Kementerian Pariwisata

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA 1.

Nama Unit Organisasi

:

Kementerian Pariwisata

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara,dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; b.

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

c.

pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

d.

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

e.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;

f.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan

g.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

-2-

4.

5.

NO 1.

2

Program

Indikator Kinerja Utama

:

:

SASARAN

1.

Program Pengembangan Kepariwisataan

2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

SUMBER DATA

Meningkatnya kualitas 1 kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Opini keuangan Untuk mengetahui Laporan Hasil Kementerian Pariwisata tingkat kewajaran Pemeriksaan Badan (predikat) laporan keuangan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2

Predikat SAKIP Untuk mengetahui atau Renstra, RKP, DIPA, Kementerian Pariwisata mengukur apakah PK, Renja K/L (predikat) dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Meningkatnya investasi di 1 sektor pariwisata.

Jumlah investasi sektor Untuk pariwisata (US$ Juta). peningkatan investasi pariwisata.

UNIT ORGANISASI PELAKSANA SEKRETARIAT KEMENTERIAN

mengukur BKPM, LAKIP, DEPUTI BIDANG jumlah Laporan Akhir Tahun. PENGEMBANGAN DESTINASI sektor DAN INDUSTRI PARIWISATA

-3-

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

SUMBER DATA

3

Meningkatnya kontribusi 2 kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang).

4

Meningkatnya kualitas 1 destinasi pariwisata.

Jumlah destinasi Untuk mengukur BPS, LAKIP, Laporan pariwisata yang peningkatan jumlah Akhir Tahun. berkualitas (lokasi). destinasi pariwisata yang berkualitas.

5

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

Jumlah wisatawan Untuk mengukur mancanegara ke efektivitas pelaksanaan Indonesia (juta orang) promosi pariwisata mancanegara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

Untuk mengukur Data BPS, LAKIP, peningkatan jumlah Laporan Akhir Tahun. tenaga kerja di bidang pariwisata.

Data jumlah kunjungan wisman yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintupintu masuk tersebut bekerjasama dengan Ditjen Keimigrasian dan BPS serta Kementerian Pariwisata yang diolah dan dipublikasikan setiap bulannya. Data kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah bulan terhitung

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA

-4-

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

SUMBER DATA

6

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

Jumlah penerimaan Untuk mengukur Data BPS devisa (triliun Rp) pertambahan nilai kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata.

7

Meningkatnya jumlah 1 perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).

Jumlah perjalanan Untuk mengukur wisatawan nusantara efektivitas pelaksanaan (juta perjalanan). promosi pariwisata nusantara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia.

Data jumlah perjalanan wisnus diperoleh dari hasil survey rumah tangga (modul perjalanan yang dilakukan sejalan pelaksanaan Kajian Data Wisnus). Hasil Kajian ini berupa jumlah perjalanan dan profil Wisnus yang kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS.


DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA

-5-

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

SUMBER DATA

8

Meningkatnya jumlah 1 pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus).

Jumlah pengeluaran Untuk mengukur Data BPS. wisatawan nusantara peningkatan jumlah ( Triliun Rupiah) pengeluaran wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata.

9

Meningkatnya kontribusi 1 pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

Kontribusi pariwisata PDB (persentase)

sektor Untuk mengukur terhadap peningkatan kontribusi nasional kepariwisataan terhadap PDB Nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB Nominal Tahunan yang terbentuk sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan PDB Nominal Tahunan Nasional.

NESPARNAS, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan


DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

-6-

NO

10

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kapasitas 1 dan profesionalisme SDM Pariwisata

PENJELASAN


SUMBER DATA

Jumlah tenaga kerja di Untuk mengukur sektor pariwisata yang tingkat kompetensi SDM disertifikasi (ribu pariwisata orang).

Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev

2

Presentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).

Laporan kegiatan Job Fair, LAKIP UPT, Monev dan studi Penelusuran Alumni (Tracer study).

3

Indeks Reformasi Untuk mengukur Dokumen Birokrasi (Presentase) implementasi Birokrasi pelaksaanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk mengetahui jumlah lulusan di 4 (empat) UPT Pendidikan Pariwisata yang terserap di sektor kepariwisataan dan sektor terkait baik di dalam maupun luar negeri.

Reformasi

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA

-7-

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA 1.


:

Sekretariat Kementerian

2.

Tugas

:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

3.

Fungsi

:

a. b. c. d. e. f. g.

4.

Program

:

1. 2.

5.


:

dan

pemberian

dukungan

koordinasi kegiatan Kementerian; koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi Kementerian; pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknisi Lainnya Kementerian Pariwisata Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

Eselon I

-8-

NO

1.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

SUMBER DATA

1.

Opini keuangan Kemenpar (predikat).

Untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.

Predikat SAKIP Kemenpar (predikat).

Untuk Renstra, RKP, mengetahui DIPA, PK, Renja atau K/L. mengukur apakah dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

-9-

1.


:

Biro Perencanaan dan Keuangan

2.

Tugas

:

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.

3.

Fungsi

:

a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan manajemen pengendalian; c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan verifikasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

4.

Kegiatan

:

Pengembangan Perencanaan dan Keuangan

5.


:

Eselon II

NO

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)

1.

Meningkatnya 1. Kualitas Kinerja Keuangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Presentase jumlah unit kerja yang menyerap anggaran sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

PENJELASAN

SUMBER DATA

Untuk mengetahui unit Renja kerja yang telah menyerap K/L. anggaran sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

K/L;

RKA

PENANGGUNG JAWAB Biro Perencanaan dan Keuangan

-10-

2.

2.

Terwujudnya 1 rencana program dan penganggaran serta evalusi dan pelaporan yang berkualitas.

