN SUMPAH JABATAII Bismillahirrahnanirrahim Sebelumsaya mengambil sunpah, saya ingin bertanyakepada Saudara.. Apakah Saudara b€rsedia mengangkat sumpah menurut agalrunyamasmg-rMsing? Sayaperlu mengi[gatkankepadaSaudarabahwasumpahj abatan yang akan Saudaraucapkan ini adalah mengandungtanggung Jawab t€rhadap Bangsa dan Negara Republik Lrdonesia, tanggungjawab memeliharadan menyelamatkanPancasiladan Undang-UndangDasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahtdaanrabat. Sumpahini selain disaksikanoleh diri sendiri dan oleh semua yadg liadir sekarang, juga disaksikanoleh Allah SWT/Tuhan YangMahaEsa Allah SW'T/TuhanYang Maha Esamengetahuiapa yang tarnpak danapayangt€rsembunyidalamdiri Saudara. Dan kepadaAllah SWT/TuhanYang Maha Esa ihrlah, alfiimya Saudara-saudara harusbertanggungjawab. Selanjutn,'a,saya berharap Saudara-saudalamengikuti lafadz surnpahyangakm sayaucapkanini" WALLAEI DEMI ALLAII, SAYA BERSUMPAH ' I bahwasaya,uhrk diangkatpadajabatan ini, baik langsung rnaupuntidak langsung,denganrupa ataudalih apapunjuga,
44
45
PedomanPetaksdnaaaKeprolokotaro, Lnqtungai Kene.rendl Agama
PedomanPelaksanaanKeprotokoandi LingkunqanKemenlenanAgama
I I I
I
I
I
tanu alau parul daparmengira.bahwaia mempunyai hal yangbersangkutandenganjabatanataupekerjaansaya ;
tidak memberi atau menyanggupiakan memberr sesuatu kepadasiapapunluga ; bahwasala, akans€tiadantaat k€padaNegara RepublikIndonesia; bahwasa)6, akan memegangrahasiasesuatu)ang menuut sifatnya,ataumenurutperintahharussayarahasiakan; bahwa saya, tidak akan men€rirna lEdiah atau sesuatu pemberianberupaapa saja dari siapapunjuga. yang saya tahu atau patut dapat mengia, bahwa ia mempunlai hal yarg bersangkutandeqanjabatan ataupekerjaansa,'a; bahwadalammenjalanlanjabatan ataupekerjaansaya,saya senantiasaakan lebih mementingkankepentinganNegara daripadakepedingansayasendiri, seseorangatau golotrgan bahwasaya,senantiasaakanmenjunjuq tinggi kehornntan Negara,Pemerintah,dan Jabatan)ang dipercayakankepada saya; bahwa saya, akan bekeda denganjujur, tertib, cermat dan senrangatunh.rkkepentinganNegara.
I
bahwasaF, akansetiadantaat k€padaNegara RepublikIndon€,sia;
I
bahwasa}?, alcanmem€gaigrahasiasesuafuyang heDurut sifatnya,ataumenurutperintahharussayarahasiakan;
I
bahwa saya, tidak akan menerirna hadiah atau sesuatu pemberianberupa apa saya dari siapapunjuga, yang saya
46
bahwa.dalammenjalanlanjabatanataupekerjaansaya,saya -Negara akan lebih memmtrngkankepentingaD ::nytfsa oanpaoakeT'entngaosala seDdiri,sesmrangalau golongaD ;
I
bahwasaya,senantiasa aka[ menjunjungtmggl kehormabn /!egara. Femfiolab. danjabalan }?ng dipercayakankepada saya:
I
bahwa sa]'a, akan bekerja denga! jujur, tertib, cennat dan senlangatu!tuk kepeitingatrNegara. Kiranya Tuhanmenolongsaya.
( Agrma Kristen/Katolik ) " OM ATAII PARAMAWISf,SA, SAYA BERSUMPAII,
( Agamr Isl-im)
" DEMI ALLAII SAYA BERSIJMPAE" I bahwasaya,untuk diangkatpadajabatan ini, baik langsung maupuntidak langsung,dengaDrupa ataudalih apapunjuga, tidak memberi atau menyanggupiakan memberi sesuatu kepadasiapaputrjuga ;
I
.
*anskarpada jabaran ini.baiklangsung 1111:lf.,T*b"C"*e, dengar rupa atau datih up"p*-Jug"l :T-,ifll lld3k atau menyanggupi uoaj(. memberr KepachstapaPun Juga;
akan memberisesuatu
I
bahwasaya,akansetiadantaat kepadaNegara RepublikIndonesia:
I
bahwasa)'a,alar memegangralnsia sesuatuyang menurut s{atnya, ataumenurutperintahharussayarahasiakan ;
I
bahwa
.saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu b*p1 apa sap dari siapapun juga. yang saya l-Tb*h lahu atau parut dapal mengira.bahwaia mempunfii hal }?ng bersaDgkutaD denganjabatan ataupekcrjaan saya;
Pedoman Pelaksanaan Kep.otokolan di Lingkungan Kementenan Agama
Agama Kemonl€nan di Lingkungan Keprolokolan P€doman P€laksanaan
bahwadalammenjalankanjabatanataup€kerjaansaya,saJa senantiasaakan lebih mementingkank€pentinganNegara daripadakepentingansala sendiri, seseorangataugolongan
I
bahwasala, senantiasaakan menjunjungtinggi kehonMtan Negan, Pemerintah,danjabatan )lang dipercayakankepada saya;
I
I
bahwasaya,senantiasaakanmenjunjungtinggi kehormatar Negara,Pemerintah,danjabatan yang dipercayakankepada saya;
I
bahwa saya, akan bekcrja dengadjujur, tertib, cerrnatdan semangatunhrkkepentinganNegara. ( Agrmr Budhe )
bahwa saya, akan bekoja denganjujur, tertib, cermat dan sernangatuntuk kepentinganNegara.
I
( AgrEr glndu ) . DEI4I SANG IIYANG ADI BUDRA SAYA BERSIJMPAH " I
bahwa saya,rmtuk diarykat pad. jabatan ini, baik langsung maupuntidak langsung,dengarrupa ataudalih apapunjuga, ti
I
bah*a saya,akansetiadalrtaat kepadaNegara R€publik Indorcsra;
I
bahwa saya,akan memegangmhaslasesuatuyang melurut sifatnya,ataumenurutperintahharussayarahasiakan;
I
bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberianberupa apa saya dari siapapunjoga, yang .saya iahu atau patut dapat mengla" bahwa ia mempunyaihal bersangkutandenganjabatanataupekedaansa)€ ; 'ang bahwadalammenjalankanjabatanataupekerjaansaF sa)'a senantiasaakan lebih mementingkank@entinganNegara daripadakepentingansa)? sendiri, seseonngataugolongan;
I
48
49
Agarna KemenGnan di Lingkungan Keprotokolan P€donanPelaksanaan
PedomanPolaksanaanKeprotokotandi LingkunganK6m€nt6ianAgaha
NASKAII PENGT'KUHAN NA S K A II
P E LA NTIK AN
Btumillahirrrhm.dirrrhim Dengan senantiasamemohon rialho Allah SwT/luhan Yatrg Maha Esa,atasalasar: SuratKeputusanMenteri Agalna Republik Indonesia, Nomor : B.lV 2/035l, 0465 dan0493/2010, tanggal2tAp l, 13dan17Mei,2010 Padahari ini, Rabu 18Mei 2010 sayamelantik Saudarasauda$ yang namanya dan jabatannya tercanh.rmdalam Surat Keputusandimaksud. ' SemogaA[ah SWT/TuhanYang Maha Esamemberikan bimbirgan, rahtrat danhidayah-NyakepadaSaudara-sauilamJakarta,18 Mei 2010
50
Bismillahirahnanirrahim Denga.rsenar(iasamernohonridho ALLAH SWT / Tuhan Yang MabaBsa,atasdasar: SuratKE utusanMent€ri Agarm RI, Nomor : 231Tahun2010,tanggal: 9 April 2010. Padahari ini, Jumat, 11 April 2010, Sayamedguh$kan Sauda.asaudara yang narna dan jabatamya texcantum dalam Sulat Keputusan tersebut di atas, sebagai Penguus dan Pengawas KoperasiPegawaiKementerianAgama (KOPDA) PeriodeTahun 2010 - 2012. SemogaALLAII SWT / Tuhan Yang maha Esa membdikan bimbingaq ralrnat dan hidaFh-NYA kepadaSaudara-saudara. Jal6rta,11 April 2010 Seketaris Jenderal
Brhrul Hayra, Ph.D
5l
Asame P€domanPelaksanaanKeprolokolandi Lingklnsan Koment6dan
2. UpacaraPeresmian. Upacaraperesmianmempunyaiurutanacara,sebagal berikut: a. KedatanganPejabatyangakanm€resmikandi tempat upacan: b. Pembacaanacaraolebpernbawaacar?', c. Pemblrkaandengatrmembacakitab suci proyek d. Laporanpanitiaperesmian/pimpinatr yang berkepentingan Oila pihak-pihak e. Sambutan dinolukan); f PidatoMentsi/pejabat yang mer€smikan; denganpemukulangong,petrggutinepn g. PeresmiaD plasast! pita ataupenandatanganan do'a; h. Peribacaan i. RarDahtamah; bahwaupacan telahselesai i. Pemberitahua.n k. Peiabatyang moesmikar meninggalkantertpat upacara. Susunan acara te$ebut di atas hanya merupakan pola' setab acaraini harusdisesuaikandenganobyekn]a Dapat saja susunari acam ditanbah atau dikurangi, misalnya dalam gedunS. Peresrnian PembanguDan 'sesudahanranatMenterJpejabat yang meresmikandilanjutkan prasasti dan penckanan tombol penandatanganan dengan tamah diadakan beramah sebelum Set€-lahpembacaando'a, tain-tair:nya' dan acarapminjauanruang-ruang
Demikianpula tanda-tandaperesmiandapatbennacamrnacamvariasi,misalnya: a.Dengankataperesmian,misalnyadenganmembaca "bismillahinahmanirrahim'
52
Pedoms Pelaksanaan Keff,olokolan di Lingkungan Ke.nentedan Agama
b.Denganpemukulangong,bedug,kentongan; c. Pemukulanpalu; d.PerckaDaniornbol sirine; e. P€ngguntingan pita dan sebagainla. f Contoh: Trtr temp.t uprcara pembtkarn alNn penutupatr Rqrrt Kerj. Keretrterian Agrmr RI.
I 12 | | t3 |
f;-l
I
Fl 4L
f;_l
t-i-l
l4--l
f;r
L:l
fl_l '7
6 8
9 9
8
r-
t2 |
f5-l 7 9
l0
9 l0
9 9 l0
lt
ll
ll
a
Ket€'angan: l. Ment€riAgana RI. 2. SehetarisJend€nl. 3. Inspekur Jenderal. 4. PejabatEselonI pusatlainnya. 5. PenguusDhanDaWanitaPusat. 6. Staf Ahli Mentoi Agarna.
53
| 14 I
Agama K€menlerian di Lingkunqan K€protokolan Pelaksanaan Pedoman
PedomanPelaksanaanKeprolokobndi LingkunganK€m6t6riao Ailama
5. TamuVIP. 6. Undanganlainltya. 7. GambarPresiden. 8. Gambarwakil Presiden. 9. Podiun 10.Pembawa acam. I l. Brmga.
7. Rekor IAINruIN. 8. PejabatEselonII Pusat. 9. KepalaKantor Wilayah. 10. K€palaBalai Diklat. I 1. KepalaBalai Litbang Agaria 12.Bendera. 13.Podrun 14.PembawaAcara Do'a (pejabatEselonII). 15.Pembaca 16.PembacaKitab Suci Al-Qur'an
Contoh : Tatr tempetpada uprcira resmidi P€merintahanDaerah dimane hadir Keprla Da€rah, Ketua DPRD d|n Muspida
Contoh: Trt. temprt upacrr. peresmlan drlam lokakaryl alal iemitrar.
f,-_l fl_l
E
F_l
l ,]
u l- l
L_l
trEE E E E
6
fi t4
Keterangan: L Menteri AgamaRl. 2. Seketaris Jenderal. 3. lospekhrrJendetal. 4. PejabateselonI KementedanAgarna.
54
\
55
l"
Kementesn Agama diLingkungan K€protokolan Pgla|€anaan P€doman
Keterangan: 1. Rektor. 2. PenbantuRektor. 3. Dekan 4. Wisudawan/ Wisudawati. 5. UndangaD6. Pembawaacam. 7. Petugaspros€si. 8. Gahbar Presiden. 9. GarubarWakil Piesidon 10. Benderamerahputihll. B€nderabstittt danFakultas. 12. Podium-
Keterangan: 1.KepalaDaerah. 2 - 6. AnggoraMuspidaTlc I daoKetuaDPRDTk I 7. SekwildaTingkat I 8. GambarPresiden. 9. Gadbar wakil Presiden. 10. LambangBurung Garuda I l. BenderaSaogMemhPulih. 12. Podiurl Acam. 13.Pembawa I 4. Undangan. Contoh: Tata tempat upac.ra r€3mi di IAINruIN
rt
l'-l
r
E
I
l4ll 4 ll 4 l1 4 4 ll 4 ll 4 1 l 4
Contohi Trta tempat p.da upacsra Pengukuhsn Ahli p€neliti Utarn&
2
E EE lr ol4l
P€doman Pelaksanaan Keprotokotan di Lingkunqan Kementonan Agama
ll) llr
)o
'-tta
I L?-_l
EE
__!)
EE
I
3
l,'l
trl E
5
f " ! EE
4
6
E!
Agama Kemenlerian di Lingkungan K€protokolan Pelaksanaan Pedoman
Keterangan: L MenteriAgarnaRI. 2, Pinpinan Organisasi. 3. SehetarisJenderal. 4. GambarPresiden. 5. LambangGarudaPancasila. 6. GambarWakil Presiden. 7. Bend€ramerahputih. 8. Podiun 9. BendemOrgadsasi)'angbersangkutan. l0- Pembawaacara. I l. PejabatEselonI KemeDt€rianAgarna. 12. TarmrVIP dari Organisasilang bersanglortan 13. Undanganlainila.
Keteran9n : 1. KetuaMajelis. 2. Seketaris Majelis. 3. AnggotaMajelis. 4. Menten. 5. Seketaris Jenderal. 6. Kabalitbangdan Diklat. ?. IGndidat Ahli PenelitiUtarM. 8. Panitera. 9. PembawaAcara. 10.Undangan" 11.Podiurrr 12.GambarPreside[ I 3. LambangGarudaPancasila. 14. GambarWakil Presiden.
3. UpacaraPeletakanBatu PertarDa.
Cotrtoh: naskohkerjasrma. penandrtang.nan Tata tempatptda upacrrs
E
tr I]
fil ll
ril
P€domar Pelacanaa. K€p'olo{lan d' Lingku.gan h6merr6naaAgdra
ftl
E E
itL _ l
Upacarapeletakanbatupertamadilaksanakandengan susunanacarasebagai berikut: a. Kedatanganpejabatyangakan melaksanakan peletakanbatu (l1tempat upacara; Pefiaft,r b, Pembacaatr acaraoleh pembawaacara; c. Pembukaan denganpembacaan kirabsucii d. Lapoon panitia; e. Sambutanpihak-pihakyangberkepentinganftila diperlukan); f SambutaDpejabatyangmelaksanakan pelstakanbatu pertarna; g. Peletakanbatu pertamapadatespat yang sudah disediakan; h. Pembacaan do'a; i. Rarnahtamavmelihat rnaketOila diperlukan)j j. Pemberitahuan bahwaupacaratelahselesai; lc pejabat yang melaksanakan p€letakan batu per{arna mminggalkanterDpatupacara.
