KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

Edisi Desember 2005

KATA PENGANTAR Sebagaimana telah kita pahami bersama, pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) telah menjadi komitmen Nasional. Dalam kaitan tersebut, Kementerian Negara Perumahan Rakyat berkewajiban mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah di daerah melalui Kawasan siap bangun dan Lingkungan siap bangun yang Berdiri Sendiri (Kasiba dan Lisiba BS). Penerbitan buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kasiba dan Lisiba BS ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS di daerah yang diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota serta seluruh masyarakat terutama para praktisi dan akademisi diberbagai kegiatan yang dalam tugas dan kegiatannya berkaitan dengan Kasiba dan Lisiba BS diwilayah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (KASIBA dan LISIBA BS) Dalam proses penyusunan telah melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan para akademisi dari Perguruan Tinggi terkemuka serta kalangan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Disamping itu kami juga telah melaksanakan sosialisasi dan temu wicara dengan berbagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan para praktisi pembangunan perumahan dan permukiman. Kami harapkan upaya fasilitasi pemerintah ini tidak selesai dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya, untuk itu segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan pedoman ini sangat kami hargai. YLLL

Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kasiba dan Lisiba BS ini kami mengucapkan terima kasih.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

Ir. Syarifuddin Akil.

YLLL

DAFTAR ISI PETUNJUK TEKNIS KASIBA/LISIBA BS

Hal : DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

viii

ACUAN NORMATIF

x

BAB I PENDAHULUAN.

1

1.1. LATAR BELAKANG.

1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.

3

1.2.1. Maksud Petunjuk Teknis :

3

1.2.2. Tujuan Petunjuk Teknis :

3

1.3. RUANG LINGKUP

3

1.4. SISTIMATIKA

4

BAB II KETENTUAN UMUM

6

BAB III PERSYARATAN, STANDAR, DAN KRITERIA DALAM PENGELOLAAN KASIBA DAN PENYELENGGARAAN LISIBA BAGIAN DARI KASIBA

13

3.1. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PEMILIHAN LOKASI KASIBA

13

3.1.1. Persyaratan Lokasi Kasiba

13

3.1.2. Kriteria Pemilihan Lokasi Kasiba

14

3.2. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KASIBA

15

3.2.1. Persyaratan Badan Pengelola Kasiba

15

3.2.2. Isi Dokumen Kompetisi Badan Pengelola Kasiba 3.2.3. Persyaratan Untuk Ikut Serta Kompetisi Badan Pengelola Kasiba

17

3.2.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi Pengelola Kasiba

18

3.3. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PENUNJUKAN PENYELENGGARA LISIBA

19

3.3.1. Persyaratan Penyelenggara Lisiba

19

3.3.2. Isi Dokumen Kompetisi Penyelenggara Lisiba

19

Juknis Kasiba-Lisiba BS

-i-

17

3.3.3. Persyaratan Untuk Ikut Serta Kompetisi Penyelenggara Lisiba

20

3.3.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi Penyelenggara Lisiba

20

3.4. PERSYARATAN UNTUK MENUNJUK BADAN PENGELOLA SEBAGAI PENYELENGGARA KONSOLIDASI TANAH

21

3.5. PERSYARATAN PEROLEHAN TANAH UNTUK KASIBA

21

3.5.1. Umum

21

3.5.2. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Kasiba di Atas Tanah Negara

22

3.5.3. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Kasiba di Atas Tanah Hak

23

3.5.4. Persyaratan Konsolidasi Tanah Dalam Kasiba

26

3.5.5. Persyaratan Perolehan Tanah Dengan Jual Beli atau Tukar Menukar atau Pelepasan Hak Untuk Kasiba

31

3.6. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TATA RUANG RINCI KASIBA

37

3.6.1. Persyaratan Prasarana Lingkungan Kasiba

37

3.6.2. Persyaratan Utilitas Umum dalam Kasiba

38

3.6.3. Persyaratan Sarana Lingkungan Dalam Kasiba

39

3.7. STANDAR PERENCANAAN RINCI TATA RUANG KASIBA DAN LISIBA.

40

3.7.1. Standar Perencanaan fasilitas Pendidikan 40 3.7.2. Standar Perencanaan Fasilitas Kesehatan 41 3.7.3. Standar Perencanaan Fasilitas Perbelanjaan

42

3.7.5. Standar Perencanaan Fasilitas Pemerintah 42 3.8. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TEKNIK KASIBA DAN LISIBA 3.8.1. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Prasarana Lingkungan dalam Kasiba Juknis Kasiba-Lisiba BS

43

43 - ii -

3.8.2. Persyaratan dan Standar Perencanaan Utilitas Umum Kasiba dan Lisiba

56

3.8.3. Persyaratan dan Standar Perencanaan Sarana Lingkungan Kasiba dan Lisiba

60

3.8.4. Persyaratan dan Standar Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Kasiba dan Lisiba

66

3.9. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 68 3.9.1. Persyaratan Pembangunan Kasiba

68

3.9.2. Persyaratan Pembangunan Lisiba

69

3.10. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KASIBA DAN LISIBA 3.10.1. Laporan Bulanan Penyelenggara Lisiba kepada Badan Pengelola Kasiba.

70 70

3.10.2. Laporan 3 (Tiga) Bulanan Badan Pengelola Kasiba kepada Kepala Daerah 71 3.10.3. Laporan 3 (Tiga) Bulanan Kepala Daerah kepada Menteri BAB IV PERSYARATAN, STANDAR DAN KRITERIA DALAM PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.1. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PEMILIHAN LOKASI LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.1.1

Persyaratan Lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri

4.1.2. Kriteria Pemilihan Lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri

71

73 73 73 74

4.2. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PENUNJUKAN PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.2.1. Persyaratan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri

75

4.2.2. Isi Dokumen Kompetisi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri

76

4.2.3. Persyaratan Untuk Ikutserta Kompetisi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri 77 4.2.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri 77


- iii -

75

4.3. PERSYARATAN UNTUK MENUNJUK PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI SEBAGAI PENYELENGGARA KONSOLIDASI TANAH

78

4.4. PERSYARATAN PEROLEHAN TANAH UNTUK LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI

79

4.4.1. Umum

79

4.4.2. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri di atas Tanah Negara 80 4.4.3. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri di atas Tanah Hak 81 4.4.4. Persyaratan Konsolidasi Tanah Dalam Lisiba yang Berdiri Sendiri 84 4.4.5. Persyaratan Perolehan Tanah Dengan Jual Beli atau Tukar Menukar Untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri 89 4.5. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TATA RUANG LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI.

95

4.5.1. Persyaratan Prasarana Lingkungan Lisiba yang Berdiri Sendiri 95 4.5.2. Persyaratan Utilitas Umum dalam Lisiba yang Berdiri Sendiri

96

4.5.3. Persyaratan Sarana Lingkungan dalam Lisiba yang Berdiri Sendiri

97

4.6. STANDAR PERENCANAAN RINCI TATA RUANG LISIBA YANG YANG BERDIRI SENDIRI

98

4.6.1. Standar Perencanaan Fasilitas Pendidikan 98 4.6.2. Standar Perencanaan Fasilitas Kesehatan 99 4.6.3. Standar Perencanaan Fasilitas Perbelanjaan 4.6.4

Standar Perencanaan Fasilitas Pemerintahan

4.7. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TEKNIK PEMBANGUNAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.7.1. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Prasarana Lingkungan Dalam Lisiba Yang Berdiri Sendiri


99 101

102

102

- iv -

4.7.2. Persyaratan dan Standar Perencanaan Utilitas Umum

114

4.7.3. Persyaratan dan Standar Perencanaan Sarana Lingkungan Dalam Lisiba Yang Berdiri Sendiri

120

4.7.4. Persyaratan dan Standar Lingkungan Lisiba Yang Berdiri Sendiri

126

4.8. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 126 4.9. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI

126

4.9.1. Persyaratan Laporan 3 (Tiga) Bulanan Penyelenggara Kepada Kepala Daerah

126

4.9.2. Persyaratan Laporan 3 (Tiga) Bulanan Kepala Daerah Kepada Menteri

127


-v-

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan Permukiman skala besar yang diwujudkan dalam Pembangunan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri (Kasiba dan Lisiba BS) sangat strategis bagi semua pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman terutama badan usaha di bidang perumahan dan permukiman (UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 23). Bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan dengan pola Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri dimaksudkan agar pembangunan perumahan dan permukiman dapat lebih terarah dan terpadu sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga mengarahkan pertumbuhan Kabupaten/Kota membentuk struktur lingkungan yang lebih efektif dan efisien. Ditegaskan bahwa semua pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Badan Usaha di bidang perumahan dan permukiman hanya di lokasi Kasiba dan atau Lisiba yang Berdiri Sendiri. Hal ini menjadi satu tantangan dan sekaligus peluang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan fasilitasi yang terbaik untuk memberikan pelayanan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan di bidang perumahan dan permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999, tentang Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri, telah memberikan dasar-dasar pengaturan yang cukup rinci. Dalam memenuhi tuntutan tersebut ada urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sejak dari penetapan lokasi sampai pada pengendalian pembangunan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri. Untuk itu masih diperlukan pedoman yang dapat dijadikan panduan untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan mengikuti urutan kegiatan yang dilakukan, akan menjamin bahwa Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri dikembangkan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman yang memenuhi syarat. Untuk itu dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis ini disajikan urutan kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Dalam hal ini pedoman ini masih bersifat lebih umum, masih diperlukan penjabaran yang lebih rinci dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta besarnya kebutuhan atas perumahan dan permukiman di masing-masing daerah.


-1-

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. Maksud Petunjuk Teknis Maksud Petunjuk Teknis ini adalah panduan penyelenggaraan pengelolaan Kasiba, Lisiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan Badan Pengelola Kasiba, Penyelenggara Lisiba, dan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri. 1.2.2. Tujuan Petunjuk Teknis Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah tersedianya persyaratan, standar, dan kriteria, yang digunakan dalam penyelenggaraan Kasiba, Lisiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri, agar hasilnya mempunyai kualitas dan nilai manfaat yang tinggi. 1.3.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup petunjuk teknis meliputi : a. Pengaturan batasan kawasan, kriteria penetapan lokasi, besaran kawasan dan penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan teknis kawasan. b. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan : 1. Pembentukan panitia penetapan lokasi 2. Pembentukan Badan Pengelola 3. Perolehan tanah 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 5. Pengawasan dan pengendalian pembangunan

1.4. SISTIMATIKA Petunjuk Teknis ini terdiri dari 5 Bab, yang terdiri atas : Bab I

:

Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika

Bab II

:

Ketentuan Umum Berisi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam batang tubuh

Bab III

:

Persyaratan, standar dan kriteria pengelolaan Kasiba dan penyelenggaraan Lisiba bagian dari Kasiba Memberikan petunjuk tentang syarat dan kriteria dalam menunjuk Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggara Lisiba. Selain itu juga memberikan petunjuk tentang persyaratan fisik


-2-

lokasi yang sesuai untuk Kasiba dan Lisiba serta petunjuk dalam pengawasan pembangunan Kasiba dan Lisiba. Bab IV

:

Persyaratan, Standar dan Kriteria Dalam Penyelenggaraan Lisiba yang Berdiri Sendiri Memberikan petunjuk tentang syarat dan kriteria dalam menetapkan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri, dan persyaratan fisik lokasi yang sesuai untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri. Selain itu juga menguraikan tentang ketentuan – ketentuan pengawasan pembangunan Lisiba yang Berdiri Sendiri.


-3-

BAB II KETENTUAN UMUM Beberapa istilah atau definisi yang dipakai dan terkait dalam pembahasan Juklak dan Juknis Pengelolaan serta Penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba Yang Berdiri Sendiri sebagai berikut : 1.

Permukiman Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

2.

Perumahan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

3.

Prasarana Lingkungan Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

4.

Jaringan Primer Jaringan primer prasarana lingkungan dalam Kasiba adalah jaringan utama yang menghubungkan antar kawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dan kawasan lain yang digunakan untuk kepentingan umum.

5.

Jaringan Sekunder Jaringan sekunder adalah jaringan cabang dari jaringan primer prasarana lingkungan yang melayani kebutuhan di dalam satu satuan lingkungan permukiman.

6.

Sarana Lingkungan Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

7.

Utilitas Umum Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan

8.

Tata Ruang Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.


-4-

9.

Rencana Tata Ruang Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

10.

Kawasan Siap Bangun Kawasan Siap Bangun, selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rencana Tata Ruang Lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11.

Lingkungan Siap Bangun Lingkungan Siap Bangun, selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

12.

Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri, selanjutnya disebut Lisiba yang Berdiri Sendiri, adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.

13.

Kaveling Tanah Matang Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

14.

Penyediaan Tanah untuk Perumahan dan Permukiman Penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman adalah setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri.

15.

Konsolidasi tanah


-5-

Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 16.

Lingkungan Hunian Yang Berimbang Lingkungan Hunian Yang Berimbang adalah wujud kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman (dalam Kasiba) yang pembangunan perumahan dan permukimannya meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah dengan perbandingan tertentu sehingga dapat menampung secara serasi berbagai kelompok masyarakat. Perbandingan tertentu dimaksud adalah perbandingan jumlah rumah sederhana, berbanding jumlah rumah menengah, berbanding jumlah rumah mewah sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1 (satu)

17.

Badan Usaha Badan usaha adalah badan yang kegiatan usahanya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

18.

Badan Pengelola Badan pengelola adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi sebagai Pengelola Kasiba termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah dimaksud adalah Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman yang bekerjasama dengan Pemerintah.

19.

Penyelenggara Penyelenggara adalah kelompok masyarakat pemilik tanah atau badan usaha yang ditunjuk oleh Badan Pengelola untuk membangun Lisiba bagian dari Kasiba dan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membangun Lisiba yang Berdiri Sendiri.

20.

Daerah Daerah adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

21.

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten / Kota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah, sedangkan untuk DKI Jakarta adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22.

Kepala Daerah


-6-

Kapala Daerah adaalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

23.

Menteri Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perumahan dan permukiman.