Jumlah unit kerja yang melaporkan sesuai dengan SAP.

Untuk mengetahui realisasi anggaran setiap unit kerja apakah sudah sesuai dengan rencana penarikan anggaran.

Laporan Triwulan, Laporan semester dan Laporan Tahunan.

Jumlah unit kerja yang menyampaikan dokumen perencanaan, monev dan pelaporan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian kinerja kementerian dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan.

Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

-11-

1.


:

Biro Hukum dan Komunikasi Publik

2.

Tugas

:

Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, publikasi dan pengelolaan media di lingkungan Kementerian.

3.

Fungsi

:

a. b.

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan penelaahan dan advokasi hukum;

c.

Pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik;

d.

Pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha biro.

4.

Kegiatan

:

Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik

5.


:

Eselon II

NO 1.

KINERJA UTAMA INDIKATOR (TUJUAN/SASARAN) KINERJA UTAMA Terciptanya peraturan 1. Jumlah naskah perundang-undangan peraturan yang harmonis perundangundangan (dokumen).

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Untuk mengukur/ menilai kebijakan/ peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hasil dan jumlah naskah peraturan perundangundangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, PP No.52 Tahun 2012 dan Peraturan Mandiri.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik

-12-

NO 2.

3.

4.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Tersedianya layanan bidang hukum.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah dokumen layanan bidang hukum.

Tersebarnya pemberitaan dan publikasi kepada publik.

1.

Jumlah dokumen publikasi dan pemberitaan (dokumen).

Mengukur kinerja pelaksanaan pemberitaan.

2.

Jumlah dokumen hubungan antar lembaga (dokumen).

Mengukur kinerja pelaksanaan hubungan antar lembaga.

Hasil dan jumlah pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara/pemerintah berdasarkan UU No.14 Tahun 2008.

1.

Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan dokumentasi program pendampingan pimpinan (dokumen).

Mengukur kinerja pengelolaan informasi dan pendokumentasian program pendampingan pimpinan.

Hasil dan jumlah pelaksanaan pengelolaan dan pendokumentasian informasi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008.

Tersedia dan tersebarnya informasi publik.

PENJELASAN

SUMBER DATA

Untuk mengukur/ menilai pelayanan yang efektif dalam hal penelaahan hukum, advokasi hukum, dan publikasi hukum.

Hasil dan jumlah layanan bidang hukum berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, PP No.42 tahun 2013, Perpres No.33 Tahun 2012, Permen Pariwisata No.6 Tahun 2015. Hasil dan jumlah kegiatan publikasi dan pemberitaan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008.

PENANGGUNG JAWAB

-13-

NO


INDIKATOR KINERJA UTAMA 2. Jumlah dokumen layanan dan sajian informasi (dokumen). 3

Jumlah dokumen pengelolaan informasi krisis kepariwisataan dan layanan pengaduan (dokumen).

PENJELASAN Mengukur kinerja pelaksanaan pelayanan dan penyajian informasi Mengukur kinerja pelaksanaan pengelolaan informasi krisis kepariwisataan dan layanan pengaduan.

SUMBER DATA Hasil dan jumlah pelaksanaan pelayanan dan penyajian informasi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, PP Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Hasil dan jumlah pelaksanaan pengelolaan informasi krisis kepariwisataan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, Kepmen Pariwisata No. KM.05/UM.001/MP/2016 Tanggal 14 Januari 2016.

PENANGGUNG JAWAB

-14-

1.


:

Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi

2.

Tugas

:

Melaksanakan urusan tata usaha Menteri, rumah tangga, layanan pengadaan dan perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian.

3.

Fungsi

:

a.

pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan rumah tangga;

b.

pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;

c.

pelaksanaan urusan kepegawaian;

d.

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e.

pelaksanaan urusan tata usaha biro.

4.

Kegiatan

:

1. Peningkatan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan organisasi 2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

5.


NO


1.

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.

:

Eselon II

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (dokumen).

SUMBER DATA

PENJELASAN 1.

Untuk mengukur a. kecepatan pelaksanaan dan penyelesaian administrasi b. kepegawaian apakah sudah sesuai c. dengan SOP. d.

UU No.8 Tahun 1974 Jo UU No.43 Tahun 1999. UU No.8 Tahun 1999. PP No.30 Tahun 1980. PP No. 32 Tahun 1979.

PENANGGUNG JAWAB Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi

-15-

NO



SUMBER DATA

PENJELASAN e.

PP No. 99 Tahun 2000.

f.

PP No. 100 Tahun 2000. PP No. 53 Tahun 2010. Dokumen keorganisasian dan pengembangan jabatan fugsional.

g. 2.

Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.

Jumlah dokumen organisasi dan tatalaksana (dokumen).

1.

3.

Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan.

1.

Jumlah laporan aset BMN (dokumen).

1.

Untuk mengukur efektivitas kinerja organisasi, pengembangan jabatan fungsional dan ketatalaksanaan. Untuk meningkatkan akurasi data aset dan nilai aset BMN di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

a.

a.

Undang undang No.17 Tahun 2003.

b.

Undang undang No.1 Tahun 2004. PP No.6 Tahun 2006. PMK No,171 Tahun 2007.

c. d. e.

Kepmenkeu Nomor 96/PMK.06/Ta hun 2007

PENANGGUNG JAWAB

-16-

NO



SUMBER DATA

PENJELASAN f.

g. h. 4.

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan standard pengadaan barang/jasa secara elektronik.

1.

Jumlah layanan pengadaan barang/jasa (layanan).

1.

Untuk mengukur apakah proses pengadaan barang / jasa sudah sesuai dengan standard pengadaan barang/jasa secara elektronik.

