KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Danau Poso

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Danau Poso

2014

Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Poso

© Kementerian Lingkungan Hidup, 2014 Bagian atau seluruh isi buku ini dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya disertai ucapan terimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Cara mengutip : Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014. Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Poso. Pengarah : Arief Yuwono Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, KLH Penanggung Jawab : Hermono Sigit Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, KLH Tim Penyusun : M. Nursangaji, Eva Rantung, A. Tokare, Harmin Manurung, Titi Novitha Harahap, Inge Retnowati, Siti Rachmiati Nasution, Wahyu Cahyadi Rustadi. Didukung oleh : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda dan BLH Kabupaten Poso serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso yang terkait.

Diterbitkan oleh : Kementerian Lingkungan Hidup. Cetakan I : Tahun 2013 Cetakan II : Tahun 2014

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Danau Poso merupakan salah satu dari 15 (lima belas) danau prioritas yang disepakati pada Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan saat penyelengaraan Konferensi Nasional Danau Indonesia I tahun 2009 di Denpasar Bali. Kesepakatan Bali yang ditandatangani oleh 9 Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Riset dan Teknologi telah melahirkan komitmen untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya. Untuk mempercepat implementasi Kesepakatan Bali Tahun 2009, maka pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang, KLH telah meluncurkan Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) dan mengangkat Penyelamatan Danau Rawapening sebagai model. Diharapkan Model Penyelamatan Danau Rawapening yang telah disusun dalam dokumen Germadan Rawapening dapat direplikasikan kepada 14 danau prioritas lainnya. Sebagai wujud replikasi model penyelamatan Danau Rawapening, maka saat ini dokumen Germadan Danau Poso telah tersusun.Dokumen Germadan Poso ini lahir berdasarkan arahan dan kebijakan yang telah digariskan dalam Grand Design Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia serta hasil kajian, penelitian serta data dan informasi terbaru mengenai Danau Posodari berbagai sumber terkait. Germadan Poso ini berisi Rencana Aksi Penyelamatan Danau Poso yang menjelaskan program super prioritas dan prioritas penyelamatan Danau Poso yang akan dilaksanakan secara bertahap oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta oleh Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Danau Poso yang terletak di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah merupakan danau terdalam ketiga di Indonesia setelah Danau Matano dan Danau Toba. Danau Poso adalah danau tektonik yang memiliki potensi sumberdaya alam dan budaya yang cukup besar.Salah satu keunikan Danau Poso adalah terdapatnya pasir berwarna kuning di sepanjang pinggiran danau, serta keberadaan ikan endemik ikan sidat (Anguilla sp). Beberapa tahun terakhir ini kondisi lingkungan Danau Poso menghadapi tantangan yang cukup besar, seperti tingginya tingkat sedimentasi serta penurunan kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, dan pertanian. Selain itu terdapat pula ancaman penurunan keberadaan biota endemik di Danau Poso akibat introduksi ikan invasif serta terputusnya jalur ruaya ikan. Menghadapi berbagai permasalahan Danau Poso tersebut, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan danau yang melibatkan berbagai pihak untuk secara bersama-sama dan bersinergi segera menyelamatkan Danau Poso.

i

Akhir kata saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Tim Penyusun khususnya dan para narasumber baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya, sehingga dokumen Gerakan Penyelamatan Danau Poso ini dapat tersusun. Diharapkan dokumen Germadan ini dapat menjadi acuan bersama bagi para pihakuntuk secara sinergis dan terpadumerencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan penyelamatan Danau Poso.

Jakarta,

September 2013

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Ir.Arief Yuwono, MA

ii

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Danau Poso merupakan sebuah ekosistem unik dan kebanggaan bukan hanya bagi Kabupaten Poso tetapi juga bagi Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi sumber kehidupan masyarakat terutama di sekitar danau. Saat ini, setelah beroperasinya pembangkit listrik Sulewana yang mendapat pasokan air dari Danau Poso melalui kabel listrik, pihak yang berkepantingan dengan keberadaan air Danau Poso telah menembus batas provinsi. Dengan demikian, urgensi penyelamatan Danau Poso semakin besar dan mendesak. Di sisi lain, Danau Poso juga menyimpan berbagai masalah mulai dari tingginya tingkat sedimentasi, pencemaran, sampai potensi punahnya sumberdaya hayati endemik. Faktor penyebab permasalahan tersebut diduga berasal dari alih fungsi lahan di kawasan hulu, limbah pertanian, peternakan maupun domestik serta pemanfaatan air danau untuk pembangkit listrik yang dikhawatirkan dapat menghambat siklus hidup biota endemik Danau Poso menuju kepunahan. Salah satu masalah pengelolaan danau adalah benturan kewenangan baik secara sektoral maupun antar batas administrasi. Fakta di Indonesia menunjukan bahwa pengelolaan ekosistem yang secara geografis meliputi kewenangan berbagai kabupaten/kota dan stakeholders tidaklah mudah. Menumbuhkan dan menyatukan berbagai kepentingan dalam semangat bersama (commonvision), kebersamaan dan keswadayaan juga tidak sederhana, namun tidak berarti tidak mungkin. Beberapa contoh pengelolaan lingkungan hidup dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan negara-negara di Eropa, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mampu mengelola dengan baik ekosistem danau, pegunungan maupun sungai yang bahkan melewati batas negara. Kalau antar negera saja bisa, maka antar provinsi, kabupaten, kecamatan apalagi desa, mestinya lebih mudah. Bahwa saat ini hal tersebut masih sulit dilakukan, menurut hemat kami karena kita belum bersungguhsungguh. Khusus menyangkut masalah Danau Poso yang hanya terletak dalam satu kabupaten, sesungguhnya telah tersedia acuan pengelolaan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga penelitian, dan telah dilakukan berbagai program kegiatan oleh instansi terkait. Namun karena keterbatasan waktu, akses informasi serta koordinasi dari berbagai pihak, hasil yang dicapai belum optimal. Selain itu, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait tersebut masih bersifat sektoral dan belum mampu memecahkan masalah secara komprehensif. Namun demikian, dokumen rencana aksi penyelamatan Danau Poso ini, dengan segala keterbatasannya diharapkan dapat ,menjadi acuan awal untuk membangun sinergisitas antar instansi dan stakeholder guna penyelamatan danau untuk kesejahteraan bersama.

iii

Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, para pakar dari Universitas Tadulako, serta berbagai pihak yang menginisiasi dan ikut serta dalam penyusunan dokumen rencana aksi ini. Semoga dokumen ini bermanfat.

Kepala BLHD Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. ABDULLAH RAHIM, M.Si. NIP. 19600320 198703 1 010

iv

Daftar Isi

Sambutan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Perubahan Iklim ………………………………………………………………………………………………………. Kata Pengantar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ……………………………………………………………………………………………….. Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………………. Daftar Tabel ……………………………………………………………………………………………………………………. Daftar Gambar ………………………………………………………………………………………………………………… Bab 1. PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1.1. Latar belakang ………………………………………………………..………………….…………………………... 1.2. Peraturan Perundangan Undangan …..…...…………………..….…………………………………………... 1.3. Permasalahan …………..…………………………………………...……….…………….…………………….…….. 1.4. Ruang Lingkup dan Kerangka Pikir ........................................................................................................ 1.5. Tujuan dan Manfat Program Penyelamatan Danau Poso ……………….……………………….. 1.5.1 Tujuan Studi ……………………………………………………………………………………………………. 1.5.2 Manfaat ……………………………………………………………………………………………………………

Bab 2. GAMBARAN UMUM DANAU POSO ............................................................................................. 2.1. Profil Danau Poso ..................………………………………………………………………………………………... 2.1.1. Letak Geografis dan Lingkup Wilayah Administrasi …………………………………………….. 2.1.2. Geologi dan Topografi …………………………………………………………………………………………. 2.1.3. Hidrologi ……………………………………………………………………………………………………………. 2.1.4. Tata Guna Lahan …………………………………………………………………………………………………. 2.1.5. Kependudukan …………………………………………………………………………………………………… 2.1.6. Sosial Ekonomi dan Budaya ………………………………………………………………………………… 2.2. Kondisi dan Permasalahan Badan Air Danau Poso ………………………………………………………… 2.2.1. Kualitas Air ………………………………………………………………………………………………………… 2.2.2. Pemanfaatan Danau Poso ……………………………………………………………………………………. 2.3. Kondisi dan Permasalahan DTA dan Sempadan …………………………………………………………… 2.3.1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air ……………………….………………………………………………. 2.3.2. Kerusakan Sempadan ………………………………………………………………………………………….. 2.4. Kondisi dan Permasalahan Kelembagaan ……………………………………………………………………… 2.5. Kondisi dan Permasalahan Kemasyarakatan …………………………………………………………………. Bab 3. GERAKAN PENYELAMATAN DANAU POSO ............................................................................ 3.1. Lingkup Wilayah Studi ..……………………………………………………………..……………...………………... 3.2. Program Super Prioritas (Pokok) Dan Program Prioritas (Penunjang) ………………………….. 3.2.1 Program Super Prioritas (Pokok) ……………………………………………………………………….…… 3.2.2 Program Prioritas (Penunjang) ……………………………………………………………………………….. Bab 4. PENUTUP ............................................................................................................................................ Daftar Pustaka Lampiran

v

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 3.1

Penggunaan Lahan Kawasan Poso Tingkat Kecamatan ……...………………...……………. Penggunaan Lahan Kawasan Poso Tingkat Kecamatan ………………………………….….. Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang merupakan Wilayah Kawasan Danau Poso Hasil Analisis Kualitas Air Danau Poso (Sesuai PP No. 82 Tahun 2001) ……….…....... Hasil Perhitungan Luas Sub DAS, Panjang Sungai, Koefisien Bentuk, Kerapatan Sungai, Kemiringan Sungai, Laju Erosi dan Laju Sedimentasi Sungai ....………………… Tingkat Kerusakan Lahan pada Kawasan Danau Poso ......................................................... Prakiraan Tingkat Pendangkalan Danau Poso ........................................................................... Analisis SWOT Upaya Penyelamatan Danau Poso …..………………………….………...……...

vi

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5

Pendekatan Gerakan Penyelamatan Danau Poso……………………………………...……….. Peta Geologi Patahan Danau Poso .............……………………………………………...…………. Peta Topografi DAS Poso .................................................................................................................. Peta Isohyet Curah Hujan Danau Poso dan Sekitarnya ...................................................... Peta Lahan Kritis DTA Danau Poso .............................................................................................. Peta Tutupan Lahan Daerah Tangkapan Air Danau Poso ..................................................

vii

Gerakan Penyelamatan Danau Poso

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Kegiatan Konferensi Nasional Danau Indonesia Ke-2 telah diselenggarakan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan ekosistem danau di Indonesia. Kesepakatan Bali 2009 tentang Pengelolaan Danau yang berkelanjutan menekankan penyelamatan Danau Prioritas periode 2009-2014. Dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi danau sangat diperlukan upaya untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan keseimbangan ekosistem. Tujuh strategi dikembangkan, yaitu pengelolaan ekosistem danau; pemanfaatan sumber daya air danau; pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi danau; penyiapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap danau; pengembangan kapasitas, kelembagaan dan koordinasi; peningkatan peran masyarakat; dan pendanaan berkelanjutan. Kesepakatan Bali 2009 telah menetapkan 15 danau prioritas yang akan ditangani bersama secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada periode 20102014. Penetapan danau prioritas tersebut berlandaskan pada kerusakan danau, pemanfaatan danau, komitmen Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan danau, fungsi strategis untuk kepentingan nasional, keanekaragaman hayati, dan tingkat resiko bencana.Lima belas danau tersebut adalah Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Tondano, Limboto, Rawapening, Tempe, Matano, Mahakam, Sentarum, Sentani, Batur, Rawa Danau, dan Danau Poso. Danau Poso terletak di sebelah Selatan Kota Poso, tepatnya di desa Tentena Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso. Jarak dari Kota Poso adalah 56 km dan dapat ditempuh selama 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Danau Poso memiliki luas kurang lebih 32.000 hektar, dikelilingi hutan dan pegunungan. Danau ini berada pada ketinggian 657 meter diatas permukaan laut, sehingga memiliki udara yang sejuk ditambah lagi dengan keunikan hamparan pantai pasir berwarna putih dan kuning. Air danau yang jernih menambah keindahan Danau Poso. Saat ini keberadaan kawasan Danau Poso sudah sangat mengkhawatirkan, ditandai dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami degradasi. Indikatornya berupa semakin meluasnya lahan kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun peruntukan lain seperti pemukiman, pertambangan dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan antara lain banjir yang semakin besar dan frekuensinya meningkat, debit air sungai di musim kemarau yang sangat rendah, percepatan sedimentasi pada danau dan jaringan irigasi, serta penurunan kualitas air. Keseluruhan dampa kini mengancam keberlanjutan pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pariwisata dan energi.Oleh karena itu, Danau Poso masuk dalam kategori danau Prioritas yang perlumen dapat perhatian serius dari semua stakeholders. I-1


1.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. UNDANG-UNDANG 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; dan 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. PERATURAN PEMERINTAH 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa; I-2


C. KEPUTUSAN PRESIDEN 1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan; dan 3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum. D. PERATURAN MENTERI 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRTI1990 tentang Pembagian Wilayah Sungai; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan Sumber Air Pada Wilayah Sungai; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan dan atau Sumber Sumber Air; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/1990 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air; 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi; 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata; 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Transportasi Wisata; 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air danau dan/atau Waduk; dan 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Peguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

I-3


E.