-7-

BAB III PERSYARATAN, STANDAR, DAN KRITERIA DALAM PENGELOLAAN KASIBA DAN PENYELENGGARAAN LISIBA BAGIAN DARI KASIBA 3.1. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PEMILIHAN LOKASI KASIBA 3.1.1. Persyaratan Lokasi Kasiba a. Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). b. Kebutuhan rumah dapat didekati dengan melihat selisih antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada. c. Lokasi Kasiba harus berada pada kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten / Kota. d. Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif. e. Lokasi Kasiba dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru. f.

Calon lokasi Kasiba bukan / tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa.

g. Dalam menentukan urutan prioritas calon-calon lokasi Kasiba, pertimbangan utama sekurangkurangnya strategi pengembangan wilayah, biaya terendah untuk pengadaan prasarana dan utilitas, berdekatan dengan tempat kerja atau lokasi investasi yang mampu menampung tenaga kerja. h. Lokasi Kasiba yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit i.

Lokasi Kasiba bagi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung

sekurang-

kurangnya 3.000 (tiga ribu) unit. 3.1.2. Kriteria Pemilihan Lokasi Kasiba a. Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit b. Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya c. Keadaan topografi lapangan datar d. Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai e. Drainase alam baik f.

Kemudahan memperoleh air bersih

g. Kemudahan memperoleh sambungan listrik h. Kemudahan memperoleh sambungan telepon i. Juknis Kasiba-Lisiba BS

Kedekatan dengan fasilitas pendidikan tinggi -8-

j.

Kedekatan dengan fasilitas kesehatan

k. Kedekatan dengan pusat perbelanjaan l.

Kemungkinan pembuangan sampah.

m. Tidak merubah bentang alam, seperti mengurug situ, memotong bukit/gunung, reklamasi rawa (termasuk rawa pantai). n. Masyarakat yang akan menghuni Kasiba mempunyai karakter/budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. o. Adanya perhitungan neraca pembiayaan penetapan Kasiba (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, cash flow) 3.2. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KASIBA 3.2.1. Persyaratan Badan Pengelola Kasiba a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah, yang ditugasi untuk menyelenggarakan pengelolaan Kasiba. b. Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berminat untuk mengelola Kasiba, Bupati/Walikota dapat : •

membentuk Badan lain yang ditugasi untuk pengelolaan Kasiba yang selanjutnya dapat dikukuhkan menjadi BUMD bidang perumahan dan permukiman dan memberikan informasinya kepada DPRD.

•

Menunjuk Kepala Bappeda untuk menjadi Ketua Badan Pengelola dengan anggotaanggota.

•

Menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Badan Pengelola, dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Tata Kota, Pertanahan dan Dinas lain yang diperlukan serta Unsur yang Professional di bidangnya.

•

Menunjuk Badan Usaha swasta untuk menjadi Badan Pengelola untuk melaksanakan tugas pengelolaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Memiliki tenaga ahli yang telah tersertifikasi di bidang : 1) Manajemen real estat 2) Penyelenggaraan pembangunan prasarana lingkungan 3) Penyelenggaraan pembangunan sarana lingkungan 4) Penyelenggaraan pembangunan utilitas umum 5) Pembiayaan real estat 3.2.2. Isi Dokumen Kompetisi Badan Pengelola Kasiba a. Penjelasan singkat mengenai Kasiba yang di kompetisikan b. Persyaratan peserta kompetisi Juknis Kasiba-Lisiba BS

-9-

c. Peta situasi lokasi Kasiba d. Jadwal penyelenggaraan kompetisi e. Daftar isi dan format proposal f.

Kriteria dan tata cara evaluasi usulan

3.2.3. Persyaratan Untuk Ikut Serta Kompetisi Badan Pengelola Kasiba a. Rekaman Akte Pendirian Badan Usaha (Peraturan Pemerintah untuk BUMN atau Peraturan Daerah untuk BUMD); b. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Referensi bank d. Neraca perusahaan terakhir e. Daftar pengurus perusahaan f.

Daftar tenaga ahli yang dimiliki

3.2.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi Pengelola Kasiba a. Kekayaan bersih atau kemampuan keuangan perusahaan; b. Kemampuan tenaga ahli yang akan ditugasi, yang dinilai dari riwayat hidup masing-masing tenaga ahli c. Kemampuan tim pelaksana yang dinilai dari komposisi tenaga ahli yang diusulkan; d. Usulan teknis yang berisi antara lain : 1) Perkiraan macam/tipe dan jumlah rumah yang dapat dibangun; 2) Rencana struktur pemanfaatan ruang; 3) Prakiraan harga jual tanah untuk masing-masing tipe rumah; 4) Sistem drainase dan pembuangan limbah cair; 5) Sistem pembuangan limbah padat (sampah); 6) Macam dan jumlah sarana lingkungan yang akan disediakan tanahnya 7) Jadwal waktu penyelenggaraan pengelolaan Kasiba; e. Proposal neraca pengeluaran-penerimaan pengelolaan Kasiba : 1) Usulan pengeluaran 2) Perkiraan penerimaan 3) Cash flow 3.3. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PENUNJUKAN PENYELENGGARA LISIBA 3.3.1. Persyaratan Penyelenggara Lisiba a. Badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau badan usaha asing di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang berkedudukan di Indonesia. b. Memiliki tenaga ahli yang telah tersertifikasi di bidang : Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 10 -

1) Manajemen real estat; 2) Penyelenggaraan pembangunan prasarana lingkungan; 3) Penyelenggaraan pembangunan sarana lingkungan; 4) Penyelenggaraan pembangunan utilitas umum; 5) Penyelenggaraan pembangunan rumah 6) Pembiayaan real estat. 3.3.2. Isi Dokumen Kompetisi Penyelenggara Lisiba a. Penjelasan singkat mengenai Lisiba yang dikompetisikan b. Persyaratan peserta kompetisi c. Peta situasi lokasi Lisiba d. Jadwal penyelenggaraan kompetisi e. Daftar isi dan format proposal f.

Kriteria dan tata cara evaluasi proposal

3.3.3. Persyaratan Untuk Ikut Serta Kompetisi Penyelenggara Lisiba : a. Rekaman akte pendirian badan usaha b. Rekaman nomor pokok wajib pajak c. Referensi bank d. Neraca perusahaan terakhir e. Daftar pengurus perusahaan f.


3.3.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi Penyelenggara Lisiba a. Kekayaan bersih atau kemampuan keuangan perusahaan b. Kemampuan tenaga yang akan ditugasi, yang dinilai dari riwayat hidup masing-masing tenaga ahli c. Kemampuan tim pelaksana yang dinilai dari komposisi tenaga ahli yang diusulkan d. Usulan teknis, yang berisi antara lain :


-

Perkiraan tipe dan jumlah rumah yang akan dibangun;

-

Rencana dan syarat rumah yang akan dibangun;

-

Prakiraan harga jual masing-masing tipe rumah dan kaveling yang akan dijual tanpa rumah;

-

Sistem drainase dan pembuangan limbah cair;

-

Sistem pembuangan limbah padat

-

Macam dan jumlah sarana lingkungan yang akan dibangun atau disediakan tanahnya;

-

Jadwal waktu kegiatan penyelenggaraan Lisiba

-

Sistem pembiayaan penyelenggaraaan Lisiba - 11 -

3.4. PERSYARATAN

UNTUK

MENUNJUK

BADAN

PENGELOLA

SEBAGAI

PENYELENGGARA

KONSOLIDASI TANAH a. Terbentuknya Perhimpunan Pemilik tanah yang berbadan hukum b. Tercapainya kesepakatan konsolidasi tanah antar para anggota perhimpunan penghuni dan antara perhimpunan penghuni dengan Badan Pengelola. c. Terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang konsolidasi tanah. 3.5. PERSYARATAN PEROLEHAN TANAH UNTUK KASIBA 3.5.1. Umum Penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman adalah setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri. Penyediaan tanah dimaksud terdiri dari perolehan tanah, mengurus hak atas tanah, mengkavling tanah dan mengalokasikan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk pembangunan perumahan, prasarana lingkungan dan fasilitas umum. Bahwa tanah yang dapat digunakan untuk lokasi Kasiba adalah 1) Tanah Negara; 2) Tanah Hak; 3) Tanah Negara dan Tanah Hak. 3.5.2. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Kasiba Di Atas Tanah Negara a. Tidak ada pemindahan penduduk : -

Penduduk yang sudah ada dilokasi sedapatnya tidak ada yang dikeluarkan dari tempat tinggalnya.

-

Kasiba dan Lisiba baik di atas tanah negara maupun tanah hak diupayakan pada bidang tanah yang jarang penduduknya.

-

Bila menyangkut bidang tanah yang ada penduduknya, maka diberikan kebebasan untuk memilih ikut dalam program Kasiba atau mereka secara sukarela pindah tempat tinggal dengan memperoleh penggantian yang layak sesuai dengan jenis dan hak atas tanahnya.

b. Tanah Negara yang tidak ada pemakainya : -

Badan

Pengelola

Kasiba

mengajukan

permohonan

hak

kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ; -

Untuk permohonan sertipikatnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan


- 12 -

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. 3.5.3. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Kasiba Di Atas Tanah Hak Perolehan Tanah Untuk Kasiba dapat dilakukan oleh a. Badan Pengelola Kasiba melakukan pembebasan tanah adat/hak ulayat. : -

Dapat menghubungi dan mencari kesepakatan / musyawarah dengan ketua adat terlibat;

-

Bila pendekatan dengan jual beli atau pelepasan hak dan musyawarah tidak disetujui, maka demi kepentingan yang lebih luas dalam rangka pelaksanaan pembangunan permukiman dan perumahan baik dalam bentuk kasiba dan lisiba BS dapat mengacu pada Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 14, atau Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005.

b. Untuk Tanah Negara bekas tanah hak perorangan atau Badan Hukum, maka Badan Pengelola Kasiba : -

Mengadakan pembebasan tanah, yaitu melepaskan hubungan hukum dengan bekas pemegang haknya, dengan memberikan penggantian yang layak dan selanjutnya mengajukan permohonan hak melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1999. Untuk tanah hak, maka hak perorangan atau badan hukum terkait dapat diselesaikan melalui cara jual beli atau pelepasan hak dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

c. Konsolidasi tanah, adalah peran serta aktif dari para pemilik tanah peserta konsolidasi melepaskan hak atas tanahnya, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai obyek konsolidasi tanah oleh Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi. Hak atas tanahnya kemudian diberikan secara kolektif sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui oleh para peserta konsolidasi tanah. Proses konsolidasi tanah melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991. d. Tukar menukar Tukar menukar dilakukan apabila pemilik tanah yang termasuk dalam areal kasiba tidak dapat diselesaikan melalui sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c, dengan ketentuan :


- 13 -

-

Untuk bidang tanah yang merupakan asset suatu instansi Pemerintah, penyelesaiannya mengacu kepada Keppres No. 29 Tahun 1984, atas persetujuan Menteri terkait dan Menteri Keuangan.

-

Untuk bidang tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah, penyelesaiannya mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 pasal 34 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemda dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan DPRD. Dalam hal ini persetujuan Menteri Keuangan tidak diperlukan

3.5.4. Persyaratan Konsolidasi Tanah Dalam Kasiba a. Perorangan pemegang hak atas tanah 1. Perorangan pemegang hak atas tanah -

Didata dan diperiksa macam penguasaan hak atas tanahnya.

-

Dimusyawarahkan manfaat konsolidasi tanah dan resikonya.

-

Dipenuhi Peraturan Kep. BPN No. 4 Tahun 1991

2. Perorangan pemakai tanah negara -

Bagi pemegang hak yang telah berakhir, maka harus diurus perpanjangannya lebih dulu berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979 Junto PMDN No. 3 Tahun 1979 dan atau Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1999.

-

Pemakai tanah negara seizin instansi yang bersangkutan, harus memiliki izin tertulis dari instansi terkait dan kesaksian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

-

Diperlukan rekomendasi dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memperkuat permohonan Badan Pengelola /Penyelenggara.

-

Bagi para pemakai tanah negara yang sudah 20 (dua puluh) tahun atau lebih tanpa teguran dari Pemerintah atau keberatan dari masyarakat sekitar, diperlukan pernyataan tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan atau masyarakat sekitar yang dimaksud.

-

Karena berkemungkinan letak bidang tanahnya terhadap akses infrastruktur berbeda, maka perlu ditentukan perbandingan nilai haknya menurut luas tanah.

-

Bila belum ada peraturannya, maka melalui kesepakatan bersama : •

Antara Badan Pengelola/Penyelenggara dengan peserta konsolidasi tanah

•

Sesama para peserta konsolidasi tanah

•

Diperlukan bukti kehadiran dari setiap musyawarah yang diadakan.

3. Terhadap tanah wakaf yang akan dikonsolidasikan (dari badan sosial keagamaan) dilakukan dengan cara: Juknis Kasiba-Lisiba BS

Penggantian (melalui musyawarah) bidang tanah ditempat lain. - 14 -

-

Penggantian dengan uang antara Badan Pengelola Kasiba/Penyelenggara Lisiba dengan pengurus tanah wakaf, sesuai kesepakatan

-

Semua kegiatan tersebut diproses dengan akte notaris

4. Terhadap tanah instansi Pemerintah yang akan digunakan bagi perumahan karyawan instansinya. -

Perlu ada surat persetujuan dari instansi yang menguasai tanah.

-

Kesepakatan sesama karyawan yang akan menghuni ditempat tersebut.

-

Selanjutnya diikuti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 Junto Petunjuk Pelaksanaan No. 410-4245 Tahun 1991.

b. Konsolidasi Tanah 1. Penyerahan tanah oleh peserta konsolidasi tanah kepada Badan Pengelola Kasiba. Penyerahan tanah (bukan penyerahan hak tanah) secara bersama/serentak dengan maksud memberikan kemudahan bagi Badan Pengelola Kasiba dalam melaksanakan program antara lain agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 2. Peserta konsolidasi tanah menerima kembali kaveling tanah matang (atau berikut rumah) dengan nilai paling sedikit sama dengan harga tanah dan obyek di atasnya. Pada awal proses konsolidasi tanah perlu diadakan inventarisasi dan penilaian nilai tanah, sesuai status dan hak tanahnya, menurut luas bidang dan penguasaanya. 3. Luas letak dan jenis masing-masing kaveling yang diberikan kepada para peserta konsolidasi tanah, dengan status semula dan sesuai dengan rencana teknik ruang yang telah disusun oleh Badan Pengelola Kasiba. Rencana teknik ruang yang disusun oleh Badan Pengelola Kasiba harus disosialisasikan untuk dapat disepakati bersama oleh para peserta konsolidasi tanah.