59
Agama Kement€rian di Lingkungan K€protokolan Pelatsanaan Pedoman
Contoh: Tata tempatpada upacarapeletakrnbatu pertama'
10
1l
PedomanPelaksanaanKeprotokoiandi LingkunganKenenterianAgama
11. Podium UpacaraBendera. UpacaraBeDderaini t€rdiri dari dua macam: Upacarabenderarutin diselenggarakan setiaptanggal I 7 tiap bulan; Upacan benderapadatanggaybadyary telah ditentukanseperti: 3 Januari,Hari A'Ivll Baki Kementerian Agarna; 2 Mei Hari PendidikanNalioml; 20 Mei, Hari KebangkitanNasional; 17Agustus,Hari PioktamasiKernerdekaanRI; I Oktober.Hari Kesakian Pancasilal 28 Oktober,Hari SumpahPemuda; 10November,Hari Pahlawan; 25 NovemberHari Guru NasioDal; 29 November,HUT KORPRI; 9 DesernberHari Anti Koiupsi sedunia; I 3 Desember,llad Nusantaxa; 22 Desember,Hari lbu. r. Upacari Bendera Rutitr. UpacaraBenderaRutin setiaptanggal17, dengan suauull acllra:
Keterangan: I Mmteri Agama. ?. (iubcmur. I lsllri McnteriAgana RI; ,l lirkr(:l:rrisJcndcralKementerran Agama; (;uhcnnrt'; t lrl('r l"1nl,ul lirclo'r I KcnrcnlcrranAgama; lltfl | I't lrb l lirrl(nr I Kcmcnternn AgarB;
lt l
|,'l,ril l!.lrt'rldrrhilu lxrlrrllrrl;
('o
Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara, barisandisiapkan; 2). Penghonnatankepada pemimpin upacam dipinpin olehpemimpinbarisa4 Pemimpinbarisanmengambil tempat masing-masing. Pemimpin Upacara mengambil alih Pirnpinan Upacara, barisan diistirahatkan' Pembina Upacam mernasuki lapangan upacar4 barisan disiaDkan: l).
P€dofran PelabanaanKeprotokolan di Lingkunqan Kenenterisn Agama
P€domanPeiaksanafl Keprotokoan di LingkunganKdmenbnanAqama
Penghornatan kepada Pembina uPacam yang diDimDrlolehpemimpinupacara; Laporandari penumpin upacarakeparlaPembrna up;cam bahwaupacamsiapuntut dimulai; 6). Pengibaranbendera diirhgi dengan menyany*an IndonesiaRaya oleh seluruhpeserta kaguKebangsaan uoacaral 't). ffiengheningkancipta uDtuI mengeDangarwah para pahlawanyang telah gugur, diPimpin oleh Perbina upacam menurut agarnanyanrasmg-IrDsmgoengan dii ngi lagu mengheningkan ciPta dengan taPe rccorder. 8). Pembacaanteks Pancasila oleh pembina upacara yangdiikuti oleh seluruhpesertaupacam; e). PembacaanteksPembukaanL]UD 1945olehpetugas; l0). Pembacaanteks Panca PrasetF KORPRI oleh Detuqas: I l). iaJutan PembinaUpacara,bari5andiistirahatkan olehpemimpinupacara; Do'a; t2). Pembacaan 13). Inporan PemimpinupacamkepaalaP€mbinaupacam bah*€ upacaratelahselesaidilaksanakan; l4). Pedghormatankepada Pembina upacam dipimpin oleh pemimpinuPacara; l5). Pembinaupacarameninggalkanlapanganupacara; l6). PemimDinuDacaramembubarkanbarisan; t't). Penghormatanpemimpin barisan kepada pemimPin ubacara: meninggalkanlapanganupacam; 18). Pemrrnpinupacara 1e). Upacaraselesai; 4) .
b. Upecerabenderaprda Hrri-hari BesarNlsiotral' pada Hari-hariBesarNasionaldengan dpacarabendera contohperingatanhari PrcHarnasi 17 Agustus,susunan acarasebagai beil:ut:
olslapKan; 2). Penghormatankepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan, Pemimpin barisan mengambil ternpat rnasing-masing.PemimpinUpacaramengambilalih Pimpinan Upacara,barisandiistirahatkan' 3). Pembina Upacara memasuki lapadgaD upacara, badsan disiapkan; 4). Pengiormatan kepada pembina upacara dipirpin oleh pemrmpmupacara; 5). LapoBn dari peminpim upacara kepada pembina upacara bahwaupacarasiapdimulai; 6). PengibaranBenderadiiringi lagu KebangsaanIndonesiaRaya yang dinlanlkan oleh seluruh peserta upacara/timpaduan suara; 7). Mengheningkancipta untuk mengenangarwahpara pablawan yai1g telah gugur, dipinrpin oleh Penibina upacam menurut agananya masing-rnasing dengan diiringi lagu mengheningkancipta dari taperecorder; 8). Pembacaanteks Pancasilaoleh Pembinaoleh petugasupacara yang diikuti oleh parapesertaupacara; 9). PembacaannaskahPembukaantruD'45 dan PancaPrasetya KORPRI olehpetugas; l0). PembacaanSurat KeputusanPresidenR[ dan Menteri Agarha
zul
ll). l2). l3). l4). l5). l6). l7). l8). I9). l0).
PenyernatanTanda Kehomlatan Satya Lancana Karyasatya dan PiagamPenghargaatr oleh PembinaUpacara; SambutanPembinaupacara,baisan diistirahatkan; PembacaanDo'a: Laporan pemimpin upacarakepada pembiDaupacarabahwa upacaratelahselesai; Penghormatan umum kepadaPembinaupacara; Pembinaupacararnaninggalkanlapanga[upacara; Permmpinupacaramembubarkao barisan; pemimpinbarisankE adapemimpinupacara; Penghorrnatan Pennmpinupacarameninggalkanlapanganupacam; Uoacaraselesai-
1). Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacam, barisan
62
63
P€domanPelaksanaanKeprotokolandi LingkLrngan KenenterianAgama
Pedonan PelaksanaanKeprotokolandi LingkunganK6menlenanAqama
Contoh : UpacsraPeringttanHari KesaldianPrncrsilel 1)- PemimpinuDacara memasuki lapangan upacara, bansan disiapkan; kepadapemimPinuPacaradipimpin oleh 2). Pengbormatan DemimDinbarisan,pemimpin barisan ke sebelah kanan Larisan. pemimpin upacara mmgambil alih pimpinarL barisandi istirahatkan; 3). Pembinaupacaratiba di tempatupacara,barisandisiapkan; 4). Penghormatanumum k€pada Pembina Upacara dipimPin oleh pemimpmuPacara; 5). LapomnpemimpinupacarakepaalaPembinaupacan; ciPladipimpinolebpemirnpinupacarai 6;. Mengheningkan Pancasila oleh pernbina upacara diikuti teks 7i. Pemtacaanseluruhpesertaupacara; Ilcar ilan PancaPraseo€KORPRI; 8). Pembacaan do'a; e). Pembacaan 10).LapomnpemimpiDuPacarakepadapembinaupacar4 bahwa upacaratelahs€lesai; pemimpinupacarakepadapembinaupacara; ll) . Penghormatan 12). PembinaupacarameninggalkanlapangaDupacam; 13).Pemimpinupacaramenrbubarkanbarisan; pemimpinbarisankepadapemjmpinupacara; t4). Penghornraun l5). Upacarasetresai. Cotrtoh: Upacrra Eari Amal Bakd KementeriatrAgamt' Upacara dalam rangka HAB Kementerian Agama, ada dua lllacam:
Ziarah di TamanPahlawandan UpacamHAB. Upacara ziamh ih Taman Pahlawandilaksanakantata urutan tata cara yang telah ditentukan acaa yang diahr beralasarkan oleh pinak pengurustaman Makam Pahlawar\sebagaiberilrrt: 11. Laporanperninpinupacarakepadapembinaupacara
64
bahwaupacarasiapdimulai; 2). Penghorrnatan kepada arwahpablawandipimpin oleh Pembinaupacara; Peletakankaranganbungaoleh pembinaupacara; 4). PeDghormatan kepadaaxwahpal awandipimpin oleh pemrmpmupacara; Lapotanpeminpin upacarak@adapembim upacara; 6). Upacara selesai pembina upacara tueninggalkan ternpat upacaradan dilaqjutkanacaratabur bunga; 7). Pengisian bukuumu olehpembinaupacara: E). Lapoftn perwia upacan; e).Peribina upacarameninggalkantamanmakam pahlawaq l0). Upacaraselesai.
Contoh: Uprcsre bendera pad& gAB K€mn€terian Agama, tanggsl3 Januari TataurutanacarapadaupacarabenderaalalamrangkaHari Amal Bakti KernenterianAgama sebagaibgikut : Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacaE, barisan disiapkan; 2). Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemirpin barisan, Pemimpin barisan mengambil ternpat masing-masing.PemimpinUpacaramengambilalih Pimpinan Upacara,barisandiistiahatkan' 3). Penbina Upacam memasuki lapangan upacar4 barisan disiapkan; 4). Penghormatan k@ada pembina upaca.a dipir{rin oleh pemimpinupacara; l ).
5). Laporan dari penrinpim upacara kepada pembina upacam bahwaupacarasiapdimulai; 6). PengibaranBenderadiiringi lagu KebangsaanIndonesiaRaya yang dinyanyikan oleh selunrh peserta upacan/tim paduan suara:
Pedman PelaksanaanKeprotokolandi Lingklngan Ken€nledan Agama
Mengheningkancipta untuk mengenangarwahpara pahlawan yang telah gugur, dipirnpin oleh Pembinaupacaramenurut lagu agamanya nasing-masing dengan diiringi mengheningkancipta dari taPerecorder; 8). Pembacaanteks pancasilaoleh Pembinaupacamyang diikuti ol€hparaPesertaupacam; e). Pembacaannaskah Pembukaan UUD'45 dan Kode Etik Agaoa olehpetugas: Kementerian Pegawai t0). PernbacaanSurat KeputusanPresidenRI dan Menteri Agama RI; l l). PenyematanTanda Kehormatan Satya Lancana Karyasatya olehPembinaUpacara; danPiagamPenghargaan 12). SambutanPembinaupacar4barisandiisti.ahatkan; 1 3 ). PembacaanDo'a; 14). Laporan pemimpin upacarakepadapernbinaupacan bahwa uDacamtelahselesai; umum kepadaPembinaupacara; 15). Penghonnatan lapanganupacara; 16). Penbina upacararDaninggalkan bansan; membubarkan upacara l7). Peminpin pemimpinupacara; kepada pemimpin barisan 18). Penghormatan upacara; lapangan l9). Pemimpinupacarameninggalkan 20). Uoacaraselesai. 7)
N.skrh-Mskrh p.dr uprcera b€nd€ra : PANCASILA KehrhananYangMaha Esa; Kemanusianyang adil danberadab; Persatuanlndonesia; Kerakyatan yang dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaandalam PernnrsYawaratan/Perwakilan; 5. Keadita!sosialbagiseluruhrak)"t Indonesia
1. 23. 4.
66
PedomanPelaGanaanK6protokolandi LingkunganK€menlenanA$ma
UNDAI\G-UNDAI{G DASAR NEGARA RXPUBLIK INDONESIA TAIIUN 1945 PEMBUKAAN Bahwa sesungguhn)'akemerdekaanitu ialah hak segala bangsa,dan oleh sebab itu, maka penjajahandiatas dunia harus dihapuskaD,kar€natidak sesuaidenganperi-kernanusiaantlan perikeadilan. Dan perjuang pergoakan kemerdekaan lndonesia telah sampailah pada saat ya.ng berbahagia dengan s€lamat sentausa mengantarkan rakyatIndonesiakedepanpintu gerbangkemerdekaan negam hdonesia yang modeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yarg Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supala berkehidupankebangsaan yang bebas, maka rakt€t lndonesia menyata.kandengan ini kemerdekaamya. Kemudian daripadaitu untuk m€mbentuksuatup€mcintah negaraIndonesiayang melindungi segmap bangsa Indonesia datr selwuhtuD+,ahdarahIndonesiaalanuntuk memajukaakesejahteraan umum, mencerdaskankehidupanbangsa,da! ikut mclaksanakan ketertibandunia yang berdasarkankemodekaan podamaian abadi dan keadilan social, rnaka disusunlah kemerdekaankebangsaan Indonesiaiitu dalam suatuUndang-undangDasarNegaraIndonesia, yang terbenfirk dalam suatu susuffrn Negara REublik Indonesia yaDgberkedaulatanrakyat, denganberdasarkankepada KetuhaMn Yang Maha Esaa,Kemanusiaanyang adil dan beradab,Persatuan Indoresia, K€rakyatan yang diprmpin oleh hilcnat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan,sertadenganmewujudkansuafu keadilansocialbagi selurubrakyatIndonesia.
PedomanPeiaksanaanKeprotokolandi LingkunganKemenlerianAgama
Pedoman Polaksanaan Keprorokolan di LingkLrngan Kementeian Agama
PANCA PRASETYA KORPRI Kami anggotaKorps PegawaiRepublik IndonesiaadalahInsanyang berimandanbertaqwakepadaTuhanYang Maha Esa: Setia dan taat kepadaNegarakesatuandan pemerintahrepublik IndonesiayangberdasarkanPancasiladan Undang-undangDasar 19451 2. Medunjung tinggi kehorrnatan bangsa dan Negara s€rta memegangteguhfthasia jabatandanrahasiaNegara; l . Mengutamakan kepentin9n negara dan masyarakat diatas kepentingarp badi dan golongan; Bertekat terus memeliharapersafuandan kesatuanBangsaserta Korps PegawaiRepublik Indonesia; kesetiakawanan jujur menegakkankeadilan, meningkatkan dengan 5 . Beduang profesionalisme. dan keseiahteraan l.
KODE ETIK PEGAWAI KEMENTDRIANAGAMA Kami Pegawai KementerianAgama yang berirDandan bertaqwa kepadaTuhanYaDgMahaEsasenantiasa: 1. 2. 3. 4. 5.
Menjunjungtinggi k€satuandanpersatuanbangsa; Mengutamakanpen9bdian danp€layanankepadaDasyarakat; Bekedadenganjujur, adil dan amanah; Melaksanakantugasdenpn disiplin, profesionaldaninovatif; Korps ataskesejahteraan Setiakawandanbertanggungiawab
68
Contoh: Tata tempatpadaupacarabendera.
trtrtrtrtr tr
n E
Etrtr
Keterangrn: l. PembitraUpacara. 2. Pemirpin Upacara 3. Tiangbendera 4. BarisanpsjabateseloDI 5. BaxisanpejabateselonII 6. BarisanSetjen 7. BarisanDitjen BimasIslam 8. Barisa! PHU 9. Ba.isanItjetr 10. BarisanDitjetr BimasIftisten ll. BadsanDitjenBimasKatolik
69
PedomanPelaksanaanKeprotokobndi LingkunganKenenteran Agama
PedomanPelaksanaanKeprotokolandi LingkunganKementerianAgama
tangga sebelah melalui Timur, \4P A melalui tangga sebelahBarat. 4. Para undanganbaik \4P AA daupun VIP A sudah hadir dan duduk ditempat yang sudah disediakan dengan teranr menrmggu upacara dimulai
12. Ba sanDitjcnBimasHiDdtr 13. BarisanDitjenBinrasBuddha. 14. BarisanDitjen PetrdidikanIslam 15. BarisanBalitbangdanDiklat acara 16. Pembawa naskah dan do'a 17. Pembaca 18. Pengibaranbttdcra. 5- UpacamHari BesarAgamaIslarl Upacara hari hari besar k€agamaan yang biasa s@ara resmi diselenggarakanoleh Kementerian Agama adalah : a. ShalatIdul Fitri; b. ShalatIdul Adha; c. PeringatanMaulid Nabi MuharnmadSAW; d. P€ringatanIsm Mi'raj; e. PeringatanNuzulul Qur'an; f PeringatanTahunBaru Hijriah. CONTOH : SKENARIO ACARA MAI]LID NABI MUHAMMAD SAW NO
Pukul
Pokok Pelaksansan
Mrtr Acara
l.