KEPUTUSAN MENTERI 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 687/KPTS-11/1989 tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Laut; 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 779/KPTS/1990 tentang Pengendalian Banjir dan Pengaturan Sungai; 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/KPTS-11/1994 tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata di Kawasan Pelestarian Alam; 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-11/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam; 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 348IKPTS-11/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/KPTS-ll/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; dan 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Pembuangan Limbah ke Air dan Sumber Air.

F.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Tengah; 2. Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sempadan Sungai; 3. Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan 4. Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi.

G. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Kep.188.44/1443/Ro. BKLH/1990 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah; dan 2. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 465 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air dan Udara di Sulawesi Tengah. H. PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2032; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2006 tentang Daerah Aliran Sungai dan Danau; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso; dan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi. I-4


1.3 PERMASALAHAN Beberapa program telah dikembangkan dan dijalankan, namun lebih bersifat sporadis, dan seringkali berbenturan dengan kewenangan dan tanggung jawab, sehingga hasilnya kurang optimal. Program-program tersebut hanya menyelesaikan permasalahan sesaat, sehingga ketika program telah berhenti, permasalahan akan muncul lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan suatu Grand Design yang mampu mengatasi akar permasalahan dan menjamin keberlanjutan programnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, permasalahan Danau Poso secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu, permasalahan di DTA dan sempadan, permasalahan pada badan air danau serta permasalahan kelembagaan. Adapun gambaran umum Danau Poso beserta identifikasi permasalahannya akan dijelaskan pada Bab II.

1.4 RUANG LINGKUP DAN KERANGKA PIKIR Kebijakan pengelolaan ekosistem Danau Poso didasarkan pada Visi melestarikan fungsi ekosistem danau untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan Misi pengelolaan ekosistem Danau Poso adalah: melakukan tindakan konservasi dan pemanfaatan yang bijak atas danau dan daerah tangkapan airnya melalui kegiatan inventarisasi, penelitian, dan kajian ekosistem danau serta mengikut sertakan peran aktif masyarakat setempat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan kerjasama, koordinasi, dan keterpaduan antar pemangku kepentingan. Danau adalah unsur lingkungan hidup yang diatur pengelolaannya dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kelestarian ekosistem danau sangat diperlukan untuk kesinambungan fungsi lingkungan hidup danau, yaitu sebagai habitat makhluk hidup pada perairannya serta manfaat sumberdaya airnya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan danau sebagai sumberdaya alam dan sumber energi terbarukan perlu seimbang dan tidak mengganggu ekosistemnya. Danau memiliki ukuran dan keterbatasan daya dukung bagi makhluk hidup. Untuk pelestarian ekosistemnya, danau tidak boleh menampung beban pencemaran lingkungan yang melebihi daya tampungnya. Beban lingkungan danau dapat berasal dari daerah tangkapan air danau, dari atas perairan danau, serta dari hilir danau, yang dapat mengganggu keseimbangannya. Agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan, setiap pemanfaatan dan kegiatan pada perairan danau atau yang menggunakan sumberdaya air danau, perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung danau tersebut. Terkait dengan hal itu, tanggung jawab menjaga kelestarian danau perlu dipikul bersama oleh semua stakeholder yang berkepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha maupun masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah ditempuh dengan pendekatan perencanaan pembangunan secara holistik yang memungkinkan kebijakankebijakan direncanakan dan diimplementasikan secara terpadu. Prinsip ini ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan mempertimbangkan segi-segi konservasi serta pemulihan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu strategi I-5


kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan pada prioritas utama, disamping bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. Ruang lingkup penyelamatan ekosistem Danau Poso diawali dengan identifikasi masalah dan analisis permasalahan untuk menemukenali akar masalah dari kondisinya sekarang. Degradasi lahan kawasan Danau Poso terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) ditandai dengan semakin meluasnya lahan kritis, sehingga terjadi erosi pada lereng-lereng curam, pada lahan yang digunakan untuk pertanian maupun peruntukan lain seperti permukiman, pertambangan dan sebagainya. Terjadinya fenomena tersebut tidak terlepas dari kurang efektifnya pengelolaan DAS, terutama karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan oleh berbagai sektor, instansi, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS. Oleh karena itu pendekatan menyeluruh dan terpadu sangat diperlukan dalam mengurangi degradasi lahan di kawasan Danau Poso. Guna mencapai kondisi tersebut, maka disusun milestones 5 tahun pertama Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) melalui 3 pendekatan yang saling mendukung dan terintegrasi seperti pada Gambar I. 1. Pendekatan untuk GERMADAN Danau Poso tediri dari Aplikasi Sains dan Teknologi untuk Remediasi Badan Danau dan DTA, Pengembangan Kelembagaan untuk Peningkatan Pengelolaan Danau, dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan dan Konservasi Danau.

Gambar I.1 Pendekatan Gerakan Penyelamatan Danau Poso 1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM PENYELAMATAN DANAU POSO 1.5.1 Tujuan Program Penyelamatan Danau Poso bertujuan untuk mengkonservasi danau sehingga fungsi dan peranannya sebagai reservoir alami untuk sumber baku air minum, irigasi pertanian, perikanan, PLTA dan wisata dapat terjaga. I-6


Adapun tujuan khusus dari program ini adalah: a. Mengembangkan proses kebijakan pengelolaan ekosistem Danau Poso yang didukung oleh kelembagaan yang baik; b. Mengaplikasikan sains dan teknologi untuk remediasi badan air dan Daerah Tangkapan Air (DTA); dan c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi Danau Poso dengan berbasis kearifan lokal. 1.5.2

Manfaat

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang dapat diperoleh melalui Program Penyelamatan Danau Poso adalah: a. Mencegah kerusakan ekosistem danau yang dapat diakibatkan oleh berbagai aktivitas masyarakat; b. Sebagai acuan pemerintah dalam menilai kesesuaian antara rencana kegiatan penyelamatan danau dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah; dan c. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Danau Poso. Melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelamatan Danau Poso diharapkan pada masa mendatang masyarakat juga akan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

I-7


BAB 2 GAMBARAN UMUM DANAU POSO

2.1 PROFIL DANAU POSO 2.1.1 Kondisi Geografis dan Lingkup Wilayah Administratif Danau Poso merupakan danau yang terletak di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas ± 36.677 ha dan ketinggian ± 600 m dpl. Klasifikasi iklim Danau Poso menurut Schmid dan Ferguson adalah tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata 3.284,16 mm/tahun dan nilai q = 19°-32°C. Posisi geografi danau ini berada pada 1o44’ hingga 2o04’ Lintang Selatan dan 120o32’ hingga 120o43’ Bujur Timur. Secara administratif keseluruhan wilayah pesisir Danau Poso merupakan wilayah dari beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, dan Kecamatan Pamona Barat. Dari lima wilayah kecamatan tersebut terdapat

36 desa/kelurahan yang

masuk sebagai wilayah kawasan Danau Poso. Kecamatan Pamona Selatan merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yang merupakan wilayah kawasan Danau Poso yaitu 12 desa/kelurahan. Namun demikian untuk luas wilayah kecamatan Pamona Puselemba menempati luas wilayah yang masuk dalam Kawasan Danau Poso terluas yaitu 561,38 km2 atau menempati 37 % dari keseluruhan luas wilayah kawasan Danau Poso (Rencana Strategis Danau Poso, 2012).

2.1.2 Geologi dan Topografi a. Geologi Berdasarkan Peta Geologi Lembar Poso (Simanjuntak dkk, 1997), daerah Sekitar Danau Poso tersusun oleh berbagai jenis litologi (Gambar 2.1), yang secara stratigrafis dari yang tertua hingga termuda adalah sebagai berikut : 

Kompleks Pompangeo (MTmp), tersusun oleh sekis, granit, batusabak, genes, serpentinit, kuarsit, dan batugamping malih. Sekis terdiri atas sekis mika, sekis serisit, sekis muskovit, sekis klorit-serisit, sekis hijau, sekis gloukofan, sekis pumpelit, dan sekis yakut-amfibolit. Genes terdiri dari genes albit-muskovit, II - 1


genes

kuarsa-biotit,

dan

genes

epidot-muskovit-plagioklas.

Batuan

ini

mempunyai umur lebih tua dari kapur dan ketebalannya mencapai ribuan meter; 

Batugamping Malih (MTmm), berupa pualam dan batugamping foliasi berwarna kelabu muda – kelabu kehijauan, merah – merah kecoklatan. Satuan ini berasal dari endapan pelagos laut dalam dan berumur lebih tua dari Kapur;



Formasi Latimojong (Kls),

berupa perselingan batusabak, filit, grewake,

batupasir kuarsa, batugamping, argilit, dan batulanau dengan sisipan konglomerat, rijang, dan batuan gunung api. Formasi ini mempunyai ketebalan lebih dari 1000 m, diendapkan pada lingkungan laut dangkal dan berumur Kapur hingga Eosen; 

Formasi Poso (Tppl), terdiri dari

batugamping, napal, batupasir tufan, dan

konglomerat. Satuan ini mengandung fosil foraminifera yang menunjukan umur Pliosen, sedang lingkungan pengendapannya laut dangkal. Secara keseluruhan satuan batuan ini mempunyai tebal hingga mencapai 800 m; 

Formasi Puna (Tpps), tersusun oleh konglomerat, batupasir, lanau, serpih, batulempung gampingan dan batugamping. Kongklomerat tersusun oleh fragmen batugamping foliasi, sekis, genes, dan kuarsa dengan semen karbonat padat dan keras. Batupasir berwarna coklat kehijauan sampai kehitaman, padat, keras, berlapis baik (30 – 200 m). Lanau berwarna kelabu – kelabu kehitaman, agak keras dan padat, berlapis baik. Batulempung gampingan berwarna kuning kecoklatan – kelabu, kurang padat. Batugamping umumnya berupa batugamping koral. Formasi ini berumur Pliosen dan diendapkan pada lingkungan pengendapan laut dangkal. Ketabalan Formasi Puna mencapai 800 m dan menindih secara tidak selaras di atas Formasi Pompangeo;



Endapan Danau (Ql), berupa lempung, lanau, pasir, dan kerikil. Satuan ini memiliki perlapisan mendatar, sedang ketebalan batuan mencapai puluhan meter dan dijumpai tepat di tepi Danau Poso, khususnya di sebalah barat dan utara danau; dan



Endapan Aluvial (Qal), berupa pasir, lempung, kerikil dan kerakal. Batuan ini dijumpai di sisi tenggara Danau Poso dan di sekitar sungai yang berupa endapan limpas banjir.