5.

Terwujudnya kepuasan pegawai di Lingkungan Kementerian pariwisata terhadap pelayanan.

1.

Indeks Pelayanan.

1.

Untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan.

a.

Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. Data Laporan BMN dari Unit Utama Eselon I. Data Rekonsiliasi.

Dokumen DIPA dan POK. b. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. c. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012. d. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015. Hasil Survey.

PENANGGUNG JAWAB

-17-

NO 6.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Terwujudnya sarana dan prasarana gedung sehingga memperpanjang usia pakai.


Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional.

PENJELASAN

SUMBER DATA

1.

Untuk mempertahankan kondisi sarana dan prasarana gedung sehingga memperpanjang usia pakai.

Dokumen hasil audit konsultan gedung dan Hasil Analisa Survey Lapangan.

2.

Untuk meningkatkan pelayanan operasional pimpinan.

Dokumen penghapusan kendaraan; Dokumen risalah lelang kendaraan; ecatalog LKPP.

3.

Untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana pegawai. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan aset BMN secara legal.

Dokumen hasil dari analisis kebutuhan

4.

Dokumen sertifikat tanah dan bangunan

PENANGGUNG JAWAB

-18-

1


:

Inspektorat

2

Tugas

:

Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3

Fungsi

:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengawasan; e. Penyusunan Laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

4

Kegiatan

:

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata

5


NO

1.


Eselon II


Meningkatnya kualitas 1. pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kinerja Kementerian Pariwisata serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementerian Pariwisata.

PENJELASAN

SUMBER DATA

Jumlah unit kerja Hasil Pengawasan Laporan yang bersih dari oleh Inspektorat. Pengawasan. penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.

Hasil

PENANGGUNG JAWAB

INSPEKTORAT

-19-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2.

Jumlah unit kerja Hasil Pengawasan Laporan yang mendapat oleh Inspektorat. Pengawasan. nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B.

Hasil

3.

Jumlah Hasil Pemantauan Laporan Pelaksanaan Rekomendasi yang Tindak Lanjut Kegiatan. telah Temuan BPK RI. ditindaklanjuti atas hasil audit Laporan Keuangan dan Kinerja.

4.

Jumlah SDM Inspektorat yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Untuk Laporan Pelaksanaan mendukung Kegiatan. pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka diperlukan peningkatan kapasitas organisasi APIP.

PENANGGUNG JAWAB

-20-

NO



Presentase dokumen layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan layanan Kegiatan. administrasi inspektorat.


-21-

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

1


:

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan daya saing industri pariwisata.

3

Fungsi

:

a. b.

c. d. e. f.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

-22-

g. h. i.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4

Program

:

Pengembangan Kepariwisataan

5


:

Eselon I

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

1

Meningkatnya investasi 1 di sektor pariwisata

Jumlah Investasi Sektor Pariwisata (US$ Juta)

Untuk mengukur BKPM, LAKIP, peningkatan jumlah Laporan Akhir investasi sektor Tahun. pariwisata.

2

Meningkatnya 1 kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang).

Untuk mengukur BPS, LAKIP, peningkatan jumlah Laporan Akhir tenaga kerja di bidang Tahun. pariwisata.

PENANGGUNG JAWAB

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

-23-

NO

3


Meningkatnya kualitas 1 destinasi pariwisata


PENJELASAN

SUMBER DATA

Jumlah Untuk mengukur BPS, LAKIP, destinasi peningkatan jumlah Laporan Akhir pariwisata yang destinasi pariwisata Tahun. berkualitas yang berkualitas. (lokasi).

PENANGGUNG JAWAB

-24-

1


: Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

2

Tugas

: Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

3

Fungsi

: a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan, serta komunikasi publik. c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan; pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik, serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang destinasi dan industri pariwisata; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

4

Kegiatan

: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

5


: Eselon II

NO 1.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Presentase jumlah unit kerja yang menyerap anggaran sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

PENJELASAN Untuk mengetahui atau mengukur apakah unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan target kinerja yang direncanakan.

SUMBER DATA Renja K/L, Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.

PENANGGUNG JAWAB Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

-25-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2.


Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen laporan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DIPA, RKA-K/L SAI, Laporan Keuangan Semester dan Tahunan, Om SPAN.

3.

Presentase capaian pelayanan bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana.

Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)

Anjab, Peta Jabatan, Data Pegawai, Dokumen Pelatihan/Bimte k, Dokumen Uraian Tugas, ABK, SOP, Business Process, SPIP, Rancangan Peraturan dan NSPK, Dokumen Reformasi Birokrasi.

PENANGGUNG JAWAB

-26-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

4.

Presentase capaian pelayanan bidang umum, informasi, dan komunikasi publik.

Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang umum, dokumen informasi, dan komunikasi publik. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang umum, dokumen informasi, dan komunikasi publik)

Laporan BMN, SIMAK BMN, Laporan Persediaan Barang (asset), eoffice, egovernment, ecommando, Laporan Kearsipan.

5.

Dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu.

Renja K/L, Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.

6.

Dokumen monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian jumlah dokumen monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.

Laporan Monitor dan Evaluasi, Laporan Tahunan dan LAKIP.

PENANGGUNG JAWAB

-27-

1

Nama Unit Organisasi :

Asisten Deputi Industri Pariwisata

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata; d. Bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata; e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata.

4

Kegiatan

:

Peningkatan Industri Pariwisata

5


:

Eselon II

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya Kualitas Industri Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Jumlah NSPK di bidang industri pariwisata yang ditetapkan (dokumen).

NO 1

PENJELASAN Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang industri dan investasi pariwisata.