1 8 .I5 Persiapan penerirnatamu
2
t9.45
UndaDgan
PI'RINGATAN
PefugasP€nerimatamu sesuaipehmjukPrctokol lstana sudah siap di Ternpatmasing-masing )'ang tclah ditcntukan untuk mengatur dan melayanitamu. 2 . Di atas tangga sebelum memasukiruanganupaca-ra, kchadiranparatamudisambut dcnganlagu-la-gu Qasidah. 3 . Undangan VIP AA masuk l.
10
5. Kehadinn Presidenbesertaistri Wakil Presiden beser-ta istri Presidien sebelum m€masuki ruangan lstana Negara, disambut oleh Tiba di tempat Ment€ri Agama beserta istri upacala danpejabatFotokol Istana. 6. Dengan melalui tangga khusus isteri Presiden beserta IstaDa Negara menrasuki didanpingi Wakil Presiden bes€rtaisteri, M€nteri AgarD beserta isteri dan pejabat ProtokolIstana.
19.55 Presidendan
wfit
7. SetelahPresidenb€serta istri, daD wakil Presiden beserta Kebangsaon IndonesiaRaya istri sanpai ditem-pat yang telah tersedia sebelumduduk lagu diL:uman-dangkan IndonesiaRa)€ Kebangsaan
20.00 Lagu
Pembacaan a}?t suci alQur'an dan saritilawah
8. S€telahdipersilabkandu-dul<, acaradimulai denganpembacaanayat suci al-Qur'an oleh surat... Qari,membacakan ayat... s.d..... , dilanjutkan dengansaritilawah, oleh:
'tl
PedomanPdalsatuan Keprotokolandi LingkunganKemenlerianAgama
PedomanPelar6anaanKeprolokoland LinskunganKemenGnanAgama
6.
PidatouraianhikmahMaulid Nabi MuhamrnadSAW, olch:
20 .10 PidatoUraian Hikmah Maulid Nabi Muhammad
8.
20.40 PeribacaaD ayat suci alQur'an alan saritilawah
9
20.45 AInanat
1 0 . 21.05 Lagu Kebangsaan lndonesiaRaya
l. 2.
sAw 7. 20.30 Pidato samout'ln
Hal-halyangperlu diperhatikan:
0. SambutanMenteri Agerna
3.
alat suci al-Qur'an l. PembacaaD membacakan oleh Qaria\ surat,.. a y a t . . . s , d , . . , . , dilanjutkan dengansaritilawah oleh:
4.
2- Presidenmenyampaikan alnanat. 3. Sebelum meninggalkan tempat upacaE di kumandangkanlagu IndonesiaRaya Kebangsaan
14.DengandiantarMenteri Agama 1 1 . 2 t . t 5 Pr€siden beserta isteri dan pejabat meninggalkan Protokol Istana, Presiden tempat besertaistri dan meninggalkan tempat upacara di Istana Negaramelalui tanggakhusus, langsuDgrDik mobil
5.
12
PerjalananPresiden dan Wakil Presiden ke Istana Negara dikawalolehPaspampres. Naskahpidato Menteri Agama, khususyang berbahasaIngg s dibagikankepadapara Duta Besar, oleh petugaskhusus,pada saatrnasukt€mpatupacara. Me[jelang upacara selesai, kendaraar-kendaraantela.h siap bedajarmenunggudi depantangga: a. ScbelahTimur VIP AA; b. Sebelah Barat MP. A. TataTernpat. a. SebelahksnanPresiden: 1). Wakil Preside4 2). Menteri Agama; 3). KetuaMPR/DPR-RI; 4) Duta Besar. b. Sebelah kiri Presiden: l). Isterihesiden; 2). Isted Wakil Presiden; 3). Ist€ri MenteriAgama; 4). lsteri Ketua MPRIDPR-RL c. Ba s kc- 2, 3,4, 5. Disediakal untuk VIP AA Yaitu para Menteri, Para Ketua Lembaga Tinggi. Corp Diplomatic (CD), Corp Counsellor (CC), Mantan Mcntcri, wapangab, KabakorstaMs,PanglirnaABRI, KSAD, KSAU, KSAL, KAPOLRI, AnggotaL€mbagaTinggi Negara d. Baris ke-6 sanpai dengantiang. Disediakan untuk \4P A, : Muspida DKI Jala, Seketaris Jenderal,IDspektur Jenderal,Kabalitbang dan 'aitu Martan Eselon I D€partemenAgana, Perwira Tiqgi, Rekor, Pemimpin Majelis Ulama Indonesia dan PernimpinLembagaDal$?h tingkat pusatdan lainlain. e. Bads bagianbelakang. UndanganUrnurn Petugaspenerir!4 tamu sudahberadadi IstaDaNegara pukul 17.00wIB.
'73
PedomanPelal.sanaanKeprotokolandi LingkunganKememenanAgama
6. Pulul 18.00 WIB Panitia melakanakan Shalat Magrib berjamaah. 7. PUL-ul 18.15WIB Panitiasiapdi tempatrnasing-masing sesuai perugasal daftar
Contoh: Tatr rurng rcarr Mrulid Nrbi B€3ar Muhemmad SAW Di Istrnr Negarr. Keterangan : l. Presiden. 2. lsteri Presiden. 3. Wakil Presiden 4. Isteri Wakil Presiden 5. MenteriAganD 6. Ist€ri MeNrtedAgama. 7. M€r*o Kesra. 8. Isteri Ment€riAgarna. 9. PejabatTinggi Negara. 10.Corp Diplornatik I I . PejabatEselonI. 12. PejabatEseloDIL 13.Undarganlainnya. ' 14. PernbawaAcara. 15.Qari. 16. SaritilawaL 17.Mike untuk pembacasaritilawah. a. Podium b. Podiumuntuk pembacaal-Qur'an.
Pedonan P€lak€anaanKeprolokolandi LingkunganK€m€nte.ianAgama
Contoh : Acara datrpelaksanaan Isrr Mi,rrj Nabi MuhammadSAW di Mssjid Istiqlal, dirtur sebag.i berikut:
1 8 . l5
Persiapan Penerimaantamu
t9.45 Persiapan
Kehadian para tarnr disanrbut dengan iriqan Qasidah di tadgga pintu \tP dan Para tanu dan p€ngunju{g sudah hadir duduk teratur sambil menungguupacaradimulai.
penerimaantamu
19.55 Presidendan Wakil Prcsiden
Menteri Agarna b€serta Isteri, Selden Kemente an Agama beserta Isteri, Dirjen Bimas Islam dan PeDyeleng-garaan Haji b€sertaIsteri mcDyambut kehadiranPre-sidendan Wakil PresidenbesertaIsteri di VP Room,
20.00 Acara dimulai
Acaia pembukaan oleh pembawa acara. Dilanjut-kan dengan pernbacaanayat suci al-Qu'an.
20.10 PidatouraiaD
Pidatouraianhihmh Isra Mi'raj di sampaikanoleh:
hikmah Isra Mi'raj
20.30 Sambutan 11
PeDerirnaanalarl pengafu-ran tamr serta penempatan-nya oleh petugas protokol sesuai dengan undangan masingmasmg.
SambutanM€nteriAgama
75
PedomanPolaks6naanKeprciokotandi LjngkunganKementsian fuama
20.40 Pehbacaarlayat suci al-Qur'an
20.45 Sambuta[Presiden Presidenmenyampaikan RI
anral)at
21.05 Do'a
Pembacaaudo'a Oleh:...... . . . . . . . . .
2 1 . 1 0 Prcsidendan isteri, Didampiugi
oleh M€ntfri AganD dan ist€ri, Selaetaris Bada! Pengelola Masjid Istiqlal, Sekjen Dep. Agama, dan Dirjen BirBs Islam dan Penyelenggaraan Haji, me-nuju ke tanggaBarat.
Wakil Pr€siden danist6i meDnggalkan Masjid htiqlal
21.15 Acara s€l€sai
Pam undangan /pengun-jung meninggalkanMasjid Istiqlal.
Agama Pedoman PelakanaanKeprolokolan di lingkunganKemenlerian
4. lsteriWakil Presiden. 5. MenteriAgarna. 6. Menko Kesra. 7. KcnraMPR. 8. KetuaI-€l1$agaTinggi Negara. 9. Isteri Menteri Agatla. 10. Corp Diplomatik. I l. Podiuur 12. Penceramah. 13. Pembaca Do'a. 14. MimbarQori 15. MimbarQoriah 16. PembawaAcam. Hal lang perlu diperhatjkan : l
2. Contoh : Trtr temp.t perirgatrD, M.ulid Nabi Isre Mi'rrj datr Nuzulul Qur'rtr di Mssjid
3. 4.
5.
E t I EEE E E E h IE E E Keteiangan: 1. Presider 2. Wakil Presiden. 3. Isteri Presiden.
76
PaIa petugastamr sudahberadadi Ternpatacarapul(ul 17.00 dan pada pukul 18.15 WIB siap di tempat tugas masingmasingyang telah ditentukan. Denganmemperhatikanundaqganyang dibawaoleh para tamu dan jamaah, para petugasmetrempatkanpada tempat-tempat yangtelah ditentrkan. Petugasparkir mengatu kendataanpam pmgunjung dan para petugassesuaideogantaDdaparkir, yangtelahditentukan. Pada saat tamu \4P meDujuruangaDMasji4 naskahpidato sambuta.nMenteri Agana klususnya )'?ng berbahasaInggris dibagikan. TataTempat: a. SebelahkananPrcsiden: 1). Menteri Agarna; 2). KetuaBadanPeryelolaMasjid; 3). Duta-DutaBesarNegaraIslam datrNegaraSahabat. b. Sebelahkiri Presiden: 1). Waht Presiden; 2). MeDkoK€$a; 3). KetuaMPR RI; 4). KetuaDPR RI;
'17
PedomanPetaksanaanKep.olokotandi LingkonganKementehan Agama
5). Ketua LembagaTinggi Negara, 6). KetuaMt[; 7). MantanMenteri. c. Baris pertarnaVIp wadta: l). Isted Presiden; 2). Isteri Wakil presider! 3). Isteri Menteri Agarn. 4). Ibu-ibu VIp, tainnya. d. Kalau rerDyatabaris ke-I sudahpenuh,baris ke_2datrke-3 pria disediakaDunrul para Mentsi. Kepala Lembaga sahab.:t, Jir€gi Negara, Wakil -wakil Negara-negara Mantan M€nteri, Bakorstauas,Xepata-Staf keempai angkatan,Lefi$aga Non Kementeriandan para Rektoi e. Baris selaDjutnyadisediakanuntuk para pejabat Eselon I KementeriarLSelcje&Irjei\ Dide& Kabalitbang. Muspida. Perwira Tinggi TNvpolri. para Lllama dan-Orpnisasi Tingkat Pusat dan laiD-lain_ f SatuanTNLPolri sebagaitimi ditemparxananhra tamr VIP darl tamuumum. C. PU\ERIMAAN TAMU LUAR IIECERI L Je s TarnuLuaxNegeri.2 nracaft tamu luar neqeri: Tanru;ang kebadirannyaatasurdatrganMenteri Agana : l). Yang disambut/diterimasendirioleh Mente Agama; 2). YangdisambuyditerirnaolehpejabatEselonI )ang ditunjuk oleh Menteri Asarna. 2. PersiapanPenerirnaat Yarg harus dip€rsiapkan dan dipLrhatikan oleh pejabat/petugas protokol dalam mcnyambuttamu luar negeri adalah: a. VIP Room Airport; b. JadwalPenerbangan; Pengawalan; d. KearDanan; 78
PedomanPe'alsanaa. Kep'oro
e. f
Penentuanpenjemputan.Pengantardan Penerjemah; BeDdera;
g.
Penyambutanselamatalatangsesuaidengantradisi, baik di Airport Draupundi daerahyang dikunjungi; Pengatuankamarhotel; Jadwaltentatif kunjungaq Skenarioacara; Susunanacara; Souvenir; Undangan; Payung; Perlengkapan upacara penyambutao (seperti: pada penyelenggaraan upacamlainDya); Penbawaacara; Wariawan; Pakaian.
h. i. j. k. l. rn n. o. p. q. s.
Pejabat/petugas Fotokol, jauh hari sebelu[urya sudah meDgadakankontak dan komdinasi dengan instansi terkait denganacmakehadirantamu tersebutterutarna: a. Pihakkeamanan; b. Pihakairport; c. Pejabavpetugasprotokol Kanwil Kernente alr Aga$E dan pemerintah Daerah bilamana tamu akan berklmjrmg ke daeralf d. Pejabavpetugasprotokol KemetrteriantsadanNegara yang akandikunjungi tanu. Penerirnaan. 3. Pelaksanaan a. Jadwalacala. Pejabat/petugasProtokol bertugas meDgkoordinasikan jadwal . danmengontrolpelaksaDaan acarasesuaideDgatr
79
Pedoman Pslaksanaan Keprolokotan di Linokungan Kememenan Agama
Coltoh: TENTATIF ACAXA KUNJITNGAN TAMU MENTERI AGAMA No.
E ri ke/TrnggrYPukul
AC&r&
Keterrngrn
l.
Jum'at,1t September 15.00wIB
Tiba di Soekamo-Hatta InternasioDal Airport (cA.
Disambutoleh Mentd Agama, di danpingi pejdbateselonI
15.30wIB
85s)
Istirahat sebentardi VIP Roor! langsung menujuHotel Sabtu,I 2 Sqrtember CourtesyCall, kunjungan kehornat an kepadaMenteri Agarra 09.45- 10.45wlB Kunjungan kehmrnatan padaWakil Presiden 14.00- 15.30wIB Terbdngke Denpasar Bali 15.30wIB Tiba di Bandara NgurahRai Denpasar I
2
Disambutoleh MeDteriAga0a, di
P€domanP€laksanaanKeprolokolandi LingkunganKshenbnan Agama
Bali diatur oleh Pemda,KaN.il Kemenag Senirl 14 Sept€mb€r Menuju ke 08.00- 08.30 Bandungdengan pesawatspecial flight Tiba di Bandara Hussein Sastranegara Bandung
08.30 11.00 tl.45 - 12.45
JI. Medan MerdekaSelatan DengancA. 844
3 Istirahat sebentardi ruang VIP Room langsulg menujuI I(ncl
t2.45- 13.30
13.40 14.45
l{0
Istirahatdi ruangVIP Room Meninjau Nurtanio Kembali ke Jakartadelgan pesawatsPecial flicltt
Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta" menunju kendaraanyang telahdisediakan Kunjungan di Jl. Lapangan k€honnatan BantengTimur kepadaMenteri Keuangandan GubemurBI Jamuanmakan di Hotel 81
Pedoman Petaksanaan Keprolokotan (em€merian di Lingkungan r€ama
r 5.00- 16.00
19.30 21.00 Selasa,15 September 08.30- 09.30
siangoleh Menteri Keuangan Kunjungan kehoniatan kepadaMenko Ekuin Jamuanmakan malamoleh Ment€ri Agama Kunjudganke Masjid Istiqlal
Borobudur
PedomanPelal.sanaanKeprolokolandi LingkonganKemenleriarAgama
5.
di Jakarta MandarinHotel di Jakafta MandarinHotel I
10.00 I1.00 11.30 - 12.30
13.00- 14.45
14.45 18.30 19.30- 21.00
Kunjungan di Bina Graha kehonnatan kepadaPresiden Kunjungan di Jl. Kebon kehormatan Sirih, Jakarta kepadaMenteri Perindustrian Kunjul1gan kehormatan kepada GubemurDKI Jakafia Jamuanrnakan siangoleh Gubef,nur FreeProgranr Jamuanrnlkan malamolch KADIN 112
Rabu, 16September Menuju Medan Disambutoleh 06.00- 08.00 denganGA. 190 Gubemur,di dampingioleh KepalaKanwil Kemenag Provinsi
2 08.00- 09.30
09.45
3
4
Tiba di Bandara PoloniaMedan. Acara diatu! oleh Pemda Kanwil Dep. AgamaProvinsi Meninggalkan Melepas keberangkatan Medanmenuju adalahpejabat Singapura yang mewakili Gubernur Sunut, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
83
P6dman Pelaksanaaa<edotoro,andit rrgiuTan hemen.er,a.agrma
PROGRAMME FOR THE \ISIT OF THE GI]EST OF MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS FIRST DAY Fridry , Sept11
15.30 SECONDDAY S&turday,Sept12 08.30- 09.30
14.00 15.30 15.30
THIRD DAY Sunday,Sept13, 08.00 14.30 16.30 - 18.00
FIOI]RTH DAY Mondry, Sept 14, 08.00 08.30
PedomanPelaksanaanKoprotokolandi LingkunganK6medsnan Agama
08.30 - 11.00 I 1.15 - 11.45 , 13.30 12.45
Arriving in Soeka.no-Hatta IntemasioMl Airport cA 855. Welcomedby Minist€f,of Religious Affais. Proceedto hotel after a shortbrcak.