Sesuai dengan struktur geologi regional, daerah sekitar Danau Poso mempunyai struktur yang sangat kompleks. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa Danau II - 2


Poso diapit oleh Sesar Naik Wekuli dan Sesar Naik Poso di sebelah baratnya. Di sebelah barat Sesar Naik Poso ini juga dijumpai Sesar Geser Palu - Koro. Disamping itu di sekitar Danau Poso juga dijumpai banyak sesar yang secara umum berarah barat daya – timur laut dan barat laut – tenggara (Gambar 2.1).

Sumber : Simanjuntak dkk, 1997

Gambar 2.1. Peta Patahan Danau Poso

b. Topografi Daerah sekitar Danau Poso umumnya merupakan perbukitan dan pegunungan dengan elevasi berkisar antara 400 hingga 1200 m dengan kelerengan 15 – 40 %. Daerah dataran dengan kelerengan kurang dari 2 % dijumpai pada tepi danau di sisi tenggara, selatan, barat dan utara yang merupakan daerah endapan danau dan endapan aluvial yang berada di sekitar aliran sungai (Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, 2007).

II - 3


Secara garis besar DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir. 1. Daerah Hulu Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup terjal, lebih dari pada 25%. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu mencapai 25 - 40%. Di atas hulu, yang berada di lereng pegunungan kemiringan mencapai lebih dari 40%. 2. Daerah Tengah Merupakan daerah dengan kelandaian sedang, berkisar 8%. Di beberapa bagian dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15%. Kawasan ini merupakan daerah pertanian, khususnya tanaman padi dan tegalan dan semak belukar. 2. Daerah Hilir Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2%. Di areal ini terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa lokasi. 200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

PEMILIK PROYEK

270000

9810000

9810000

190000

N W

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORA T JE NDERAL SUMBER DAYA AIR

E

SATUAN KERJA BALAI W ILAYAH SU NGAI SULAW ESI III

PEKERJAAN

S 9800000

9800000

STUDI POTENSI DANAU POSO SULAW ESI TENGAH KETERANGAN Sungai Batas Sub DAS

9790000

9790000

9780000

9780000

9770000

Kontur

9770000

DIGAMBAR

TANGGAL

DIPERIKSA

TANGGAL

MENYETUJUI

TANGGAL

MENGETAHUI

TANGGAL

9760000

9760000

KONSULTAN

10

0

10

9750000

9750000

JUDUL GAMBAR

20 Kilometers

DAS DANAU POSO

LEMBAR

NO KONTRAK 07/SP/P PKPP -

190000

200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

Sumber Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, 2007

Gambar 2.2. Peta Topografi DAS Poso

II - 4

BWSS.III/2007

TGL KONTRAK

3 MEI 2007


2.1.3 Hidrologi Danau Poso memiliki kapasitas tampung air maksimum 636,69 juta m3 pada elevasi muka air maksimum 512,70 m dengan, dengan volume 71.811.599.956 m3 2

367,68 km .

luas genangan

Curah hujan rata – rata tahunan 3.500 mm (Balai Wilayah Sungai Sulwesi

III, 2007).

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, 2007

Gambar 2.3. Peta Isohyet Curah Hujan Danau Poso dan Sekitarnya

Secara hidrologis air Danau Poso berasal dari curah hujan, air tanah dan air permukaan yang berasal dari 91 aliran sungai sebagai inlet termasuk dalam Sub DAS Danau Poso. Danau Poso memperoleh suplai air dari beberapa sungai besar yaitu, Koro Kodina, Koro Panjo, Koro Owini, Koro Meko, Koro Salukaia, Koro Wimbi.

II - 5


2.1.4 Tata Guna Lahan Penggunaan lahan di Kawasan Danau Poso didominasi oleh pemanfaatan Lahan kering, baik sebagai tegalan, pekarangan, hutan dan lainnya. Pada tabel berikut diperlihatkan penggunaan lahan pada kawasan Danau Poso. Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kawasan Danau Poso Tingkat Kecamatan Tanah Sawah (Ha) Kecamatan

Teknis

½ teknis

Sederhana

Non PU

740 80 -

2.039 293 -

Pamona Selatan 80 453 Pamona Barat 3.993 Pamona Tenggara 1299 Pamona Utara Pamona Puselemba Sumber : BPS Kabupaten Poso, 2011

Tadah hujan 28 210 273 217

Jumlah (Ha)

Sementara tidak diusahakan 142 200 58 -

3.482 4.486 1.647 273 217

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Kawasan Danau Poso Tingkat Kecamatan Kecamatan

Lahan bangunan Pamona Selatan 709 Pamona Barat 171 Pamona Tenggara 336 Pamona Utara 6.348 Pamona Puselemba 392 Sumber : BPS Kabupaten Poso, 2011

Tanah Kering (Ha) Tegalan/kebun Ladang/huma 4.144 1.960 17.244 3.538

968 458 9.069 -

Jumlah (Ha) 5.822 171 2.754 32.611 3.930

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 dan 2.2, jumlah total lahan sawah dan lahan kering yang berada di kawasan Danau Poso 55.433 Ha. Perubahan tata guna lahan di sekitar danau berkontribusi terhadap perubahan kualitas air Danau Poso. Perubahan tersebut diindikasikan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tingkat kelerengan lahan yang curam (klas lereng IV) disebabkan tingginya run off dan sulit untuk dihijaukan.

2.1.5 Kependudukan Jumlah penduduk di Kabupaten Poso sampai dengan tahun 2011 mencapai 213.096 jiwa, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani. Sedangkan jumlah penduduk yang berada di kawasan Danau Poso yang meliputi Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Puselemba, Pamona Utara dan Pamona Tenggara mencapai 56.924 jiwa (BPS Kabupaten Poso, 2011).

II - 6


Tabel 2.3. Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang merupakan Wilayah Kawasan Danau Poso Kecamatan Pamona Utara

Pamona Puselemba

Pamona Selatan

Pamona Tenggara

Pamona Barat

Kawasan Danau Poso

Desa/Kelurahan 01. Petirodongi 02. Tendeadongi 03. Sawidago 04. Tonusu 05. Mayakeli 06. Buyumpondoli 07. Pamona 08. Tentena 09. Sangele 10. Peura 11. Dulumai 12. Leboni 13. Soe 14. Mayoa 15. Mayasari 16. Uelene 17. Panda Jaya 18. Maya Jaya 19. Pandayora 20. Bangun Jaya 21. Pendolo 22. Boe 23. Bancea 24. Panjo 25. Pasir Putih 26. Tolambo 27. Tindoli 28. Tokilo 29. Korobono 30. Amporiwo 31. Wayura 32. Taipa 33. Meko 34. Salukaia 35. Toinasa 36. Uranosari

40.11 31.34 31.88 70.8 67.75 62.37 40.9 27 13.82 120.7 111.39 33.63 13.02 64 8 38.86 6.2 6 44.8 6 36.5 68 43.4 40.6 37.5 43 43 43 58 33 58 63.46 90 48 55 8.5

Jumlah Penduduk (jiwa) 1860 1538 2558 1488 592 1799 5059 1759 2927 1028 509 1622 1190 2294 1803 562 2769 829 1982 487 1875 1320 1782 1281 1388 444 758 492 777 364 852 1086 3123 2322 2213 653

46 49 80 21 9 29 124 63 212 9 5 48 91 35 225 15 447 138 44 81 51 19 41 32 37 10 18 11 13 11 15 17 34 48 40 76

650

56924

61

Luas Wilayah (km²)

Sumber : Rencana Strategis Danau Poso, 2012

II - 7

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)


2.1.6 Sosial Ekonomi dan Budaya a. Sosial Ekonomi Ditinjau dari segi sosial ekonomi, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap danau cukup besar,dimana sejak zaman dahulu Danau Poso merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat yang mendiami sepanjang pesisir danau tersebut. Berbagai kegiatan sosial dan ekonomi berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun seperti kegiatan pertanian. Pada umumnya pekerjaan utama penduduk yang bermukim di kawasan Danau Poso adalah bertani. Usaha pertanian yang digeluti umumnya berupa pertanian lahan kering dan lahan basah. Lahan basah dikelola untuk budidaya tanaman padi, sedangkan lahan kering untuk budidaya tanaman perkebunan (jeruk, jambu mete, kakao, kelapa, cengkeh dan kopi) dan budidaya tanaman pangan (padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau). Banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha pertanian disebabkan oleh kondisi wilayah yang sebagian besar lahan kering dan semak belukar sehingga bisa diusahakan untuk berusahatani. Selain usahatani lahan kering, mereka juga mengusahakan lahan pekarangan dan perkebunan. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat juga menangkap ikan dengan memancing atau menggunakan bubu serta mengusahakan kolam perikanan darat seperti jenis ikan mas, lele dan gurami. Sarana perekonomian lokal yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat, baik untuk menjual produksi usahatani (dalam skala kecil) maupun dalam pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya terbatas pada kios/warung, pasar harian dan mingguan.

b. Sosial Budaya Penduduk Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, dan Pamona Utara memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang merupakan campuran yang kental antara budaya lokal setempat dengan nilai–nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianut masyarakatnya. Namun, dalam proses perkembangannya tidak lagi terlihat diberlakukan secara ketat. Artinya, nilai-nilai budaya yang tergali dari kearifan lokal masyarakat di daerah tersebut, penggunaanya senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan telah terlebur dengan nilai-nilai agama yang dianut. Pengaruh nilai-nilai keagamaan tersebut terlihat seperti dalam upacara adat, perkawinan, upacara syukuran yang dilakukan ditempat-tempat tertentu, acara hajatan keluarga, dan pemberian sanksi bagi pelanggaran susila yang dilaksanakan berdasarkan campuran antara nilai adat dan agama. Dalam struktur masyarakat desa, berbagai macam adat istiadat yang ditaati dan diimplementasikan pada umumnya menyangkut aturan-aturan yang ditaati secara turun temurun.