4. Selama berlangsung konsolidasi tanah. Perlu diinventarisasi permasalahan yang ada dari tanah yang dikuasai oleh peserta konsolidasi tanah, agar hak keperdataan dan masalahnya dari para peserta dapat diketahui oleh fihak Badan Pengelola Kasiba lebih awal. c. Persiapan Konsolidasi Tanah 1. Penyuluhan, Bimbingan, Bantuan dan Kemudahan (PBBK) Badan Pengelola Kasiba dan Pemda memberikan PBBK melalui para tokoh masyarakat dan bertatap muka (public hearing) untuk mengumpilkan data

expose tentang program

konsolidasi tanah. 2. Pelaksanaan Konsolidasi tanah diputuskan secara musyawarah antar peserta pemilik tanah dengan Badan Pengelola Kasiba dibantu Pemerintah Kabupaten/Kota. Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 15 -

Kesepakatan tersebut di atas mengacu pada Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 dan petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991. 3. Apabila Pemegang hak/pemakai tanah ada yang tidak setuju, maka Badan Pengelola Kasiba dapat memperoleh tanah yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, pelepasan hak, atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Solusi ketidak sepakatan, tidak harus memaksa peserta konsolidasi tanah untuk menyerahkan tanahnya tetapi ditawarkan dengan berbagai pilihan (jual beli, tukar menukar, pelepasan hak atau cara lain), dimana perlu dibentuk panitia

Arbiter

(penengah) yang netral dan tidak memihak. -

Konsolidasi tanah dalam rangka penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman mengacu pada peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah No. 410-4245 tanggal 7-12-1991

3.5.5. Persyaratan Perolehan Tanah Dengan Jual Beli atau Tukar Menukar atau Pelepasan Hak Untuk Kasiba a. Perolehan tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar Perlu inventarisasi data yuridis (jenis hak dan pemegang hak) dan data fisik (bangunan/tanaman di atas tanah tersebut) yang cermat guna proses pengikatan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 1. Jual – Beli Dalam proses jual beli tanah, maka selalu ada penjualnya, pembelinya dan obyeknya yaitu tanah yang jelas. Proses jual beli yang utama adalah secara langsung antara penjual dan pembeli, namun dapat dilakukan oleh kuasanya, yaitu mewakili pihak penjual ataupun pembeli, dengan surat kuasa terbatas jangka waktunya yang jelas dan memenuhi persyaratan.

Dalam proses jual beli, maka kedudukan para pihak setara, dan harga tanah (objek) ditetapkan atas usul kedua pihak sampai dapat disepakati harga yang dapat ditetapkan secara bersama. Dalam pencapaian kesepakatan harga dimana perlu dapat digunakan jasa penengah (Notaris) yang netral, dan unsur Pemerintah (ataupun pamong desa) sama sekali tidak boleh turut campur, apalagi memihak.


- 16 -

Sebelum proses jual beli dilaksanakan terlebih dahulu harus diketahui beban perdata dari objek tanahnya, dan harus diketahui pula besar pajak dan biaya proses jual-beli serta disepakati pihak mana saja yang akan menanggungnya.

Biasanya dari pihak pembeli membentuk panitia pelaksana pembelian ataupun sering disebut Panitia Pembebasan Tanah, yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Tukar Menukar Tanah Sering terjadi bahwa pemilik tanah mensyaratkan bidang tanahnya yang dikehendaki pembeli, ditukar dengan tanah di tempat lain yang lokasi dan luasnya dikehendaki oleh pihak pemilik/penjual. Hal tersebut dapat di atasi dengan musyawarah yang mencapai kesepakatan tanpa keterpaksaan ataupun merugikan salah satu pihak.

Dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka jasa penengah (arbiter) yang netral dan tidak berpihak, seringkali dapat membantu kelancarannya. Harus disepakati oleh para pihak terlibat, bahwa konsekwensi pajak dan pembiayaan terhadap proses tukar menukar tanah ini menjadi beban pihak siapa, secara jelas dan terinci.

Dalam perumusan ahli penguasaan tanah secara tukar menukar tanah ini, harus tertuang dalam dokumen yang dapat di pertanggung jawabkan dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat. Kesemuanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Perolehan tanah dengan cara pelepasan hak. 1. Tanah diperoleh dengan cara pelepasan hak, dilakukan dengan penggantian yang layak dengan pemegang hak/pemakai tanah, kemudian tanah yang bersangkutan dilepaskan menjadi tanah negara sehingga dapat diberikan sesuatu hak kepada Badan Pengelola Kasiba. 2. Penggantian yang layak dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah (perorangan), nadzir (pengurus wakaf), badan hukum atau perorangan yang menguasai tanpa suatu hak. Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 17 -

-

Perlu diinventarisasi siapa yang boleh menerima ganti rugi. Bila perlu diumumkan di balai desa/kelurahan atau surat kabar.

3. Penggantian yang layak, terhadap nilai hak atas tanah, pemakai tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda yang secara syah berada di atas atau di dalam tanah yang bersangkutan. Perlu diinventarisasi benda-benda yang berada di atas atau di dalam tanah. a. Penetapan penggantian yang layak dengan memperhitungkan : 1. Nilai tanah disepakati bersama melalui musyawarah/mufakat antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti Nilai Jual Objek Pajak , produksi tanaman, lokasi tanah serta sarana dan prasarna di sekelilingnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1/Th. 1994. 2. Nilai bangunan yang berdasarkan atas kriteria dan tatacara penaksiran nilai bangunan. -

harga awal, dikurangi nilai penguasaan umur bangunan;

-

harga bila membangun dewasa ini, sesuai dengan luas bangunan (m2)

-

instansi yang menilai biasanya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

3. Nilai Jual Tanaman Nilai jual tanaman disepakati, berdasarkan umur tanaman. Apabila tidak diperoleh kesepakatan maka para pihak menyerahkan kepada panitia penengah (arbiter) atau Dinas Pertanian setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.:1/Tahun 1994 4. Nilai benda-benda di atas dan di dalam tanah -

Benda-benda yang ada tersebut memiliki nilai subjektif karena itu perlu adanya panitia penilai yang netral dan adil.

-

Standar penilaian terhadap barang-barang yang berada di atas maupun di dalam tanah ditentukan oleh instansi/dinas dari Kabupaten/Kota setempat.

b. Bentuk dan penggantian yang layak dengan cara musyawarah dan secara langsung antara pihak yang berhak dengan Badan Pengelola Kasiba. -

Layak menurut ukuran pihak yang berhak dan juga bagi Badan Pengelola Kasiba, bila perlu dengan bantuan penengah (arbiter) yang tidak memihak (netral).

-

Musyawarah langsung, yaitu tanpa perantara tetapi disaksikan pihak lain. Biasanya saksinya adalah Pamong Desa / Kelurahan, dimana harus mengayomi pihak yang masih berhak dan juga akan menerima pendatang baru yang akan menerima suatu hak dari negara.

c. Pengaruh Mengenai Penggantian yang Layak


- 18 -

-

Telah diatur di dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan aturan pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep. BPN No. 1 Tahun 1994 atau Perpres No 36 tahun 2005.

3.6. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TATA RUANG RINCI KASIBA Persyaratan dan standar Tata Ruang Rinci Kasiba mengacu pada SNI 1733 mengenai standar perencanaan lingkungan perumahan dan SNI T-07 1990-F tentang Tata Cara Perencanaan Umum drainase perkotaan 3.6.1. Persyaratan Prasarana Lingkungan Kasiba a. Kasiba perlu memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang berlaku sesuai dengan persyaratan di masingmasing Kabupaten/Kota. b. Kasiba harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan, berupa jalan, saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah, yang terintegrasikan dengan jaringan wilayah daerah di kawasan sekitarnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. c. Jaringan primer dan sekunder saluran pembuangan air hujan harus dihubungkan dengan badan penerimaan berupa sungai, danau, kolam atau laut, yang dapat menyalurkan atau menampung air hujan yang jatuh di atau mengalir melalui Kasiba. 3.6.2. Persyaratan Utilitas Umum dalam Kasiba a. Setiap Kasiba harus dilayani dengan air bersih yang cukup memenuhi kebutuhan, yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistim perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah. b. Setiap Kasiba harus dilayani listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. c. Setiap Kasiba harus dilayani sambungan telepon d. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah wilayah di kawasan sekitarnya. e. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang terintegrasi dengan sistem perpipaan yang ada. f.

Apabila telah tersedia sistem perpipaan gas maka setiap Kasiba perlu dilayani dengan sistem perpipaan gas.

3.6.3. Persyaratan Sarana Lingkungan Dalam Kasiba a. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.


- 19 -

b. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani. c. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani. d. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama. e. Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana RTH tersebut dapat digunakan sebagai penyeimbang lingkungan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, selain itu juga berfungsi sebagai sarana olah raga, rekreasi, pemakaman umum dan mitigasi jika terjadi gempa dan kebakaran. f.

Setiap Kasiba harus dilengkapi dengan fasilitas Pemerintahan.

3.7. STANDAR PERENCANAAN TATA RUANG RINCI KASIBA DAN LISIBA. 3.7.1. Standar Perencanaan fasilitas Pendidikan a. Standar Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-kanak -

Satu Taman Kanak Kanak untuk ±1000 jiwa

-

Luas tanah yang dibutuhkan

±1200 m2

-

Radius pencapaian

± 500 m

b. Standar Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar -

Satu Sekolah Dasar untuk

±1600 jiwa

-

Luas tanah yang diperlukan

±2400 m2

-

Radius pencapaian maksimum

±1000 m

c. Standar Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama -

Satu SLTP untuk

±4800 jiwa

-


± 2700 m2

d. Standar Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas -

Satu SLTA untuk

± 4800 jiwa

-


± 2700 m2

3.7.2. Standar Perencanaan Fasilitas Kesehatan a. Standar Perencanaan Puskesmas Pembantu -


±1500 m

-


± 200 m2

b. Standar Perencanaan Puskesmas Juknis Kasiba-Lisiba BS

3000 m - 20 -

-

Minimum penduduk yang dilayani ±1000 jiwa

-


-


± 600 m2 ± 2000 m

c. Standar Perencanaan Tempat Praktek Dokter -

Minimum penduduk yang dilayani ± 5000 jiwa

-

Luas tanah minimum bersatu dengan rumah

-


± 1500 m

d. Standar Perencanaan Rumah Bersalin -

Penduduk yang dilayani

± 1000 jiwa

-


± 1600 m2

-


± 2000 m

e. Standar Perencanaan Apotik -

Penduduk yang dilayani minimum±10.000 jiwa

-


± 350 m2

-


± 1500 m

3.7.3. Standar Perencanaan Fasilitas Perbelanjaan a. Standar Perencanaan Warung -


± 250 jiwa

-


± 100 m2

-


± 500 m

b. Standar Perencanaan Pertokoan -


± 2500 jiwa

-


± 100 m2

-


± 500 m

c. Standar Pusat Perbelanjaan Lingkungan


-

Penduduk yang dilayani minimum ± 2500 jiwa

-

Luas tanah yang diperlukan ± 100 m2

-

Radius pencapaian maksimum ± 500 m

- 21 -

3.7.5. Standar Perencanaan Fasilitas Pemerintah a. Standar perencanaan untuk kawasan dengan ± 2500 jiwa -

Pos hansip, balai pertemuuan

± 300 m2

-

Parkir umum dan kakus umum

± 100 m2

b. Standar perencanaan untuk kelompok 30.000 jiwa -

Kantor kelurahan ± 500 m2

-

Pos polisi

-

Kantor pos pembantu

-

Pos pemadam kebakaran ± 200 m2

-

Parkir umum dan M.C.K

± 1000 m2

-

Bioskop 1(satu)

± 2000 m2

± 200 m2 ± 100 m2

c. Standar perencanaan untuk kelompok 24.000 jiwa -

Kantor kecamatan

± 1000 m2

-

Kantor polisi

± 300 m2

-

Kantor pos cabang

± 500 m2

-

Kantor telepon

± 300 m2

-


-

Parkir umum

± 4000 m2

3.8. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TEKNIK KASIBA DAN LISIBA 3.8.1. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Prasarana Lingkungan dalam Kasiba a. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Prasarana Lingkungan dalam Kasiba 1. Jaringan jalan primer dan sekunder terdiri dari badan jalan (perkerasan jalan dan bahu jalan), trotoar, ambang pengaman dan saluran air hujan. 2. Lebar jalan jaringan primer dan sekunder sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter -

Lebar perkerasan jalan untuk 1 (satu) jalur sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter

-

Kemiringan melintang perkerasan 2%

-

Dirancang berdasarkan kecepatan 60 km/jam

3. Konstruksi jalan harus memperhatikan beberapa hal antara lain : - Keadaan tanah tempat jalan akan dibangun - Kepadatan lalu lintas - Pemilihan material / bahan yang akan digunakan - Kondisi setempat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 4. Radius belokan jalan, tempat pertemuan antara jalan lokal sekunder dan jalan kolektor sekunder dan hal lainnya yang berhubungan dengan geometrik jalan, harus mengikuti Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 22 -

Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Departemen Pekerjaan Umum, RSNI T-14 Tahun 2004. b. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Jaringan Primer dan Sekunder Saluran Drainase Dalam Kasiba 1. Jaringan primer dan sekunder drainase harus mempunyai kapasitas tampung yang cukup untuk menampung air yang mengalir dari area Lisiba dan kawasan sekitarnya. 2. Saluran pembuangan air hujan dapat terbuka dengan ketentuan sebagai berikut : -

Dasar saluran terbuka ½ lingkaran dengan diameter minimum 20 cm, atau bentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm.

-

Bahan saluran, tanah liat, beton, pasangan batu bata dan bahan lain

-

Kemiringan saluran minimum 2 %

-

Kedalaman saluran minimum : 30 cm

-

Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang kontrol dan pada bagian saluran yang lurus lubang kontrol harus ditempatkan pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.

-

Saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, beton, tanah liat dan bahan-bahan lain;

-

Untuk mengatasi terhambatnya saluran air karena endapan pasir/tanah pada drainase terbuka dan tertutup perlu bak kontrol dengan jarak kurang lebih 50 M dengan dimensi (0,40x 0,40x 0,40) M3

-

Setiap Kasiba perlu menyediakan sumur resapan pada titik-titik terendah.