I firlr.
13.40,14.45 15.00 - 16.00
Courtesycall on the Minister of Religiou Affairs. Place: JalanMerdekaSelatan. Jakarta LeavingJakartafor Denpasar. Bali. By cA 844. Ardying in Denpasar.Bali. WelcomedbytheGovemorofBali Provinceand ProvincialAgenciesof the Ministry of ReligiousAIIafs andMinisty of Finance. Progammein Bali willbe arranged by the Provincial Government.
Progammein Bali. LeavingDenpasarfor Jakartaby GA 845. Arriving in Jakartaproceedhotel andfreeprogranrmc.
LeavingJakarll li)r ltandungby sp€cialfli8hl. 84
Visit to theNurtanio. LeavingBandungfor JakartabY specialflight. Courtesycall on the Minister of Financeand the Governorof Indonesia Bank. Place:4. JL. LapanganBanteng
19.30,21.00
Luncheor party hostedbY the Mhister ofFilance. Courtsycall on the coordinator MiDist€:[for BKIIIN (Economics, Financeand IndustrY) Dinner party hostedby the Minister ofReligious Affals. Place:JakartaMandarinHotel.
SD(THDAY Wednesd.ySept 16, Leaving Jakartafor Medanby GA 06.00- 08.00 08.00-09.30
SEVENTHDAY Thurrday Sept17, 08.05 09.00 09.00 09.4s
190. Arriving in Medanfor transit. Welcod€d by staff of Govemor North SurDateraProvinse.Provincial Agenciesof the Ministry of ReligiousAffai6 andthe Ministry ofFinance. Prograrnmein BandaAceh will be arrangedby ProvincialGovemmott.
Leaving BandaAceh fot Medanby c4.243. Ariving in Medanfor transit. LeavingMedanfor Singaporeby
85
PFd oma nPela ls andr rhept o' or ot andil, ngk unS aKne m e n r s n a r A q a - a
Se, Farewelled by staffof Governorof North Sumatera provincg andprovincial Agencies Ofthe Ministry of ReligiousAffairs andthe Ministq. of Finance. b.
Koordinrsi Tarru Menteri Agarnayang b€f,krmju[gke daerah menjadi tanruGubemur Daerah.penyambutantamu tersebut oleh Gubernur/Pejabat ^(epalapemda.pejabat DepartemenAgarra jadwal acara tamu dengan Crusat) -mengkoordinasikan Pejabat/Petugas protokol Gubemur/pemda aun Pejabaf/petugasprotokol Kantor Wilayah Kementerian Agafta. c. Tsta T€mpat PenerimaanTam|L
Tata tenpat yangharusdiperhatikansebagaibefikut : I ). Iriogan iringanmobil; 2). Urutanberdiri waku penyambutandan perkenalan; 3). Tata tempatdan Tataupacara; 4). Urutan-urutanraktu masukdan keluarpesarrBr t€rbangbaik waku datangrDaupunwaktu pulang. Ketentuan tata urutan metr&iki kendtraan, antarr Lain : l. Naik kendaraan: Bagi sesemang)'ang mendapat tata ururan paung wana, apabilanail/turun kendaraaD: l). Kapal t€rbang: Naik paling aldir, turun paling awal 2). KapalLaut : Naik danturun paling dulu. 3). Mobil,/KA : Naik dantumn paling dulu. Dudukpaling kanan Orangketigadudukditengah. 2. Kedatangandanpulang :
It6
oeo^ a. PelaGanaanXeprolo*olandiL'ng\rnqan (erenterian Aormr
Omrg yang paling dihormati selalu dating paling akhir dan pulangpaling dahulu. 3 . Letakkendaraar'/mobil: Phtu kananmobil bsradadi arahpintu keluar gedung. 4 . Jajmkehorrnatan( receivingkine) : 1). Orangyangpaling dihonnati,barusdatangdari sebelah kanandari pejabatyarrgmelyambut. 2). Bila orangyangpaling dihornati yangmenlambuttamu, rlaka tamu akandatangdari arah sebelahkirinF. D. KUNJI]NGAN KE DAERAH 1. Persiap&n, Yang mendapatpelayananprotokoler dalam kunjungan ke Daer-ahadalah pejabat-pejabatsebagaiberikut: a. Menteri Aganra; b. TanuNegam: Sasaranhmjungan ke da€rah antara lain: Proyek Kemeflterian Agarna, LembagaKeagamaanscperti PondokPesantreqtedpat bersejarah. Dalampersiapal penyambutanpejabat-pejabat ters€butperlu diperhatikanJadwallornjungan; c. Terryat penitrjauan; yang akanturut sertadalam d. Pejabat-pejabat pemnjauan; HoteYPetrgiDapan; f Routeperjalamn,ang akandilalui; yang diperlukan; Kendaraan-kendaraan h. Urutan acara; Kebutuhanlogistil dankoordinasidengan J. Pemberitahuan penaDggungjawab teopal Fng akandirinjau; peDgamanan. lc PengawalandaD
87
! PodomanPelaksanaanKeprotokolandi LingkLnganKemenrdnan Agama
Unnrk kelancaran acaraperlu koordinasidenganpilak terkatt tentang persiapandan pelaksanaankegidlan Kuryungantamu, 2, Pehksaurt|" Penerimaantarnr, urutan acaradanpelepasankurljulgan pejabat/tamu di daerah ini, maka b;h.Lrlah ah;ar kErotokolan, baik disaat penyambutan kedatangan rnaupunsaat mengantartamu tannr pulang di Bandam danlainJain.
PedomanPelaksanaanKoprolokolandl LingkunganKemanl€hanAgama
UNDANG-UNDAIIGRXPUBLIK INDONESL{ NOMOR E TAHUN 19t7 TENTANG PROTOKOL DENGAI\ RAI{MAT TI]IIAN YA}IG MAHA ESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA" Menimbang
E. PENUTUP Demikianlah Pedoman pelaksanaan Keprotokolatr di linglarngan Kement€rian Agma ini diterlitkan sebasai acuanbagi pam pejabatpadaurmrmnyadan klususnya pira pejabat/petugas Protokol dalam melaksanakan tugas_tugas keprotokolandilirgkugatr KementerianAgama pusat dan Daer-ah.
M€ngiogat
8tt
: a Bahwa sesuai dengatr kct€ntuatr dalam Kdetapan Majelis P€rmrsya-waratad Raklat Nomor: VMPR n978 tentang Kedud*an dan Hubrmgan Tata Keda L€mbaga Tertinggi Negara dengadatau antar Lembaga-LembagaTinggi Negara, Kedudrtan hotokol dari Pillpinan /Anggota Lembaga Tertinggi dan/atau Imbaga Tinggi Negara pef,lu diatur dedganUdang-Un-dang; Bahwadalamusahamencapalpengaturan protokol yang tumbuh dan berkembang berdasarkan dlai sooial dan buda)'a bangsa,dipandangperlu untuk mengatur protocol secaramenyeluuh; Bahwa sesuai detrgan kebiasaar juga b€rlaku, pengaturafl protokol ''ang dipqlukan bagi PejabatNegar4 Pejabat Pem€rintahdan Tokoh Masyarakat; Bahwa sehubuugandenganitu dipandang p6lu untuk metrgatur protokol sebagaimanatersebut di atas dengan Undang-Undang. : I Pasal 5 ayat (l) datr Pasal 20 ayat (1) Undang-UndangDasar 1945 Ketetapan Majelis Pdmusyawaratan Rakyat Nomor: III ,4vlPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Keda Lembaga Tertinggi Negaft dengan/atau antarLembagalembagaTinggi Negara.
89
P€doman PdaksaEan Kegotclkolan di Lingkunqan Kemffrenan Agama
Agama di L ngkungarKemenbnan P6doman Pelaksanaan Keprotokolan
6. DeogaDPefsctujuaD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPIJBLIK II\DOIIESIA
'
Tokoh Masyarakataalalahseseorangyang karenakedudukan sosialnya mene ma kehornatan dari iusyarakat dar/atau pemerintah. Pasal2
Mf,MUTUS K A N: Menetapkan
: In\DAM,UNDAI\IGTENTAI{C PROTOKOL BAB I
Undang-Undangini me[gatur tata t€mpat, tata upacara, clan tata penghormatanyal1g diberlahrkan. Harya dalam acara kenegaraan atauacararesrnibagi PejabatNegara,PejabatPemerintab,dan Tokoh Mas)'arakattertentu.
BABtr PENGIIOR]IIATAN
KETENTUAN UMI]M prlrl
Pasrl3 I
Dalam UDdang-undang ini yang dimaksuddengan: l
Protokol adalah seraagkaianaturan dalamacarakenesaraan atauaca.ra resmiyangmeliputiaturanmengcnaitata t;rpal, tah schubungandcngan .upacara.dan Lta peDghormatan qetrghorrrytankepada s€seorangsesuai dengin jabaran daniatan kedudukarnj,adalam negara, pcmeriDtabdtau l|rsyaratat, 2. Acara kenegaraanaahlah acara yang bersifat kenegaraan yaDgdiatur dan dilalsanakansecaratcrpu\at.dihadiri oleh Presidmdary'atau Wahl presidenscna icrabar Ncearadan undangan IainnyadalammclaLsanrkrn acararcrrenrul 3. Aca.ar€smiadalahacarayangbcrsilhrrcsmiyangdiaturdan dilaksanakan oleh pemerintahatau l.cmbagaTinggi Negara alalammelaksanakaD tugasdan fungsi rcrlcntu,dan dihadiri pelabalscrrrLrndlngan olehPejabatNegaradati/atau laiffiya. _ 4. PejabatNegaraadalah Pejabatscbl8airrirradimaksuddalam Undang-Undang Nomor3 Tahun tr)-l.tlcnlr,)r pokokpokok Keegawaia!danPeratur-an Pcrrr,Lrrrl. rrrrl.,rrgrr l.rinnva. 5. Pejabat pemsintabadalahp{ t)irr\.,rrj,r.r..ll,trr,irkr rabaran ldleDtudalamorganrsasi pcn,(r rr,rh ,rl
P€jabatNegar4 PejabatPemerintab dan Tokoh Masyarakattert€ntu perlakuansesuaidengankedudukamla. mendapatpenghormatan BAB III TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATATI Pasal 4 (1). Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah,dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam aczrrakenegaraanatau acala rcsmi menalapat tempal. lempatsesuaidenganketentuao (2). Tata tenpat sebagaimanaditiaksud dalam ayat (1) yang diadakan di Ibukota Negam Republik Indonesia ditentukan denganurutatrberikut: 1). Presiden; 2). Wakil Pr€siden; 3). KetuaLembagaTertinggi,/TinggiNegara; 4). Menteri N€gara, Pejabat ,ang diberi kedudukansetiagkat de[gan Menteri Negara, Wahl Ketua Lembaga Tednggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata,
9l
I
PedmanPeaksanaan Keprotokotan di Lingkungan Kementerian Agama
PedomanPelaksanaanKeprolokolandi LingkunganK6menlenanAgama
Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Rcpublik lndoncsia; 5l Setua Muda Mahkarnah Agung, Arggota Lembaga Tcrtinggi/Tinggi Negara, tennasut Hakim Agung dan Mahkanah Agung; 6). PirnpiDan Lembaga pemerintah Non Kementerian dan PejabatPemerintahtertentu. (3). Tata Ternpat sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Fng diadakan di luar Ibukota Ncgara Republik Indoncsia diatui dengan berpedornan kepada urutan sebagaimanadirDaksud dalamat?t (2). (4) Tata fempat dalam acara resmi, baik yang diselenggarakandi Ibukota NegaraRcpublik lndonesia,berpeaomantepiCa ,_rutan sebagaimana dimksud dalama}?t (2) denganketentuan:
Pasal6
a. Apabila dihadi PresidendaDlatauWakil pr€side4 peiabat yang menjadituan rurnahmendampingi presidenda atau Wakil Presid€n; b. Apabila tidak dihadiri prcsiden dai/atau Wakil presiden, pcjabat yang menjadi tuan rumah mendampingi pejabat Negara danlatau Pejabat perintah lang teitinggi kedudukannya. (5).Ta|z tempal bagi Tokoh Masy"rakartertentu sebagairnana dimaksud dalam ayat (t) dan k€tentuanlebib lanjut mengenai urutan sebagaimanadirnaksud dalam ayat (2) diatur dengan PeraturanPem€rintah.
( l). Pembeiianhormatbagi Pejabatnegara,PejabatPemerintah,dan Tokoh Masyarakattertenfudalan acarakenegaraanatau acara rcslni dilakanakan dengan berpedornan kePada tata penghormatan. (2). Tata pengho Btan s6agaimaDa dimaksud dalam ayat (l) diatui denganperaturan pemetintah. BAB IV KETENTUAI\ LAIN Pssrl 7 Protokol datam acara kmegaraan atau acara resmi yang oleh LembagaTertinggi Negaradiatur oleh masingdiselenggarakan kepadaundang-undangini. masingdenganb€rpedorDan Prsal E Pengatuan mengeDai tata tempat, tata upacam, dan tata penghornBtanbagi PejabatNegara,PejabatPemerintah,dan Tokoh Masyarakattertentudi daqah diatur denganPeratuan Pem€rintah. BAB V KETENTUAI\ PENUTUP
Paral 5
Prsal 9
(1). Acara kenegaraan dan a€ala resl disclenggarakan dengan berpedomankepadatata upacara. (2). Tata Upacarasebagainanadimaksud dalam ayat (1) diatur denganperaturanpemerintah.
Undang-undangini mulai berlaku pada tanggal diundangka[ Agar Undangsetiaporangmengetahuinla,memetintahlanpengundangan Negara penempatannF dalam Lembaran ini dengan undang RepublikIndonesia.