II - 8


2.2 KONDISI DAN PERMASALAHAN BADAN AIR DANAU POSO 2.2.1 Kualitas Air Penelitian kualitas air Danau Poso masih sangat terbatas, sehingga untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kualitas air Danau Poso apakah tercemar atau tidak tercemar, perlu dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data secara komprehensif. Penelitian kualitas air Danau Poso yang pernah dilakukan oleh tim PPLH Universitas Tadulako di sekitar kawasan Danau Poso menunjukkan bahwa kualitas air danau pada beberapa parameter yang sering dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat pencemaran suatu badan perairan menunjukkan peningkatan konsentrasi yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai ambang batas baku mutu kualitas air. Adapun hasil analisis kualitas air danau Poso disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Hasil Analisis Kualitas Air Danau Poso (sesuai PP No. 82 Tahun 2001) No

Parameter

Satuan

o 1 Temperatur C 2 TDS mg/L 3 pH mg/L 4 DO mg/L 5 BOD mg/L 6 COD mg/L 7 Nitrit (N-NO2) mg/L 8 Nitrat (N-NO3) mg/L 9 Tembaga (Cu) mg/L 10 Seng (Zn) mg/L 11 Timbal (Pb) mg/L 12 Mangan (Mn) mg/L 13 Kadmium (Cd) mg/L 14 Besi (Fe) mg/L 15 Sulfat (SO4) mg/L Sumber :PPLH UNTAD Tahun 2010

Hasil 30.40 60 7.70 4.67 3.30 10.08 0.024 0.40 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.65

I Deviasi 3 6-9 6 2 10 0.06 0.5 0.02 0.05 0.03 0.1 0.01 0.3 400

Baku Mutu Air Kelas II III Deviasi 3 Deviasi 3 6-9 6-9 4 3 3 6 25 50 0.06 0.06 (-) (-) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.03 0.03 (-) (-) 0.01 0.01 (-) (-) (-) (-)

IV Deviasi 3 6-9 0 12 100 (-) (-) 0.2 2 1 (-) 0.01 (-) (-)

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diketahuibahwa kualitas air pada beberapa parameter telah melewati nilai ambang batas baku mutu air, antara lain: kandungan oksigen terlarut (DO) yaitu 4.67 mg/L, di mana nilai baku mutu air untuk peruntukkan kelas II dan III telah melewati nilai ambang baku mutu yang dipersyaratkan. Kandungan oksigen terlarut sangat penting di perairan karena sangat menentukan proses biokimia air yang mempertahankan tingkat kualitas air. Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen = DO) dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Di samping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Kebutuhan oksigen kimia atau Chemical Oxygen Demand (COD) menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (nonbiodegradable) menjadi CO2 dan H2O. Nilai COD dianggap paling baik dalam menggambarkan keberadaan bahan organik. Keberadaan bahan organik pada badan perairan dapat berasal dari alam, aktivitas rumah tangga, dan aktivitas kegiatan perekonomian. Mutu air yang baik untuk standar kualitas air limbah adalah 40 mg/L (Allaert, 1984). Sedang nilai COD yang paling tinggi untuk kehidupan biota perairan

II - 9


adalah sekitar 10 mg/L, dan untuk kebutuhan mandi dan renang lebih kecil dari 30 mg/L. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan COD yaitu 10,08 mg/L, di mana nilai tersebut di atas nilai ambang baku mutu air kelas I. Sedangkan hasil analisis kualitas air Danau Poso untuk parameter BODadalah 3.30 mg/L, di mana nilai tersebut telah melewati nilai ambang baku mutu air yang dipersyaratkan. Parameter BOD secara umum banyak dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat hulu ke muara. Sesungguhnya penentuan BOD merupakan suatu prosedur bioassay yang menyangkut pengukuran banyaknya oksigen yang digunakan oleh organisme selama organisme tersebut menguraikan bahan organik yang ada dalam suatu perairan, pada kondisi yang hampir sama dengan kondisi yang ada di alam. Nitrogen diperairan dapat berupa nitrogen anorganik dan organik. Nitrogen anorganik terdiri atas amonia (NH3), amonium (NH4), nitrit (NO2), nitrat (NO3) dan molekul nitrogen (N2) dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat nitrogen sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil, serta tidak bersifat toksik terhadap organisme akuatik, sedangkan amonia bebas (NH3) yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Toksisitas amonia terhadap organisme akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan konsentrasi oksigen terlarut, pH, dan suhu. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan Nitrat (N-NO3) yaitu 0.40 mg/L, sedangkan kandungan nitrit (N-NO2) yaitu 0.024 mg/L. Berdasarkan nilai tersebut efek eutrofikasi yang sering mengganggu dalam kehidupan ekosistem perairan semakin berkurang, di mana pertumbuhan algae maupun tumbuhan air seperti enceng gondok jarang dijumpai di perairan danau Poso. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pengaruh limbah-limbah pertanian yang masuk ke dalam badan air di sekitar Danau Poso akan meningkatkan proses eutrofikasi.

2.2.2 Pemanfaatan Danau Poso Keberadaan ekosistem danau memberikan fungsi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia (rumah tangga, industri, dan pertanian). Beberapa fungsi danau secara ekosistem adalah sebagai berikut: (1) sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik; (2) sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna yang penting, (3) sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumahtangga, industri dan pertanian); (4) sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau dari sumber-sumber air bawah tanah; (5) memelihara iklim mikro, di mana keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaman dan tingkat curah hujan setempat; (6) sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat lainnya; (7) sebagai penghasil energi melalui PLTA; (8) sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata (Connell & Miller,1995). Sebagai salah satu tujuan wisata, Danau Poso memiliki beberapa tempat yang menarik, antara lain:

II - 10


1) Taman Anggrek Bancea berada di sebelah barat Danau Poso memiliki luas 5.000 hektar, terdapat beragam spesies anggrek khususya yang dikenal dengan Anggrek Hitam (black orchid). Taman ini mempunyai suhu udara yang sejuk karena merupakan kawasan dari Danau Poso; 2) Air Terjun Saluopa terletak dipinggiran Danau Poso yang terdiridari 12 tingkat dengan aliran air yang sangat deras, jernih dansejuk. Air yang mengalir berasal dari hutan tropis sehinggamenyebabkan suhu air bertambah dingin. Pengunjung dapat naiksampai pada tingkat teratas melalui tangga yang beradadisepanjang air terjun tidak berlumut.Air Terjun Saluopa berada pada jarak 12km sebelah barat kota Tentena; 3) Goa Pamona merupakan peninggalan prasejarah yang berfungsisebagai tempat penguburan kedua pada zaman budaya megalith.Mulut goa menghadap ke selatan dengan lebar 2.4 meter.Kedalaman goa 80 meter dan didalamnya terdapat 8 buah kamartempat penyimpanan kerangka manusia serta bekal kuburnya.Menurut sejarah, kamar pertama, kedua, ketiga dan keempatadalah benteng raja Suku Pamona yang dipakai sebagai tempatberlindung bagi raja pada saat terjadi perang. Goa Pamonaterletak disebelah barat tepian Danau Poso; 4) Goa Latea terletak di tepi Danau poso sebelah timur.Keberadaan goa inimenjadi dasar konsep pemikiran bahwa ada kehidupan setelahkematian. Goa Latea terletak ditebing bukit Parera yangmerupakan goa alam berupa bukit kapur yang usia genesisnyakurang lebih tiga puluh ribu tahun. Goa ini pernahmengalami keruntuhan batuan sekitar dua ribu tahun lalu. Goa inidijadikan sebagai tempat penguburan Suku Pamona pada masalalu, khususnya masyarakat dari perbukitan Wawolembo. Sistempenguburan seperti ini berakhir pada abad ke-19. Situs inimemiliki benda cagar budaya berupa 4 pasang peti dan 36 buahtengkorak. Tempat ini dipugar pada tahun 1994 oleh DirektoratPerlindungan dan Pembinaan Peninggalan Bersejarah danPurbakala; 5) Pantai Siuri terletak sebelah barat di tepian Danau Poso denganmenghadirkan pemandangan alam yang indah kearah danau. DiPantai Siuri terdapat beberapa tempat penginapan yang dapatdigunakan wisatawan untuk menginap.Pantai Siuri memiliki pasir putih yang bersih, air danau yangjernih laksana cermin, berpadu suasana hutan tropis sehinggaairnya tenang dan udaranya dingin; dan 6) Watu Mpangasa Angga merupakan sebuah batuyang menurut legenda digunakan oleh mahluk halus untuk mengasah benda tajam.Batu ini terdiri dari berbagai jenis batu kapur dengan bentuk yangunik dan selalu tampak basah yang memberikan kesan seolah–olah batu itu baru saja digunakan oleh manusia, padahal sebernanya tidak. Watu Mangasa Angga terletak disebelahtimur pantai Danau Poso. Berdasarkan hasil studi terdapat beberapa pokok permasalahan pada Kawasan Wisata Danau Poso, diantaranya: 1) sebagai kawasan wisata yang terbilang sangat berpotensi di Indonesia, objek-objek Wisata di daerah Kabupaten Poso khususnya wisata Danau Poso sangatlah memerlukan suatu bentuk informasi yang terarah, 2) perlu dikembangkan media–media yang mendukung program promosi Kawasan Wisata Danau

II - 11


Poso, dan 3) bentuk informasi yang selama ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata belum efektif. Disamping sebagai obyek wisata, Danau Poso juga digunakan sebagai sumber energi PLTA Sulewana, oleh karena itu proses pendangkalan yang terjadi pada wilayah perairan danau perlu segera dikendalikan dengan cara merehabilitasi hutan dan lahan rusak/kritis di wilayah daerah tangkapan airnya, mengamankan kawasan hutan lindung dan cagar alam dari aktivitas pembukaan dan okupasi lahan untuk non-kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah pada lahan-lahan agak curam sampai curam di luar kawasan hutan, dan penetapan lahan-lahan berlereng curam sampai sangat curam yang memiliki jenis tanah peka erosi sebagai kawasan perlindungan setempat.

2.3 KONDISI DAN PERMASALAHAN DTA DAN SEMPADAN 2.3.1

Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA)

a. Laju erosi dan sedimentasi Kerusakan daerah tangkapan air (DTA) di kawasan danau Poso ditandai oleh laju erosi dan sedimentasi. Berdasarkan hasil kajian tim PPLH UNTAD (2010), kerusakan DTA umumnya dipengaruhi oleh tingkat kerusakan lahan. Hasil analisis laju erosi sebagaimana pada Tabel 2.5 menunjukkan bahwa laju erosi tertinggi terdapat di wilayah Sub DAS Kodina yaitu 57,98 ton/ha/tahun. Pada Sub DAS Meko dan Saluopa-Mayakeli masingmasing sebesar 50,90 dan 42,39 ton/ha/tahun. Laju erosi paling rendah adalah pada Sub DAS Taipa dan Peura-Sangale yakni 14,89 ton/ha/tahun. Faktor utama penyebab tingginya laju erosi pada wilayah Kodina dan Meko adalah tingkat kerusakan lahan, panjang dan kemiringan lereng (kelas lereng IV), yang ditunjang oleh kondisi lahan dalam bentuk lahan terbuka serta curah hujan rerata bulanan di atas 100 mm. Sedangkan besarnya laju sedimentasi di sekitar kawasan Danau Poso sesuai Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada Sub DAS Meko dan Sub DAS Kodina adalah paling besar nilai sedimentasinya dibanding dengan beberapa sub DAS lainnya. Kedua Sub DAS tersebut masing-masing memiliki laju sedimentasi 13,49 dan 12,14 ton/tahun. Laju sedimentasi yang tinggi berkorelasi dengan percepatan pendangkalan terutama pada segmen sungai dan danau di kawasan DAS tersebut. Pendangkalan ini telah membuat kapasitas tampung air pada Sungai dan danau Poso menjadi berkurang, sehingga airnya mudah meluap pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama. Tabel 2.5 Hasil Perhitungan Luas Sub DAS, Panjang Sungai, Koefisien Bentuk, Kerapatan Sungai, Kemiringan Sungai, Laju Erosi,dan Laju Sedimentasi Sungai

No

1 2 3 4 5

Kode Sampel Kodina-Boe Bancea-Panja Taipa Meko Salukaia

Luas DAS (km2) (A)

Panjang Sungai Utama (km) (L)

8.875,14 13.768,98 3.727,95 46.793,16 7.108,53

38,58 25,17 12,15 54,89 16,31

Koefisien Bentuk (F) 32,84 21,73 25,25 15,53 26,72

II - 12

Kerapatan Sungai (G) 0,0019 0,0028 0,0067 0,0021 0,0061

Kemiringan Sungai (% S) 1,30 2,02 9,84 2,14 7,35

Laju Erosi (LE) (ton/Ha/ Tahun) 57,98 36,37 14,89 50,9 18,85

Laju Sedimentasi Sungai (LSS) (ton/tahun) 12,14 9,12 5,39 13,49 6,69


6 7 8 9

Toinasa Saluopa-Mayakeli Peura-Sangele Dulumai-Tokilo

7.826,36 589,51 97,26 9.359,51

12,45 5,64 5,30

50,49 238,59 124,50 126,84

8,59

0,0055 0,0035 0,0033 0,0025

8,62 0,92 11,28

25,05 42,39 14,89

2,85

25,2

9,15 6,91 5,47 7,13

Sumber : PPLH UNTAD, 2010

b. Kerusakan Lahan Hasil analisis tingkat kerusakan lahan di kawasan Danau Poso menunjukkan bahwa umumnya daerah usaha pertanian berada pada tingkat kerusakan agak rusak (AR) sampai rusak (R). Sedangkan lahan terbuka pada semua sub DAS memiliki status rusak, baik pada lereng 25 - 45% maupun di atas 40%. Tabel 2.6 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lahan berdasarkan tipe penggunaan lahan untuk semua sub DAS. Tabel 2.6 Tingkat Kerusakan Lahan pada Kawasan Danau Poso Tingkat Kerusakan Penggunaan Lahan Hutan Primer (X1) Lereng 25-40 % >40 % Hutan Sekunder (X2) Lereng 25-40 % >40 % Sawah (X3) Semak Belukar (X4) Lereng 25-40 % >40 % Kebun Campuran (X5) Lereng 25-40 % >40 % Tegalan (X6) Lereng 25-40 % >40 % Padang Rumput (X7) Lereng 25-40 % >40 % Lahan Terbuka (X8) Lereng 25-40 % >40 % Pemukiman (X9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B B