SUMBER DATA Laporan Akhir Tahun.

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Industri Pariwisata

-28-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2 Jumlah kesepahaman di bidang industri pariwisata yang ditindaklanjuti (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang industri dan investasi pariwisata

Laporan Akhir Tahun

3 Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki industri pariwisata yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas industri pariwisata.

Laporan Akhir Tahun

PENANGGUNG JAWAB

-29-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata.

3

Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata serta; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;

4

Kegiatan

:

Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

5


:

Eselon II

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya kualitas 1 pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah NSPK di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata yang ditetapkan (dokumen).

PENJELASAN Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata

SUMBER DATA Laporan Akhir Tahun

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

-30-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2

Jumlah kesepahaman di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata yang telah ditindaklanjuti (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata

Laporan Akhir Tahun

3

Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki infrastruktur dan ekosistem pariwisata yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

Laporan Akhir Tahun

PENANGGUNG JAWAB

-31-

1

Nama Unit Organisasi :

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi, di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan.

4

Kegiatan

:

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

5


:

Eselon II

NO 1

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN) UTAMA Meningkatnya 1 Jumlah NSPK di Kualitas Destinasi bidang destinasi Wisata Alam dan wisata alam dan Buatan buatan yang ditetapkan (dokumen).

PENJELASAN Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan


PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

-32-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2

Jumlah kesepahaman di bidang destinasi wisata alam dan buatan yang ditindaklanjuti (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

Laporan Akhir Tahun

3

Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki destinasi wisata alam dan buatan yang berkualitas.

Untuk mengukur kualitas destinasi wisata alam dan buatan

Laporan Akhir Tahun

PENANGGUNG JAWAB

-33-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan; c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wisata budaya; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya. 4

Kegiatan

:

Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

5


:

Eselon II

NO 1



Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya

1 Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata budaya yang ditetapkan (dokumen).

PENJELASAN Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya


PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

-34-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2 Jumlah kesepahaman di bidang destinasi wisata budaya yang ditindaklanjuti (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan destinasi wisata budaya

Laporan Akhir Tahun

3 Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki destinasi wisata budaya yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas destinasi wisata budaya.

Laporan Akhir Tahun.

PENANGGUNG JAWAB

-35-

1


:

Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

3

Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat; Koordinasi pelaksanaan kebijakan tata kelola di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

4

Kegiatan

:

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

5


:

Eselon II

NO 1.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat


Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan(dokumen).

PENJELASAN Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

SUMBER DATA Laporan Akhir Tahun.

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

-36-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2.

Jumlah kesepahaman di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti. (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.


3.

Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.


PENANGGUNG JAWAB


-37-

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

1


:

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata mancanegara.

3

Fungsi

:

a.

4

Program

:


5


:

Eselon I

Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; d. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara; e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

-38-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

1

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata mancanegara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia

Data jumlah kunjungan wisman yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintupintu masuk tersebut dengan bekerjasama dengan Ditjen Keimigrasian dan BPS serta Kementerian Pariwisata yang diolah dan dipublikasikan setipa bulannya. Data kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah bulan terhitung

2

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

1

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

Untuk mengukur pertambahan nilai kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata

Data BPS

-39-

1


:

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2

Tugas

:

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

3

Fungsi

: a.

Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara;

b.

Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran pariwisata mancanegara; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

c.

d. e. 4

Kegiatan

:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

5


:

Eselon II



NO 1.



PENANGGUNG JAWAB Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

-40-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2.




3.




PENANGGUNG JAWAB

-41-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

4.




5.




6.




PENANGGUNG JAWAB

-42-

1


:

Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pemasaran pariwisata mancanegara, dan kerjasama pemasaran pariwisata.

3

Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata mancanegara di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika; Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata mancanegara di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata mancanegara; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4

Kegiatan

:

Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

5


:

Eselon II

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata Mancanegara

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Presentase jumlah kajian yang dimanfaatkan

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Pemanfaatan analisa yang dilakukan oleh Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata oleh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

Kajian strategi per pasar, analisis data, proyeksi capaian kunjungan wisman

Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

-43-

NO


INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

PENJELASAN

Jumlah MoU yang Pemerolehan data dari diimplementasikan Airport Authority serta Airlines sebagai langkah penyusunan strategi pemasaran pariwisata mancanegara.

SUMBER DATA MoU yang sudah diterbitkan (Badan Pusat Statistik, Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Air Navigation) dan draft MoU yang sedang di design (Air Asia)

PENANGGUNG JAWAB

-44-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata mancanegara.

3

Fungsi

:

a. b.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak dan ruang;

c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;

d.

Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan ruang; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

e. f. 4

Kegiatan

:

Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

5


:

Eselon II

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Presentase Kajian Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Jumlah Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

strategi komunikasi

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Tersedianya hasil Kajian Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan publikasi di 4 media platform (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).

Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010 – 2025 dan RENSTRA

Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

-45-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2

Jumlah Media Value

2

Jumlah Penayangan di Media Mancanegara (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik)

Jumlah Penayangan di Media Mancanegara (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).

Terpublikasinya destinasi pariwisata Indonesia & Branding Wonderful Indonesia melalui 4 media platform Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik) di 16 fokus pasar, mengacu pada IKU yang telah ditetapkan.

3

Presentase Survei Persepsi

3

Jumlah Jenis Bahan Promosi Pariwisata Mancanegara (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik)

Jumlah Jenis Bahan Promosi Pariwisata Mancanegara (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).

Terpublikasinya destinasi Pencitraan Indonesia & Wonderful Indonesia melalui beberapa jenis bahan promosi ( cd, booklet, leaflet, tourist, banner, poster, postcard dan souvenir.