-

Penggunaan pompa drainase merupakan upaya tambahan bila ditemui kesulitan untuk mengalirkan air secara gravitasi. Dapat juga digunakan untuk membantu agar pengaliran air dalam saluran mengalir lebih cepat.

3. Tahapan Perencanaan terdiri dari : a. Pengumpulan data topografi dan pemetaan -

Pemetaan topografi dan pemotretan dari udara atau satelit

-

Membuat peta tematik dengan ketelitian skala 1: 5000 yang mencakup kontur interval 5 meter untuk perencanaan jaringan. Dan membuat peta tematik dengan ketelitian skala 1:1.000 untuk perencanaan detail.

-

Level ikat topografi (benchmark) yaitu elevasi dasar kota yang dikaitkan dengan elevasi muka air laut pasang atau pada sungai besar.

-

Garis kontur , yaitu dengan penyesuaian terhadap titik ikat elevasi berdasarkan elevasi sungai yang ada guna perencanaan drainase perumahan.

b. Data Hidrologi Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 23 -

Data hidrologi mencakup kedudukan muka air banjir terhadap elevasi lahan, data curah hujan harian, bulanan dan tahunan. c. Data Geologi Perlu dilakukan penyelidikan tanah untuk mengetahui kemungkinan penurunan pondasi saluran dan kekuatan / kondisi tanah dasar untuk mengetahui daya dukung lapisan tanah tersebut. d. Data kajian Amdal. e. Periode Perencanaan Periode perencanaan yang dilakukan dibuat agar tidak terjadi kegagalan pada fungsi sistem drainase. Periode ulang desain yang harus direncanakan untuk Kasiba adalah seperti tercantum pada Tabel Dr-1 : Periode Disain Makro dan Tabel Dr-2 : Periode Mikro pada lampiran.

¾Aspek Hidrolis - Kecepatan maksimum dan minimum aliran dalam saluran - Bentuk saluran - Bangunan pelengkap yang diperlukan ¾Aspek Struktur -

Jenis dan mutu saluran

-

Kekuatan dan kestabilan bangunan

c. Persyaratan dan Standar Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Kasiba dan Lisiba. 1. Secara umum sistem pembuangan limbah kawasan harus dapat melayani kebutuhan pembuangan dengan syarat sebagai berikut : (1) Ukuran pipa pembawa minimum 200 mm (2) Sambungan pipa harus kedap air (3) Pada jalur pipa pembawa harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan pada tiap penggantian arah pipa dan pada bagian pipa yang lurus pada jarak minimum 50 (lima puluh) meter. (4) Air limbah harus melalui sistem pengolahan sedemikian rupa sehingga memenuhi standar yang berlaku sebelum dibuang ke perairan terbuka. (5) Untuk pembuangan dari kakus (WC) dapat digunakan septic tank dan bidang rembesan,


- 24 -

2. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat tangki septik pada tiap-tiap rumah maka harus dibuat tangki septic bersama yang dapat melayani beberapa rumah. 3. Apabila tidak memungkinkan membuat bidang resapan pada tiap-tiap rumah, maka harus dapat dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah. 4. Persyaratan tangki septik bersama adalah sebagai berikut : -

Muka air tanah harus cukup rendah

-

Jarak minimum antara bidang resapan bersama dengan sumur pantek adalah 10 (sepuluh) meter (tergantung dari sifat tanah dan kondisi daerahnya).

-

Tangki septik harus dibuat dari bahan kedap air.

-

Kapasitas tangki septik tergantung dari : (1) Kualitas air limbah (2) Waktu pengendapan (3) Banyaknya campuran yang mengendap (4) Frekuensi pengambilan lumpur

5. Ukuran tangki septic bersama sistem tercampur. -

Untuk jumlah ± 50 jiwa a) Panjang

: 5,00 m

b) Lebar

: 2,50 m

c) Kedalaman total

: 1,80 m

d) Tinggi air dalam tangki

±1m

e) Pengurasan -

-

±2 Th sekali

Ukuran tangki septik bersama sistem terpisah untuk jumlah ± 50 jiwa a) Panjang

: 3,00 m

b) Lebar

: 1,50 m

c) Kedalaman

: 1,80 m

Ukuran bidang resapan a) Panjang

: 10 m

b) Lebar

: 9,60 m

c) Kedalaman

: 0,70 m

6. Bila bidang resapan tidak memungkinkan untuk dibuat dan untuk pertimbangan kemudahan dalam pengolaan serta demi efisiensi energi, maka dapat diterapkan sistem pengolahan terpusat. Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 25 -

7. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan sistem terpusat adalah : -

Tipe perumahan

-

Kepadatan penduduk

-

Luas daerah pelayanan

-

Tingkat sosial ekonomi penduduk untuk turut memikul biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan.

-

Keadaan sosial ekonomi penduduk untuk turut menjaga keberlanjutan berfungsinya sistem.

-

Penggunaan lahan

-

Aspek teknis

Sistem pengelolaan air limbah terpusat cocok diterapkan pada daerah dengan kondisi sebagai berikut : -

Kepadatan penduduk tinggi (>250 jiwa/Ha)

-

Tersedia sumber air bersih

-

Permeabilitas tanah rendah

-

Level muka air tanah relatif cukup dalam

8. Konsep dasar yang digunakan dalam menangani air limbah kawasan permukiman adalah bagaimana mengelola air limbah secara terpadu, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan biayanya terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu pada kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, dan dunia usaha (swasta). d. Persyaratan dan Standar Perencanaan Pengelolaan Persampahan Kasiba dan Lisiba a) Dalam melakukan pengolahan sampah terdapat beberapa aspek pencemaran yang perlu mendapat perhatian yaitu : -

Pengendalian bau

-

Pengendalian penyebaran penyakit

-

Pengendalian lindi / leachete

-

Pengendalian kebakaran sampah

-

Menjaga estetika lingkungan

b) Alternatif pengolahan sampah yang dapat digunakan untuk suatu Kasiba adalah sebagai berikut :


-

Open dumping (tidak dianjurkan)

-

Control landfill - 26 -

Pada metode pengolahan dengan cara ini, sampah yang diangkut ketempat ini akan secara periodik ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut. Sebelum dilakukan penutupan, sampah yang ada diratakan dan dipadatkan lebih dulu agar terjadi peningkatan efisiensi dalam penggunaan lahan untuk pengolahan. -

Sanitary landfill Metode pengolahan dengan cara ini merupakan metode standar yang digunakan secara internasional, dengan sampah yang diangkut ketempat ini akan ditutup setiap hari dengan lapisan tanah sehingga mengurangi potensi pencemaran lingkungan.

3. Untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah, lokasi pengolahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -

Bukan daerah rawan geologi

-

Bukan daerah rawan hidrogeologi

-

Muka air tanah dilokasi pengolahan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter di bawah permukaan tanah

-

Porositas tanah harus > dari 10-6 cm/dtk

-

Jarak dengan sumber air minimal 100 meter

-

Bila kondisi di atas tidak terpenuhi maka dapat diupayakan penggunaan teknologi yang dapat membantu

-

Bukan daerah rawan secara topografi

-

Minimal kemiringan lahan yang digunakan untuk lokasi pengolahan adalah 20%

-

Memiliki jarak minimal 3000 meter dari lapangan terbang yang digunakan pesawat bermesin jet dan 1500 meter untuk lapangan terbang yang digunakan pesawat berbalingbaling. Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan pandangan pilot pesawat terbang akibat adanya asap dari sampah yang terbakar.

-

Tidak memiliki kemungkinan banjir dengan periode ulang kurang dari 25 tahun

-

Bukan daerah / kawasan yang dilindungi atau cagar alam

4. Prasarana, sarana dan peralatan pengolahan sampah, terdiri dari : -

Jalan

-

Drainase

-

Lapisan kedap air, yang berfungsi untuk mencegah rembesan lindi dari sampah yang ditimbun ke lapisan tanah dibawahnya yang dapat mencemari air tanah. Lapisan ini dipasang di seluruh permukaan tanah tempat penimbunan sampah. Lapisan ini dapat berupa tanah lempung setebal 50 cm atau lapisan karet sintetis yang saat ini banyak digunakan.


Pengaman gas - 27 -

-

Pengumpul dan pengolah lindi yang berupa cairan yang mengandung zat organik yang memiliki kadar pencemaran tinggi dan terbentuk akibat penguraian sampah. Pengumpulan lindi dilakukan dengan memasang pipa-pipa di lapisan kedap air yang kemudian disalurkan ke kolam penampung lindi. Pengolahan lindi dapat dilakukan dengan cara pengolahan limbah secara biologis.

-

Alat berat

-

Fasilitas penunjang

-

Fasilitas penerimaan

-

Penghijauan

3.8.2. Persyaratan dan Standar Perencanaan Utilitas Umum Kasiba dan Lisiba a. Persyaratan dan Standar Perencanaan Penyediaan Air Bersih Kasiba dan Lisiba ¾Untuk setiap lingkungan hunian perlu tersedia sumber air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian itu sendiri ¾Bila dilakukan pengolahan air setempat, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) Sumber air. -

Kontinuitas ketersediaan sumber

-

Kapasitas minimum sumber

-

Cara pengambilan air dari sumber Pengambilan air sumber yang digunakan bersama oleh penduduk sekitar tidak diperbolehkan mengganggu aktivitas penduduk dilokasi sumber dalam pemakaian air. Pengambilan air dari sumber sebaiknya berada dibawah muka air saat debit sungai minimum, demikian pula bila sumber adalah mata air.

-

Teknologi pengaliran air Untuk mengalirkan air yang diperoleh dari sumber dapat dilakukan secara gravitasi atau bila tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan cara pemompaan.

(b) Kebutuhan air bersih Kebutuhan air bersih yang disediakan untuk wilayah Kasiba, harus memperhitungkan kebutuhan air di wilayah tersebut untuk periode minimal 20 tahun. Selain itu perlu dilakukan studi/survei terhadap penggunaan air bersih oleh masyarakat yang akan menempati wilayah tersebut agar air bersih yang disuplai dapat mendekati kebutuhan sebenarnya. ’(c) Kualitas air bersih


- 28 -

Kualitas air bersih yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia atau, bila ada standar yang diatur oleh Pemerintah Daerah di wilayah Kasiba. (d) Teknologi Pengolahan air bersih Teknologi pengolahan air bersih yang dapat digunakan harus diupayakan merupakan teknologi yang dapat disediakan secara murah dan memiliki biaya operasi dan pemeliharaan yang murah tetapi memiliki efesiensi kerja yang cukup tinggi. Teknologi yang digunakan harus dapat mengolah air yang berasal dari sumber menjadi air yang memenuhi standar air bersih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Kran Kebakaran (1) Perlu dipasang pada daerah perumahan dan daerah komersial (2) Penempatan pada setiap jarak ±100 meter untuk daerah komersial dan ± 200 meter untuk daerah perumahan. (3) Harus mudah dilihat dan dapat dicapai dengan mobil pemadam kebakaran (4) Apabila tidak dimungkinkan untuk membuat kran kebakaran karena tidak tersedianya air bersih kota atau air bersih lingkungan, maka diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran pada jarak yang dipersyaratkan untuk kran kebakaran. (5) Kran-kran kebakaran dan sumur-sumur kebakaran harus dibuat sedemikian rupa supaya aman terhadap pengrusakan. b. Persyaratan dan Standar Perencanaan Jaringan Listrik Kasiba dan Lisiba. 1. Perencanaan dan pelaksanaan instalasi Listrik harus sesuai dengan : -

Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1977 Pasal 401 s/d 419

-

Petunjuk pengajuan rencana instalasi dan perlengkapan bangunan (TPIB DKI Tahun 1977)

-

Pembidangan Perencana Instalasi Listrik dan Perlengkapan Bangunan (Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Tahun 1979)

-

Peraturan Instalasi Listrik Tahun 1978

-

Syarat-syarat Penyambungan Listrik Tahun 1978

2. Sumber daya Listrik - Sumber daya dari jaringan PLN - Sumber daya yang diusahakan sendiri oleh lingkungan Jarak tiang listrik

2. -


Jarak antar tiang rata-rata 40 meter

- 29 -

-

Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, maka dapat diambil jarak tiang antara 30 meter – 45 meter. Jarak kawat penghantar (konduktor) terhadap unsur-unsur di dalam lingkungan antara

3.

lain bangunan, pohon, jarak tiang dan lain-lain harus sesuai dengan peraturan PLN yang sudah berlaku. Penempatan tiang dan penarikan kawat harus sempurna dan tinggi kawat minimum 7 meter di atas permukaan tanah. c. Persyaratan dan Standar Perencanaan Jaringan Telepon Kasiba dan Lisiba Tersedia jaringan telepon dalam lingkungan Kasiba dimana harus terintegrasi dengan rencana jaringan telepon regional. d. Persyaratan dan standart Perencanaan Jaringan Gas Kasiba dan Lisiba Pembangunan perumahan sebaiknya dilengkapi dengan jaringan pipa gas, yang sesuai dengan standart kualitas yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. 3.8.3. Persyaratan dan Standar Perencanaan Sarana Lingkungan Kasiba dan Lisiba a. Umum 1. Pengadaan fasilitas sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan mutu kehidupan dan penghidupan secara layak. 2. Pada dasarnya fasilitas sosial ini terdiri dari dari bangunan-bangunan dan/atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat. 3. Untuk penentuan jenis, macam dan besaran fasilitas sosial harus berpegang pada angka rata-rata yang bersifat nasional yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan data nyata penduduk yang bersifat lokal. 4. Fasilitas sosial ini dapat digunakan oleh satu lingkungan saja atau dapat digunakan oleh beberapa lingkungan perumahan. b. Persyaratan dan Standar Perencanaan Fasilitas Pendidikan Kasiba dan Lisiba 1. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 5-6 tahun: -

Minimum terdiri dari 2 ruang kelas yang masing masing dapat menampung 35-40 murid dilengkapi dengan ruang-ruang lain.

-

Pencapaian maksimum adalah 500 meter

2. Sekolah Dasar (SD) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 6-12 tahun :


- 30 -

-

Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.