B B

B B

B B

B B

B B

-

-

-

AR AR B

B B B

AR AR B

B B B

B B B

B B B

B B B

B B B

-

AR B

-

B B

AR B

B B

B B

B B

B B

-

R R

AR AR

AR AR

R R

AR AR

AR AR

AR AR

AR R

AR AR

R R

-

AR AR

-

-

-

AR B

-

-

AR AR

-

AR AR

AR B

-

-

AR B

-

-

R R

R R

R R

-

-

-

R R

-

-

AR

B

B

AR

B

B

AR

B

B

B

Sumber: PPLH UNTAD, 2010 Keterangan: AR= Agak Rusak, B=Baik, R = Rusak 1 = Sub DAS Kodina; 2 =Sub DAS Bancea-Panja; 3=Sub DAS Taipa; 4= Sub DAS Meko; 5 = Sub DAS Salukaia ; 6=Sub DAS Toinasa ; 7= Sub DAS Saluopa-Mayakeli; 8 = Sub DAS Peura-Sangele; dan 9 = Sub DAS Tokilo - Dulumai.

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat diketahui bahwa kondisi kerusakan lahan di kawasan DAS Danau Poso berada pada kondisi tingkat kerusakan (degradasi) lahan mulai dari kondisi masih baik (B), agak rusak (AR) sampai dengan rusak (R). Pada kawasan hutan primer (hutan rapat) kondisi lahannya masih tergolong baik, kecuali hutan sekunder (hutan jarang) pada Sub DAS Kodina-Boe dan Sub DAS Meko yang memiliki tingkat kerusakan pada tahap agak rusak (AR). Pada kondisi lahan dengan tingkat degradasi agak rusak dibutuhkan perhatian dari semua pihak karena pada wilayah tersebut telah terdapat

II - 13


kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perusakan ekosistem DAS. Secara umum, bagian tengah dan hilir sub DAS sekitar kawasan Danau Poso yang dinilai agak rusak terutama pada daerah berlereng curam sampai dengan sangat curam dengan tipetutupan lahan berupa lahan terbuka (tanah gundul dan padang rumput), tegalan dan ladang, serta beberapa lokasi pada liputan vegetasi kebun campuran. Mengingat terjadinya kecenderungan kearah kerusakan lahan dari kondisi baik menjadi agak rusak dan kondisi agak rusak menjadi rusak, maka perlu diupayakan adanya tata kelola kawasan DAS yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air di wilayah DAS Danau Poso. Tata kelola ini juga harus didukung komitmen yang kuat terutama dari pemerintah daerah,terkait dengan pemberian izin usaha extraktif yang sangat potensial megancam keberadaan danau. Usaha tersebut antara lain berupa perkebunan skala besar (plantation), usaha pertambangan dan usaha perkayuan. Kegiatan-kegiatan ini meningkatkan degradasi lahan, erosi dan akan sangat mengancam kelangsungan danau. Memperhatikan permasalahan tersebut, dibutuhkan regulasi untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah sebelum terlambat dan agar alokasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai fungsinya dihimbau untuk dihentikan dan dikembalikan kepada fungsi semula. Lahan yang tergolong curam sampai sangat curam dengan jenis tanah peka erosi agar dikelola menjadi kawasan perlindungan setempat. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diupayakan adanya payung kelembagaan yang mampu mengamankan kawasan DAS dari kerusakan dengan melibatkan para pihak terkait, dalam bentuk forum koordinasi pengelolaan DAS terpadu. PETA LAHAN KRITIS

Sumber : BPDAS 2011. Gambar. 2.4 Peta Lahan Kritis DTA Danau Poso

II - 14


Gambar 2.5. Peta Tutupan Lahan Daerah Tangkapan Air Danau Poso 2.3.2

Kerusakan Sempadan

Berdasarkan hasil survey dan analisis Peta Citra Lansad 7 ETM ban 542 diketahui bahwa telah terjadi kerusakan sempadan Danau Poso yang mengakibatkan danau mengalami pendangkalan. Hal ini terjadi akibat degradasi lahan pada hampir seluruh bagian sisi tepi Danau Poso, terutama pada DAS-DAS yang kondisinya telah rusak (DAS Kondina-Boe, Bancea/Panja, Meko dan DAS Saluopa- Mayakeli). Pendangkalan yang terjadi cukup serius, dan diperkirakan telah mencapai luas 7.072,64 Ha ( 19,28 % ) dari luas Danau Poso atau sekitar 36.677 ha dengan kategori dangkal ataupun agak dangkal. Tabel 2.7 Prakiraan Tingkat Pendangkalan Danau Poso Agak Dalam (2040 m) 6 -

Dalam (>40 m)

Jumlah (Ha)

4 197,06 232,77 100,47 121,01 62,01 214,66

Agak Dangkal (1020 m) 5 2.355,14 204,04 528,14 1.000,07 -

7 1.412,14 3.063,24 1.907,79 1.802,42 1.259,10 3.650,77

8 3.964,34 3.500,05 2.536,40 2.923,50 1.321,11 3.865,43

7.589,51

525,46

208,07

1.205,32

-

1.938,85

3.497,26 9.359,51

184,16 75,85

859,51 203,92

4.254,30 -

2.281,91

5.298,27 2.561,68

8.767,37

8.767,37

24.144,74

36.677,00

No

Sub DAS

Luas DAS

Dangkal (<10 m)

1 1 2 3 4 5 6

2 Kodina-Boe Bancea-Panja Taipa Meko Salukaia Toinasa SaluopaMayakeli Peura-Sangele Dulumai-Tokilo Danau Bagian Tengah Jumlah

3 48.875,14 13.768.98 3.727,96 46.793,16 7.108,53 7.826,36

7 8 9 10

148.546,41

1.713,45

5.359,19

Sumber : PPLH UNTAD, 2010

II - 15

5.459,62


Tabel 2.7 menunjukkan bahwa degradasi lahan menyebabkan hampir seluruh bagian sisi tepi Danau Poso mengalami pendangkalan yang cukup serius terutama pada DAS-DAS yang kondisinya telah rusak (DAS Kodina-Boe, Bancea/Panja, Meko, dan DAS Saluopa-Mayakeli). Dari total luas Danau Poso yaitu ± 36.677Ha, terdapat sekitar 19,28% atau diperkirakan mencapai luas 7.072,64 Ha yang telah mengalami pendangkalan baik kategori dangkal ataupun agak dangkal. Pendangkalan tersebut akan mempengaruhi daya tampung danau yang pada akhirnya dapat mengurangi umur danau. Dengan demikian jika hal ini tidak segera ditangani, maka pendangkalan akan terus terjadi dan kapasitas tampung air pada danau akan semakin berkurang.

2.4 KONDISI DAN PERMASALAHAN KELEMBAGAAN Beberapa hal yang sering menjadi permasalahan dalam pengembangan kawasan Danau Poso bersifat multi dimensional, terutama terkait dengan manajemen kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim PPLH Universitas Tadulako, beberapa permasalahan tersebut antara lain : a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini menggunakan pendekatan kebijakan topdown dan bersifat sektoral serta kedaerahan (ego wilayah), sehingga diperlukan koordinasiantara bottom up dan top-down approach b. Belum terciptanya pengelolaan sumberdaya air dengan pendekatan regional, c. Belum tersedianya database pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan antara teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dengan sistem informasi geografi yang lebih akurat. d. Belum berjalannya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi lingkungan danau yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan danau. Akibat keterbatasan akses data dan informasi tersebut,koordinasi tidak berjalan efektif sehingga antar sektor lembaga bekerja sendiri tanpa dukungan instansi terkait. e. Belum adanya master plan dan/atau tata ruang danau dalam pengelolaan kawasan Danau Poso mengakibatkan program yang dijalankan bersifat sektoral sehingga terjadi overlapping program dan pemborosan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan perairan danau harus didorong agar lebih bersifat partisipatif. Di mana pemerintah melalui Kementerian/Lembaga atau dinas terkait sangat diharapkan untuk berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan partisipatif tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: a. Pembentukan forum pertemuan koordinatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk penyusunan kerangka kelembagaan, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi-strategi pengelolaan, termasuk di dalamnya program-pogram implementasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Forum pertemuan juga harus menyepakati bentuk kelembagaanserta struktur organisasi di dalamnya;

II - 16


b. Memperjuangkan aspek legal kesepakatan pengelolaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan peraturan yang bersifat mengikat sepertiperaturan pemerintah atau peraturan daerah; c. Untuk implementasi kebijakan serta strategi pencapaian sasaran selanjutnya disusun Masterplan kawasan danau. Penyusunan masterplan dan tata ruang juga memerlukan keterlibatan masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, ditambah tenaga-tenaga ahli terkait yang dapat memberikan masukanmasukan informasi untuk pengambilan keputusan yang akurat.

2.5 KONDISI DAN PERMASALAHAN KEMASYARAKATAN Mengingat ekosistem danau memiliki multi fungsi dan manfaat, maka pengelolaan danau harus dilaksanakan secara terencana dan penuh kehati-hatian agar potensi danau dapat termanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengelolaan diprioritaskan pada kawasan danau yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi serta kawasan yang telah mengalami degradasi. Selain itu, kegiatan pengelolaan danau juga harus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat. Komunitas masyarakat yang sadar akan pentingnya kawasan danau (khususnya bagi kehidupan manusia), serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan danau secara bijaksana, akan memelihara keberadaan danau dengan berbagai fungsi dan nilai pentingnya. Berdasarkan pada prinsip ini maka danau dapat terjaga dengan sendirinya oleh komunitas masyarakat bersangkutan. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan danau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal, lebih memberikan kepastian keberlanjutan pengelolaan dibandingkan kegiatan serupa yang dilakukan tanpa peran aktif masyarakat lokal. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan danau harus dimulai sejak identifikasi isu pengelolaan, penentuan alternatif pengelolaan isu danau, implementasi rencana kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan berdasarkan kriteria yang disepakati. Danau dimanfaatkan oleh beragam pemangku kepentingan, akibatnya pengelolaan danau menjadi rawan konflik dan di beberapa tempat memicu rusaknya sumberdaya hayati. Oleh sebab itu, pengelolaan danau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selama ini, pengelolaan danau masih dilakukan secara sektoral dan regional serta belum memiliki kejelasan mengenai peran dan pembagian tanggung jawab bagi masingmasing pemangku kepentingan. Evaluasi dari kegiatan seringkali didasarkan pada kepentingan masing-masing sektor sehingga tidak jarang menimbulkan konflik di antara para pengguna. Secara umum, untuk pengelolaan (perencanaan, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi) yang terintegrasi, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang tinggal atau bermata pencaharian di kawasan Danau Poso.