PENANGGUNG JAWAB

-46-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Asia Tenggara.

3

Fungsi

:

a. b. c. d.

Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pasar Asia Tenggara di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara; Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar asia tenggara di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara;

4

Kegiatan

:

Pengembangan Pasar Asia Tenggara

5


:

Eselon II

Indikator KinEselon II NO 1



Meningkatnya pemasaran 1 pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia Tenggara

Jumlah wisatawan Asteng

PENJELASAN Meningkatnya Wisman Asia Tenggara yang berkunjung ke Indonesia.

SUMBER DATA Asdep Strategi

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara

-47-

NO



3

4

Persentasi estimasi transaksi yang terealisasi

PENJELASAN

Nilai persentase yang didapat dari hasil penjualan paket- paket wisata pada saat Penyelenggaraan kegiatan Pameran dan Sales Mission di Negara-negara Asia Tenggara. Presentasi Terealisasinya Kerjasama B MOU antara to B yang Kemenpar dengan ditindaklanjuti Bisnis unit yang sudah dijajaki kerjasama. Presentasi Meningkatnya Kerjasama B Persentase to C wisatawan Asia Tenggara yang berkunjung ke Indonesia, dengan metode mengikuti paket perjalanan wisata yang dijual oleh industri pariwisata Indonesia maupun Negara setempat

SUMBER DATA Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan Sales Mission

Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan Sales Mission

Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan Sales Mission

PENANGGUNG JAWAB

-48-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Asia Pasifik.

3

Fungsi

:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan Pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik;

b.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik;

c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik, bimbingan teknis; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik.

d. e.

Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4

Kegiatan

:

Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik

5


:

Eselon II

pameran,

pameran, misi

-49-

NO 1.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari Kawasan Asia Pasifik.


Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Asia Pasifik.

PENJELASAN Pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata di Kawasan Asia Pasifik melalui kegiatan-kegiatan: 1) Partisipasi pada bursa pariwisata internasional; 2) Misi penjualan (sales mission); 3) Festival Indonesia; 4) Perjalanan wisata pengenalan (fam trip)

SUMBER DATA 1) Questionnaire dari industri; 2) Biro Pusat Statistik; 3) PES; 4) Brafax KBRI/KJRI; 5) Statistik Puslitbang Kemenpar; 6) Visit Indonesia Tourism Officer; 7) UNWTO; 8) Amedeus

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik

-50-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika; c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika serta bimbingan teknis d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika. e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi. 4

Kegiatan

:

Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika

5


:

Eselon II

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari Kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika (ETTAA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Eropa

NO 1

PENJELASAN Pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata di Kawasan Eropa, Timur Tengah,

SUMBER DATA 1. Questionnaire dari industri; 2. Biro Pusat Statistik; 3. PES; 4. Brafax KBRI/KJRI 5. Statistik Puslitbang Kemenpar;

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika

-51-

NO



Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Timur Tengah

3

Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Amerika dan Afrika

4

Jumlah peserta Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika

PENJELASAN

SUMBER DATA

Amerika, dan Afrika melalui kegiatankegiatan: 1) Partisipasi pada bursa pariwisata internasional; 2) Misi penjualan (sales mission); 3) Festival Indonesia; 4) Perjalanan wisata pengenalan (fam trip)

6. Visit Indonesia Tourism Officer; 7. UNWTO; 8. Amedeus

Terlaksananya kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika

Laporan hasil kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika

PENANGGUNG JAWAB


-52-

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA 1


:

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

2

Tugas

:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata nusantara berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah.

3

Fungsi

:

a. b.

c. d.

e. f.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah,serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangprogram dan strategi pemasaran, analisisdata pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisisdata pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;

-53-

g. h.

Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

4

Program

:


5


:

Eselon I

NO


1.


Meningkatnya jumlah 1. perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan).

PENJELASAN Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia.

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Data jumlah perjalanan Deputi Bidang wisnus diperoleh dari Pengembangan Pemasaran hasil survey rumah Pariwisata Nusantara tangga (modul perjalanan yang dilakukan sejalan pelaksanaan Kajian Data Wisnus). Hasil Kajian ini berupa jumlah perjalanan dan profil Wisnus yang kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS.

-54-

NO 2.



Meningkatnya jumlah 2. pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus).

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah).

PENJELASAN

SUMBER DATA

Untuk mengukur Data BPS. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata.

PENANGGUNG JAWAB

-55-

1


:

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

2

Tugas

:

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.

3

Fungsi

:

a. b.

c.

d. e. 4

Kegiatan

:

5


:

NO 1.


Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan system informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara; Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran pariwisata nusantara; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Eselon II




PENANGGUNG JAWAB Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

-56-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2.




3.




PENANGGUNG JAWAB

-57-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

4.




5.




6.




PENANGGUNG JAWAB

-58-

1


:

Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara.

3

Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara; Koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4

Kegiatan

:

Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

5


:

Eselon II

NO 1.

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN) UTAMA Terlaksananya 1 Jumlah rancangan Perancangan Strategi strategi segmen pasar dan Kerjasama personal (dokumen). Pemasaran Pariwisata Nusantara.

PENJELASAN Untuk menyusun strategi pemasaran pariwisata nusantara segmen pasar personal.

SUMBER DATA BPS, Kemenhub, Asdep Analisis Data dan Informasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

-59-

NO



2.

Jumlah rancangan strategi segmen pasar bisnis dan pemerintah (dokumen).