-


3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk menampung lulusan Sekolah Dasar. -


4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama. -


c. Persyaratan dan Standar Perencanaan Fasilitas Kesehatan Kasiba dan Lisiba 1. Puskesmas Pembantu -


2. Puskesmas -

Puskesmas ini membawahi 5 Puskesmas Pembantu

-


3. Tempat Praktek Dokter -

Tempat praktek dokter ini dapat bersatu dengan rumah tinggal tetapi dapat juga tersendiri.

-


4. Rumah Bersalin -


5. Apotik -


d. Persyaratan dan Standar Fasilitas Perbelanjaan dan Niaga Kasiba dan Lisiba 1. Toko / Warung Adalah fasilitas perbelanjaan terkecil yang melayani kebutuhan sehari-hari dari unit lingkungan terkecil (50 keluarga). -

Minimum terdiri dari satu bangunan untuk menjual kebutuhan sehari-hari seperti sabun, teh, gula, rempah-rempah dapur dan lain-lain

-


2. Pertokoan Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 31 -

Adalah fasilitas perbelanjaan yang lebih lengkap dari pada toko meskipun tetap menjual kebutuhan sehari-hari. Pencapaian maksimum adalah 300 meter 3. Pusat Perbelanjaan Lingkungan Adalah fasilitas lingkungan yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan niaga yang menjual keperluan sehari-hari lebih lengkap, termasuk sayur mayur, daging, ikan, buahbuahan, beras, tepung-tepung, bahan-bahan pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat sekolah, alat rumah tangga dan lain-lain. Terdiri dari pasar, pertokoan dan bengkel-bengkel reparasi kecil seperti radio, kompor, seterika, sepeda dan lain-lain. 4. Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kecamatan Adalah fasilitas sosial yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan lengkap dengan fasilitas niaga yang lebih luas, seperti kantor, bank-bank, industri-industri kecil seperti konveksi pakaian, dan jenis-jenis industri rumah lainnya. Toko-tokonya tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan yang lebih komplek seperti toko besi, toko olah raga dan lain-lain. -

Terdiri dari toko-toko, pasar, bengkel reparasi dan service, juga unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi dan gangguan-gangguan lain.

e. Persyaratan dan Standar Fasilitas Peribadatan Kasiba dan Lisiba. Fasilitas peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan dilingkungan yang direncanakan sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun, baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang dianut adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan yang kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan secara planologis dan religius. f.

Persyaratan dan Standar Fasilitas Rekreasi dan Kebudayaan Kasiba dan Lisiba 1. Kelompok 6.000 Kepala keluarga (KK) -

Gedung Serba Guna

2. Kelompok 24.000 Kepala keluarga (KK) -

Gelanggang Remaja

g. Persyaratan dan Standar Fasilitas Olah Raga dan Lapangan Terbuka Kasiba 1. Kelompok 50 Kepala keluarga (KK) Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 32 -

-

Tempat bermain

2. Kelompok 500 Kepala keluarga (KK) -

Taman/tempat bermain

3. Kelompok 6000 Kepala keluarga (KK) -

Kesatuan antara taman, tempat bermain dan lapangan olah raga, lokasinya mengelompok dengan sekolah

4. Kelompok 24.000 Kepala keluarga (KK) -

Kesatuan antara taman, tempat bermain dan lapangan olah raga, lokasinya mengelompok dengan sekolah.

3.8.4. Persyaratan dan Standar Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Kasiba dan Lisiba a. UU No. 23 Tahun 1997 menentukan bahwa setiap rencana/proyek yang dianggap mungkin akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan harus disertai dengan studi AMDAL b. Proses-proses yang diperlukan di dalam AMDAL dirinci di dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993, sedangkan jenis-jenis usaha dan kegiatan dimana diperlukan AMDAL diuraikan secara rinci dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-39/MENLH/8/1996 sesuai dengan bobot rencana/proyek. c. Rencana kegiatan yang diperlukan mempunyai dampak penting adalah rencana kegiatan yang akan : ¾ Menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¾ Menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah ¾ Mengakibatkan spesies-spesies yang langka atau endemic dan atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terancam punah atau habitat alaminya mengalami kerusakan ¾ Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan ¾ Merusak dan memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi ¾ Mengakibatkan / menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan atau Pemerintah


- 33 -

d. Seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan dan sesuai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Prosedur AMDAL untuk proyek pembangunan perumahan dapat dilihat pada gambar L-1 (Lampiran) 3.9. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.9.1. Persyaratan Pembangunan Kasiba a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana dan program yang sudah ditetapkan b. Persiapan tender dan penunjukan pemenang perlu dilakukan oleh Badan Pengelola bila akan menunjuk Badan Usaha lain untuk melaksanakan pembangunan, sesuai dengan tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku. c. Persiapan tender dan penunjukan pemenang untuk konsultan pengawas perlu dilakukan oleh Badan Penyelenggara Lisiba bila akan menggunakan konsultan pengawas untuk membantu pengelola dalam mengawasi pekerjaan Badan Usaha yang akan melaksanakan pekerjaan d. Land clearing dan staking out harus dilakukan sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang telah ditetapkan. 3.9.2. Persyaratan Pembangunan Lisiba a. Pelaksanaan pembangunan di Lisiba harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan b. Persiapan tender dan penunjukan pemenang perlu dilakukan oleh Penyelenggara Lisiba bila akan menunjuk badan usaha lain yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman untuk melaksanakan pembangunan di kawasan Lisiba sesuai dengan tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku. c. Apabila akan menunjuk Badan Usaha lain yang bergerak di bidang Perumahan dan Permukiman untuk melaksanakan pembangunan Kasiba, persiapan tender dan penunjukan pemenang untuk konsultan pengawas dilakukan oleh penyelenggara Lisiba. d. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kaveling tanah matang harus sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan. e. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum harus sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan f.

Jadwal pelaksanaan pembangunan perumahan dan kaveling tanah matang harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam dokumen tender.

g. Jadwal pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di dalam dokumen tender. 3.10. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KASIBA DAN LISIBA Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 34 -

3.10.1. Laporan Bulanan Penyelenggara Lisiba kepada Badan Pengelola Kasiba. Laporan Bulanan Penyelenggara Lisiba kepada Badan Pengelola Kasiba berisi : a. Perkembangan prasarana lingkungan; b. Perkembangan perolehan izin mendirikan bangunan; c. Perkembangan pembangunan sarana lingkungan; d. Perkembangan pembangunan rumah; e. Perkembangan penyediaan utilitas umum; f.

Permasalahan yang perlu segera di atasi;

g. Permasalahan yang diperkirakan akan timbul. 3.10.2. Laporan 3 (Tiga) Bulanan Badan Pengelola Kasiba kepada Kepala Daerah Laporan 3 (tiga) bulanan Badan Pengelola Kasiba kepada kepala daerah berisi : a. Perkembangan perolehan tanah; b. Perkembangan pembangunan prasarana lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Kasiba dan penyelenggara Lisiba; c. Perkembangan perolehan izin mendirikan bangunan; d. Perkembangan pembangunan rumah; e. Perkembangan pembangunan sarana lingkungan; f.

Perkembangan penyediaan utilitas umum;

g. Penertiban yang telah dilakukan terhadap penyelenggara Lisiba; h. Permasalahan yang perlu segera di atasi; i.

Permasalahan yang diperkirakan akan timbul

j.

Bantuan atau dukungan yang diperlukan dari Pemerintah.

3.10.3. Laporan 3 (Tiga) Bulanan Kepala Daerah kepada Menteri Laporan 3 (tiga) bulanan Kepala Daerah kepada Menteri berisi a. Perkembangan perolehan tanah; b. Perkembangan pembangunan prasarana lingkungan; c. Perkembangan pembangunan rumah; d. Perkembangan pembangunan sarana lingkungan; e. Perkembangan penyediaan utilitas umum; f.

Permasalahan yang perlu segera di atasi;

g. Permasalahan yang diperkirakan akan timbul; h. Penertiban yang telah dilakukan.


- 35 -

BAB IV PERSYARATAN, STANDAR DAN KRITERIA DALAM PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.1. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PEMILIHAN LOKASI LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.1.1

Persyaratan Lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). b. Kebutuhan rumah dapat didekati dengan melihat selisih antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada. c. Lokasi Lisiba harus berada pada kawasan permukiman menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota. d. Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif. e. Lokasi Lisiba Yang Berdiri Sendiri dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru. f.

Calon lokasi Lisiba Yang Berdiri Sendiri bukan/tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa.

g. Dalam menentukan urutan prioritas calon-calon lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri, pertimbangan utama sekurang-kurangnya adalah strategi pengembangan wilayah, biaya terendah untuk pengadaan prasarana dan utilitas, berdekatan dengan tempat kerja atau lokasi investasi yang mampu menampung tenaga kerja. h. Lokasi Lisiba Yang Berdiri Sendiri yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung sekurang-kurangnya 1.000 unit. i.

Lokasi Lisiba Yang Berdiri Sendiri bagi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya 1.000 unit.

4.1.2. Kriteria Pemilihan Lokasi Lisiba yang Yang Berdiri Sendiri D

Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit

E

Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya

F

Keadaan topografi lapangan datar

G

Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai

H

Drainase alam baik

I

Kemudahan memperoleh air bersih

J

Kemudahan memperoleh sambungan listrik

K

Kemudahan memperoleh sambungan telepon


- 36 -

L

Kedekatan dengan fasilitas pendidikan tinggi

M

Kedekatan dengan fasilitas kesehatan

N

Kedekatan dengan pusat perbelanjaan

O

Kemungkinan pembuangan sampah.

P

Tidak merubah bentang alam, seperti mengurug situ, memotong bukit/gunung, reklamasi rawa (termasuk rawa pantai).

Q

Masyarakat yang akan menghuni Lisiba Yang Berdiri Sendiri mempunyai karakter/budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya.

R

Adanya perhitungan neraca pembiayaan penetapan Lisiba Yang Berdiri Sendiri (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, cashflow)

4.2. PERSYARATAN DAN KRITERIA DALAM PENUNJUKAN PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.2.1. Persyaratan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah, yang ditugasi untuk menyelenggarakan pengelolaan Lisiba yang Berdiri Sendiri. b. Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berminat untuk Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri, Bupati/Walikota dapat berkonsultasi dengan DPRD guna membentuk Badan lain yang ditugasi untuk Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri yang selanjutnya dapat dikukuhkan menjadi BUMD bidang perumahan dan permukiman. c. Masyarakat Pemilik Tanah sebagai penyelenggara dapat melakukan penyelenggaraan Lisiba yang Berdiri Sendiri dengan membentuk usaha bersama yang anggotanya terdiri dari para pemilik tanah, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku d. Memiliki tenaga ahli yang telah tersertifikasi di bidang : 1) Manajemen real estat 2) Penyelenggaraan pembangunan prasarana lingkungan 3) Penyelenggaraan pembangunan sarana lingkungan 4) Penyelenggaraan pembangunan utilitas umum 5) Pembiayaan real estat 4.2.2. Isi Dokumen Kompetisi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Penjelasan singkat mengenai Lisiba Yang Berdiri Sendiri yang dikompetisikan b. Persyaratan peserta kompetisi c. Peta situasi lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri d. Jadwal penyelenggaraan kompetisi Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 37 -

e. Daftar isi dan format proposal f.

Kriteria dan tata cara evaluasi usulan

4.2.3. Persyaratan Untuk Ikutserta Kompetisi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Rekaman Akte Pendirian Badan Usaha (Peraturan Pemerintah untuk BUMN atau Peraturan Daerah untuk BUMD); b. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) c. Referensi bank d. Neraca perusahaan terakhir e. Daftar pengurus perusahaan f.


4.2.4. Kriteria Pemilihan Pemenang Kompetisi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Kekayaan bersih atau kemampuan keuangan perusahaan; b. Kemampuan tenaga ahli yang akan ditugasi, yang dinilai dari riwayat hidup masing-masing tenaga ahli c. Kemampuan tim pelaksana yang dinilai dari komposisi tenaga ahli yang diusulkan; d. Usulan teknis yang berisi antara lain : 1. Perkiraan macam/tipe dan jumlah rumah yang dapat dibangun; 2. Rencana struktur pemanfaatan ruang; 3. Prakiraan harga jual tanah untuk masing-masing tipe rumah; 4. Sistem drainase dan pembuangan limbah cair; 5. Sistem pembuangan limbah padat (sampah); 6. Macam dan jumlah sarana lingkungan yang akan disediakan tanahnya 7. Jadwal waktu penyelenggaraan pengelolaan Lisiba yang Berdiri Sendiri e. Proposal neraca pengeluaran-penerimaan pengelolaan Lisiba yang Berdiri Sendiri; 1. Usulan pengeluaran 2. Perkiraan penerimaan 3. Cash flow 4.3.

PERSYARATAN UNTUK MENUNJUK PENYELENGGARA LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI SEBAGAI PENYELENGGARA KONSOLIDASI TANAH a. Terbentuknya Perhimpunan Pemilik tanah yang berbadan hukum b. Tercapainya kesepakatan tentang konsolidasi tanah antar para anggota perhimpunan penghuni dan antara perhimpunan penghuni dengan Penyelenggara.