II - 17


BAB 3 GERAKAN PENYELAMATAN DANAU POSO

3.1 PENENTUAN KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG KAWASAN DANAU POSO Program penyelamatan Danau Poso merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat di pesisir Danau Poso. Bahkan, dengan beroperasinya PLTA Sulewana maka nilai penting Danau Poso telah menyentuh stakeholder yang lebih luas, menembus provinsi lain di Sulawesi. Danau Poso, dengan demikian merupakan sumberdaya alam yang sangat terkait dengan hajat hidup masyarakat luas. Secara ekologis, danau merupakan habitat dari berbagai biota air sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir. Secara ekonomi, Danau Poso merupakan sumber mata pencaharian petani dan nelayan di sekitarnya, juga berfungsi sebagai sarana transportasi dan obyek wisata. Dengan upaya penyelamatan ini diharapkan Danau Poso dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik manfaat ekonomi maupun ekologis. Upaya penyelamatan Danau Poso perlu dilakukan melalui kajian lingkungan eksternal dan internal sehingga upaya yang dilakukan tersebut efektif dalam mencapai sasaran. Kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal dan internal perlu dianalisis sehingga dapat diketahui dampak penting yang ditimbulkan dan dapat ditetapkan rencana-rencana strategis yang mungkin dapat dilakukan. Untuk mengetahui kondisi eksternal dan internal yang dibutuhkan dalam upaya penyelamatan Danau Poso, dilakukan analisis SWOT yaitu menganalisa lingkungan eksternal dan internal yang dimiliki kawasan Danau Poso. Adapun lingkungan internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem yang berasal dari dalam Danau Poso itu sendiri, dan lingkungan eksternal berasal dari luar badan air Danau Poso. Adapun faktor-faktor internal terdiri atas kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) kawasan Danau Poso, sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri atas peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Analisis SWOT disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

III-34


Tabel 3.1 Analisis SWOT Upaya Penyelamatan Danau Poso

Eksternal

 

Internal Kekuatan (S)  Komitmen yang kuat pemerintah dan masyarakat terhadap penyelamatan Danau Poso.  Adanya potensi alam yang cukup untuk pengembangan usaha termasuk pariwisata.



  

Peluang (O) Terbukanya peluang untuk pengembangan kawasan wisata Danau Poso Terbukanya alternatif diversifikasi usaha pertanian dengan komodisitas unggulan Tersedianya dana dari pemerintah Rencana Strategis (SO) Melakukan dokumentasi dan publikasi potensi danau Poso Melakukan promosi wisata Danau Poso yang ramah lingkungan. Penyusuanan dokumen master plan danau.

  

 

 Kelemahan (W)  Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian Danau Poso.  Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola Danau Poso.  Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir danau Poso.  Belum efektifnya Perda tentang pengelolaan danau Poso.

Rencana Strategis (WO)  Membentuk kelompok pencinta dan penyelamat Danau Poso.  Melakukan sosialisasi program penyelamatan Danau Poso.  Melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha produktif.

   

Ancaman (T) Tingginya tingkat penyusutan/pendangkalan danau Hilangnya keragamanhayati Danau Poso Hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat pesisir Danau Poso Rencana Strategis (ST) Melakukan konservasi pada zona penyangga dan hulu yang menjadi sumber pendangkalan Danau Poso Memulihkan keanekaragaman hayati danau melalui pemantuan kualitas air dan identifikasi biota air. Penusunan dokumen KLHS Danau Poso. Rencana Strategis (WT) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian Danau Poso. Penciptaan lapangan kerja baru sebagai sumber pendapatan masyarakat. Mengupayakan lahirnya Perda pengelolaan Danau Poso. Mengadakan Pusat Informasi Pesisir Danau Poso di lokasi strategis.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi program penyelamatan Danau Poso, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat penanganan serius utamanya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA)danau serta sempadan danau, potensi kerusakan yang dapat terjadi pada umumnya adalah:  Kerusakan lingkungan dan erosi lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan pengolahan lahan yang tidak benar, sehingga menimbulkan erosi dan sedimentasi serta menyebabkan pendangkalan dan penyempitan danau;  Pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian yang menyebabkan pencemaran air danau. Berbagai kegiatan yang berlangsung pada perairan danau juga berpotensi merusak ekosistem akuatik, yaitu:  Penangkapan ikan dengan cara yang merusak sumber daya (overfishing);  Pembudidayaan ikan dengan keramba jaring apung yang tidak terkendali sehingga berpotensi pembuangan limbah pakan ikan dan pencemaran air; dan  Pengambilan air danau sebagai air baku ataupun sebagai tenaga air (PLTA) yang kurang memperhitungkan keseimbangan hidrologi danau sehingga mengubah karakteristik permukaan air danau dan sempadan danau.

III-35


Dalam upaya penyelamatan Danau Poso perlu dilakukan kajian lingkungan eksternal dan internal sehingga upaya yang dilakukan tersebut efektif mencapai sasaran. Kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal dan internal perlu dianalisis agar dapat diketahui dampak penting yang mungkin terjadi, sehingga perlu ditetapkan rencana-rencana strategis. Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:   

Pendekatan ilmiah, dalam setiap kegiatan diterapkan inovasi teknologi untuk memecahkan masalah; Pendekatan partisipatif, masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan program dengan pengawalan dan pengawasan dari instansi terkait; dan Pendekatan integratif dan koordinatif, program dilakukan secara terpadu oleh berbagai stakeholders.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dirumuskan program-program yang diharapkan dapat menyelamatkan Danau Poso. Dalam pelaksanaannya Program-program tersebut dikelompokkan menjadi dua program besar, yaitu 1) Program Super Prioritas dan 2) Program Prioritas. Untuk mencapai hal tersebut maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan secara periodik, dengan pendekatan implementasi program kegiatan yang saling mendukung. Beberapa program super prioritas dan prioritas dalam menyelamatkan Danau Poso antara lain: PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK) 1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air; 2. Penyelamatan Ekosistem DAS dan DTA; dan 3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG) 1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau; dan 2. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat

III-36


3.2 PROGRAM SUPER PRIORITAS (POKOK) DAN PROGRAM PRIORITAS (PENUNJANG) 3.2.1 Program Super Prioritas (Pokok) 1. Pengendalian Pencemaran Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Untuk mengetahui kualitas air sungai/danau yang ada dilokasi studi, dilakukan pengamatan dan pengukuran kualitas air berdasarkan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan suatu unit kesatuan ekosistem sehingga segala kegiatan melalui pengamatan air, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baku mutu kualitas air yang digunakan dalam kaitannya dengan studi yaitu peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Karakterisasi Sifat Fisik–Kimia Air Kondisi kualitas air Danau Poso mengalami penurunan akibat adanya buangan limbah domestik, limbah pertanian, aktivitas budidaya yang dilakukan di dalam danau, dan sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai. Tujuan: Mengetahui kualitas air melalui pengukuran parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi Ruang Lingkup Kegiatan: Pengukuran kualitas air Danau Poso dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi 21 titik, di mana titik pengambilan sampel dilakukan pada inlet, outlet, pertengahan danau, bagian tepi danau, serta identifikasi biota air yang ada di Danau Poso serta ekosistemnya. Parameter kualitas air yang diukur meliputi parameter fisika, parameter kimia, dan parameter mikrobiologi. Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Manfaat Dampak

: :

Dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat Data kualitas air dengan beberapa parameter, dan data biota air serta ekosistemnya Tersedianya data akurat kualitas air Danau Poso dalam rangka rencana pengelolaan dan pemulihan lingkungan Mengetahui baku mutu air Danau Poso Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kualitas air dan pengendalianpencemaran air

Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Pemantauan kualitas air sangat diperlukan mengingat kondisi kualitas air Danau Poso sudah mulai tercemar oleh beberapa buangan limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah industri berdasarkan studi pendahuluan yang pernah dilakukan. Dengan demikian maka pemantauan kualitas air secara berkala perlu dilakukan untuk mendapatkan data secara komprehensif, sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan oleh adanya berbagai aktivitas masyarakat dapat dieliminer dengan menerapkan kebijakan yang berwawasan lingkungan.

III-37


Ruang Lingkup Kegiatan: Untuk mendapatkan data secara komprehensif maka pemantauan dan evaluasi kualitas air dilakukan pengambilan sampel secara berkala.

Masukan Keluaran

Hasil

: : :

Manfaat

:

Dampak

:

dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat Data kualitas air secara berkala Tersedianya data akurat kualitas air dan daya tampung beban pencemaran air Danau Poso dalam rangka rencana pengelolaan dan pemulihan lingkungan Mengetahui baku mutu air Danau Poso dan daya tampung beban pencemaraan air danau Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Tersedianya data kualitas air secara berkala sangat menguntungkan utamanya dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Danau Poso. Hal ini berkaitan erat dengan daya tampung beban pencemaran air danau. Di mana dengan mengetahui daya tampung beban pencemaran, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan regulasi berupa penetapan zona yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan industri, lingkungan perumahan, dan kegiatan pertanian. Adanya penetapan zona tersebut akan memberi dampak terhadap kualitas air danau, sehingga danau punya kemampuan dalam memulihkan diri dari pencemaran yang masuk ke dalam badan perairan. Dengan demikian maka status mutu air Danau Poso secara tidak langsung dapat diketahui dengan adanya penetapan zona tersebut. 2. Penyelamatan Ekosistem DAS dan DTA Secara alami danau akan mengalami pendangkalan meskipun memerlukan waktu yang relatif lama. Pendangkalan danau dapat dipercepat karena aktivitas manusia di DTA seperti tingginya laju sedimentasi dan erosi. DAS dan DTA yang rusak menyebabkan fluktuasi debit tinggi sehingga banjir di musim hujan dan debit sangat rendah di musim kemarau dengan perbedaan yang sangat drastis. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk ke Danau Poso sebagian besar berada di Kecamatan Pamona Selatan dan curah hujannya cukup tinggi. Secara garis besar DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir. a. Daerah Hulu Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup terjal, lebih dari pada 25%. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu mencapai 25-40%. Di atas hulu yang berada di lereng pegunungan, kemiringan mencapai lebih dari 40%. b. Daerah Tengah Merupakan daerah dengan kelandaian sedang, berkisar 8 %. Di beberapa bagian dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15%. Kawasan ini merupakan daerah pertanian, khususnya tanaman padi dan tegalan, serta semak belukar.

III-38


c. Daerah Hilir Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2%. Di areal ini terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa lokasi. Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Poso sebagian besar terletak di empat kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Utara, dan Pamona Timur. Tepi bagian timur danau sangat curam, namun didaratan DAS Kodina dan Bancea agak landai. Ruang Lingkup Kegiatan 1: Pengumpulan data tentang letak, luas, pola dan struktur pengelolaan serta tingkat degradasi lahan pada kawasan Danau Poso. Data yang dikumpulkan masing-masing lokasi adalah letak, luas, dan status lahan menurut geografi dan administrasi pemerintahan, kondisi penutupan lahan, kelerengan lahan, tingkat erosi, manajemen konservasi (bila ada) dan produktivitas lahan (khusus pada kawasan budidaya usaha pertanian) sekitar danau. Selain itu teridentifikasinya potensi dan permasalahan, serta terciptanya keserasian dan keterpaduan pemanfaatan kawasan Danau Poso. Sasaran lokasi kegiatan adalah lokasi yang termasuk dalam daerah tangkapan air (cathment area) Danau Poso yang penetapannya diperoleh dari hasil analisis peta rupa bumi skala 1:50.000 dan citra landsat 7 ETM band 542 skala 1:50.000. Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Manfaat

:

Dampak

:

Dana untuk alokasi SDM, tenaga ahli, dan alat Tersusunnya laporan yang memuat data/informasi serta analisis mengenai nilai-nilai dari parameter penilaian kerusakan lahan berdasarkan fungsinya sehingga dapat digunakan dalam penyusunan rencana program kegiatan pencegahan dan pengendalian degradasi lahan di kawasan Danau Poso Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir dan hulu danau terhadap pelestarian lingkungan Danau Poso Mengurangi laju degradasi hulu, pesisir dan perairan Danau Poso dengan aktivitas usaha masyarakat yang ramah lingkungan Meningkatnya kualitas SDM lingkungan