3

Jumlah rancangan strategi komunikasi pemasaran (dokumen)

PENJELASAN

SUMBER DATA

Kebijakan Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemerintah Daerah, Profesional. Untuk menyusun BPS, Kemenhub, strategi Asdep Analisis pemasaran Data dan pariwisata Informasi, Asdep nusantara segmen Penelitian dan pasar bisnis dan Pengembangan pemerintah. Kebijakan Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemerintah Daerah, Profesional. Untuk menyusun BPS, Kemenhub, strategi Kemenkominfo, komunikasi KPI, Asdep Analisis pemasaran Data dan pariwisata Informasi, Asdep nusantara Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata,

PENANGGUNG JAWAB

-60-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA Industri Pariwisata, Pemerintah Daerah, Profesional

PENANGGUNG JAWAB

-61-

1


:

Asisten Deputi Analisis Data Pasar Pariwisata dan Nusantara

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis data pasar pariwisata nusantara.

3

Fungsi

:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari;

b.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata bahari;

c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari serta bimbingan teknis;

d.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata bahari;

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4

Kegiatan

:

Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

5


:

Eselon II

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya Kajin 1 Strategi dan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara.


PENJELASAN

Jumlah data dan Survey ke informasi pasar provinsi wisata alam lokasi). (dokumen).

SUMBER DATA

29 Pusdatin, BPS, (16 Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota, DTW.

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

-62-

NO



PENJELASAN

2

Jumlah data dan Survey ke informasi pasar provinsi wisata budaya lokasi). (dokumen).

3

Jumlah data dan informasi pasar wisata buatan (dokumen).

4

Jumlah data dan informasi pasar wisata bahari (dokumen (dokumen).

5

Jumlah NSPK bidang analisis data dan informasi (dokumen).

6

Jumlah Peserta Bimbingan teknis tentang analisis data dan informasi (peserta).

SUMBER DATA

19 Pusdatin, BPS, (18 Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota, DTW. Survey ke 17 Pusdatin, BPS, provinsi (26 Dinas Pariwisata lokasi) Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota, DTW. Survey ke 21 Pusdatin, BPS, provinsi (28 Dinas Pariwisata lokasi) Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota, DTW. FGD Pusdatin, BPS, dilaksanakan di Dinas Pariwisata Yogyakarta, Provinsi, Dinas merumuskan 1 Pariwisata dokumen Kabupaten/kota, DTW. BPS, Dilaksanakan di Pusdatin, Dinas Pariwisata Palembang, Dinas diikuti 100 orang Provinsi, Pariwisata peserta. Kabupaten/kota, DTW.

PENANGGUNG JAWAB

-63-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pengembangan segmen pasar bisnis pemerintah.

3

Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan, serta bimbingan teknis; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4

Kegiatan

:

Pengembangan Segmen Bisnis dan Pemerintah

5


:

Eselon II

NO 1.

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN) Terlaksananya 1. Jumlah Promosi pengembangan Wisata Pertemuan pariwisata segmen dan Konvensi pasar bisnis dan (even). pemerintah.

PENJELASAN Untuk mengukur peningkatan jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di bidang wisata pertemuan dan konvensi.

SUMBER DATA Proposal event, Agenda event MICE di pusat dan daerah.

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah

-64-

NO


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

2.

Jumlah Promosi Wisata Perjalanan Insentif (even).

3.

Jumlah Pameran Pasar Bisnis dan Pemerintah (kegiatan).

4.

Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Pasar Bisnis dan Pemerintah (kegiatan).

5.

Jumlah NSPK Pariwisata Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah (naskah).

Untuk mengukur peningkatan jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di bidang wisata perjalanan insentif. Untuk mengukur peningkatan jumlah pameran sebagai bentuk promosi pariwisata pada segmen pasar bisnis dan pemerintah. Untuk mengukur peningkatan jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di bidang wisata pengenalan pada segmen pasar bisnis dan pemerintah. Sebagai dokumen kebijakan dalam pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah.

6.

Jumlah Peserta Bimbingan teknis Pengembangan

Untuk mengukur efisiensi Sumber Daya Manusia yang

SUMBER DATA Proposal event, Agenda event MICE di pusat dan daerah. Proposal event, Agenda event MICE di pusat dan daerah.

Proposal event, Agenda event MICE di pusat dan daerah.

Peraturan tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata. Petunjuk teknis.

PENANGGUNG JAWAB

-65-

NO


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Pariwisata Segmen mendapatkan Pasar Bisnis dan peningkatan Pemerintah (orang). kapasitas pengembangan pariwisata pada segmen pasar bisnis dan pemerintah.

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

-66-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal

2

Tugas

:

Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pengembangan segmen pasar personal.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan segmen pasar personal di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari; c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan segmen pasar personal di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari serta bimbingan teknis;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi. 4

Kegiatan

:

Pengembangan Segmen Pasar Personal

5


:

Eselon II

NO


1.

Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar personal.


Jumlah Promosi Wisata Alam (kegiatan).

PENJELASAN Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di bidang wisata alam.

SUMBER DATA Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya.

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal

-67-

NO



Jumlah Promosi Wisata Budaya (kegiatan).

3.

Jumlah Promosi Wisata Buatan (kegiatan).

4.

Jumlah Promosi Wisata Bahari (Kegiatan).

5.

Jumlah NSPK Pariwisata Segmen Pasar Personal (Naskah). Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Orang).

6.

PENJELASAN Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di bidang wisata budaya. Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di bidang wisata buatan. Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di bidang wisata bahari. Sebagai dokumen kebijakan dalam pengembangan segmen pasar personal. Untuk mengukur efisiensi Sumber Daya Manusia yang mendapatkan kapasitas pengembangan pariwisata pada

SUMBER DATA Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya. Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya. Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya. Peraturan tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata. Petunjuk teknis.

