KEMENTERIAN PARIWISATA JL. MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR SK.9/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2016 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata, diperlukan pedoman pelayanan dalam memberikan pelayanan prima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
-3-
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR SK.9/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2016 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA I.
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 4846) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
II.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan arsip secara cepat, akurat, dan terpercaya di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pelayanan dan pengelolaan terhadap Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor SK.20/KP.110/SESMEN/KEMPAR/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas : 1. menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID; 2. menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau perubahannya, dengan persetujuan Atasan PPID; 3. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; 4. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; 5. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala; 6. mengoordinasikan dalam rangka:
-4a. pengumpulan Informasi Publik pada masing – masing unit eselon I; b. pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; c. pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing – masing unit eselon I, dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; d. pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan e. pemberian alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak. 2. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada: a. atasan PPID setiap bulan; dan b. Komisi Informasi Pusat pada akhir tahun anggaran. III.
PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan Pemohon Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata menyelenggarakan layanan langsung melalui meja pelayanan informasi publik pada : PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PARIWISATA Gedung Sapta Pesona Lantai 2 JL. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 Selain itu, juga diberikan layanan tidak langsung pada : telepon : (021) 3838162, 3838167 faksimile
: (021) 3848245, 3840210
email
:
[email protected] [email protected]
website
: www.kemenpar.go.id
Pelayanan informasi publik di Kementerian Pariwisata dilaksanakan pada setiap hari kerja dengan jadwal: Senin s/d Jumat Istirahat IV.
Pukul 09.00 – 15.00 WIB Pukul 12.00 – 13.00 WIB
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK a. Pemohon dapat mengajukan permohon informasi publik secara langsung kepada petugas informasi di Meja Pelayanan Informasi di kantor Kementerian Pariwisata dan mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan fotocopy identitas kepada petugas. b. Pemohon dapat mengunduh Formulir Permohonan Informasi Publik yang terdapat di website Kementerian Pariwisata, mengirimkan formulir yang telah diisi beserta fotocopy identitas kepada PPID Kementerian Pariwisata melalui pos, fax atau email.
-5-
c. PPID memproses Permohonan Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; 1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi: a) Informasi yang diminta berada Kementerian Pariwisata atau tidak;
di
bawah
penguasaan
b) Penerimaan atau penolakan Permohonan dengan alasan sesuai perundang – undangan; c) Biaya yang diperlukan (apabila ada) untuk membuat salinan Informasi Publik yang diminta dan pengirimannya kepada Pemohon. 2) PPID dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan maksimal 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis. d. Petugas informasi menyerahkan materi Informasi Publik dan meminta Pemohon menandatangani Bukti Penyerahan Informasi. 2. PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK a. Petugas yang telah menerima Permintaan Informasi Publik mencatat administrasi penerimaan Permintaan Informasi Publik. b. Petugas menyampaikan Permintaan Informasi Publik kepada Ketua Bidang Pengelola dan Pelayanan Informasi untuk dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyetujui/menolak Permintaan Informasi Publik. Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyetujui maka diinstruksikan kepada Ketua Bidang Dokumentasi dan Arsip untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permintaan Informasi Publik. Dalam hal Permintaan Informasi Publik maka akan diberitahukan oleh Petugas melalui surat resmi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menolak Permohonan Informasi Publik apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau rahasia dengan disertai alasan dan pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala. d. Pemohon Informasi Publik dihubungi oleh Petugas Permintaan Informasi Publik yang disetujui/ditolak.
mengenai
e. Ketua Bidang Pengelola dan Pelayanan Informasi melaporkan pelaksanaan proses Permintaan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