Ruang Lingkup Kegiatan 2 : Pengkajian komprehensif tentang lingkungan hidup strategis (KLHS) kawasan Danau Poso. KLHS dilakukan terhadap RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah pengelolaan Danau Poso, serta terhadap kebijakan, rencana dan/atau program lain yang potensial berdampak negatif terhadap kondisi Danau Poso. Berbeda dengan Amdal yang mengurus aspek hilir atau kegiatan, KLHS mengkaji aspek hulu terkait kebijakan, rencana dan /atau program. Oleh karena itu, KLHS sangat diperlukan karena mengkaji hal-hal yang terkait dengan upaya penyelamatan danaupada tataran kebijakan atau pada saat yang paling dini. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan pemberian izin pada usaha di DTA dapat terdeteksi melalui KLHS sehingga dapat diupayakan dicegah sebelum kronis. Usahausaha di DTA yang sangat berpotensi mengancam kondisi danau adalah perkebunan

III-39


skala besar, ekploitasi hutan dan pertambangan. Selain itu, pendekatan KLHS yang lebih bersifat partisipatif akan membangkitkan rasa tanggung jawab para pihak terhadap penyelamatan danau. Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Manfaat

:

Dampak

:

Dana untuk alokasi SDM, proses pembahasan antar pemangku kepentingan, tenaga ahli, dan alat Terlaksananya KLHS pada kebijakan, rencana dan/atau program yang terkait dengan kondisi Danau Poso sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penangkal paling awal dalam perencanaan danau. Disamping itu, dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana program kegiatan pencegahan dan pengendalian degradasi ekosistem di kawasan Danau Poso Peningkatan kesadaran pengambil kebijakan dan stakeholder danau terhadap pelestarian lingkungan Danau Poso Mengurangi laju degradasi hulu, pesisir dan perairan Danau Poso dengan aktivitas usaha masyarakat yang ramah lingkungan 1. Mengurangi laju degradasi hulu, pesisir dan perairan Danau Poso dengan aktivitas usaha masyarakat yang ramah lingkungan; dan 2. Terjaganya fungsi ekonomi dan ekologis Danau Poso

3. Konservasi Sumberdaya dan Keanekaragaman Hayati Suatu ekosistem yang mempunyai keanekaragam yang tinggi akan mempunyai kestabilan ekologi yang tinggi pula. Pada suatu ekosistem danau misalnya apabila ditumbuhi gulma air atau algae berarti didominasi oleh satu jenis tumbuhan, keanekaragamannya rendah. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem air tawar disebabkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : a. Penangkapan berlebihan (over exploitation) dan dengan cara yang merusak seluruh biota air; b. Kerusakan habitat oleh pelumpuran, pendangkalan dan penurunan permukaan air serta penyempitan perairan danau; c. Kerusakan kualitas air oleh pencemaran dari DAS, DTA, sempadan dan kegiatan pada perairan danau; d. Perubahan pola aliran air; dan e. Invasi oleh jenis-jenis hewan eksotis. Ketidakseimbangan ekosistem danau yang diakibatkan oleh proses degradasi lahan menyebabkan biota perairan danau mengalami tekanan yang cukup signifikan. Hal ini dapat diketahui dari menipisnya unsur hara, penurunan kualitas air, dan penurunan volume danau. Dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan restocking keanekaragaman hayati.

III-40


Ruang Lingkup Kegiatan: Persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Masukan Keluaran

Hasil

: : :

Dana untuk restocking Jenis dan banyaknya jenis biota yang di-restocking Mengembalikan ketersediaan sumberdaya hayati danau

Manfaat Dampak

: :

Mengembalikan fungsi ekonomis dan lingkungan danau Kelestarian sumber daya alami Danau Poso

3.2.2 Program Prioritas (Penunjang) 1. Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau Beberapa fungsi danau secara ekosistem adalah sebagai berikut: a. sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi penyumbang bahan genetik; b. sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna yang penting, c. sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumahtangga, industri dan pertanian); d. sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau dari sumber-sumber air bawah tanah; e. memelihara iklim mikro, di mana keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaman dan tingkat curah hujan setempat; f. sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat lainnya; g. sebagai penghasil energi melalui PLTA; h. sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata (Connell & Miller,1995). Pengelolaan danau harus dilaksanakan secara terencana, agar potensi danau dapat termanfaatkan secara optimal dan kegiatannya diprioritaskan pada kawasan danau yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi serta kawasan yang telah mengalami degradasi.Selain itu, kegiatan pengelolaan danau juga harus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan apek keseimbangan ekologis. Ruang Lingkup Kegiatan: Penyusunan master plan tata guna air danau, Water Management pemanfaatan air danau untuk keperluan pengairan, air baku, PLTA, Perikanan dan lain-lain Masukan

:

Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi.

Keluaran

Hasil

: :

Manfaat Dampak

: :

Peningkatan pemanfaatan sumberdaya air danau Poso Tertatanya pemanfaatan sumberdaya air danau.sesuai kebutuhan sektoral Mengembalikan fungsi Ekonomis dan Lingkungan danau Kelestarian sumber daya alami Danau Poso dan pemanfaatan berkelanjutan. III-41


2.

Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam keberhasilan gerakan penyelamatan danau. Kearifan lokal yang ada perlu dilestarikan, di mana dalam implementasinya pengelolaan dan konservasi Danau Poso dapat diperkaya dengan pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini sangat diperlukan karena pengelolaan yang bottom up, yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dilaksanakan secara terpadu, desentralistik dan partisipatif untuk menangani permasalahan lingkungan dengan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat (KLH, 2008). Kegiatan untuk

mendorong partisipasi juga memperhatikan nilai nilai lokal yang selama ini diparaktekkan oleh oleh masyarakat. Karena itu dilakukan pengkajian terhadap proktek kearifan lokal tersebut pada masa lalu hingga saat ini. Keikut sertaan masyarakat tersebut selain menumbuhkan sara memiliki dan berdampak pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. a. Pembentukan Kelompok Peduli di tingkat mikro (desa dan Kecamatan) serta Forum Stakeholder di tingkat Makro (Danau) Ruang Lingkup Kegiatan : Lingkup kegiatan meliputi persiapan, pembentukan kelembagaan yang melibatkan seluruh stakeholder, sosialisasi kelembagaan dan peranannya kepada masyarakat, serta evaluasi. Masukan Keluaran

Hasil Manfaat Dampak

: Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi. : Lembaga Pengelola Danau Poso : Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir danau terhadap pelestarian lingkungan Danau Poso : Tumbuhnya partisipasi stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam Penyelamatan Danau Poso. : Meningkatkan kualitas lingkungan danau.

b. Pengkajian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat untuk Penyelamatan Danau Ruang Lingkup Kegiatan : Lingkup kegiatan meliputi persiapan, penelitian atau pengkajian, sosialisasi dan pelembagaan serta monitoring dan evaluasi. Masukan Keluaran

: Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi. : Dokumen kajian nilai nilai lokal pengelolaan Danau Poso

III-42


Hasil Manfaat

: Peningkatan kesadaran masyarat di pesisir danau terhadap pelestarian lingkungan Danau Poso berbasis kearifan lokal. : Terjaganya nilai lokal masyarakat dalam Penyelamatan Danau Poso.

Dampak

: Meningkatkan kualitas lingkungan danau.

c. Pertanian Ramah Lingkungan, UMKM dan Budidaya Rotan Ruang Lingkup Kegiatan : Lingkup kegiatan meliputi persiapan, penelitian atau pengkajian, sosialisasi dan pelembagaan serta monitoring dan evaluasi. Masukan Keluaran

: Dana untuk alokasi Sumber Daya Manusia, Tenaga Ahli, dan Teknologi. : Terbentuknya kelompok tani ramah lingkungan, kelompok UMKM dan

kelompok tani Budidaya Rotan. : kesadaran konservasi dan ekonomi masyarat di pesisir danau Poso. Meningkatnya Hasil Manfaat

: Meningkatnya kualitas lingkungan danau dan pendapatan masyarakat.

Dampak

: Masyarakat sejahtera dan lingkungan danau lestari.

Untuk lebih jelasnya, program super prioritas dan prioritas penyelamatan Danau Poso dapat dilihat pada lampiran.

III-43


BAB 4 PENUTUP Menindaklanjuti Kesepakatan Bali Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang telah menyepakati 15 danau (Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kerinci, Rawa Danau, Danau Rawapening, Danau Sentarum, Danau Tondano, Danau Tempe, Danau Poso, Danau Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang), Danau Matano, Danau Limboto, Danau Batur, Danau Sentani) menjadi danau prioritas, maka pada tahun 2011 telah dicanangkan Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) sebagai wujud upaya percepatan impelementasi Kesepakatan Bali. Untuk itu maka sebagai model, Germadan Rawapening yang telah diluncurkan pada KNDI II (Konferensi Nasional Danau Indonesia Kedua) di Semarang harus dapat direplikasikan ke-14 danau prioritas lainnya, salah satunya adalah Danau Poso. Dokumen Gerakan Penyelamatan Danau Poso yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi dan LSM dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelamatan Danau Poso. Guna mendukung keberhasilan penyelamatan Danau Poso sangat diperlukan kerjasama yang kuat antar para pihak dalam melaksanakan komitmen penyelamatan Danau Poso. Untuk itu, maka Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Poso dapat meminta Bappeda serta unit SKPD terkait di daerah untuk menggunakan dokumen Germadan Poso ini menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan penyelamatan Danau Poso. Program penyelamatan Danau Poso dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait. Untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan penyelamatan Danau Poso di tingkat daerah, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Unit pemantauan dan evaluasi penyelamatan Danau Poso dapat merupakan lembaga Ad-Hoc yang dibentuk oleh Gubernur dan memiliki kekuatan hukum. Lembaga tersebut dapat dibentuk dengan penguatan kelembagaan yang telah ada tanpa membentuk lembaga baru dan atau lembaga yang dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sinergisitas program dan kegiatan antar sektor dan SKPD terkait di daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penyelamatan Danau Poso. Untuk itu, maka komunikasi dan koordinasi dalam mengawal pelaksanaan penyelamatan danau hingga mencapai sasaran dan target capaian yang diinginkan menjadi prasyarat utama dan kunci keberhasilan program penyelamatan Danau Poso.

IV - 1

DAFTAR PUSTAKA Arsyad, S., 1989. Konservasi Tanah dan Air. Penerbit IPB, Bogor. Asdak, C., 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Bappeda, 2012. Rencana Strategis Pengelolan Kawasan Danau Poso. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso. Biro Infokom Propinsi Sulawesi Tengah, 2007. BPS 2006. Kabupaten Poso Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. BPS, 2005. Kecamatan Pamona Utara Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. BPS, 2005. Kecamatan Pamona Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. BPS, 2005. Kecamatan Pamona Barat Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso. Connell, D.W & G.J Miller. 1995. Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran (Terjemahan Yanti Koestoer). Penerbit Univesitas Indonesia (VI-Press ). Jakarta. Darga, T. N, 1979. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Debit Air dan Kadar Lumpur di Perairan Sungai Jawa Barat. Disertasi Doktor (Tidak dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor. Haan, C.T., H.P. Johnson and D.L. Brakeinsiek, 1982. Hydrology Modelling of Small Watershed. Publisher by ASAE. St.Joseph. Michigan, USA. Hudson, N.W., 1988. Soil Conservation. Batsford, England. Jorgensen, S.E. 1990. Erosion and Filtration dalam: Jorgensen & H. Loftler (Eds). Guidelines of Lake management Vol. 3: Lake Shore Management. International Lake Environmental Committee Foundation Shiga-Kainan Build. Japan. Langdale, G.W. and W.D. Shrader, 1982. Soil Erosion Effects on Soil Productivity of Cultivated Croplan. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America. 677 South Segoe Road, Madison, Wisconsin, USA.