92
93 ,!a
PedomanPetaksdnaanKeprotokotandi LingkunganK6menteaan agama
Diundangkandi Jakarra Disahkandi Jakarta Padatanggal28scptember 1987 padatanggal28scptember 1987
MENTERVSEKRETARIS NEGARAREPT,]BLIK ltcl
SUDIIARMONO, SH
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA rtd
P€domanPelaksanaanKeprotokolandi LingkunqanKemenbnanAgama
LEMBARAN NECARA REPUBLIK INDONtrSIA TAHUN 1987NOMOR 43 PENJELASAN ATAS TINDAI{G-I]}IDANG REPUBLIK II\DONESIA NOMOR t TAHI]N 19E7 TENTANG PROTOKOL
SO E I T A RT O
UMUM Pasal 13 KetetapanMajelis PermusyawaratanRalq?t Nomor IIIMPR/1978 tentang Kedudukan dan Huburgan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negafa dengar/ataua ar LembagaLembagaTinggi Negara berbunyi "Hak Keuargar/Administrasi dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negaradan/ataulrmbaga Tinggi Negaraahaturdengan Undang-Undang". Dari KetetapanMaj€lis tersebut,pengaturarmlasejaul ini baru terbatas pada Undang-UndangNomor 7 Tahun 1978 tenta.ng Hak Keuangan/Administratif Presiden da.n Wakil PresidensertabekasPresidendan bekasWakil PresidenRepublik Indonesiadan Undang-UndangNomor 12 TahuD 1980 tentang Hak Keuangan/Ad$inistratif Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara serta bekas Piqpina[ Lembaga Tinggi Negara, sedangkanhal-bal yatrg menyangkutkedudukan dan segi-segi protokol belum diatur denganUndang-Unalang. Oleh karenanya Undang-Undangini dimaksuduntuk mem€nfi ketentuanPasal Nomm 13 Ket€tapan Majelis PermusyawaratanRakyat tryMPfu1978 tersebut. Klusustrya yang menFngkut protokol Bagi Pimpinandan AnggotaLembagaT€rtinggi Negara dartatau Lembaga Tinggi Negara yang selanjutnya disebut Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara. Dengan demikian UndangUndang ini sekaligus memenuhi pengaturan protokol bagi Negara Lembaga Tertinggi/Tinggi Pinpinarl/Anggota sebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangNomor 16 TahuD 1968tentangSurunandan KedudukadMajelis Pennusyawamtan
95
PedomanPe,ahsdraan\oprolokotanor .rqrulorr
(eme.telar Aga u
Ralf,at, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan Ral(yat Daerah sebagainana tclah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1975 dan dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, Undang-UndangNomor 5 Tahun l97j tentangBadan PemeriksaKeuangan,Undang-UndangNomor 3 Tahutr 1967 tettang Dewan Pertimba.nga[Agung sebagaimana telah diubahdenganUndang-UndangNomor 4 Tahun l9?9, dan Undang-UndangNomor 24 Tahun 1985 tentans Mahka-mah Agung. begitu pula UndaDg-undang Nomor 5 Tahun t9?4 tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah sejauh yang berhubungandenganProtokol bagi De*an powaki-lan Rakyat Daerah. Undang-uadangini mengatu tentangbaik peDg-holmatan dan. perlakuan terlradap seseorangdalam srjatu acara yang meliputi tata tempat. Tata upacara, darl tata penghormata; maupunpemberiaDpenghofiDatandan per-lakua[ sesuaidenga[ kedudukan dan martabat Jabatannya.Tata penghormatanini meliputi juga tata penghorftatanterhadapbenderaKebarysaa4 pataka dan Jenazah. Penghorrnatandan perlaL:uanterhadao seseorangdalam keadaantenmtu mehpuii juga pemberian perlindungan,ketertibandar kearnanardalammenjalankantugas. Dengan demikiatrjangkauan dari pada Undang-undangini juga bersifat psDgahran tentang status dan kcdudukan protokol seseorangsesuaidenganjabatannyadalamnegara,pemerintahai, dankedudutannla dalammasyarakat. Selain hal tersebut,protokol juga tidak hanya diperlukan bagi PrrnpinandaDArggora LembagaTe(ingtsi t rnggiNegara saja.Dalam praktek selarnaini PejabarpcjabatNcgaraLain yang bukatrPimpinanatau LembagaTertinggi/Tinggi Ncgara, pejabat Pemerintab,dan Tokoh Masyarakattertentudalam kcnyatMnnya juga terkait dengan keprotokolan. Oleh karcna Itu pengaturan protokol dalam Undang-Undangini bcrsilal mcnycluruh larena tidak hanya berlaku Bagi Pimpinan dan Lembaga Tertinggi/TinggiNegaE tetapi juga mclipuri protokol bagi Pejabat laiDnya-PejabatPemerinrah,d,rn rokoh masyarakat tertentu.Da segi inilah Undang-Undang ini rtrscbutUndangUidang tentangProtokol,mengingallirSkup jrin8kruaDisinya tidak terbataspada pengturan tcDliDg Kc(tu(tukrnprotokol,
96
PedomanPelaksanaanKeprotokoiandi LinqkunganKehentenaoAgama
melainkanpengaturanyang sifatnya lebih mendalamdan lebih luasSedangkanmengenaitindalan kepolisisn terhadapPejabat negara diatur dalam Undang_Undangtersendiri, antara lain UndangUndang Nomor 13 Tahun 19?0 tentang Tata Cara PirnpinanMajelis TindakanKepotisianterhadapanggota-anggota/ Perwakilan Dewatr Sementara dan Rakyat Permusyawaratan Nomor 5 Tahun Rakyat Gotong Royong dan Undang-Undang 1974tentangPokok-Pokokpemerintahandi Daerah. Dalam kerangka pengettian ini yang dlnaksud dengan Pejabat Negara adalah sebagaimanatersebut dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaia4yaitu PresidendanWakil PresiderfAnggotaBadan Permusyawaratan/Perrakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeritsa Keuangan; Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda, dan I{akim MahkamahAgung; AnggotaDewanPertimbanganAgung; Menteri; K€pala PerwakilanRepublik IDdonesiadl Luar Negeri yang berkedudukansebagalDuta Besar Luar Biasadan berkuasa penuh; Gubernur Kepala Daerah Bupati Kepala Daerav Walikotamadya,KepalaDaerah;dan Pejabatlain yang ditetaPkan dengan peraturar pelundang-undangarL serta sebagairnana tersebutdalam Undang-UDdangNomor 5 Tahun 1914 Lel'.t^8 Pokok-PokokPernerintahandi Daerah,antaralain Wakil Kepala . Daerah-TaDpamengurangipeng-hargaanterhadaptokoh-tokoh rnasyarakatpadaumumnya,dapatkita s€butdiantaratokoh-tokoh masyarakatitu ialah Ketua Umum Partai Pottik dan Golongan dirnaksuddalam Undang_UndangNomor 3 Karya sebagainrana Tahun1985. Perlu dijelaskaD bahwa ketentuan protokol bagi Kepala Perwakilan Negara Asing di Negara Republik Indonesia akan diperlaL:ukan berdasarkan asas lesiprositas sesuai dengan kebiasaanInternasional.Hal lain yaDg perlu diperhatikan ialah adanyakenyataantetrtangeratnyaketerkaitanantaraprotokol dan acara-acarayang bersangkutan,yaifu acara kenegmaaDatauPun acala resmi. Keprotokolan dalam acam kenegaraanatau acara resmi tersebutharustetap memperhatikannilai sosialdan budaya bangsaIndonesiasendiri yang berkembang,tanpa mengabaikan yangbetlakudikalangan Internasional. kebiasaan-kebiasaan
97 ,-
Pedman PetaksanaanKeprotokotandi LingkunganKenenrenan Agama
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukupjelas.
P e d o n a nP e a G a n a a nKe o r o to ko L a n d i L i n sk!.g a n Ke m e n te .a n Aq a m a
atauacara dan tokohMasyarakattertentudalamacan KeDegaraan resmi. Ayat (2)
Pasal 2 ini acarakenegaraan anlaralainberupaHari PIT_UI*"**"1** ulang rahun pmklamasiKeruerdekaan NegaraRepubliktndonesia tanggal. l7 Agustus 1945, dan acara tesmi anlra hin berupa p€f,esmianProyek-proyekpembarsunan. Undang-Undang inj juga tidak Dr;ogarurseluruhtokoh ,nasyarakat rDetardGn hanyatokohmasyarakal tfrtenru. l*qr-ET T.k h Masyarakar rerrentu datam pasal iri meliputi KeiorrnabDberupaBintangtenenru.KeruaUmum l.*ltTTg rafiat.l,otrtt ctaDColonganKarya. pemukaAgama dan lain_lain yangdrtentukan lebihIanjurolehpemerilllah. Pasal 3 Dalam Pasalini y-angdimaisud dengadpenghormatandanperlaloran adatahsilap dan pertakuanyanS ::y-Tr9r," bervJalprotolol.KedudlkaDnya yangharusdiberikankepadas.reorangdalarnaca,z tenegataan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau Kedudukannyadalamnegara,pemerinEl, araumasyarakat.
Tata tempatbagi pejabatlainnya yangtidak termasukdalamayat ini ditentukanberdasarkanseruoritasjabatan atau pangkat.Bagi Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Pengatuan tata tempatnya didasarkan pada rasa kepatutan mengingat jabatan yaDg semula dipangkunya. Apabila dalam acara kenegaraan atau acam resmi pejabat didampingi isteri/suami, rnaka teinpat isteri/suami, disesuai-kan denganternpatpejabatyangbersangkutan. Namun begitu hal ioi tetap perlu dilakukan denganmem-perhatikan segi-segiyang berkaitandenganpedomaDumum ataupunkebiasaan yang berlakudibidangacara,dalamhal ini pejabatberhalanganhadir alalam acara-acaratelsebut, penye-suaiantempat dipe ukan bagi pejabatyangmewakilinya. Ayat (3) Cukupjelas.
Denganadanya.sikap dan perlal,uanyang bersifarprotokol.rnaka ornaftpxan peJabal Degara auu pejabat pemerLnrah dapal meraksatratan rugasnya \ecaralebihberhasilguna dan berdayaguna. Ketentuan tersebut tidak boleh menetukan sikap a"n berlebihanyangmemberatkanbebanpemennran. -"*ifr"
Ayat (4)
Pasal 4 Cukupjelas
Pengaturantata tempatbagi Tokoh Masyarakattertentumeliputi juga pengaturanTata tempatbagi isted/suamiatauyang mewakili Tokoh Masyarakattersebutdalamacarakenega$anatauacaralesml.
Ayat (1) Yang dimakud detgan tata lempatdal:rrr ayrt Inr adalah aturan mengenalurutantempatbagi pejahl Nc8i r, t,ciitbatpemerintah. ,8
Yang dimaksuddengantuan rumah dalamayat ini adalahGubernur KepalaDati I atau BupatvwalikotanudyaKepalaDati Il. Ayat (5)
Pasal 5 Cukupjelas.
99
IOI
r00 rEhnBr[( JYWBVSV
,1DOI/4EZIVITONOT 33a?' TEIIBYrV h YEEY BY
CrF blels? br?q d qslgF bculeFzsDbs?q 5 tcturszriFlt8s beltJnrsVqsf JoFop l^lszlcr.srgt tertcuffi (lslssr bs29JrrD ?clstu lsuE qtrrsrzllq bsesl 8 qgtrqcls[tbclsrrsusculs PclFou-?flltszrqeu8slJbe[r6uutsp' slsn vitrs rezun I'sut qraelcuttsrsrcu olcp leltrpeEsltrszrut-uiszrut ttr I46Esrsrluttrr ltrcutst'r blotorol scvls Felt6tltlssu J6{rutt\t b"eq rur rrreiupeuysit F6,$eus!tsu Febsqs fctlrpsts [e"uto* bi'2rl J
IAJ€UCISbFSU:
y{eu&utst
:
I I6I]IurpsI,E
:
C.rprb 1€l9z
vi'cr (s)
qrbGqnFyuf'uttf tclcsbs.Ittls Feleucalw tbscsrs' qs! beulcqrcs! p*u*t Feleutrvbsu ?srsl,s trsuE gtsr sclts rc?llt Ists beu8pol'urgtsu utellbflq gDtsrs IgIU tgts cslg -"-peq (elje4t qqsE scats Feu€Eslssu b6rlrclrgtsp' qcu lorolt I lgztrslcFst beispeusu ltomn( ps& belsPst l4etcls b6]spst t*pp"""p" sqqcp gtficu nutrlF lvut qrmpzoq qel'Ecu tsas beutloroststt
vi'cr (r)
Crplb lqs? Lsesl Q Crpb lelsz vi's{ (5) lrbscsts' KeFucgasli r4c(gpetr qsu FcFI,rqInstsD feislczsvr 5vgvrvu qbscsrs llu!.r1 terca-bsrulg Fezerstgtrts!' lqs nbscyrv urigbnrr sutsrs lslE tgts peuqels fepgl't2ssu l.str, lleJsrzslrcFsu tbsccLs qsJcF $csrs Ferje8slssu9t9n scltls lezur slmsu turif IsuE glEsFzrq qelJtsu tsts flbscsls sqqcp
LE ICHOrIr'IVJVI4' JEI,{LYJ' nbVCVrV DYA JVJV KE6TOIOKOTV'1 I^IE 1CEI4VI JVJY IJ1DOI,,I.?IV LEYTVUC KEIE%INVL bEI'VJNtVI4 bENEtIIVH TEBr]rIK IlIEIIINJ.NZKV14: {3 JgrDpspsuI.eurpslsDttetsrs t4orror. 33e3) br.o{oFolC-€urpelsnt4€tsle Jsprn ldgl I,4oEor nlqcst-nlqsD8 ,4ourol g avpru 1391 putsut J Ds?c! ld{2: l bs?q ? $lst (S) nuqsrt-nuqsu8 bcrlleuulgp Kenetcl'scu g(sr gcsls lezrul qcutsu belstmsD gss lorolr I Is?lslsFst ter{cur llslsrs sclrrs fsts be!8pourFlsn ps8r bGlspq l4e8s!s.betgclrutgp, qsut b€x.fr urertslm tgts {eurbst, tsts nbscsr.sqsu ,4ortror g Jspriu Jdgl feuslJ8 brotorol, grbcu_ 6s?q 2' bc?sl Q (Fu bs?el g nr.qst8-nuqsut psp,r.gqsFrtr lsrrtfg belsFzsl,gsuFet6r4n$rIrs?sl {. bItE?IDE,
TEbnEfIL
II4DOI/4EZIV'
JVIV NbYCYTV DVI/ JVIV bEI'CHOB}TVJV',1' JVJY IEI,{bYJ. KEJE IIIVIi{ KEbTOJ,OKOM4 llf,ITCE fVI JEI/JY!'C JVIIfII' IbdO BEbnBrIK MDOITEZIY I,lOIllOIt as 6EIiIJOKII/ bEIIIEAII'JYH
V]'r{ (I) qr t equsu betq
b6qousubGtgr?sossu K€bro,oroF!qrTuafnlasu
vasus '<6ue!r6!su
PedomanPoldlsaneanKeorololotal diL Ing!unoal kemefleral agdma
BAB I KETDNTUAN UMIJM Pasal I
PedomanPelaksanaanKeorolokolandi LingkunganKementerianAgaha
dapat berupaupacarabenderadan bukan 2. Acara Kenegaraan upacaft bendera, dapat diselenggarakaDdi lbukota Negara Republik Indonesia alau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.