- 38 -

c. Terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Konsolidasi Tanah. 4.4. PERSYARATAN PEROLEHAN TANAH UNTUK LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.4.1. Umum Penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman adalah setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui penyelenggaraan Lisiba yang Berdiri Sendiri. Penyediaan tanah dimaksud terdiri dari perolehan tanah, mengurus hak atas tanah mengkavling tanah dan mengalokasikan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk pembangunan perumahan, prasarana lingkungan dan fasilitas umum. a. Tanah yang dapat digunakan untuk lokasi Lisiba yang Berdiri Sendiri adalah 1) Tanah Negara; 2) Tanah Hak; b. Tanah Negara dan Tanah Hak. 4.4.2. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri di atas Tanah Negara a. Tidak ada pemindahan penduduk 1. Penduduk yang sudah ada dilokasi sedapatnya tidak ada yang dikeluarkan dari tempat tinggalnya. 2. Lisiba Yang Berdiri Sendiri baik di atas tanah negara maupun tanah hak diupayakan pada bidang tanah yang jarang penduduknya. 3. Bila menyangkut bidang tanah yang ada penduduknya, maka diberikan kebebasan untuk memilih ikut dalam program Lisiba Yang Berdiri Sendiri atau mereka secara sukarela pindah tempat tinggal dengan memperoleh penggantian yang layak sesuai dengan jenis dan hak atas tanahnya. b. Tanah negara yang tidak ada pemakainya 1. Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri mengajukan permohonan hak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ; 2. Untuk pengalihan hak memenuhi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria No. 9/Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya. Peraturan Menteri Agraria No. 40/Tahun 1966 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. 4.4.3. Persyaratan Perolehan Tanah Untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri di atas Tanah Hak Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 39 -

a. Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri melakukan pembebasan tanah adat/hak ulayat. 1. Menghubungi dan mencari kesepakatan/musyawarah dengan ketua adat terlibat; 2. Bila pendekatan dengan jual beli atau pelepasan hak tidak disetujui, maka dengan cara penggantian yaitu dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengacu pada Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 14. b. Untuk tanah negara bekas tanah hak perorangan atau badan hukum, maka Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri: -

Mengadakan pembebasan tanah, yaitu melepaskan hubungan hukum dengan bekas pemegang haknya, dengan memberikan penggantian yang layak dan selanjutnya mengajukan hak kepada Kabupaten/Kota melalui Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/Tahun 1976 tentang Penggunaan Cara Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Keputusan Presiden No. 55/Tahun 1993.

c. Bila masih dibebani oleh suatu hak, maka hak perorangan atau badan hukum terkait dapat diselesaikan melalui cara jual beli atau pelepasan hak dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) d. Penyelesaian antara Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri dengan pemegang hak atas tanah dilakukan melalui : 1. Konsolidasi tanah, adalah peran serta aktif dari para pemilik tanah peserta konsolidasi melepaskan hak atas tanahnya, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai objek konsolidasi tanah oleh Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Hak atas tanahnya kemudian diberikan secara kolektif sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui oleh para peserta konsolidasi tanah. Proses konsolidasi tanah dilakukan dengan mengikuti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991. 2. Jual beli dilakukan atas kesepakatan bersama antara Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri dengan pemegang hak atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk dibuatkan aktanya. 3. Tukar menukar


- 40 -

-

Untuk bidang tanah yang merupakan asset suatu instansi Pemerintah, mengacu kepada Keppres No. 29 Tahun 1984, atas persetujuan Menteri terkait dan Menteri Keuangan.

-

Untuk bidang tanah yang merupakan asset Pemerintah daerah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 Pasal 34 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemda dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan DPRD. Dalam hal ini persetujuan Menteri Keuangan tidak diperlukan

4. Pelepasan hak, diselesaikan berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 4.4.4. Persyaratan Konsolidasi Tanah Dalam Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Perorangan pemegang hak atas tanah 1. Perorangan pemegang hak atas tanah -

Didata dan diperiksa macam penguasaan hak atas tanahnya

-

Dimusyawarahkan manfaat konsolidasi tanah dan resikonya

-

Dipenuhi Peraturan Kep. BPN No. 4/Tahun 1991

2. Perorangan pemakai tanah negara -

Bagi pemegang hak yang telah berakhir, maka harus diurus perpanjangannya lebih dulu berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979 Junto PMDN No. 3 Tahun 1979

-

Pemakai tanah negara seizin instansi yang bersangkutan, harus memiliki izin tertulis dari instansi terkait dan kesaksian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

-

Diperlukan rekomendasi dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memperkuat permohonan Penyelenggara.

-

Bagi para pemakai tanah negara yang sudah 20 tahun atau lebih tanpa teguran dari Pemerintah atau keberatan dari masyarakat sekitar, diperlukan pernyataan tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan atau masyarakat sekitar yang dimaksud.

-

Karena berkemungkinan letak bidang tanahnya terhadap akses infrastruktur berbeda, maka perlu ditentukan perbandingan nilai haknya menurut luas tanah.

-

Bila belum ada peraturannya, maka melalui kesepakatan bersama : o Antara Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri dengan peserta konsolidasi tanah o Sesama para peserta konsolidasi tanah o Diperlukan bukti kehadiran dari setiap musyawarah yang diadakan.

3. Terhadap tanah wakaf yang akan dikonsolidasikan (dari badan sosial keagamaan) dilakukan dengan cara: -


Penggantian (melalui musyawarah) bidang tanah di tempat lain.

- 41 -

-

Penggantian dengan uang antara Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri dengan pengurus tanah wakaf, sesuai kesepakatan.

-

Semua kegiatan tersebut diproses dengan Akte Notaries.

4. Terhadap tanah instansi Pemerintah yang akan digunakan bagi perumahan karyawan instansinya. -

Perlu ada surat persetujuan dari instansi yang menguasai tanah.

-

Kesepakatan sesama karyawan yang akan menghuni ditempat tersebut.

-

Selanjutnya diikuti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 Junto Petunjuk Pelaksanaan No.410-4245 Tahun 1991

b. Konsolidasi Tanah 1) Penyerahan tanah oleh peserta konsolidasi tanah kepada Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri. Penyerahan tanah (bukan penyerahan hak tanah) secara bersama/serentak dengan maksud memberikan kemudahan bagi Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri dalam melaksanakan program antara lain agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 2) Peserta konsolidasi tanah menerima kembali kaveling tanah matang (atau berikut rumah) dengan nilai paling sedikit sama dengan harga tanah dan obyek di atasnya. Pada awal proses konsolidasi tanah perlu diadakan inventarisasi dan penilaian nilai tanah, sesuai status dan hak tanahnya, menurut luas bidang dan penguasaanya. 3) Luas letak dan jenis masing-masing kaveling yang diberikan kepada para peserta konsolidasi tanah, dengan status semula dan sesuai dengan rencana teknik ruang yang telah disusun oleh Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri. Rencana teknik ruang yang disusun oleh Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri harus disosialisasikan untuk dapat disepakati bersama oleh para peserta konsolidasi tanah. 4) Selama berlangsung hak keperdataan terhadap kepemilikan tanahnya. Perlu diinventarisasi permasalahan yang ada dari tanah yang dikuasai oleh peserta konsolidasi tanah, agar hak keperdataan dan masalahnya dari para peserta dapat diketahui oleh fihak Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri lebih awal. c. Persiapan Konsolidasi Tanah 1. Penyuluhan, Bimbingan, Bantuan dan Kemudahan (PBBK). Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri dan Pemda memberikan PBBK melalui para tokoh masyarakat dan bertatap muka (public hearing) data expose tentang program konsolidasi tanah.


- 42 -

2. Pelaksanaan Konsolidasi tanah diputuskan secara musyawarah antar peserta pemilik tanah dengan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri dibantu Pemerintah Kabupaten/Kota. Kesepakatan tersebut di atas mengacu pada Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 dan Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah No. 410-4245 Tanggal 7 Desember Tahun 1991. 3. Bila pemegang hak/pemakai tanah ada yang tidak setuju, maka Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri dapat memperoleh tanah yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, pelepasan hak, atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi ketidak sepakatan, tidak harus memaksa peserta konsolidasi tanah untuk menyerahkan tanahnya tetapi ditawarkan dengan berbagai pilihan (jual beli, tukar menukar, pelepasan hak atau cara lain), dimana perlu dibentuk panitia Arbiter (penengah) yang netral dan tidak memihak. Konsolidasi tanah dalam rangka penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman mengacu pada peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah No.410-4245 Tanggal 7-12-1991 4.4.5. Persyaratan Perolehan Tanah Dengan Jual Beli atau Tukar Menukar Untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Perolehan tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar. Perlu inventarisasi data yuridis (jenis hak dan pemegang hak) dan data fisik (barangkali ada bangunan di atas tanah tersebut) yang cermat guna proses pengikatan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 1. Jual – Beli Dalam proses jual beli tanah, maka selalu ada penjualnya, pembelinya dan obyeknya adalah tanah yang jelas. Proses jual beli yang utama adalah secara langsung antara penjual dan pembeli sesama terlibat, namun dapat dilakukan oleh kuasanya, yaitu mewakili fihak penjual ataupun pembeli, dengan surat kuasa terbatas jangka waktunya yang jelas dan memenuhi persyaratan. Dalam proses jual beli, maka kedudukan para pihak setara, dan harga tanah (objek) ditetapkan atas usul kedua pihak sampai dapat disepakati harga yang dapat ditetapkan secara bersama. Dalam pencapaian kesepakatan harga dimana perlu dapat digunakan jasa penengah (Notaris) yang netral, dan unsur Pemerintah (ataupun pamong desa) sama sekali tidak boleh turut campur, apalagi memihak. Sebelum proses jual beli dilaksanakan terlebih dahulu harus diketahui beban perdata dari objek tanahnya, dan harus diketahui pula besar pajak dan biaya proses jual-beli serta disepakati pihak mana saja yang akan menanggungnya.


- 43 -

Biasanya dari pihak pembeli membentuk panitia pelaksana pembelian ataupun sering disebut Panitia Pembebasan Tanah, yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang berlaku.

2. Tukar Menukar Tanah Sering terjadi bahwa pemilik tanah mensyaratkan bidang tanahnya yang dikehendaki pembeli, ditukar dengan tanah di tempat lain yang lokasi dan luasnya dikehendaki oleh pihak pemilik/penjual. Hal tersebut dapat di atasi dengan musyawarah yang mencapai kesepakatan tanpa keterpaksaan ataupun merugikan salah satu pihak.

Dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka jasa penengah (arbiter) yang netral dan tidak berpihak, seringkali dapat membantu kelancarannya. Harus disepakati oleh para pihak terlibat, bahwa konsekwensi pajak dan pembiayaan terhadap proses tukar menukar tanah ini menjadi beban pihak siapa, secara jelas dan terinci.

Dalam perumusan ahli penguasaan tanah secara tukar menukar tanah ini, harus tertuang dalam dokumen yang dapat di pertanggung jawabkan dibuat dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah setempat. Kesemuanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Perolehan tanah dengan cara pelepasan hak. 1. Tanah diperoleh dengan cara pelepasan hak, dilakukan dengan penggantian yang layak dengan pemegang hak/pemakai tanah, kemudian tanah yang bersangkutan dilepaskan menjadi tanah negara sehingga dapat diberikan sesuatu hak kepada Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri. 2. Penggantian yang layak dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah (perorangan), nadzir (pengurus wakaf), badan hukum atau perorangan yang menguasai tanpa suatu hak. Perlu diinventarisasi siapa yang boleh menerima ganti rugi. Bila perlu diumumkan di balai desa/kelurahan atau surat kabar. Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 44 -

3. Penggantian yang layak, terhadap nilai hak atas tanah, pemakai tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda yang secara sah berada di atas atau di dalam tanah yang bersangkutan. Perlu diinventarisasi benda-benda yang berada di atas atau di dalam tanah. c. Penetapan Penggantian. Penetapan penggantian yang layak dengan memperhitungkan : 1. Nilai tanah disepakati bersama melalui musyawarah/mufakat antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), produksi tanaman, lokasi tanah serta sarana dan prasarana disekelilingnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/kep BPN No. 1 Tahun 1994. 2. Nilai bangunan yang berdasarkan atas kriteria dan tatacara penaksiran nilai bangunan. -

Harga awal, dikurangi nilai penguasaan umur bangunan;

-

Harga bila membangun dewasa ini, sesuai dengan luas bangunan (m2)

-

Instansi yang menilai biasanya dinas pekerjaan umum Pemda Kabupaten/Kota

3. Nilai Jual Tanaman Nilai jual tanaman disepakati bersama antara Penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri bersama diperoleh, berdasarkan umur tanaman. Apabila tidak diperoleh kesepakatan maka para pihak menyerahkan kepada panitia penengah (arbiter) atau dinas pertanian setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep.BPN No.1 Tahun 1994. 4. Nilai benda-benda di atas dan di dalam tanah -

Benda-benda yang ada tersebut memiliki nilai subjektif karena itu perlu adanya panitia penilai yang netral dan adil.

-

Standar penilaian terhadap barang-barang yang berada di atas maupun di dalam tanah ditentukan oleh instansi/dinas dari Kabupaten/Kota setempat.

d. Bentuk dan penggantian yang layak dengan cara musyawarah dan secara langsung antara pihak yang berhak dengan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri. 1. Layak menurut ukuran pihak yang berhak dan juga bagi Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri, bila perlu dengan bantuan penengah (arbiter) yang tidak memihak (netral). 2. Musyawarah langsung, yaitu tanpa perantara tetapi disaksikan pihak lain. Biasanya saksinya adalah pamong desa/kelurahan, dimana harus mengayomi pihak yang masih berhak dan juga akan menerima pendatang baru yang akan menerima suatu hak dari negara. e. Pengaruh Mengenai Penggantian yang Layak Telah diatur di dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan aturan pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994. Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 45 -

4.5. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TATA RUANG RINCI LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI. Persyaratan dan standar tata ruang Lisiba Yang Berdiri Sendiri mengacu pada SNI 1733 mengenai standar perencanaan lingkungan permukiman dan SNI T-07 1990-F tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan 4.5.1. Persyaratan Prasarana Lingkungan Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Lisiba Yang Berdiri Sendiri perlu memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang berlaku sesuai dengan persyaratan di masing-masing Kabupaten/Kota. b. Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan, berupa jalan, saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah, yang terintegrasikan dengan jaringan wilayah daerah di kawasan sekitarnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Jaringan primer dan sekunder saluran pembuangan air hujan harus dihubungkan dengan badan penerimaan berupa sungai, danau, kolam atau laut, yang dapat menyalurkan atau menampung air hujan yang jatuh di atau mengalir melalui Lisiba yang Berdiri Sendiri. 4.5.2. Persyaratan Utilitas Umum dalam Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilayani dengan air bersih yang cukup memenuhi kebutuhan. Yang dapat diambil dari sumber yang memenuhi syarat, seperti sistim perpipaan dari PDAM, mata air dan air tanah. b. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilayani dengan listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. c. Setiap Lisiba yang Berdiri Sendiri harus dilayani sambungan telepon. d. Setiap Lisiba yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah yang terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah wilayah di kawasan sekitarnya. e. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang terintegrasi dengan sistem perpipaan yang ada f.

Apabila telah tersedia sistem perpipaan gas maka setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri perlu dilayani dengan sistem perpipaan gas

4.5.3. Persyaratan Sarana Lingkungan dalam Lisiba yang Berdiri Sendiri a. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani. Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 46 -

b. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani. c. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani. d. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan fasilitas tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluk para penghuninya dan jumlah pemeluk dari masing-masing agama. e. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana RTH tersebut dapat digunakan sebagai penyeimbang lingkungan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun, selain itu juga berfungsi sebagai sarana olah raga, rekreasi, dan mitigasi jika terjadi gempa dan kebakaran. f.

Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan fasilitas Pemerintahan

4.6. STANDAR PERENCANAAN RINCI TATA RUANG LISIBA YANG YANG BERDIRI SENDIRI 4.6.1. Standar Perencanaan Fasilitas Pendidikan a. Standar Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) -

Satu Taman Kanak Kanak untuk ± 1000 jiwa

-

Luas tanah yang dibutuhkan ± 1200 m2

-

Radius pencapaian

± 500 m

b. Standar Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD) -

Satu Sekolah Dasar untuk

± 1600 jiwa

-


± 2400 m2

-


± 1000 m

c. Standar Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) -

Satu SLTP untuk

± 4800 jiwa

-


± 2700 m2

d. Standar Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) -

Satu SLTA untuk

± 4800 jiwa

-

Luas tanah yang diperlukan ± 2700 m2

4.6.2. Standar Perencanaan Fasilitas Kesehatan a. Puskesmas Pembantu -

Pencapaian maksimum adalah

± 1500 meter

b. Puskesmas


-


-


± 3000 meter - 47 -

c. Tempat Praktek Dokter Tempat praktek dokter ini dapat bersatu dengan rumah tinggal tetapi dapat juga tersendiri -

Pencapaian maksimum adalah ± 1500 meter

d. Rumah Bersalin -


± 2000 meter

e. Apotik -


± 1500 meter

4.6.3. Standar Perencanaan Fasilitas Perbelanjaan a. Toko / Warung Adalah fasilitas perbelanjaan terkecil yang melayani kebutuhan sehari-hari dari unit lingkungan terkecil (50 keluarga) -


-


b. Pertokoan Adalah fasilitas perbelanjaan yang lebih lengkap dari pada toko meskipun tetap menjual kebutuhan sehari-hari. - Pencapaian maksimum adalah 300 meter. c. Pusat Perbelanjaan Lingkungan Adalah fasilitas lingkungan yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan niaga yang menjual keperluan sehari-hari lebih lengkap, termasuk sayur mayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepung, bahan-bahan pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat sekolah, alat rumah tangga dan lain-lain pusat Pusat perbelanjaan lingkungan terdiri dari pasar, pertokoan dan bengkel-bengkel reparasi kecil seperti radio, kompor, seterika, sepeda dan lain-lain. d. Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kecamatan Adalah fasilitas sosial yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan lengkap dengan fasilitas niaga yang lebih luas, seperti kantor, bank-bank, industri-industri kecil seperti konveksi pakaian, dan jenis-jenis industri rumah lainnya. Toko-tokonya tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan yang lebih komplek seperti toko besi, toko olah raga dan lain-lain. Pusat belanja dan niaga terdiri dari toko-toko, pasar, bengkel reparasi dan service, juga unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi dan gangguan-gangguan lain.


- 48 -

4.6.4

Standar Perencanaan Fasilitas Pemerintahan a. Standar perencanaan untuk kawasan dengan 2500 jiwa ± 300 m2

-

Pos Hansip, Balai Pertemuan

-

Parkir Umum dan kakus umum ± 100 m2

b. Standar perencanaan untuk kelompok 30.000 jiwa -

Kantor Kelurahan ± 500 m2

-

Pos Polisi

-

Kantor Pos Pembantu

-

Pos pemadam Kebakaran ± 200 m2

-

Parkir Umum dan M.C.K ± 1000 m2

-

Bioskop 1 buah

± 200 m2 ± 100 m2

± 2000 m2

c. Standar perencanaan untuk kelompok 24.000 jiwa -

Kantor Kecamatan

± 1000 m2

-

Kantor Polisi

± 300 m2

-

Kantor Pos Cabang

± 500 m2

-

Kantor Telepon

± 300 m2

-


-

Parkir umum

± 4000 m2

4.7. PERSYARATAN DAN STANDAR PERENCANAAN TEKNIK PEMBANGUNAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.7.1. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Prasarana Lingkungan Dalam Lisiba Yang Berdiri Sendiri a. Persyaratan dan Standar Perencanaan Teknik Jalan 1. Jalan lingkungan terdiri dari satu saluran, tiap saluran memuat 1-3 jalur, dimana perlu dilengkapi jalur sepeda dan jalan kaki 2. Persyaratan klasifikasi jalan di kawasan Lisiba Yang Berdiri Sendiri tercantum pada Tabel Jl-1 yang dikutip dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.

3. Persyaratan dan standar konstruksi jalan :


-

Keadaan tanah tempat jalan akan dibangun

-

Kepadatan lalu lintas

-

Pemilihan material/bahan yang akan digunakan - 49 -

-

Kondisi setempat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Radius belokan jalan, tempat pertemuan antara jalan lokal sekunder dan jalan kolektor sekunder dan hal lainnya yang berhubungan dengan geometrik jalan, harus mengikuti Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Departemen Pekerjaan Umum, RSNI T-14 Tahun 2004. b. Persyaratan dan Standar Saluran Drainase Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Setiap Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air. 2. Saluran pembuangan air hujan dapat terbuka dengan ketentuan sebagai berikut : -

Dasar saluran terbuka ½ lingkaran dengan diameter minimum 20 cm, atau bentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm.

-

Bahan saluran, tanah liat, beton, pasangan batu bata dan bahan lain

-

Kemiringan saluran minimum 2 %

-

Kedalaman saluran minimum 30 cm

-

Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan pada bagian saluran yang lurus lubang pemeriksa harus ditempatkan pada jarak maksimum 50 meter.

-

Untuk mengatasi terhambatnya saluran air karena endapan pasir/tanah pada drainase terbukan dan tertutup perlu bak kontrol dengan jarak kurang lebih 50 M dengan dimensi (0,40x 0,40x 0,40) M3

-

Setiap Lisiba yang Berdiri Sendiri perlu menyediakan sumur resapan pada titik-titik terendah.

-

Saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, beton, tanah liat dan bahan-bahan lain;

3. Penggunaan pompa drainase merupakan upaya tambahan bila ditemui kesulitan untuk mengalirkan air secara gravitasi. Dapat juga digunakan untuk membantu agar pengaliran air dalam saluran dapat mengalir lebih cepat. 4. Tahapan Perencanaan terdiri dari : a. Pengumpulan data topografi dan pemetaan : ¾Pemetaan topografi dan pemotretan dari udara atau satelit.


- 50 -

¾Membuat peta tematik dengan ketelitian skala 1: 5000 yang mencakup kontur interval 5 meter untuk perencanaan jaringan. Dan membuat peta tematik dengan ketelitian skala 1:1.000 untuk perencanaan detail. ¾Level ikat topografi (benchmark) yaitu elevasi dasar kota yang dikaitkan dengan elevasi muka air laut pasang atau pada sungai besar. ¾Garis kontur , yaitu dengan penyesuaian terhadap titik ikat elevasi berdasarkan elevasi sungai yang ada guna perencanaan drainase perumahan. b. Data Hidrologi Data hidrologi mencakup kedudukan muka air banjir, data curah hujan harian, bulanan dan tahunan serta curah hujan periode pendek. c. Data Geologi Perlu dilakukan penyelidikan tanah untuk mengetahui kemungkinan penurunan pondasi saluran dan kekuatan / kondisi tanah dasar untuk mengetahui daya dukung lapisan tanah tersebut. d. Data kajian Amdal e. Periode Perencanaan Periode perencanaan yang dilakukan dibuat agar tidak terjadi kegagalan pada fungsi sistem drainase. Periode ulang desain yang harus direncanakan untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri adalah seperti tercantum pada Tabel Dr-1 : Periode Disain Makro dan Tabel Dr-2 : Periode Mikro pada lampiran. ¾Aspek Hidrolis -

Kecepatan maksimum dan minimum aliran dalam saluran

-

Bentuk saluran

-

Bangunan pelengkap yang diperlukan

¾Aspek Struktur

f.

-

Jenis dan mutu saluran

-

Kekuatan dan kestabilan bangunan

Persyaratan dan Standar Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Lisiba Yang Berdiri Sendiri.

5. Secara umum sistem pembuangan air limbah kota dan sistem pembuangan limbah lingkungan harus dapat melayani kebutuhan pembuangan dengan syarat sebagai berikut :


-

Ukuran pipa pembawa minimum 200 mm

-

Sambungan pipa harus rapat air

- 51 -

-

Pada jalur pipa pembawa harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan pada tiap penggantian arah pipa dan pada bagian pipa yang lurus pada jarak minimum 50 meter.

-

Air limbah harus melalui sistem pengolahan sedemikian rupa sehingga memenuhi standar yang berlaku sebelum dibuang ke perairan terbuka.

-

Untuk pembuangan dari kakus (WC) dapat digunakan septic tank dan bidang rembesan,

6. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat tangki septik pada tiap-tiap rumah maka harus dibuat tangki septic bersama yang dapat melayani beberapa rumah. 7. Apabila tidak memungkinkan membuat bidang resapan pada tiap-tiap rumah, maka harus dapat dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.

8. Persyaratan tangki septik bersama adalah sebagai berikut : -

Muka air tanah harus cukup rendah

-

Jarak minimum antara bidang resapan bersama dengan sumur pantek adalah 10 meter (tergantung dari sifat tanah dan kondisi daerahnya).

-

Tangki septik harus dibuat dari bahan rapat air

-

Kapasitas tangki septik tergantung dari : a. Kualitas air limbah b. Waktu pengendapan c. Banyaknya campuran yang mengendap d. Frekuensi pengambilan lumpur

9. Ukuran tangki septic bersama sistem tercampur. -

Untuk jumlah ± 50 jiwa a. Panjang

: 5.00 m

b. Lebar

: 2,50 m

c. Kedalaman total : 1,80 m d. Tinggi air dalam tangki minimum 1 m e. Pengurasan ± 2 tahun sekali -

-

Ukuran tangki septik bersama sistem terpisah untuk jumlah orang ± 50 jiwa a. Panjang

: 3,00 m

b. Lebar

: 1,50 m

c. Kedalaman

: 1,80 m

Ukuran bidang resapan a. Panjang

: 10 m

b. Lebar

: 9,60 m

c. Kedalaman


: 0,70 m

- 52 -

10. Bila bidang resapan tidak memungkinkan untuk dibuat dan untuk pertimbangan kemudahan dalam pengolaan serta demi efisiensi energi, maka dapat diterapkan sistem pengolahan terpusat. 11. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan sistem terpusat adalah : ¾Tipe perumahan

¾Kepadatan penduduk

¾Luas daerah pelayanan

¾Tingkat sosio ekonomi penduduk untuk turut memikul biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan. ¾Keadaan sosial ekonomi penduduk untuk turut menjaga keberlanjutan berfungsinya sistem. ¾Penggunaan lahan

¾Aspek teknis

Sistem pengelolaan air limbah terpusat cocok diterapkan pada daerah dengan kondisi sebagai berikut : ¾Kepadatan penduduk tinggi (>250 jiwa/Ha) ¾Tersedia sumber air bersih -

Permeabilitas tanah rendah

-

Tinggi muka air tanah

12. Konsep dasar yang digunakan dalam menangani air limbah kawasan permukiman adalah bagaimana mengelola air limbah secara terpadu, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan biayanya terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu pada kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, dan dunia usaha (swasta) c. Persyaratan dan Standar Perencanaan Pengelolaan Persampahan Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Tiap hunian perumahan di lingkungan Lisiba Yang Berdiri Sendiri harus memiliki minimal 1 (satu) bak sampah yang terletak diluar, sehingga memudahkan dalam proses pengambilan oleh petugas. 2. Fasilitas pengumpulan sampah rumah tangga harus memenuhi kriteria sebagai berikut : ¾Kapasitas minimum tempat sampah rumah tangga ± 0.02 m3 berdasarkan jumlah orang dan banyaknya buangan sampah untuk seluruh kota ± 0,002 m3/orang/hari ¾Persyaratan bahan : Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 53 -

¾Tidak mudah rusak dan merupakan bahan kedap air. ¾Memiliki tutup yang rapat atau ditutup dengan baik ¾Ekonomis,mudah diperoleh/ dibuat

¾Mudah dan cepat dikosongkan.

3. Karakteristik wadah sampah berikut jenis wadah sampah dan penggunaannya untuk Lisiba yang Berdiri Sendiri tercantum pada Tabel Sp 1 (lampiran) a. Penempatannya sedemikian rupa, sehingga mudah dicapai oleh petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas serta pengosongan wadah berlangsung cepat dan memenuhi dari segi estetika. Lokasi penempatan sampah pada Lisiba yang Berdiri Sendiri tercantum pada Tabel Sp3 (lampiran) b. Tempat pengumpulan sampah perlu mengikuti persyaratan sebagai berikut : -

Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum bervolume ± 2 m3, berdasarkan jumlah rumah yang dilayani 200 rumah.

-

Penempatan tempat sampah lingkungan setiap jarak ± 150 m.

4. Pengangkutan sampah a. Fasilitas pengangkutan sampah dapat berupa gerobag dorong, becak dan mobil pengangkut sampah. b. Jumlah dan kapasitas angkut tergantung pada jumlah dan frekuensi sampah yang akan diangkut dan frekuensi pengangkutan. c. Jangka waktu pengangkutan dari tiap-tiap rumah atau tempat pengumpulan sampah harus diatur maksimum 2 (dua) hari sekali, diusahakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari. 5. Pembuangan sampah sementara a. Sampah harus dibuang pada tempat pembuangan sampah sementara yang telah disediakan untuk keperluan dimaksud. b. Apabila belum ditentukan oleh pejabat yang berwenang, tiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan persyaratan. c. Kapasitas tempat pembuangan sampah sementara minimum mempunyai volume 2 m3, berdasarkan jumlah rumah yang dilayani 200 rumah. d. Tempat sampah dibuat rapat air. e. Penempatan tempat pembuangan sampah lingkungan setiap jarak ± 150 m.


- 54 -

6. Ketentuan tentang pengelolaan persampahan sebaiknya mengacu pada Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, yaitu SK SNI-04-1993-03 mengenai Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil Dan Kota Sedang di Indonesia dan SNI 19-3964-1994.