PENANGGUNG JAWAB

-68-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

segmen pasar personal.

7.

Jumlah Pendukungan Pengembangan Pariwisata Daerah (Dekonsentrasi).

Untuk mengoptimalkan dukungan promosi kegiatan strategis daerah di Indonesia.

Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya.

PENANGGUNG JAWAB

-69-

1


: Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

2

Tugas

: Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara.

3

Fungsi

: a.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang online, elektronik, cetak, dan media ruang;

b.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak dan ruang;

c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;

d.

Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan ruang;

e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang; dan

f.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4

Program

: Pengembangan Kepariwisataan

5


: Eselon II

NO


1.

Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara

strategi komunikasi pemasaran media

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah publikasi di media elektronik nusantara (media).

PENJELASAN Pembuatan materi dan penayangan iklan pariwisata di media elektronik nasional dan daerah (televisi dan radio).

strategi

strategi komunikasi

SUMBER DATA Stasiun TV Nasional, Stasiun TV Daerah, Stasiun Radio, Lembaga Survey ( ac nielsen, amp, dll).

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

-70-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

2. Jumlah publikasi di media cetak nusantara (media).

Untuk mengukur efektivitas publikasi melalui media cetak (koran nasional, koran daerah, majalah nasional, majalah pariwisata, media cetak lainnya).

Media cetak nasional dan daerah.

3. Jumlah publikasi di media ruang nusantara (lokasi).

Pembuatan materi dan penayangan iklan pariwisata di media ruang nasional (video, tvc, videotron).

Stakeholder, Dinas Pariwisata, Industri Pariwisata.

4. Jumlah publikasi di media digital/online nusantara (media).

Publikasi dimaksud adalah komunikasi pemasaran sebagai promosi pariwisata nusantara. Meliputi : banner, brand Pesona Indonesia, artikel news, foto, video, deskripsi destinasi/ daya tarik/ atraksi wisata dll di media online komersial, milik sendiri dan sosial media nasional.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Capture Publikasi,Screenshot/screengrabb, LAKIP dan sumber-sumber lainnya.

PENANGGUNG JAWAB

-71-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA

5. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi media lainnya nusantara (unit).

Pembuatan dan Dinas Pariwisata, Stakeholder. pendistribusian bahan promosi media ruang lainnya (souvenir/merchandise).

6. Jumlah NSPK (dokumen).

Pedoman yang Modul tenaga ahli/profesional, mengukur jumlah Kebijakan / peraturan tentang rumusan kebijakan publikasi media ruang. publikasi pariwisata melalui media ruang (NSPK) Asdep Pengembangan Komunikasi Pemasaran.

7. Jumlah peserta bimbingan teknis komunikasi pemasaran pariwisata nusantara (orang).

Untuk mengukur pemahaman peserta bimbingan teknis tentang bahan strategi komunikasi branding pariwisata Nasional melalui media ruang (100 orang peserta).

Jumlah peserta, penilaian peserta, petunjuk teknis, praktisi/tenaga ahli.

PENANGGUNG JAWAB

-72-

NO


INDIKATOR KINERJA UTAMA 8. Jumlah Pendukungan Pengembangan Pariwisata Daerah (Dekonsentrasi).

PENJELASAN Pendukungan promosi pariwisata nusantara, khususnya untuk pengadaan pembuatan bahan promosi media lainnya di provinsi yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi.

SUMBER DATA Laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi.

PENANGGUNG JAWAB Jumlah Pendukungan Pengembangan Pariwisata Daerah (Dekonsentrasi).


-73-

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

1


:

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

2

Tugas

:

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.

3

Fungsi

:

a.

b.

c.

d. e. f. g.

Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; Pelaksanaan hubungan kelembagaan kepariwisataan; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;

-74-

h. i.

j.

k. l.

Pelaksanaan pengendalian transformasi; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

4

Program

:


5


:

Eselon I

NO.


1

Meningkatnya 1 kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

PENJELASAN

Untuk mengukur peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB Nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB Nominal Tahunan yang terbentuk

SUMBER DATA NESPARNAS, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

PENANGGUNG JAWAB Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

-75-

NO NO.



PENJELASAN

SUMBER DATA

sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan PDB Nominal Tahunan Nasional. 2

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata.

1

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (ribu orang).

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM pariwisata.

Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev.

2

Persentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).

Untuk mengetahui jumlah lulusan di 4 (empat) UPT Pendidikan Pariwisata yang terserap di sektor kepariwisataan dan sektor terkait baik di dalam maupun di luar negeri.

Laporan kegiatan Job Fair, LAKIP UPT, Monev dan Studi Penelusuran Alumni (Tracer study).

3

Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

Untuk mengukur implementasi pelaksaanaan Reformasi

Dokumen Reformasi Birokrasi

PENANGGUNG JAWAB

-76-

NO NO.



PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Birokrasi

1


:

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

2

Tugas

:

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

3

Fungsi

:

a. b.

c.

d. e.

Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan; Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang kelembagaan kepariwisataan; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

4

Kegiatan

:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

5


:

Eselon II

-77-

NO 1.



PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Untuk mengetahui atau mengukur apakah unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan target kinerja yang direncanakan.

Renja K/L, Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKAK/L.

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

2.




3.



Anjab, Peta Jabatan, Data Pegawai, Fungsional Dosen, Dokumen Pelatihan/Bimtek, Dokumen Uraian Tugas, ABK, SOP, Business Process, SPIP, Rancangan Peraturan dan NSPK, Dokumen Reformasi

-78-

NO



PENJELASAN

SUMBER DATA Birokrasi.

4.