Dalam PeraturanPemerintahini yangdirnaksuddengan: l.
llcara Seneqqaan adalahacarayang bersifar kenegaraanyang diatur dan dilakanakansecararcrF'uv, dihadirioieh presidei danlaEuWakil hesiden sena pejabarNegaradan Undangan UmDyadeDganmelalsanakaDacaralertfntu. 2. a Resrni adalahacarayang bersifat .esmi yang diatu dan 4.:ar_ dilaksamkan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalammelaksanakan tugasdan fungsi tertentu,dan dihadid ;leh Pejabat Negara dar/atau Pejabat pemerintah serta undangan rarnnya, 3. Pejabat negara adalah pejabat sebagaimaDadimaksud dalam Undang-UndangNomor 8 Tahutr 1974 tentans pokok_pokok Kepegawaiandan Peran[aDP€runda ng-undanga n-laionya. 4. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang ;enduduki jabatan tertentudalamorganisasipemerintahan. 5. Tokoh Masyarakat tertentu adalah seseorang yang kmena kedudukan sosialnya menexiJnra kehorrnatandari Masvarakat darvalauPemerintah. 6. Tata Upacaraadalahaturan untuk melaksanakanupacaradalam acaraKenegalaan atauacararesmi. 7. Tata Terpat adalah aturan mengenai urutan bagi pejabat Negara, Pejabat Pemelintah, dan Tokoh Masyaraktt tertentu dalamacarakenegaraan atauaqra resmi. E. Tata Penghormatanadalahaturanuntuk melaksanalGnpemberia hormatbagi PejabarNegara.pejabarpemerintah,da; Tokoh Masyarakatlertentudalamacarakenegaraanatauacan resmi. Pasal 2 l.
Acara Kenegaraanmerupakanacarayang disclcnggarakanoleh Nesara
l02
Pasal 3 Acara Kenegaraan sebagaimanadimakud dalam Pasal 2 ditaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh Menteri/Sehetaris N€gara. ). Acara Kenegaraandilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturantata tempat,tata upacaradan tata penghor-matan. l.
Pasal 4 L Acara resmi dapat diselenggarakan oleh Lembaga Teninggi/Tinggi Negara,lnstansiPeme ntah Pusatdan Instansi PemerintahDaerah. ac:lra rcsmi dapat diadakandi pusat Penyelenggarakan ataudi daerah. l. Acara resmi dilaksanakansesuaidenganketentuantata tempat, tata upacara,dan tatapenghofinatan. BAB II TOKOH MASYARAKAT TERTENTU Pasal 5 1. Tokoh Masyarakattetentu, terdiri dari: a. Tokoh Masyarakatte.tentutingkat Nasional; b.TokohMasyarakatte(entu tingkat Daerah. 2. Tokoh MasyarakattertenturingkatNasional, meliputi: a. MantanPr€sidendanMantanWakil Presiden RepublikIndonesia; b. PerintisPergerakanKebangsaan/Kemerdekaan;
l0_l
Pedo.nanPelaksanaanKeprorokotan di Lrngkhgan KementerianAgama
c. Ketua Umum Partai Poliiik dan Ketua Umum Golonsan Karya. rebaSaimane dimakud datan UndaneUnd;nc pdrraipolitikarn joloneri Nomor{ Tahun1975 renrdns Karya sebagainLrna retahdiubdh denganUndang-Unding Nomor3 Tahun1985: d. Pemilik Tanda KehorrnatanRepublik Indonesia berbenruk Bintang sebagairnanadinaksud dalam pasal )OI. urut Nomor I sampaidengan5 Undang,UndangNomor 4 Tahun 1972 t€ntangPerubahandan TambahanketentuanrnenEenai beberapa_ Tanda KehorrnatanRepublil, lndonesialang berbentukBintang dan tentangUrutan DemjattTingkatJenis Tanda Kehomatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintangyaitu: 1). BintangRepublikIndonesia Adipua (l); 2). BintangRepubliklndoncsiaAdipradana(Itt; 3). BinrangReublil Indonesia Ulama(m)l 4). BintangRepublikIndonesiaprarama(IV); 5). BintangRepublikIndoresia Namya(\.). e- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ketua hesialium KonferensiWali-wali Gereja Indonesia.Ketua persekutuan cereja,gereja Indonesia. Ketua parisada Hindu Dharrna Indonesia.KetuaPerwakilanUnat BudhaIndonesia; f. Tokoh lain yang ditentukanolehpemerintah.
3. Tokoh Masyarakattertentutingkat Daerah,meliputi:
a. Ketua De$an PimpinanDaerahparrai p;trlik dan Ketua DewanPirnpinanDaerah GolongenKarya; b. PernukaAgarDadanPemukaaalatsetempar: c. TokohlainyangdirenrukaD olehpemen;tahDaerah.
10,+
PedomanPglaksanaanKeprotokoan diLinOkunganKementeranAgama
BAB III TATA TEMPAT Pasrl 6 PejabatNegara,PejabatPemerintahdan Tokoh Masyaxakatterterfu alalam acara kenegaraandan acam resmi menalapaturuta[ tata tempat. P$d 7 Tata tenpat bagi Pejabatnegaradan PEabatPemerintahalalamacara kenegaraanbaik yatrg diadakan di lbukota NegaE atau ah luar Ibukota Negar4 urutannyaditentukansebagainanadirr,aksuddalam Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangNomor I Tahun 1987 tedang Prctokol, yaihr: a. Presiden; b. wakil Presiden; c. KehraL€rnbagaTertinggi/TinggiNegara; d. Menteri Negara;PejabatFng diberi kedudukansetingkatdengan Menteri Negara,Wakil Ketua LembagaTertinggi/Tinggi Negara, PadglimaAngkatanBersenjata,Kepala Staf Angkatandan Kepala KepolisianRepublikIndonesia; €. Ketua Muda Mahkamah Agung; Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, terrnasuk Hakim Agung pada MahtGnah Agung; f. PimpinanLembagaPemedntahNoIl Kementeriandan PejabatPemefintahtertenhr. P.sd
t
Tata tempal bagi Tokoh Maslarakat t€ttentu titrgkat Nasional sebagaimanadirlaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam acara ke[egaraanahu acararesmi ditennrkansebagaiberikut: L Mantan Presiden dan Mantan wakil Pr€siden Republik Indonesia, pada urutan tata ternpat setelah Wakil Presiden sebasaimaDa dimakud tlalam Pasal7 huruf b;
105
I Pedoma. PeiaksanaanKeprotokotan di Lingkungani(emenlerianAgama
2. Perintjs KebangsaaturKemerdekaaq pada unLtantala tcmpat sctclah kelompok Ketua LembagaTedinggi/TinggiNegara sebagarmana dimaksuddalampasal7 huuf c; 3. KetuaUmumPartaiPolilikdanGolonganKaryapadaurutantala tcmpat selelahkelompok Menteri Negara,sebagairnana dirnaksuddalamPasal7 hunrf d; 4. Pemilik Tanala Kehonnatan Republik Indonesia b€rbentul Bintang. Pada urutan tata tempat setelah kelompok Ketua MahkamahAgung sebagaimana dimakud datampasal7 huruf e;
5. Ketua Umum Majelis tnama Indonesie,Ketua presidium Konferensi Wali-wali Gereja Indonesie, Ketua persekutuan Gereja-ger€ja Indonesia Ketua parisada Hindu Dhama Indonesia.Ketua PerwalianUmat Budha Indonesiapada urutan tata tempats.telahkelompokpimpinanLcmbagapemerintah Non Kementerians€bagairnana dimaksuddalampasal7 huruf f
PedomanPelaksanaafKeDrolokolandi lingkungan KementenanAgama
Pasal 11 (l). Dalam Pejabat Negara. Pejabat Peme ntah atau Tokoh Masyara*at tertentu berhalanganhadir pada cara kenegaraan atau acararesmi maka tenpatnya tidak diisi oleh Pejabat}ang mewakili. dimaksud dalam ayat (l) (2). Pejabatyang mewakili sebagairnana mendapat tempat sosuai dengan kedudutan social dan kehornatanyangditerirnaDlaataujabatan}?ng dipangkunya. Pasal 12 Dalamhal PejabatnegaradaDPejabatPemerintahmemangkujabatan lebih dari satuyang tidak ada tingkatnya,lnaka bagiDyaberlaku tata tempat)langututannfa lebih dahulu. Prsal 13
Pasal 9 Taia tempat bagi Pcjabat yang menjadi Tuan rumah atalam pclakanaan acararesmi baik yang dia&kan di pusat ataudi Daerab drtcntukan scbagai berikxt: L Apabila ac:ra resmi tersebut ditudiri presiden dan presiden dan/atau Wakl Presiden. Pejobar ts.sebutncndampingipresiden dff/atauWakilPr€siden; 2. ApabilatidakdihadiriPresiden daD,atau Wakil presiden.pejabat tcrsebut mendampingi Pcjabai Negara Car/atau pejabat Pcmerintah yangtertinggikedudukannya.
atau acararesmi yane (l). Tata lempatclalamacarakcnegaraatr diselcnggarakanoleh Lcmbaga Teitinggi dan Tinggi Negara Diatur oleh Leribaga rnasing-masing dengan berpedoman kepaalaketentuanscbagainBnadirnaksuddalamPasal 7, Pasal 8, dan Pasal9. (2). Tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarakanoleh InstansiPemerintahdi Pusatdiatur oleh IDstansimasing-masing denganberpedomankePadaketentua[ sebagaimanadimaksud dalamPasalT,Pasal8, danPasal9. Pasal 14
Prsrl l0
(r).lsteri yang mendampingisuamisebagaipejabatNegaraatau
PejabatPemerintahatau Tokoh Masyarakattert€ntu dalam acara kenegaraanatau acara rcsm mctchpat iempat sesuai denganurutantata tempatsuani; (2). Apabila lsteri vang menjabat sebrtaj pejabat Negara atau P€Jabat Pemeri ah, dalamacarakjncgilmanatauacararesmi, suamimendapat tcmpalsisuaidenganrrrLrirntatatcmpatisteri.
rc6
(1 ) Pejabat Ncgara, Pejabat Pemerintahdan Tokoh Masyarakat tertentutingkat Daerahdalamacararesmi ,ang diselenggatakan di daemh, mendapat tempat sesuai dengan ketentuan tata lCmpaL
dirnaksuddalam ayat (1) ditentukan (2). Tata telrlpat sebagairnana denganurutan sebagaiberikut: 1. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, Ketua Dewan PerwakilanRakyatDaerahTingkat I.
107 ,.1
1
PedooanPeaksanaan Keprotokotan di Lingkungan Kemenlerian Agama
2 . Panglima Daerah Militer,/Komandan Komando Resort
Militer, KorDandan T€rtinggi Kesatuan Angkatan dan Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan I9LRI, r mggl; 3. utemur, Sehetaris Wilayah Daerah Tingkat I, !a_ti! Wakil KetuaDewanPer\rakilanRakyatDaerahTingkat I; 4. KepalaKantor Witayah Kementerian/Lembaga pemerintah Non Kemmterian. Walikotamadya.K*ui eengdilan Negeri, Kepala Kejaksaatr Negeri, Koman-da[ Resort Milit€r/setbgkat, tokoh MaslaGkat tertentu Tinskat Daerah; 5 . PejabatPemeriatabDa(ah IainnyasetingkarAsisteo. Dalam hal acam resmi yang diselenggarakan oleb PemerintahDaerah datr dihadhi oleh pejabat Negara di Pusat, Pejabat Pemerhtah pusat dan toion Masyarakat tefientu Tingkat Nasional tata tempat disesuaikandengan memperhatilGnurutan tata tenpat sebagairnana dilllaksud dalamketentuanPasal 7, pasal 8, danpasalg. BA3 IV TATA UPACART{ Pasrl 15. (l). Upacaradalanracarakenegaraandan acararesmj dapatberupa
Upacarabenderaataubukanupacarabendera. (2). Unfuk keseragaman,kelancaraD,ketertibaD dan kehidmatan jalannya upacara dalam acara kenegamandan acara resmi, diseleDggarakanberdasarkantata upacara yang anta$ lain meliputi pedomanumumtata upacan danpelaksanaan upacara. Pasd 16 ( 1 ) . UDtuk melahanakanupacambenderadalamacarakmegaraan atauacamresmidiperlukan: a. Kelenglapanupacara; b. Perlelgkapanupacara; c. Urutanacaradalamupacara.
108
Agama di LingklnganKementenan K€prciokolan Pelaksanaan P€doman
(2). Khususuntuk upacarabenderadalam acarakenegaraanalalam rangkaperingatanHari Ulang Tahun ProklamasiKemerdekaan R@ublik Indonesia,urutanacaraditenhrkansebagaibe kut: a. Petrgibaranbenden pusakamdah putih ditingi dengal lagu IndotresiaRala; Kebangsaan Cipta; Mengheningkan b. c. Detik-Detik Proklamasi diiringi dengantembakanmqiam sirine, bedug, loncerB gereja dan lainlain selama satu menit; TeksProklanasi; d. Pembacaan Do'a. e. Pembacaan (3). UpacaF penururan benderaPusakamerah putih dalam acam sebagai ana dimalsud dalam ayat (2), dilakukan pada *aktu telbenamnya matahari denga! diningi lagu Kebangsaan IndonesiaRaya. Palrl 17 Upacam Penurunan bendera dalam acam resmi laiinya dimaksuddalam dilaksanakanberpedoma[ketentuansebagaimana Pasal16ayat (3). P.sd lE atauacararesmi Upacaradalamacatakenegaraan {l). Pelaksanaan upacam bmdera yang diselenggarakan tidalc dengan disesuaikandenganketentuanPasal 16 (2). Urutan acara dalam acara kenegaman berupa kunjungan kercgaraan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahanasing dikelompokandalam: a. Acam petryambutankedatangantamu negara; b. Acarapokok kunjungan; TamuNegara. c. Pelepasa.n (3). Urutanacaradalamacararesmilaifilya terdii dari: a. Pembukaai/Sambutaq b. Acarapokok; c. PenutuP.
109
I
PedomanPelaksanaanKeprolokotandt LingkunganKemenreranAgama
o€domdnP6laGanaa. Keprololo'a1drI rlgkungdn Keme.ieda4 Aqama
pasal 19 Pelaksanaanupacara bendeta dalam acara kenegaraanatau acara resmi meliputi pula tata benderaKebangsaarLlagu Kebangsaandan pakalanupacara, Prsd 20 (l). Tata Bendemdalamupacarabendera: a. Bend€radikibarkansarryai saatrnatahariterbenaq b. Tiang benderadidirikan di atastanahdihalaman depangedung; c. Penghorrnatan padasaatp€ngibaraDarau peDurunan bendera. Q, Dalam acara kenegaraanatau acara rcsmi bukan upacara bendem, Bendem KebangsaanMerah putih dipasalg pada sebuahtiang benderada.ndiletakandi sebelahkananmimbar. Prsrl 21 Tata Lagu Kebangsaan lndonesia Raya dalam upacara Kenegaraanatauacararesmi: a. Apabila diperdengarkandmgan musib maka Lagu Kebangsaan IndoDesiaRayadibunikan leng.l(apsatu.kali; b. Apabila dhyanyika4 rnakadint?nyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertarnadetgan dua kali ulangan; Pada saat lagu KebangsaanIndonesia Raya diperdengar-kan. Seluruh peserta Upacam mmgambil sikap sempurna dan memb€rikanpenghormatanmenlrrutkeadaatrserempaL Pada l'laktu mengiringi pengibaran/penurunanBendera tidak dibeDarkandenganmmggunakatr musik dari tape recorder at^, Plringan; Jika tidak ada korp musildgenderingdan atau sangkala,maka pangibararL/penunman bendera.fiiringi dengannyanian bersaina denganLagu KebangsaanIodonesiaRaya.
I l0
Pasrl 22 (l). Pemakaianpakaianupacaradalamacarakenegaraanatau acam resmidisesuaikanmenurutjenis upacaratersebut. (2). Dalarn acara kenegaraandigunakan Pakaian sipil Lengkap, PakaianDiaas upacara kebesaranatau pakaiannasionalyang berlaku sesuai denganjabatannya atau kedudukannyaalalam nrasyaraKaL (3). Dalam acararesmi ahgunakan PakaianSipil Harian atau SeragamKORPRI. Prsal 23 diselenggarakan o) Tata upacamdalam acararesmi lainnla yang pusat naupun daerah oleh LembagaPemerintahbaik di tingkat dilaksanakandenganberpedomankepada ketentuanBab ry PemturanPemerintahini. Tata upacam dilingkungan Angkatan bersenjata Republik Indonesia diatur terdiri oleh Panglirna Angkatan Bersenjata Republik IndonesiadenganberpedomankepadaketentuanBab IV PelahrranPemedntahini.
a\.