Manan, S. 1978. Pengaruh Hutan dan Manajemen Daerah Aliran Sungai. Jurusan Manajemen Hutan. Fak. Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Singh, V.P., 1992. Elementary Hydrology. Departemen of Civil Engineering, Lousiana State University. Prentice-Hall. Inc. New Jersey, USA. Sinukaban, N., 1995. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Program Pascasarjana, IPB, Bogor (tidak di publikasikan).

Bahan Kuliah pada

Sjarief, R., 1997. Kawasan Perdesaan di tinjau dari Sistem Tata Air Daerah Aliran Sungai (DAS). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 8. No. 1. P3WK-ITB, Bandung. Soewarno. 1991. Hidrologi Pengukuran dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Nova, Bandung. Sudarsono, S. dan K. Takeda, 1988. Bendungan Type Urugan. Pradnya Paramita, Jakarta. Sudarsono, S. dan K. Takeda, Paramita, Jakarta.

1985.

Hidrologi Untuk Pengairan.

Pradnya

Todd, D.K., 1980. Ground Water Hydrology. Publised by John Wiley & Sons. Inc., New York. USA. Yayasan Bina Agro Hutani Lestari (YBAHL) Sulteng, 2002. Studi Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional dan Sistem Pengelolaan Daerah Penyengga 60 Desa Wilayah Program CSIADCP. Kerjasama YBAHL Sulteng dengan CSIADCP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Palu Yayasan LPMB, 1989. Metode Perhitungan Debit Banjir (Standar). Kepmen Pekerjaan Umum No. 306/KPTS/1989. Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.

LAMPIRAN Rencana Aksi Penyelamatan Danau Poso Permasalahan

Program

Kegiatan

Indikator/Output

Pencemaran air oleh Pengendalian Pencemaran Pemantauan dan 1. Memenuhi Baku limbah domestik, Air, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Mutu Kualitas Air industri dan Evaluasi Kualitas Air Kelas I pertanian 2. Status Tropik air danau : Oligotropik

Lahan Kritis, Erosi, Penyelamatan Ekosistem Banjir dan Daerah Aliran Sungai Sedimentasi (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA)

Baseline

Target Capaian 2014

2015

PROGRAM SUPER PRIORITAS Baku Mutu Air BM Air BM Air Kelas II Kelas II Kelas II Oligotropik

2016

2017

BM Air Kelas II

BM Air Kelas II

Oligotropik Oligotropik Oligotropik

Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) Danau Poso Pengendalian Keramba Apung

Penetapan Daya Belum ada Tampung Beban dokumen DTBA Pencemaran Air Danau Poso (DTBPA) danau Poso

Tersedia Penetapan kajian DTBA DTBA Danau Poso Danau Poso

Tidak Ada Keramba Apung

Luas Luas Keramba Keramba Apung 1 Ha Apung 0,5 Ha

Luas Keramba Apung 0,4 Ha

Rehabilitasi Lahan Kritis

Luas lahan kritis yang Luas lahan kritis direhabilitasi seluas DAS dan DTA 1.000 Ha Danau Poso seluas 5.468,22 Ha

200 Ha

200 Ha

50 Ha

50 Ha

Peningkatan Luas Hutan Rakyat seluas 250 Ha Pemantauan debit air Pemantauan debit air danau dan danau dan sedimentasi sedimentasi secara periodik sebanyak 20 kali

Luas Keramba Apung 2 Ha

Luas Hutan Rakyat seluas 20.685 Ha Belum dilakukan pemantauan secara periodik setiap tahun

4 Kali

4 Kali

2018

Penaggung Jawab

BM Air Kelas BLH Kab. Poso I

Oligotropik Oligotropik

Pendukung

BLH Prov. Sulteng, Universitas Tadulako

Kementerian

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek

Balai Sungai Sulawesi III

Dinas SDA dan Kementerian PU, Tata Ruang Kemeterian Prop. Sulteng Ristek

Luas Luas Keramba Keramba Apung 0 Ha Apung 0 Ha

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Poso

Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng

200 Ha

200 Ha

200 Ha

BPDAS Palu Poso, BLH Kab. Poso, Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, PLTA Sulewana

Dinas Kementerian LH, Kehutanan Kementerian Daerah Provinsi Kehutanan Sulteng, BLHD Propinsi Sulawesi Tengah

50 Ha

50 Ha

50 Ha

PU Kab. Poso, Balai Sungai Sulawesi Wilayah III

Bappeda Prov. Sulteng, Dinas SDA Prop. Sulteng, Universitas Tadulako

4 Kali

4 Kali

4 kali

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bappenas, Kemenristek, Kementerian PU

Pemantauan debit air danau dan sedimentasi secara periodik sebanyak 20 kali

Permasalahan

Program

Kegiatan

Indikator/Output

Belum dilakukan pemantauan secara periodik setiap tahun

Baseline

PU Kab. Poso, Balai Sungai Sulawesi Wilayah III

Target Capaian 2014

2015

2016

2017

PROGRAM SUPER PRIORITAS KLHS KRP Penyusunan Kawasan Danau KLHS KRP Poso belum Kawasan tersedia Danau Poso

Lahan Kritis, Erosi, Penyelamatan Ekosistem Banjir dan Daerah Aliran Sungai Sedimentasi (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA)

Penyusunan KLHS KLHS KRP Kawasan KRP Kawasan Danau Danau Poso Poso

Menurunnya Konservasi Sumberdaya populasi ikan dan Keanekaragaman endemik akibat Hayati terganggunya siklus hidupnya oleh pembangunan PLTA Sulewana, terjadinya introduksi ikan invasive serta terputusnya jalur ruaya

Evaluasi efektifitas pembuatan jalur ruaya (fish way )

Evaluasi Penyempur Jalur Ruaya naan Jalur (fish way) Ruaya (fish way)

Pengembangan teknik penangkapan ikan ramah lingkungan

Penyiapan instrumen

Sosialisasi

Sosialisasi

Penertiban penangkapan ikan secara ilegal

Penyiapan instrumen penertiban

Sosialisasi

Pembinaan

Pembinaan

Restocking (penebaran) benih ikan endemik

Kajian Sosialisasi populasi hasil kajian biota endemik Danau Poso

Restocking biota endemik Danau Poso


Peningkatan populasi ikan endemik

2018

Jumlah pupulasi ikan endemik

Penaggung Jawab

Bappeda Prov. Sulteng, Dinas SDA Prop. Sulteng, Universitas Tadulako

Pendukung

Kementerian

Bappeda Kab. Poso, BLH Kab. Poso, Dinas PU Kab. Poso

Bappeda Prov. Sulteng, BLH Prop. Sulteng, Dinas SDA dan Tata Ruang Prop. Sulteng, Universitas Tadulako

Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Poso, BLH Kab. Poso, PLTA Sulewana

Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng, BLHD Prop Sulteng

Kementerian Kelauatan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek

Pengendalian Pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Poso


Penertiban



Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ristek Kementerian Kelautan dan Perikanan




Kementerian Kelautan dan Perikanan

Permasalahan

Program

Tumpang tindih Pemnfaatan Sumberdaya pemanfaatan air Air Danau Poso danau untuk air baku, PLTA, Irigasi dan Perikanan.

Permasalahan

Program

Kegiatan

Indikator/Output

Baseline

Target Capaian 2014

PROGRAM PRIORITAS Penyusunan Dokumen master plan Belum tersedia Penelitian Sosialiasi/ masterplan tata guna master plan desiminasi dan peair danau pemanfaatna air nyusunan danau Poso dokumen

Kegiatan

Indikator/Output

Baseline

Peningkatan kesadaran stakeholders terhadap pemeliharaan ekosistem Danau Poso

Terbentuknya 20 kelompok multi stakeholders (Kelompok Peduli Ekosistem Danau Poso) di tingkat Desa dan Kecamatan

2016

2017

2018

2015

Penaggung Jawab

Pembudayaa Pembudayaa Pembudayaan BLH Kab. Poso n n

Penaggung Jawab

Target Capaian 2014

PROGRAM PRIORITAS Rendahnya Peningkatan Peran dan pertisipasi Partisipasi Masyarakat masyarakat dan memudarnya kearifan lokal dalam penyelamatan ekosistem danau

2015

2016

2017

Pendukung

BLHD Prov. Sulteng

Pendukung

Kementerian

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian

2018

Belum ada 4 Kelompok 4 Kelompok 4 Kelompok Kelompok Peduli Danau Poso yang terbentuk

4 Kelompok 4 Kelompok

BLH Kab. Poso

BLHD Prov. Sulteng


Pembinaan atau 200 Orang/tahun penyuluhan pemanfaatan sumberdaya air danau disekitar Danau Poso

100 orang

200 Orang

BLH Kab. Poso, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso, Dinas Kehutanan Kab. Poso

BLHD Prov. Sulteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng, Dinas Kehutanan Prop. Sulteng

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelauatan

Pengkajian Nilai nilai lokal dalam penyelamatan Danau Poso

Belum ada Penelitian informasi kearifan lokal dalam penyelamatan Danau Poso Belum ada Forum Persiapan Peduli Danau instrumen Poso

BLHD Prov. Sulteng, Universitas Tadulako



Kemneterian Lingkungan Hidup

Teridentifikasinya nilai - nilai lokal dalam penyelamatan Danau Poso

Sinergitas Pembentukan Forum Program/Kegiatan Peduli Danau Poso antara pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi dalam aksi penyelamatan Danau

200 Orang

200 Orang

200 Orang

Sosialiasi/ desiminasi

Pembudayaa Pembudayaa Pembudayaan BLH Kab. Poso, n n Bappeda Poso

Pembentuka Pertemuan n Forum Tahunan Peduli Danau Poso

Pertemuan Tahunan

200 Orang

Pertemuan Tahunan

BLH Kab. Poso, Bappeda Poso

Sinergitas Pembentukan Forum Program/Kegiatan Peduli Danau Poso antara pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi dalam aksi penyelamatan Danau Poso Rendahnya Pendapatan Masyarakat Disekitar Danau Poso

Permasalahan


Program


Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan

Belum ada Forum Persiapan Peduli Danau instrumen Poso

Model Pengembangan Belum ada model Pertanian Ramah pengembangan Lingkungan Pertanian Ramah Lingkungan

Kegiatan

Indikator/Output

Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif berbasis pariwisata

Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif berbasis pariwisata 20 kelompok usaha

Pengembangan hasil Kelompok Tani Hutan Non Kayu Budidaya Rotan Berbasis Masyarakat 10 kelompok

Baseline

Pembentuka Pertemuan n Forum Tahunan Peduli Danau Poso

Pertemuan Tahunan

Pertemuan Tahunan

BLH Kab. Poso, Bappeda Poso

Kajian Sosialisasi/ PendampinganPendampinganPendampingan Dinas Pertanian teknologi Pendampin dan Perkebunan pengembang gan Kab.Poso, BPPT an Pertanian Prop. Sulteng, Ramah BP4K Kab. Poso Lingkungan

Target Capaian 2014

2015

2016

PROGRAM PRIORITAS Belum ada 4 Kelompok 4 Kelompok 4 Kelompok kelompok usaha ekonomi kreatif berbasis pariwisata

Belum ada 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok kelompok masyarakat yang terbentuk

2017

2018

Penaggung Jawab


Kemneterian Lingkungan Hidup

Dinas Pertanian Kementerian Prop. Sulteng, Pertanian Dinas Perkebunan Prop. Sulteng, Universitas Tadulako

Pendukung

Kementerian

Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Dinas KUMPERIDAG Kab. Poso, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Keratif Kab. Poso

Dinas Koperasi Prop. Sulteng, Dinas Perdagangan dan Perindusterian Prop. Sulteng, Dinas Pariwisata Prop Sulteng, , Universitas Tadulako


BPDAS Palu Poso, Dinas Kehutanan Kab. Poso

Dinas Kementerian Kehutanan Prop. Kehutanan Sulteng, Universitas Tadulako

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Danau Poso

Recommend Documents