Laporan BMN, SIMAK BMN, Laporan Persediaan Barang (asset), e-office, egovernment, ecommando, Laporan Kearsipan.

5.



Renja K/L, Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKAK/L.

6.




PENANGGUNG JAWAB

-79-

1


:

Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

2

Tugas

:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga-lembaga pariwisata multilateral, regional non ASEAN, regional ASEAN, dan hubungan kelembagaan antara Indonesia dengan Negara mitra atau hubungan bilateral, serta hubungan kelembagaan dalam negeri.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan di bidang hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri; c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan di bidang hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri; dan e.

Pelaksanaan tata usaha di Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.

4

Kegiatan

:

Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

5


:

Eselon II

-80-

NO 1.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Presentase Pelaksanaan Kerjasama Kementerian.


PENJELASAN

Jumlah Kerjasama Untuk yang mengetahui dimplementasikan. peningkatan Implementasi hubungan kelembagaan dengan organisasi, lembaga dan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

MOU, Agreement, Arrangement, Joint Statement, Commitment, Report Meeting, Agenda meeting, join media statement, resolusi, convention, deklarasi.

Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

-81-

1


:

Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

2

Tugas

:

Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan.

3

Fungsi

:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data dan informasi kepariwisataan, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penelitian, program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data informasi kepariwisataan, serta di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan kepariwisataan di bidang program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data dan informasi kepariwisataan, serta di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan

f.

Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.

4

Kegiatan

:


5


:

Eselon II

-82-

NO 1.

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata


PENJELASAN

SUMBER DATA

1.

Dokumen penelitian dan pengembangan sektor kepariwisataan

Untuk mengetahui jumlah hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan kepariwisataan

Laporan hasil penelitian, LAKIP, dan Laptah

2.

Dokumen Data dan Informasi Pariwisata

Untuk mengetahui tingkat kedatangan wisman dan wisnus

Analisa PES, Statistik wisnus, statistik wisman (visitor arrivals), BPS

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

-83-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

2

Tugas

:

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah.

3

Fungsi

:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di pusat dan daerah, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; dan e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. 4

Kegiatan

:

Penigkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur

5


:

Eselon II

-84-

NO 1



PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur

Terselenggaranya 1 pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Jumlah peserta Diklat SDM Aparatur Pusat dan Daerah (Orang).

Untuk mengetahui jumlah SDM Aparatur Pusat dan Daerah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pariwisata.

Renstra Kementerian Pariwisata, SK penunjukan peserta diklat, dan laporan hasil penyelenggaraan diklat.

2

Jumlah peserta diklat teknis pariwisata SDM aparatur daerah (Orang).

Untuk mengetahui jumlah SDM aparatur daerah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pariwisata.

Renstra Kementerian Pariwisata, SK penunjukan peserta diklat, dan laporan hasil penyelenggaraan diklat.

-85-

1


:

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

2

Tugas

:

Pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam rangka pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan.

3

Fungsi

:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; c.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; dan f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan. 4

Kegiatan

:

Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan

5


:

Eselon II

-86-

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM Kepariwisataan.


PENJELASAN

SUMBER DATA

1

Jumlah SDM Bidang Kepariwisataan yang tersertifikasi (orang).

Untuk mengetahui jumlah SDM yang telah tersertifikasi.

Renstra, Lakip, Lapta, SKKNI.

2

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (orang).

Untuk mengetahui jumlah SDM yang sudah mendapat pembekalan sektor kepariwisataan.

Renstra, kurikulum, dan modul (SKKNI).

PENANGGUNG JAWAB Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

-87-

1


:

Asisten Deputi Pengendalian Transformasi

2

Tugas

:

Melaksanakan transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan di bidang pengendalian transformasi.

3

Fungsi

:

a. b.

c. d. e. f.

Penyusunan rencana program pengendalian transformasi; Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan di bidang pengendalian transformasi; Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian transformasi di bidang transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian transformasi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian transformasi; dan Pelaksanaan ketatausahaan Transformasi.

4

Program

:


5


:

Eselon II

dan

rumah

tangga

Asisten

Deputi

Pengendalian

-88-

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Terwujudnya sistem 1 pengendalian transformasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan yang reliable.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah NSPK Kementerian Pariwisata terkait Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi yang disahkan (Dokumen).

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Untuk Mengetahui Jumlah NSPK bidang Pengendalian Transformasi yang dimiliki oleh Asdep Pengendalian Transformasi.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Pariwisata.

Asisten Deputi Pengendalian Transformasi

-89-

1


:

Sekolah Tinggi Pariwisata

2

Tugas

:

Menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

3

Fungsi

:

a.

Penyelenggaraan pendidikan keahlian kepariwisataan;

b.

Pelaksana penelitian terapan kepariwisataan;

c.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

d.

Pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan

e.

Pengelola administrasi

4

Kegiatan

:

Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

5


:

Eselon II

-90-

NO 1

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata.


Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapatkan ijazah di bidang kepariwisataan.

Laporan Akademik, SK yudisium, LAKIP, Laporan Tahunan.

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG DAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI

-91-

1


:

Akademi Pariwisata

2

Tugas

:

Menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

3

Fungsi

:

a. Penyelenggaraan pendidikan keahlian kepariwisataan; b. Pelaksana penelitian terapan kepariwisataan; c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat; d. Pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan e. Pengelola administrasi

4

Kegiatan

:

Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

5


:

Eselon III

-92-

NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA UTAMA

KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) Presentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

PENJELASAN Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapatkan ijazah di bidang kepariwisataan

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Laporan Akademik, SK yudisium, LAKIP, Laporan Tahunan

AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR DAN AKADEMI PARIWISATA MEDAN


Kementerian Pariwisata

Recommend Documents