BAB V TATA PENGHORMATA}I Pasal 24 (1). Dalam acam kenegaraanatau acara resmi, Pejabat Negara, PejabatPemerintahdan Tokoh Masyarakattertmtu mendapat penghormatansesuai dengan kedudukannya dalam Negara, PemerintahatauaialamMasyamkat. (2) PenghormatansebagairDana dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberiaDtata tempat, juga berupa penghorrratan bendera Kebangsaan,lagu Kebangsaandan penghorrnalan jenazah apabila meninggal dunia serla pemberian bantuan saranayang diperlukanuntuk melakianakanacam. lll
Pedman PeaGanaal Keprotototanor ti4ghLnganKerenreran Ag6ma
P|sal 25 ( 1 ). Pemberianpenghomatan menggunakanBenderaKebanqsaan -acara MerahPurihdanLaguKebangsaan Indonesia Rayadatam kenegaraanahu dalamacararesmi dilaksanatansesuaidensan kedudukanpejabat yang bersangkuLan dan sesuai denian kelmnranpmggunaanBenderaKebangsaan Merah purih dao lagu kebangsaanIndonesiaRayayangberlaku. (2). Selain penghonnatansebagaimanadimaksud dalam ayat (l) apabila Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyaralot tertentu meninggaldunia, penghormatandiberikan alalambentuk pengibamnsetengahtiang BenderaKebangsaan Merah Putih sebagaitandaberl?bung selarna*,aktu tertentu. (3). PengibaranSetengahTiang BenderaKebangsaanMerah putih ditetapkansebagaiberikut: a. Selanratujuh hari bagi Presidendan Wakil Presiden b. Selama lirna hari bagl Ketua Lembaga tertinggi/TinggiNegara; c. Selamatiga hari bagi Menteri Negara, pejabat yang diberi kedudukansetingkatdenganMente Negara,Wakil Ketua LembagaTertinggi/Tinggi Negara,panglinraABRI, Kepala StafArgkalandanKepalaKepolisianRl. (4). Dalam hal Mantan Presiden.dan mantan Wakl presiden meninggal dunia berlaku ketentuan sebasaimanadimaksud dalamayat (3) hurufa. (5). Hari-hari selarna pengibaraD setengah tiang Bendera K€bangsaanMe.ah Putih tersebut dinyatakan sebagai hari BerkabungNasionaldandikibarkandiseluruhpelosoktanahair. Pasal 26 Dalam hal PejabatNegaralaiDnya.Ketua,/KepalaDLeLlur Jenderal dari LembagaPemerintahNon Kementerian,atauTokoh Masyarakat tertentulainnya meninggaldunia,berdera KebangsaanMerah putih dikibarkan setengahtiang sebagai tanda berkabung dilingkungan instansirnasing-rrasingselanradua ha .
t12
PedomanPelaksanaanKeprotokoan diLngkungan Kem€nlorianAgama
Pasrl 2? Dalam hal jenaz,ahPejabatNegara,pejabat Pemerintahdan Tokoh Mas]fiakat tertentu sebagairnaDaditetapkan dalam Peratuan Pemerintahini meninggaldunia di luar negeri,pengibaransetengah Merah Putih dilaksanakansejaktanggal tiang BenderaKebaDgsaan jenazahtersebutdi lndonesia. kedatangan Prsal 2E PelaksanaaD Pengibaransetengahtiang benderaKebangsaanMerah Putih dilal:ukansesuaidenganketentuandan tata carayang berlaku. Pasal 29 Apabila pengibaransetengahtiang benderaKebatgsaanMerah Putih peri[gatan tersebutberlangsungbersamaandenganpenyelenggaraan dikibaikan Hari Nasional, rnaka Bendera KebangsaanMerah Putih secampenuh, Pasal 30 Penghormatan berupa pengantaranatau penyambutanjenazah. -dan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negam. Persernayarlar1 PejabatPemerintahdan Tokoh Masyarakattert€ntu dilakrkan sesuai denganketentuanyang berlaL:ubaginya. Pasal 31 Penghormatanberupa bantuat sarana.Pemberian perlin dungan ketertiban dan Keamanaf yang diperlukan dalam melaksanalenacarttugas diberikan sesuaidenganketeutuanyang berlakubaginyadengantidak menimbulkansifat berlebihan.
ll3
P€domanPelaksanaaoKep.orokotandi Lingku.$n K€menterianAgama
Pasal 32 (l). P€laksanaantata penghomratan dalam acara resmi yang
diselenggarakan oleh pemerhtahdaerahberf,edomanketentuan Bab V PeratuanPemerintahini. @. Tata psnghornatan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik lndonesiadiatur lebih lanjut oleh pa.nglirnaAngkatan B€rsenjata dengan berpedornankepada ketentuan BAB V PfraturanPemerintahini.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasat 33 Tata ternpat Tata upacaradan tata pmghorrDatandalam acararesmi yaDg diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia berpedornan padakelenruan yangdiarurdalamperanlranpemerinrah
PedomanPelaksanaanKeprolokolandi LingkunganKemenlerianAgama
Lembaga diatur oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga/ PemerintahDaerahyangbersangkutan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Prsal 35 PelahrraDPemedntahini mulai berlaku pada tanggal diunalangkan, agar setiap orang mengetahuinya,memerintabkanpengundangan PerafiIan Pemerintahini denganpenempatamF dalam Lembaran NegaraRepublit Indon€sia. Jakarta Ditetapkandi I Padatanggal : 26 Desember1990 PR-ESIDENREPUBLIK I}IDOITESIA.
ltu.
ttd
Pasal 34 (1). Pelaksanaanpengatumntsta tempat. Tata upacara.Dan tata penghomratandalam acarakenegaraanatau acararesmi yang diselerggarakanoleh LembagaTertinggi/Tinggi Negara diatur oleh rnasing-masingLanbaga tersebut dengan berpedonan kepadaPeraturarPemerintahini. (2). Pelaksanaan tata ternpat,tata upacaraalantata penghorrnatandi Linghngan Angkatan BersenjataRepublik Indonesia diatu lebih lanjut oleh Panglima Angkatan Bersenjata dengan berpedomank€padaPeraturanPemerintahini. (3). Ketentuanpelaksanaanacara kenegar:umsebagairnanadiatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatw lebih lanjut oleh Menteri/Seketais Negara. Selalo Ketua panitia Negara dengaD memperharikansena kebiasaan yang beriaku dikalangan internasional, dan pelaksanaanketenfuan acara resfti yang diselenggarakan oleh KementeriaMnstansi/
114
SOEIIARTO
Diundangkaldi:Jakarta Padatanggal : 26 Desember 1990 Mf, NTER'SDKR.ETARIS NEGARA REPIJBLIK INDONESIA. trd MO E R D I O N O
5
PedomanPelal€an@nKeprolokolandi LingkunganKemenierianAgam6
LEMBARAN I\EGARA REPUBLIK INDONDSIA TAIIUN 1990NOMOR : 90 P trNJE LA S A N A TA S PERATURAN PEMERINTAII R-EPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAIIUN 19M .
TE NTA NG
KETENTUAII KEPROTOKOLAII MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TAT A PENGIIORMATAII T]MUM Ketettuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Uida[g Nomor 8 Tahun 1987t€ntangProtokol menentukantata tempatdan urutad bagi Tokoh Mas)'arakat tertentu, tata upacara dan tata penghorfiDtan bagi Pejabat Negar4 Pejabat Peme ntah Tokoh Masyankat tertedu di Pusatdan di Daerahdalamacarakenegaraan atauaca.raresmi,perlu diafur dmgan PerafumnP€merintah Meskipun terdapaterq)at Pasaldari Undang-Uqdaggtersebutdi atas lebih lanjut dmgan Peraturan )ang memerluhn PengaturaDnya Pemfrintab narnrm karen:r adanya keterkaitan )rang erat antara mat€ri yang satu denganlainnya. Maka pengaturannyadirangkum dalamsatuP€mturanPsm€rintah. Tokoh Masyarakat tdtentu dalam Peraiuao Pemerintah dirinci dalam Tokoh Masyarakat Tertenfir Tingkat Nasional dan Tokoh Masyarakat tertenfir Tingkat NasioDal dan Tokoh Masyarakat tertentu Tingkat Daerah sejalan dengan adanya Pejabat Negara, PejabatPemeriDtahdi tingkat Pusat dan Daemh serta adatya acara kenegataanatauacararesmiyarg diselenggarakan di Ibukota Negara ataudi luar IbukotaNesara.
116
Agama Kemenbnan di Lingkungan Keprotokolan Pelaksanaan Pedoman
tentangProtokol te$ebut di atasdiatur BerdasarkanUndang_undang lebih la4iut meng;i tata terryat danurutan bagi Tokoh Maslarakat tertentuTingkat Nasional dalam acara Kenegaraao atau acam restrll dengan memperhatikan tata te4at bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahsehinggaterdapatkeserasiandaltm peogaturan_nya' Mengenai-tara tieepat bagi Tokoh Masyarakat tertenhl Tingkat Daerahdisesuaikandengar berpedomankepadapengatuian di atas. juga Dalam Peratura! Pemerhiah ini. selain tata tempat' diatur lebih lanjut nietrgemi tata upacaradalam acam kenegaraan nlo *""o ,""roi untuk- keseragarrran,kelancara4 ketertiban dan Kekhid$atan jalarml'a upacara, antara lain meliputi susunan 'laII orutan upacan. Peoyeielggaraan Upacara Kelengkapan dan perlengkaian uPacara, perlakuan terhadap Bendera Kebangsaan' -rfu-gru"o, p"k"iup"tnr-a- dengan memp€thalikan Lgu lelab ada' perarunnpmrndang-undangan '.aDg pemb€tianhormatbagi PejabatNegara' Untuk melaksanakan acara PeiabatPemerillab dan tokoh rnasyarakatterteDtu 'lalam id diatur kiegaraan atau acararesmi. dalam PeraturanPemerinlah lebih lanjut meryemi tata Peng-hom4tar! yaug meliputi antarala1n tata terryat penyediaankelengkapatrsarana)'ang diperlukan untuk ielan-caranupacara.dengaomempdhatikanperaturan tercapainya atauperatumnlain yangtelah ditetapkatr' perundang-undangan Paaturantata tellpa! tata upacaradan tata p€nghor-rnatandi Daerdb diselenggarakansesuaidengankeadaandi Da€nh masingmasingdenganberPedomankepadaPeratumnPemerintahini Tataterryatpadahakekamlammgandungunsur-uisursiapa siapa yang mendapat hak yang berhak Gtitt aia*uutna meriorioritaskandalam uulan tempat.Orang yang mendapalkan adalah seseorangkarenajabatannya' remoat unnrk didabulu-kan alau Masyarakat pangkutdan deraiam)€di dalam Pemerintahan
tt7
Pedoman Pelaksanarr heo.otorotaror_ingrulgan\ementer,a.Agama
PengaturanTatatenrpatdalamPeratumnpemerintahini diatur urutan tata tempatberdasarkankelompok. Aturan dasartatatempatpadaumumn," adalahsebagaiberilot: (1). Orary yang berhak ftendapat tata urutan yang pertarnaadalah mereka yang mempunyai urutan paling dEaD atau paliDg mendahului; (2). Jika merekabedajar, maka yang berbedadi seb€lahkanandari omng ,?ng mendapaturuta[ tata tempatpaling utamaalanyang paling tinggTmeddahuluiorangyangduduk di sebelahkirinya. SebagaicoDtohdapatdikemukakan,misalnya:
,
L Jika menghadapmeja, naka tempat utama adala.hyang ftenghadap ke pinru keluar dan tempat tsrakhir adalah tempatyangpalingdekatdenganpintukeluar; 2. Jika berjajarpadaga s yangsama,makatempatyang paling utanra adalah tempat sebelah kanan iuar, rempat paling rengah; 3. Apabilanaik kendaraan, bagiseseorang yangmendapattata urutanpaling utamamakadi kapal terbangraik paling akhir, tuRm paling dahulu, di kapal laut naik dan turun paling dahulu, di mobil arau kereta api, naik dan turun paling dahulu duduk paling kanan, dan orang keriga dudut di tengall letak kendaraan/mobil,pintu kananmobil beradadi amhpufi.r ke luar gedung; 4. Pada kedatangandan pulang omng yang paling dihormati selaludatangpaliDgakhir danpulangpaling dahulu; 5. Jalur k€hormatanorang yang paling dihormati harusdating dari arahsebelahkanandari Pejabatyangmenyambut. Bila orangyangpaling dihormati yang menyambuttamu. maka tamu akandatangdari lrah sebelahkiinya. Contoh-contohtersebutdi atasmerupakankebiasaan-kebiasaan yang sampaisekarangberlaku dalampraktek. Dan rnasihakan berkembang secara sesrui kebutuhan dan kondisi yane dihadapi.firrena in ah makaperaturan mengenaiprorocol iidai mulrgkin diatur keseluruhanaya.Secaraterpe nci dan s€cara ll8
Agama di Lingkungan Kernentenan Keprotokolan Pedoman Pelaksanaan
tertulis, namun harus disesuaikanterus dengan kebiasaan kebiasaanyang berkembangalanmemperhatikanpula norma nonna dan kebiasaaD-kebiasaan)ang berlaku dalam memperhatikanhubunganintemasional. PASAL DEMI PASAL Prsal I Cukupjelas. Pasd 2 Cukupjelas Ayat (1) Acara kenegaraanpada dasamyajuga merupakanacam resmi, tetapi karena sifatnla kenegaman, acara ini hanya diselenggarakanol€h NegaF. Hal ini membedakandengancara resmi lainnya yang diselenggarakanoleh Departemen/Instansi baik PusatataupuDDaefah. Ayat (2) Acara keoegaraantidak harus selalu berupa upacam B€ndera, melainkan ada kalanya diselenggarakantidak berupa upacara bendera misalnya jamuan kenegataanmenghomati Kunjulgan asing. KepalaNegaraatauKepalaPemerintahan Pasel 3 Cukupjelas Ayat (1) Untuk kelancaranpelalsanaantugas Mederi/Seketaris Negam selaku Ketua Panitia Negara dibantu oleh Kepala Protokol Negara.
I l9
PedomanPe aksanaanKeprotokolandi LingkunganKemenl€rianAgama
Agama Pelakssnaan Koprotokolan di Lingkungan Kem€nleaaf Pedoman
Ayat (2) YangdimaksuddengandiseJenggarakan secarapenuhdalamayat ini babwa dalam acarakenegaraan,tata ternpat,tata upacaradan tata pmghonratan harusdilakanakan dengan mengikuti aturanaturanyang telah ditetapkandalamacara.Misalnyaurutantenpat Menteri sesuaidmgan urutarn),? demikian pula urutan tempat Duta Besar,kehadfan Pejabatyang diundangtidak boleh diwakilj dan sebagainya.
Pasrl 6 Cukupjelas
Pasrl 4 Cukupjelas
Urutan tempat Menteri diatur menuut unrtan Menteri yang ditetapkan dalam Keputusar Presiden tentang Pembentukan Kabinet.
Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Acara resmi yang diselenggarakar oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara- Instansi Pemerintah Pusat pada prinsipnya tidak hanya dapat dilaksanakandi Pusat,tetapi juga dapatdiselenggarakan di Daerah.
Pssal 7 Uruta[ tata tempat dalam ayat ini disusun berdasarkan pelrgelornpokaqdan teknis pelaksaManurutan tata ternpatdalam acaratesnu disesuaikanmenurutternPatupacara.