4.7.2. Persyaratan dan Standar Perencanaan Utilitas Umum a. Persyaratan dan Standar Perencanaan Penyediaan Air Bersih Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Persyaratan mengenai pengolahan air setempat Dalam pegolahan air setempat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) Sumber air ¾Kontinuitas ketersediaan sumber ¾Kapasitas minimum sumber

¾Cara pengambilan air dari sumber

¾Pengambilan air sumber yang digunakan bersama oleh penduduk sekitar tidak diperbolehkan mengganggu aktivitas penduduk dilokasi sumber dalam pemakaian air. Pengambilan air dari sumber sebaiknya berada dibawah muka air saat debit sungai minimum, demikian pula bila sumber adalah mata air. ¾Teknologi pengaliran air

¾Untuk mengalirkan air yang diperoleh dari sumber dapat dilakukan secara gravitasi atau bila tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan cara pemompaan.

(b) Kebutuhan air bersih Kebutuhan air bersih yang harus disediakan untuk wilayah Lisiba yang Berdiri Sendiri, harus memperhitungkan kebutuhan air di wilayah tersebut untuk periode minimal 20 tahun. Selain itu perlu dilakukan studi/survei terhadap penggunaan air bersih oleh masyarakat yang akan menempati wilayah tersebut agar air bersih yang disuplai dapat mendekati kebutuhan sebenarnya. (c) Kualitas air bersih Kualitas air bersih yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia atau, bila ada standar yang diatur oleh Pemerintah Daerah di wilayah Lisiba yang Berdiri Sendiri Lisiba. (d) Teknologi Pengolahan air bersih Teknologi pengolahan air bersih yang dapat digunakan harus diupayakan merupakan teknologi yang dapat disediakan secara murah dan memiliki biaya operasi dan pemeliharaan yang murah tetapi memiliki efesiensi kerja yang cukup tinggi. Teknologi


- 55 -

yang digunakan harus dapat mengolah air yang berasal dari sumber menjadi air yang memenuhi standar air bersih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Persyaratan mengenai kran kebakaran : ¾Perlu dipasang pada daerah perumahan dan daerah komersial

¾Penempatan pada setiap jarak 100 meter untuk daerah komersial dan 200 meter untuk daerah perumahan. ¾Harus mudah dilihat dan dapat dicapai dengan mobil pemadam kebakaran

¾Apabila tidak dimungkinkan untuk membuat kran kebakaran karena tidak tersedianya air bersih kota atau air bersih lingkungan, maka diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran pada jarak yang dipersyaratkan untuk kran kebakaran. ¾Kran-kran kebakaran dan sumur-sumur kebakaran harus dibuat sedemikian rupa supaya aman terhadap pengrusakan.

3. Sambungan Kerumah (a) Pembuatan jaringan pipa -

Pada pembuatan jaringan perpipaan di wilayah Lisiba Yang Berdiri Sendiri, harus dibuat dengan sistem jaringan loop agar dapat menjamin setiap daerah terjaga penyediaan penyediaan air bersihnya. Selain itu pada pemasangan jaringan pipa, pipa yang terpasang harus terlindung dari kemungkinan kerusakan akibat adanya pekerjaan galian atau tekanan dari peralatan kerja atau aktivitas yang ada di atasnya.

-

Jaringan perpipaan di wilayah Lisiba Yang Berdiri Sendiri, merupakan jaringan primer dan sekunder yang mempunyai jaringan-jaringan tersier yang berada di wilayah Lisiba yang Berdiri Sendiri.

(b) Sambungan kerumah -

Untuk sambungan pipa kerumah-rumah (house connection), dapat disambungkan dari jaringan pipa sekunder atau tersier. Pipa sambungan kerumah sebaiknya menggunakan pipa yang lentur agar pemasangan pipa mudah. Untuk pipa-pipa sambungan kerumah dan tidak terlidung maka harus diberi pelindung untuk melindungi dari kemungkinan pipa rusak.

-

Untuk meter air di tiap rumah harus diberi penutup untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan.

b. Persyaratan dan Standar Jaringan Listrik Lisiba Yang Berdiri Sendiri Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 56 -

1. Setiap perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik untuk lingkungan perumahan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (a) Setiap unit kediaman harus mendapatkan daya listrik dalam batas tertentu minimum untuk keperluan penerangan (b) Dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan 2. Penerangan unit kediaman (a) Setiap unit tipe kediaman dibatasi penjatahan daya listrik sesuai dengan ketentuan PLN dan diatur pula dengan kebutuhan jumlah titik lampu dan stop kontak. (b) Jumlah VA/m2 (Volt Amphere/meter persegi) disesuaikan dengan kebutuhan ruangan dan dapat memenuhi fungsi yang direncanakan dan faktor-faktor lain yang menentukan. (c) 1 (satu) unit kediaman minimum disediakan jatah 450 VA 3. Penerangan Jalan Umum Pada jarak dan tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu harus diberi penerangan dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan standar lingkungan. c. Persyaratan dan Standar Jaringan Telepon Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Setiap lingkungan permukiman harus tersedia jaringan telepon 2. Jaringan telepon umum harus tersedia, dimana jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut. 3. Setiap unit hunian bisa memperoleh sambungan telepon apabila diperlukan. d. Persyaratan dan Standar Jaringan Gas Lisiba Yang Berdiri Sendiri. Lingkungan perumahan terutama rumah susun sebaiknya dilengkapi dengan jaringan pipa gas, yang sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. 4.7.3. Persyaratan dan Standar Perencanaan Sarana Lingkungan Dalam Lisiba Yang Berdiri Sendiri a. Umum 1. Pengadaan fasilitas sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan mutu kehidupan dan penghidupan secara layak. 2. Pada dasarnya fasilitas sosial ini terdiri dari dari bangunan-bangunan dan/atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat. 3. Untuk penentuan jenis, macam dan besaran fasilitas sosial harus berpegang pada angka rata-rata yang bersifat nasional yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan data nyata penduduk yang bersifat lokal.


- 57 -

4. Fasilitas sosial ini dapat digunakan oleh satu lingkungan saja atau dapat digunakan oleh beberapa lingkungan perumahan. 5. Persyaratan dan Standar Perencanaan Fasilitas Pendidikan Lisiba Yang Berdiri Sendiri (a) Sekolah Taman Kanak-Kanak Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 5-6 tahun -

Minimum terdiri dari 2 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung 35-40 murid dilengkapi dengan ruang-ruang lain.

-

Pencapaian maksimum adalah ±500 meter

(b) Sekolah Dasar (SD) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 6-12 tahun -


-


(c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk menampung lulusan Sekolah Dasar. -


(d) Sekolah Menengah Atas (SMA) Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama -


b. Persyaratan dan Standar Perencanaan Fasilitas Kesehatan Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Puskesmas Pembantu -


2. Puskesmas -


-


3. Tempat Praktek Dokter Tempat praktek dokter ini dapat bersatu dengan rumah tinggal tetapi dapat juga tersendiri -


4. Rumah Bersalin -


5. Apotik Juknis Kasiba-Lisiba BS

- 58 -

-


c. Persyaratan dan Standar Fasilitas Perbelanjaan dan Niaga Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Toko / Warung Adalah fasilitas perbelanjaan terkecil yang melayani kebutuhan sehari-hari dari unit lingkungan terkecil (50 Kepala keluarga) -


-


2. Pertokoan Adalah fasilitas perbelanjaan yang lebih lengkap dari pada toko meskipun tetap menjual kebutuhan sehari-hari. Pencapaian maksimum adalah 300 meter 3. Pusat Perbelanjaan Lingkungan Adalah fasilitas lingkungan yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan niaga yang menjual keperluan sehari-hari lebih lengkap, termasuk sayur mayur, daging, ikan, buahbuahan, beras, tepung-tepung, bahan-bahan pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat sekolah, alat rumah tangga dan lain-lain. Pusat Perbelanjaan dan Niaga terdiri dari pasar, pertokoan dan bengkel-bengkel reparasi kecil seperti radio, kompor, seterika, sepeda dan lain-lain. 4. Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kecamatan Adalah fasilitas sosial yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan lengkap dengan fasilitas niaga yang lebih luas, seperti kantor, bank-bank, industri-industri kecil seperti konveksi pakaian, dan jenis-jenis industri rumah lainnya. Toko-tokonya tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan yang lebih komplek seperti toko besi, toko olah raga dan lain-lain. Pusat Perbelanjaan dan Niaga terdiri dari toko-toko, pasar, bengkel reparasi dan service, juga unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi dan gangguan-gangguan lain. d. Persyaratan dan Standar Fasilitas Peribadatan Lisiba Yang Berdiri Sendiri Fasilitas peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan dilingkungan yang direncanakan sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan.


- 59 -

Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun, baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang dianut adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan yang kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan secara planologis dan religius. e. Persyaratan dan Standar Fasilitas Rekreasi dan Kebudayaan Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Kelompok ± 6000 Kepala keluarga (KK) - Gedung Serba Guna 2. Kelompok ± 24000 Kepala keluarga (KK) - Gelanggang Remaja f.

Persyaratan dan Standar Fasilitas Olah Raga dan Lapangan Terbuka Lisiba Yang Berdiri Sendiri 1. Kelompok ± 50 Kepala keluarga (KK) - Tempat bermain 2. Kelompok ± 500 Kepala keluarga (KK) - Taman/tempat bermain 3. Kelompok ± 6.000 Kepala keluarga (KK) -

Kesatuan antara taman, tempat bermain dan lapangan olah raga, lokasinya mengelompok dengan sekolah

4. Kelompok ± 24.000 Kepala keluarga (KK) -

Kesatuan antara taman, tempat bermain dan lapangan olah raga, lokasinya mengelompok dengan sekolah.

4.7.4. Persyaratan dan Standar Lingkungan Lisiba Yang Berdiri Sendiri Persyaratan dan standar lingkungan Lisiba yang berdiri sendiri sudah tercakup dalam persyaratan dan standar lingkungan Kasiba dan Lisiba. 4.8. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI Persyaratan pelaksanaan pembangunan Lisiba Yang Berdiri Sendiri sudah tercakup dalam persyaratan pelaksanaan pembangunan Kasiba dan Lisiba.


- 60 -

4.9. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LISIBA YANG BERDIRI SENDIRI 4.9.1. Persyaratan Laporan 3 (Tiga) Bulanan Penyelenggara Kepada Kepala Daerah Laporan 3 (tiga) bulanan penyelenggara Lisiba Yang Berdiri Sendiri kepada kepala daerah berisi : a. Perkembangan perolehan tanah; b. Perkembangan pembangunan prasarana lingkungan; c. Perkembangan perolehan izin mendirikan bangunan; d. Perkembangan pembangunan rumah; e. Perkembangan pembangunan sarana lingkungan f.

Perkembangan penyediaan utilitas umum;

g. Permasalahan yang perlu segera di atasi; h. Permasalahan yang diperkirakan akan timbul; i.

Bantuan atau dukungan yang diperlukan dari Pemerintah.

4.9.2. Persyaratan Laporan 3 (Tiga) Bulanan Kepala Daerah Kepada Menteri Laporan 3 (tiga) bulanan kepala daerah kepada Menteri berisi: a. Perkembangan perolehan tanah; b. Perkembangan pembangunan prasarana lingkungan; c. Perkembangan pembangunan rumah; d. Perkembangan pembangunan sarana lingkungan e. Perkembangan penyediaan utilitas umum; f.

Permasalahan yang perlu segera ditangani

g. Permasalahan yang diperkirakan akan timbul; h. Penertiban yang telah dilakukan.


- 61 -

$&8$11250$7,)

3HUDWXUDQ3HUXQGDQJXQGDQJDQ\DQJPHQMDGLDFXDQ 'DODP3HQ\XVXQDQ3HGRPDQ3HODNVDQDDQ.DVLEDGDQ/LVLED%6

• Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria • Undang-Undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman • Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang • Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • PP No 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 • PP No 80 Tahun 1999 tentang Kasiba dan Lisiba BS • PP No 16 Tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah • Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi • Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara • Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No 5 Tahun 1998 tentang pemberian ijin lokasi dalam rangka penguasaan tanah skala besar • Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Juklak Juknis Kasiba Lisiba BS

-x-

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14.

15. 16. 17. 18. 19.

Jakarta 19 Desember 2005 Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Sekretaris Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bapenas Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Para Gubernur di seluruh Indonesia Para Bupati di seluruh Indonesia Para Walikota di seluruh Indonesia Para Deputi dilingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perumahan dan Permukiman di tingkat provinsi di seluruh Indonesia Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perumahan dan Permukiman di tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia Para Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perumahan dan Permukiman di tingkat Kota di seluruh Indonesia Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia Ketua REI (Real Estate Indonesia) Ketua APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia)

Perihal: Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Kasiba dan Lisiba BS

SURAT EDARAN Nomor : 01/SE/DK/ 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI Pemenuhan akan kebutuhan perumahan dan permukiman untuk jangka pendek, menengah dan panjang, perlu dilakukan melalui pengembangan permukiman skala besar melalui kawasan siap bangun, dan kaveling tanah matang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota. Pengembangan permukiman skala besar tersebut disamping bertujuan untuk membatasi kemungkinan terjadinya spekulasi tanah, dimaksudkan pula untuk mendorong pemanfaatan tanah, memudahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan yang efisien. Untuk mendorong keserasian kawasan, pelaksanaan pembangunannya harus tetap mengacu prinsip pola lingkungan hunian berimbang Pembangunan kawasan permukiman skala besar sebagaimana dimaksud diatas, harus mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota dan dalam pelaksanaannya diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program-program pembangunan sektor lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri diamanatkan untuk disusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Melalui Surat Edaran ini kami sampaikan : 1. 2.

Petunjuk Pelaksanaan tentang Kawasan siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri, Petunjuk Teknis tentang Kawasan siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

Untuk operasionalisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kasiba dan Lisiba Berdiri Sendiri tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait dapat mengimplementasikan dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dengan melibatkan unsur-

unsur terkait dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GN-PSR). Juklak dan Juknis ini akan menjadi Peraturan Menteri yang sebelumnya akan dilakukan uji publik/uji coba lebih dahulu selama 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait dapat memberikan umpan balik/masukan untuk penyempurnaan pedoman tersebut. Mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk mendorong implementasi Juklak dan Juknis dimaksud. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

Ir. Sjariffuddin Akil Nip.110015764

Tembusan kepada Yth, : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menteri Negara Perumahan Rakyat. Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Dep.Dalam Negeri.

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

Recommend Documents