Dalam hubungan yang berkenaan dengan Perwakilan Asing Menteri Luar Negeri RI diberi tata uutao mendahuluiKabinet lainnya. Urutan tata terpat antar Pegawai Negsi diatur metrurut senioritasdenganmenberikan tata urutan sesuaiJabatan. Mantan Pejabat Negara,/PejabatPemerintah mendapat ternpat setingkatlebih rendahdari padayang rnasihberdinasakil tetapi mendapattempat pertama dalam golongan )ang setingkat lebih rendahitu.
Ayat (3) Cukupjelas Prsrl 5 Cukupjelas
Isteri Pejabat Negara dan Pejabat Asing mendapat tempat setingkatsuaminya.Para Duta Besar/K€palaPewakilan Negara Asing mendapattempatkehorrnatanyang utama diantamPejabat Negara.
Ayst (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas
Tata uutan pam Duta Besar, Kepala P€rwakilaDNegara Asing, ditetapkan berdasarkan tatrggal peny€ralEn suat-surat kepercayaankepadaPresiden.
Ayat (3) Cukupjelas
Para Duta Besar R[. Diberi tata lrutan setingkatM€nteri, tetapi diatur setelahMenteri-Menteri Negara alanWakil-Wakil Ketua LembagaTertinggi/TinggiNegara.
120
r21
Pedoman Pelaksanaar Kep.olokolan diLinlkunganKemenreanAgama
Pmgaturan tempat antara Pejabat-PejabatRI, bersama-sama dengan pam PejabatPerwakilanNegara Asing, adalah sebagai berikut: - Apabila yang menjadituan rumahpihak PemerintahAsing, maka Pejabat Negara./Pejabat PemerintahRI, mendapattempat satu tingkat lebih tinggi dari pada Pejabat-pejabatPerv/akilanNegara Asing dan tamu asing lainnya yang setingkat atau dianggap sedefajat.Menteri Luar Negeri RI, mengikuti urutan tempatpara Duta Besar,baik IndonesiamauputrAsitrg; - Apabila }?ng menjadi tuan rumah pibak PemerintahR[, maka PejabatNegara,?ejabatPemerintahRI, diberi tempat satu tingkat lebih rendahdari padaPejabatPe.wakilanNegaraAsi[g dan tamu asitrglaiDnF setingkatataudianggapsederajat; Pengaturan tempat resmidi atas 'rng dalamhal acarakenegaraarvacam dilaksaDakansecara berselang, laitu dalam hal tuan rurnah Pem€rintahRI, maka penernpatandimulai denganpejabat asing dan dalam hal ini PemerintahAsing )rng menjadi tuan ruriatl makadimulai denganPenempatanPejabatIndonesia. P$al 8 Cukupjelas
Agama Kem€nterian di Lingkongan Keprotokolan PedohanP€aksanaan
Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Pasal ll Cukupjelas Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Paala dasamya kehadiran pada ac:ra kenegaraan tidak dapat diwakilkan. Apabila undangaDdi*akilkan maka yang mewakili menalapattata tempat sesuaidenganjabatan J'ang mewakili Oleh karena itu yang bersanglortan,tidak dapat menduduki tata tenpat yangtelah disediakanuntuk PejabatyangdiundaDgresmi. ' P a s a l l2
Pas.l 9 Acara resmi yang diselenggarakanoleh pemerhtah pusat misalnya KementeriaD,{Lembaga PemeriotahNon Kementeriandan diadakan di Daerahdan dihadiri olehPresidendan/atauWakil Presidenmaka yang rnendampinginya sebagai tuan rurnah adalah Menteri/PimpinanLembagaPerne ntahNon Kementerian. Tetapi kalau acararesmi tersebutdiselengga€kanoleh Daerah itu seDdiri dan dihadiri oleh Presidendan/atauWakil Presidenrnaka )'ang mendampiDgisebagai tuan rurnah adalah Gubemur atau Bupati yangbersangkutan.
Pemerintahmemangkujabatan Dalam hal Pejabat Negata,/Pejabat tingginF, rraka bagin)'aberlaku tata yang sama tidak lebih dari satu Hal ini juga berlaku bagi tempat yang urutannya lebih dahulu. PejabatNegara,fejabatPemerintahyang sekaligusmenjabat tokoh masyamkattertentu,baginya meddapattata terpat yang uutarnya lebih dahuluPenangkuanjabalan seperti di atas misalnya Wakil Keh.raDewan Perwakilan Rakyat merangkapsebagaiKetua Partai Politik yang dalam peratumn Pemerintah ini ditentukan sebagai Tokoh Mas)'arakattertentu. Pasal 13 Cukupjelas
Prsd 10 Cukupjelas
122
r23
Pedoman Pelalcanaan Keprolokolan di Lingkungan Kementeran Agama
Ayat (l) LembagaTertinggi dan Tinggi Negara pada waltu-waktu tertmtu lainnya sepertiSidangUmum MPR. Rapat ParipurM terbukaDPRzu denganAfiadat kesideD sebagaiPengantarNota Keuangandan RAPBN. Dalam bal dernikian maka LembagaT€rtinggi dan Ti{ggi Negara tersebut dapat mengatur tata terpahya sendfi tetapi dengan berpedomanpadaketentuanPasal7, Pasal8, dan Pasal9 Peraturan Pemerintahini. Ay.t (2) Demikian pula Instansi Pemerintah Tingkat Pusat mungkin mengadakansuatu acararesmi. Dalam hal demikian maka Instansj yang b€rsangkutanmengatur tata tempatnyadengan berpedoman kepadaPasal 7, Pasal 8 , danPasal 9 PeraturanPemerintahini. Namun Demikian sebagai pedoman umum perlu diperhati-kan bahwa)ang mendapattempat la.ngsunglebih tinggi da tuan rurnah adalah: a. Mereka)ang dalam aturanlala temparmempunyaikedudukan lebih tinggi dari padatuanrumalu b. MerekayangmenjadiKepataTertinggi (atasan)dari tuanrumah. Prsrl 14 Cukupjelas Ayat (r) Cukupjelas
PedomanPelaksanaanKep.olokolandi LingkungatK€menterianAgtma
Sebaqaipedomanumum pada acarar€smi dlmanaKepalaDaerah benindak sebapi nran rumah Perlu diperhatikanbahw? lempat utarnaditempatiolehKetua Muspida/Kepaladaerah' Bila oada aiara tersebutdihadiri oleh Presiden/WakilPresidenatau dogkatpusatatauPejabatDaemh Pemerintah PeiadatNeeara,/Peiabat tul-yu yuig lebiir tinggi kedudukannyaTau tempatdisesuaikan denganrneri-pohatikan tetenttran dalamPasal7, Pasal8, dan Pasal 9 PeraturanPemerintahini Pasel 15 Cukupjelas Ayat (1) Cukupjelas Ayet (2) Cukupjelas Pasd 16 Cukupjelas Ayrt (1) suah upacaradengantenib khidmat dan lancar' Untuk pelaksanaaD baik upacara kenegaraanatau acam resmi dipelhatikan adanya DedornanLalaupacaray:rng memualperencanaandan pelaksanaan uoacara.unnrkdapatmenjawabapa.siapayangharusbetbuatapa' dimana ltempat) bitarnana(waLlu). dan bagairnanatala caranya karena itu perlu disusm podomanumum upacaradan pelaksanaan upacara. Pedornan unnrm uPacaE meliputi kelengkapan upacara 'lan perlengkapan upacar4 langkah-langkah persiapan, petunjuk pelalsanaanupacaradan susunanupacara.
Ayat (2) Cukupjelas Ayrt (3)
Kelengkapan _ upacaraantara lain: Inspekur Upacara,Koman-dan Upacaia, Penanggungjawabupacan, peserta uPacara, pemba\€ naskab,pembawaacara.
t24
t25
Pedoman Pelatsanaan Keprotokotan di L ngkungan Kemenrerian Agana
PerlengkapanUpacara, antara lain: Tiang bendera dengan talj, bendera,mimbar upacara,naskahyang akan dibacakan,pengeras suaradan sebagainya. LangkahJangkahpersiapanantamlain: Menlusun acara,tata numg, pengah[an tempat, membuat petunjuk pelaksanaanupacan dan jenis ataumacampakaianyang harusdipakai. menetapkan Dalam petunjuk pelaksanaanacara llarus tercermin siapa harus beibuat apa dan kapaa ia harus berbuat.Kolom-kolom yang perlu terdapatdalampetunjuk pelaksanaanupacamadalah: Nomor, iar& Acara, UraianpeIrlbawaacara, kegia-tan, keteranganpelaksanaan. Ayat (2) Cukupjelas
PedomanPelaksanaanKeprolokolandi L ngkunganKehontenanAgama
Ayat (2) Acara penFmbutan meliputi persiapansampaidenganpelaksanaan kedatangaD tamutcrmasukmcmperkenal-kanparapejabattinggi. Acara pokok kunjungan dapat berup4 missal kunjungan kehormataD,ziarahke rnakampahlawan,pembicatumresmi,jamuan rmkan, penyanpaian komunikd konfer€nsi pers, yang pelaksanaanrryadisesuaikan dmgan waktu, sifat atau jenis kunJungannya, Acara pcnyambutantcrscbutselaindimalGudunhrk menyatakanmsa hormat, juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan rnartabatdankebesaranNegaradan BangsaIndonesia. Ayet (3)
Ayat (3) Cukupjelas
Acara pokok misalnya dapat berupa peresmian dan penandataDganan prasasti,
Pasal 17 Cukupjelas
Pasal 20 Cukupjelas
Pasal lE Cukupjelas
Ayat (1) Cukupjelas
Ayat (1) Paala acara kenegaraan dan acara resmi bukan acara bendera diperlukanpula persiapanmengenaikelengkapandan perlengkapan upac a serta urutan acara. Kelengkapan upacara meliputi: baya acar4 peserta upaca dan penanggungjawabnya. !em. Sedangkat perlengkapan upacam meliputi tempat up"c-u d* perleDgkapan fi sik lainnya.
Ayat (2) Cukupjelas Pasal 21 Cukupjelas Pasal 22 Cukupjelas Ayat (1) Cukupjelas
126
t2'1
P€doman Pelaksanaan Keproioko an diLinqkungan Kementeian Agama
Aoama Kemenlenan di Lingkungan Pelaksanaan Keprotokolan Pedoman
Ayat (2) Cuhrp jelas
Ayat (5) Cukupjelas
Ayrt (3) Cukupjelas
Pasrl 26 Cukupjelas
Prsd 23 Cukupjelas
Pasal 27 Cukupjelas
Ayat (1) Cuhrp jelas
Pasrl 2t Culorpjelas Pas.l 29 Cukupjelas
Ayst (2) Cukupjelas
Pasal 30 Cukupjelas
Prsal 24 Cukupjelas Ayrt 0) Cukupjelas Ay^t Q) Culorpjelas
Pasal 31 Cukupjelas Pssal 32 Cukupjelas
P.sal 25 Cukupjelas
Ayat (1) Culqrpjelas
Ayrt (1) Cukupjelas
Ayat (2) Cukupjelas
Ayat (2) Cukupjelas
Pasrl 33 Cukupjelas
Ayat (3) Cukupjelas
Pasal 34 Cukupjelas
Ay{t (4) Cukupjelas
Ayat (1) Cukupjelas
128
t29
Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Kementenan fuama
PedomanPelaksanaanKeprolokolandi LingkunqanKemenrenanagama
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPI,BLIK INDONESIA Nomor7l TAHUN 1993 TENTANG PETIINJI]K PELAKSANA KEPROTOKOLAN DI LINGKTINGAN DEPARTEMEN AGAMA
Ayrt (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas P$rl 35 Cukupjelas
MENTEzu AGAMA REPI-IBLIK INDONESIA
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK IIIDOI\IESIA NOMOR : 3432
130
Merctapkalt : Bahwa dengan telah dikeluarkannya Undangu[dang Nomor 8 Tahrm 1937 tcntang Protokol dan Peratutan Pcmetintah Republik Indonesia Noinor 62 Tahun 1990 tentang keprotokolan mengenaiTata Tempat, Tata UpacaraalanTata aalanya deDgan Peoghormalan serta perkembangaDstruktur organisasidilingkugan KemellterianAgamaperlu meninjaukembali da'n menyempumakanKeputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahm 1984 tentang Jklak Pedoman Kehunasan dan KeprotokoaD di lingkungan KemsnterianAgarDapusatdan daerah. l. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun Metgingat 1974 te[tang Pokok-pokok Organisasi DeParlemen; 2. K@utusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984t€ntangSusunanOrgardsasiDepartemen yangtelah diubahdan disempumakanterakhir dengan KeputusaDPresiden RI Nomor 67 Tahun1992; 3. KeputusanMent€ri Agama Nomor 18 Tahul 1975 tertang SusunanOlgadsasi alan Tata Ketja DepartemenAgama yang telalt diubah dengan dan disempumakan tcrakhir Keputusan an Menteri Agama Nomor 75 Tahun1984;
131
Pedoman PelaksananKeprotokotan di LinlkunganKemenierian Asama
K€putusanMe eri Agarna Nomor 45 Tahun l98l teitang PeoyeDpurnaatrOrganisasidan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propilsi , Kantor DepartemenAgama Kabupa&ri,/Kotadan Balai Pendidikan dan Latihan Tekds KeagarDaan D€pattemen Agarna 5. Keputusa[ Ment€f,iAgamaNomor 303 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Seketariat PengadilanAgamadan Pengadilan Tinggi Agama; 6. Keputusa! MeDte.i Agama Nomor 14 s/d 27 Tahun 1988 tentang SusunanOrgaisasi dan Tafa Kerja IDstitut Aga$a Islam Nege
(rAn\r)
MEMUTUSKAN DengaamencabutKeputusanM€nteri AgantaNomor7 TahunI 984 Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
KEPUTUSANMENTERIAGAMA REPI]BLIK INDONESIA TENTANG PETI'NJTJK PELAKSANAAN' KEPROTOKOLAN DILINGKINGAN DEPARTEMEN AGAMA Menetapkanpetunjuk pelahanaan keprotokolan di lingkungn D@a emen Agann sebagarmana tersebutdalamlampian keputusanini . Petuljuk Pelakanaankeprotokolansebagairnana dirnaksud pada lapmpinn keputusan ini merupakanpehrnjuk bagi para pejabat/pelalsam tugask@rotokolanDepartemenAgama pusat dan daerah. Petunjuk pelaksanaanKehumasan Departemeo Agarna sebagaimanadinaksud dalam larnpiran KeputusanMenteri Agama Nomor 7 Tahun 1984 tetapberlaku. Keputusanini mulai berlaku pada 132
P6domanPelaksanaanKeprotokolandi Lingkhgan KementenanAgama
tanggalditetapkan. Ditetapkan : Jakarta PadaTanggal : 6 Maret 1993
r#r*\)
MENTERI AGAMA RI
3riiuoo T€Nnbusa!: I . MeDkoKesmi 2. Menteri Penerangan; 3. BadanPemeriksaKeuangan(BPK); (BPKP); 4. BadanPengawasKeuangandanPembangunan 5. l(a BakohumasDepanemenPenerangan. 6. KomisiIx DPRRI; gukum dan Perundang-UndanganDepartemen 7. Dten Kehakiman; 8. Dijen A[ggaran DepartemelKeuangan, 9. Sekier/Irjen/ParaDiden/KabalitbangAgamadan Staf Ahli Merteri Agarna; 10.Rekor IAIN seluruhIndonesia; 11. ParaKepalaBiro/Direktur^Qpuslitbang Agamts€kretaris/ Kapus diklat Pegawaidi lingkuaganDE artemehAgama; 12.KepalaKanwil DepartemenAgara seluruhIndonesia; 13.KepalaPTA SeluruhIndonesia; 14.KepalaKantorPeftendaharaan NegamJakartaIV; 15. Biro Hukum dan HunDs untuk dokumentasi.
131
